Kategori: PENDIDIKAN

  • Berikan Pemahaman Peran dan Fungsi Pers PWI Banten Gelar Literasi Media Bagi Kepsek dan Guru

    Berikan Pemahaman Peran dan Fungsi Pers PWI Banten Gelar Literasi Media Bagi Kepsek dan Guru

    SERANG, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten bersama dengan Pemerintah Kota Serang menggelar kegiatan literasi media untuk kepala sekolah (Kepsek) dan guru, Sekolah Dasar (SD). dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di wilayah Kota Serang.

    Kegiatan yang digelar di Wisma Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Serang ini, selain dihadiri ratusan Kepsek dan Guru SD/SMP se-Kota Serang, juga di hadiri Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI) Banten, Cahyono Adi, serta sejumlah Ketua PWI Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

    Kegiatan yang berlokasi di Kawasan Pasar Rau, Kota Serang ini juga menghadirkan tiga orang narasumber, yakni H. Agus Sandadirja, Tokoh Pers Banten, sekaligus Penasehat PWI Provinsi Banten, Nasrudin, Sekretaris PWI Banten, dan Cahyono Adi R Sukoco, Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat.

    Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar Idham, selaku Ketua Panitia Kegiatan Literasi Media menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan yang mengambil tema “Pemanfaatan Media di Era Digital” ini.

    Dirinya tidak menyangka tingginya antuasiasme para pendidik terhadap kegiatan literasi ini.

    “Kami tidak menyangka peserta membludak melebihi perkiraan kami. Artinya para guru di Kota Serang ini sangat peduli akan pentingnya literasi khususnya pers,” kata Akbar.

    Untuk itu, dirinya meminta maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kata dia, dari kapasitas gedung, yang hanya mampu menampung 250 peserta, jumlah yang hadir lebih dari 300 orang.

    “Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Kami jadikan ini sebagai evaluasi kedepan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar agar para kepala sekolah dan guru memahami pengetahuan dasar jurnalistik, sehingga menjadi mitra yang baik bagi kalangan pers, terutama menjadi narasumber yang mumpuni.

    Karena itu, tambahnya, peserta mendapatkan materi tugas dan peran wartawan, organisasi profesi wartawan, regulasi pers, kode etik jurnalistik, sengketa pemberitaan, dan tips menjadi narasumber yang baik.

    “Kami tidak bermaksud mengguruii para peserta, kami hanya ingin berbagi pengetahuan dan mengedukasi para tenaga pendidik agar memahami dasar-dasar jurnalistik,” ucapnya.

    “Harapannya setelah mengikuti Literasi Media ini, mampu menjadi mitra strategis bagi kami sebagai insan pers,” katanya.

    Rian juga mengapresiasi para kepsek dan guru yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan itu. Kata dia, ditengah kesibukan mengajar dan mendidik para siswa, mereka masih menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan literasi ini.

    “Ditengah padatnya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, bapak/ibu masih mau menyempatkan diri hadir disini. Tentunya ini jadi kebanggaan kami,” pungkasnya.

    Dirinya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat memahami peran dan tugas pers sebagai mitra pemerintahan. Selain itu, lanjutnya, dengan mengikuti literasi ini, kedepannya dapat terjalin kemitraan yang baik antara pers dan elemen pendidikan.

    “Dengan kegiatan ini peserta dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai narasumber. Dengan begitu akan terjalin hubungan saling menguntungkan,” pungkasnya.

    Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Tb. Suherman, menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh jajaran PWI Provinsi Banten yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Kata dia, literasi ini adalah bentuk sinergitas Pemerintah Kota Serang dengan PWI Banten dalam memberi edukasi terkait peran dan fungsi pers dalam pembangunan di Kota Serang.

    “Kegiatan ini murni inisiatif PWI dan direstui oleh Walikota Serang. Kami (Dinas Pendidikan, red) hanya menyediakan pesertanya saja,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Suherman mengatakan, kegiatan ini sangat penting bagi Kepala Sekolah dan Guru, dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh sekolahnya. Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Suherman, sekolah tidak perlu lagi bingung dalam menghadapi wartawan yang datang.

