Kategori: PENDIDIKAN

KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mendukung solusi yang dilakukan oleh SMKN 5 Kota Serang, dengan melakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) melalui swakelola anggaran. Namun sebisa mungkin, anggaran itu jangan sampai berasal dari orang tua murid, namun dimaksimalkan dari anggaran CSR.

Cara tersebut sudah dilakukan oleh SMKN 5 Kota Serang. Namun, anggaran pembangunan RKB itu ditarik dari orang tua murid. Hal itu terungkap dalam diskusi publik yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Taktakan dan Gerakan Masyarakat Taktakan, Kamis (14/7).

Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Serang, Amin Jasuta, menuturkan bahwa cara tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pihaknya, beberapa tahun yang lalu.

Pada saat itu, masyarakat tidak ada yang menolak. Satu kelas pun berhasil dibangun. Namun di tahun ini, cara tersebut tidak berhasil. Ia menuturkan bahwa hal tersebut lantaran terdapat masyarakat yang melaporkan pengumpulan dana swadaya masyarakat untuk membangun RKB itu ke Inspektorat Provinsi Banten.

“Dua atau tiga tahun yang lalu, masyarakat adem-adem saja. Kalau sekarang kayaknya ya oknum itu ada aja. Dia (oknum) sudah terbacanya seperti mau agar dia yang minta ke masyarakat (uang swadayanya) tapi oleh saya tidak difasilitasi dan maunya gratis. Tapi kan kalau gratis nanti kelasnya tidak selesai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa uang yang dikumpulkan tersebut bukan merupakan uang yang diminta oleh pihak sekolah, apalagi untuk memperkaya diri. Sebab, uang tersebut dikumpulkan karena masyarakat memiliki inisiatif untuk membangun RKB, agar kuota siswa bisa bertambah.

“Selama ini ada pungutan, ya betul, Rp7 juta. Karena pungutan itu jadi dilakukan, sebab oleh saya disampaikan begini (kepada masyarakat), sudah tidak ada tambahan ruang kelas kecuali masyarakat mau swadaya,” ucapnya.

Padahal menurutnya, cara tersebut sudah pernah ia lakukan dan berjalan dengan aman. Bahkan, kelas itu saat ini menjadi penyumbang kuota bagi pelajar di Kecamatan Taktakan yang ingin bersekolah di SMK 5 Kota Serang.

“Kan kita pengalaman dari tiga tahun yang lalu, masyarakat itu semua berkumpul semua di Kecamatan Taktakan, nanya solusinya bagaimana pak Amin. Jadi saya sampaikan kalau misal masyarakat mau membangun dengan biaya sendiri, kita ada tanah di belakang. Ternyata mereka mau dan hasilnya masih ada sampai saat ini,” terangnya.

Namun saat ini, dirinya telah membatalkan rencana pembangunan RKB dari dana swadaya masyarakat tersebut. Uang yang telah dikumpulkan pun akan dikembalikan kepada masyarakat. Sementara dirinya saat ini, akan diperiksa oleh Inspektorat berkaitan dengan laporan tersebut.

“Saya sudah dipanggil inspektorat. Saya sudah berkomitmen untuk mengembalikan uang itu dan mudah-mudahan pak camat bisa membangun yang berdasarkan dari CSR, bukan dari orang tua. Karena saya tidak tahu, apakah masih akan di SMK 5 lagi. Saya ikhlas kalau digeser karena ini,” tegasnya.

Ia mengaku, penambahan RKB merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi meski tanpa dilakukan perencanaan. Hal itu jika sudah ada rekomendasi dari pihak Kecamatan untuk permohonan pembangunan RKB. Adapun dana bisa dari swadaya masyarakat maupun CSR.

Amin pun merinci biaya yang harus dikeluarkan, untuk bisa membangun RKB. Amin membeberkan dua metode, yakni jika pembangunan RKB dilakukan dengan cara swakelola maupun dilakukan dengan cara kontraktuil.

“Kalau swakelola itu harganya Rp200 juta satu RKB. Kalau kontrak itu Rp300 juta. Mungkin karena ada pajak, jasa konsultan. Tapi karena sudah tidak jadi, sekarang saya sampaikan bahwa pak camat yang bertanggung jawab membangunkan satu kelas baru. Mudah-mudahan bukan dari masyarakat uangnya,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, yang turut hadir pada dialog publik itu mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh SMK Negeri 5 Kota Serang merupakan solusi yang baik, ketika pemerintah belum bisa membangun RKB untuk menampung para pelajar yang banyak.

