Kategori: PEMERINTAHAN

DINAS Perikanan (Diskan) Kabupaten Tangerang menggelar bazar produk olahan ikan pada Jumat (15/6). Dengan kegiatan rutin ini, masyarakat bisa lebih mengenal produk olahan perikanan dan para pengolah bisa memasarkan olahannya lebih luas lagi.

Bazar yang rutin digelar setiap bulannya ini digelar di Gedung Usaha Daerah (GUD) Tigaraksa. Acara tersebut menampilkan produk-produk olahan ikan dari sejumlah UMKM binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mempromosikan produk dari olahan perikanan yang diproduksi oleh UMKM binaan dari Dinas Perikanan. Ada sekitar 10 UMKM yang ikut berpartisipasi pada bazar hari ini,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan Diskan Kabupaten Tangerang, Rini Dwi Ari Hayati.

Dia menuturkan, kegiatan tersebut melibatkan para UMKM binaan Dinas Perikanan secara bergantian setiap bulannya, sehingga mereka dapat mempromosikan produk olahan mereka di bazar tersebut.

Sementara itu, salah satu penjual yang merupakan Ketua Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan), Suryati, mengatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang digagas oleh Diskan tersebut.

“Sebagai salah satu kelompok binaan Dinas Perikanan, tentunya saya merasa sangat terbantu, karena saya dapat memasarkan produk dan juga memperkenalkan produk kepada masyarakat,” ucapnya.

Suryati juga menuturkan selain mempromosikan produk, kegiatan tersebut turut membantu perekonomian para anggota binaan. Ia berharap kedepannya akan ada kegiatan serupa yang membantu perkembangan penjualan produk. (DZH)

RUMAH Kebangsaan Banten resmi dijalankan oleh kelompok Cipayung Plus Banten sebagai wadah dari 9 Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Provinsi Banten untuk berdiskusi membahas segala problematika yang terjadi di Provinsi Banten.

Launching Rumah Kebangsaan Banten dihadiri oleh Polda Banten, Kesbangpol Provinsi Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, dengan pemotongan pita secara simbolis di Rumah Kebangsaan Banten yang berlokasi di Perumahan Banjarsari Permai, Cipocok, Kota Serang, Banten. Kamis (15/6). 

Dalam peresmian ini, Wakapolda Banten Brigjen Pol H. M. Sabilul Alif yang hadir mewakili Kapolda Banten mengatakan terbentuknya Rumah Kebangsaan Banten yang digagas oleh mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus, dapat dijadikan tempat atau wadah bagi para pemuda dan mahasiswa Indonesia berdiskusi memecahkan masalah terkait isu-isu terkini. Serta, menggagas konsep untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan disintegrasi di masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan adanya Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Banten ini, harapan-harapan, keinginan-keinginan, suara-suara dari pemuda dapat di wadahi itu yang paling penting,” Ucap Wakapolda Banten Brigjen Pol M. Sabilul Alif.

Kemudian Sabilul berpesan kepada Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus agar bisa menjadi mitra bagi Polda Banten dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mencegah serta mematahkan segala bentuk kejahatan agar terciptanya keamanan di masyarakat.

“Kami sudah berikan dukungan penuh semoga dapat di manfaatkan sebaik mungkin dan saya siap terlibat serta berbagi ilmu kepada rekan rekan demi kemajuan kita bersama,” tambahnya.

Di Tempat yang sama Indra selaku Ketua DPD GMNI yang juga menjabat sebagai Ketua Cipayung Plus Banten mengatakan jika sembilan OKP yang membentuk Rumah Kebangsaan ini memiliki VISI dan MISI yang sama untuk membangun Provinsi Banten dengan cara yang lebih elegan mengikuti perkembangan digitalisasi dan informasi di Indonesia.

“di Rumah Kebangsaan ini adalah tempat kami berkreasi, didalamnya juga ada tempat Podcast yang sengaja dibuat untuk mengundang para narasumber. Kalau di era digital seperti ini kan enak kita bisa kritis yang solutif, jadi jika ada masalah di bidang pendidikan kita undang dinas pendidikan untuk membahas permasalahan itu dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi,” kata Indra.

