Kategori: PEMERINTAHAN

  • Bupati Lebak Iti Jayabaya Ngarep PAD Meningkat

    Bupati Lebak Iti Jayabaya Ngarep PAD Meningkat

    LEBAK, BANPOS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi diharap bisa menjadi tumpuan dalam pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya pada Rapat Paripurna yang beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati, dan jawaban Bupati Lebak atas pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (13/7).

    Setelah kedelapan fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terhadap nota penjelasan Bupati atas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya Bupati menyampikan jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

    “Kami harap, masyarakat dapat melakukan pembayaran langsung PBB-P2 dengan kemudahan layanan yang disediakan pemerintah melalui pemanfaatan layanan elektronik,” ujar Iti.

    Iti menjelaskan, dalam pengelolaan pajak daerah saat ini, Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi E-BPHTB, CEPLO, dan SIMPAL.

    Menurutnya, melalui berbagai layanan yang ditawarkan dapat semakin mempermudah pengelolaan pajak. Iti menerangkan, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berikhtiar memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    Ia pun menyampaikan, dalam Raperda tersebut pemerintah daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dengan mengatur insentif fiskal pajak dan retribusi serta pengenaan wajib pajak.

    “Hasil Rapat Paripurna ini akan dijadikan bahan pertimbangan dan kajian lebih lanjut agar segera menghasilkan peraturan daerah yang sah,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah  Terbentuk

    Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Terbentuk

    SERANG, BANPOS – Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 500.05/Kep.26-Huk/2023.

    Pembentukan KDEKS dianggap sangat penting sebagai daya dorong dalam ekonomi pembangunan, kemaslahatan, pemerintah dan kemasyarakatan di Banten, terutama dalam arah kebijakan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

    “Untuk itu Program KDEKS Banten harus senantiasa diselaraskan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dimana basis utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Al Muktabar saat memberikan arahan pada Rapat Tim KDEKS Provinsi Banten, di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH. Syam’un No. 5 Kota Serang, Kamis (13/7).

    Dalam SK itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar duduk sebagai Pelindung bersama Ketua PUB yang juga mantan (eks) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Penasihat Calon Wakil Gunernur (Cawagub) Banten periode 2017-2022, Embay Mulya Syarif dan KH Tb Hamdi Ma’ani yang juga Ketua MUI Provinsi Banten. Sedangkan duduk sebagai Ketua yakni Siti Ma’rifah yang juga merupakan Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

    Sedangkan untuk posisi Sekretaris diisi oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Imaduddin Sahabat, Plh Sekda Banten Virgojanti dan Kepala OJK Regional Banten-Jakarta.

    Kemudian untuk jajaran direktur, diisi oleh para profesional yang sekaligus para tokoh pembentukan Provinsi Banten seperti Direktur Eksekutif Rizkullah Thohuri selaku ketua ICMI Provinsi Banten, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah M Tihami, mantan Rektor IAIN SMH Banten.

    “Saya masih ingat pembahasan gagasan itu di sini, di Rumdin. Ini saksi sejarahnya ada. Gagasan pembentukan KDEKS itu muncul karena potensi dan kesejarahan Banten sangat mendukung itu,” ujarnya.

    Pengukuhan kepengurusan KDEKS Provinsi Banten ini akan dilakukan di kantor Istana Wakil Presiden RI, Jakarta dalam waktu dekat yang dilantik langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin. Selain Banten, pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengukuhan kepengurusan KDEKS DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

    Ketua KDEKS Banten Siti Ma’rifah mengungkapkan, meskipun belum terbentuk, Alhamdulillah Pemprov Banten sudah meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2023 beberapa waktu lalu.

    Pemprov Banten raih penghargaan pada kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren serta kategori Program Inkubasi Usaha Syari’ah.

    Tentunya ini menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah selain menjadi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah juga Hal yang Penting adalah untuk kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

    “Karena kita tahu di Banten jumlah umat muslim dan pesantrennya sangat banyak. Jika ini berkembang, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” katanya.

    Untuk itu, lanjutnya, sejalan dengan arah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dimana saat ini terus bergulir ke arah yang positif. pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45 persen dari tahun 2021. Penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas untuk terus dikembangkan.

    “Perluasan akses melalui sistem pembiayaan syariah harus terus didorong sehingga nanti Indonesia bisa menjadi pusat dan pengembangan produk halal dunia,” ucapnya. (RUS/AZM)

  • Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, meminta DPRD Kabupaten Tangerang segera membahas dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diserahkan ke Dewan.

