BANTEN POS

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Angka Pengangguran Terus Menurun di Kota Baja

    Angka Pengangguran Terus Menurun di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian berhasil mengatasi tantangan angka pengangguran yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya pada tahun 2015 sekitar 12 persen dan tahun 2020 mencapai 12,69 persen. Pada masa itu, tingkat pengangguran setara dengan 25.976 jiwa, menempatkan Kota Cilegon di peringkat ketujuh di Provinsi Banten.

    Namun, berkat berbagai upaya strategis, pada saat ini tingkat pengangguran telah turun secara signifikan menjadi 7,25 persen dan menempati peringkat keempat di Provinsi Banten. Penurunan ini mencatatkan rata-rata penurunan sebesar 5,44 persen selama kurun waktu 2,8 tahun.

    Kepala Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Hidayatullah menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi merilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon dari tahun 2020 hingga 2023.

    Kata Hidayatullah, pada tahun 2020, TPT mencapai 12,69 persen, turun menjadi 10,13 persen pada tahun 2021, kemudian menjadi 8,10 persen pada tahun 2022, dan akhirnya menurun menjadi 7,25 persen pada tahun 2023.

    Menurut Hidayatullah, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

    “Penurunan signifikan ini tidak terlepas dari arahan dan komitmen yang kuat dari Pak Walikota Helldy Agustian dalam menurunkan angka pengangguran sesuai dengan visi dan misinya,” kata Dayat sapaan akrabnya, Kamis (4/7).

    Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca N Widodo, menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran ini tercapai melalui berbagai program yang didukung oleh pemerintah dan pihak industri.

    “Kami fokus pada program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), penempatan tenaga kerja lokal, dan kerja sama dengan Forum HRD, serta monitoring dan pembinaan perusahaan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian, menyampaikan rasa syukurnya atas penurunan angka pengangguran yang signifikan di Kota Baja.

    “Kami bersyukur melihat penurunan yang berkelanjutan ini sebagai hasil dari kerja keras semua pihak terkait,” ujarnya.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi dari pihak industri dan masyarakat dalam mendukung visi misinya untuk mencapai target penyerapan 25 ribu tenaga kerja.

    Helldy menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kami akan terus berupaya maksimal untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Cilegon,” tandasnya. (LUK)

  • Pasangan Isro-Uyun Mencuat, Didukung NasDem-PKS

    Pasangan Isro-Uyun Mencuat, Didukung NasDem-PKS

    CILEGON, BANPOS – Belakang ini santer terdengar poros baru yang muncul di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2024 yaitu sosok Isro Mi’raj – Nurrotul Uyun. Informasi yang berhasil dihimpun pasangan tersebut konon akan diusung Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Diketahui saat ini NasDem maupun PKS masing-masing memiliki 4 kursi jika dijumlahkan 8 kursi sehingga sudah memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Cilegon dengan minimal syarat 20 persen atau 8 kursi dari total 40 kursi di DPRD Cilegon.

    Pengamat Politik dari The Sultan Center Edi M Abduh mengatakan berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam mempertimbangkan pasangan calon (Paslon). Jika lobi politik dilanjutkan, kata dia dengan penyamaan persepsi termasuk visi dalam hal pengusungan paslon itu pasti akan terjadi di tubuh parpol manapun.

    “Berbagai kemungkinan akan terjadi karena politik dinamis. Kemudian politik juga bicara tentang membantu sebuah koalisi untuk kemenangan. Jadi berbagai kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi,” kata Edi kepada BANPOS, Selasa (2/7).

    Menurutnya jika keduanya berpasangan akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh lawan politik karena sudah mempunyai chemistry. Karena Isro Mi’raj saat ini menjabat Ketua DPRD Kota Cilegon sedangkan Nurrotul Uyun saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon.

    “Mereka memiliki platform partai yang sudah terjalin chemistry, bisa jadi kekuatan yang diperhitungkan,” tuturnya.

    “Intinya sebetulnya kepentingan dua partai, partai koalisi bisa disatukan ada titik temu. Yang kedua memang penting kematangan tim sukses itu karena di era digital ini penting leadership. Kemudian harus muncul ide-ide baru kemudian menginspirasi para konstituen, menginspirasi para pendukung dalam hal melaksanakan mesin politik nya kemudian berpikiran visioner di era digital seperti sekarang jangan anti kritik,” tambahnya.

    Kemudian kata dia, ada sebuah harapan supaya dalam hal pelaksanaan nanti juga dalam kepemimpinan di koalisi itu harus luwes.