“Sesungguhnya itu adalah bagian dari solusi untuk membangunnya. Karena kebetulan ada DPRD Provinsi, maka kami mendorong agar pada tahun 2023 itu untuk menganggarkan pembangunan RKB. Karena ini sudah tidak bisa menampung,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa meskipun swakelola pembangunan RKB merupakan solusi, akan tetapi lebih baik lagi jika pemerintah yang melakukan pembangunan tersebut. Sebab, masyarakat yang sempat dihantam Covid-19, tentunya akan kesulitan untuk melakukan swadaya anggaran pembangunan.

“Tidak semua masyarakat itu ekonominya sama, pasti berbeda-beda. Karena ini juga menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Ketua DPRD Kota Serang dan termasuk juga bagian daripada masukkan agar anak-anak kita lanjut sekolah. Pemerintah slogannya ‘jangan sampai anak putus sekolah’ tapi justru kesiapan pemerintahnya belum siap,” katanya.

Budi menegaskan bahwa saat ini solusi pembangunan menggunakan swadaya dari masyarakat sudah dibatalkan. Untuk itu, dirinya telah mengusulkan untuk melakukan pembangunan RKB menggunakan dana kompensasi kerja sama impor sampah antara Tangerang Selatan dengan Kota Serang.

“Masih ada waktu sampai Senin untuk daftar di dapodiknya. Kalau lewat hari Senin itu sudah tidak bisa. Nanti kita upayakan pembangunan dari CSR kerjasama Tangsel dengan Kota Serang,” ungkapnya. (ADV)

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten dan DPRD terlihat serius dalam merealisasikan sekolah metaverse yang digagas oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Namun, gagasan tersebut dianggap terlalu terburu-buru, apalagi dengan mematok tinggi konsep metaverse yang dipastikan butuh infrastruktur digital yang besaten dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Banten.

Ketua Komisi V pada DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, mengatakan bahwa saat ini teknologi sudah mulai maju. Maka menurutnya, gagasan Al Muktabar terkait dengan sekolah metaverse dapat dilaksanakan, meskipun secara bertahap. Namun untuk rombongan belajar (rombel) online, akan dieksekusi pada tahun ajaran sekarang.

“Mulai dari berapa rombel dulu yang dibuka oleh sekolah induk, lalu bagaimana untuk menampung anak-anak Banten yang memiliki prestasi atau kurang mampu, namun mereka tidak lolos melalui jalur konvensional. Nah ini salah satu solusi dengan membuka rombel online,” ujarnya di gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (13/7).

Ia menuturkan bahwa Dindikbud Provinsi Banten tengah mematangkan petunjuk teknis (Juknis) mengenai rombel online tersebut. Adapun pelaksanaan penerimaan peserta didiknya, hanya berbasiskan mereka yang tidak diterima pada PPDB kemarin.

“Supaya tidak merugikan pihak swasta, maka nanti tidak membuka pendaftaran secara formal, akan tetapi mereka yang sebelumnya sudah terdaftar, yang masih ingin sekolah negeri tapi lewat online. Itu namanya rombel online, rombel digital, rombel metaverse. Arah ke sananya nanti akan menjadi sekolah terbuka,” terangnya.

Menurut politisi PDIP itu, sekolah metaverse merupakan solusi bagi terbatasnya kuota pelajar pada suatu sekolah, maupun bagi wilayah padat penduduk yang hanya memiliki sedikit sekolah negeri. Meski pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maupun Ruang Kelas Baru (RKB) tetap akan dilaksanakan, namun untuk sementara para siswa yang tidak tertampung di sekolah fisik, akan ditampung secara online.

“Nah cara yang paling jangka pendek, buka kelas online, rombel online atau sekolah terbuka, itu menjawab dalam hal kita kekurangan sarana dan prasarana. Itu jawaban untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, kita bisa buatkan sekolah atau RKB,” tuturnya.

Ia menuturkan, agar para pelajar tetap bisa merasakan dunia sekolah, metode yang diterapkan harus dicampur. Artinya, ada kalanya para pelajar yang bersekolah di metaverse tersebut tetap hadir di sekolah di waktu-waktu tertentu.

“Jangan sampai rombel online itu kesulitan bagaimana sosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Ini perlu di-blended. Misalkan mereka untuk pembelajaran pengetahuannya secara online, ketika ekstrakulikuler, pelajaran olahraga, atau praktik kimia, itu bisa di sekolah. Itu yang nanti akan diramu,” ucapnya.