    “Kegiatan ini sangat penting bagi sekolah. Karena itu kami akan selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan PWI yang positif seperti ini,” ucap Suherman, sekaligus membuka acara Literasi Media 2023 PWI Banten. (RED)

  • Siswa SMPN 1 Karangtanjung Diberikan Penyuluhan Hukum

    Siswa SMPN 1 Karangtanjung Diberikan Penyuluhan Hukum

    PANDEGLANG, BANPOS – Melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang diruang rapat SMPN 1 Karangtanjung, Senin (2/10).

    Kepala Kejari Pandeglang, Damha melalui Kasi Intelijen Kejari Pandeglang, Wildani Hafit mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menghindari kenakalan remaja yang masih duduk di bangku sekolah pertama serta menghindari aksi bully kepada teman sekolahnya.

    “Melalui program JMS ini, kita hadir ke SMPN 1 Karangtanjung untuk memberikan himbauan dan penyuluhan hukum kepada siswa maupun siswi disekolah. Dan kita berharap, tidak ada kekerasan serta aksi bully atau perundungan di sekolah dan juga bagaimana cara menghindari hal tersebut,” kata Wildan kepada wartawan.

    Menurutnya, dengan adanya program JMS dari Kejari Pandeglang, ia berharap dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan hukum untuk siswa dan siswi terkait berbahayanya kenakalan remaja.

    “Sejak dini kita harus kenalkan ilmu hukum bagi mereka, agar kelak bisa menjadi pelajaran yang berguna untuk masa depan,” terangnya.

    “Harapan kami kedepan itu bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, untuk bagaimana memberikan sosialisasi hukum kepada seluruh pelajar di Pandeglang,” sambungnya.

    Di tempat yang sama, Kepala SMPN 1 Karang Tanjung, Ma’mun mengatakan, pihaknya mengapresiasi program JMS yang diadakan oleh Kejari Pandeglang.

    “Jaksa Masuk Sekolah ini sangat penting bagi kami terutama bagi seluruh siswa, karena perlu adanya pembinaan kepada siswa siswi terkait hukum. Hal ini nanti kami harapkan, menjadikan peserta didik yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah sadar hukum menjadi lebih sadar hukum,” katanya.

    Menurutnya, dengan adanya program JMS tersebut akan mampu membimbing anak didiknya untuk bisa terhindar dari perilaku yang melanggar hukum seperti berkelahi, Bullying, kebut-kebutan di jalan, dan perbuatan lainnya.

    “Saya berharap, jangan sampai terjadi adanya siswa di SMPN 1 Karang Tanjung ini yang melakukan bully kepada temannya, melakukan tawuran, memakai narkoba, maupun melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Dukung Pelaku UMKM, Uniba Gelar Bazar Hasil KKM

    Dukung Pelaku UMKM, Uniba Gelar Bazar Hasil KKM

    SERANG, BANPOS – Guna mendukung para pelaku UMKM dan mendorong mahasiswa memiliki jiwa
    wirausaha, Universitas Bina Bangsa (Uniba) menggelar Bazar UMKM dan Expo Hasil KKM Uniba
    Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kampus Uniba. Kegiatan Bazar UMKM ini berlangsung dua hari dari
    Sabtu (30/9) hingga Minggu (1/10).

    Kepala Bidang PKM Dosen LPPM Uniba, Suhandi mengatakan bahwa kegiatan Bazar UMKM yang
    diselenggarakan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

    “Jadi tahun ini beda lokakaryanya, kalau yang biasa kan di aula, sekarang kan ada bazzar dimana
    setiap desa tadi dari 75 kelompok se-Kabupaten Serang, Kota Serang dan Cilegon memamerkan hasil
    produknya masing-masing,” ujar Suhandi, Sabtu (30/9).

