BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Dindik Kota Tangerang Pelototi Pelaksanaan MPLS

    Dindik Kota Tangerang Pelototi Pelaksanaan MPLS

    TANGERANG, BANPOS – Dindik Kota Tangerang melakukan pemantauan pada hari pertama masuk sekolah sekaligus hari pertama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat SD dan SMP.

    Pemantauan itu guna tidak ada pelaksanaan MPLS yang menyimpang, dan mengarah pada perpeloncoan.

    Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Kota Tangerang, Jamaluddin, turun untuk melakukan pemantauan MPLS di SMPN 16 Kota Tangerang, yang juga tengah menjadi gedung sementara SMPN 34 Kota Tangerang pada Senin (17/7).

    Dalam pelaksanaan pemantauan itu, Jamaluddin pun menjadi pembina upacara. Dalam amanatnya, Jamaluddin menegaskan bahwa tidak boleh terjadi perpeloncoan dalam kegiatan MPLS di sekolah manapun di Kota Tangerang.

    Oleh karena itu, Jamaluddin menegaskan kepada para peserta didik baru, agar tidak perlu takut dalam menghadapi pekan pertama masuk sekolah.

    “MPLS harus dikonsep dengan menyenangkan, seluruh kakak kelas juga harus turut serta memberikan kenyamanan untuk adik kelas, dalam proses pengenalan lingkungan sekolah. Bahkan, MPLS harus jadi momen yang menyenangkan, terkesan dan tak terlupakan oleh seluruh siswa,” tegas Jamaluddin.

    Ia pun menjelaskan, dalam MPLS seluruh sekolah sudah disurati untuk menggelar berbagai kegiatan positif. Mulai dari wawasan adwiyata mandala, pola belajar efektif, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan iman dan takwa, serta pembinaan perilaku sekolah sehat.

    Pada hari terakhir MPLS, Jamal menuturkan bahwa sekolah-sekolah juga akan menggelar unjuk bakat. Hal ini semacam ekspos ekstrakurikuler, agar para siswa baru mengenal dan tertarik memilik ekskul yang diinginkan atau disenangi.

    “Saya juga berharap, orang tua atau wali murid dapat bekerjasama dengan sistem pendidikan ini. Diharapkan, dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah, sehingga pembinaan di sekolah dapat diteruskan dan dikuatkan di rumah. Terlebih, anak juga tidak merasa kebingungan dengan pola pendidikan di rumah dan sekolah,” imbaunya. (DZH)

  • Soal Sekolah Nyaris Roboh Sudah Dianggarkan, Tapi Belum Dibangun

    Soal Sekolah Nyaris Roboh Sudah Dianggarkan, Tapi Belum Dibangun

    CILEGON, BANPOS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menegaskan bahwa pembangunan SD Negeri Bojong Baru telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun 2023.

    Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, setelah kunjungannya ke SDN Bojong Baru yang terletak di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, pada Kamis (13/7).

    “Harus menganggarkan. Padahal sebelumnya, pembangunan tersebut sudah pernah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Semua pihak sudah mengetahuinya,” ujar Heni.

    Heni juga menyebut bahwa sebelumnya, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, telah mengumpulkan Kepala SD Negeri di seluruh Kota Cilegon untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan perbaikan sekolah yang rusak.

    “Kami akan mengumpulkan kembali Kepala SD Negeri untuk menyerahkan data mengenai kerusakan di masing-masing sekolah. Pak Wakil tidak perlu khawatir karena kami sudah menganggarkan dan merencanakan sejak tahun lalu,” tambah Heni.

    Heni juga menjelaskan bahwa perbaikan SD Negeri Bojong Baru sebenarnya bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika kerusakan yang terjadi bersifat kecil.

    “Tidak hanya SD Negeri, tapi juga SMP Negeri. Meubelernya juga akan diperbarui,” ungkapnya.

    Seperti diketahui sebelumnya, tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bojong Baru, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon kondisinya memprihatinkan. Selain nyaris roboh, sekolah itu pun kekurangan mebeler dan ruang kelas.

    Kepala Sekolah SDN Bojong Baru, Aca menuturkan, gedung sekolah itu dibangun sejak tahun 1994 dan hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan untuk perbaikan dari Pemerintah Kota Cilegon.