    “Karena tidak hanya pemilih tradisional karena ada pemilih cerdas begitu juga menginginkan sosok adanya keterlibatan penerus generasi muda dengan generasi milenial,” ungkapnya.

    Disisi lain, kata dia para bacalon walikota juga harus memiliki karakteristik kepemimpinan transformasional seperti menciptakan visi menjadi realita, membuat yang laten menjadi nyata, menginspirasi konstituen untuk dapat bersinergi, menguatkan ikatan emosional dan memiliki integritas yang tinggi.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Cilegon Hawasi Syabrawi mengatakan rekomendasi untuk calon walikota masih berproses.

    “Semua masih proses. Nanti dalam waktu dekat juga kemungkinan kita akan deklarasi cuma mengenai tanggal nya belum kami pastikan tanggal berapa,” tuturnya.

    Hawasi mengungkapkan Koalisi Banten Maju di Pilgub Banten belum tentu sama ke Pilkada Cilegon.

    “Bisa sama, bisa berbeda, karena ini memang Pilkada 2024 yang kemungkinan nya bisa saja berbeda diatasnya dengan Gerindra di bawahnya mungkin dengan yang lain. Atau bisa sebaliknya diatasnya A dibawah B itu bisa saja,” paparnya.

    Saat disinggung apakah Partai NasDem akan mengusung Isro Mi’raj di Pilkada Cilegon kali ini, ia mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi.

    “Semuanya bisa terjadi. Bisa saja karena kan NasDem selain dari kader sendiri, Partai NasDem juga partai terbuka, siapapun tokoh yang dianggap mampu dan mungkin memang bisa berkontribusi untuk Cilegon ya kenapa tidak. Kita kan mencari yang terbaik,” tandasnya. (LUK)

  • Tarung di Peparpeda Tangerang, Atlet Disabilitas Pandeglang Merasa Diabaikan Pemkab

    Tarung di Peparpeda Tangerang, Atlet Disabilitas Pandeglang Merasa Diabaikan Pemkab

    TANGERANG, BANPOS – Para atlet disabilitas asal Pandeglang yang tengah bertarung di Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Banten di Tangerang, merasa diabaikan oleh Pemkab Pandeglang. Pasalnya, mereka berangkat tanpa mendapatkan bekal, baik pembinaan, dana maupun perlengkapan yang mumpuni.

    Hal itu disampaikan oleh salah satu sumber BANPOS yang mendampingi para atlet disabilitas asal Pandeglang. Ia mengatakan, para atlet mendapatkan sejumlah perlakuan yang kurang layak, baik dari Disdikpora Pandeglang, KONI Pandeglang maupun National Paralympic Committee (NPC) selaku lembaga yang menaungi masyarakat olahraga disabilitas.

    “Pertama soal seragam atlet. Awalnya mereka (para atlet disabilitas) hanya mendapatkan seragam bekas Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Tangerang. Setelah pihak yang mengurusi seragam protes, akhirnya seragam itu diambil kembali oleh Dispora. Tapi ternyata tulisan POPDA cuma ditimpa saja,” ujarnya, Rabu (3/7).

    Selain itu, ia menuturkan bahwa para atlet yang bertarung di Tangerang, tidak mendapatkan uang saku. Pasalnya, pihak Pemkab Pandeglang hanya menyiapkan seragam, yang juga bekas pelaksanaan POPDA, serta angkutan transportasi.

    “Jadi pihak Pemkab mengatakan kalau mereka hanya menyiapkan seragam dan kendaraan untuk pergi dan pulang saja. Uang saku tidak. Padahal atlet-atlet ini juga membawa nama baik Pandeglang. Atlet dari daerah lain pun mendapat uang saku, apa bedanya dengan atlet asal Pandeglang ini,” katanya.

    Ia pun mengaku bahwa sebenarnya, para atlet disabilitas ini pun kurang persiapan. Sebab, mereka kurang mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Hal itu yang banyak orang sayangkan, padahal ada NPC selaku lembaga yang menaungi para atlet disabilitas.

    “Jadi para atlet disabilitas seperti mendapat diskriminasi dari Pemkab dan NPC maupun KONI. Padahal mereka pejuang juga di bidang olahraga. Bahkan informasinya, tidak ada bonus tambahan bagi mereka yang membawa kemenangan. Kami sangat kecewa karena ini tidak inklusif,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Cilegon Terus Godok Rencana Pembentukan Bapenda

    Pemkot Cilegon Terus Godok Rencana Pembentukan Bapenda

    CILEGON, BANPOS – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berlanjut. Rencananya, Rabu (3/7), Pemkot Cilegon akan bertemu Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas pembentukan Bapenda.

    Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kota Cilegon, Noviyogi Hermawan, mengatakan pembentukan Bapenda telah diwacanakan sejak tahun lalu. Kemudian rencana tersebut dimatangkan di awal tahun ini. Saat ini, sebelum terbentuk harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Banten.

    “Kita sedang berproses, karena ini merupakan produk perda usulan dari eksekutif, sehingga kita siapkan segala sesuatunya, kerangka akademisnya dan sebagainya. Selanjutnya ini melalui tahapannya dari persetujuan provinsi, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Noviyogi saat ditemui di kantornya, Selasa (2/7).

    “Jadi besok kita akan melakukan pembahasan, di dalam pembahasan itu ada poin-poinnya, kita melakukan presentasi dari OPD dalam hal ini BPKPAD. Akan hadir juga Bagian Hukum, kita hanya memfasilitasi,” sambungnya.

    Noviyogi mengutarakan, Bapenda dibentuk mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di mana Bapenda dibentuk bertujuan untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Sebenarnya pemecahan, atau pemisahan itu bagaimana kebutuhan suatu daerah itu sendiri. Karena memang walikota menganggap dengan melihat PAD harus ada kenaikan, maka dianggap perlu ada pemecahan,” tuturnya.

    Pada pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Banten, kata Noviyogi selain mengenai pembentukan Bapenda juga membahas terkait perubahan nomenklatur dari Bappeda Litbang menjadi Baprida. Kemudian, pertemuan nanti juga membahas penambahan posisi wakil direktur di RSUD Cilegon dari saat ini dua jabatan menjadi tiga jabatan.

    “Jadi itu ada tiga usulan kita, pertama, perubahan Bappeda Litbang jadi Baprida, kedua pemecahan BPKPAD jadi dua, dan satu lagi penambahan wakil direktur rumah sakit dari yang saat ini dua menjadi tiga wadir,” terangnya.

    “Untuk rumah sakit, menurut naskah akademik yang kita terima, penambahan satu wakil direktur menjadi tiga wakil direktur dimaksudkan agar pengelolaan internal lebih baik lagi. Apalagi ke depan rumah sakit akan dibuat lima lantai,” tambahnya.

    Sementara itu, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Cilegon, Adi Tri Prasetyo mengatakan, saat ini susunan organisasi BPKPAD terdapat lima bidang yakni bidang pajak, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan bidang aset daerah. Jika nanti BPKPAD dipisahkan kemudian dibentuk Bapenda maka bidang akan berubah.

    Adi menyatakan, perubahan nama struktur organisasi tersebut mengikuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

    “Kalau nanti ada pembentukan Bapenda, maka rencananya bidang yang ada pada BPKPAD berubah. BPKPAD akan disederhanakan menjadi tiga bidang, rencananya disederhanakan menjadi Bidang Pembiayaan, Bidang akutansi dan pelaporan keuangan daerah dan Bidang pengelolaan BMD.  Sementara Bapenda, rancangan konsepnya ada dua bidang. Yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang perencanaan dan pengendalian,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Khawatir Ada yang Kecanduan Judol, Handphone Pegawai Setda Pandeglang Dirazia

    Khawatir Ada yang Kecanduan Judol, Handphone Pegawai Setda Pandeglang Dirazia

    PANDEGLANG, BANPOS – Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, bersama tim gabungan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pandeglang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) memeriksa ponsel para pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, untuk memastikan ponsel para pegawai tidak ada aplikasi ataupun riwayat pencarian internet yang berkaitan dengan Judi Online (Judol).

    Selain ponsel pribadi pegawai, sejumlah peralatan kantor seperti laptop dan komputer yang digunakan para pegawai juga ikut menjadi sasaran sidak.

    Sekda Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama tim merupakan salah satu upaya untuk memberantas Judol khususnya di lingkungan Pemkab Pandeglang.

    “Kita sedang galakkan pemberantasan judi online, dan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan di sejumlah bidang di lingkungan Setda,” kata Fahmi kepada wartawan, Selasa (2/7).

    Menurutnya, sidak ponsel pegawai di lingkungan Setda sendiri hanyalah awal dari komitmen pihaknya dalam memberantas judol.