Dengan dibentuknya Rumah Kebangsaan Banten diharapkan dapat mengundang minat pemuda lainnya untuk bergabung dan berdiskusi bersama untuk membangun Provinsi Banten kearah yang lebih baik.

“Rumah Kebangsaan ini bukan hanya untuk Cipayung Plus Banten saja, Seluruh Pemuda di Banten yang memiliki keinginan untuk memajukan Provinsi Banten silahkan datang bergabung dan berdiskusi bersama memecahkan segala permasalahan yang terjadi,” Jelas Indra. (ZIK/AZM)

SERANG, BANPOS – Sebagai kepanjangan tangan dari Diskominfo Kota Serang, FK-KIM Kota Serang yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu mempertanyakan perannya dalam membantu menginformasikan pembangunan di Kota Serang. Mengingat, di sejumlah website yang dikelola oleh Pemkot Serang melalui OPD masing-masing belum mencakup informasi secara menyeluruh berkaitan dengan program pembangunan yang ada di Kota Serang.

Hal itu disampaikan oleh Pegiat FK-KIM, Ahyadi, dalam kegiatan optimalisasi keterbukaan informasi publik (KIP) yang inklusif bagi masyarakat di Kota Serang. Dalam kegiatan Lokakarya kolaborasi Diskominfo kota Serang dengan USAID Erat ini, ia juga turut menyampaikan keinginannya agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugas yang saat ini diemban oleh FK-KIM.

“Kami melihat dan memperhatikan website di Kota Serang ini belum ada informasi pembangunan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Pemkot Serang. Sehingga kami berkeinginan untuk bagaimana KIM ini dapat mengoptimalisasi perannya dalam membantu menyebarluaskan informasi (keberhasilan, red) program pemerintah,” ujarnya, Rabu (14/6).

Menurutnya, banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara FK-KIM dengan Diskominfo Kota Serang yang menaungi keberadaan forum tersebut. Sebab, banyak hal yang terjadi di masyarakat dan disampaikan oleh ke pemerintah melalui Diskominfo, namun belum bisa secara langsung ditanggapi.

“Kalau berbicara informasi dari masyarakat, tentu banyak sekali dan kami inginnya saling share informasi. Sejauh ini, kami menerima aduan berita dari masyarakat tentang kenaikan harga pokok dan kondisi lainnya, tapi dari atas ke bawah ini belum ada. Apakah harus ada MoU dulu antara KIM dan PPID agar informasi kami ini dimuat atau bagaimana,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, USAID Erat Kota Serang sebagai pelaksana kegiatan Lokakarya optimalisasi KIP yang inklusif bagi masyarakat di Kota Serang ini juga turut menghadirkan sejumlah narasumber dan fasilitator yang ahli pada bidangnya untuk mengupas tuntas persoalan transparansi informasi dan KIP. Narasumber yang dihadirkan antara lain Spesialis GESI USAID Erat, Kepala Diskominfo Kota Serang dan Divisi Litbang Banten Pos.

Dalam pemaparannya, Kepala Diskominfo Kota Serang, Arif Rahman Hakim, menjelaskan perihal standar layanan informasi publik dan tatacara permohonan informasi publik. Arif juga menyampaikan beragam jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan yang tidak dapat diakses beserta aturan yang melekat.

Ketua Panitia yang juga koordinator USAID Erat Kota Serang, Ahmad M. Prasetyo menyampaikan bahwa dalam mendukung pemerintah Indonesia yang lebih efektif melayani masyarakat, pihaknya melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Diskominfo Kota Serang dalam lokakarya optimalisasi keterbukaan informasi publik yang inklusif bagi masyarakat di Kota Serang.

Ia mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari ini dihadiri oleh sebanyak 86 peserta dari berbagai instansi mulai dari forum anak, forum RT/RW, organisasi disabilitas hingga sahabat Ombudsman.

