Kategori: PENDIDIKAN

Hingga 5 Juli 2023, 48 ABK Diterima di Sekolah Inklusi Kota Tangerang

TANGERANG, BANPOS – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang baik di tingkat SD dan SMP, hingga Rabu (5/7) mencatat penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusi sebanyak 48 anak.

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan masih dibukanya sejumlah jalur untuk PPDB tingkat SMP yakni jalur zonasi, prestasi, luar kota dan perpindahan orang tua.

Untk diketahui, dalam pelaksanaan PPDB, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyediakan kuota 2,5 persen untuk ABK di 53 SD dan 13 SMP di Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, mengatakan bahwa pada PPDB tahun ajaran 2023/2024 ini terdaoat 48 ABK dinyatakan lolos PPDB, baik jenjang SD maupun SMP di Kota Tangerang.

“Dari 48 ABK yang lolos secara rincian yaitu 32 anak masuk tingkat SD dan 16 anak masuk tingkat SMP,” ungkap Jamaluddin.

Ia pun menuturkan, jumlah ini akan terus bertambah. Pasalnya, Dinas Pendidikan akan masih melakukan assesmen kepada para siswa yang lolos PPDB lewat jalur yang masih tersedia. Seperti halnya tahun lalu, dimana data awal ada sembilan anak dan setelah diassesmen menjadi 136 anak.

“Dalam hal ini Dindik akan melakukan assesmen lebih jauh kepada seluruh siswa. Baik itu kecerdasan, penalaran verbal, penalaran non verbal kemampuan numerik, daya ingat, stabilitas emosi hingga penyesuaian sosial dengan perhitungan yang berstandar dan tersistem,” katanya.

Menurutnya, Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, khususnya untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Pemberlakuan itu untuk kesetaraan kepada semua warga, terkait hak untuk menikmati pendidikan.

“Sekolah Inklusi telah menjadi perhatian kita sejak dua tahun belakangan. Tercatat, kita telah mampu menyediakan ruang pendidikan yang setara secara merata,” katanya.

“Oleh karena itu, optimalisasi dan aksesibilitas di program ini diharapkan mampu meningkatkan mutu kualitas pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta secara luas mewujudkan keadilan di bidang pendidikan bagi peserta didik atau generasi muda di Kota Tangerang,” lanjutnya. (DZH)

5 Juli 2023
Refleksi Jelang Empat Tahun Merdeka Belajar

JAKARTA, BANPOS – Masih terekam saat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan pidato pada Hari Guru 25 November 2019. Pidoato ini menjadi cikal bakal publisitas kebijakan Merdeka Belajar pertama kali, setelah beberapa hari sebelumnya di-upload di situs web resmi Kemendikbud pada 22 November 2019 dan naskah pidato tersebut viral di media sosial.

Beberapa poin bisa kita garisbawahi dari naskah pidato tersebut, bahwa proses belajar memerlukan perubahan yang selama ini sangat membelenggu, terutama karena baik guru maupun murid selalu dituntut untuk mengejar nilai yang hanya berpusat pada kemampuan kognitif. Sering kali guru hanya disibukkan dengan beban administrasi yang kian menumpuk sehingga menurunkan perhatiannya terhadap kebutuhan para peserta didik yang esensial, hingga lupa akan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang sebenarnya. Pada akhirnya guru menjadi minim kreativitas, minim inovasi, dan hanya sekadar menggugurkan tugas kepengajarannya.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Azyumardi Azra (2003:180) bahwa proses pendidikan di sekolah dewasa ini sangat membelenggu peserta didik, dan bahkan juga para guru. Hal ini bukan hanya karena formalisme sekolah–tetapi juga dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)–yang cenderung sangat ketat, juga karena beban kurikulum yang sangat berat (overloaded). Akibatnya, hampir tidak tersisa lagi ruang bagi para peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya.

Dengan keadaan yang seperti ini, perkembangan yang sejatinya dicapai oleh peserta didik jauh panggang dari api. Kompetensi yang seharusnya dimiliki mereka sebagai bekal dalam menghadapi masa depan tidak dimiliki. Lihatnya zaman semakin berkembang, revolusi industri terus berganti, tapi para penerus masa depan kita masih tertatih-tatih dalam menghadapinya. Jangankan untuk menjadi inovator, menjadi imitator pun belum mampu. Mereka hanya sibuk menjadi konsumtor. Belum lagi, dekadensi moral yang semakin merajalela di kalangan pelajar, kekerasan, narkoba, pergaulan bebas seolah menjadi berita sehari-hari.

Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi pada sistem pembalajaran kita di sekolah, lebih jauh lagi tentang sistem pendidikan yang dirasa belum bisa menjawab semua problematika ini. Meskipun semua ini tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab pembelajaran di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan. Namun, pada dasarnya sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang kondusif dalam membentuk para peserta didik.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam proses belajar. Guru dan peserta didik harus dimerdekakan dari keterbelengguan yang selama ini membatasi mereka. Belajar yang selama ini selalu berpusat pada guru, diarahkan untuk berpusat pada murid. Jadikan murid sebagai partner dalam berdiskusi di dalam kelas, hargai pendapat mereka, dorong ide-ide mereka, bangunlah suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan. Ubah belajar yang membosankan, ajak mereka berjalan ke luar ruang kelas, mengamati alam, mengamati dunia yang sebenarnya. Proyeksikan ide-ide mereka menjadi suatu gerakan yang membangun kepercayaan diri mereka.

