Kategori: PEMERINTAHAN

 

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang pada Pameran Apkasi Otonom Expo (AOE) 2023 membidik pemeran pameran terbaik untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Mengingat, pada Pameran Apkasi Otonom Expo 2022 lalu meraih gelar stand terbaik tingkat nasional. 

 

Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Serang, Ida Nuraida menyampaikan bahwa Pemkab Serang akan kembali membidik gelar stand terbaik tingkat nasional pada pameran APKASI tahun 2023 yang bertempat di ICE BSD Tangerang.

 

”Ini persiapan untuk pameran APKASI tahun 2023 yang bertempat di ICE BSD Tangerang. Untuk tahun lalu setelah kita evaluasi kita mendapat gelar stand terbaik tingkat nasional. Insya Allah tahun ini kita punya target selain stand terbaik, juga pemeran pameran terbaik,” ungkapnya, kamis (25/5).

 

Ida menyebutkan, untuk materinya, Pemkab Serang melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) akan di isi isu nasional yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang pertama, yakni Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau menggunakan produk dalam negeri.  

 

”Kemudian penanggulangan kemiskinan, investasi dan yang terakhir digitalisasi. Dengan digitalisasi memudahkan orang mengakses informasi, nanti kita juga kita pasang di youtube dan lain sebagainya supaya investor itu bisa tahu potensi Kabupaten Serang,” ucapnya.

 

Lebih lanjut, Ida menyampaikan bahwa dari empat materi tersebut, yang akan di pamerkan di stand Pemkab Serang pada Apkasi Otonom Expo 2023. Dirinya juga berharap Kabupaten Serang bisa menjadi yang terbaik.

 

”Mudah-mudahan Kabupaten Serang terbaik,” ujarnya.

 

Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang, Adang Rahmat mengatakan persiapan pameran apkasi dirapatkan dari awal dengan tujuan agar semua OPD terkait bisa mempersiapkan sebaik mungkin.

 

”Karena kita tahun kemarin itu juara stand terbaik, jadi tahun ini targetnya juara umum,” tandasnya.

 

Pada rapat persiapan Apkasi Otonom Expo 2023, di buka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri. Turut hadir Staf Khusus Bupati Bidang Media Amrin Nur, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat, Sekretaris Diskoumperindag Shinta Asfilian Harjani dan perwakilan OPD terkait.

 

Sekadar diketahui Apkasi Otonom Expo 2023 akan di pindah dari JCC Jakarta ke ICE BSD Tangerang pada 20 sampai 22 Juli 2023 untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. (MG-02/AZM) 

BUPATI Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menjanjikan pada tahun 2023 akan mengejar 100 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal itu disampaikan pada saat Tasyakuran dan Halal Bihalal yang digelar oleh Aliansi Guru PAI (AGPAI), Kamis (25/5).

Ketua AGPAI Lebak, Edi Cahya, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur yang sebelumnya telah dinazarkan pada deklarasi pembentukan AGPAI Kabupaten Lebak di Kecamatan Cileles, beberapa waktu silam.

“Tentunya ini sebagai langkah mempererat silaturahmi dan saling menguatkan sesama guru PAI di Lebak,” kata Edi kepada BANPOS.

Mantan Aktivis HMI-MPO Lebak ini menjelaskan, pada sambutan yang diberikan oleh Bupati Lebak, memberikan aura positif bagi Guru PAI di Lebak. Pasalnya, Bupati Lebak memaparkan untuk Formasi PPPK tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100 Guru PAI mendapatkan Surat Keputusan tersebut.

“Semoga dengan ini semangat guru PAI di Lebak bisa lebih meningkat. Apalagi masih banyak yang honorer. Karena memang sejatinya pengabdian terhadap masyarakat untuk membangun SDM sangat besar diberikan oleh teman-teman guru PAI,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan bahwa pengembangan SDM menjadi prioritas utama, sehingga Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengangkatan guru melalui jalur PPPK.

Menurutnya, upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemkab Lebak dengan melakukan penerimaan PPPK pada tahun 2019 sebanyak 245 orang, tahun 2021 sebanyak 1.363 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.464 orang.

“Dengan posisi dan status apapun, kita harus terus semangat dan jangan lelah berjuang bersama untuk Kabupaten Lebak,” kata Iti.

Dalam kesempatan yang sama, Iti menerima karya tulisan perdana milik Edi yang berjudul Pulih Bersama Bangkit Perkasa Jilid 3, di mana dalam buku ini Edi merupakan satu-satunya Putra asli Lebak yang ikut menulis bersama 150 penulis seluruh Indonesia dalam rangka mendukung suksesi Presidensi Indonesia KTT G20 pada bulan November 2022 di Bali lalu. (MYU/DZH)

SERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengusulkan adanya penambahan alat deteksi dini peringatan tsunami di perairan pantai Provinsi Banten.

 

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, terkait dengan rencana penambahan jumlah alat pendeteksi dini tsunami.