Ahmad berharap ke depan masyarakat yang ada di Kota Serang bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Kepada pemerintah Kota Serang, ia berharap agar dapat memberikan lebih dalam pelayanan informasi publik.

“Semoga kegiatan ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa peraturan di Komisi Informasi maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak hanya menjadi sebuah cita-cita, namun akan menjadi fakta,” ujarnya.

Diketahui, kegiatan Lokakarya ini dibuka secara langsung oleh Asda III Kota Serang, Kusna Ramdani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu prasyarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di Kota Serang.

“Berbagai upaya pemerintah Kota Serang telah dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik melalui perubahan atau inovasi digitalisasi dalam bekerja memberikan layanan publik, maupun dalam membangun komunikasi dengan masyarakat khususnya pengguna informasi,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan Lokakarya ini memiliki 3 tujuan antara lain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pentingnya keterbukaan informasi publik yang inklusif di kota Serang. Memanfaatkan daftar informasi publik yang dibuat oleh pejabat pembuat informasi daerah yang ada di setiap OPD dan merumuskan rencana kegiatan kelompok masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi bagi pelayanan informasi publik yang inklusif di kota Serang.

“Saya berharap dari Lokakarya ini, para peserta bisa mendapatkan pemahaman dan juga mendapat teknik atau cara permohonan informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar akurat dan bertanggung jawab,” tandasnya. (MG-01/AZM)

SERANG, BANPOS – Dalam rangka untuk menekan angka kelahiran, dan mencegah stunting terhadap anak di Kota Serang. Pemkot Serang targetkan sebanyak 7.491 Akseptor  dalam acara gebyar pelayanan keluarga berencana (KB) sejuta akseptor serentak di Kota Serang.

Gebyar pelayanan KB sejuta akseptor ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30. Kegiatan gebyar pelayanan KB sejuta akseptor tersebut secara resmi dibuka oleh Walikota Serang, Syafrudin.

Walikota Serang, Syafrudin mengatakan tahun 2023 ini Pemkot Serang menargetkan sekitar 7.491 akseptor. Target jenis pelayanan KB akseptornya yaitu, implant, kondom, IUD, MOW, suntik, MOP, dan pil.

“Ini dilakukan antara lain di enam Kecamatan, masyarakat Kota Serang alhamdulillah semuanya sudah dilayani akseptor, dari beberapa macam seperti implant, IUD, MOW, MOP, suntik, pil, kondom dan sebagainya,” katanya, rabu (14/6).

Dirinya juga menerangkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengatur jangka waktu kelahiran, agar angka kelahiran di Kota Serang terkendali dan tidak merupakan upaya agar terjadi peningkatan angka stunting di Kota Serang.

“Tujuannya untuk mengatur kelahiran untuk mencegah stunting, jadi selama ini ada masyarakat yang baru melahirkan baru satu tahun sudah hamil lagi. Mudah-mudahan dengan diaturnya waktu kelahiran, anaknya terhindar dari stunting dan sehat,” terangnya.

Lebih lanjut, Syafrudin berharap dari 6 Kecamatan pelaksanaan akseptor yang menjadi target sejuta akseptor di Kota Serang dapat segera tercapai.

”Targetnya sejuta akseptor di Kota Serang segera tercapai,” tandasnya.

Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan mengatakan gebyar pelayanan KB sejuta akseptor tersebut dilakukan serentak di seluruh Puskesmas dan faskes lainnya di Kota Serang. Selain itu, gebyar pelayanan keluarga berencana (KB) sejuta akseptor tersebut juga dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30.

Dalam kegiatan tersebut ditargetkan penyaluran akseptor Kota Serang tahun 2023 sebanyak 7.491 akseptor. Target 7.491 akseptor ini terdiri dari MOW, MOP, IUD, implant, suntik, pil, dan kondom.

“Tahun ini dipusatkan di Puskesmas Singandaru Kota Serang.Target, sebanyak 7.491 itu sampai kepada pukul 23.59 nanti malam (rabu malam-red),” katanya.