    “Selain itu, kegiatan ini didukung oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
    (DinkopUKMperindag) Kota Serang dan seluruh dosen Uniba,” tambahnya.

    Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada mahasiswa
    untuk menjadi seorang wirausaha bermitra dengan pelaku UMKM yang ada di desa desa tersebut.

    “Saya harap setelah lulus mereka tidak hanya mengandalkan ijazah, tapi bisa mempunyai jiwa
    wirausaha tadi dalam rangka mengurangi pengangguran yang tiap tahun mengalami kenaikan di
    Provinsi Banten,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Rektor Uniba, Furtasan Ali Yusuf mengatakan program ini sudah berjalan
    sebelumnya namun tahun ini berbeda. Dirinya menyampaikan, Uniba mensuport penuh para pelaku
    UMKM yang ada di Provinsi Banten.

    “Kami menyadari bahwa kekuatan di masyarakat ketika pandemi, UMKM tetap eksis. Makanya kita
    melakukan pendampingan UMKM,” ujarnya.

    “Makanya kita kuatkan kembali dan ini menjadi agenda rutin daripada Uniba. Pertama adalah
    produknya dari mahasiswa yang telah melaksanakan KKM,” sambungnya.

    Ia berharap, ke depan kegiatan serupa bisa ada perbaikan dan peningkatan produk UMKM yang
    lebih beragam. "Harapannya tahun depan kita ada peningkatan ada inovasi-inovasi baru sehingga
    lebih beragam produk UMKM ini. Harapan saya produk-produk yang kita pasarkan sekarang ini
    sudah layak dijual di luar,” ucapnya.

    Salah satu perwakilan mahasiswa dari Kelompok KKM 24 Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Lisa
    Ananda Fahreza mengatakan kelompoknya menyediakan berbagai produk unggulan UMKM yang
    berasal dari Kecamatan Pontang.

    “Kita dari Kelompok 24 mendukung penuh para pelaku UMKM khususnya di Desa Kelapian. Kami
    berharap produk UMKM yang kami bantu bisa naik kelas dan penjualannya lebih meningkat,”
    tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Dukung Pelaku UMKM, Uniba Gelar Bazar Hasil KKM

    Dukung Pelaku UMKM, Uniba Gelar Bazar Hasil KKM

    SERANG, BANPOS – Guna mendukung para pelaku UMKM dan mendorong mahasiswa memiliki jiwa wirausaha, Universitas Bina Bangsa (Uniba) menggelar Bazar UMKM dan Expo Hasil KKM Uniba Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kampus Uniba. Kegiatan Bazar UMKM ini berlangsung dua hari dari Sabtu (30/9) hingga Minggu (1/10).

    Kepala Bidang PKM Dosen LPPM Uniba, Suhandi mengatakan kegiatan Bazar UMKm tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

    “Jadi tahun ini beda lokakaryanya, kalau yang biasa kan di aula, sekarang kan ada bazzar dimana setiap desa tadi dari 75 kelompok se Kabupaten Serang, Kota Serang dan Cilegon memamerkan hasil produknya masing-masing,” ujar Suhandi, Sabtu (30/9).

    Selain itu, kata dia kegiatan ini didukung oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMperindag) Kota Serang dan seluruh dosen Uniba.

    Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha bermitra dengan pelaku UMKM yang ada di desa desa tersebut.

    “Berharap setelah lulus mereka tidak hanya mengandalkan ijazah tapi bisa mempunyai jiwa wirausaha tadi dalam rangka mengurangi pengangguran yang tiap tahun mengalami kenaikan di Provinsi Banten,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Rektor Uniba Furtasan Ali Yusuf mengatakan program ini sudah berjalan sebelumnya namun tahun ini berbeda. Kata dia, Uniba mensuport penuh para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten.

    “Kami menyadari bahwa kekuatan di masyarakat ketika pandemi UMKM tetap eksis makanya kita melakukan pendampingan UMKM,” ujarnya.