Hingga saat ini, sudah ada 24 episode kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan. Episode 1 terkait 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya cukup fundamental yaitu tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan arahan kebijakan ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Tahun 2020, UN dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari literasi, numerasi, dan survei karakter. Yang terakhir kebijakan jilid 24 terkait transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

Penerapan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya di sekolah, yang terangkum dalam bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) belajar merupakan sebagian solusi masalah pendidikan yang sedang dihadapi. Penerapannya bukan tanpa hambatan, para ahli berpendapat, beberapa rintangan dalam implementasi kurikulum ini. Pertama, kurangnya pengalaman guru dalam penerapan merdeka belajar yang disebabkan pengalaman guru di bangku kuliah dan kebiasaan mengajar satu arah yang sudah terlama lama diterapkan. Kedua, keterbatasan rujukan dan referensi karena minimnya literatur yang membahas merdeka belajar dan penerapannya. Ketiga, ketidakmerataan akses yang di beberapa wilayah. Keempat, kurangnya kompetensi atau skill yang dimiliki guru dalam melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, terutama dalam penggunaan media digital.

Namun, hal ini tidak lantas membuat Kemendikbudristek menyerah. Justru, beberapa kebijakan selanjutnya menjadi solusi dari masalah tersebut. Terkait kurangnya pengalaman guru dan minimnya literasi serta keterbatasan akses, Kemendikbudristek menggagas kebijakan program organisasi guru penggerak, sekolah penggerak dan platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya terdapat berbagai pelatihan untuk guru yang dapat dilakukan secara mandiri di mana pun dan kapan pun.

Dalam platform Merdeka Mengajar, guru kini sudah bisa menerapkan berbagai metode pembelajaran. Platform ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang pembelajaran. Mendapat referensi dari berbagai perangkat ajar yang dibutuhkan. Proses pembelajaran yang disusun di platform memberikan inovasi dalam mengajar. Guru sudah praktis mendapat RPP, materi, modul, video pembelajaran, hingga asesmen bahkan analisis diagnostik dari asesmen yang sudah dilakukan. Selain itu, guru juga dapat mengambil inspirasi dari guru-guru lain di seluruh Indonesia dengan mengaplikasiannya di sekolah tempat mengajar.

Dalam platform Merdeka Mengajar, terdapat fitur pelatihan mandiri. Dengan pelatihan-pelatihan mandiri ini, guru dapat memperoleh pengetahuan baru, wawasan yang luas mengenai pembelajaran yang mutakhir saat ini, sehingga dapat mempertajam skill dalam mengajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pelatihan-pelatihan ini bisa dengan mudah diikuti oleh guru di mana pun dan kapan pun.

Selain itu, guru yang merdeka adalah guru yang bisa berkolaborasi dan berbagi. Pada platform Merdeka Mengajar, guru bisa menampilkan video-video motivasi ataupun produk-produk hasil dari project base learning di sekolahnya sehingga menjadi inspirasi bagi-bagi guru lain, dan dapat diakses oleh semua guru di Indonesia.

Platform Merdeka Mengajar menawarkan lima item yang terbagi ke dalam kategori seperti pengembangan para pendidik dan kegiatan pembelajaran. Produk-produk pengembangan guru antara lain: (1) Video Inspiratif, yang menjadi sumber peningkatan kompetensi pendidik, berisi video-video motivasi pilihan yang dibuat oleh Kemendikbud dan para ahli. (2) Guru dapat melakukan pelatihan secara individu kapanpun dan dimanapun dengan Pelatihan Mandiri, yang mencakup berbagai materi pelatihan singkat. (3) Proof of My Work, yang digunakan untuk mendeskripsikan kinerja, kompetensi, dan prestasi selama melaksanakan profesi keguruan dan profesi utama, merupakan tempat dokumentasi karya.

Selain itu, MMP berfungsi sebagai tempat bagi kolega untuk memberikan komentar dan berbagi strategi sukses. Produk untuk kegiatan belajar mengajar antara lain: a. Penilaian Siswa, yaitu membantu guru dalam melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan segera sehingga mereka dapat menerapkan pembelajaran yang relevan dengan tahap perkembangan dan akademik anak-anak. b. Kit Pengajaran, yang mencakup berbagai alat bantu mengajar untuk meningkatkan tugas belajar dan mengajar, seperti buku teks, alat peraga, modul pengajaran, dan alat bantu proyek (Sumandya, 2022).

Prabowo et al., (2021) menyatakan, pengetahuan teknologi, khususnya penggunaan PMM, dan pembuatan media pembelajaran yang dijadikan konten dari PMM merupakan hal yang perlu dilakukan agar guru memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, PMM dapat menjadi teman bagi guru dalam mengembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Oleh karena itu, penggunaan MMP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik (Ngadiluwih, 2022).

