BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Mahasiswa Unbaja Gelar Diskusi Sampah Plastik

    Mahasiswa Unbaja Gelar Diskusi Sampah Plastik

    SERANG, BANPOS – Persoalan sampah menjadi sorotan, terutama sampah plastik. Hingga kini, penanganan sampah dianggap belum optimal dan masih menyisakan persoalan hingga di tingkat masyarakat.

    Oleh sebab itu, dalam memperingati hari bebas sampah kantong plastik internasional, Himpunan Mahasiswa Universitas Banten Jaya (Unbaja) yang terdiri dari mahasiswa teknik lingkungan, mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Serang dan Kota Serang, serta siswa-siswi yang berasal dari Kota Serang menggelar Diskusi Publik bertajuk ‘Ramai-Ramai Kelola Sampah Sudah Optimalkah?’. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, (2/7) ini bertempat di Teras Meeting Room Unbaja.

    Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang mewakili Pemerintahan Kabupaten Serang, legislative dan akademisi. Para narasumber tersebut yaitu Kepala Kesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna, Anggota DPRD Kabupaten Serang Komisi VI, Ahmad Jajat, Perwakilan DLH Kabupaten Serang, Cahyo Harsanto, dan akademisi yaitu dosen teknik lingkungan Unbaja, Ricky Febiyanto.

    Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL), Gilang Afandi, mengungkapkan bahwa tujuan diskusi publik tersebut adalah untuk mengetahui implementasi strategis dari pihak akademisi, praktisi, dan pemerintahan dalam menangani sampah plastik di Kabupaten Serang. Kegiatan itu juga diharapkan dapat menambah softskill mahasiswa dalam penyelesaian masalah lingkungan, mengenai penanganan sampah secara keilmuan teknik dibidangnya.

    “Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan sampah khususnya sampah plastik masih menjadi problematika di kehidupan sehari-hari. Kuantitas sampah khususnya sampah plastik terus meningkat dan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk,” ujarnya.

    Gilang mengungkapkan, melalui diskusi yang juga dihadiri oleh para dosen Unbaja ini menghadirkan inovasi-inovasi dan teknologi pengelolaan sampah plastik yang terbaru. 

    “Inovasi teknologi tersebut, diharapkan mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari demi menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

    Perwakilan DLH Kabupaten Serang, Cahyo Harsanto, saat diskusi berlangsung, ia menjelaskan beberapa poin seperti dasar hukum mengenai pengelolaan sampah, aspek pengelolaan sampah, dan beberapa program pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Serang.

    “Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Serang Tahun 2020 adalah 1.622.630 jiwa, berpotensi menghasilkan sampah 3650 meter kubik per hari atau 1200 ton per hari. Maka dari itu, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam mengelola sampah, bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti composting, bank sampah serta 3R,” ujarnya,

    Akademisi Unbaja, Ricky Febiyanto, menjelaskan analisis business as usual pengelolaan sampah di Kabupaten Serang. Ia menyampaikan perihal proyeksi model dinamis serta alternatif penerapan skema retribusi Kabupaten Serang dengan skema satuan harga penuh, skema satuan harga parsial, skema satuan harga pilihan, dan skema satuan harga berbasis berat dan frekuensi. 

    “Bagi saya, sebenarnya tidak ada istilah sampah. Yang ada adalah ketidakmampuan kita mengubah output materi menjadi input kembali dalam siklus materi,“ ungkapnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Serang komisi IV, Ahmad Jajat, menyampaikan adanya Perda Nomor 03 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan. 

    “Dalam Perda tersebut dijelaskan tugas wewenang dan tanggung jawab Pemda dalam pengelolaan sampah serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah,” ucapnya. (MUF/AZM)

  • IKPM Banten Siap Sukseskan 1 Abad Gontor

    Berdasarkan S.K Sidang Badan Wakaf ke 89, dibentuk panitia peringatan 1 abad Ponpes Modern Gontor (PMG) yaitu, menunjuk KH. Hamid Zarkasyi sebagai Ketua SC dan KH  Husnan Bay Fananie sebagai Ketua OC.

