Kategori: PEMERINTAHAN

Jelang tahun ajaran baru sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer berbondong-bondong mengajukan pinjaman kepada Koperasi Karya Praja Sejahtera (KPS) yang merupakan koperasi pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Diketahui peningkatan pinjaman terjadi guna memenuhi kebutuhan pendaftaran anaknya sekolah hingga membeli seragam sekolah.
Ketua Koperasi Karya Praja Sejahtera (KPS) Didin S Maulana mengatakan jelang tahun ajaran baru pengajuan pinjaman ke koperasi KPS meningkat tajam.
“Menghadapi tahun ajaran baru ini pengajuan pinjaman untuk dana pendidikan alhamdulillah meningkat dan koperasi siap melayani anggota untuk memenuhi kebutuhannya termasuk untuk kebutuhan seragam sekolah, terus untuk misalkan masuk ke sekolah SMA swasta termasuk ke perguruan tinggi,” kata Didin kepada BANPOS, Selasa (13/6).
Dikatakan Didin, untuk memenuhi kebutuhan pinjaman para anggotanya, Koperasi KPS telah menyiapkan anggaran senilai Rp4 miliar. Selain itu, lanjut Didin, pihaknya juga akan memberlakukan pola syariah yang bersifat sistem bagi hasil. Serta memberikan kebutuhan peminjaman barang berupa handphone, televisi dan lain sebagainya.
“Untuk bulan Juni Juli ini kita sudah siapkan Rp4 miliar, lumayan juga kebutuhannya banyak untuk menghadapi tahun ajaran baru. Dan Insya Allah dananya sudah siap,” ungkap Didin.
Lebih lanjut, Didin menyampaikan, rata-rata anggota mengajukan pinjaman ke KPS Cilegon Rp20 hingga Rp30 juta rupiah. Lantaran gaji Ke-13 yang diterima para pegawai Pemkot Cilegon yang tergabung dalam KPS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di tahun ajaran baru ini.
“Mengajukannya itu rata-rata sekitar Rp20 sampai Rp30 jutaan lah satu orang, karena memang seperti mereka sudah ada dana tapi kekurangannya. Karena ada yang punya anak 2, 3, sebetulnya mereka (anggota koperasi) sudah siapkan anggarannya tapi ada yang kurang, baru kita support kekurangan itu,” tuturnya.
Terkait hal itu, saat ini dalam seminggu yang mengajukan pinjaman bisa mencapai 20 hingga 30 orang. Selain itu, apabila syarat pengajuan pinjaman lengkap dalam 2 sampai 3 hari pengajuan pinjaman sudah bisa dicairkan.
“Sudah banyak hampir tiap minggu itu 20 sampai 30 orang yang ngajuin pinjaman dan kita juga pelayanan itu kita upayakan maksimal kalau syarat lengkap 2 hari sudah cair. Jadi tidak berlama-lama lagi sebagai bentuk pelayanan ke anggota yah,” terangnya.
Didin menambahkan, selain melayani Pegawai Negeri Sipil (PNS) pihaknya juga melayani pinjaman terhadap non PNS. Hal itu dilakukan Koperasi KPS Kota Cilegon dalam rangka upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya.
“Ya PNS dan non PNS kita layani untuk kebutuhannya. Sekarang kurang lebih ada 3.600 anggota,” tandasnya.(LUK/PBN)

SERANG, BANPOS – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang menargetkan pendapatan retribusi yang berasal dari sarana olahraga yang ada di Kota Serang, tahun 2023 ini mencapai Rp385 juta.

Target retribusi sarana olahraga tahun 2023 tersebut, naik sebesar Rp25 juta, dari tahun sebelumnya yakni tahun 2022 sebesar Rp360 juta per tahun.

Kepala Dinas Disparpora Kota Serang, Sarnata menyampaikan bahwasanya target pendapatan dari retribusi sarana olahraga tahun 2023 ini akan naik sebesar Rp385 juta per tahun.

“Kita ditargetkan tahun ini Rp385 juta pertahun. Target itu naik, dari sebelumnya Rp360 juta kalau tidak salah. Ada kenaikan sekitar Rp25 jutaan, kurang lebih,” ujarnya, senin (12/6)

Sarnata menerangkan, target retribusi tersebut ditargetkan dari sarana-sarana olahraga yang ada di Kota Serang. Diantaranya, didapat dari Gedung Gelanggang Remaja (GGR), Stadion Maulana Yusuf, Arena Stadion, Lapangan Futsal, dan GOR Badminton.

