BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Dunia Pendidikan Pelopor Inovasi Bisnis

    Dunia Pendidikan Pelopor Inovasi Bisnis

    JAKARTA, BANPOS – Praktisi bisnis yang juga Ketua Penyelenggara Southeast Summit Jakarta ’23 Marwajih mengatakan dunia pendidikan telah terbukti menjadi pelopor inovasi bisnis di Tanah Air.

    “Kami mengakui bahwa inovasi tidak hanya berasal dari pelaku bisnis. Inovasi banyak muncul dari dunia pendidikan seperti kampus, SMK, dan lainnya,” ujar Marwajih di Jakarta, Ahad.

    Oleh karena itu, dunia pendidikan dan bisnis harus bisa berkolaborasi untuk mendorong lahirnya bisnis berkelanjutan di Indonesia.

    Dia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyelenggarakan Southeast Summit Jakarta '23, yang merupakan acara bisnis bergengsi yang akan diselenggarakan pada 10 Desember 2023 di M Bloc Space Creative Hall Jakarta.

    Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan dorongan kuat terhadap munculnya generasi pengusaha baru yang berkomitmen dan fokus pada dampak positif serta pengembangan bisnis berkelanjutan.

    “Fokus kami tidak hanya pada Return on Investment (ROI), tetapi juga pada Social Return on Investment (SROI),” tambah dia.

    Dia menjelaskan, kegiatan itu dirancang untuk menjadi platform yang mana bisnis dari berbagai tahapan, mulai dari perusahaan rintisan yang masih dalam tahap ide hingga bisnis yang telah beroperasi hingga lima tahun, dapat bertemu, berkolaborasi, dan saling berbagi
    ide.

    Kompetisi business pitching, akan menjadi salah satu sorotan utama, dengan 300 bisnis dari berbagai sektor industri dari seluruh Indonesia berkesempatan untuk mempresentasikan ide dan solusi inovatif mereka di depan para investor yang berorientasi dampak sosial.

    Sebanyak 30 bisnis terbaik akan terpilih untuk berpartisipasi dalam sesi pitching itu, memberikan mereka kesempatan emas untuk mendapatkan investasi hingga 5 juta dolar AS.

    Para pengunjung juga akan mendapatkan akses ke seminar terkait wawasan industri terkini, praktik terbaik, dan strategi yang terbukti untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis mereka.

    “Ini adalah platform pembelajaran yang sangat dibutuhkan, terutama bagi para pelaku bisnis muda dan perusahaan rintisan yang tengah mencari arah dan inspirasi untuk membawa usaha mereka ke tingkat selanjutnya,” kata dia lagi. (ANT/AZM)

  • Mayoritas Ponpes Tak Ramah Anak

    Mayoritas Ponpes Tak Ramah Anak

    LEBAK, BANPOS – Hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak belum ramah anak.
    Dari berbagai pondok tradisional maupun modern yang ada di Lebak, hanya ada satu saja yang berstatus
    ramah anak.

    Hal tersebut disampaikan oleh JFT Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Nina
    Septiana. Ia mengatakan, sejak 2020 lalu hingga saat ini, baru ada satu ponpes yang mendeklarasikan
    dan dikukuhkan menjadi Pondok Pesantren Ramah Anak, yakni Ponpes Latansa 2.

    “Dulu bidang PA pernah melakukan sosialisasi dan mengundang lebih dari 30 ponpes. Namun yang hadir
    hanya Latansa 2 ini,” kata Nina saat ditemui BANPOS diruang kerjanya, Kamis (26/10).

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa berupaya mengajak Ponpes untuk memenuhi kriteria ramah anak
    yang berarti lingkungan tersebut haruslah membuat anak aman, nyaman, adil hingga fasilitas yang
    memenuhi hak anak.

    “Bukan hanya di Ponpes ya, tapi juga di sekolah, perkantoran, hingga ruang publik sebisa mungkin kami
    mengupayakan agar mengutamakan kepentingan anak juga,” jelasnya.

    Saat dimintai tanggapan terkait kasus santri asal Lampung yang menjadi korban kekerasan di salah satu
    Ponpes Modern di Lebak. Ia mengaku prihatin atas kejadian itu.

    Ia menerangkan, pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak ponpes tersebut dengan
    bermaksud mendatanginya. Namun, pertemuan tersebut belum bisa dilaksanakan karena beberapa
    alasan.