    Kemudian, Ketua OC didampingi Sekpim Pondok Modern Gontor, dan Sekpim Majalah Gontor, mengundang Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Se-Jabodetabek, untuk menggelar rapat awal, Kamis (30/6).

    Ketua IKPM Cabang Banten, KH. Sholeh Rosyad mengatakan, dalam rapat awal itu dibahas persiapan struktur kepanitiaan secara lengkap.

    “Peringatan 1 Abad Gontor, Insyaallah rencananya akan dibuka di Ibu Kota DKI Jakarta, melibatkan IKPM seluruh Indonesia dan perwakilan dari berbagai negara di dunia,” kata KH. Sholeh, saat bersilaturahmi di Pandeglang,” Kamis (30/6)

    Katanya, pembahasan program dan rencana persiapan dipimpin Ketua OC atas persetujuan Ketua SC.

    Berkembang diskusi, program – program yang akan dilakukan skala nasional dan internasional, baik dalam bentuk kegiatan ilmiah, seni, pendidikan, budaya, kekaryaan, penulisan dan lain-lain.

    “Bahkan, Insyaallah akan ada beberapa event khusus dan unik, tentang bagaimana Gontor mewarnai peradaban. Sehingga, tercetus pula rencana mengundang tokoh-tokoh dunia, terutama dari Universitas yang sudah menerima mahasiswa dari alumni PMG,” tambahnya

    Ketua OC, KH. Husnan menyatakan, menuju kegiatan spektakuler ini semua kepengurusan IKPM akan dilibatkan, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

    “Khususnya akan dilibatkan untuk sosialisasi 1 Abad Gontor, sebagai Syiar dan dakwah,” ungkap KH. Husnan.

    Ditambahkannya, di awal 1 Abad Gontor, akan dimeriahkan dengan berbagai rangkaian program, acara dan kegiatan seperti, olahraga sepak bola, badminton, basket, tenis meja, bahkan gowes IKPM.

    “Berharap, Gontor yang dibangun di desa atau pedesaan, mampu mewarnai mindset global melalui pendidikan,” tambahnya.

    Tasyakuran 1 Abad Gontor juga ujarnya, akan dibuka dengan Silaturahmi Nasional (Silatnas), di Graha Bung Karno, Jakarta.

    Untuk diketahui, perayaan acara ini direncanakan pada tanggal 27/9/2023 mendatang.(PBN/BNN)

  • MASALAH PENDIDIKAN CILEGON MASIH BANYAK

    MASALAH PENDIDIKAN CILEGON MASIH BANYAK

    CILEGON, BANPOS – Masih banyaknya sarana prasarana (sarpras) dan kondisi bangunan sekolah yang tidak layak di Kota Cilegon mendapat kecaman dari kalangan mahasiswa. Pasalnya hingga pertengahan tahun 2022 ini belum ada renovasi sekolah maupun penggantian mebel di masing-masing sekolah baik sd maupun smp.

    Diketahui, berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2020, terdapat 4 persen ruang kelas SD yang rusak, kemudian terdapat 6,74 persen ruang kelas SMP yang rusak.

    Ketua PMII Kota Cilegon Muhammad Rivaldi sangat miris melihat masih banyaknya sarana prasarana yang tidak layak di sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon.

    “Mengenai persoalan pendidikan khususnya sarana prasarana ini sangat miris, karena yang memang digaungkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, khususnya janji kampanye juga kan yang paling diutamakan persoalan pendidikan,” katanya kepada BANPOS saat dikonfirmasi kemarin.

    Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkot Cilegon dalam menyelesaikan persoalan tersebut, pasalnya anggaran untuk pendidikan besar yaitu 20 persen dari APBD, selain itu terdapat alokasi DAK dari pemerintah pusat, belum lagi Kota Cilegon merupakan kota industri yang seharusnya CSR nya bisa disalurkan ke dunia pendidikan.