    Aca menyampaikan, bangunan SDN Bojong Baru masih menggunakan bahan bangunan zaman dulu yang tidak menggunakan bahan semen, melainkan bahan tanah kapur.

    “Semuanya tiga kelas, Inpres tahun 1994 belum pernah Rehab sampai sekarang.

    Makanya itu nggak ada istilahnya pakai Slug Besi gitu kan jadi bata semua ini adukannya juga kapur,” kata Aca saat ditemui di lokasi sekolah yang nyaris roboh, Kamis (12/7).

    Dikatakan Aca, saat ini jumlah siswa SDN Bojong Baru sebanyak 410 siswa yang dibagi menjadi 14 Rombongan Belajar (Rombel). Namun, kapasitas ruang kelasnya hanya mampu menampung untuk 9 Rombel dari 14 Rombel yang ada. Sehingga, kegiatan belajar mengajar siswa SDN Bojong Baru dibagi dua kali, sekolah pagi dan siang.

    “Semuanya 410 ada Rombel seharusnya 14 Rombel. Sekarang ada yang sekolah siang ya, ini kelas dua nya masuk siang ini juga buat kelas dua juga di sini,” tuturnya.

    Adapun terkait bangunannya, Aca mengaku sejak tahun 2019 hingga sekarang dirinya terus mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon agar dilakukan perbaikan. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda sekolah tersebut akan diperbaiki oleh pemerintah.

    “Dari tahun 2019, tiap tahun saya ngasih mengirim proposal ternyata belum ada tanggapan alasannya anggarannya sudah tidak ada tidak ada aja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta saat meninjau secara langsung kondisi sekolah yang nyaris roboh itu mengaku akan segera mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Badan Perencana, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) agar segera dilakukan perbaikan.

    Selain bangunan, kondisi mebeler seperti kursi, meja dan beberapa alat pendukung kegiatan belajar mengajar di SDN tersebut juga sudah pada rusak dan harus diganti dengan yang baru.

    “Saya akan dorong terus semua teman-teman di Pemkot agar ini diperhatikan, dengan dinas pendidikan dengan Bappeda dengan teman-teman Pemkot untuk segera dicari solusi cepat ya,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • PIP Rawan Bocor, Musa Desak APH Turun Tangan

    PIP Rawan Bocor, Musa Desak APH Turun Tangan

    LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, menyoroti Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Lebak yang dinilai rawan kebocoran. Pasalnya, hal itu karena minimnya pengawasan dan tidak ada transparansi, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi (PT).

    Kepada BANPOS, Politisi PPP Lebak ini mengaku mendapat banyak pengaduan dari para orang tua siswa penerima manfaat, yang hanya menerima 40 Persen bantuan tersebut dari operator dan kepala sekolah (Kepsek). Bahkan, ada yang sama sekali tidak pernah menerima, padahal namanya masuk dalam data penerima manfaat.

    “Banyaknya kebocoran pada PIP diakibatkan lemahnya pengawasan dan tidak transparan dari pemerintah pusat. Akibatnya Kartu PIP rata-rata dipegang oleh oknum operator atau kepsek di masing-masing sekolah, bukan oleh siswa atau wali murid penerima program. Adapun pencairan dengan sistem kolektif, seolah-olah siswa memberikan surat kuasa,” ujar Musa, Minggu (16/7).

    Dijelaskan Musa, faktor kebocoran bantuan tersebut juga diakibatkan oleh pihak bank penyalur yang kurang teliti. Kendati penerima kuasa membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPJM), namun sebaiknya pencairan secara kolektif lebih baik dihindari.

    “Lebih baik on the spot, yaitu pihak bank datang ke sekolah, karena mayoritas pelaku penggelapan adalah yang mencairkan bantuan. Bahkan ada oknum kepsek palsu yang membobol bantuan PIP milik 63 siswa SMK swasta di Kabupaten Lebak dengan modus membawa surat kuasa pencairan secara kolektif mengatasnamakan kepala sekolah, lalu mencairkan bantuannya di Bank BNI Malingping. Padahal jaraknya sangat jauh sekali,” terang Musa.

    Dalam hal ini Musa menyayangkan lingkungan sekolah yang harusnya menjadi tempat pembentukan karakter terpuji kepada para siswa, justru kerap ditemukan praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum guru. Padahal seharusnya pihak sekolah menjadi contoh kebaikan.

