Kategori: PEMERINTAHAN

SERANG, BANPOS – Sebagai langkah upaya antisipasi terjangkitnya wabah Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak jelang Lebaran Idul Adha, Pemprov Banten telah menyiapkan vaksin sebanyak 10 ribu dosis.
Nantinya, Pemprov Banten melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian dosis vaksin tersebut.
“Vaksin datang di hari Rabu, pekan kemarin, sebanyak 10 ribu dosis dan posisi vaksin berada di Balai P2V. Rencana pekan ini akan kita dropping sesuai permintaan Kabupaten/Kota,” terang Kepala Distanak Provinsi Banten Agus Tauchid.
Agus menerangkan, dalam pemberian dosis vaksin tersebut Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan permintaan paling banyak, yakni sebanyak 5.000 dosis vaksin.
“Paling banyak Kabupaten Tangerang sebanyak 5.000 dosis,” imbuhnya.
Kendati tidak berbahaya bagi manusia, namun Agus mengingatkan bahwa wabah LSD tetap harus diwaspadai. Sebab wabah tersebut dapat membuat rugi para peternak.
Karena menjangkit hewan ternak, wabah itu dapat menyebabkan kematian bagi hewan ternak yang terjangkit.
“Ini kan penyakit kulit pada hewan yang ditularkan oleh lalat. Kalau hewannya penyakitan, kan nanti tidak ada yang beli karena tidak memenuhi ketentuan untuk hewan kurban,” terang Kepala Distanak itu.
Sementara itu, dalam upaya mengatasi masalah itu Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, agar wabah tersebut tidak menyebar dan menjangkiti hewan ternak.
“Untuk hewan kurban kita terus koordinasi terkait ada informasi perkembangan penyakit LSD itu. Kita punya langkah-langkah teknis untuk hal tersebut. Seperti mengumpulkan data-data dan akan berkomunikasi dengan para peternak,” ungkap Al Muktabar.
Kemudian selain itu, ia juga telah menginstruksikan pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternak yang ada, terlebih lagi hewan ternak yang diperuntukan untuk qurban di hari raya Idul Adha.
“Kita kerjasama dalam rangka kita saling mendukung,” tegasnya.(MG-01/PBN)

BAKSEL, BANPOS – Pembangunan infrastruktur jalan yang tengah dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi pembangkit laju ekonomi di kawasan yang dibangun. Dengan demikian, pemerataan ekonomi di Kabupaten Lebak dapat semakin terealisasi.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, saat meninjau langsung proyek perbaikan jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok sepanjang 26,43 KM di Kecamatan Panggarangan.

Menurut Iti, kebangkitan dan pemerataan ekonomi dapat terwujud usai diperbaikinya ruas jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok. Pasalnya, sebelum jalan Cimandiri mendapatkan penanganan, warga sekitar kesulitan untuk akses memasarkan hasil bumi ke pasar-pasar tradisional setempat.

“Dengan diperbaikinya jalan ini, saya berharap dapat terciptanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebab, bisa dengan mudah melakukan aktivitas perekonomian, karena akses jalan yang bagus dan memadai,” ungkap Iti, saat di lokasi perbaikan jalan tersebut, Selasa (6/6).

Oleh karenanya, atas dasar itulah pihaknya berserta jajaran melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan jalan tersebut. Dengan harapan, guna memastikan jika progres pekerjaannya berjalan sesuai dengan aturan, dan kualitas pekerjaannya dilakukan dengan baik.

Bupati Lebak dua periode ini juga berpesan kepada warga, agar setelah pekerjaan jalan itu selesai dapat bersama-sama menjaga ruas jalan tersebut, sehingga pemanfaatannya bisa terus dirasakan secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan jika pekerjaan jalan ini dikerjakan dengan baik. Ini komitmen kami kepada masyarakat, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jika sudah selesai dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga, jaga dengan baik agar kebermanfaatannya dapat terus dirasakan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Irvan Suyatufika, membenarkan jika Bupati bersama Sekertaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda) dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah telah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan ruan jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok.

Menurut dia, kunjungan yang dilakukan oleh Bupati itu tentunya untuk memastikan pekerjaan jalan terlaksana dengan baik.

Pada bagian lain, secara terperinci Irvan menjelaskan, jika pekerjaan ruas jalan Cimandiri itu memiliki panjang penanganan sekitar 26,43 km dengan jenis konstruksi beton sekitar 2,65 km dan kontruksi Cement Treated Base (CTB) dan AC WC atau aspal hotmix sepanjang 23,72 KM.

