Kategori: PEMERINTAHAN

SERANG, BANPOS – Menyoroti maraknya pengemis di Provinsi Banten, terutama jelang hari raya Idul Adha, Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa turut memberikan tanggapan atas fenomena tersebut.

 

Menurutnya fenomena itu terjadi, lantaran tujuan para pendatang kini bukan lagi DKI Jakarta melainkan wilayah lain penyangga ibu kota, seperti Provinsi Banten misalnya.

 

Yeremia menambahkan, Pemprov Banten tentu tidak bisa melarang siapapun untuk datang dan berdomisili di Provinsi Banten. Hanya saja ia mengimbau kepada masyarakat yang hendak bermigrasi, kepindahan mereka sebaiknya turut dibekali oleh keterampilan yang dibutuhkan.

 

Sebab jika tidak begitu, alih-alih dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Provinsi Banten yang ada justru semakin menambah masalah sosial.

 

“Kepada masyarakat misalnya yang mau bermigrasi di Provinsi Banten, sebaiknya, sekiranya bisa membawa produktivitas yang baik ke Provinsi Banten itu yang kita harapkan,”

 

“Sehingga tadi yang saya katakan bahwa indikator-indikator dalam pembangunan jangan sampai terganggu, kemudian kalau bisa bahwa datang ke Banten dengan berbagai macam produktivitas. Sehingga tadi bisa bersumbangsi dalam perputaran ekonomi di Provinsi Banten,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa.

 

Oleh karenanya guna mengantisipasi masalah sosial tersebut, Yeremia meminta kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pengawasan terhadap masalah kependudukan di wilayahnya.

 

“Kami berharap pemerintah kota di wilayah Provinsi Banten melakukan pengawasan berkaitan dengan kependudukan, juga berkaitan dengan yang mencari penghasilan melalui bantuan-bantuan sosial yang mengganggu ketertiban umum karena kewenangan berkaitan dengan penertiban tersebut ada di pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.

 

Kemudian anggota Fraksi PDI Perjuangan itu pun juga menjelaskan bahwa Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banten berencana akan membangun sebuah pusat rehabilitasi sosial terpadu di Provinsi Banten.

 

Rencana dari pembangunan panti itu adalah sebagai fasilitas untuk menangani para penyandang masalah sosial di Provinsi Banten.

 

Sebenarnya Provinsi Banten sejauh ini sudah memiliki dua panti rehabilitasi sosial yang masing-masing berlokasi di Kota Serang dan Rangkasbitung.

 

Hanya saja, menurut penuturan Yeremia, fasilitas yang tersedia memiliki banyak keterbatasan, salah satunya adalah daya tampung yang sedikit. Oleh karenanya, Pemprov Banten berencana akan membangun fasilitas tambahan guna mengatasi hal tersebut.

 

“Rencana kita tahun depan bahwa di panti Rangkas ini kita akan membuat seperti panti terpadu. Di situ nanti misalnya untuk rehabilitasi ketergantungan obat-obatan bisa dilaksanakan di sana, kemudian juga misalnya rehabilitasi gangguan jiwa juga bisa dilakukan di sana,”

 

“Kemudian ada ketunaan sosial lainnya bisa dilakukan, apakah baik bimbingan rohani, bimbingan psikologi atau juga pemberian pelatihan keterampilan itu nanti yang pembinaan lebih lanjut di dalam panti,” terangnya.

 

Sementara itu Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti menjelaskan bahwa dalam penanganannya, perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

 

Menurutnya sinergitas itu perlu dibangun, karena permasalahan sosial itu tidak hanya menjadi kewenangan Pemprov Banten saja melainkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota juga.

 

“Yah, tentu kita di Provinsi nih, lokasi-lokasinya kan daerah itu ada di kabupaten/kota, mereka kan berangkat nih ada yang ke kota lain sebagainya. Ini makanya perlu sinergitas juga dengan kabupaten/kota,” jelasnya.

 

Oleh karenanya menurut Virgojanti, perlu adanya peran aktif serta kesadaran dari semua pihak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap permasalahan itu.

 

“Kita saling mendeteksi kita dari awal, ada masalah-masalah ini di sana. Misalnya ada korban kekerasan rumah tangga di sana, nah kabupaten/kota nya juga turun,” tandasnya (MG-01/AZM)

LEBAK, BANPOS – Belum ramahnya Kabupaten Lebak terhadap penyandang disabilitas, disebut lantaran Pemkab Lebak belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut. Padahal melalui Perda Disabilitas, maka segala aspek mulai dari perencanaan hingga pelayanan, harus berorientasi pada penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan oleh Akademisi FKIP Untirta, Toni Yudha Pratama. Pria yang merupakan dosen Pendidikan Khusus ini mengatakan, untuk menuju Kabupaten yang ramah disabilitas, perlu adanya regulasi sebagai bentuk keseriusan dalam membuat kenyamanan terhadap penyandang disabilitas.