    “Makanya kita kuatkan kembali dan ini menjadi agenda rutin daripada Uniba. Pertama adalah produknya dari mahasiswa yang telah melaksanakan KKM,” sambungnya.

    Rektor berharap kedepan ada perbaikan dan peningkatan produk UMKM yang lebih beragam.

    “Harapannya tahun depan kita ada peningkatan ada inovasi-inovasi baru sehingga lebih beragam produk UMKM ini. Harapan saya produk-produk yang kita pasarkan sekarang ini sudah layak dijual di luar,” tandasnya.

    Salah satu perwakilan mahasiswa dari Kelompok KKM 24 Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Lisa Ananda Fahreza mengatakan kelompoknya menyediakan berbagai produk unggulan UMKM yang berasal dari Kecamatan Pontang.

    “Kita dari Kelompok 24 mendukung penuh para pelaku UMKM khususnya di Desa Kelapian. Kami berharap produk UMKM yang kami bantu bisa naik kelas dan penjualannya lebih meningkat,” tutupnya. (LUK)

  • Bincang Budaya Kampung Kalipasir, Kenalkan Kembali Sejarah dan Budaya di Kota Tangerang

    Bincang Budaya Kampung Kalipasir, Kenalkan Kembali Sejarah dan Budaya di Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Guna memperkenalkan kembali sejarah kebudayaan di Kampung Kalipasir, DKM Masjid Jami Kalipasir menggelar seminar bincang budaya Kalipasir Tempo Doeloe, di Masjid Jami Kalipasir, Rabu (27/9).

    Kegiatan yang juga difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII Banten dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini juga menghadirkan pameran foto-foto arsip Kampung Kalipasir dan Tangerang sejak jaman VOC.

    “Kami ingin menggairahkan kembali semangat remaja atau generasi saat ini untuk mengenal sejarah dan kebudayaan yang terjadi di Kalipasir Tangerang. Tentunya tidak hanya lewat bercerita saja, namun juga dengan menghadirkan narasumber dari berbagai ahli, serta pameran foto yang menjadi bukti sejarah Kampung Kalipasir yang menjadikan situs bersejarah Tangerang,” ujar Raufi Syarofi, Ketua Panitia Pelaksana.

    Ia juga mengungkapkan foto-foto pada pameran kali ini selain dari arsip Kota Tangerang, namun juga merupakan milik warga asli Kampung Kalipasir yang masih disimpan. Ia mengatakan, kegiatan bertajuk Festival Sejarah Budaya Kampung Kalipasir ini juga diisi dengan arakan perahu.

    “Arakan perahu ini merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan, menurut dokumentasi yang didapat ini sudah dilakukan sejak tahun 1930. Tentunya dilakukan pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada masa Kesultanan Banten, yang dilakukan di Kalipasir ini,” ungkapnya.

    Diketahui, narasumber yang dihadirkan ialah Andhi Seto Prasetyo yang merupakan Akademisi Universitas Mercu Buana, Feby Hendola Kaluara yang merupakan Akademisi Universitas Pembangunan Jaya.

    Lalu ada Ahli Cagar Budaya, Mushab Abdu Asy Syahid. Ia menuturkan, para narasumber itu telah melakukan penelitian terkait Kampung Kalipasir. Bincang Budaya ini juga dihadiri berbagai lapisan masyarakat, dari remaja, hingga kesepuhan balai adat dari Kota Tangerang juga turut hadir dalam kegiatan ini.

    “Saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Kampung Kalipasir ini menjadi salah satu sejarah di Kota Tangerang. Apalagi setelah melihat foto-foto arsip yang ada, serta diskusi dengan narasumber tadi semakin menggugah saya untuk lebih belajar mengenal tentang sejarah Kampung Kalipasir ini,” tutur Reni Kusumawati, Mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, yang hadir pada bincang budaya tersebut. (DZH)

  • Lapas Rangkasbitung Batasi Asap Rokok

    Lapas Rangkasbitung Batasi Asap Rokok

    RANKASBITUNG, BANPOS – LAPAS Kelas III Rangkasbitung kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan kegiatan Asesmen Kawasan Terbatas Asap Rokok, yang bertempat di AULA dr. Saharjo Lapas Kelas III Rangkasbitung.