Selain itu, implementasi kurikulum ini mendukung tunjangan profesi guru dan jaminan jam mengajar. Platform Mengajar Merdeka juga membantu pelaksanaan Kurikulum Mandiri dengan memberikan dukungan jaminan dan tunjangan jam profesi guru. Guru dapat mendapatkan inspirasi, referensi, literasi, dan pemahaman dalam upaya mengimplementasikan Kurikulum Mandiri dengan bantuan Platform Merdeka Mengajar. Para guru dapat mengandalkan Platform Merdeka Mengajar sebagai motor penggerak dalam pengembangan siswa-siswi Pancasila. Platform Pengajaran Merdeka melayani tiga tujuan: meningkatkan efektivitas pengajaran kurikulum Merdeka, memperluas pengetahuan seseorang tentang ide-ide baru, dan menciptakan karya atau produk.

Namun, isu kesejahteraan guru masih menjadi PR bagi pemerintah. Sampai saat ini, masih banyak guru-guru yang mendapatkan honor jauh dari UMR, masih banyak guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS maupun P3K, dan masih banyak juga guru-guru P3K yang belum mendapat penempatan.

Nurlaeli: Wakil Kepala SMK Islam Insan Mulia Tangerang, Guru Pendidikan Agama Islam SD Muhammadiyah Bojong Nangka Tangerang.(RMID)

5 Juli 2023
Pelaku Revenge Porn Dipecat, Kuasa Hukum Minta Untirta Perhatikan Kondisi Korban

SERANG, BANPOS – Langkah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) untuk memecat Alwi Husen Maolana, yang merupakan terdakwa dalam kasus revenge porn menuai apresiasi dari pihak kuasa hukum korban.

Namun, UNTIRTA juga diminta untuk membantu memulihkan dan memperhatikan kondisi korban yang saat ini sudah terpublikasi identitas pribadinya, serta memberikan beberapa kemudahan bagi korban yang juga merupakan mahasiswa UNTIRTA tersebut dalam rangka meneruskan studinya.

Kuasa Hukum korban, Rizky Arifianto, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah dari Untirta, yang telah memberikan sanksi drop out (DO) kepada pelaku.

“Kami cukup mengapresiasi tim satgas dan pihak pimpinan kampus yang hari ini (kemarin) mengeluarkan SK DO untuk saudara Alwi. Walaupun mungkin ini setelah desakan dari Komisi X juga, karena sebelumnya ada statement pihak kampus menunggu arahan Mendikbud,” ujarnya.

Ia menuturkan, langkah lanjutan dari pihak kampus yang menurutnya penting untuk dilakukan, ialah menyusun rencana untuk korban yang nama dan privasinya telah terekspos di lingkungan kampus.

“Untuk nama dan privasi korban di kampus, pertama ini emang udah cacat dari sistem peradilan yang malah mengekspos nama korban, bukan pelaku. Kedua, pihak kampus melalui Satgas TPKS punya kewajiban memenuhi hak-hak korban dari mulai pemulihan mental, sampai hal-hal melindungi privasi korban di kampus yang sudah banyak yang tahu hari ini,” terangnya.

Salah satu opsi yang muncul ialah pemberian cuti bagi korban, hingga suasa di lingkungan kampus kembali kondusif. Kendati demikian, Rizky mengatakan bahwa langkah lanjutan dari pihak kampus juga harus berbasis pada kondisi mental dari korban.

“Kebijakan itu bisa diambil setelah kita mengetahui sejauh apa atau separah apa gangguan mental yang dialami oleh korban. Jadi harus objektif, kita harus cek medis dulu korban, agar kebijakan untuk memenuhi hak korban tepat. Lebih bijak jadinya,” tutur dia.

Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi adanya intimidasi dari pihak pelaku, yang berdasarkan informasi memiliki ikatan keluarga dengan salah satu dosen di Untirta. Saat ini, pihak keluarga menjaga korban di salah satu rumah aman yang hanya diketahui keluarga dan kuasa hukum.

“Sejauh ini untuk menjaga, pihak keluarga menempatkan korban di safe house ya. Dan media sosial korban juga dipantau oleh kakak perempuannya. Jadi sejauh ini untuk mengantisipasi ancaman-ancaman itu masih sebatas dari pihak keluarga saja,” terangnya.

Sementara diketahui bahwa UNTIRTA mengeluarkan Surat Keputusan Rektor no 619/UN43/KPT.KM.00.05/2023 tentang pemberian sanksi akademik Alwi Husen Maolana Nim (3336210064) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik yang telah ditetapkan pada Senin (3/7).

Rektor UNTIRTA, Fatah Sulaiman mengatakan, keputusan itu dibuat berdasarkan hasil proses investigasi yang dilakukan tim Fakultas Teknik dan Satgas PPKS terhadap kasus penyebaran konten porno hingga ancaman yang dilakukan terdakwa terhadap mantan kekasihnya. Perbuatan yang dilakukan Alwi dinilai oleh pihak kampus sudah melanggar etika moral dan tidak sesuai peraturan pedoman akademik.