    “Iya kemarin sudah komunikasi, tapi pihak pondok meminta waktu untuk mempersiapkan karena mau
    musyawarah dulu,”tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Korps HMI-Wati (Kohati) yang juga pegiat anak Lebak, Siti Nuraeni, mengaku prihatin
    dengan peristiwa kekerasan di lingkungan Ponpes. Menurutnya, hal tersebut tidak layak terjadi di
    lingkungan yang notabene menjadi wadah untuk mendidik keagamaan terhadap anak.

    “Miris melihat perbuatan negatif yang dilakukan oleh sekawanan santri terhadap temannya, hal ini
    tentunya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi dinas terkait untuk segera bertindak mensosialisasikan
    bahwa setiap anak itu punya hak perlindungan,” kata Nuraeni.

    Ia menjelaskan, perundungan hingga penganiayaan dilingkungan Ponpes memang sudah sering terjadi.

    Namun, mirisnya, hal tersebut dinormalisasikan lantaran kebanyakan kasus dilakukan oleh senior
    terhadap juniornya dengan dalih hukuman.

    Namun, sayangnya hal ini jarang sekali diperhatikan baik oleh orang tua ataupun pimpinan Pondok
    Pesantren. Sehingga, lanjut Nuraeni, budaya tersebut akan terus muncul dan semakin mengakar akibat
    adanya rasa dendam dari korban yang nantinya merubah dirinya menjadi seorang pelaku. (MYU/DZH)

  • Seminar Green Bulding FT Unbaja

    Seminar Green Bulding FT Unbaja

    SERANG, BANPOS – SEMINAR Green Bulding diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Banten Jaya di Teras Meeting Kampus 1, Kamis (26/10), Penyelenggaraan kegiatan diikuti mahasiswa semester ganjil mulai semester 3, 5 dan 7 dari program studi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan dan Teknik Industri.

    Selain dihadiri oleh mahasiswa, Budi Susanto Manager Marketing Artha Jaya Mas, Sumarjoko Kepala Cabang Serang PT Propan Raya ICC, dosen tetap serta kaprodi Teknik, praktisi pun ikut serta memeriahkan acara tersebut sampai selesai.

    “Acara ini dapat terwujud diawali dari kunjungan perwakilan Artha Jaya-Propan menjajaki yang bisa dikerjasamakan, karena adanya link n match Perguruan tinggi, kami menyambut baik hal tersebut dan terdapat suatu kersepakatan untuk adanya MOU, sehingga kegiatan ini dapat terwujud bentuk implentansi kegiatan perdana kami,” ungkap Nila Prasetyo Artiwi disampaikan dalam sambutannya.

    Sementara, Acara ini di buka Dekan Fakultas Teknik Unbaja, Anis Masyruroh. Anis menyampaikan bahwa Seminar Bulding sangat tepat karena dapat menyatukan kolaborasi dari ke tiga prodi yang ada di teknik Universitas Banten Jaya serta mengusung tema mahasiswa sehat, membangun lingkungan sehat, berharap kegiatan ini dapat di serap termanfaatkan oleh para peserta yang mengikuti pungkasnya.

    “Terlihat begitu banyak antusias mahasiswa yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan. Acara sangat meriah mahasiswa sangat aktif dengan banyaknya pertanyaan yang belum mereka pahaminya,” ungkapnya.

    Ega Faudillah Product Marketing Officer Regional PT Propan Raya ICC membanjiri voucher maupun hadiah di sela memberikan materinya di pandu Moderator Sri Mukti sehingga membuat suasana sangat meriah, Seminar Green Bulding berisi bukan sekedar acara memperkenalkan produk cat yang sehat, ramah lingkungan dan aplikasi cat namun mulai diperkenalkan kepada mahasiswa yang hadir Dunia Cat, mulai cara kerja cat, komposisi cat, serta fungsi cat.

    “Kami memperkenalkan produk cat agar mahasiswa dapat bisa memilih cat yang sesuai kebutuhan, apalagi peserta ini sebagian besar merupakan mahasiswa teknik sipil yang erat kaitannya dalam kebutuhan cat baik interior maupun eksterior,” ucapnya.