“Pokoknya semua sarana olahraga milik Pemkot Serang itu ditarget retribusi,” terangnya.

Dirinya juga mengaku, bahwa pihaknya sedang mencoba memperbaiki pengelolaan sarana olahraga di Kota Serang. Pengelolaan sarana olahraga tersebut dilakukan agar sarana yang ada bisa tertata rapi, sehingga mendatangkan banyak retribusi.

“Jadi gini, saya sedang mencoba dalam hal pengelolaan. Jadi manusianya juga harus kita kelola dulu, yang jelas  kalau tidak dikelola secara benar pengelolaannya, sekalipun itu banyak retribusi belum tentu masuk ke kami, oleh karena itu kami sedang menata pengelolaan itu dari seluruh sarana olahraga yang ada,” ujarnya.

Kemudian, Sarnata juga mengatakan, pendapatan retribusi yang didapatkan oleh instansinya, saat ini masih terbatas hanya dari fasilitas olahraga.

” Retribusi baru dikenakan kepada fasilitas olahraganya saja. Untuk lahan parkir kendaraan dan warung di area sarana olahraga belum kita (disparpora-red) kenakan retribusi. Kalau warung-warung terus terang kita tidak ambil retribusi, warung yang sekarang berjalan itu di luar kita,” katanya.

Dirinya juga menjelaskan, saat ini instansinya hanya memberikan izin kepada para pedagang yang berjualan pada saat ada event atau di hari sabtu dan minggu.

“Ketika ada event siapa saja yang memohon kepada kami itu yang di ijinkan. Untuk pedagang diantara Sabtu dan Minggu. Diluar itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak mengizinkan dan tidak menerima PAD dari pihak tertentu. Diluar itu siapapun tidak pernah memerintahkan untuk memungut kepada para pedagang,” jelasnya. (MG-02/AZM)

LEBAK, BANPOS – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak memiliki pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) yang tidak bisa datang langsung ke kantor Dukcapil Lebak, untuk melakukan pendataan dan perekaman kependudukan.

Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk pada Disdukcapil Lebak, Irawati, mengatakan bahwa pelayanan tersebut ada pada Program SEJULING (Senin Jum’at Keliling), dimana petugas Disdukcapil datang langsung ke daerah-daerah yang diketahui telah mengajukan permohonan pendataan tersebut.

“Ya ini merupakan inovasi dari kami, melakukan metode jemput bola dalam melakukan pendataan kependudukan khususnya bagi penyandang disabilitas dan lansia, yang memang tidak bisa di antarkan ke kantor (Disdukcapil),” ujarnya saat diwawancara BANPOS di ruang kerjanya, Senin (13/6).

Ia mengatakan, pelayanan tersebut dapat berjalan ketika sudah ada permohonan yang dilayangkan baik oleh pihak keluarga, desa hingga kecamatan. 

Menurutnya, hal tersebut dilakukan lantaran masih dibutuhkannya informasi kepada Disdukcapil terkait para penyandang disabilitas serta lansia di masing-masing wilayah.

“Tentunya kan kita gatau ya kalau bukan keluarga yang menyampaikan. Jadi nanti keluarga atau pihak terdekat cukup mengajukan, nanti kita berikan pelayanan sampai selesai di rumahnya itu,” kata Irawati.

Selain SEJULING, lanjutnya, pihaknya juga melakukan pendataan ke Sekolah Khusus (SKh) yang ada di Lebak. Pendataan dan perekaman tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah dalam mendata masyarakat.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ia berharap, pihak keluarga dan kerabat dekat dapat senantiasa menginformasikan hal-hal tersebut baik kepada masyarakat lain maupun kepada Disdukcapil Lebak.

Ia memaparkan, disabilitas serta lansia membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluannya pribadi, salah satunya di bidang kesehatan.