    “Melihat Kota Cilegon yang memang kota industri, yang dikatakan kota modern, kota dollar, sungguh miris kalau misalkan ada sekolah di Kota Cilegon sarana prasarana itu tidak layak, padahal untuk anak menuntut ilmu di Kota Cilegon,” tuturnya.

    Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Cilegon agar segera menyelesaikannya persoalan tersebut.

    “Ini harus menjadi catatan (Dinas Pendidikan), yang dimana kepala dinasnya yang baru ini harus mampu menyelesaikan apa yang memang belum diselesaikan apalagi Kota Cilegon khususnya dinas pendidikan harus menggelontorkan dananya untuk masalah sarana prasarana yang ada di sekolah di Kota Cilegon ini. Ini harus disegerakan kami menuntut,” tegasnya.

    Sementara itu, dari 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Kota Cilegon tahun ini ada yang akan dibangun dan ada yang diperbaiki.

    Kepala Bidang (Kabid) SMP Dindik Kota Cilegon Suhendi mengatakan untuk tahun ini ada beberapa pembangunan sekolah dan renovasi. Yaitu pembangunan gedung SMPN 12, renovasi ruang kelas SMPN 13, renovasi ruang kelas SMPN 3, rehab ruang perpustakaan SMPN 4, rehab ruang lab IPA SMPN 4, pembangunan aula SMPN 5, rehab ruang lab SMPN 8 dan pembangunan ruang kelas SMPN 3. “Itu yang ingat, DPA nya ada di kantor,” katanya saat dikonfirmasi BANPOS, Selasa (28/6)

    Terkait pergantian mebeler untuk sekolah SMPN pihaknya belum mengetahui totalnya berapa. “Nanti harus lihat DPA, saya lagi ke Tangerang,” ujarnya.

    Diketahui saat ini jumlah siswa SMP Negeri di Kota Cilegon ada sekitar 9.100 siswa terbagi dari kelas 7 sekitar 3200 siswa, kelas 8 sekitar 3100 siswa dan kelas 9 sekitar 2800 siswa.

    Sementara itu, untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada di Kota Cilegon totalnya ada 151 sekolah.

    Kemudian ada 100 sekolah yang akan diganti mebelernya dan ada sejumlah sekolah yang dibangun dan direnovasi.

    “Tahun ini Insya Allah 100 sekolah akan kita ganti mebelernya, artinya paling tidak satu atau dua rombel. Yang utama misalkan tingkat kerusakan tinggi kita dahulukan yang masih ringan kita sisihkan cukup satu rombel paling tidak untuk percepatan. Tnggal nanti Juli-Agustus bisa dikirim ke sekolah dan bisa dimanfaatkan dan dijaga karena ini aset negara,” kata Kabid SD Dindik Kota Cilegon Humaedi.

    Diketahui untuk pengadaan mebeler untuk sekolah dasar sekitar Rp4 miliar dari APBD Kota Cilegon.

    “Itu kualitasnya bagus. Ini bukan lagi yang kayu tapi yang meja kursi yang satu siswa satu, Insyaallah ini usianya bisa lebih bertahan lama,” tuturnya.

    Selain itu, berkaitan dengan penambahan ruang kelas baru tahun ini ada dua untuk renovasi juga ada dua. “Intinya penambahan-penambahan itu kita tetap petakan,” ujarnya.

    Untuk menghitung tingkat kerusakan Dindik juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon

    “Kita tidak sendiri juga, jadi panggil dari PU untuk menghitung mana rusak sedang, mana rusak berat. Jadi kami ketika melihat bolong ini masuknya kategori mana jadi yang menetapkan adalah orang PU,” ungkapnya.

    Selain itu, untuk pembangunan sekolah pihaknya mengaku ada kendala terkait adanya peraturan pemerintah pusat tentang TKDN. Diketahui untuk pembangunan sekolah dindik menganggarkan sekitar Rp1,3 miliar.

    “Pendirian sekolah baru tiga sedang proses. Kita juga mengulangi perencanaan karena adanya TKDN yang mempunyai TKDN 40 persen,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru sekolah dasar (SD) di Kota Cilegon mengeluhkan kondisi sarana prasarana (sarpras) yang ada di sekolah banyak yang sudah tidak layak digunakan.