Sehubungan dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak FT dan Satgas PPKS, maka UNTIRTA memutuskan untuk memberikan sanksi maksimal terhadap Alwi Husen Maolana.

“Ya sudah diproses investigasi fakta dan data oleh tim FT dan Satgas PPKS, dan menyimpulkan telah terjadi pelanggaran etika moral yang diatur dalam pedoman akademik dan sesuai rekomendasi untuk pelaku sudah diberikan sanksi berat,” ujarnya, Selasa (4/7).

Fatah mengaku keputusan ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diusulkan oleh Satgas PPKS UNTIRTA sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

“Kita mengacu pada pedoman akademik UNTIRTA, berdasarkan rekomendasi Satgas. Kita drop out pelakunya,” ungkapnya.

Pencabutan status kemahasiswaan Alwi tersebut dinilai menjadi langkah yang tepat sebagai bukti keseriusan Untirta menolak tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Selain itu juga sekaligus menjadi pelajaran dan peringatan bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. (CR-01/PBN)

5 Juli 2023
Pembangunan Kantor Desa Cikadu Diduga Pakai Kayu Ilegal

PEMBANGUNAN Kantor Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber yang baru, diduga menggunakan kayu hasil dari penebangan kayu ilegal atau illegal logging di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS). Kayu yang digunakan untuk pembangunan kantor desa itu berjenis Raksamala dan Pasang.

Salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan, dua jenis kayu tersebut tidak ditemukan di kebun masyarakat, melainkan di TNHGS yang dikelola oleh perhutani. Terduga pelaku disebut merupakan Ketua Badan Usama Milik Desa (BUMDes) Cikadu berinisial S.

“Sebelum kayu itu dipergunakan untuk material, itu ditimbun terlebih dahulu di rerumputan sekitar rumah inisial S yang juga Ketua BUMDes setempat,” ujar sumber BANPOS, Selasa (4/7).

Ia pun menuturkan bahwa S merupakan orangnya kepala desa, yang kerap ditugaskan sebagai penyuplai material atau pelaksana pembangunan kantor desa.

“Sebelumnya, anggaran pembangunan kantor desa tersebut dari rekening kas desa yang ditransfer ke BUMDes,” terangnya.

Menurut sumber BANPOS tersebut, persoalan ini tengah dalam penyelidikan Satreskrimsus Polres Lebak. Namun untuk informasi lebih lanjut, masih belum dirinya ketahui.

“Sekarang sedang penyelidikan pihak Krimsus Polres Lebak, tapi belum ada info apakah barang bukti dan oknumnya sudah dibawa ke Polres atau belum. Saya belum tahu pasti, tapi malam kemarin tim dari Reskrimsus sudah ke sini, katanya menyergap,” ujarnya lagi.

Sementara, Unit Krimsus Polres Lebak, Aiptu Koko, saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan pihaknya sudah memanggil dan memeriksa dua orang yang berinisial S dan D, warga Cikadu Desa Cibeber terkait illegal logging.

“Iya, kita sudah jemput dan amankan terduga pelaku pemanfaatan kayu hutan lindung tanpa izin itu. Inisial S dan D dari Desa Cikadu. Mereka saat ini masih tahap pemeriksaan, tapi belum kepada pengembangan. Tunggu aja nanti perkembangannya akan dikabari lagi,” jelas Koko. (WDO/DZH)

5 Juli 2023
Data PPDB Diharap Lebih Update

LEBAK, BANPOS – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA yang dilakukan secara online membuat berbagai pihak meragukan sifat transparansi yang diterapkan.

Salah satu faktor yang disoroti yakni kurang tanggapnya pembaruan atau update data dari tiap-tiap sekolah.

Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, Ihsanudin, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki beberapa temuan terkait hal tersebut.

Ihsan mengatakan, seperti yang terjadi di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Lebak yang dimana hingga saat ini tidak tercantumkan data peserta yang telah mendaftar ke sekolah tersebut atau masih dengan kondisi kosong.

“Di website PPDB sebagai layanan informasi, banyak sekolah salah satunya di Lebak yang masih nol baik dari jalur Afirmasi, Zonasi hingga prestasi,” kata Ihsan saat diwawancara BANPOS, Selasa (4/7).

Ihsan menjelaskan, mustahil jika di sekolah-sekolah tersebut masih belum ada yang mendaftarkan diri di hari kedua masa PPDB bagi SMA di Banten.

Menurutnya, dengan tidak updatenya data tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat yang dimana bisa menimbulkan indikasi korupsi ataubahkan nepotisme.

“Wajar jika timbul dugaan ada yang diprioritaskan atau bahkan dititip-titipkan. Maka dari itu, ini sangat mencurigakan,” jelasnya

Selain permasalahan update data yang harus selalu diperhatikan, ia juga menyebut bahwa layanan informasi PPDB haruslah ditingkatkan.

“Seharusnya kita bisa melihat berapa yang sudah daftar dan berapa daya tampung dari sekolah tersebut,” tegasnya.

Ia menerangkan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, angka kelulusan SMP yang bisa melanjutkan ke SMA berada di angka lebih dari 151 ribu orang. Sedangkan, daya tampung dari SMA baik Negeri hingga Swasta kisaran di angka 74 ribu siswa.