    Zaki mengatakan, dua raperda yang diusulkan Pemkab Tangerang ke DPRD menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

    “Mudah-mudahan dua raperda dari Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang,” kata Zaki usai menyampaikan dua raperda di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (13/7).

    Menurutnya, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembaharuan dari perda sebelumnya. Perda ini merupakan penggabungan dari beberapa perda yang dijadikan menjadi satu.

    “Ada beberapa Perda yang harus dijadikan satu karena sama semuanya, ngurusin pendapatan daerah baik itu melalui pajak maupun retribusi,” jelasnya.

    Sementara Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang.

    “Kenapa Raperda ini dirasa penting terutama untuk perlindungan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan? Karena garis pantai Kabupaten Tangerang kurang lebih sekitar 51 km. Tentunya banyak masyarakat yang berada di pinggir pantai yang bergantung penghidupannya terhadap hasil laut dan juga hasil perikanan,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang juga menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda Kepemudaan.

    “Terkait dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu karena menjadi kebutuhan prioritas dalam pembangunan di sektor pendidikan dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Terkait dengan Raperda Kepemudaan diharapkan mampu menjadi pendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH)

  • DPUPR Kota Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK Rp1,2 Miliar

    DPUPR Kota Cilegon Belum Kembalikan Temuan BPK Rp1,2 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon khususnya Bidang Bina Marga belum menyelesaikan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten pada tahun anggaran 2022. Diketahui jumlah kerugian negara ini mencapai Rp1,2 miliar dari 17 proyek pembangunan jalan di Kota Cilegon.

    Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, BPK memberikan waktu 60 hari namun sampai hari ke 40, dinas terkait belum menyelesaikan temuan tersebut.

    Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan hingga saat ini temuan BPK masih dalam proses penyelesaian.

    “Sudah berproses dan sebagian sudah mendekati lunas bahkan ada yang sudah lunas termasuk yang dari PU (DPUPR) pun sekarang sudah berproses, mungkin dalam seminggu ini keliatannya persentasenya naik, terus terkait temuan rutin yang BBM itu sudah sebagian besar lunas,” kata Mahmudin kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri kegiatan Kejaksaan Fair di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Rabu (12/7).

    Mahmudin mengatakan pihaknya terus mengingatkan kepada OPD-OPD yang menjadi temuan BPK. “Saya sih yakin sebelum 60 hari itu sudah (selesai),” ujarnya.

    Saat ditanya terkait 17 paket pekerjaan di DPUPR yang menjadi temuan BPK, Ia memastikan masih dalam proses penyelesaian.

    “Masih berproses karena kemarin kami sudah monitoring ketemu dengan kawan-kawan dari PU, dari PU menjanjikan mudah-mudahan minggu ini sudah clear n clear. Intinya belum lunas tapi by proses mudah-mudahan minggu ini sudah dilakukan pembayaran,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada DPUPR Kota Cilegon Retno Anggraini menyatakan dari 17 paket pekerjaan jalan yang menjadi temuan BPK tahun anggaran 2022 masih dalam proses penyelesaian.

    “Semua masih proses, nanti pada akhir selesai 60 hari akan ada laporan lagi,” kata Retno melalui pesan WhatsApp kepada BANPOS, Rabu (12/7).

    Diketahui ke-17 proyek jalan tersebut, di antaranya Jalan Kelapa Tujuh Cipala, Jalan Lotus Raya, Jalan Abdul Latif, Jalan Lembang Raya, Jalan Lingkungan Tunjung Putih, Jalan Alamanda, Jalan Lingkungan Dringo, Jalan Lingkungan Cigobag, Jalan Satria. Kemudian Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Asnawi, Jalan Akses Panggungrawi, Jalan Gunungjati, dan Jalan Akses Citangkil Lingkungan Jeruk Nipis. (LUK)

  • Puluhan PMKS di Kabupaten Tangerang Terjaring Razia

    Puluhan PMKS di Kabupaten Tangerang Terjaring Razia

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 29 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kerap nongkrong di sejumlah titik jalan raya di Kabupaten Tangerang, diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Puluhan PMKS itu diamankan dalam dua waktu operasi razia pada Rabu (13/7) di pagi hari dan siang hari.