“Saya harap masyarakat nantinya tidak menyembunyikan anggota keluarga yang memang memiliki kebutuhan khusus atau lansia. Kami akan datang dan melakukan pendataan guna kebaikan bersama dan kemudahan masyarakat tersebut,” tandasnya. (MYU/DZH)

PANDEGLANG, BANPOS – Dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan khususnya pengembangan Pendidikan agama, saat memperingati Hari Lahir (Harlah) muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-77. Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai bahwa muslimat NU banyak memberikan kontribusi bagi daerah dibidang Pendidikan dan dakwah.
“Pergerakannya banyak dirasakan dalam dunia Pendidikan agama Islam, kami yakin muslimat NU terus bersinergi dengan pemerintah daerah,” kata Irna saat menghadiri Harlah Muslimat NU ke 77, yang dipusatkan di Ponpes Nawakartika Parigi, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Senin (12/6).
Menurutnya, muslimat NU punya tujuan yang bagus dalam pengembangan sumberdaya manusia. Kegiatan ini, sangatlah positif dan bisa dikolaborasikan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kegiatannya luar biasa kontribusi besar, pergerakan muslimat NU bisa dirasakan masyarakat baik dunia pendidikan, dakwah, maupun Kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU, Nurdinah mengatakan, banyak kegiatan dalam memperingati harlah dikolaborasikan dengan beberapa OPD Kabupaten Pandeglang.
“Alhamdulillah ada dari Dinas KB melakukan pengecekan kesehatan ibu hamil, dan berapa OPD terkait lainnya,” katanya.
Nurdinah menyampaikan, bahwa peran dari Muslimat NU itu sendiri dalam rangka penguatan peran dalam membangun peradaban.
“Kami hadir ingin terus berkontribusi bersama pemerintah daerah, terima kasih atas dukungan dari ibu Bupati Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

LEBAK, BANPOS – Sejumlah kritik yang menyasar pemerintah kabupaten (Pemkab) yang dituding mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus (ABK), dibantah oleh Pemkab. Melalui DP3AP2KB, Pemkab Lebak menegaskan bahwa ABK dan anak pada umumnya, mendapatkan pemenuhan hak yang sama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid PA DP3AP2KB, Lela Nurlela Hasani saat diwawancarai BANPOS di ruang kerjanya pada Senin (12/6). Menurut dia, bahkan ABK mendapatkan hak lebih spesial yang disesuaikan dengan kondisi sang anak.

“Hal inikan sudah tertuang dalam Perpres nomor 78 tahun 2021 yang salah satunya menekankan bahwa ABK harus diperlakukan seperti masyarakat pada umumnya. Jadi, jelas kami tidak membedakan,” ujar Lela.

Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa memberikan pemenuhan hak terhadap anak-anak di Kabupaten Lebak, sembari terus menggencarkan sosialisasi pemahaman terhadap orang tua dan masyarakat agar terus mengutamakan kepentingan anak.

“Meskipun mungkin masih belum maksimal upaya kami, karena penuh dengan keterbatasan anggaran juga tentunya, namun kami selalu berikhtiar yang terbaik bagi anak. Yang jelas nanti kami akan berikan upaya lebih, khususnya lokasi-lokasi mana yang memang merasa belum diperhatikan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, JFT PA pada DP3AP2KB, Nina Septiana, mengatakan bahwa bidang PA selalu melibatkan ABK dalam setiap kegiatan, baik sosialisasi maupun kegiatan lainnya. Ia menerangkan, hal tersebut semata-mata sebagai wujud kesetaraan dalam pemenuhan hak terhadap anak.

“Ya salah satunya seperti dalam Forum Anak Lebak (FORAL). Di sana ada juga anak dengan kebutuhan khusus ikut menjadi anggota dan ikut memperjuangkan serta mensosialisasikan hak-hak bagi anak di Kabupaten Lebak,” tandasnya. (MYU/DZH)

LEBAK, BANPOS – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten mendatangi Pemkab Lebak, guna membahas Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, terkait dengan perlindungan pekerja migran. Kedatangan BP3MI ke Pemkab itu pun sebagai penjajakan, untuk sinergi perlindungan pekerja migran asal Kabupaten Lebak ke depannya.