    Perkembangan teknologi bahan terus berkembang namun kita dapat belajar dan menggagas
    masa depan secara berkelanjutan Sustainable Cultur, Architectur And Nature. (AZM)

  • 55 Persen Anak Belum Miliki KIA

    55 Persen Anak Belum Miliki KIA

    SERANG, BANPOS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang membagikan sebanyak 591 Kartu Identitas Anak atau KIA kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama
    Negeri (SMPN) 1 Kramatwatu.

    Berdasarkan catatan Kemendagri, 55 persen anak di Kabupaten Serang belum memiliki KIA. Karena
    252.056 anak saja yang sudah memiliki KIA atau baru mencapai 45 persen.

    Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPP) pada Disdukcapil Kabupaten Serang, Dimas Panduasa
    mengatakan pembagian sebagai puncak Pelayanan jemput bola rekam dan cetak KIA di Aula SMPN 1
    Kramatwatu.

    ”Dari 764 berkas siswa SMPN 1 Kramatwatu namun yang lengkap diterbitkan KIA sebanyak 591 KIA,
    dan sisanya masih proses validasi,” katanya, Kamis, (26/10).

    Dimas mengungkapkan, di Kabupaten Serang terdata sasaran KIA yaitu anak usia 17 tahun kebawah
    sebanyak 504.111 jiwa. Ditargetkan, tahun ini tercapai 50 persen atau sebanyak 252.056 anak
    memiliki KIA.

    Dirinya menyampaikan, guna peningkatan pencapaian target nasional 50 persen, disdukcapil
    berupaya melakukan sosialisasi pentingnya KIA bagi masyarakat. Melakukan sinergitas program
    bersama stakeholder salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan seluruh
    jajarannya yaitu sekolah di Kabupaten Serang.

    “Upaya itu menghasilkan yang baik dengan meningkat capaiannya 40 persen di awal tahun, dan 45
    persen pada bulan Oktober,” ucapnya.

    Dimas menyebutkan, keberadaan sekolah di Kabupaten Serang tercatat untuk Taman Kanak-kanak
    (TK) 173, Kelompok Bermain (KB) 744, TPA 1, Satuan PAUD Sejenis (SPS) 176, SD 738, dan SMP 204
    sekolah.

    “Apabila semua sekolah dapat melakukan sinergitas bisa mencapai target nasional 50 persen pada
    akhir tahun 2023,” paparnya.

    Dimas mengungkapkan, KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan
    publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga

    negara. Sehingga, KIA sangat penting dan bermanfaat untuk anak-anak sebagai bentuk pemenuhan
    hak anak, bukti identitas diri.

    “KIA juga bisa digunakan untuk transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos indonesia,
    Mendaftar BPJS, Identifikasi jenazah dengan korban anak-anak, pelayanan kesehatan, persyaratan
    dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan berbagai keperluan lainnya,”
    urainya.

    Sekadar diketahui, sebelum pembagian KIA diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama
    yang dilakukan Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi dan Kepala SMPN 1
    Kramatwatu, Dede Al Amron EM. Turut hadir Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih,
    Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), Hani Finola dan perwakilan dari
    Diskominfosatik, Sugarda Bayu Aji.

    Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi mengatakan, program jemput bola sudah
    dilakukan sejak beberapa tahun lalu untuk memudahkan masyarakat membuat administrasi kependudukan atau adminduk. Jemput bola yang dilakukan bukan hanya pelayanan pembuatan KIA melainkan perekaman dan pencetakan e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta kematian dan lainnya terkait
    adminduk.

    “Kabupaten Serang ada 29 kecamatan 326 desa ini harus dipenuhi, kalau kita tidak ada tambahan
    kegiatan jemput bola sangat repot banyak masyarakat belum memahami pentingnya adminiduk,
    makanya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Kabid SMP pada Disdikbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih menyambut baik karena usia anak-anak
    di usia PAUD, SD, dan SMP. Beberapa bulan yang lalu pihaknya sudah koordinasi dengan disdukcapil
    terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi siswa yang ada di Kabupaten Serang memiliki KIA itu
    lebih baik.

    “Hari ini puncaknya dari berkas dikumpulkan melalui kepala sekolah disampaikan kepada ke
    Disdikbud dan hari ini seremonial pembagian (KIA) nya,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Serang ini mengatakan bahwa KIA sangat penting karena basis
    data peserta didik bisa digunakan untuk identitas pribadi, bisa digunakan misalkan datang ke rumah
    sakit dan lian sebagainya.

