BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Mahasiswa Ricuh Tuntut Transparansi DPRD Tangerang

    Mahasiswa Ricuh Tuntut Transparansi DPRD Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa untuk meminta transparansi usulan Pejabat Bupati Tangerang, berakhir ricuh di depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (31/8).

    Kericuhan berawal ketika puluhan mahasiswa itu ingin masuk ke ruang rapat bersama anggota DPRD Kabupaten Tangerang, namun tidak diizinkan oleh aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas.

    Sebagian mahasiswa pun berupaya mendekati gerbang dan berusaha menggoyangkannya, akan tetapi terhalang pembatas pagar besi yang dijaga sejumlah aparat dari Kepolisian dan Satpol PP.

    Atas aksi itu, petugas keamanan yang berada di lokasi sempat mengimbau para demonstran agar tidak merusak fasilitas umum.

    Kemudian, massa mahasiswa itu langsung melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk kekesalannya.

    “Kami meminta agar Ketua DPRD bisa menemui kita. Kalau tidak, kami yang akan masuk ke ruangan,” ucap Azis salah satu koordinator aksi mahasiswa dalam orasinya.

    Tak lama berselang, terjadi insiden saling dorong dan tarik menarik yang dilakukan mahasiswa terhadap aparat. Bentrokan pun tak dapat terhindarkan, aparat Satpol PP serta Kepolisian dari Polresta Tangerang langsung menahan aksi demonstran untuk menjaga situasi agar tidak semakin kacau.

    Selain itu, aparat juga sempat menyemprotkan Apar atau pemadam api terhadap massa demonstran tersebut. Namun dari puluhan mahasiswa itu tetap bertahan.

    Diketahui, aksi mahasiswa itu menyoroti terkait adanya dua surat usulan nama Pj Bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mereka meminta DPRD Kabupaten Tangerang transparan terhadap usulan-usulan nama-nama Pj Bupati Tangerang.

    “Dengan ini, Kami yang tergabung dalam mahasiswa Kabupaten Tangerang menyatakan sikap, agar Ketua DPRD untuk dapat menjelaskan secara transparan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya mengaku menghormati aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa.

    Meski demikian, Ia menyatakan bahwa usulan nama Pj Bupati yang mendapat protes dari mahasiswa telah melewati prosedur yang berlaku.

    “Terkait Pj kita hanya mengusulkan, nama 3 orang, dari Provinsi 3, dari Kementerian 3, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2023,” kata dia.(PBN/ANT)

  • Belajar Sejarah Bareng Wara Wiri Mengajar

    Belajar Sejarah Bareng Wara Wiri Mengajar

    TANGERANG, BANPOS – KOTA Tangerang menjadi salah satu kota yang memiliki banyak situs sejarah dan beraneka ragam budaya. Hal tersebut menjadi suatu keunikan dan perlu dipelajari oleh banyak orang,

    khususnya masyarakat Kota Tangerang. Untuk menjelajahi dan mengenal situs-situs sejarah Kota Tangerang, ada satu komunitas yang dapat membantu yaitu Wara Wiri Mengajar.

    Ketua Wara Wiri Mengajar, Panji Bahri Majid mengatakan awalnya Wara Wiri Mengajar merupakan
    komunitas baca. Saat itu, ia memiliki banyak koleksi buku dan ingin orang lain juga memiliki kesempatan

    untuk membaca buku. Akhirnya, pada tahun 2017 berdirilah Wara Wiri Mengajar.
    "Setelah membuka membaca gratis di Taman Eco Park, akhirnya lambat laun kami juga membuka wisata

    sejarah di beberapa ikon yang ada di Kota Tangerang. Nanti kami akan berikan guide yang berasal dari

    anggota kami juga," ungkapnya, Rabu (30/8)
    Ia melanjutkan, wisata bersejarah yang dilakukan biasanya mengunjungi beberapa tempat di Kota
    Tangerang. Di antaranya Masjid Kali Pasir, Galeri Islam Masjid Al-A'zhom, Vihara Boen Tek Bio, Taman