    “Praktik pungli di lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa sangat miris, karena secara tidak langsung siswa dididik tidak jujur atau mengetahui ketidakjujuran yang dilakukan oknum guru, bahkan seolah-olah siswa harus mengetahui praktik pungli. Ini sangat bahaya karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak dilibatkan dalam lingkaran koruptif, para siswa harus mendapatkan pendidikan yang baik,” terang Musa.

    Terkait hal yang sama, mantan aktivis Lebak ini mengaku mendapatkan informasi bahwa adanya praktik belah semangka antara pihak Perguruan Tinggi dengan oknum yang mengatasnamakan utusan aspirator oknum Anggota DPR RI.

    Saat ditanya langkah yang akan dilakukannya, Sekertaris Fraksi PPP Lebak ini mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Bahkan menurutnya, di Provinsi Banten ini kerugian atas kebocoran PIP sudah di atas Rp10 miliar.

    “Jadi bukan main kasus ini sudah mengakar, termasuk di Perguruan Tinggi juga parah, melalui cantolan aspirasi. Ini harus ada perubahan sistem pengelolaan dan penyaluran, jangan dibiarkan PIP ini jadi bancakan oknum. Dan untuk bantuan tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023 harus menjadi atensi khusus APH, karena kerugian di Banten ini sudah di atas 10 Miliar, saya akan dorong untuk segera dilakukan audit investigasi oleh BPK RI,” paparnya menegaskan. (WDO)

  • Walikota Tangerang Bakal Sanksi Sekolah yang Gelar Perpeloncoan Berkedok MPLS

    Walikota Tangerang Bakal Sanksi Sekolah yang Gelar Perpeloncoan Berkedok MPLS

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mewanti-wanti kepada pihak sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang mengarah pada tindak perpeloncoan.

    Orang nomor satu di Kota Tangerang itu pun mengancam akan memberikan sanksi tegas, apabila kedapatan sekolah yang melaksanakan MPLS yang mengarah pada tindak perpeloncoan atau perundungan.

    “Sekolah harus melaksanakan MPLS dengan hal-hal yang mendidik dan menyenangkan bagi para siswa,” ujar Arief di Alun- Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (15/7).

    Terkait MPLS, Arief menuturkan bahwa Pemkot Tangerang telah mengeluarkan aturan dan penjelasan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang No. 800/Kep.163-Dispendik/2023.

    Dalam surat keputusan tersebut, dijelaskan bahwa MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, pemahaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.

    “Jadi silahkan sekolah mengemasnya dengan cara – cara yang kreatif dan baik, agar para siswa-siswi baru bisa merasa aman dan nyaman di sekolah,” tuturnya.

    Arief juga mengaku tak segan untuk memberikan sanksi bagi sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP, yang kedapatan melakukan tindakan yang berbau perploncoan di masa MPLS.

    “Bagi sekolah yang melanggar aturan, akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya. (DZH)

  • Lepas Peserta KKM, Rektor Uniba Minta Kelompok Jaga Kekompakan

    Lepas Peserta KKM, Rektor Uniba Minta Kelompok Jaga Kekompakan

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 1.200 mahasiswa Universitas Bina Bangsa (Uniba) melaksanakan program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) pengabdian kepada masyarakat di tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

    Tema KKM tahun 2023 ini yakni “Peningkatan Kualitas Masyarakat Dengan Cipta Inovasi, Rekam Jejak, Kebermanfaatan, Hilirisasi dan Aksi Nyata”. Peserta KKM dilepas langsung oleh Rektor Uniba Furtasan Ali Yusuf di lapangan Kampus Uniba, Sabtu (15/7).

    Rektor Uniba, Furtasan Ali Yusuf, mengatakan setiap kelompok harus menjaga kekompakan kelompoknya dan ketua kelompok harus bertanggung jawab terhadap kegiatan kelompoknya.

    “Yang pertama kepada ketua kelompok kalian sudah dipercaya oleh kelompoknya dan punya tanggung jawab lebih dari yang lain maju tidaknya kelompok itu. Harus bertanggung jawab atas keutuhan kelompoknya,” kata Furtasan saat memberikan arahan kepada peserta KKM, Sabtu (15/7/2023).