    Hal ini diungkapkan salah satu guru SDN Walikukun Kota Cilegon, Susilawati kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan pembukaan pembekalan PPPK tahap 2 di Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Senin (27/6) lalu. (LUK)

  • YDMI Latih HIMA PKh Untirta Penelitian dan Analisis Sosial Pendidikan Inklusif

    YDMI Latih HIMA PKh Untirta Penelitian dan Analisis Sosial Pendidikan Inklusif

    SERANG, BANPOS – Banten yang inklusif harus dimulai dari pendidikan. Sebab itu, dirasa penting bagi semua stakeholder untuk dapat mendorong penerapan inklusifitas dalam pendidikan tersebut.

    Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) yang merupakan mitra utama USAID MADANI telah melakukan beberapa advokasi untuk mendorong penerapan pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan penelitian dan analisis sosial pendidikan inklus di SMA.

    Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (HIMA PKh) Untirta bermaksud untuk mereplikasi dan memahami bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan analisis tersebut dengan mengundang YDMI untuk melatih para mahasiswa agar dapat melakukan hal yang sama.

    “Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan penelitian dan analisis sosial pendidikan inklusif ini adalah agar mahasiswa pendidikan khusus Untirta itu lebih memahami bagaimana bisa menganalisa terkait permasalahan-permasalahan tentang pendidikan inklusif di provinsi Banten, sehingga harapan saya kedepannya bisa membantu dan sama-sama berjuang untuk mewujudkan Banten yg inklusif,” jelas Ketua HIMA PKh Untirta, Nedi Saputra, Kamis (30/6)

    Sementara itu, Direktur YDMI, Irpan Rusdianto, yang menjadi pemateri kegiatan mengapresiasi adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh HIMA Pkh UNTIRTA tersebut.

    “Siapa lagi yang memperjuangkan hak-hak teman-teman Disabilitas kalau bukan kita yang memang berkecimpung dengan dunia Disabilitas,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • UMT Jadi Kampus Ke-22 Teken MoU Tax Center

    SERANG, BANPOS – Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pendirian tax center dan Perjanjian Kerjasama (PKS) program inklusi pajak dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ahmad Amarullah di Aula Jenderal Sudirman Kampus UMT, Selasa (28/6).

    UMT merupakan kampus ke-22 yang melaksanakan penandatanganan MoU pendirian tax center dan kampus ke-9 yang menandatangani PKS Inklusi Pajak dengan Kanwil DJP Banten. Disebutkan bahwa rencana pendirian tax center di UMT telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu, dikarenakan kondisi pandemi, maka prosesi penandatanganan MoU sempat tertunda.

    Dalam proses tersebut, Kanwil DJP Banten telah melakukan kegiatan pengenalan tentang tax center sekaligus perkenalan antara Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten dengan para dosen dan civitas akademika. 

    Kepala Kanwil DJP Banten dalam sambutannya menyampaikan, tax center ini nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Para dosen dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Banten baik dalam bentuk zoominar, magang, peningkatan literasi perpajakan, program relawan pajak, pelatihan dan juga perlombaan antar kampus.

    “Tax center akan menjadi pusat kegiatan para dosen dan mahasiswa untuk belajar serta melakukan penelitian di bidang perpajakan, sehingga dapat mengambil peran dalam menciptakan generasi emas sadar pajak,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan, nantinya kampus dapat melakukan riset atas kebijakan perpajakan yang telah ada. Sehingga mampu memberikan masukan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

    Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita peresmian ruang tax center UMT dan ditutup dengan seminar dan diskusi perpajakan dengan tema ‘Kupas Tuntas UU HPP dan PPS-Kenali, Pahami, Taati’ dengan narasumber Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Agus Puji Priyono dan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Muslih Anwari.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT, Hamdani, menyampaikan pentingnya pendirian tax center untuk memberikan pencerahan dalam memahami pajak lebih dalam sehingga akan membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman pajak.