    Makam Pahlawan Taruna, dan sebagainya.
    "Kami juga menggunakan Bus Jawara yang sudah disediakan Pemkot Tangerang. Dari rute yang dipilih

    juga melewati beberapa situs yang memang kami kunjungi. Ini juga sebagai upaya kami agar anak-anak

    muda Kota Tangerang lebih mengenal sejarah dan juga tempat-tempat wisata yang ada di Kota
    Tangerang," katanya.

    Jika ingin mengikuti tur wisata dengan Wara Wiri Mengajar, dapat melihat jadwal yang sudah ditentukan

    di Instagram @warawiri.mengajar. Selain itu, masyarakat juga dapat mendonasikan buku-buku atau ikut membaca bersama di Wara Wiri Mengajar. (DZH)

  • SMAN 1 Banjarsari Gelar Milangkala Wisesa ke-37

    SMAN 1 Banjarsari Gelar Milangkala Wisesa ke-37

    LEBAK, BANPOS – SMAN 1 Banjarsari merayakan hari jadinya yang ke-37 yang diisi beragam kegiatan, di antaranya seminar pendidikan, pentas kreasi seni siswa dan pertunjukan karnaval budaya dari para siswa, serta diakhiri pemotongan tumpeng Milangkala Wisesa pada Selasa (29/8).

    Kepala Sekolah SMAN 1 Banjarsari, Dudi Wahyudi, mengatakan bahwa kehadiran sekolah itu sudah banyak asam garam kehidupan, dimana para siswa yang pernah sekolah atau jebolan dari sana sudah banyak berkiprah di berbagai tempat.

    “Alhamdulillah saat ini di usianya yang ke-37, SMAN 1 Banjarsari ini sudah menunjukan kepada masyarakat akan pentingnya kehadiran pendidikan, terutama di Kecamatan Banjarsari khususnya dan umumnya di Provinsi Banten,” kata Dudi.

    Menurut Kepsek, kiprah SMAN 1 Banjarsari yang berdiri tahun 1986 itu merupakan usia yang sudah mapan, begitupun dalam menjalankan keberlangsungan pendidikan, bukan hanya antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, namun pihak sekolah juga sudah melakukan berbagai pembenahan baik itu sarana maupun prasarana termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan.

    “Rangkaian kegiatan dalam hari jadinya ini disebut perayaan Milangkala Wisesa, ini dimulai pada 25 Agustus 2023 menampilkan berbagai kegiatan Bazar produk jajanan siswa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial yaitu Donor Darah sekolah (DOS) yang diikuti para siswa dan orang tua” ungkap Dudi.

    Dudi pun menerangkan, bahwa SMAN 1 Banjarsari berakreditasi B, dan saat ini memilki 824 siswa. Terangnya, hal itu menunjukan bahwa bukanlah sekolah kecil, tetapi merupakan sekolah besar yang mesti memliki berbagai keunggulan dan prestasi yang harus terus dilahirkan baik bidang akademik maupun non akademik

    “Kami harap SMA negeri 1 Banjarsari menjadi semakin berkembang dan maju serta bisa memberikan potensi-potensi peserta didik yang mempunyai daya saing yang tinggi,” katanya.

    Salah seorang alumni angkatan pertama di SMAN tersebut, Lilis, kepada BANPOS menyebut bahwa dulu sebelum ada SMAN 1, warga Banjarsari jarang yang melanjutkan ke SLTA, lantaran sekolah lanjutan sangat jauh dan butuh biaya besar.