    Para PMKS itu diamankan dari Lampu Merah Tigaraksa, Pasar Cikupa, Gelam Jaya, Cilongok, Lampu Merah Balaraja Timur, Cisoka, Pasirnangka, Bundaran Bugel dan Pom Bensin Bugel.

    “Dalam razia tersebut diamankan sebanyak 29 PMKS. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Panti Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi.

    Menurut Rozi, razia tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.

    Kegiatan ini juga sebagai langkah meminimalisir atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis.

    Fachrul Rozi pun berharap para PMKS yang sudah terjaring razia agar tidak kembali lagi ke jalan. Selain mengganggu para pengguna jalan, aktivitas PMKS ini juga membahayakan dirinya sendiri.

    “Upaya penertiban ini sebagai jembatan bagi para PMKS untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, Dinas Sosial akan merekomendasinya dengan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Tangerang,” tuturnya.

    Sebagai informasi, penertiban PMKS akan terus dilakukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Tangerang di wilayah Kabupaten Tangerang. (DZH)

  • Ini Strategi Andra Soni Menangkan Prabowo Di Pilpres 2024

    Ini Strategi Andra Soni Menangkan Prabowo Di Pilpres 2024

    BANTEN, BANPOS – Partai Gerindra Banten secara resmi memiliki ketua yang baru setelah wafatnya Desmon J Mahesa. Tampuk pimpinan partai berlambang kepala burung Garuda di Banten itu kini dijabat Andra Soni.

    Ketua DPD Gerindra Banten sempat kosong usai wafatnya Desmon J Mahesa pada Sabtu, 24 Juni 2023. Untuk mengisi kekosongan itu, DPP Partai Gerindra menunjuk Andra Soni, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD Gerindra Banten.

    Andra Soni telah menerima secara resmi Surat Keputusan (SK) Ketua DPD Gerindra Banten pada Minggu malam, 9 Juli 2023.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, Pak Sekjen, dan Pengurus DPP Partai Gerindra atas kepercayaan ini,” ucap Andra Soni, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/7).

    Andra Soni mengaku tidak ada acara pelantikan atau seremonial pengangkatan dirinya. “Saya langsung bekerja setelah diserahkan SK pengangkatan Ketua DPD Partai Gerindra Banten,” terangnya.

    Setelah menjabat Ketua DPD Gerindra Banten, Andra Soni mengaku tak memiliki target perolehan suara dan DPRD di Kota dan Kabupaten di Banten. “Kalau target tidak ada. Tapi saya berpatokan pada hasil Pemilu 2019. Minimal sama tapi pasti akan kami tingkatkan,” terangnya.

    Andra Soni melihat peluang atau kemungkinan melebihi perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Pasalnya, DPD Gerindra Banten telah memperkuat struktur mulai dari ranting, PAC, hingga DPD di seluruh kota/kabupaten di Banten. “Penguatan jajaran pengurus hingga ranting telah kami lakukan sejak 2019,” terangnya juga.

    Bahkan, kata Andra Soni, pihaknya telah membentuk saksi-saksi yang akan mengawal TPS saat pencoblosan Pemilu 2024. DPD Gerindra Banten juga dapat kekuatan baru bergabungnya Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang diangkat jadi Ketua DPC Gerindra Cilegon.

    Selain konsolidasi partai, sambung Andra Soni, pihaknya memperkuat relawan dan simpatisan untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2204. “Target selain perolehan suara Pemilu 2024 juga memenangkan Prabowo yang akan maju sebagai Calon Presiden 2024,” ucapnya.

    Andra Soni mengatakan, kemenangan Partai Gerindra pada Pemilu 2019 di Banten merupakan dampak sosok Prabowo Subianto. “Tidak bisa dipungkiri, kemenangan Partai Gerindra di Banten itu karena Prabowo effect. Di Banten ini, Gerindra menang di Lebak dan Pandeglang,” terangnya.

    Andra Soni mengatakan, seluruh jajaran DPD Gerindra Banten akan turun ke bawah agar partainya bisa meraih kemenangan pada Pemilu 2014. “Semua akan bergerak, mulai pengurus ranting, DPC, DPD, anggota DPRD, DPR RI akan melakukan kerja-kerja politik demi partai,” katanya.

    Andra Soni yakin, dengan kerja keras seluruh DPD Partai Gerindra, perolehan suara pada Pemilu 2024 akan meningkat. “Saya yakin, kerja keras untuk rakyat dan hadir saat masyarakat membutuhkan akan menuai suara,” lanjutnya.