 

Selain itu, Nana juga mengatakan BPBD Provinsi Banten juga tengah melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait hal itu. Sebab BMKG sudah jauh lebih dulu memiliki alat pendeteksi dini potensi tsunami di perairan laut Provinsi Banten.

 

Sehingga nantinya, BPBD Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan BMKG untuk dapat mengisi titik perairan mana yang belum diisi oleh alat pendeteksi dini potensi tsunami.

 

”Kita harus melakukan koordinasi, karena BMKG sudah ada alatnya yang ada di titik ini. Sehingga di titik rawan harus diberikan alat yang baru, nanti kita sesuaikan,” terangnya.

 

Tidak hanya berkoordinasi dengan BMKG, Nana mengatakan, pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari BPBD yang ada di kabupaten dan kota terkait penempatan alat deteksi tersebut.

 

”Kita juga nanti akan mendengarkan rekomendasi atau masukan dari BPBD kabupaten/kota tepatnya di mana gitu,” imbuhnya.

 

Terkait dengan pengadaan alat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten itu pun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan pengajuan penggunaan APBD belanja alat pendeteksi dini tsunami.

 

”Kita melakukan penganggaran melalui APBD Provinsi. Tentu harus kita koordinasikan tadi dengan BMKG. Karena BMKG punya alat itu di awal, tentu kita bisa mempertimbangkan referensi alat apa yang tepat ke BMKG itu,” jelasnya.

 

Terkait dengan jumlah yang dibutuhkan dalam pengadaan nanti, Nana mengaku belum bisa menentukan, sebab pihaknya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten.

 

Namun yang pasti, nantinya alat-alat tersebut akan ditempatkan di sepanjang garis pantai Provinsi Banten mulai dari pantai di wilayah Tangerang hingga perairan laut Bayah di wilayah Banten bagian Selatan.

 

”Masih ada beberapa tempat yang berkaitan dengan rawan bencana potensi tsunami di sepanjang pantai, dari Cilegon sampai ke Bayah sana. Sumur belum ada berarti, kemudian Bayah juga. Nanti kita pertimbangkan hal itu. Termasuk juga pantai Utara mungkin. Termasuk di Kota Serang, dan juga di Pantai Kabupaten Tangerang nah itu belum ada juga,” sambungnya.

 

Perihal target, Nana berharap pengadaan alat tersebut dapat direalisasikan di perubahan anggaran tahun ini. Namun, dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru soal pengadaan itu.

 

”Kalau ini selesai kita kaji, ya paling tidak di perubahan anggaran sudah bisa kita ajukan. Kalau tidak bisa ya, tahun depan,” ungkapnya.

 

Sementara itu anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Sopwan mengaku dirinya mendukung langkah BPBD Provinsi Banten dalam pengadaan alat deteksi dini potensi tsunami itu.

 

Karena menurutnya, terkait pengadaan alat tersebut merupakan suatu yang penting dan sangat dibutuhkan. Lantaran dengan adanya alat deteksi itu, paling tidak masyarakat di pesisir pantai Banten dapat terselamatkan dari adanya potensi tsunami.

 

”Kalau melihat kebutuhannya sangat urgent ya. Karena ada isu-isu bahwa provinsi Banten khususnya pantai selatan itu memang ada kekhawatiran isu itu akan ada sekian meter ombak atau tsunami yang akan menggulung wilayah provinsi Banten,”

 

”Inikan serem juga gitu. Antisipasi itu saya kira penting demi keselamatan jiwa masyarakat di provinsi Banten,” tuturnya.

 

Oleh karenanya, Sopwan juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat menganggarkan pengadaan alat yang dibutuhkan oleh BPBD Provinsi Banten itu.

 

”Kalau memang pemerintah provinsi Banten dalam hal ini dapat menganggarkan, kenapa tidak? Demi kemaslahatan umat dan demi kemaslahatan rakyat,” tandasnya. (MG-01/AZM)

CILEGON, BANPOS – Mengantisipasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) membengkak seperti tahun-tahun sebelumnya. Badan Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon cepat dalam melakukan penyerapan anggaran.
Ketua Badan Anggaran pada DPRD Kota Cilegon Subhi menyatakan penyerapan anggaran diminta tidak dilakukan di penghujung tahun karena bisa berpotensi membuat Silpa membengkak.
Politisi Partai Golkar ini, berharap program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon segera dilaksanakan.
“Saya berharap APBD yang sudah ditetapkan, sepenuhnya digunakan supaya tidak terjadi Silpa terlalu tinggi,” kata Subhi, Rabu (24/5).
Subhi mengungkapkan OPD diminta tidak melakukan kesalahan yang sama berupa pengerjaan proyek pada akhir tahun. Ia juga meminta penggunaan anggaran secermat mungkin, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Gunakan anggaran secermat mungkin, seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat, sesuai kode rekening yang sudah tertuang dalam buku APBD agar tidak ada permasalahan hukum. Lelang secermat mungkin agar tidak gagal, ada tahapan juga harus dipatuhi,” tegasnya.
Anggota DPRD dari Dapil Cilegon-Cibeber ini menambahkan, pada triwulan I 2023, penyerapan anggaran dinilai masih jauh dari harapan. Namun, dirinya belum mengetahui progres penyerapan anggaran di triwulan II 2023.
“Triwulan pertama banyak yang belum jalan, di Juni ini saya akan sounding ke Pimpinan DPRD untuk evaluasi bersama penyerapan anggaran,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait serapan anggaran belum merespon padahal pesan sudah ceklis dua.(LUK/PBN)