    Selain itu, dikatakan Furtasan, selama dua bulan kegiatan KKM berlangsung, harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat.

    “Kedua, selama kegiatan berlangsung selama dua bulan, jaga kekompakan kelompok dan masing-masing bangun komunikasi dengan masyarakat. Jaga nama baik diri sendiri, keluarga, universitas dan semuanya,” ungkapnya.

    Ia juga berpesan kepada mahasiswa yang mengikuti KKM, agar bisa cepat beradaptasi dengan stakeholder terkait agar bisa membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan KKM.

    “Minggu pertama kalian harus sudah silaturahmi dengan stakeholder (terkait) dengan pak camat pak lurah, kemudian RT, RW, ketua pemuda, karang taruna, posyandu semua harus didatangi. Jadi datang harus assalamualaikum dan pulangnya harus ditangisi, karena kita sangat bermanfaat disana,” ucap anggota DPRD Provinsi Banten ini.

    Sementara itu, Ketua Kelompok KKM 24 Uniba Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Rama Nugraha, siap mengabdi untuk masyarakat selama 40 hari kedepan.

    “Kami siap mengabdi ke masyarakat dan program yang telah direncanakan cocok diterapkan di Desa Kelapian. Dan kita harus jaga kekompakan kelompok dan jaga kesehatan,” tandasnya. (LUK/DZH)

  • Lagi Asyik Bolos di Puspemkab, Empat Pelajar SMP Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Tangerang

    Lagi Asyik Bolos di Puspemkab, Empat Pelajar SMP Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang meminta kepada para orang tua siswa dan guru, agar mengawasi anak mereka khususnya di luar sekolah.

    Pasalnya, dalam pelaksanaan razia penegakan peraturan daerah (perda), tak jarang ditemukan para siswa sedang bolos pada jam sekolah.

    Seperti yang terjadi dalam patroli patuh perda di lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kamis (13/7) kemarin. Sekelompok pelajar SMP terjaring razia Satpol PP.

    “Kami beri peringatan, jika mereka melakukannya kembali di lain hari, kami akan bawa ke kantor Satpol PP dan akan dipanggil pihak sekolahnya,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Jumat (14/7).

    Dia mengatakan, pelaksanaan patroli patuh perda dilakukan sebagai upaya penegakan dan sosialisasi, untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang.

    “Tim yang melakukan patroli mendapati empat pelajar sedang nongkrong di jam sekolah, kami berikan teguran terhadap anak sekolah tersebut,” katanya.

    Pihaknya terus melakukan patroli patuh perda sebagai upaya meminimalisir gangguan Trantibum di wilayah tersebut. Rozi pun meminta orang tua dan guru, untuk lebih mengawasi para siswa agar tidak bolos sekolah.

    Sebagai informasi, patroli patuh perda merupakan salah satu upaya Satpol PP Kabupaten Tangerang dalam penegakan Perda kepada masyarakat yang melanggar. (DZH)

  • Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, mengatakan bahwa perbaikan untuk tiga ruang kelas SDN Bojong Baru sudah dianggarkan pada tahun ini. Nominalnya mencapai Rp195 juta.

    Hasbi mengatakan, Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan telah merencakanan anggaran perbaikan sejak tahun 2022. Tahun ini, perbaikan tersebut akan direalisasikan setelah disetujui bersama DPRD.

    “Kami sudah ketuk alokasi anggaran perbaikannya sejak tahun lalu dan tahun ini akan segera dilakukan perbaikan. Kami minta Dinas Pendidikan segera direalisasikan,” kata Hasbi kepada sejumlah media di kantornya, Jumat (14/7).

    Menurutnya, rencana perbaikan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda Kota Cilegon, sebelum kondisi SDN Bojong Baru viral.

    “Kami sudah membuat langkah-langkah dan solusi konkret sejak tahun lalu kok. Tinggal tunggu waktu pembangunannya saja,” ungkap Hasbi.

    Di lain pihak, respons cepat Pemkot Cilegon yang akan memperbaiki SDN Bojong Baru pada tahun anggaran 2023 itu pun mendapat respons positif dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cilegon.