Dalam target akseptor pelayanan KB Kota Serang tahun 2022 melebihi dari yang ditargetkan. Tahun 2023 ini Anthon juga berharap apa yang ditargetkan bisa tercapai.

“Tahun kemarin alhamdulilah melewati target. Mudah-mudahan tahun ini juga bersama dukungan dari seluruh nakes dan faskes mencapai target,” harapnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting terhadap anak dengan menekan angka kelahiran. Anthon juga menjelaskan terkait pelayanan KB akseptor jenis MOP peminatnya masih kurang. Pasalnya, para suami khawatir akseptor tersebut menganggu vitalitas.

“Dengan adanya pelayanan KB minimal mencegah kehamilan, karena bisa menjaga jarak kehamilan, sehingga fokus mengurus anak. Para suami khawatir akseptor tersebut menganggu vitalitas, padahal nggak mengganggu,” jelasnya

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa saat ini pihaknya harus lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada para suami agar mau memasang akseptor MOP.

“Mungkin harus gencar pemahaman kepada bapak-bapak, karena memang namanya bapak-bapak urusannya mempengaruhi vitalitas itu yang ditakutkan. Padahal nggak. Suntik, dan kondom. Kalau yang MKJPnya baru dua implant sama IUD,” tandasnya
Dalam monitoring tersebut, Walikota Serang Syafrudin didampingi dengan Kepala DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan, Kepala Dinkes Kota Serang Hasanuddin, Kepala Disdukcapil Kota Serang, Dulbarid. (MG-02/AZM) 

CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian menghadiri Seminar Nasional Ekonomi, yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah di gedung serbaguna Al-Khairiyah, Rabu (14/10).
Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Upaya Membangun Perekonomian Indonesia di Era Society 5.0 dalam Menghadapi Resesi’ itu, Helldy menyampaikan pentingnya untuk belajar ekonomi.
“Dapat saya sampaikan pentingnya kita semua untuk belajar ekonomi, karena sebagian besar kehidupan kita menggunakan ilmu ekonomi,” ucapnya.
Helldy juga menyampaikan untuk melengkapi metode belajar sebaiknya jangan banyak teori, tapi juga praktik langsung. “Dalam pembelajaran jangan hanya terpaku dengan belajar dari teori saja, melainkan juga harus langsung praktik ke lapangan, karena itu tidak kalah pentingnya,” tuturnya.
Tidak lupa Helldy juga mengingatkan untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. “Saya mengingatkan jangan sampai kita ketinggalan zaman karena sekali kita ketinggalan akan sulit untuk mengejarnya,” ungkapnya.
Helldy juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon sedang berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia untuk mempersiapkan generasi emas Kota Cilegon.
“Maka dari itu saya mengingatkan untuk kita semua, jangan mau mengerjakan hal hal yang biasa saja sehingga menjadi orang yang pasaran. Kerjakanlah hal yang luar biasa sehingga kita dapat menjadi orang yang luar biasa juga.” Sambungnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Fauzan Firdaus menyampaikan ada 650 peserta dalam seminar tersebut. “Alhamdulillah hari ini telah hadir 650 peserta seminar, dan dapat saya sampaikan 70% peserta yang hadir adalah mahasiswa dan 30% lainnya adalah peserta umum.” Ucapnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unival, Mafrudoh, berharap peserta dapat mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber. “Saya berharap acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat diserap dengan baik oleh para peserta,” tuturnya.
Rektor Unival, Rafiudin, menyampaikan bahwa kegiatan Seminar Nasional selalu dipadati oleh banyak peserta menunjukan bahwa acara seminar nasional menjadi perhatian bagi masyarakat.
Rafiudin juga mengingatkan peserta seminar untuk terus mengembangkan potensi diri. “Saya juga mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk dapat terus mengembangkan potensi diri dengan sesering mungkin menghadiri ruang diskusi, karena ruang diskusi dapat membuat kita menemukan ide dan gagasan baru.” ujarnya.(LUK/PBN)

LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memutuskan untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Cisalak Baru. Sebab, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Lebak saat ini sudah tidak menjadikan kawasan itu sebagai kawasan pertanian dan perkebunan.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui izin perpanjangan investasi HGU PTPN VIII yang telah habis masa berlakunya sejak 2002. Enggannya ia untuk memperpanjang izin, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang Rangkasbitung.