    Rektor UMT, Ahmad Amarullah, menyampaikan bahwa kerjasama yang akan dijalin antara DJP dan UMT adalah merupakan pintu gerbang masuknya infomasi-informasi perpajakan.

    “Sehingga masyarakat memahami bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran,” ucapnya. (MUF/AZM)

  • Dewan Dorong Penambahan Rombel

    Dewan Dorong Penambahan Rombel

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengusulkan agar Dindikbud menambah jumlah siswa di setiap Rombongan Belajar (Rombel) di masing-masing sekolah negeri. Dengan demikian, daya tampung sekolah terhadap peserta didik dapat lebih maksimal.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum, mengatakan bahwa usulan agar pihak sekolah bisa menambah jumlah siswa dalam satu rombel dikarenakan jumlah pendaftar di setiap sekolah cukup banyak, sementara kapasitas yang disediakan sedikit.

    “Menurut saya boleh menambah jumlah peserta dalam satu rombel. Misalkan idealnya 36 per kelas, bisa dikembangkan menjadi 38 atau 40 per kelas,” ujar Barhum kepada awak media, kemarin.

    Menurut Barhum, penambahan jumlah rombel tersebut dilakukan jika memang kondisi di masing-masing sekolah memungkinkan dan membutuhkan hal itu. Sehingga, jumlah siswa yang bisa ditampung oleh sekolah bertambah.

    “Kalau memang pihak sekolah bisa melakukan toleransi di dalam konteks bisa memperluas kapasitas atau jumlah siswa di dalam satu rombel. Menurut saya ya ideal lah 40 itu,” katanya.

    Ia mengaku bahwa usulan tersebut masih masuk akal, mengingat di setiap Kecamatan yang seharusnya terdapat satu sekolah negeri, belum terealisasi saat ini. Hal itu membuat satu sekolah membeludak pendaftarnya dari berbagai kecamatan.

    “Kenapa saya usulkan ditambah? Karena kita ketahui kebutuhan sekolah itu masih belum cukup. Masih banyak daerah di kecamatan yang belum memiliki SMA dan SMK Negeri. Jadi itu yang menjadi pertimbangan,” terangnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Dindikbud Banten, mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menambah jumlah rombel begitu saja. Karena, penambahan jumlah siswa pada satu rombel merupakan kewenangan pusat.

    “Sebab jumlah siswa dalam satu rombel itu bukan kewenangan kita, tapi ada Peraturan Menteri yang mengaturnya,” ujar Tabrani.

    Ia mengatakan, penambahan jumlah siswa dalam satu rombel akan berakibat pada perubahan penerimaan Dana BOS. Karena jumlah siswa mempengaruhi Dana BOS yang akan diterima oleh sekolah.

    “Karena saya tidak berani untuk menambah-nambah, karena itu menyangkut soal dana BOS di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kalau misalkan lebih, di Dapodiknya itu kan enggak clear,” tandasnya. (DZH/AZM) 

  • Guru Penggerak Diharapkan Menjadi Pemimpin

    Guru Penggerak Diharapkan Menjadi Pemimpin

    LEBAK, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menyatakan mendukung penuh Program Pendidikan Guru Penggerak, hal ini diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin pembelajaran yang berkualitas.

    Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan. (Dindikbud) Lebak, Wawan Ruswandi mengatakan, Guru Penggerak sendiri merupakan Program Pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa.

    “Diharapkan guru penggerak dapat menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, guru penggerak juga nantinya dapat mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil belajar Pancasila,” kata Wawan Ruswandi, di ruang kerjanya, Selasa (27/06)

    Menurut Wawan, belum lama ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berkunjung ke Lebak dengan maksud untuk memperkuat komitmen dan dukungan Kepala Daerah dan Kepala Dinas untuk mengangkat Kepala Sekolah dari unsur Guru Penggerak sesuai regulasi yang berlaku.