“Bukan tidak mungkin, ada permainan (titipan) di pelaksanaan PPDB tahun ini,” terangnya.

Selain itu, dengan minimnya daya tampung inilah yang membuat Angka Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Banten berada di angka yang tinggi.

“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah, karena ini adalah hak seluruh masyarakat. Ini harus diseriusi,” tandasnya.

Sementara itu sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan Yeremia Mendrofa menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.

Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.

Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.

Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.

“Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.

Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.

“Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”

“Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.(MG-01/MYU/DZH/PBN)

5 Juli 2023
Merawat Kegembiraan Merdeka Belajar

JAKARTA, BANPOS – Pesatnya kemajuan teknologi perlu disikapi secara serius oleh setiap pemangku kebijakan di Indonesia. Sebab, majunya teknologi otomatis akan berpengaruh secara langsung pada sektor pendidikan, baik pengaruh positif maupun negatif.

Sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan memiliki daya saing global.

Dalam mewujudkan hal itu, diperlukan inovasi dan kurikulum agar dapat memerdekakan mereka dari belenggu dengan program merdeka belajar.

Merdeka belajar adalah konsep pengembangan pendidikan dengan peran seluruh pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Program ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia.

Oleh karenanya, pendidikan perlu didasarkan pada asas kemerdekaan yang tetap mengacu pada penguatan nilai-nilai pelestarian budaya lokal yang menjunjung tinggi kesetaraan. Tujuan merdeka belajar yang sudah diluncurkan antara lain untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat masing-masing, sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai.

Hal ini akan menumbuhkan semangat belajar dan mendorong kemajuan bangsa. Sedangkan untuk jangka panjang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi pelajar maupun mahasiswa agar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan memiliki integritas, kecerdasan, dan keterampilan yang unggul.

Merdeka belajar sejatinya ingin memberikan kemerdekaan bagi sekolah maupun perguruan tinggi, termasuk di dalamnya para guru dan dosen untuk menginterpretasi kurikulum nasional agar berfokus pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Jika dilihat, merdeka belajar merupakan terobosan inovatif yang perlu diimplementasikan dan terus dilanjutkan saat kondisi apapun, baik saat pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Karena, program ini diorientasikan agar sistem belajar menjadi lebih merdeka, fleksibel, dan mendukung keberagaman dalam belajar.

Relevan dengan Dunia Kerja

Untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang menjadi salah satu unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dunia pendidikan tinggi saat ini, yaitu penyerapan tenaga kerja dan relevansi lulusan dengan dunia industri.

Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka para peserta didik dapat mengambil mata kuliah di luar program studi selama tiga semester, dan di luar kampus selama dua semester. Pertukaran pelajar, magang, riset, dan proyek kemanusiaan adalah beberapa kegiatan yang dapat diikuti dalam program ini.

Mahasiswa diharapkan dapat mengalami langsung ekosistem dunia kerja sehingga menjadi bekal kemampuan mereka dalam menjalani dunia kerja di masa depan. Inilah bentuk transformasi dunia pendidikan yang diinginkan pemerintah, yaitu kualitas lulusan yang relevan dengan dunia kerja dan berkompetensi tinggi.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan (baik soft skills maupun hard skills) agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman karena melalui berbagai program berbasis experimental learning ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.

Oleh karena itu, mereka juga dituntut untuk mengembangkan kemandirian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta pengalaman melalui kenyataan lapangan seperti kualifikasi kemampuan, permasalahan nyata, kolaborasi-interaksi sosial, pengelolahan/manajemen diri, target dan pencapaian.

Dengan memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil tiga semester di luar program studinya, kompetensi mahasiswa akan lebih beragam dan lebih siap untuk menghadapi persaingan dalam skala nasional maupun global.

Secara filosofis, kebijakan Kampus Merdeka juga sangat bagus karena membuka kotak sekat keilmuan dalam suatu prodi. Harapannya, mahasiswa memahami ilmu lintas disiplin yang dapat meningkatkan kemanfaatan dari ilmu yang mereka pelajari sebelumnya.

Kegembiraan Merdeka Belajar

Merdeka belajar akan membut pelajar dan mahasiswa lebih gembira dalam proses menuntut ilmu dan pengalaman. Harus di akui bahwa proses pembelajaran terkadang membosankan jika hanya di dalam ruangan (kelas) saja.

Maka, dengan konsep merdeka belajar ini diharapkan tidak merasakan jenuh dalam proses pembelajaran yang di ikuti. Selama proses ini berlangsung, sebagian besar dari pelajar dan mahasiswa gembira dengan suasana baru yang mereka dapatkan. Bahwa, setiap pelajar maupun mahasiswa dapat menyesuaikan diri dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya.

Merdeka belajar diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang melampaui (tanpa batas) mengenai informasi. Peran guru maupun dosen disini sebagai mentoring serta diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Sedangkan pada penilaian bukan lagi menitik beratkan pada nilai, tapi proses berjuang.