    “Saya ingin peserta didik yang ada di Disdikbud Kabupaten Serang 100 persen memilik KIA, saya
    mengimbau Kepala PAUD, SD dan SMP untuk memfasilitasi disdukcapil,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Kojie-San Indonesia Lakukan Upaya Hukum Terkait Merek Kosmetik

    Kojie-San Indonesia Lakukan Upaya Hukum Terkait Merek Kosmetik

    TANGERANG, BANPOS – Upaya hukum Kojie-San Produksi Indonesia untuk membatalkan merek Kojie- San asal Filipina bak gayung bersambut.

    Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan rencana pemerintah RI terkait pengetatan pruduk impor, di antaranya kosmetik asal luar negeri.

    Tim kuasa hukum Kojie San Indonesia yang dinakhodai oleh Ahmad Akbar Rivai, M. Sibban, dan M. Jauhar Fathin, telah melakukan upaya hukum luar biasa telah disumpah dan diterima permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada hari Selasa 3 Oktober 2023 lalu.

    Menurutnya, upaya Hukum PK dilakukan sebagai langkah tim untuk melindungi hak-hak Very Chandra Tan dan menjaga serta melindungi produk kosmetik merek Kojie-San produksi Indonesia, yang merupakan produksi anak-anak bangsa dibuat dan dipasarkan di Indonesia.

    Perlu diketahui produk KOJIE-SAN indonesia telah mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan yang tidak kalah penting dan utama telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Kehalalan prodak kosmetik merek KOJIE-SAN Produksi Indonesia merupakan keniscayaan, karena sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal mendasar inilah yang membedakan
    produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia dengan merek serupa asal luar negeri, kata Ahmad Akbar Rivai kepada wartawan, Rabu (25/10).

    Akbar Rivai menegaskan, kehalalan kosmetik merek KOJIE-SAN Produksi Indonesia bukan saja memberikan jaminan keamanan dan kesehatan, akan tetapi lebih luas dapat memberikan manfaat buat masyarakat.

    Toko-toko Indonesia pada umumnya dan khususnya pengguna, pemakai, penjual, distributor, toko-toko yang selama ini telah ikut memasarkan menjual produk kosmetik Merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

    Menurutnya, upaya hukum PK yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Very Chandra Tan sebagai bentuk perlawanan sesuai dengan koridor hukum di Indonesia, guna melindungi dan menjaga produk kosmetik merek KOJIE-SAN milik Very Chandra Tan dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang terus berusaha menjatuhkan dan mendiskreditkan produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

    Kalau bukan kita-kita siapa lagi yang menjaga dan melindungi pruduk-produk Indonesia, tegasnya.

    Dijelaskannya, langkah PK yang ditempuh bukan hanya untuk menjaga dan melindungi produk lokal yang diproduksi oleh anak-anak bangsa, hal yang lebih luas untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen/masyarakat, para agen-agen dan distributor-distributor yang selama ini setia menggunakan dan menjual produk kosmetik Merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

    Seperti pribahasa gayung bersambut, dalam rapat terbatas yang di pimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 lalu, resmi menggunakan rencana pengetatan resmi impor barang kosumsi termasuk produk kosmetik di luar negeri.

    Tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan pengetatan produk-produk Impor diantaranya produk kosmetik, guna menjaga dan melindungi produk Kosmetik yang di produksi di dalam negeri serta mendukung produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

    Diketahui bersama bahwasa Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen menata dan mengelola sistem perdagangan di dalam negeri, untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan kondusif dan fokus pemerintah Indonesia untuk pengetatan barang Impor yang mencakup sektor-sektor di antaranya produk kosmetik luar negeri (kosmetik Impor, red).

    Dengan kebijakan dan langkah Pemerintah Republik Indonesia ini menurutnya, akan memberikan dampak positif Industri Dalam Negeri.

    Dengan niatan mencari keadilan dan seiring dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, menjadikan motivasi untuk kami (tim kuasa hukum merek KOJIE-SAN INDONESIA-red) untuk melakukan upaya Hukum Luar Biasa (PK) yang diterima pada hari Selasa 03 Oktober tahun 2023, ungkapnya.