    Selanjutnya, dirinya akan memperluas objek sidak hingga ke OPD lain dan juga ke masyarakat, khususnya di tempat yang menyediakan fasilitas internet berbayar seperti Warung Internet (warnet).

    “Kami mencoba mengclearkan dulu di internal kami, ini baru di Setda. Insyaallah nanti akan kita lakukan di OPD, kita akan kunjungi semua, kita akan periksa, termasuk ke masyarakat bersama Satpol-PP,” jelasnya.

    “Saya ingin clear and clean di tataran Pemkab Pandeglang dulu supaya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” sambungnya.

    Berdasarkan hasil dari sidak tersebut, Fahmi mengaku bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi dari para pegawainya yang bermain judol, baik hasil dari pemeriksaan ponsel maupun alat kerja.

    “Saya sedikit menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada, mudah-mudahan di setiap OPD juga sama,” ujarnya.

    Fahmi menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang kedapatan melakukan aktivitas judi online.

    “Kita ada aturan tersendiri, ada sanksi tentunya. Tetapi yang jelas kita temukan dulu saja baru nanti kita bicara apa yang harus kita lakukan,” tegasnya. (DHE/PBN)

  • Diskominfo Pandeglang Kaget, Ada Warganya yang Gunakan MiChat untuk Open BO

    Diskominfo Pandeglang Kaget, Ada Warganya yang Gunakan MiChat untuk Open BO

    PANDEGLANG, BANPOS – Michat sebagai aplikasi pesan instan di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh beberapa pihak. Aplikasi untuk chatting ini, banyak digunakan untuk menjual jasa prostitusi online atau Open Booking Online (BO).

    Hal ini terungkap setelah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pandeglang, mendeteksi dan mengawasi berbagai akun media sosial terkait dugaan bisnis prostitusi online di Pandeglang melalui aplikasi MiChat.

    Sekretaris Diskominfo Pandeglang, Johanas Waluyo mengatakan,  untuk penindakan terhadap praktik dugaan prostitusi online itu tidak mudah, namun pihaknya cukup kaget dengan kabar bisnis tersebut terjadi di wilayah Pandeglang.

    “Ya tentu kaget, karena wilayah kita kan wilayah agamis. Walau kita ada wilayah wisata, tetapi memang sepengetahuan dan pemantauan saya tidak terlalu begitu banyak dibanding daerah tetangga,” kata Johanas kepada wartawan, Selasa (2/7).

    Menurutnya, selama ini Diskominfo Pandeglang mendeteksi terkait dugaan prostitusi online tersebut di wilayah Kabupaten Pandeglang.

    “Ya terkait prostitusi online yang ada di Pandeglang ini memang hal yang cukup mengkhawatirkan. Alhamdulillah masyarakat Pandeglang tidak begitu terbiasa dengan yang seperti itu meskipun memang betul ada tapi tidak banyak,” terangnya.

    Meskipun aplikasi MiChat itu tidak dilarang, namun aplikasi tersebut disalahgunakan untuk menjalani bisnis prostitusi.

    “Enggak ada masalah aplikasinya, tujuannya juga bagus untuk memudahkan berkomunikasi tetapi disalahgunakan oleh penggunanya,” tuturnya.

    Johanas menyebut, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menutup akun-akun media sosial atau aplikasi MiChat, namun pihaknya hanya bisa melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

    Diskominfo pun sudah sering melaporkan hal tersebut khususnya terhadap berbagai akun media sosial yang berisi konten meresahkan masyarakat.

    “Kalau untuk menutup melacak kita tidak bisa, fungsi dan peran kita tidak bisa memblokir atau menutup itu, kita hanya bisa menyampaikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Dapat Restu Pj Iwan, Mari Viralkan Jalan Desa di Lebak yang Rusak

    Dapat Restu Pj Iwan, Mari Viralkan Jalan Desa di Lebak yang Rusak

    LEBAK, BANPOS – Maraknya masyarakat desa yang mulai geram dengan kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak dan tidak diperbaiki membuat banyak hal-hal unik dilakukan dan diunggah ke berbagai media sosial sehingga menjadi viral.

    Aksi tersebut bervariatif mulai dari menanam pohon, menanam padi, memancing di kubangan jalan hingga menyatakan sebagai destinasi jalan rusak.

    Menganggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mempersilahkan masyarakat desa untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk demokerasi.

    “Boleh-boleh saja (memviralkan), bentuk demokratis ya,” kata Iwan kepada BANPOS, Selasa (2/7).