“Negara sudah mengeluarkan Undang-undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Undang-undang tersebut kan harusnya bisa menjadi payung bagi Pemerintah Kota atau Kabupaten bahkan Provinsi, untuk membuat regulasi disabilitas di daerahnya,” ujar Toni saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Minggu (4/6).

Toni menjelaskan, regulasi tersebutlah yang akan menciptakan Kabupaten Lebak sebagai wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas dari berbagai sektor. Mulai dari sosial, finansial hingga sarana-prasarana.

Lanjutnya, ketika regulasi tentang penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota telah dibuat, tentu akan lebih fokus dan serius dalam pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

Sebab, kata Toni, dalam regulasi tersebut nantinya akan ada penyedian anggaran baik dari segi Sarana-prasana, pendidikan dan lain sebagainya.

“Kalau kita menganggap disabilitas ini menjadi isu penting dan menganggap mereka bagian dari masyarakat, maka sudah sepatutnya regulasi akan hal ini dibentuk,” jelasnya.

Ia memaparkan, terdapat berbagai kota yang bisa dijadikan gambaran sebagai wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Menurutnya, kota-kota tersebut telah memenuhi standar ramah disabilitas mulai dari Sarana-prasana, hak tenaga kerja hingga pendidikan.

“Tentunya pemerintah juga harus memperhatikan hal tersebut. Teman-teman disabilitas merupakan bagian dari masyarakat, sehingga harus difasilitasi agar dapat mandiri baik secara sosial maupun finansial,” paparnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Lebak bisa ikut menggandeng organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam penetapan regulasi kedepannya. Serta, mengikut sertakan masyarakat dan akademisi didalamnya. Hal itu agar dapat lebih jelas dalam pemenuhan hal yang harus diprioritaskan.

“Banyak organisasi penyandang disabilitas yang bisa digandeng, bahkan saya pribadi siap jika memang dibutuhkan,” tandasnya. (MYU/DZH)

TANGERANG, BANPOS – Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan inklusi, hingga saat ini masih juga belum disahkan. Padahal, Perwali itu dapat menjadi cantolan hukum, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Tangerang.

Mandeknya pembuatan Perwali itu pun membuat Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) kecewa. Pasalnya, YDMI sudah sejak tahun lalu, sudah mendesak agar Perwali itu segera disahkan. Apalagi di Kota Tangerang, pelaksanaan pendidikan inklusi sudah terlaksana, hingga pada penganggaran untuk setiap sekolah.

Diketahui, terdapat sebanyak 13 SMP Negeri dan 53 SD Negeri di Kota Tangerang, yang telah menerapkan pendidikan inklusi, dan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pemkot Tangerang pun menyiapkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk SD, dan Rp200 juta untuk SMP inklusi.

Meski demikian, YDMI menilai bahwa keberadaan Perwali yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan inklusi harus segera disahkan. Sehingga, belum adanya Perwali itu dinilai sebagai bentuk kendornya komitmen dari Dindik Kota Tangerang terkait dengan pendidikan inklusi.

“Kami sangat kecewa dengan kendornya komitmen Dindik Kota Tangerang, dalam mengawal lahirnya Perwal Penyelengra Pendidikan Inklusi,” ujar Direktur YDMI, Tuty Alawiyah, dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog dan memfasilitasi pertemuan, sehingga Dindik Kota Tangerang dapat segera melakukan pembahasan terkait dengan penyusunan Perwali itu.

“Namun karena alasan yang tidak jelas, proses pembahasan gagal. Informasi terakhir dari dinas, saat ini Rancangan Perwali Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, masih dalam proses. Namun, tidak disampaikan prosesnya sampai di mana,” ungkapnya.

Di sisi lain, ada pula alasan yang disampaikan bahwa saat ini seluruh pihak tengah sibuk untuk mengurusi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal menurutnya, PPDB tidak boleh menjadi alasan karena memiliki urgensi yang sama dengan pembentukan Perwali itu,

“Rancangan Perwali seharusnya didahulukan karena akan memperjelas tugas sekolah dan meminamilisir kesalahpahaman yang dialami orangtua siswa. Guru dan sekolah juga semakin siap memahami tujuan dari penyelengaraan pendidikan inklusi. Sehingga lebih jelas kriteria anak disabilitas, layanan yang ada di sekolah, mekanisme pengaduan dan hak-hak peserta didik di dalam pelaksanaan pendidikan inklusi,” ucapnya.