    Dengan begitu, Tim Kuasa Hukum Very Chandra Tan, memohon seraya berdoa kepada Tuhan agar selalu memberikan perlindungan dan penjagaan dalam setiap langkah.

    “Dengan harapan produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia dapat menjadi Top Brand dan pemenang di Negeri Tercinta ini Indonesia,” tandasnya. (DHE)

  • Pendidikan Madrasah Harus Terus Berkembang

    Pendidikan Madrasah Harus Terus Berkembang

    LEBAK, BANPOS – DI era modernisasi ini, penguatan karakter melalui keagamaan harus terus ditanamkan di masyarakat.

    Dalam hal ini, Madrasah memiliki peran penting untuk ikut andil. Kualitas pendidikan harus terus
    dikembangkan guna tetap eksis dan menjadi pilar utama penanaman karakter religius bagi generasi
    mendatang.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Lebak, Badrussalam, saat menghadiri Milad
    ke 30 tahun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lebak, Rabu (25/10).

    “Perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah harus terus digencarkan di era
    globalisasi ini. Hal tersebutlah yang perlu ditanamkan karena Madrasah selalu berdasarkan pada Al-
    Quran dan Hadist,” kata Badrussalam.

    Ia berharap, baik dari satuan pendidikan hingga para siswa MAN 1 Lebak, dapat terus bersaing dengan
    sekolah umum yang ada di Lebak. Mulai dari prestasi, inovasi hingga kebermanfaatan untuk masyarakat.

    “Pada usia yang ke-30 tahun, saya ingin MAN 1 Lebak terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas
    pendidikan. Madrasah tidak boleh kalah dengan sekolah umum. Karena itu, kita harus bangga
    menempuh pendidikan di madrasah. Apalagi banyak lulusan madrasah yang sukses menjadi pemimpin
    di Indonesia,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala MAN 1 Lebak, M. Dudi Rafiudin, menjelaskan bahwa perayaan milad ini
    diselenggarakan dengan begitu meriah dan penuh semangat, menggambarkan perjalanan panjang
    madrasah ini dalam memberikan pendidikan berkualitas serta mempromosikan moderasi dalam
    kehidupan siswa dan masyarakat.

    “April 1993 menjadi bulan bersejarah ketika saya diangkat menjadi PNS. Saat itu, MAN 1 Lebak masih belum berdiri, dan Oktober 2023 menjadi momentum penting bagi MAN 1 Lebak. Ini adalah cerminan
    perjalanan panjangnya dalam dunia pendidikan,” jelasnya. (MYU/DZH)

  • PLN UID Banten Goes to School: 900 Siswa SMAK Penabur Kota Tangerang Belajar Kelistrikan

    PLN UID Banten Goes to School: 900 Siswa SMAK Penabur Kota Tangerang Belajar Kelistrikan

    TANGERANG, BANPOS – Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat umum tentang keselamatan ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten melalui unit layanannya yaitu PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Serpong menyelenggarakan edukasi ketenagalistrikan di SMAK Penabur di Kota Tangerang dengan tajuk “PLN Goes to School”. Acara berlangsung dengan meriah dan disambut penuh semangat oleh 900 siswa yang hadir.

    General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pemahaman masyarakat khususnya menyasar dunia pendidikan tentang keselamatan ketenagalistrikan serta kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik.

    “Menjadi tugas bagi PLN yang tidak hanya terbatas pada memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik untuk masyarakat, namun juga turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Melalui kegiatan ini kami ingin bekerjasama dimulai dari generasi muda untuk dapat mengenal aset-aset kelistrikan dan menghindari aktivitas atau keadaan yang berpotensi bahaya," jelas Abdul Mukhlis.

    Dijelaskannya, potensi-potensi bahaya kelistrikan dapat muncul dari hal-hal kecil seperti menyentuh peralatan listrik dengan tangan yang basah, bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik dan juga aktifitas pembangunan yang terlalu dekat dengan jaringan PLN. Tak hanya itu, Abdul Mukhlis juga menambahkan bahwa kelalaian terhadap potensi bahaya listrik dapat menyebabkan kecelakaan mulai dari korsleting listrik, kebakaran, luka ringan sampai luka berat, hingga kematian.