Yeremia mengklaim, sejumlah sekolah yang akan ditunjuk untuk menjadi percontohan sekolah metaverse ialah sekolah-sekolah unggulan, yang memiliki infrastruktur yang baik dan pengalaman yang baik dalam melaksanakan sekolah daring.

Menurutnya, selain solusi untuk persoalan kekurangan infrastruktur pendidikan, sekolah metaverse pun akan menjadi solusi peningkatan APS Provinsi Banten, yang saat ini masih berada di bawah rata-rata APS nasional.

“Prinsipnya sebetulnya, angka partisipasi sekolah Banten jauh di bawah nasional. Nah untuk meningkatkan APS ini, ya harus ada terobosan-terobosan. Sekali lagi jika kita harus membangun sekolah, harus ada proses yang panjang. Sedangkan ini sudah tahun ajaran baru. Minggu ini sudah harus siap,” katanya.

Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, mengatakan bahwa gagasan sekolah metaverse sebenarnya sangat visioner. Gagasan tersebut menurutnya sangat mengikuti jaman, dan merupakan masa depan dunia pendidikan, bahkan dunia keseluruhan.

“Namun apakah gagasan tersebut bisa terealisasi dalam jangka waktu yang sedikit ini? Jelas ini sangat tergesa-gesa dan terlalu mematok tinggi. Sekelas bos Facebook yang menggembar-gemborkan metaverse saja masih belum bisa benar-benar merealisasikannya,” ujar Ega.

Ia meyakini, sekolah metaverse tersebut pada akhirnya hanya sebatas sekolah daring sebagaimana yang telah dilaksanakan semasa Covid-19 ini. Jika pun sekolah metaverse benar-benar terealisasi, perangkat untuk mengaksesnya pun akan sulit dimiliki oleh masyarakat lantaran mahal.

“Kalau hanya belajar di zoom atau Google Meet saja, tentu itu bukan metaverse. Ya sekolah daring saja, atau bahasa dalam aturan perundang-undangan sebagai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apalagi kalau kami berbicara perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran untuk sekolah metaverse, apakah sudah siap? Isi konten dalam pembelajaran harus dipikirkan juga,” ucapnya.

Pernyataan terkait dengan sekolah metaverse yang akan bertugas menampung mereka yang ditolak pada pelaksanaan PPDB pun menurutnya, hanya menjadikan sekolah metaverse sebagai sekolah ‘buangan’ saja.

“Seolah-olah sekolah metaverse ini ya Cuma sekadar menampung mereka yang gagal di PPDB saja. Padahal kita tahu pelaksanaan sekolahd daring selama pandemi saja kurang efektif. Lebih baik Pemprov Banten fokus melakukan intervensi infrastruktur dan kualitas sekolah swasta, ketimbang membuat sekolah metaverse yang akhirnya hanya melanjutkan sekolah daring yang tidak efektif itu,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menduga bahwa sekolah metaverse hanya upaya dari Pemprov Banten dalam mengakali angka partisipasi sekolah saja. Padahal yang terpenting bagi para pelajar ialah belajar secara efektif.

“Jangan jadikan mereka yang bersekolah atau dipaksa atau terpaksa sekolah di ala-ala metaverse tersebut sebagai angka untuk mendongkrak APS Provinsi Banten. Mereka juga layak mendapat pendidikan yang baik,” tegasnya.

Terpisah, Pj Sekda Provinsi Banten, Tranggono, mengatakan bahwa sekolah metaverse gagal dilaksanakan. Hal itu lantaran Pemerintah Pusat menolak konsep sekolah metaverse itu. Sebagai gantinya, Pemprov Banten cukup menerapkan sekolah terbuka, sebagaimana konsep Universitas Terbuka (UT).

“Tapi tidak apa-apa. Kami terapkan sekolah terbuka. Sekolah jarak jauh. Konsepnya sama dengan metaverse. SMA Terbuka ini mengacu pada Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014,” ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya.

Menurutnya, SMA terbuka akan diterapkan pada tahun ajaran saat ini. Ia mengaku, Al Muktabar telah menekan regulasi mengenai SMA terbuka itu, dan telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Tinggal Dindikbud Provinsi Banten mematangkan juknis pelaksanaan SMA terbuka.

“Anggarannya sudah ada. Kami nanti adakan beauty contest kepada pihak ketiga yang akan mengelola itu,” tandasnya. (DZH/AZM)

SERANG, BANPOS – Praktek dugaan kecurangan serta masih adanya hambatan dalam pelaksanaan penerimaan siswa didik baru (PPDB) Online SMA dan SMK Negeri se Banten, dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin dihubungi melalui pesan tertulisnya, Senin (11/7) mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan temuan PPDB  tahun 2022 ke Ombudsman pusat di Jakarta.

