BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Ajak Masyarakat Lebih Peka Sesama, Super Hero UPG Bantu Korban Bencana

    Ajak Masyarakat Lebih Peka Sesama, Super Hero UPG Bantu Korban Bencana

    SERANG, BANPOS – Banjir yang melanda wilayah Serang pada awal Maret 2022 merupakan banjir terparah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bencana ini menyebabkan 43 titik di Serang terendam banjir.

    Terpantau sejak awal terjadi banjir, banyak uluran tangan relawan yang turut membantu warga terdampak banjir, baik dari dalam maupun luar wilayah Serang. Relawan Super Hero dari Universitas Primagraha (UPG) pun turut terjun langsung ke beberapa titik banjir untuk mendistribusikan bantuan.

    Pembina Yayasan UPG, Haerofiatna, mengatakan bahwa relawan Super Hero langsung terjun ke lokasi bencana dengan membawa bantuan sembako.

    “Kita relawan pagi jam delapan rapat, action jam sepuluh membawa sembako dan peralatan lainnya, siang berangkat bersama relawan Super Hero terjun langsung ke lapangan,” ujarnya.

    Ia pun mengungkap ada beberapa titik yang didatangi langsung oleh relawan Super Hero.

    “Ketika terjun ke lapangan yang pertama ditengok yaitu di Kaujon tepatnya dekat Perumahan Padmaraya, kemudian kita bergerak ke Kasemen kemudian Kampung Calung, Kampung Pasar, dan kita ke Kabupaten Serang ke Cinangka,” jelasnya.

    Ia pun berharap, relawan Super Hero dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir.

    “Dengan terjunnya kami ke lokasi bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah, memberikan dampak yang baik bagi para korban,” ujarnya.

    Selain itu, Haerofiatna juga berharap tindakan relawan Super Hero UPG dapat menggugah hati orang lain agar turut membantu warga terdampak bencana.

    “Aksi relawan Super Hero Universitas Primagraha diharapkan dapat menggugah hati semua orang agar dapat lebih berempati, lebih peka terhadap situasi seperti ini, sehingga sikap toleransi tolong menolong dan gotong royong tertanam dan tumbuh dalam masyarakat khususnya di Kota Serang,” tandasnya.

    (MG-03/AZM)

  • Sejumlah Mahasiswa Untirta Keluhkan KTM Tidak Valid

    Sejumlah Mahasiswa Untirta Keluhkan KTM Tidak Valid

    SERANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengeluhkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang tidak bisa digunakan untuk menarik uang di ATM BNI.

    KTM Untirta yang berstatus tidak valid saat ingin digunakan di ATM BNI ini diduga berlaku secara massal.

    Salah seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Wafiq Ajizah, mengungkap bahwa ia mengetahui KTM-nya tidak valid saat ia ingin mengambil sejumlah uang di ATM BNI pada Sabtu (5/3).

    “Barusan. Duit temen baru ditransfer ke aku mau dibayarin buat kos dia, pas mau diambil kartu tidak valid,” ujarnya.

    Wafiq pun belum sempat menghubungi pihak manapun terkait kendala yang dialaminya saat ingin menarik uang.

    “Belum menghubungi kemana-mana,” ungkapnya.

    Keluhan serupa juga diungkap oleh mahasiswa Fakultas Teknik, Siti Sakinah, sejak Jum’at (4/3) ia mengaku tidak bisa mengambil uang melalui ATM BNI.

    “Saya ngerasanya kemarin, tidak bisa tarik duit di ATM, M-Banking mah bisa,” tuturnya.

    Hal yang sama juga dirasakan oleh mahasiswa FKIP lainnya yang enggan disebutkan namanya, ia menuturkan bahwa ia tidak bisa melakukan penarikan uang di ATM BNI.

    “Barusan banget ga bisa, tapi pas coba di ATM Link bisa ternyata,” terangnya.

    Sementara itu, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang enggan disebutkan namanya, mengaku bahwa dirinya juga mengalami hal serupa, dan ia sudah menghubungi call center BNI untuk menanyakan terkait KTM-nya yang berstatus tidak valid.

    “Sudah menghubungi call center, berdasarkan keterangan dari call center itu katanya harus update informasi. Kemudian tahun 2022 ini Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua ATM harus ber-chip. Jadi kalau tidak ber-chip, harus update data dulu,” tandasnya.(MG-03/PBN)

  • PTM di Kota Tangerang Kembali Dibuka

    PTM di Kota Tangerang Kembali Dibuka

    TANGERANG, BANPOS – Setelah diterjang peningkatan kasus covid-19 varian omicron, hingga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas harus ditutup pada akhir Januari lalu. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) akan kembali membuka PTM Terbatas, pada 7 Maret mendatang dengan kapasitas 50 persen.

    “Hal tersebut dilakukan tentunya atas rekomendasi Dinas Kesehatan dan sejumlah lembaga lainnya, tak terkecuali Walikota Tangerang, maka pada hari ini 7 Maret 2022, PTM Terbatas akan kita buka kembali pada tingkat SD dan SMP. Namun masih terbatas hanya 50 persen saja,” ungkap, Kepala Dinas Pendidikan, Kota Tangerang, “Jamaluddin,” Jumat, (4/3/2022).

    Ia pun menjelaskan, pada tahap awal PTM Terbatas hanya diikuti siswa siswi kelas 6 SD dan 9 SMP, di seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini, Jamal mengaku Dindik sudah menurunkan tim sejak tiga hari lalu. Ditujukan untuk mengecek kebersihan, kesiapan sarana parasarana hingga pengecekan capaian vaksinasi.