    “Mari kita mulai dari generasi muda, sedini mungkin untuk meningkatkan kepedulian terhadap potensi bahaya listrik baik untuk diri sendiri dan lingkungan terdekat. Lakukan aktivitas jauh dari jaringan listrik,

    hindari menggunakan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar dan jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan yang basah,” tambah Abdul Mukhlis.

    Pada kegiatan yang diinisiasi oleh PLN UP3 Serpong ini juga dilakukan sosialisasi mengenai kemudahan penggunaan aplikasi PLN Mobile yang disampaikan langsung oleh Setiyawan selaku Manager PLN UP3 Serpong.

    “PLN memiliki aplikasi PLN Mobile yang dapat digunakan dengan mudah oleh para pelajar yang tentunya sudah akrab dengan dunia digital. Aplikasi ini merupakan transformasi pelayanan dari PLN untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan kelistrikan dalam satu genggaman,” tutur Setiyawan.

    Lebih lanjut Setiyawan menjelaskan mengenai fitur-fitur layanan kelistrikan yang ada dalam PLN Mobile. “Pelanggan PLN dapat menikmati layanan seperti pembelian token bagi pelanggan prabayar, pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pasca bayar, mengajukan layanan pengubahan daya, swadaya catat angka meter (Swacam), layanan pengaduan pelanggan, dan masih banyak lagi kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi ini. Dengan ini kami berharap setelah kegiatan ini para siswa dapat menjadi pengguna aktif PLN Mobile, maupun menjadi perpanjangan tangan dalam menginformasikan kemudahan penggunaan aplikasi ini kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya” tambah Setiyawan.

    Kepala Sekolah SMAK Penabur, Thomas Kristo, mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN yang telah mengadakan PLN Goes To School dan memberikan edukasi terkait kelistrikan kepada para siswa. “Terima kasih atas kedatangan PLN di SMAK Penabur ini, semoga banyak manfaat yang didapatkan oleh siswa melalui sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan dan tentunya kemudahan layanan yang dimiliki oleh PLN,” ujar Thomas.

    Lebih lanjut, ia berpesan kepada seluruh siswa untuk meneruskan informasi yang didapat dari PLN.

    “Harapannya setelah ini siswa siswi kami menjadi pengguna aktif PLN Mobile, atau menjadi perpanjangan tangan untuk menginformasikan tentang aplikasi tersebut kepada orang tua atau lingkungan sekitarnya, sehingga bisa membantu PLN untuk percepatan pelayanan kelistrikan,” tutupnya. (*)

  • Mahasiswa Kecam Dugaan Pemerasan SKH Pandeglang

    Mahasiswa Kecam Dugaan Pemerasan SKH Pandeglang

    SERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar aksi solidaritas untuk 11 Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh) di Kabupaten Pandeglang yang menjadi korban pemerasan oleh oknum mahasiswa dan LSM.

    Aksi tersebut juga digelar dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten yang ke-23 tahun, yang dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi Banten pada Selasa (11/10).

    Korlap aksi, Nedi Saputra, mengutuk keras dugaan aksi pemalakan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dan LSM. Menurutnya, tudingan yang dilayangkan oleh mereka tidak terbukti kebenarannya dan perbuatan tersebut sangat tercela.

    “Mahasiswa PKh Untirta menanggapi begitu mirisnya, mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat ternyata mereka oknum yang coba memanfaatkan situasi sekolah, dan anggaran sekolah untuk kepentingan pribadi,” ujarnya kepada BANPOS.
    Nedi menilai perbuatan para oknum tersebut merupakan perbuatan yang tercela, dan hal itu juga tentunya turut mencoreng nama baik gelar mahasiswa di mata masyarakat karena akibat ulah oknum yang mengaku sebagai mahasiswa itu.

    Oleh karenanya, Nedi beserta mahasiswa Pkh Untirta lainnya mengutuk keras aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dan LSM tersebut.

    Nedi mengungkapkan, pihaknya berencana akan melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang menjadi korban pemerasan oknum mahasiswa dan LSM.

    “Nanti kami dari Pkh Untirta akan turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah tersebut agar hal-hal semacam ini bisa diminimalisir,” imbuhnya.

    Disamping itu ia juga menjelaskan, maraknya aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan mahasiswa terhadap institusi pendidikan, barangkali disebabkan oleh tidak adanya penindakan hukuman yang tegas terhadap para pelaku.