    “Guru penggerak di Lebak sudah ada 51 orang, terdiri dari guru SMP 15 orang, guru SD 39 orang dan PAUD 7 orang, semuanya jadi prioritas untuk diangkat jadi kepala sekolah di awal tahun ajaran baru 2022/2023,” jelas Wawan.

    Sementara, Sekda Lebak, Budi Santoso kepada BANPOS menjelaskan beberapa bentuk komitmen dan dukungan Pemkab Lebak terhadap Program Guru Penggerak

    diantaranya, menginstruksikan kepada Kepala Sekolah untuk mendorong gurunya mengikuti seleksi program guru penggerak (PGP).

         “Pemkab Lebak juga membuat regulasi berupa Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak, ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 40/2021,” terang Budi.

          Dikatakan Budi, pihaknya telah memberikan izin kepada peserta dan aktor pendukung lain (pengajar praktik dan fasilitator-red) untuk mengikuti PGP selama 9 bulan. Kata dia, ini merupakan bentuk dukungan Pemkab Lebak pada program Guru Penggerak.

          “Kami optimistis dengan program guru penggerak akan meningkatkan pendidikan di Lebak, dan menciptakan generasi yang andal,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Sarana Prasarana Sekolah Banyak Dikeluhkan 

    Sarana Prasarana Sekolah Banyak Dikeluhkan 

    CILEGON, BANPOS – Guru sekolah dasar (SD) di Kota Cilegon mengeluhkan kondisi sarana prasarana (sarpras) yang ada di sekolah banyak yang sudah tidak layak digunakan. Hal ini diungkapkan salah satu guru SDN Walikukun Kota Cilegon, Susilawati saat menghadiri kegiatan pembukaan pembekalan PPPK tahap 2 di Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Senin (27/6).

    Susilawati mengungkapkan kondisi sarpras saat ini di tempatnya mengajar yaitu kursi dan meja banyak yang rusak. “Waktu itu ditinjau pak wakil walikota (Sanuji Pentamarta) sampai saat ini belum diperbaiki,” kata Susilawati saat menanyakan kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian disela sesi tanya jawab saat kegiatan berlangsung.

    Selain itu, dikatakan Susilawati sampai ada pintu kelas yang didobrak karena kondisinya yang memprihatinkan. “Sampai pintu kelas tiga pernah sampai didobrak karena ngga layak, tapi sampai saat ini belum terealisasi, katanya sih secepatnya-secepatnya itu kapan gitu (terealisasi)?,” pintanya.

    Ia juga mengaku was-was dengan kondisi tersebut lantaran banyak berkas-berkas penting yang disimpan di sekolah. “Ya biar cepat terealisasi sedangkan di kelas itu kadang kita nyimpen raport, administrasi sekolah gitu kan khawatir. Artinya kapan realisasinya,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon agar segera menyelesaikannya permasalahan tersebut. “Bu Heni yang gini-gini segera diselesaikan,” kata Helldy memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon agar segera diselesaikan.

    Kemudian, dikatakan Helldy pihaknya juga akan membuat call center di Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk mengontrol kondisi sarpras yang ada di setiap sekolah. “Kita tadi akan perbaiki, kita harus bikin call center khusus untuk pendidikan. Supaya kita bisa tahu monitoring dan kita mau bikin tadi semacam gambaran setiap sd seperti apa, banyak lah. Kita pengen benahi yang namanya sekolah – sekolah yang mohon maaf kategorinya masih kurang sarana prasarananya, agar supaya segera diperbaiki sesuai dengan budget yang ada, kalau tidak ada ya harus di ABT minta diperbaiki,” terangnya.

    Helldy juga menargetkan tahun ini harus ada perbaikan baik sarpras maupun bangunan sekolah yang kondisi sudah tidak layak. “Target banyak banget, sekolah ada 149, jadi step by step aja, tahun ini harus ada yang diperbaiki,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki bangunan sekolah dan sarpras yang sudah tidak layak. “Tahun ini ada pengadaan mebeler dan lain sebagainya nanti kita akan distribusikan ke sekolah – sekolah. Kita sebisa mungkin kan memenuhi, karena memang bertahap kan, biasanya kasi sarana dan prasarana di dindik ini selalu survei pada saat ada pengajuan proposal dari sekolah – sekolah. Misalkan kekurangan sarana prasarana termasuk fisik bangunan yah, bangku sekolah, nah itu akan ditindak lanjuti tim dari dindik yang diketuai oleh kabid pembinaan baik sd maupun smp,” tuturnya. 