    Ketua KIM Cilegon, Irwan Setiawan, mengapresiasi atas perhatian Pemkot Cilegon karena sebelum kerusakan SD tersebut viral, Pemkot Cilegon justru sudah membuat solusi dengan mengalokasikan anggaran dan akan memperbaikinya pada tahun ini.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon saat ini yang di nahkodai Bapak Helldy Agustian, beliau begitu peduli sekali terhadap dunia pendidikan. Salah satunya cepat tanggap ketika mendapati adanya gedung pendidikan yang kondisinya rusak seperti di SDN Bojong Baru,” papar Irwan Setiawan.

    Kepedulian Walikota, kata Irwan, bukan hanya soal perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Di bidang pendidikan lainnya, Pemkot Cilegon juga sangat perhatian, seperti program bea siswa full sarjana, Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis di seluruh SDN dan SMP Negeri, penambahan empat SMP Negeri dan lain-lain.

    “Kalau bicara soal kerusakan di SDN Bojong Baru, ini kan sebetulnya sekolah sudah bertahun-tahun rusak. Tapi alhamdulillah baru di zaman Pak Helldy langsung mendapat bantuan rehab,” jelas Irwan.

    Diketahui, SDN Bojong Baru yang berlokasi di Lingkungan Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini sudah bertahun-tahun bangunannya mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemkot Cilegon.(BAR/DZH)

  • SDN Nyaris Roboh di Kota Industri Cilegon

    SDN Nyaris Roboh di Kota Industri Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Miris, tiga ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bojong Baru, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon kondisinya memprihatinkan. Selain nyaris roboh, sekolah itu pun kekurangan mebeler dan ruang kelas.

    Kepala Sekolah SDN Bojong Baru, Aca menuturkan, gedung sekolah itu dibangun sejak tahun 1994 dan hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan untuk perbaikan dari Pemerintah Kota Cilegon.

    Aca menyampaikan, bangunan SDN Bojong Baru masih menggunakan bahan bangunan zaman dulu yang tidak menggunakan bahan semen, melainkan bahan tanah kapur.

    “Semuanya tiga kelas, Inpres tahun 1994 belum pernah Rehab sampai sekarang. Makanya itu nggak ada istilahnya pakai Slug Besi gitu kan jadi bata semua ini adukannya juga kapur,” kata Aca saat ditemui di lokasi sekolah yang nyaris roboh, Kamis (12/7).

    Dikatakan Aca, saat ini jumlah siswa SDN Bojong Baru sebanyak 410 siswa yang dibagi menjadi 14 Rombongan Belajar (Rombel). Namun, kapasitas ruang kelasnya hanya mampu menampung untuk 9 Rombel dari 14 Rombel yang ada. Sehingga, kegiatan belajar mengajar siswa SDN Bojong Baru dibagi dua kali, sekolah pagi dan siang.

    “Semuanya 410 ada Rombel seharusnya 14 Rombel. Sekarang ada yang sekolah siang ya, ini kelas dua nya masuk siang ini juga buat kelas dua juga di sini,” tuturnya.

    Adapun terkait bangunannya, Aca mengaku sejak tahun 2019 hingga sekarang dirinya terus mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon agar dilakukan perbaikan. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda sekolah tersebut akan diperbaiki oleh pemerintah.

    “Dari tahun 2019, tiap tahun saya ngasih mengirim proposal ternyata belum ada tanggapan alasannya anggarannya sudah tidak ada tidak ada aja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta saat meninjau secara langsung kondisi sekolah yang nyaris roboh itu mengaku akan segera mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Badan Perencana, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) agar segera dilakukan perbaikan.

    Selain bangunan, kondisi mebeler seperti kursi, meja dan beberapa alat pendukung kegiatan belajar mengajar di SDN tersebut juga sudah pada rusak dan harus diganti dengan yang baru.

    “Saya akan dorong terus semua teman-teman di Pemkot agar ini diperhatikan, dengan dinas pendidikan dengan Bappeda dengan teman-teman Pemkot untuk segera dicari solusi cepat ya,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Ratusan Mahasiswa UPG Pengabdian di Pandeglang, Siap Bangun Desa yang Gemilang

    Ratusan Mahasiswa UPG Pengabdian di Pandeglang, Siap Bangun Desa yang Gemilang

    PANDEGLANG, BANPOS – Universitas Primagraha melepas 421 mahasiswa peserta KKM yang disebar ke 19 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. KKM UPG terkonsentrasi di 4 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yang di antaranya Kecamatan Mandalawangi, Pulosari, Jiput, dan Menes.