Saat ini, lembaga pendidikan secara umum masih dikelola secara tradisional, belum memiliki kemampuan respon yang cepat dan akurat terhadap berbagai permasalahan kekinian dan masih berbasis pada angka-angka. Proses pembelajaran bukan sekadar rutinitas toutologis yang hanya mengisi waktu, tetapi harus berubah menjadi aktifitas yang dapat membawa dampak perubahan, dari aspek pengetahuan, skill psikomotorik, hingga perubahan perilaku keseharian.

Melalui kegiatan pembelajaran merdeka diharapkan akan muncul kreatifitas dan perubahan cara berfikir kritis. Istilah merdeka belajar yang digulirkan bukan tanpa makna, tapi bukan pula tanpa kontrol dari masyarakat Indonesia. Karena, merdeka bukan berarti bebas sebebasnya melakukan aktivitas pembelajaran tanpa kontrol akademik.

Merdeka belajar berarti kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran, agar yang dihasilkan adalah individu-individu yang berkarakter dan berakhlak mulia yang mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin maju.

Kegembiraan merdeka belajar harus tetap dirawat, karena penerapan kurikulum ini sangat baik dalam mendesain peserta didik agar mampu menjadi generasi yang kreatif dan produktif. Akan tetapi, pemerintah juga tetap memiliki kewajiban melakukan evaluasi hal-hal yang dinilai kurang efektir dan belum maksimal.

Pemerintah perlu terus melakukan penguatan, evaluasi dan pembinaan secara komprehensif bagi lembaga pendidikan, guru maupun dosen untuk terus meningkatkan kompetensi dan pelayanan agar tujuan mulia dalam merdeka belajar ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.(RMID)

4 Juli 2023
Unbaja Gandeng Apdesi Tingkatkan Kualitas SDM di Desa

SERANG, BANPOS – Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, Universitas Banten Jaya (Unbaja) melakukan kerjasama dengan Apdesi Provinsi Banten. Salah satu kerjasama yang dituangkan ialah peluncuran program RPL yang diberikan kepada para perangkat desa se Provinsi Banten.

Untuk diketahui, Program RPL sendiri adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Warek 1 Unbaja, Anis Masyruroh mengungkapkan kerjasama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM yang ada di Banten. Juga memberikan kesempatan kepada para perangkat desa yang tentunya telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan untuk masuk dalam pendidikan formal.

“Tentunya dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non formal, informal dan pengalaman kerja sebagai perangkat desa,” ungkap Anis kepada BANPOS kemarin seusai acara yang digelar di salah satu hotel di kawasan Anyer.

Ia berharap dengan adanya kerjasama tersebut perangkat desa yang ada di Banten semakin berkualitas sehingga SDM di desa semakin meningkat.

Sementara itu, Sekretaris Apdesi Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik menyambut baik program kerjasama dengan Unbaja tersebut. Terlebih lagi, saat ini tidak sedikit kepala desa maupun perangkat desa yang belum memiliki gelar pendidikan formal strata satu atau sarjana.

“Atas kondisi itu, akhirnya Apdesi mengakomodir keinginan perangkat dan kepala desa. Karena dengan RPL, bisa belajar di perkuliahan cukup 2 tahun maka perangkat atau kepala desa sudah bisa memiliki gelar strata satu. Apalagi, di program RPL itu, banyak kemudahan, bisa online, bisa juga datang ke kampus,” ungkap Rafik.

Menurut Rafik, dengan program RPL tersebut ia berharap agar desa-desa di Banten berkualitas. Karena ketika aparaturnya kuliah, dan mendpatkan ilmu baru di bangku perkuliahan. Otomatis akan berpengaruh juga terhadap SDM, tentunya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di desa.

“Meski begitu, untuk mengikuti RPL ini ada beberapa syarat. Seperti sertifikat-sertifikat keahlian dan pelatihan. Kan di desa sudah banyak pelatihan, dapat sertifikat. Itu akan dimasukan dalam item SKS. Jadi kemudahan akan diberikan kepada para perangkat dan kepala desa. Nah, Apdes yang akan merekomendasikan nama-nama yang akan mengikuti RPL tersebut,” pungkas Rafik. (AZM)

4 Juli 2023
Syafrudin Minta Hamas hasilkan SDM berkualitas

SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin dalam kegiatan Training For Leader 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) yang diselenggarakan di Villa Lembah Gunung Sari, dirinya meminta agar Hamas dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Serang, Syafrudin menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai suatu kegiatan untuk membentuk karakter yang memiliki jiwa kepemimpin.

“Kegiatan Training For Leader 2023 ini dilakukan sebagai bentuk pengkaderan atau pembentukan karakteristik Pemimpin dari Himpunan Mahasiswa Serang,” ujarnya, senin (3/7)

Syafrudin juga mengatakan, kegiatan tersebut sebagai salah satu langkah untuk mendidik para mahasiswa dalam berorganisasi agar dapat menjadi orang-orang hebat.