    Saat ditanya jumlah mebeler yang rusak dan total anggaran yang dialokasikan, Heni mengaku belum mengetahui secara rinci dan harus menanyakan terlebih dahulu kepada kabid atau kasi sarpras sd maupun smp. Kemudian untuk tahun ini dikatakan Heni banyak sekolah yang harus direnovasi ada juga ruang kelas baru yang dibangun.

    “Datanya ada di kasi sarana dan prasarana ibu ngga terlalu hafal. Jumlah sekolah ibu tidak terlalu hafal tetapi banyak. (Terkait anggaran) baik dari dana APBD maupun dari dana alokasi khusus. Tidak semuanya sekolah selesai tetapi yang sudah direncanakan tahun lalu yang sekarang dilaksanakan Insya Allah selesai,” ujarnya.

    Saat ini kata dia proses pengadaan sarpras sedang tahap proses lelang di Barjas Setda Cilegon. “Ini sedang proses lelang dulu karena ada persyaratan TKDN jadi proses lelangnya aga terhambat mungkin di bulan Juli sudah lelang,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Berharap Diangkat, Ratusan Guru Honorer PAI Gelar Istighosah

    Berharap Diangkat, Ratusan Guru Honorer PAI Gelar Istighosah

    LEBAK, BANPOS – Ratusan guru honorer dari 28 kecamatan Kabupaten Lebak yang tergabung dalam Asosiasi Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (AGHPAI) Lebak menggelar doa dan istighosah bersama untuk berserah diri kepada Allah sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar segera mengangkat para guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK. Acara berlangsung mulai Pukul 10.00 Wib, lokasi di Kampung Karang Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar, Senin (27/6).

    Pengurus AGHPAI Lebak, Edi Cahya Purnama dalam sambutan mengatakan, para guru honorer yang sudah mengabdi lama punya hak untuk diberikan formasi yang sama oleh pemerintah. Menurutnya, pihaknya mendorong Pemkab Lebak agar terus mendorong pemerintah pusat terkait nasib guru honorer, terutama dari jenjang PAI.

    “Para guru honorer PAI ini banyak yang sudah mengabdi lama, namun kemarin yang diangkat jadi PPPK hasil seleksi Tahun 2021 Pemda hanya menyediakan formasi untuk 28 orang saja. Sedangkan jumlah sekolah SD dan SMP di kabupaten Lebak lebih dari 600 buah yang masih kosong guru PAI, ini jelas masih kekurangan., Semoga Pemkab Lebak membuka formasi lebih banyak lagi untuk guru PAI,” ujar Edi.

    Dikatakannya, saat seleksi 2021 kemarin, ada sekitar 158 guru PAI yang lulus dengan nilai ambang batas (NAB) Passing Grade, namun dari jumlah itu yang diangkat cuma beberapa saja. Sisanya yang 130 lagi hingga kini masih menunggu keputusan formasi pengangkatan.

    “Seleksi kemarin itu masih ada 130 guru honorer PAI yang tersisa, padahal dalam seleksi mereka sudah dinyatakan lulus dengan nilai ambang batas passing grade, namun karena formasi terbatas, SE kabupaten yang diangkatnya cuma 28 orang. Kami mohon agar segera diprioritaskan terlebih dahulu biar adil,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, pada istighosah tersebut pihaknya bersama ratusan guru honorer PAI se kabupaten Lebak lainnya berharap agar diberikan kemudahan dalam perjuangan sehingga tercapai yang diharapkan. Tambah Edi, pada pembukaan rekrutmen honorer tahun 2022 atau 2023, Pemkab memfasilitasi harapan para guru PAI.