    Diketahui, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan dari Ditjen PAS yang memilih Lapas Rangkasbitung sebagai Pilot Project Kawasan Terbatas Asap Rokok.

    Kepala Lapas Rangkasbitung, Suriyanta L Situmorang, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan asesmen ini sangat berguna untuk mengklasifikasikan para perokok, mulai dari perokok aktif hingga yang pasif agar pengklasifikasian ini meminimalisir bahaya rokok.

    Lanjutnya, Asesmen Kawasan Terbatas Asap Rokok di Lapas Kelas III Rangkasbitung direncanakan akan membuat 1 blok hunian atau enam kamar Kawasan Terbatas Asap Rokok.

    “Asesmen ini bertujuan untuk mendata dan mengklasifikasikan para WBP agar dapat mengetahui WBP yang merupakan perokok aktif, pasif, perokok kemungkinan berhenti dan tidak dapat berhenti, agar nanti dipisahkan kamar huniannya agar bahaya rokok dapat diminimalisir melalui pembentukan Kawasan Terbatas Asap Rokok,” tandas Suriyanta. (MYU/DZH)

  • Unilam Bentuk Satgas Kekerasan Seksual

    Unilam Bentuk Satgas Kekerasan Seksual

    LEBAK, BANPOS – Universitas Latansa Mashiro (Unilam) Rangkasbitung berkomitmen untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, di lingkungan kampus. Hal itu dilakukan dengan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan penanganan kekerasan seksual (P2KS).

    Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Unilam Rangkasbitung, Mochamad Husen, mengatakan bahwa pembentukan Satgas P2KS itu merupakan upaya, untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus.

    “Kami berharap dengan terbentuknya Satgas P2KS itu dapat mengantisipasi pelecehan seksual di lingkungan kampus,” ujarnya, Rabu (28/9).

    Meski sejauh ini belum ada temuan maupun pelaporan adanya korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami mahasiswa, namun ia mengatakan bahwa pembentukan Satgas P2KS tetap perlu untuk dilakukan.

    Menurutnya, Satgas itu nantinya akan memberikan penyuluhan dan edukasi di lingkungan kampus, untuk mencegah dan mengantisipasi pelecehan maupun kekerasan seksual.

    Selain itu juga, ia menuturkan bahwa satgas tersebut akan menangani dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual, jika terjadi terhadap para mahasiswa, baik wanita maupun laki-laki.

    Namun, ujar Husen, jika ada kasus kekerasan seksual itu tidak bisa ditangani dan diselesaikan oleh satgas, maka kasus itu akan diproses ke penegak hukum kepolisian setempat.

    “Kami selalu mengingatkan mahasiswa jangan sampai terjadi pelecehan maupun kekerasan seksual,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini, regulasi kampus Unilam Rangkasbitung membatasi para mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan akademis dan ekstrakurikuler sampai pukul 21.00 WIB.

    Selain itu juga, mahasiswa dan dosen setiap pekan sekali melakukan doa asmaul husna dan membaca sholawat, guna mengingatkan agar terhindar dari perbuatan yang tercela, termasuk kekerasan seksual.

    “Pihak kampus juga akan bertindak tegas bagi mahasiswa yang terlibat pelecehan dan kekerasan seksual akan dikeluarkan,” ungkapnya.

    Diketahui, Unilam Rangkasbitung memiliki 2.000 orang mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa itu selain berasal dari wilayah Provinsi Banten juga ada dari Lampung dan Aceh.

    “Kami meyakini dengan terbentuknya Satgas P2KS itu diharapkan ke depan tidak ada mahasiswa korban kekerasan seksual,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Kampus Tempat Ideal Adu Gagasan

    Kampus Tempat Ideal Adu Gagasan

    SURABAYA, BANPOS – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan kampus memang tempat yang ideal untuk mengadakan ajang adu gagasan dan debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

    “Kampus memiliki sumber daya manusia yang kritis dan kompeten dalam berbagai bidang,” kata Suko di Surabaya, Selasa.