    “Dulu hampir saja saya juga tak lanjut ke SMA, masalahnya jauh tak terjangkau. Kalau mau sekolah ya harus ke Malingping atau ke Pandeglang, itupun bagi yang punya duit saja. Nah pas Tahun 1986 itu dimulai ada sekolah filial dari Rangkas. Waktu itu ada dua kelas, siswanya juga campur dari berbagai kecamatan dan bahkan dari Pandeglang, gedungnya juga masih numpang di SMP 1 di dekatnya itu.” ungkapnya. (WDO/DZH)

  • Program Strategis Daerah Tidak Tempuh Studi Kelayakan

    Program Strategis Daerah Tidak Tempuh Studi Kelayakan

    SERANG, BANPOS – Program Strategis Daerah (PSD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui program-program OPD yang ada diklaim tidak memerlukan studi kelayakan, sehingga penentuannya hanya melalui peraturan gubernur saja.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten Rahmat Rogianto membenarkan, jika sejumlah proyek di dinasnya telah ditetapkan sebagai Program Strategis Daerah (PSD).

    Dan dalam proses penetapannya itu pun, ia juga mengaku, tidak dilakukan proses Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan terhadap sejumlah program tersebut.

    Karena menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan, lantaran tidak berkaitan dengan penentuan lokasi dan juga penentuan kriteria.

    “Emang harus ada FS kalau PSD? Tidak harus FS itukan program. Kalau FS itu menentukan suatu lokasi, menentukan suatu kriteria itu baru FS, kalau ini kan nggak,” katanya saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Senin (28/8).

    Terlebih lagi menurutnya, penentuan PSD itu juga didasari atas pertimbangan kebutuhan masyarakat. Karena di dalam program strategis daerah terdapat sejumlah program penuntasan masalah seperti, penanganan stunting, kemiskinan, dan juga tenaga kerja.

    “Perlu menjadi strategis daerah karenakan di situ ada penanganan kemiskinan masuk, ada bantu penurunan stunting, terus padat karya juga,” imbuhnya.

    Tidak ditempuhnya proses studi kelayakan terhadap sejumlah program yang ditetapkan sebagai PSD bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan proyek strategis nasional (PSN).
    Aturan tersebut menjadi turunan dasar hukum PSD bahwa penentuan program menjadi proyek strategis harus memenuhi kajian pra studi kelayakan.

    Kemudian nilai investasinya harus di atas Rp100 miliar, jika nilai investasi tak mencapai demikian, proyek tersebut berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sama halnya dengan DPRKP, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Murtopo juga menjelaskan, setidaknya ada dua program di dinasnya yang ditetapkan menjadi program strategis daerah.

    Dua program tersebut di antaranya adalah pembangunan halte bus dan juga pembangunan palang pintu kereta api. Dalam penetapannya, Tri menjelaskan, kedua program tersebut tidak ditempuh proses studi kelayakan terlebih dahulu.
    Kendati tidak dilakukan studi kelayakan, ia menilai jika kedua program tersebut memang strategis.

    “Kegiatan itu kan strategis soal keselamatan palang pintu itu tiga titik pagunya sekitar Rp1,4 miliar,” katanya.
    Tidak hanya Dishub dan DPRKP yang programnya masuk dalam PSD, melainkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).(MG-01/PBN)

  • Aliansi Mahasiswa dan Elemen Warga Cigemblong Tuntut Perbaikan Infrastruktur

    Aliansi Mahasiswa dan Elemen Warga Cigemblong Tuntut Perbaikan Infrastruktur

    CIGEMBLONG, BANPOS – Terkait jalur jalan penghubung dua Kecamatan, Cigemblong – Cijaku yang mengalami rusak parah, aliansi mahasiswa bersama pemuda dan perwakilan masyarakat Kecamatan Cigemblong melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Cigemblong (28/08). Mereka menuntut pihak pemerintah kecamatan agar menyampaikan kepada Pemkab Lebak tentang kondisi tersebut.