    Andra Soni mengimbau kepada seluruh kader Gerindra Banten dan calon legislatif (Caleg) untuk turun ke masyarakat. “Sesuai pesan Pak Prabowo, Pemilu 2024 ini harus riang gembira dan tidak boleh menjelek-jelekkan tapi harus kerja untuk masyarakat,” tandasnya.

    Wakil Ketua DPD Gerindra Banten Kuswandi mengaku optimistis, pada Pemilu 2024 perolehan suara akan meningkat. “Saya yakin di bawah pimpina Pak Andra Soni, Partai Gerindra Banten akan lebih maju,” terangnya.

    Mantan Ketua DPC Gerindra Pandeglang ini mengatakan, komunikasi Andra Soni sangat baik dengan jajarannya. “Pak Andra Soni ini bertangan dingin. Semua persoalan ruwet bisa ditangani oleh beliau. Jadi saya yakin Pargai Gerinda Banten akan sukses,” terangnya.

    Atas dasar itu, dia pede, suara Partai Gerindra di Banten pada Pemilu 2024 akan meningkat. “Saya optimis, minimal suara Partai Gerindra Banten akan bertahan dan pasti meningkat pada Pemilu 2024,” katanya. (RMID)

  • AHY Terus Pepet Anies

    AHY Terus Pepet Anies

    BANTEN, BANPOS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus pamer kekompakan dengan Anies Baswedan. Tengah malam, AHY rela ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta) demi jemput Anies yang baru pulang haji. Demi kursi Cawapres, AHY terus pepet Anies.

    AHY tiba di Bandara Soetta, Rabu dini hari. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, ditemani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harysa dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
    Karena pesawat yang membawa Anies pulang dari Arab Saudi belum mendarat, AHY beristirahat di sebuah kafe yang ada di Terminal 3 Bandara Soetta. Di sini, banyak relawan Anies yang ikut menunggu. Mereka tidak sungkan meminta swafoto bersama anak Presiden ke-6 tersebut.

    Sekitar pukul 01.05 WIB, pesawat yang ditumpangi Anies pun mendarat. AHY beserta rombongan langsung bergegas menyambutnya. Ratusan pendukung lain, berbaris membuat jalur dari pintu Terminal 3 menuju mobil yang terparkir di sisi jalan.

    Saat keluar pintu kedatangan, Anies tampak mengenakan pakaian koko berwarna biru dan peci hitam. Dia didampingi istrinya, Fery Farhati yang mengenakan baju gamis dan kerudung putih. Pendukungnya langsung bersholawat dan meneriakkan kata presiden. “Anies Presiden, Anies Presiden,” seru mereka.

    Anies lantas berjalan perlahan, karena pendukungnya memadati ruas Terminal 3. Dia pun menyalami pendukungnya satu per satu. Sesekali Anies berbincang dan melempar senyum. Di tengah perjalanan itu, giliran AHY yang menyalami Anies dan berpelukan sambil cium pipi kiri dan kanan. Keduanya lalu berjalan beriringan menuju mobil.
    Anies pun menyampaikan terima kasih kepada AHY dan pendukungnya, karena sudah datang menjemput.

    Dia juga meminta maaf, karena sudah mengganggu jam tidur mereka. “Saya ingin sampaikan terima kasih dulu kepada para relawan semua yang hadir, Mas AHY khususnya juga yang tampak khusus di sini menyambut. Terima kasih malam-malam, ini lebih dari jam 1 pagi masih tetap berada di Bandara,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Dalam kesempatan ini, Anies tidak banyak bicara politik. Khususnya soal kandidat Cawapres pendampingnya. Namun, dia sempat menyinggung pertemuannya dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo di sela ibadah haji.

    Eks Rektor Universitas Paramadina ini pun tertawa, saat ditanya apakah mendapatkan ilham soal sosok Cawapres setelah berkunjung ke tanah suci. Anies mengaku hanya fokus beribadah selama berada di tanah Arab. Dia meminta publik menunggu sampai waktunya membuka nama Cawapres.

    “Jadi, semua kegiatan kami di sana ya kegiatan ibadah. Sekarang sudah di Jakarta lagi, baru nanti mulai membahas hal-hal yang terkait dengan urusan Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, AHY menepis anggapan dirinya memepet Anies agar dipilih menjadi Cawapres. Mantan komando tugas bersama (Kogama) Partai Demokrat ini menegaskan, dirinya datang ke bandara hanya untuk bersilaturahmi dengan Anies karena sudah lama tidak bertemu.