    Menurut Suko, kampus lebih rinci dalam mengadakan kajian strategis. Kampus memiliki metodologi yang rinci dalam menakar setiap gagasan yang dibawakan ke publik. Kampus memiliki metodologi yang komprehensif untuk mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut.

    Selain itu, Suko menganggap kampus efektif dalam mengarahkan kampanye politik kepada pemilih pemula, terutama mahasiswa.

    “Calon presiden dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menyampaikan gagasan. Eksistensi mereka dalam menyampaikan gagasan lebih teridentifikasi dengan kritis dan mendalam,” ujar Suko.

    Sistem dialog antarcapres yang kampus adakan bukan merupakan gagasan baru. Suko menjelaskan bahwa sistem tersebut sudah lama digunakan di Amerika Serikat. Sebuah kemajuan bagi Indonesia untuk mulai melibatkan partisipasi politik generasi muda.

    Selain itu, agenda kampanye politik di dalam kampus juga merupakan hal yang berlawanan dengan hukum. Selain itu, kampus relevan ketika dijadikan sebagai wadah diskusi yang inklusif.

    “Mulai adanya kampanye politik yang masuk kampus tentunya perlu bekal informasi yang cukup untuk mengkaji dinamika politik menuju 2024,” ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unair.

    Suko juga menambahkan catatan bahwa tidak semua kampus memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengadakan kegiatan tersebut. Diperlukan kampus dengan nilai integritas dan memiliki kajian yang relevan.

    Penting untuk diperhatikan bahwa kampus tersebut juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nantinya hal tersebut juga akan menjadi tolok ukur keberimbangan agar tidak memihak ke salah satu pihak.

    “Kesempatan para calon presiden berdialog tentunya menjadi pertemuan strategis untuk bisa menilai visi dan misi yang dibawakan. Hal ini menjadi informasi penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan saat pemilu,” ujarnya.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/ANT)

  • Perundungan Akar dari Tawuran

    Perundungan Akar dari Tawuran

    LEBAK, BANPOS – Tindak perundungan atau bullying yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak usia pelajar, menjadi indikasi utama awal mula terjadinya tindak kenakalan remaja berupa tawuran antar pelajar. Terlebih, sejumlah tindakan yang masuk ke dalam kategori perundungan, masih diwajarkan oleh sebagian masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Unit PPA Polres Lebak, Anggi Tiara Puspita, saat memberikan
    sosialisasi kepada siswa SMK Mizkiyatur Azkia, Rangkasbitung pada Senin (25/9).

    "Tawuran sendiri dimulai dari bullying, baik itu antara senior dengan junior di sekolah masing-masing,

    hingga antar sekolah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan tersebut," kata Anggi.

    Ia menjelaskan, bullying dan pengaruh gengsi menjadi faktor utama pada terjadinya tawuran antar
    pelajar. Selain itu, rivalitas antar sekolah yang terbentuk dan krisis identitas dari setiap siswa,
    mengakibatkan mudahnya pelajar terjerumus dalam lingkungan tersebut.

    "Tawuran sendiri bisa dikenakan pidana dengan acamana pidana lima sampai 12 tahun," tandasnya.

    Sementara itu, JFT Bidang PA DP3AP2KB, Nina Septiana, mengatakan bahwa bullying yang terjadi di usia
    pelajar dikarenakan minimnya pemahaman bahwa bullying adalah salah satu akar kekerasan, yang dapat
    menumbuhkan kekerasan lainnya.

    "Sayangnya bullying ini masih diwajarkan oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan turun-
    temurun. Dan lebih parahnya, kadang baik pelaku maupun korban tidak sadar bahwa sedang melakukan
    dan mendapatkan bully," kata Nina kepada BANPOS.