“ini merupakan menjadi sebuah langkah adik-adik, kakang teteh untuk menjadi orang-orang yang hebat, banyak sekali yang menjadi pejabat, orang-orang hebat itu berawal dari mahasiswa yang berorganiasasi,” katanya

Dalam acara tersebut, Syafrudin berpesan kepada Hamas untuk dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Serang serta masyarakat Kota Serang dalam memajukan pembangunan Kota Serang melalui SDM yang mumpuni,

“Hari ini tentunya merupakan awal untuk menyambut masa depan kita, agar bagaimana caranya bisa mendapat masa depan yang baik dan bagus,” ucapnya

Syafrudin juga menerangkan, jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik serta memiliki pemikiran yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa.

“Negara yang maju itu rata-rata dimulai dari SDM yang mumpuni sehingga pemikirannya pun memotivasi perubahan kedepan,” terangnya.

Kegiatan Training For Leader 2023 tersebut diselenggarakan dalam rangka kaderisasi organisasi Himpunan Mahasiswa Serang yang tergabung dari beberapa Kampus yang ada di Kota Serang. (CR-01/AZM)

4 Juli 2023
Paguyuban KSE Untirta Luncurkan Program Bank Sampah

SERANG, BANPOS – Mahasiswa yang tergabung dalam Paguyuban KSE Untirta mendirikan bank sampah di Perumahan Banten Indah Permai (BIP dengan nama Cipta Lestari 30.

Program itu merupakan kolaborasi para mahasiswa dengan emak-emak RW 30 Perumahan BIP.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu (2/7) kemarin itu dibuka dengan senam pagi yang merupakan rutinitas masyarakat, di lapangan Volly Blok F, RW 30, Perumahan BIP, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Usai senam pagi, dilanjutkan dengan peresmian dan sosialisasi bank sampah kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri. Hadir pula Camat Serang, Mashudi, didampingi oleh Lurah Unyur, Agus Sulaeman.

Pada kesempatan itu, Hasan memberikan apresiasi kepada Paguyuban KSE Untirta, yang sudah mendorong terbentuknya bank sampah sebagai salah satu upaya untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kebersihan, terkhususnya bagi masyarakat di Kota Serang.

“Terima Kasih kepada adik-adik KSE Untirta, bisa membina dan mendidik masyarakat untuk memulai sebuah inovasi. Tentunya ini merupakan salah satu upaya pembangunan (SDM) kita, sebab tempo hari Kota Serang mendapatkan kritik karena dianggap tidak layak untuk menjadi ibu kota provinsi Banten, salah satu faktornya yaitu terkait dengan kebersihan,” ungkapnya.

Ia juga berharap bank sampah ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan menjaga kebersihan dari rumah. Selain itu, Hasan juga berharap masyarakat dapat manfaat secara ekonomi dari kegiatan ini. Di akhir, ia juga menitipkan pesan bagi para mahasiswa untuk menyebarkan berbagai ide besar, agar penerima manfaatnya bertambah.

“Dari bank sampah ini, harapannya masyarakat selain diberi edukasi mengenai kebersihan mulai dari rumah terkait dengan pemilahan jenis sampah, mendapatkan pula nilai ekonomis dari bank sampah ini. Kegiatan ini bagus sekali, mantap. Terus sebarkan ide-ide bagus dan ide-ide besar, agar kebermanfaatannya lebih besar lagi,” ucapnya.

Camat Serang, Mashudi, mengatakan bahwa pihaknya mendukung adanya program bank sampah yang diinisiasi oleh Paguyuban KSE Untirta, dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam mengantisipasi keberadaan sampah.

“Saya mendukung dengan adanya launching program Bank Sampah Cipta Lestari 30 di komplek BIP ini. Dengan pak lurah, saya sangat mendukung sekali dan kami ucapkan terimakasih kepada warga masyarakat khususnya, dalam usaha mengantisipasi keberadaan sampah di lingkungan ini,” ujarnya.

Menurut ia, keberadaan sampah di lingkungan Kota Serang ini cukup mengerikan.

Apalagi dengan adanya sampah-sampah liar di tengah lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Mashudi mengatakan bahwa program ini juga sejalan dengan upaya Pemkot Serang terkait dengan penangan sampah.

“Cukup mengerikan juga melihat sampah-sampah liar yang ada. Harapannya, adanya bank sampah ini tentunya masyarakat ikut mendukung program pemerintah Kota Serang terkait dengan penanganan sampah,” tuturnya.

Ketua RW 30 BIP, Sumarna, juga mengungkapkan rasa bahagianya atas diresmikannya Bank Sampah Cipta Lestari 30, dan berharap agar program bank sampah ini bisa berjalan sesuai harapan masyarakat dan memberikan output agar pengelolaan sampah yang lebih efektif mulai dari rumah.

“Saya merasa bahagia dan sangat senang, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat di lingkungan RW 30. harapannya kedepan ini bank sampah bisa berjalan sesuai keinginan masyarakat, agar bisa mengelola sampah di lingkungan masing-masing dengan lebih efektif,” katanya.

Sumarna pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Paguyuban KSE Untirta atas kerja sama dan batuannya kepada masyarakat RW 30.

“Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan dan kami ucapkan terima kasih kepada Paguyuban KSE Untirta atas kerja sama dan bantuannya,” katanya.