Dalam rangka mendukung misi ke 2 Kota Cilegon yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas sebagai bagian dari visi Kota Cilegon mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi Budaya Gemar Membaca “Literasi Kuat Cilegon Cerdas” di Aula Kecamatan Cilegon, Rabu (24/5).
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cilegon Hany Seviatry mengatakan Pemkot Cilegon fokus meningkatkan budaya gemar membaca, untuk itu diperlukan indikator sasaran indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) dan juga tingkat kegemaran membaca masyarakat (TKGM) yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon pada RPJMD 2016-2024.
“Untuk meningkatkan kompetensi literasi masyarakat, perlu digerakkannya kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan budaya gemar membaca dan literasi seperti yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon yaitu kegiatan sosialisasi budaya gemar membaca di lingkungan masyarakat Kota Cilegon,” kata Hany Seviatry saat membuka kegiatan, Rabu (24/5).
Dikatakan istri Helldy Agustian ini, literasi masyarakat perlu ditingkatkan. “Kemampuan membaca dan menulis, harus dibiasakan sejak kecil, dari lingkungan keluarga, sehingga dalam perkembangan seseorang akan terus terasah dan terampil,” tuturnya.
Kemudian, ibu Walikota Cilegon ini mengungkapkan pentingnya sosialisasi budaya baca dan literasi. “Karena salah satu gerakan dalam menumbuhkan minat baca dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, kemudian para tokoh di masyarakat dan sekolah untuk dapat berperan serta mengajak generasi muda untuk senang membaca dan terus berupaya meningkatkan pengetahuan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Perpustakaan pada DPK Kota Cilegon Atikoh mengatakan acara sosialisasi budaya baca dan literasi, masyarakat diharapkan mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan perpustakaan.
“Pada pasal 30 peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat diantaranya terselenggaranya gerakan budaya gemar membaca misalnya membacakan buku cerita di rumah, mengikuti kegiatan lomba, mengunjungi perpustakaan, menjadi pegiat literasi,” paparnya.
Dikatakan Ikoh sapaan akrabnya, pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan juga dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
Dengan demikian perpustakaan sekolah dan perpustakaan kelurahan diharapkan dapat terus berkembang dan menyediakan fasilitas diantaranya penyediaan sarana perpustakaan yang mudah dijangkau, murah dan bermutu bagi masyarakat.
Para peserta sosialisasi juga diharapkan dapat menjadi teladan dan agen penggerak minat baca masyarakat yang mempromosikan perpustakaan baik di sekolah kelurahan, kecamatan dan perpustakaan manapun untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. “Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memacu kita untuk terus berkarya dan giat literasi dimanapun berada,” tandasnya.(LUK/PBN)

LEBAK, BANPOS – Dalam segala keterbatasan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) masih bisa tetap berkarya dan menjadi penggerak ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, pada sambutannya di acara Halal Bihalal TP PKK bersama Dekranasda Kabupaten Lebak dan Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga Bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak, Rabu (24/5) di Pendopo Kabupaten Lebak.

Iti mengatakan, perempuan harus mampu menjaga marwah dan martabatnya sendiri untuk bisa menjadi penopang ekonomi bagi keluarga.

“Salah satunya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK yang akan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga,” kata Iti.

Ia menjelaskan, perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan di Kabupaten Lebak. Peran utama yang harus dilakukan oleh perempuan yaitu dimulai dengan penguatan didalam keluarga.

“Seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal pengentasan stunting,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lebak, Ani Sumardi, mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota, demi mewujudkan masyarakat yang mandiri dan diharapkan dapat membentuk rasa kebersamaan dan meningkatkan kontribusi PKK dalam pembangunan.

“Tentu ini sebagai ajang silaturahmi kita bersama dan saling menguatkan integritas guna kepentingan masyarakat Lebak,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, Mochammad Farid Dermawan, menerangkan bahwa kegiatan tersebut selain untuk mempererat silaturahmi, juga sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif.

Di sisi lain, kegiatan itu juga dapat menciptakan peluang usaha, terutama bagi kaum perempuan, melalui pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga. Kegiatan itu diharapkan dapat memberikan wawasan dan tindak lanjut dalam memanfaatkan limbah rumah tangga organik maupun anorganik, sehingga dapat memiliki nilai ekonomi serta dapat mengurangi dampak lingkungan.

“Setelah pelatihan yang diberikan hari ini, saya harap ibu-ibu mendapatkan pengetahuan pemanfaatan limbah rumah tangga dan dapat diimplementasikan ditempat tinggalnya masing-masing serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya,” tandasnya. (MYU/DZH)