    Koordinator aksi, Wahyudin mengatakan bahwa gelaran aksi itu hasil dari kajian terkait isu permasalahan yang ada di kecamatan Cigemblong. Pihaknya mengemukakan beberapa persoalan yang menjadi tuntutan aksi yakni persoalan jalan di kawasan Lebak selatan (Baksel) tersebut.

    “Kami menuntut kepada pemerintah daerah melalui Camat Cigemblong agar disampaikan ke pemerintah daerah tentang persoalan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan Cijaku-Cigemblong serta Jalan menuju Desa Cikaret yang dari arah kantor kecamatan. Kondisi ini jelas menghambat semua sektor kehidupan masyarakat Cigemblong baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujarnya.

    Selain itu Wahyudin menyebut, tidak berkembangnya kegiatan perayaan hari besar nasional (PHBN) di kecamatan Cigemblong adalah sajah satu bentuk ketertinggalan kawasan. Termasuk banyaknya perusahaan yang harus dipertanyakan ijinnya.

    “Momen sejarah seperti kegiatan PHBN kurang menggeliat. Selain itu banyaknya perusahaan di Kecamatan Cigemblong yang patut di pertanyakan status serta dampak positifnya bagi masyarakat maupun pemerintah termasuk dalam hal minimnya sarana transportasi ke Cigemblong menyebabkan daerah itu selalu tertinggal,” ungkapnya.

    Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Cigemblong, Sardi, membenarksn dan mengaku akan berusaha untuk menyampaikan hasil masukan para pengunjuk rasa itu ke Pemkab.

    “Saya mengapresiasi dan menerima apa yang dilakukan oleh temen-temen mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, namun Saya selaku camat tidak bisa berjanji untuk mewujudkan semua tuntutan itu dikarenakan kecamatan posisinya bukan pemegang anggaran. Namun demikian Saya akan berusaha untuk menyampaikan hasil masukan unjuk rasa ini ke pemerintah daerah supaya apa yang menjadi keinginan dari masa aksi ini bisa cepat terealisasi,” jelas Sardi.

    Selain itu, Camat pun berharap sekaligus mengajak kepada seluruh masa aksi dan masyarakat Cigemblong untuk ikut serta dalam mengawasi pembangunan yang sedang berjalan di Kecamatan Cigemblong.

    “Mari kita sama-sama kawal dan awasi bersama pembangunan yang sedang dan akan berjalan, karena Cigemblong bukan milik camat, tetapi milik masyarakat Cigemblong. Namun perlu diingat juga, selain kita mengkritik yang belum terlaksana, kita juga harus mengapresiasi kegiatan pembangunan yang sudah berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” terang Sardi.

    Diketahui, jalur lintas Cigemblong-Cijaku tersebut panjangnya lebih dari 12 Kilometer. Tahun kemarin jalan ini sempat diperbaiki namun rusak kembali. Pada pantauan BANPOS kondisinya saat ini rusak memprihatinkan karena kurang pemeliharaan. Jalur Ke Cigemblong ini juga terusan penghubung lintas pedalaman ke kawasan Panggarangan, Cibeber, Cirinten termasuk akses terdekat ke Baduy dari wilayah Baksel. (WDO)

  • Pilar Apresiasi IHC Baznas

    Pilar Apresiasi IHC Baznas

    TANGERANG, BANPOS – ISLAMIC Holiday Camp (IHC) yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangsel menjadi kegiatan yang dapat melatih disiplin anak hingga mengajarkan menjadi pemimpin di masa depan.

    Pesan itu disampaikan oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, saat menghadiri kegiatan Islamic Holiday Camp yang berlokasi di Kodiklat TNI, Kecamatan Serpong, pada Minggu (27/8).

    “Islamic Holiday Camp ini sebagai memberi motivasi pelatihan disiplin pada adik-adik semua, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, ini penting sekali. Program ini sangat luar biasa dari Baznas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS.