Ketua Bank Sampah Cipta Lestari 30, Heni, mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Paguyuban KSE Untirta yang sudah hadir memberikan kontribusi bagi terciptanya bank sampah di lingkungan RW 30 ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa dari KSE UNTIRTA yang telah begitu banyak kontribusinya kepada kami, sehingga terciptanya bank sampah cipta lestari 30 di lingkungan kami,” ungkapnya.

Heni pun berharap program ini menjadi awal yang baik serta secara khusus, program ini dapat meningkatkan taraf ekonomi di lingkungan RW 30.

“Kami berharap dengan adanya program bank sampah ini bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi, khususnya kepada lingkungan kami di RW 30 dan lebih baik pula dari segi penataan ekonomi di bank sampah ini,” tandasnya.

Ketua Paguyuban KSE Untirta, Muhammad Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa program ini merupakan salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat dari Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) yang mendorong para penerima beasiswanya agar terus aktif terlibat di masyarakat.

“Tentunya dengan mengusung semangat Sharing, Networking, and Developing, Yayasan KSE mendorong kami sebagai beswan untuk bisa mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa pembentukan bank sampah ini merupakan inisiatif Paguyuban KSE Untirta yang disambut dengan baik oleh Ketua RW 30 BIP, yang ternyata butuh pendampingan dan modal untuk pembentukan Kelompok Bank Sampah di lingkungan Perumahan BIP.

“Iya pada awalnya kami melakukan survei ke berbagai lokasi, lalu ketemulah dengan masyarakat di sini. Alhamdulillah ternyata masyarakat RW 30 BIP pun ingin membentuk Bank Sampah, atas dasar kesamaan visi tersebut maka dibentuklah Bank Sampah Cipta Lestari oleh Pak RW dan para Ibu-ibu disini,” ungkapnya.

Terakhir, Aziz pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan berharap Bank Sampah Cipta Lestari 30 agar terus bisa berkembang serta menjadi percontohan bagi masyarakat di Kota Serang, bahwa Bank Sampah bisa dikelola oleh masyarakat langsung agar lebih efektif dan efisien.

“Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat BIP terkhusus lingkungan RW 30 dan harapannya Bank Sampah Cipta Lestari 30 terus berkembang dan menjadi pilot project di Kota Serang serta terus mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder,” tandasnya. (DZH/AZM)

4 Juli 2023
YPUI Ajak Siswa Memahami Fungsi Ekosistem Mangrove

PANDEGLANG, BANPOS – Relawan yang tergabung dalam Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) mengajak siswa dan siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk mengenal serta memahami fungsi dari ekosistem mangrove yang sangat penting untuk kehidupan manusia pada masa mendatang.

Untuk mengkampanyekan hal tersebut, YPUI telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah diantaranya SDN 04 Citeureup, SDN Kalanganyar 01, SDN Teluk 01, SDN Labuan 03, Kecamatan Labuan, SDN Mekarsari 02, Kecamatan Panimbang, dan SDN Perdana 03, Kecamatan Sukaresmi dan akan dilanjutkan di 8 8 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA.

Koordinator Projek Reforestasi Mangrove YPUI, Mulyono mengatakan, kunjungan untuk kampanye lingkungan ke sekolah atau school visit ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut hari mangrove dunia atau Internasional Mangrove Day yang diperingati setiap tanggal 26 Juli.

“Kegiatan kunjungan ke sekolah ini, dalam rangka mengenalkan serta memberi pemahaman kepada siswa dan siswi tingkat sekolah dasar tentang pentingnya ekosistem mangrove untuk kehidupan manusia dimasa mendatang,” kata Mulyono beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, selain melakukan penyadartahuan tentang manfaat serta fungsi dari tanaman mangrove, YPUI di tahun 2023 ini akan melaksanakan program rehabilitasi ekosistem pesisir dengan melakukan penanaman mangrove di berbagai lokasi di Kabupaten Pandeglang, salah satunya di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

“Selain penyadartahuan tentang Lingkungan, Melalui Proyek MERCI, YPUI pada tahun 2023 akan melakukan penanaman sebanyak 200.000 tanaman mangrove dan tanaman pantai di berbagai lokasi di Kabupaten Pandeglang di Kawasan TNUK dan diluar Kawasan TNUK sebagai langkah rehabilitasi ekosistem pantai yang rusak akibat tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir 2018 lalu,” jelasnya.

Sementara itu, Alfin seorang Guru di SDN 3 Labuan sangat mengapresiasi dengan YPUI yang telah memberikan sosialisasi pengenalan mangrove kepada anak didiknya beberapa waktu lalu, karena menurutnya generasi muda harus diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan dimasa mendatang.

“Kami juga berharap sosialisasi ini bisa terus dilakukan, bahkan kami dari SDN 3 Labuan siap jika diajak untuk praktek langsung untuk melakukan penanaman mangrove, agar para siswa-siswi kami tertanam rasa cinta terhadap alam sekitar,” katanya.

Untuk diketahui, YPUI pada tahun 2023 merencanakan mengunjungi 14 sekolah dari SD hingga SMA untuk tujuan meningkatkan kesadaran anak-anak usia dini untuk cinta terhadap lingkungan dan secara khusus ekosistem mangrove yang memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia.(dhe/pbn)

3 Juli 2023