PPDB pun menurutnya, tidak bisa menjadi pembenaran untuk lambatnya proses pembahasan rancangan Perwali tersebut.

“Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum sebaiknya terus berkoordinasi dan membuka pembahasan yang transpran, melibatkan organisasi penyandang disabilitas, komite sekolah, orangtua, guru dan kepala sekolah, dalam pembahasan Rancangan Perwali ini,” terangnya.

Pegiat Pattiro Banten, Nana, mengatakan bahwa seharusnya rancangan Perwali ini dapat segera disahkan sebelum pelaksanaan PPDB. Sebab, peraturan itu akan menjadi pegangan bagi sekolah inklusi, untuk menerima peserta didik baru.

“Saat ini sekolah pelaksana masih mengalami kebingungan dan belum mempunyai pegangan serta arahan yang jelas untuk mengimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Sehingga, ia menuturkan bahwa Dindik Kota Tangerang harus segera mengesahkan Perwali tersebut, agar menjadi arahan yang jelas dalam menyesuaikan metode pengajaran, agar dapat dipahami oleh peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus beserta guru.

“Mengingat pelaksanaan pendidikan inklusi sudah akan masuk tahun ketiga. Sehingga seluruh unsur, baik itu masyarakat, orang tua, tenaga pendidik dan pemerintah daerah, dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kami berharap Dinas Pendidikan segera membahas dan Peraturan Walikota tentang Penyelengra Pendidikan inklusif segera disahkan,” tandasnya. (DZH)

PANDEGLANG, BANPOS – Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) bersama dengan Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) saat ini tengah menjajaki kerjasama antar lembaga dalam hal penguatan fungsi berupa pemulihan ekosistem pesisir di sejumlah wilayah di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kepala BTNUK, Anggodo mengatakan, dengan adanya rencana Kerjasama antara YPUI bersama BTNUK, pihaknya memberikan apresiasi. Karena peran mitra dalam pemulihan ekosistem pesisir di kawasan TNUK sangat penting dilakukan demi keberlangsungan rumah besar dari satwa langka Badak Cula Satu.
“Tentunya kami sangat menyambut baik dengan kedatangan YPUI yang menginginkan adanya kerjasama dengan kami (BTNUK,red), khususnya dibidang pemulihan ekosistem Pesisir, penyadartahuan tentang kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Anggodo kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Untuk rencana Kerjasama tersebut, lanjut Anggodo, pihaknya menyarankan agar YPUI untuk segera mengajukan  permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  ke TNUK dengan melampirkan program kerja, lokasi serta rentang waktu program kerja yang akan dilaksanakan di kawasan TNUK untuk selanjutkan akan dimintakan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
“Saya menyarankan agar YPUI segera mengajukan PKS ke TNUK dengan melampirkan program kerja, lokasi serta rentang waktu program kerjanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur YPUI, Reonaldus mengatakan, pihaknya merasa sangat terhormat atas sambutan serta apresiasi yang diberikan oleh BTNUK yang telah menerima lembaganya untuk bisa berkontribusi langsung dalam proses pemulihan ekosistem pesisir khususnya rehabilitasi ekosistem mangrove di sejumlah wilayah di kawasan TNUK.
“Kami sangat terhormat dan terapresiasi dengan sambutan dari BTNUK yang telah menerima kami untuk bisa berkontribusi dan bersama-sama terlibat dalam pemulihan ekosistem TNUK dan konservasi Badak. Kami berterima kasih atas segala masukan dan usulan kepada kami dan akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Dijelaskannya, Lembaga yang dipimpinnya saat ini tengah fokus pada pelaksanaan program Mangrove Ekosistem and Rhinoceros Conservation Indonesia yang fokus pada  4 komponen kegiatan yakni menumbuhkan kesadaran  lingkungan tentang mangrove, ekosistem pesisir serta badak jawa di sekolah dan ruang publik dan komponen kedua berupa penanaman mangrove dan tanaman pantai di dalam kawasan TNUK dan luar Kawasan.
“Komponen kegiatan ketiga adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi berdasarkan potensi lokal dan yang terakhir adalah meningkatkatkan kapasitas lokal dan menjalin Kerjasama dengan berbagai  pihak untuk mendukung tercapainya pemulihan ekosistem,” ungkapnya.(dhe/pbn)