“Pemerintah Kabupaten Lebak tidak akan menyetujui perpanjangan HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru seluas 1.300 hektar lebih, karena kawasan tersebut sesuai dengan RUTR bukan lagi sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, tetapi menjadi pusat perkantoran pemerintahan, industri, barang/jasa,” ungkap Bupati, Selasa (12/6).

Dikatakan Iti, masih adanya aktivitas perusahaan PTPN VIII dikawasan tersebut, sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang RUTR. Selain itu, usaha yang dilakukan sudah kurang mendukung dalam percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan kepedulian lingkungan. 

Iti mengatakan, adanya perkebunan sawit di daerah tersebut juga menyebabkan aliran sungai dan Bendung Cijoro menjadi kering, karena satu pohon sawit membutuhkan 10 liter air/hari.

Pihaknya menurut Iti, sudah berulangkali mengusulkan permintaan kebutuhan lahan seluas 59 hektar untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun tidak tidak ditanggapi. Padahal itu untuk kepentingan masyarakat.

“RSUD Adji Darmo, yang sekarang ada sudah kurang memadai. Ruang rawat inap terbatas, parkiran sempit, sehingga banyak pasien dari warga Rangkasbitung yang terpaksa harus dirujuk ke RS di Serang atau Tangerang,” kata Iti.

PTPN VIII sebagai perusahaan BUMN, adalah bagian dari pemerintah. Sehingga menurut Iti, seharusnya dapat mengkaji dan mendukung kebijakan pemerintah daerah bahwa rakyat Lebak juga perlu sehat, perlu rumah sakit yang memadai.

Sementara Asisten Daerah I Setda Lebak, Alkadri, mengatakan bahwa HGU PTPN VIII sudah habis masa berlakunya sejak 21 Tahun lalu, dan sudah tidak disetujui untuk diperpanjang. “HGU di areal seluas 1.300 hektar itu, tertulis atas nama HGU PT Lingga Sari, bukan atas nama PTPN VIII dan HGU-nya itu sudah habis sejak Tahun 2002,” terangnya.

Terpisah, Ketua Perkumpulan Warga Provinsi Banten (PWPB), Enggar Buchori, meminta kepada DPRD Kabupaten Lebak untuk segera memanggil direksi PTPN VIII untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait HGU PTPN VIII yang masa waktunya sudah habis, namun aktivitasnya masih berjalan.

“Kami mendesak DPRD Lebak untuk mengundang PTPN VIII, agar ada kepastian soal lahan yang masa HGU-nya sudah habis dan mematuhi ketentuan tata ruang (RUTR). Di kawasan tersebut peruntukannya bukan untuk pertanian ataupun perkebunan lagi. Jangan sampai rakyat Lebak merasa dirugikan dengan aktivitas tersebut, bahkan tidak ada PAD yang masuk ke kas daerah,” ungkap Enggar Buchori.

Diketahui, Kebun Cisalak Baru, semula komoditi yang dikembangkan Kelapa Hybrida. Kemudian, PPTN XI pada tahun 1983 memperluas areal dan membeli lahan dari PT Lingga Sari, yang sebelumnya dikuasai HGU PT Co Carco, dengan komoditi tanaman Karet.

Hanya saja, saat pembelian dari PT Lingga Sari tidak diikuti dengan peralihan nama ke PTPN XI yang kini berubah menjadi PTPN VIII dan berubah kembali menjadi PTPN III Di HGU yang kini diklaim perusahaan negara tersebut tercatat PT Lingga Sari. (WDO/DZH)

PENANGANAN kasus dugaan pelanggaran netralitas Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir dalam kegiatan berpotensi politik terus bergulir. 