    “Aduh nggak, kita hanya ingin menjemput saja. Saya waktu itu sempat antarkan dan kalau bisa turut menjemput saya senang sekali,” kata AHY.

    Suami dari Anissa Pohan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menetapkan dan mendeklarasikan Cawapres secara terbuka. Namun, AHY berharap siapapun nanti Cawapres yang dipilih, akan membawa kemenangan dan sukses memimpin negara.

    “Karena ini adalah perjuangan besar, membutuhkan upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi sebagai pasangan yang juga bisa mempersatukan segala energi besar dari masyarakat yang pro perubahan,” pungkasnya.

    Meski malu-malu mengakui berharap jadi Cawapresnya Anies, nyatanya ada beberapa baliho bergambar Anies dan AHY dengan tagline perubahan dan perbaikan. Wajah keduanya, terpampang di Jalan Margonda Raya, Depok dan ada di lampu merah Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Politikus senior Partai NasDem Bestari Barus menyampaikan, soal baliho merupakan bentuk dukungan yang wajar diberikan oleh anggota Koalisi Perubahan. Dia pun meluruskan bahwa sikap AHY yang getol menempel Anies, tidak bisa dipandang sebagai keinginan yang menggebu-gebu untuk dipilih sebagai Cawapres.

    “Antara Pak Anies dan AHY kenal bukan baru, sudah lama. Dan tidak hanya dalam konteks Pilpres saja, karena mereka sudah lama saling kontak,” ungkapnya.

    Soal urusan Cawapres, Bestari menyebut Anies masih punya banyak jadwal kunjungan silaturahmi dengan beberapa pendukungnya. Dia bilang, pertemuan bertujuan menggodok kriteria yang sudah ditetapkan dalam piagam kerja sama anggota koalisi.

    Walaupun demikian, Bestari mengakui pihaknya sudah mengantongi beberapa nama kandidat Cawapres. Namun penentuannya tetap ada di tangan Anies Baswedan. (RMID)

  • Pemkot Serang Desak Pemkab Serahkan Aset PDAM Tirta Albantani

    Pemkot Serang Desak Pemkab Serahkan Aset PDAM Tirta Albantani

    SERANG, BANPOS – Beberapa hari lalu, sempat ada keluhan dari masyarakat Kota Serang yang berada di Kampung Karangjaya, Kecamatan Kasemen, yang mengalami krisis air bersih selama kurun waktu satu bulan yang lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Pemkot Serang akan mendesak Pemkab Serang untuk menyerahkan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani.

    Asda II Kota Serang, Yudi Suryadi mengatakan bahwa permasalahan air bersih yang ada di Kampung Karangjaya, hal itu karena saluran air yang digunakan masih menggunakan saluran air milik PDAM Tirta Albantani.

    “Pengelolaan air bersih di kita itu masih ada yang dikelola air bersih Kabupaten Serang. Termasuk masyarakat yang dikeluhkan itu saluran air yang dari Kabupaten Serang,” katanya, Rabu (12/7)

    Dirinya menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendorong kepada DPRD maupun Pemkab Serang agar dapat menyerahkan aset PDAM Tirta Albantani kepada Pemkot Serang. Pasalnya, PDAM Tirta Albantani saat ini pun masih mengelola pelanggan yang berada di Kota Serang.

    “Mangkannya kita mendorong kepada Dewan kepada Pemkab Serang aset-aset PDAM Kabupaten yang ada di Kota. Seyogyanya karena pelanggan lokasinya ada di Kota Serang diserahkan kalau ada keluhan dari masyarakat terkait air bersih yang dikelola Kabupaten Serang bisa kita tangani,” jelasnya.

    Yudi menuturkan, sekali pun nanti aset tersebut telah diserahkan kepada Pemkot Serang, aset tersebut tidak akan diterima begitu saja. Akan tetapi, Pemkot Serang akan menilai kelayakan aset tersebut.

    “Kalau asetnya diserahkan, tidak langsung kita terima, nanti kita nilai, itu layak tidak. Jangan sampai diserahkan ke kita ternyata pipanya pada bocor,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ia menyampaikan kalau saat ini Perumdam Tirta Madani milik Pemkot Serang tengah membuat sebuah bussines plan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Serta mengusulkan jaringan distribusi utama (JDU) untuk bisa masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Sekarang alhamdulillah dari usulan Pemkot Serang, JDU sudah masuk DAK. Dengan adanya JDU itu nanti Pemkot direncanakan membantu lewat penyertaan modal untuk sambungan rumahnya,” ujarnya.