Kepala BP3MI, Dharma Saputra, mengatakan bahwa kedatangam pihaknya tersebut sebagai upaya penguatan sinergitas serta berniatan melakukan penjajakan kepada Pemkab Lebak, melalui Bupati dan jajaran terkait

Nota Kesepahaman itu akan dilakukan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pusat dengan Pemkab Lebak untuk mengatur tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lebak.

“Selain masalah pelindungan tentunya hal ini juga menjadi momentum untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada di luar negeri bagi masyarakat Lebak serta dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Lebak,” ujar Dharma, kemarin.

Menanggapi Hal tersebut, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menjelaskan bahwa Pemkab Lebak senantiasa berupaya mengurangi angka pengangguran, salah satunya melalui Dinas Pendidikan dengan mendirikan Rumah Bahasa Gratis yang mengajarkan berbagai bahasa mulai dari Mandarin, Korea, Perancis, Inggris dan lain sebagainya.

Menurut Iti, hal itu dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Kabupaten Lebak, serta memberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk memenuhi SDM yang siap bekerja.

Selanjutnya, Iti mengatakan bahwa pola pikir masyarakat bahwa tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri itu merupakan buruh kasar nyatanya kurang tepat. Karena tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri harus tenaga kerja profesional, yang telah dilatih dengan keterampilan yang memenuhi standar tertentu.

“Tentunya kami mohon bimbingan dan dukungan dari bapak beserta jajaran, untuk para pahlawan devisa kita di luar negeri, semoga hal ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lebak,” tandas Iti. (MYU/DZH)

SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali menuai prestasi. Kali ini, Ratu Tatu sebagai kepala daerah dinilai sukses menjalankan program bidang pertanian dan menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). 

Penyerahan satyalancana dilakukan pada Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/6/2023). Pada kesempatan tersebut, Ratu Tatu diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Serang Ida Nuraida.

”Alhamdulillah, Ibu Bupati Serang menerima penghargaan tertinggi bidang pertanian dari Bapak Presiden Jokowi,” kata Ida melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Diskominfosatik Kabupaten Serang, Minggu (11/9)

Ida memaparkan, penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 29/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satylancana Wira Karya. Dalam uraian Kepres, Ratu Tatu selaku Bupati Serang dinilai berperan aktif dalam bidang pertanian melalui pembentukan Komunitas Penggilingan Padi dan Beras (KPPB).

Ida menambahkan, Ratu Tatu berhasil menjalin sinergitas dengan multi pihak tenaga ahli, industri dan perbankan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian. “Hal itu telah menunjang program swasembada pangan, stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Serang,” paparnya.

Sekadar diketahui, proses penilaian satyalancana ini cukup ketat. Tim penilai dari Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan verifikasi lapangan dan kunjungan ke Pendopo Bupati Serang pada Kamis, 11 Mei 2023. Mereka didampingi tim Kementerian Pertanian yang juga pengusul penghargaan.

Ratu Tatu diusulkan mendapat penghargaan Presiden karena dinilai sukses meningkatkan pendapatan petani dan swasembada pangan melalui Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM). Dibentuk melalui Keputusan Bupati Serang Nomor 620/Kep.721-Huk-Disperta/2016. 

Dikonfirmasi terpisah, Tatu mengatakan, KPPBM dibentuk untuk menjawab tantangan pada tahun 2016. “Ketika panen raya, kita surplus gabah, menjadi daerah lumbung pangan. Namun dalam praktiknya, banyak terjadi sistem ijon, persaingan tidak sehat, sehingga merugikan petani,” kata Tatu. 

KPPBM menghimpun para pengusaha penggilingan padi dan kelompok tani, dan bersama menciptakan brand padi lokal bernama Jaseng (Jawara Serang). “Dalam akses pemasaran, kami bantu untuk masuk ke aparatur sipil negara atau ASN dan ke perusahaan dalam dan laur daerah. Sehingga gabah atau padi yang diproduksi KPPBM, mampu kita serap maksimal,” ujarnya.

Dalam peningkatan produktivitas pertanian telah tercipta varietas padi Trisakti 01 bersama Profesor Ali Zum Masyar. Varietas ini mampu menciptakan panen hingga 11-12 ton per hektare dari rata-rata 6-7 ton per hektare. “Tujuan akhir program kami adalah petani lebih sejahtera, dan swasembada pangan tercapai maksimal,” kata Tatu. (AZM)