Dan kini memasuki babak baru, bahwa laporan yang dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten tersebut telah diambil oleh Bawaslu RI. 

“Berdasarkan kajian kami, karena lokus peristiwanya bukan di wilayah hukum Provinsi Banten, maka dilakukan penerusan penanganan kepada Bawaslu RI,” Ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal. 

Ali menambahkan bahwa secara administrasi pengambil alihan penanganan dari Bawaslu Provinsi Banten telah disampaikan langsung ke Bawaslu RI.

“Iya, sudah (administasi) Pengambilan Alihan dari Bawaslu Banten ke Bawaslu RI,” Tegas Ali.

Setelah diambil alih BAWASLU RI, karena lokusnya berada di DKI Jakarta sehingga BAWASLU RI melimpahkan penangananya kepada BAWASLU DKI Jakarta. 

Pelapor yang juga Koordinator Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus hari ini (13/6) dimintai keterangan oleh BAWASLU DKI Jakarta sekitar Pukul. 15.00 WIB Sore dan berkahir Pukul 16.30 WIB. 

“Yah betul, tadi dimintai keterangan awal atas laporan yang kami sampaikan ke BAWASLU, proses selanjutnya kami percayakan sepenuhnya kepada BAWASLU,” Ungkapnya. 

Ade tidak mengungkapkan secara rinci terkait hal apa saja yang ditanyakan oleh Bawaslu. 

“Belum pemeriksaan, baru dimintai keterangan awal, yang pasti tambahan sejumlah bukti sudah diserahkan ke Bawaslu,” Pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya Aktivis dan Penggiat Sosial yang concern menyoroti kebijakan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ade Yunus pada hari Selasa (16/05/2023) lalu, secara resmi melaporkan Al Muktabar kepada Bawaslu Provinsi Banten atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN saat menghadiri kegiatan ‘berbau’ Politis di Istora Senayan, Jakarta. (AZM)

CIRUAS, BANPOS – Dalam rangka memudahkan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciruas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat melakukan perekaman KTP-el serentak pada Selasa, 13 Juni 2023.

Kegiatan ini dilakukan usai penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir. Berdasarkan data tersebut, pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan jumlahnya disebut cukup signifikan.

“Dari 61.664 pemilih  yang belum melakukan rekam KTP-el, masih bersisa pemilih yang belum lakukan rekam KTP-el di Kecamatan Ciruas sebanyak 1.560 pemilih,” ujar Anggota PPK Ciruas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Khairul Anwar.

Tingginya angka pemilih yang belum melakukan rekam data, kata Khairul, akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. 

“Secara de facto, mereka sudah berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, secara de jure mereka tidak bisa menyalurkan haknya karena belum punya KTP-el, sebagai bukti bahwa mereka merupakan penduduk Kecamatan Ciruas,” tandasnya.

Ketua PPK Ciruas, Mahromi Saputra menyampaikan, hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh PPK Ciruas bersama Pemerintah Kecamatan Ciruas untuk menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024.

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan peran Anggota Badan Adhoc baik di tingkat PPK hingga ke tingkat PPS, dalam memastikan partisipasi pemilih utamanya di Kecamatan Ciruas.

“Kami berupaya agar masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak kehilangan haknya karena belum melakukan perekaman KTP-e,” ucapnya.

Ia berharap, melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara ini, masyarakat Kecamatan Ciruas yang telah masuk kategori pemilih, bisa tercover dan masuk dalam data pemilih tetap.

Sementara itu, Disdukcapil Kecamatan Ciruas berkomitmen untuk membantu melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024, salah satunya dengan melakukan perekaman data bagi pemilih pemula dari kalangan pelajar ataupun yang belum memiliki KTP Eletronik.

Diketahui, jadwal pelaksanaan perekaman KTP-e sudah berlangsung sejak Senin,12 Juni 2023 hingga tanggal 4 Juli dengan jadwal yang sudah ditentukan. (MUF/AZM)