Kemudian, masing-masing lebar penanganan CTB dan AC WC sekitar 4,50 lebar dan ketebalan empat sentimeter. Dalam hal ini Kadis PUPR ini mengaku optimistis jika pekerjaan ruas jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Menurutnya, hal tersebut lantaran komitmen PUPR sesuai arahan dari Bupati Lebak untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang pembangunan infrastuktur baik jalan maupun jembatan.

“Kunjungan ibu bupati tentu menjadi pelecut semangat bagi kami dan pelaksana. Karena dengan begitu, sesuai arahan dari Ibu Bupati, pekerjaan jalan ini harus dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,” ujar Irvan.

Diketahui, jalur jalan yang dibangun Pemkab Lebak tersebut sepanjang 26 KM lebih dengan nilai Anggaran APBD Lebak Rp 79,2 Miliar. (WDO/DZH)

SERANG, BANPOS – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bangun enam masjid dan tiga majlis ta’lim yang tersebar di beberapa daerah Kota Serang. Pembangunan masjid dan majlis ta’lim itu merupakan suatu komitmen LDII DPD Kota Serang dalam mensyiarkan agama Islam.

Kegiatan peresmian tersebut dihadiri dan juga diresmikan langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin. Dalam peresmian itu, Syafrudin mengapresiasi serta berharap LDII Kota Serang bisa terus memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa.

Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa LDII terus berperan dalam mensejahterakan agama Islam dan umatnya, salah satunya ialah dengan pembangunan Masjid sebagai sarana ibadah umat muslim.

“Saya sebagai walikota bangga. Mudah mudahan terus berkontribusi memberikan kontribusi positif kepada bangsa ini.Tentu, masjid ini bukan untuk LDII saja. Akan tetapi,masjid itu untuk orang Islam. Siapapun mau sholat di sini harus kita terima, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar,” ujarnya, minggu (4/5)

Syafrudin juga menyampaikan, dengan kehadiran Masjid dan Majlis Ta’lim sebagai sarana ibadah, juga dapat dimakmurkan oleh warga LDII di lingkungan sekitarnya.

“Masjid juga bukan untuk solat saja, tapi untuk mengaji dan kegiatan positif itu boleh musyawarah LDII. Jadi tidak dibatasi hanya untuk solat,” ucapnya.

Menurut Syafrudin, LDII banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Serang, tidak hanya dalam berdakwah saja, akan tetapi juga dalam kesejahteraan masyarakat luas.

“Di samping lembaga dakwah kepada umat Islam, juga ada lembaga pertanian, kesehatan yang kaitannya dengan memakmurkan umat,” ungkapnya

Lebih lanjut, Syafrudin menuturkan, bahwasanya LDII juga telah ikut berkontribusi dalam menuntaskan kemiskinan serta masalah sosial lainnya. LDII juga banyak mencetak generasi yang memiliki jiwa islam yang kuat yang terus berdakwah sampai ke pelosok-pelosok daerah

“Kalo itu sudah ada di LDII, Insya Allah negara ini aman. Tidak ada kemiskinan, gizi buruk, stunting, karena itu sudah berbuat. Saya juga tidak mendengar ada keluh kesah dan terus berjuang. LDII bisa menjadikan anak-anak kita berakhlakul karimah. Itu bisa menjadi anak soleh-solehah juga,” tuturnya.

Kemudian, Ketua DPD LDII Kota Serang, Fajar Syiamu Akbar mengatakan, sebanyak sembilan kegiatan yang dicanangkan oleh LDII, yaitu enam kegiatan pembangunan masjid, dan tiga pembangunan majlis ta’lim secara resmi telah meresmikan oleh Walikota Serang, Syafrudin.

“Acara peresmian ini sudah kita rencanakan dari awal tahun, tapi menunggu momentum dan waktu yang tepat antara pihak Pemkot Serang dan LDII juga. Kini, pak Wali resmikan enam masjid dan tiga majlis ta’lim dari sembilan kegiatan yang dicanangkan LDII,” katanya.

Dalam pembangunan masjid hingga majlis ta’lim tersebut, Fajar mengungkapkan anggaran pembnagunannya didapatkan dari swadaya, hingga sedekah masyarakat.

“Sementara untuk anggaran pembangunan ini dari swadaya masyarakat dan donasi yang tidak mengikat,” tandasnya. (MG-02/AZM)

LEBAK, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Taktis Wanasalam (Matadewa) melakukan aksi unjuk rasa atas kinerja dan sejumlah kebijakan Pemkab Lebak. Aksi itu dilaksanakan selama 7 hari lebih, di depan Pendopo Bupati Lebak.