    Iwan mengatakan, kendati demikian masyarakat pula harus memahami kondisi dan situasi di desanya masing-masing. Seperti, apa saja yang menjadi program prioritas yang sudah dianggarkan dan sebagainya.

    “Kemarin juga pada saat penyerahan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, saya bersama jajaran OPD sudah menyampaikan beberapa poin-poin yang harus diperhatikan oleh mereka yang salah satunya adalah keluhan dam aduan masyarakat,” kata Iwan.

    Iwan menegaskan, kolaborasi antara Kepala Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Kecamatan haruslah semakin intens dan lebih baik lagi, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa terpenuhi secara optimal.

    “Misal soal infrastruktur, anggaran sudah ditetapkan baik dari desa maupun pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi dan komunikasi, tidak bisa semata-mata menganggarkan yang bukan kewenangannya,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, Kepala Desa harus segera mengatur dan menetapkan infrastruktur mana saja yang menjadi prioritas dan harus segera dijalankan.

    “Sulit bagi kami menganggarkan infrastruktur yang bukan kewenangannya, nanti bisa jadi masuk ke ranah temuan (BPK). Namun karena letak geografis Lebak yang luas dan kondisi alam juga tidak bisa kita pungkiri kendalanya,” jelasnya.

    Ia menerangkan, dibeberapa lokasi yang sempat viral, dirinya telah memanggil Kepala Desa dan melakukan pembahasan yang mana akhirnya Pemerintah Desa merevisi anggaran dan prioritas.

    “Saya apresiasi kemarin yang sempat viral di Cikulur, akhirnya kan ada revisi prioritas di desanya dan langsung dilakukan perbaikan terhadap jalan tersebut karena warga sudah teriak,” tandasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki DPUPR Lebak, sebanyak 1.600 kilometer jalan desa di seluruh Kabupaten Lebak mengalami kerusakan yang parah. Jalan-jalan ini, yang merupakan urat nadi penting antar desa, telah lama terbengkalai meskipun sudah ditetapkan secara resmi.

    “Dalam survei yang kami lakukan bersama aparat desa, kami telah mengidentifikasi sebanyak 1.600 kilometer jalan desa yang menghubungkan komunitas-komunitas di seluruh Kabupaten Lebak,” ujar Kepala DPUPR Lebak, Irvan Suyatupika kepada wartawan, Senin (24/6). (MYU/DZH)

  • CIPS: Perlu Inovasi Kebijakan Untuk Jadikan Indonesia Pemimpin Ekonomi Digital di Asia Tenggara

    CIPS: Perlu Inovasi Kebijakan Untuk Jadikan Indonesia Pemimpin Ekonomi Digital di Asia Tenggara

    JAKARTA, BANPOS – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai Indonesia dapat menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, yang perlu segera dibahas.

    Hal itu disampaikan oleh peneliti muda CIPS, Muhammad Nidhal, dalam rilis yang diterima BANPOS pada Selasa (2/7). Ia mengatakan, percepatan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan bergantung pada adanya rangkaian kebijakan yang efektif dan berorientasi masa depan.

    Selain itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang memanfaatkan keahlian pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang untuk menghadapi lanskap digital yang berubah cepat.

    “Dalam kurun waktu 10 tahun, ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan sekaligus yang paling cepat di Asia Tenggara. Untuk dapat memanfaatkan seluruh potensinya, diperlukan strategi multisektoral yang terarah di tingkat nasional,” ujarnya.

    Agar dapat memuluskan adopsi teknologi digital, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur pendukung yang kuat. Diperlukan juga investasi strategis untuk menumbuhkan inovasi serta mendorong pengembangan ekosistem digital.

    Selain itu juga penting untuk memastikan adanya rangkaian kebijakan yang berorientasi masa depan, yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi serta kewirausahaan.

    “Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara para pembuat kebijakan, bisnis dan masyarakat sipil. Dialog multiperspektif yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan juga krusial dalam menyiapkan sekaligus memitigasi berbagai resiko dari kebaruan bisnis dan teknologi baru,” tuturnya.

    Digiweek 2024 yang akan dilangsungkan pada 15-19 Juli 2024 merupakan salah satu ruang yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang digital dalam diskusi yang didedikasikan untuk membentuk ekosistem digital Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif.

    Para pembuat kebijakan di Indonesia pun menurutnya, harus mampu bekerja tidak saja dengan menggunakan instrumen tradisional, tetapi juga perlu mengadopsi pendekatan inovatif dalam pembuatan kebijakan.