    “Saat ini bersama ratusan guru honorer dari 28 Kecamatan se Lebak kita berkumpul di Leuwidamar untuk bermunajat bersama dengan doa dan istighosah. Semoga harapan kami dapat terwujud, dengan wasilah dari Pemkab Lebak agar bisa membuka kesempatan bagi kita untuk diangkat jadi guru ASN/PPPK,” papar Edi.

    Sementara, Pengurus AGHPAI Provinsi Banten, Sutisna kepada BANPOS juga menyampaikan agar prioritas pengangkatan ASN/PPPK diperuntukan bagi kalangan honorer dahulu sebelum ada rekrutmen tingkat umum.

    “Muatan istighosah ini tidak lain berserah diri dan berdoa agar kami diangkat menjadi guru ASN/PPPK. Kami harap untuk rekrutmen tahun 2022 dan 2023, Pemkab Lebak lebih memfokuskan pada prioritas pengangkatan honorer dahulu, karena kami ini sudah mengabdi lama dan secara usia sudah tidak bisa ikut seleksi umum. Saat ini kami kaum guru honorer hanya nunggu kebaikan pemerintah yang bisa mengakomodir harapan kami, agar semua honorer diangkat terlebih dahulu sebelum formasi untuk umum dibuka,” papar Sutisna.

    Sutisna pun menyebut, agar Pemkab tidak menghapus para guru dan tenaga honorer sebelum mereka diberi pengangkatan.

    “Di tahun ini dan tahun depan kami harap ada penambahan formasi untuk guru. Dengan memprioritaskan yang sudah lulus seleksi passing grade kemarin agar diangkat dulu. Dan selanjutnya diberi kesempatan untuk guru honorer berikutnya lagi. Jangan sampai ada penghapusan honorer sebelum para honorer diberi hak dan tempat yang adil,” paparnya.

    Diketahui, dalam istighosah yang diikuti lebih dari 250 guru honorer PAI se Kabupaten Lebak tersebut, mereka berdzikir dan bersholawat untuk munajat buat kebaikan nasib guru honorer dan juga kemaslahatan bagi Kabupaten Lebak.(WDO/PBN)

  • Mahasiswa Teknik Lingkungan Unbaja Gelar Kunjungan Industri

    Mahasiswa Teknik Lingkungan Unbaja Gelar Kunjungan Industri

    SERANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya (Unbaja) menggelar kunjungan industri ke PT Krakatau Tirta Industri, Cilegon, Kamis (23/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi mengenalkan sejumlah fasilitas pengolahan air di perusahaan tersebut.

    Turut serta para dosen pendamping yaitu Anis Masyruroh dan Fitri Dwirani. Rombongan yang berjumlah 22 mahasiswa itu disambut oleh pihak PT Krakatau Tirta Industri didampingi Nita dan Awim.

    Salah satu dosen pendamping, Anis Masyruroh, mengungkapkan bahwa kunjungan industri itu dilakukan untuk mengenalkan kepada para mahasiswa Teknik Lingkungan Unbaja mengenai proses pengolahan air dari waduk menjadi air baku atau air bersih yang bisa dipakai oleh perusahaan yang ada di sekitar Cilegon. 

    “PT Krakatau Tirta Industri selain memenuhi kebutuhan pasokan air baku untuk perusahaan yang ada di sekitar Cilegon, juga memenuhi kebutuhan untuk PDAM Cilegon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cilegon,” ujarnya. 

    Ia yang juga merupakan Kepala UPT PPM Unbaja ini menjelaskan seluruh mahasiswa termasuk dirinya diajak berkeliling ke Water Treatment Plant. Kemudian berkeliling ke Laboratorium pengujian kualitas air yang telah diolah di water treatment plant dengan pengujian beberapa parameter yang sesuai dengan Permen nomor 32 Tahun 2017. 

    “Kami juga ke bagian control room, tempat untuk memonitoring jalannya plant. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa Teknik Lingkungan Unbaja mengenai cara proses pengolahan air baku di PT Kratau Tirta Industri,” tandasnya. (MUF/AZM)