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa berupaya mensosialisasikan jenis-jenis kekerasan mulai dari Fisik,
    Seksual hingga kekerasan verbal disetiap elemen masyarakat.

    Bagi pelajar, lanjut Nina, pihaknya rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke tiap-tiap sekolah.
    Salain itu, dari banyaknya sekolah di Kabupaten Lebak, hampir 50 persen sekolah telah menyatakan diri
    sebagai sekolah ramah anak.

    "Tentunya ini harus menjadi ikhtiar kita bersama dalam membenahi permasalahan bullying terutama
    terhadap anak," tandasnya. (MYU/DZH)

  • GMNI Soroti Kondisi Lahan Pertanian Yang Semakin Terkikis

    GMNI Soroti Kondisi Lahan Pertanian Yang Semakin Terkikis

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2023. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Ketua PC GMNI Cilegon Ikhwan Muslim mengatakan, Pemkot Cilegon diminta untuk menggelorakan semangat agraria sesuai dengan Undang-undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

    “GMNI mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon agar kembali menggelorakan semangat agraria,” kata Ikhwan kepada awak media di sela-sela aksi, Senin (25/9).

    Ikhwan mengatakan, Pemkot Cilegon juga diminta mempertahankan tanah petani secara berkelanjutan.

    “Di kota industri ini kami minta ada perhatian kepada petani, Yang sudah terlanjur adanya investasi, yang tersisa ini dimaksimalkan untuk membantu ketahanan pangan di Kota Cilegon,” ujarnya.

    Ia meminta kepada Pemkot Cilegon tetap memperhatikan petani, meski utamanya merupakan kota industri. Pemkot Cilegon diminta melindungi lahan pertanian yang tersisa agar tidak tergerus industrialisasi dan bisa membantu membeli produk pertanian lokal.

    “Program inti Walikota, seperti KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) itu tidak ada kaitannya dengan petani, kami mengingatkan nih, agar petani diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Opung mengatakan Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September yang dimana bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial.

    Pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno memiliki perhatian penuh terhadap urusan agraria di Indonesia. Pertama kali Kepanitiaan Agraria ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 16 tahun 1948, dikenal dengan Panitia Agraria Yogya. Selanjutnya muncul Panitia Agraria Jakarta 1951,dan terakhir kepanitiaan yang langsung di bawah Kementerian Agraria tahun 1956.

    “Permasalahan agraria menjadi persoalan serius yang memiliki perdebatan panjang, sehingga draft UUPA yang digagas sedari tahun 1948, baru selesai dan diajukan ke parlemen pada 1958,” ujarnya.

    Selain itu kata dia, data terbaru menurut sekretaris dinas pada Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon tahun 2021 tersisa seluas 1.500 Hektare yang bertolak belakang terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada pasal 11 ayat (2) huruf (f) yang berkewajiban luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kota Cilegon paling kurang seluas 1.736 hektare.

    “Ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah untuk menjaga serta mengikuti semangat reforma agraria yang sudah seharusnya dilaksanakan dalam upaya perbaikan lebih baik lagi dalam urusan reforma agraria ini,” terangnya.

    “Adapun tuntutan kami berdasarkan analisis masalah terhadap reforma agraria di Cilegon yaitu Pemerintah wajib melaksanakan mandat UUPA No.5 Th 1960 sebagai salah satu langkah menuju Cilegon lebih baik lagi,” tegasnya.

    Ia juga meminta agar sektor pertanian diperkuat dengan memperhatikan, menjaga dan memelihara petani dan lahan yang masih ada. Kemudian mengefektifkan dan efisienkan proses surplus distribusi dan produksi dalam proses reforma agraria di Kota Cilegon. “Mendesak Pemkot Cilegon mentaati Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B),” paparnya.

    Terpisah, Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan dalam aksi tersebut. “Ada sekitar 72 personil yang diterjunkan. Aksi berjalan damai dan lancar,” katanya.(LUK/PBN)