    Oleh sebab itu menurut Nedi, wajar saja jika para pelaku tidak segan untuk melancarkan aksinya itu.

    “Karena mungkin pihak keamanan atau pemangku kebijakan hari ini dengan hal-hal seperti ini tidak menindaklanjuti. Nah di situ peran mahasiswa hadir untuk bisa menindaklanjuti, beberapa permasalahan yang tidak tidak dilanjuti oleh pemangku kebijakan hari ini,” tuturnya.

    Atas hal itu Nedi mendorong kepada semua pihak, termasuk juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk sama-sama mengawal kasus tersebut.

    Karena menurutnya masalah ini harus menjadi perhatian bersama-sama dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab hal itu akan menimbulkan keresahan bagi semua pihak.

    “Kami mendorong kepada semua pihak, termasuk juga pihak keamanan dan pemangku kebijakan untuk sama-sama mengawal permasalahan ini,” tandasnya.

    Di samping itu dalam aksi tersebut juga mereka turut menyoroti sejumlah permasalahan sosial lain yang terjadi di Provinsi Banten.

    Massa aksi membentangkan sejumlah poster yang berisikan ungkapan bahwa di usia Banten yang ke 23 tahun, rupanya masih terbilang minim perhatian terhadap kelompok disabilitas.

    “Banten dinasti tidak inklusi,” tulis massa aksi di salah satu banner yang mereka bawa.(CR-02/PBN)

  • Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    LEBAK, BANPOS – Aktivis pemerhatikan birokrasi di Lebak meminta agar dilakukan evaluasi atas adanya jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Lebak yang saat ini masih diterapkan.

    Sebab, wacana penghapusan jabatan itu sudah sejak lama berhembus, namun belum ada tindak lanjut.
    Sementara pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak menyebut, kendati bukan lembaga permanen resmi,
    keberadaan Korwil itu hanya sebagai wadah koordinasi di masing-masing kecamatan, untuk bisa saling
    membantu kemudahan kinerja pihak sekolah dan pengawas karena area Lebak terpaut cukup luas.

    Pemerhati Birokrasi, Uce Saepudin, kepada BANPOS menuturkan bahwa Korwil Pendidikan yang berada
    di bawah Dindik Lebak dipandangnya sebagai pengganti UPT yang sudah lama ditiadakan, dan
    keberadaan Korwil ini minta segera dievaluasi keberadaannya.

    "Mengenai Korwil Pendidikan sebagai pengganti UPT yang ada di tiap-tiap kecamatan, ini
    keberadaannya perlu di evaluasi dan dikaji, jika memang sudah tidak diperlukan agar dipertimbangkan
    untuk dihapus," ujarnya, Rabu (11/10).

    Menurut Uce, dari informasi dan hasil pengamatannya bahwa efektifitas dan fungsi korwil tersebut
    sudah berkurang, dan patut dipertanyakan keberadaannya.

    "Dari Informasi yang kami himpun, dan pengamatan dari segi fungsi, kebijakan dan tugas itu sudah
    sangat berkurang. Hal ini karena sistem teknologi digital sudah mulai diterapkan, sehingga pelaporan-
    pelaporan administrasi maupun kegiatan sudah bisa melalui aplikasi secara online. Bahkan sebenarnya
    Korwil itu sudah tidak mempunyai kewenangan dan stempel untuk melegalkan suatu kebijakan dinas,"
    jelasnya.

    Meskipun demikian, Alumni Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unma Banten ini tidak menampik keberadaan UPT atau Korwil Pendidikan di Kecamatan keberadaannya dulu sangat membantu kinerja kedinasan.

    "Kita akui dahulu memang Korwil Pendidikan itu diperlukan, karena merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Segala sesuatu masih banyak manual, sedangkan jarak sekolah-sekolah di Lebak
    Selatan sangat jauh dari kantor Dinas Pendidikan Lebak. Namun kini komunikasi sudah dapat dilakukan
    cepat dan instan, baik dengan teknologi smartphone maupun aplikasi digital lainnya," terang Uce.

    Sementara, salah seorang Kepala SDN di Lebak ketika ditanya mengenai efektivitas keberadaan Korwil
    Pendidikan, mengaku saat ini pelaporan sekolah dan komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan sudah
    sangat mudah dan tidak tidak manual seperti dulu.