    Yudi berharap, Perumdam Tirta Madani kedepan dapat memberikan profit untuk pembangunan ke depan. Serta dapat melayani masyarakat untuk penyaluran dan penyediaan air bersih.

    “Yang jelas ke depan Perumdam, pertama banyak melayani masyarakat dan kedua tadi tuntutan dari Dewan bagaimana supaya ada profit keuntungan untuk membangun juga, ada deviden juga. Walaupun secara riil belum secara penyertaan modal, tapi sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Kota, terhadap aset-aset Pemerintah Kota oleh Perumdam,” tandasnya.

    Kemudian, Direktur Perumdam Tirta Madani, Arif Setiawan mengatakan, krisis air bersih di Kampung Jaya, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tersebut akibat pengelolaan air saat ini masih dilakukan oleh PDAM Tirta Albantani milik Pemkab Serang. Dirinya mengaku dalam hal ini, pihaknya sudah menyurati PDAM Tirta Albantani untuk pengalihan aset PDAM Tirta Albantani dari Pemkab Serang ke Kota Serang.

    “Kami sudah menyurati, tapi kan semuanya butuh proses dan ada penilaian appraisal. Apakah bisa di-take off ke kami dengan nilai pergantian sesuai aset tersebut atau dihibahkan, atau mungkin akan dilakukan SPAM (sistem penyediaan air minum, red) regional dengan kerja sama, itu belum ada kesepakatan,” katanya.

    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, bahwa saat ini di wilayah Kota Serang masih banyak daerah yang belum terpasang pipa penyaluran air, termasuk di Kecamatan Kasemen.

    “Masih banyak. Makanya jaringan pipanisasi kami itu baru tercapai tiga persen, karena banyak yang belum terbangun. Baru dua Kecamatan yang sudah, yang lainnya belum,” jelasnya. (MG-02/AZM)

  • Kisah Mr X, Orang Terlantar yang Hanya Punya Pemkot Tangerang di Sisinya Hingga Akhir Hayat

    Kisah Mr X, Orang Terlantar yang Hanya Punya Pemkot Tangerang di Sisinya Hingga Akhir Hayat

    TANGERANG, BANPOS – Terlantar dan tanpa ada informasi sedikit pun atas dirinya, itulah kondisi dari Mr X, Orang Terlantar (OT) yang dirawat oleh Pemkot Tangerang sejak 28 Juni lalu.

    Mr X merupakan inisial nama yang memang digunakan di Indonesia, untuk seseorang yang tanpa diketahui identitasnya. Jika di luar negeri, biasanya disebut sebagai John Doe untuk pria dan Jane Doe untuk wanita.

    Mr X pertama kali ditemukan oleh warga di tempat pembuangan sampah di kawasan Pom Bensin Tanah Tinggi pada 28 Juni. Warga pun melaporkan kepada Dinsos Kota Tangerang, dan langsung dilakukan penanganan dengan dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS).

    Kepala Dinsos Kota Tangerang, Mulyani, mengatakan bahwa pada saat ditemukan, Mr X dalam kondisi yang linglung atau tidak dapat diajak untuk berkomunikasi. Mr X hanya diam saja saat diajak berinteraksi.

    “Pada 28 Juni itu, OT (Mr X) langsung dibawa ke RPS, dimandikan secara bersih untuk terlihat layak. Namun, keesokannya yaitu 29 Juni, OT didapati kondisi fisiknya drop dan membutuhkan penanganan dokter, dan langsung dibawa ke RSUD Kota Tangerang,” ujarnya, Rabu (12/7).

    Mulyani mengatakan, Mr X mendapat perawatan selama 11 hari di RSUD Kota Tangerang, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 9 Juli kemarin.

    Berdasarkan diagnosa dokter, Mr X mengalami gangguan pernapasan dan pencernaan yang cukup berat, hingga kondisi fisik Mr X terus menurun setiap harinya.

    Menurut Mulyani, dalam proses asesmen Dinsos, tidak ditemukan identitas diri pada tubuh Mr X, dan selama dalam penanganan Dinsos tidak adanya sanak saudara yang mencari Mr X.