    Tak hanya itu, Ia menuturkan bahwa menjadi pemimpin untuk masa depan itu harus diajarkan dan diciptakan dari usia dini. Karenanya, sebuah bangsa ini dibangun oleh pemimpin yang memiliki dasar-dasar nilai moral.

    “Pemimpin masa depan itu harus diciptakan di usia seumur kalian, semua pemimpin itu punya proses. Kalian harus punya nilai moral, kejujuran, integritas, disiplin dan nilai agama yang kuat. Karena bangsa ini dibangun oleh dasar-dasar nilai moral,” ucapnya.

    Maka dari itu, melalui kegiatan ini, Pilar berharap bahwa anak-anak di Tangsel akan menjadi pemimpin yang baik untuk masa depan.

    “Kalian juga perlu ikut organisasi, ini melatih mental kalian. Saya berharap adik-adik semua menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki empati dan nilai moral. Masyarakat kita banyak butuh bantuan, jadi saya harap kalian nanti akan meneruskan yang menjadi pemimpin,” tandasnya. (DZH)

  • Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    JAKARTA, BANPOS – Ribuan anggota Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) atau guru madrasah swasta dari sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/08/2023). Dalam aksinya, para guru ini menuntut pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap guru swasta.

    Ketua Koordinator Aksi Damai Kabupaten Pandeglang, Fahru Rijal mengatakan, guru madrasah swasta di Pandeglang yang ikut aksi damai saat ini sejumlah 180 orang atau sebanyak 3 bus. Bukan hanya Pandeglang, kabupaten dan kota lainnya di Banten juga mengikuti aksi damai ini.

    “Yang ikut hampir seluruh kecamatan melalui perwakilan madrasah-madrasah yang menyebar di seluruh kabupaten Pandeglang. Kabupaten kota lain juga hadir termasuk dari Lebak juga ada 3 bus, Serang masing-masing 2 bus, Cilegon 1 bus dan Tangerang masing-masing 2 bus,” kata Fahru kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, para guru yang menggunakan pakaian batik hijau ini membentangkan spanduk berisi beberapa tuntutan diantaranya hak pengangkatan secara langsung untuk guru honor yang sudah mempunyai SK Inpassing atau sudah memiliki kesesuaian golongan menurut masa kerja.

    Selain itu, kata dia, para guru yang bertugas di madrasah swasta menuntut hak yang sama untuk bisa ikut tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kata dia, jangan hanya guru honor yang ada di madrasah negeri saja yang bisa mengikuti tes.

    “Namun di tahun kemarin, di tahun ini guru-guru swasta karena tidak mempunyai rekomendasi setingkat eselon dua yaitu pejabat dari Kanwil Kementerian Agama, sehingga terbentur dengan persyaratan itu dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK,” terangnya.

    Fahru menambahkan, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 43 tahun 2014.

    Pihaknya mengaku, aksi ini mendapat respon dari pemerintah. Massa diterima melakukan audiensi di MPR, DPR sampai Kementerian Agama.

    “Diterima oleh perwakilan dari pimpinan MPR, kemudian kita diterima oleh komisi VIII dan perwakilan komisi II DPR RI. Jam 3 sore kita bertemu dengan Dirjen GTK Kementerian Agama. Karena ini perjalanan panjang, sebelumnya kami audiens beberapa kali dan jika ini masih tidak terealisasi maka akan melaksanakan aksi. Hari ini kami sampaikan tuntutan itu,” ungkapnya.

    Menurutnya, madrasah memberikan pendidikan kepada masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan tidak akan merata kalau hanya dilakukan oleh sekolah negeri.

    “Jika memang tuntutan-tuntutan ini tidak dikabulkan, maka kami sebagai guru-guru madrasah swasta kami tidak bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan Negara,” tandasnya.

    Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022, guru madrasah swasta yang akan mengikuti seleksi PPPK harus menyertakan rekomendasi masa kerja yang harus ditandatangani Kanwil Kemenag. “Kami minta agar rekomendasi tersebut cukup di Kemenag Kabupaten saja,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno.(dhe/pbn)

  • Kapolres Bagi-bagi Penghargaan

    Kapolres Bagi-bagi Penghargaan

    LEBAK, BANPOS – KAPOLRES Lebak membagikan sejumlah penghargaan kepada para personelnya, melalui program Best Police of The Month Tingkat Polres Lebak Periode Bulan Maret 2023. Penghargaan itu dibagikan di Lapangan Mapolres Lebak, Senin (28/8).

    Diketahui, penghargaan tersebut diserahkan kepada dua personel Polres Lebak yaitu Bripka Anggra yang merupakan anggota Seksi Keuangan Polres Lebak, dan Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Bagian Perencanaan Polres Lebak.

    Kapolres Lebak, AKBP Suyono, mengatakan bahwa pemberian penghargaan Best Police of The Month tersebut diberikan dengan kategori kinerja dan dedikasi terbaik tingkat Polres Lebak.

    Menurutnya, pencapaian prestasi ini dapat memberikan inspirasi nilai suri tauladan dan memotivasi seluruh anggota, untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian yang tulus dan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

    “Saya berharap pencapaian tersebut tidak membuat kita terlena, karena dinamika serta tantangan tugas dan tuntutan masyarakat ke depan semakin kompleks. Momentum ini untuk terus konsisten melakukan perbaikan kultural untuk mengikis perilaku koruptif, arogansi dan kekerasan, meningkatkan kinerja dengan memperkuat Harkamtibmas, mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum,” ujar Suyono dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    Suyono menjelaskan, seluruh personel Polres Lebak harus mampu meneguhkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, sebagai landasan komitmen moral dalam pelaksanaan tugas.

    “Tingkatkan profesionalisme dan laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, serta dekatkan Polri kepada masyarakat. Pelihara solidaritas, serta tingkatkan integritas diri sebagai institusi polri, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, tribrata dan catur prasetya,” jelasnya.

    “Hindari tindakan kontra produktif yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap Polri,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • KKM 57 UNIBA Peka Lingkungan

    KKM 57 UNIBA Peka Lingkungan

    SERANG, BANPOS – PEDULI tentang permasalahan masyarakat di Desa Sasahan, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten
    serang. Kelompok 57 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa (UNIBA) menggelar
    sosilisasi terkait pencegahan stunting dan juga sosialisasi Sadar Desa Wisata.

    Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksakan selama dua hari. Yakni pencegahan stunting yang
    dilaksanakan pada, Sabtu 12 Agustus 2023 dan Sosisalisasi Sadar Desa Wisata, Minggu 13 Agustus
    2023.

    Diketahui, KKM 57 UNIBA berkolaborasi dengan GenRE (Generasi berencana) Kota Cilegon dan
    POKDARWIS (Kelompok sadar wisata) Provinsi Banten dalam menggelar kegiatan sosialiasi tersebut.

    Ketua KKM 57 UNIBA, Muhammad Ziyad mengaku masyarakat dan para tokoh masyarakat yang
    hadir antusisas dalam menyambut program kerja mahasiswa tersebut.

    Mengingat adanya program kerja ini merupakan aspirasi dan masukan dari masyarakat Desa
    Sasahan yang mengharapkan untuk bisa mendatangkan narasumber yang ahli dalam mengatasi
    permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Khususnya pencegahan stunting dan gizi buruk untuk
    ibu dan anak. Serta Sadar Desa Wisata untuk karang taruna dan pemuda Desa Sasahan.

    ”Dengan adanya kehadiran kami disini semoga bisa sedikit memberi kontribusi dalam membantu
    problematika serta kesadaran masyarakat Desa Sasahan agar untuk bisa lebih peduli pada gizi untuk
    tumbuh kembang ibu dan anak” ujarnya, Minggu (13/8).