    "Iya, memang sekarang gak seperti dahulu, komunikasi sangat cepat dan pelaporan sekolah pun sudah
    harus online. Data-data pun bisa dengan mudah dikirim melalui aplikasi, bahkan data file bisa dikirim
    melalui WhatsApp. Adapun informasi pun tinggal ke WhatsApp grup, pasti tersampaikan ke semuanya,"
    ungkapnya.

    Terpisah, Sekretaris Dindik Lebak, Maman Suryaman, saat dihubungi BANPOS menjelaskan terkait masih
    adanya korwil di beberapa kecamatan di Lebak bahwa itu hanya untuk memudahkan koordinasi di
    masing-masing kecamatan.

    "Iya memang UPT Pendidikan sekarang sudah tidak ada. Sekarang pelaporan sudah lebih maju dan
    berbasis digital. Untuk keberadaan Korwil itu SK-nya bukan dari Bupati, tapi dari Kepala Dinas, dan itu tujuannya hanya untuk memudahkan koordinasi saja, karena wilayah Lebak ini terlalu luas dan
    berjauhan jaraknya," jelasnya.

    Selain itu menurut Maman, aset bekas kantor UPT banyak yang tidak dipakai, jadi bisa dimanfaatkan
    sebagai sarana koordinasi pengawas pendidikan dengan kepala sekolah di masing-masing kecamatan.

    "Soal korwil itu tidak ada serapan anggaran resmi. Itu cuma sarana untuk memudahkan koordinasi
    antara pengawas sekolah dengan para kepala sekolah di tiap kecamatan. Juga kantor bekas UPT itu kan
    bisa dimanfaatkan untuk dipakai beragam kegiatan intern pengawas, rapat koordinasi, konsultasi
    kedinasan para kepala sekolah. Jadi kalau untuk memudahkan kinerja saya rasa itu tak ada yang salah," ujar Maman. (WDO/DZH)

  • Mahasiswa Cibadak Punya Himpunan

    Mahasiswa Cibadak Punya Himpunan

    CIBADAK, BANPOS – HIMPUNAN Mahasiswa Cibadak (HIMACIDA) resmi dideklarasikan oleh sejumlah mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Cibadak. Deklarasi tersebut digelar pada Jumat (6/10) di Aula Kecamatan Cibadak dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lebak serta Forkopimcam Cibadak.

    Deklarator HIMACIDA, Muhidin, mengatakan bahwa pihaknya sepakat membentuk organisasi tersebut
    sebagai wadah pemersatu mahasiswa yang juga aktif di berbagai organisasi skala Nasional, maupun
    primordial.

    "Karena ada yang berperan aktif di organisasi besar, jadi kami berharap ilmu dan pengalaman itu bisa dikembalikan ke daerah asal kami yakni Kecamatan Cibadak," kata Muhidin kepada BANPOS.

    Muhidin yang juga aktivis HMI-MPO ini berharap, dengan terbentuk organisasi mahasiswa Cibadak ini
    diharap dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kecamatan Cibadak secara khusus, dan
    umumnya bagi Kabupaten Lebak.

    “Karena kami juga bagian dan warga Lebak, tentunya kami berharap bisa memberikan kontribusi untuk
    kemajuan Lebak juga” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, mengapresiasi keinginan mahasiswa Cibadak untuk
    membuat organisasi HIMACIDA sebagai kawah candradimuka, yang melahirkan pemikiran dan gagasan
    cerdas untuk membawa Kabupaten Lebak maju dan sejahtera.

    Menurut Ade, HIMACIDA menjadi wadah untuk mahasiswa mengekpresikan diri, belajar untuk berfikir
    kritis, dan sebagai wadah pemersatu untuk bangsa. Mahasiswa harus berperan aktif dalam kehidupan
    masyarakat, menggali potensi daerah, serta mengasah kepedulian terhadap fenomena sosial yang
    terjadi di masyarakat.

    "Mahasiswa harus bisa membangun skill enterpreneurship, kreatifitas, dan inovasi untuk mengelola
    peluang yang ada. Dengan adanya jiwa enterpreneur, saya yakin bahwa mahasiswa akan menjadi
    pahlawan bangsa dengan membuka lapangan pekerjaan," tegas Ade. (MYU/DZH)