“Besok (hari ini, red) Ombudsman pusat akan sampaikan juga  konpers (konferensi pers). Beberapa bahan juga diminta dari Banten,” kata Zainal singkat.

Sebelumnya, selama pelaksanaan PPDB Online SMA dan SMK Negeri se Banten, Ombudsman menemukan banyaknya permasalahan dan dugaan jual beli kursi atau permainan uang di SMA Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. Banyak keluhan dari calon siswa  maupun orang tua, lantaran kesulitan mengakses pendaftaran melalui internet yang diselenggarakan oleh sekolah.

Tak hanya itu saja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tidak menyampaikan ke publik mengenai data atau jumlah kuota peserta didik di masing-masing sekolah di delapan kabupaten/kota, sehingga menimbulkan dugaan siswa siluman.

Dugaan siswa siluman ini ditemukan oleh Ombudsman Banten, setelah adanya data yang mengejutkan pada PPDB Online tahun 2021 lalu.

Muncul dugaan 4.187 siswa siluman SMA dan SMK Negeri. Mereka terdaftar dan diterima disekolah-sekolah setelah proses PPDB Online tahun 2021 untuk semua jalur resmi, seperti zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi selesai berlangsung, dan sudah diumumkan kepada publik.

Dugaan adanya ribuan siswa siluman di sekolah favorit di SMA dan SMK Negeri tersebut, terungkap pada PPDB tahun ajaran 2021/2022 lalu. Dimana, daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  (Dindikbud) Banten untuk PPDB dengan data riil siswa di tiap sekolah di seluruh Provinsi Banten pada saat awal tahun ajaran baru tidak sama, alias melebihi kuota.

Berdasarkan data dihimpun dari dugaan 4.187 siswa siluman terdiri dari, siswa di SMA sebanyak 3. 346 siswa, dan SMK 841 siswa.

Dari angka tersebut, siswa siluman di SMA Negeri terbanyak di Kabupaten Tangerang yakni 1.241 orang, selanjutnya Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 957, Kota Serang 508 orang, disusul Kota Tangerang sebanyak 391 orang, Kabupaten Serang 249 orang, dan Kota Cilegon 33 orang.

Untuk Kabupaten Pandeglang dan Lebak, tidak tercatat adanya dugaan siswa siluman, bahkan di kedua daerah tersebut, daya tampung dan peserta didik eksistingnya  minus alias masih banyak bangku di SMA Negeri yang kosong.

Sementara untuk rincian dugaan siswa siluman di SMK Negeri se Provinsi Banten  sebanyak 841 orang, paling banyak di Kabupaten Tangerang 584 orang, Kota Serang 136, Lebak 93, dan Kota Tangsel 28 orang.

Dan untuk dugaan siswa siluman SMK Negeri di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Pandeglang dan Kota Tangerang tidak ada, alias daya tampung dan peserta didik eksistingnya minus atau masih banyak bangku di SMK Negeri yang kosong.

Dikatakan Zainal, salah satu poin penting yang disoroti Ombudsman Banten pada pelaksanaan PPDB 2022 ini adalah terkait transparansi proses dan komitmen pihak-pihak yg berkepentingan bersama-sama mengawal PPDB yang bersih dan adil.

“Kita mengetahui bersama permasalahan kesenjangan daya tampung, khususnya utk tingkat SMA/SMK, dan kebijakan pemerintah provinsi serta DPRD yang belum sepenuhnya memiliki solusi komprehensif dan jangka panjang. Untuk itu, memastikan PPDB yang akuntabel adalah salah satu ikhtiar agar masyarakat sama-sama mendapat kesempatan dan peluang yang terbuka jika belum dikatakan bisa mengakomodir semua,” katanya.

Terkait pengaduan PPDB yg disampaikan masyarakat kepada Pj Gubernur  Banten Al Muktabar melalui Inspektorat dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Banten dalam hal ini Dindikbud, untuk memberikan tanggapan, melakukan pemeriksaan, dan menyampaikan klarifikasi kepada pengadu dan juga publik.

“Para pengadu memerlukan kepastian mengingat tahun ajaran baru sudah dimulai. Publik juga berhak atas penjelasan menyeluruh untuk meminimalisir dugaan adanya praktik-praktik culas oknum atau kelompok yang berusaha mengambil keuntungan pribadi,” terangnya.

Dan jika peluang untuk menjaga integritas PPDB tersebut tidak dilakukan, ada masa depan pendidikan di Provinsi Banten yang dipertaruhkan.(RUS/PBN)