Korlap aksi, Nurdin, kepada BANPOS mengatakan bahwa aksi yang berlangsung satu minggu itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lebak, terkait kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kumulatif (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Aksi yang kami lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja dari Pemkab Lebak, seperti halnya jumlah kemiskinan yang terus meningkat bahkan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 menurut data BPS lebih banyak dari Jumlah penduduk miskin tahun 2011,” ujarnya.

Ia mengatakan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 pun lebih buruk dari tahun tahun 2010.

“IPM Kabupaten Lebak selalu menjadi yang terendah di Provinsi Banten, begitupun dengan UMK yang juga ada di posisi terendah, TPT juga sama. TPT kita yang sekarang jauh lebih banyak dari TPT Tahun 2013, ini jelas merupakan bukti betapa buruknya kinerja Pemkab Lebak,” ucapnya.

Juru bicara Matadewa ini juga menyoroti sikap birokrasi di Lebak, yang ditudingnya seperti anti terhadap demontrasi lantaran pihak Pemkab Lebak baru mau menemui dan berdialog dengan massa aksi pada hari ke tujuh.

“Kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak jangan anti terhadap demonstrasi, kami sudah melakukan aksi menginap di depan kantor Bupati Lebak selama 7 hari 7 malam, dan pada hari ke 7 ini baru ditemui. Ini jelas bukan sikap dan respon yang baik dari seorang pemimpin Lebak,” beber Nurdin.

Senada, Koordinator Matadewa, Repi Rizali, menyampaikan soal kondisi infrastruktur Lebak yang sangat miris. Menurutnya, hampir semua pembangunan jalan di Lebak tidak pernah ada yang tahan lama dikarenakan kualitas pembangunan yang asal-asalan.

“Kita juga miris dengan kondisi infrastruktur di Lebak, seperti pembangunan jalan yang terkesan asal-asalan, tidak pernah terpakai lama karena cepat rusak. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar dan bernilai fantastis. Ini juga jelas berdampak pada laju ekonomi warga, terutama untuk akses hasil kebun dan pertanian sangat kesulitan,” papar Repi.

Aksi yang dilakukan sejak Kamis (25/5) lalu dan berbentuk aksi diam itu, mendapatkan respon dari Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi. Ade mendatangi massa aksi pada Rabu (31/5) kemarin, dan mengajak para pengunjuk rasa untuk berbincang.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, di lokasi kepada wartawan menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi aksi tersebut. Dan pihaknya juga menerima aspirasi yang disampaikan Matadewa.

“Ini bagus, kita terima aspirasinya. Hanya saja terus terang mata bupati cuma dua, mata wakil bupati cuma dua, merekalah mata-mata kita sehingga apa yang di temukan di lapangan bisa disampaikan ke kita,” ungkap Ade Sumardi.

Sementara saat disinggung mengenai sikap lambatnya menemui massa aksi sehingga harus sampai menginap enam malam, Ade mengaku sedang di luar kota.

“Saya 5 hari ini jujur tidak ada di Lebak, Saya ada kegiatan di Jakarta. Kemarin teman-teman dari Polres Lebak nelpon saya, dikira Saya teman-teman aksi sudah ada yang menemui. Pas hari pertama saya minta pak Asda I untuk menemui, tapi kan teman-teman gak mau. Makanya tadi malam saya telpon pak Tanto, Saya sampaikan besok pagi saya temui mereka, saya tanya aspirasinya apa. Jadi bukan membiarkan yah,” dalih Wabup Lebak menjelaskan.

Ade pun mengajak masyarakat serta mahasiswa untuk bermitra bersama Pemerintah dalam menyalurkan pendapat hingga keluhan dari masyarakat, yang tidak dapat tersentuh oleh Pemerintah daerah.

“Ini yang menurut saya bagus, ketika mahasiswa datang itu membawa harapan dan pesan dari masyarakat langsung. Hal tersebut lah yang bisa membantu Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak terpantau,” jelas Ade.

Ia menerangkan, bukan hanya mahasiswa, masyarakat pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi yang bisa dilakukan secara terstruktur.

“Bagi masyarakat langsung yang ada bisa menjadi mitra, misal, di setiap kampung masih ada keluarga miskin yang belum terdata, bisa dilaporkan ke RT/RW lalu ke desa. Nah, nanti desa yang melaporkan ke Kabupaten. Hal seperti inilah yang bagi saya bagus, keren,” tandasnya. (MYU/WDO/DZH)