    “Diperlukan adanya pendekatan yang melibatkan proses penelitian, teknologi, tata kelola, dan pengembangan kebijakan di seluruh sektor digital Indonesia yang sedang berkembang sedemikian pesat,” katanya.

    Menurutnya, diperlukan juga pembahasan mengenai contoh-contoh praktis dari praktik-praktik terbaik internasional mengenai strategi pembuatan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan.

    “Di antaranya adalah pendekatan koregulasi atau pengaturan bersama yang melibatkan baik pemerintah maupun pemangku kepentingan dari industri, serta penggunaan pendekatan regulatory sandbox dimana teknologi baru dan kebaruan model bisnis dapat diuji dalam lingkungan yang terkendali dan aman,” jelasnya.

    Selain itu, diperlukan juga pusat-pusat inovasi, ruang yang didedikasikan bagi kolaborasi dan percepatan inovasi, serta penggunaan teknologi pendukung untuk menyederhanakan proses pembuatan regulasi.

    “Dengan menjajaki strategi-strategi ini dan dengan mendorong tumbuhnya budaya kebijakan inovatif, Indonesia akan dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin digital di Asia Tenggara,” tandasnya. (DZH)

  • PPSW Gelar Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Banten

    PPSW Gelar Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Banten

    LEBAK, BANPOS – Asosiasi Pusat Pengembangan dan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya melalui dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Banten pada Senin (1/7) di DP3AP2KB Provinsi Banten.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh belasan peserta yang terdiri dari masing-masing OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten.

    Ketua Yayasan PPSW Pasoendan Digdaya, Ratu Viva Saptarina, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan unuk memberikan Peningkatan Kapasitas Kepada para OPD di Provinsi Banten agar memahami kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.

    “Selain itu juga kegiatan ini diharapkan dapat mendorong OPD di tingkat Provinsi Banten untuk mereplikasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di wilayahnya masing-masing,” kata Viva kepada BANPOS.

    Ia menjelaskan, bimtek tersebut diisi dengan berbagai sesi mulai dari pemberian materi, tanya jawab, diskusi hingga penyusunan rencana tindak lanjut.

    “Setelah kegiatan ini tentu kami berharap adanya rencana kerja untuk replikasi kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan di tingkat OPD Provinsi Banten,” tandasnya. (MYU)

  • Bunda PAUD Cilegon Hany Seviatry Helldy : Tugas Utama Bantu Anak Sekolah Usia Dini

    Bunda PAUD Cilegon Hany Seviatry Helldy : Tugas Utama Bantu Anak Sekolah Usia Dini

    CILEGON, BANPOS – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Cilegon Hany Seviatry meminta agar para Bunda Paud dapat terus membersamai dan mendampingi perkembangan anak sejak usia dini.

    Hal itu disampaikan Hany saat Pengukuhan 31 Bunda Paud Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cilegon di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (26 Juni 2024).

    “Peran Bunda PAUD sangat strategis untuk menciptakan generasi emas yang unggul dan berkualitas. Dengan sinergitas yang kuat antara Bunda PAUD di kecamatan dan kelurahan, kita dapat mewujudkan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif,” ujar istri Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Menurutnya, pengukuhan tersebut bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebagai awal komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Cilegon.

    “Saya berharap Bunda PAUD di tiap kecamatan dan kelurahan dapat lebih berperan aktif dalam mendukung program PAUD dan saya juga ingin agar Bunda PAUD bisa terus membersamai perkembangan anak usia dini menuju generasi emas Kota Cilegon,” ucanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila menyampaikan bahwa pada pengukuhan tersebut terdiri dari tiga Bunda PAUD Kecamatan dan 28 Bunda PAUD Kelurahan.

    “Pengukuhan ini kita lakukan sebab ada beberapa camat dan lurah baru, jadi Bunda PAUD nya juga baru,” terang Heni.

    Pada kesempatan tersebut, Heni menekankan bahwa Bunda PAUD berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak – anaknya di PAUD selama satu tahun.

    “Tugas utama Bunda PAUD adalah membantu partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka selama satu tahun di PAUD. Selain itu, bunda PAUD juga mendukung adanya program transisi PAUD yang menyenangkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris POKJA Bunda PAUD Kota Cilegon, Samrotul Janah berharap agar seluruh tim kelompok kerja Bunda PAUD secara bersama- sama mendukung pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agara terus dapat bersinergi dengan lebih baik. (ADV)