    “Alhasil, OT kami beri nama Mr.X. Dan secara SOP untuk mendapat penanganan pemakaman orang terlantar, Dinsos harus menunggu tiga hari untuk mencari dan menunggu kemungkinan adanya keluarga pada OT tersebut. Sambil memproses surat rekomendasi kepolisian untuk izin proses pemakaman pada OT tersebut,” jelas Mulyani.

    Namun, hingga hari ketiga, tidak ada keluarga yang mencarinya. Dinsos Kota Tangerang bersama RSUD Kota Tangerang, Dinas Perkim pun langsung bekerjasama melakukan penanganan pada jenazah Mr X.

    Mulai dari pemandian, mengkafani, menyolati dan Mr X pun dikebumikan di TPU Kedaung Kota Tangerang, bersama jajaran pegawai Dinsos Kota Tangerang.

    “Pelayanan orang terlantar ini sudah menjadi kewajiban untuk kita semua terutama Pemkot Tangerang memanusiakan manusia. Pelayanan ini pun menjadi hak mereka untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai seorang manusia hingga prosesi akhir atau wafat,” katanya.

    “Di 2023 ini, Mr.X menjadi jenazah orang terlantar ke delapan yang diberikan pelayanan pemakaman oleh Dinsos Kota Tangerang,” jelasnya.

    Mulyani mengimbau, masyarakat Kota Tangerang yang menemukan orang terlantar dalam hal ini perlu dilakukan penanganan, dapat melapor ke Dinsos Kota Tangerang, untuk diproses ke Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sosial Kota Tangerang.

    “Masyarakat dapat telepon ke 021-5517339, atau whatsapp di 0895-6087-22422, Dinsos Kota Tangerang punya Tim Reaksi Cepat untuk menangani persoalan sosial khususnya mereka orang terlantar, ODGJ atau lainnya,” kata Mulyani.(DZH)

  • Ada 700 Kuota, Ini Cara Pengajuan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tangerang

    Ada 700 Kuota, Ini Cara Pengajuan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menargetkan 700 rumah tidak layak huni di Kota Tangerang, untuk dapat diperbaiki di akhir masa kepemimpinan Arief-Sahrudin.

    Program bedah rumah tidak layak huni yang telah dicanangkan sejak 2014 lalu, sudah berhasil memperbaiki sebanyak 7.482 unit rumah tidak layak huni.

    Untuk menjaring unit rumah tidak layak huni yang akan dijadikan sebagai sasaran program bedah tersebut, Pemkot Tangerang mengajak masyarakat untuk mengajukan apabila terdapat rumah tidak layak huni.

    Kepala Disperkimtan, Sugihharto Achmad Bagdja, mengatakan bahwa program bedah rumah ini merupakan upaya agar masyarakat Kota Tangerang dapat tinggal lebih layak. Program bedah rumah ini menyisir ke seluruh Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, dan proses pengajuan untuk bedah rumah melalui mekanisme bottom-up.

    “Prosesnya, lakukan pengajuan melalui RT/RW setempat yang nanti akan diteruskan ke Kelurahan, lalu Kecamatan dan terakhir akan diterima oleh kami. Lalu, nanti akan ada tim yang melakukan verifikasi ke lapangan untuk melihat apakah rumah tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh kami,” ungkapnya, Rabu (12/7).

    Menurutnya, saat ini Pemkot Tangerang sudah berhasil membedah 7.482 unit rumah tidak layak huni sejak tahun 2014 hingga 2022. Pada tahun 2023 ini, Pemkot Tangerang menargetkan untuk membedah 700 rumah tidak layak huni.

    “Kami akan perbaiki mulai dari atap, pemasangan ventilasi yang memadai, hingga perbaikan kamar mandi. Dengan rumah yang layak huni, maka kehidupan warga Kota Tangerang juga mudah-mudahan akan lebih baik karena sudah tinggal dengan nyaman dan aman,” terangnya.

    Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan program-program yang sudah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Dengan adanya program bedah rumah ini, masyarakat Kota Tngerang diharapkan dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak huni.

    “Dengan moto Tangerang LIVE, salah satunya yaitu liveable atau layak huni, dengan program ini kami tentu berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang layak pada masyarakat Kota Tangerang. Kami berharap, masyarakat dapat memanfaatkan program ini dan program-program Pemkot Tangerang lainnya,” tandasnya. (DZH)