    Pelepasan KKM UPG bertema Membangun Desa Gemilang ini, dilepas langsung oleh Rektor Universitas Primagraha, Romli Ardie. Dalam sambutannya Rektor Universitas Primagraha Romli Ardie memberikan pesan kepada para mahasiswa untuk membawa nilai positif.

    “Diharapkan mampu membawa nilai-nilai akademik bidang pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat. Agar dapat memberikan perubahan,” ujarnya, di Pelataran Kantor Sekda Kabupaten Pandeglang, Kamis (13/7).

    Ia pun berpesan kepada para peserta bahwa KKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa, bukan hanya sekadar kegiatan seremonial belaka, namun lebih dari itu.

    “Tidak hanya perubahan secara fisik dan infrastruktur, mahasiswa harus juga mampu merubah pola pikir dan paradigma masyarakat guna merespons perkembangan kemajuan budaya dan teknologi yang ada di masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana KKM UPG, Fatullah, mengatakan bahwa agenda KKM tahun ini membawa program yang diperlukan oleh masyarakat.

    “Program-program yang diluncurkan adalah pemberdayaan bidang ekonomi, kesejahteraan UKM, Pendidikan, Kesadaran Hukum, serta pelestarian budaya dan lingkungan,” papar Fatullah.

    Sekda Pandeglang, Ali Fahmi, menyambut baik kegiatan KKM yang akan dilaksanakan oleh UPG di Pandeglang. Pihaknya menyambut baik rombongan KKM mahasiswa tersebut.

    “Semoga ini menjadi awal bagi UPG untuk dapat dikenal di masyarakat Pandeglang sebagai lembaga perguruan tinggi yang siap menjawab tantantang untuk kebutuhan masyarakat di Pandeglang,” tandasnya. (DZH)

  • Kemendikbudristek Rekomendasikan Solusi PPDB Zonasi

    Kemendikbudristek Rekomendasikan Solusi PPDB Zonasi

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan beberapa rekomendasi dan solusi untuk mengatasi beragam masalah dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril menyatakan rekomendasi dan solusi ini sudah diterapkan oleh beberapa daerah dan berhasil untuk mengatasi permasalahan yang ada.

    “Kita melihat pada beberapa praktik baik yang sudah dilakukan berbagai daerah lainnya. Ini ada beberapa rekomendasi solusi yang bisa kita lakukan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Beberapa temuan dalam pelaksanaan seleksi PPDB jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 di antaranya adalah pemalsuan Kartu Keluarga (KK), 155 nama siswa hilang, satu nama siswa digunakan berkali-kali, hingga adanya intervensi pejabat DPRD.

    Guna mengatasi masalah itu pemerintah daerah (pemda) dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah untuk menganalisis calon peserta didik baru yang akan lulus baik dari sisi domisili dan ketersediaan daya tampung serta verifikasi dan validasi keabsahan KK.

    “Pemda juga bisa melibatkan Inspektorat Daerah untuk menindak pelanggaran terkait KK,” ujar Iwan.

    Selain itu, pemda dapat membuat komitmen dengan pimpinan musyawarah daerah, kepala sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta tokoh masyarakat agar pelaksanaan PPDB dapat dilakukan tanpa tekanan dan bebas dari KKN maupun pungli melalui penandatanganan pakta integritas bersama.

    Iwan melanjutkan, dalam menetapkan zonasi pun pemda harus memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik termasuk mengenai daya tampung yang tersedia.

    Pemda juga bisa memberikan bantuan seperti pembiayaan masuk sekolah swasta kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sehingga mereka tetap memiliki kesempatan bersekolah.

    Iwan menuturkan beragam rekomendasi tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pemda seperti Kabupaten Donggala yakni sekolah melakukan sinkronisasi data siswa sekolah asal dari Dapodik dengan data dari Dinas Dukcapil.

    Kabupaten Pasuruan juga menetapkan zonasi yang dibuat secara detail untuk memastikan seluruh wilayah masuk dalam penerapan zonasi serta Provinsi Riau dan Kota Bogor yang membangun unit sekolah baru (USB) untuk menambah data tampung sekolah. (ENK/ANT)