    ”Serta memberi semangat untuk para pemuda dalam mengelola dan mengembangkan wisata yang
    ada di Desa Sasahan. Karena pada dasarnya desa ini sudah sangat berpotensi sekali untuk dijadikan
    destinasi wisata” tambahnya.

    Sekretaris Desa Sasahan, Aryani mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terimakasih pada para
    mahasiswa KKM UNIBA. Paslnya, KKM 57 UNIBA tersebut membantu menampung aspirasi warga
    dan merealisasikannya sesuai dengan harapan yang selama ini menjadi ditunggu-tunggu oleh
    masyarakat.

    ”Dengan mengadakan program kerja sosialisasi ini dan mendatangkan narasumber yang ahli di
    bidangnya. Besar harapan kami, tali silaturhami antara kami (masyarakat Desa Sasahan, red), para
    mahasiswa dan narasumber tidak selesai disini saja. Barangkali kedepannya, kami bisa berkolaborasi
    dan meminta bantuan untuk bisa mengawal pondasi yang sudah dibangun saat ini” ucapnya.

    Selain itu, dirinya mengaku dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh para mahasiswa tersebut
    dapat membantu masyarakat di desanya lebih mengetahui tentang pencegahan stunting dan
    masyarakat juga sadar tentang potensi sebagai desa wisata.

    ”Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi salah satu pengingat untuk masyarakat disini
    (Desa Sasahan, red)” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Helldy Luncurkan Aplikasi Fasilitas Pendidikan

    Helldy Luncurkan Aplikasi Fasilitas Pendidikan

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian memiliki komitmen sangat kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Dalam waktu dekat, Walikota Helldy juga akan segera meluncurkan sistem aplikasi pendidikan sebagai upaya untuk memaksimalkan fasilitas pendidikan di Kota Cilegon.

    “Demi meningkatkan fasilitas pendidikan, kami akan meluncurkan sebuah sistem aplikasi. Dimana, semua sekolah di Kota Cilegon dapat terhubung dan kami dapat mengontrol fasilitas apa saja yang belum dimiliki atau rusak yang ada sekolah. Saya meminta agar aplikasi ini segera terwujud,” kata Walikota Cilegon Helldy Agustian saat membuka acara Gebyar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon di Halaman Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (28/8).

    Pada kesempatan itu, Helldy mengapresiasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cilegon yang telah meraih penghargaan tingkat Asean.

    “Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada SMPN 2 Kota Cilegon yang telah meraih penghargaan tingkat Asean sebagai Asean Eco School di Laos kemarin. Terimakasih telah membawa Cilegon mewakili Indonesia di tingkat Internasional,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, Helldy menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah berupaya untuk terus meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolah dan menaikkan kesejahteraan para guru serta program beasiswa Full Sarjana.
    “Saya meminta kepada guru untuk lebih meningkatkan lagi keikhlasan dalam mendidik generasi Kota Cilegon dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045. Kami menitipkan anak-anak kami kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Kota Cilegon melalui pendidikan,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj memberikan apresiasi atas terlaksananya program beasiswa full sarjana di Kota Cilegon. “Saya mengapresiasi program beasiswa full sarjana yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dan dijalankan oleh Dindikbud yang tidak pernah mempersulit dalam mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.
    Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan, kegiatan Gebyar Hardiknas tersebut seyogyanya dilaksanakan pada Mei lalu.

    “Kita sudah memperingati Hardiknas dengan upacara pada Mei, dikarenakan kesibukan kami Gebyar Hardiknas baru dapat digelar hari ini (Kemarin-red),” katanya.

    Heni menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka penting diterapkan di sekolah. Metode pembelajaran kurikulum itu dapat lebih menyenangkan dan memerdekakan siswa dalam menggapai cita-cita dan mengembangkan minat siswa.

    “Sementara, guru juga dituntut dapat menciptakan metode belajar yang menarik, sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran,” tegasnya.(LUK/PBN)