    “Hasilnya, Dindik sudah memastikan semua sekolah telah dibersihkan dan didesinfektan sehingga siap untuk melangsungkan PTM Terbatas. Kalau secara SOP sama seperti PTM Terbatas lalu, salah satunya kantin yang masih tidak boleh beroperasional. Dianjurkan membawa bekal, rutin cuci tangan, selalu pakai masker, dan diwajibkan langsung pulang,” jelas Jamal.

    Lanjutnya, jika PTM Terbatas sudah berlangsung sepekan, Dindik akan langsung melakukan evaluasi. “Jika dinilai aman diberlangsungkan, maka PTM Terbatas akan diikuti siswa kelas lainnya secara bertahap dan bergilir,” katanya.

    Sementara itu, beriringan dengan PTM Terbatas yang akan kembali dibuka. Jamal mengaku telah menurunkan tim untuk pendataan ulang terkait capaian vaksinasi pelajar. Pasalnya, PTM Terbatas harus beriringan dengan capaian vaksinasi pelajar yang tinggi.

    “Kalau vaksinasi guru sudah dipastikan maksimal, hanya tersisa guru-guru yang punya komorbid. Pelajar pada 6-11 tahun capaian vaksin sudah 162.390 anak atau 87,3 persen dan 121.645 anak atau 65,4 persen. Sedangkan umur SMP didata Dinkes tergabung pada kategori remaja, angka ini yang perlu kita sisir, pastikan dan maksimalkan capaiannya,” tutur Jamal.

    Ia pun mengimbau, bagi seluruh walimurid untuk mengikuti seluruh aturan PTM Terbatas salah satunya anak-anaknya yang harus segera mengikuti vaksinasi covid-19. “Selain itu, para guru dan kepala sekolah untuk memastikan keamanan atas keberlangsungan PTM Terbatas. Ini membutuhkan kerjasama semua pihak, untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi. (SUG)

  • Masuk PPKM Level 4, Sekolah di Cilegon Kembali Belajar Daring

    Masuk PPKM Level 4, Sekolah di Cilegon Kembali Belajar Daring

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang masuk ke dalam kebijakan pemerintah pusat yaitu Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
    Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tengah menerapkan sejumlah kebijakan sehubungan dengan PPKM Level 4 tersebut. Kebijakan itu salah satunya menerapkan kegiatan belajar mengajar sekolah dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ).

    Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, pihaknya dengan status Kota Cilegon meningkat menjadi Level 4 memutuskan untuk memberhentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

    Dikatakan Heni, dengan PPKM Level 4, Dindik Cilegon menerapkan PJJ di seluruh sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Keputusan itu telah dikeluarkan lewat Surat Edaran (SE) Nomor 420/368-Dindik tanggal 02 Maret 2022 tentang PJJ.

    “Mengigat Cilegon kembali masuk ke level 4 penyebaran Covid-19, jadi kami putuskan kembali menerapkan PJJ. PJJ berlaku mulai PAUD, TK, SD dan SMP se-Kota Cilegon,” kata Heni saat dikonfirmasi, Rabu (2/3).

    Lebih lanjut, Heni menyatakan, penerapan PJJ akan efektif diberlakukan mulai Senin, (7/3). Aturan itu diberlakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Jadi aturan PJJ ini mulai Senin diberlakukan kemudian belum tahu sampai kapan diterapkan. Kita nunggu informasi sampai ada pemberitahuan perubahan status lagi dari pusat,” tuturnya.

    Mantan Kepala DP3AKB Kota Cilegon ini mengungkapkan, selain kebijakan PJJ, pihaknya juga dalam menghadapi siswa yang akan menjalani Ujian Tengah Semester (UTS) pada Senin (7/3) akan memberlakukan pelaksanaan ujian dengan online atau daring (dalam jaringan).

    “UTS yang akan dilaksanakan pada Senin ini juga tidak tatap muka melainkan secara online/daring,” tuturnya.

    Meski akan menerapkan UTS dengan daring namun terdapat beberapa sekolah yang dikecualikan yakni akan melaksanakan ujian dengan pola luring. Sekolah-sekolah itu, kata perempuan bergelar doktor ini, berada di daerah pelosok yang sulit mendapatkan signal internet.

    “Jadi kita akan memberikan keringanan kepada para siswa yang berada di wilayah Cipala, Gunung Batur untuk melaksanakan PTM 50 persen. Mengigat, kondisi di wilayah tersebut kesulitan mengakses internet,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Kemendikbudristek Perpanjang Pendaftaran SMK PK Bagi Industri

    Kemendikbudristek Perpanjang Pendaftaran SMK PK Bagi Industri

    JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang batas pendaftaran program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) Skema Pemadanan Dukungan bagi industri, dari 19 Februari menjadi 4 Maret 2022. Perpanjangan dilakukan menyusul tingginya antusiasme industri potensial pada program SMK PK.

    Berdasarkan data per 1 Maret 2022, lebih dari 300 industri telah melakukan pendaftaran melalui laman https://smk.kemdikbud.go.id/smkpk. Jumlahnya diprediksi terus meningkat jelang penutupan pendaftaran. Sementara itu, pendaftaran program SMK PK bagi SMK telah ditutup sejak 6 Februari 2022.

    Saat ini, sekolah-sekolah yang telah mendaftar sedang diseleksi Tim Direktorat SMK Kemendikbudristek. Hanya SMK yang memenuhi kriteria dapat mengikuti skema pemadanan dukungan ini.
    Pada program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan, industri akan melakukan investasi sebagai bentuk kemitraan secara terukur dengan SMK. Nilai investasi industri yang berjumlah minimal Rp1 miliar, dapat berupa tunai (in cash) atau berupa fasilitas (in kind), seperti pelatihan, bantuan alat, dan hibah ruangan.

    Kemendikbudristek kemudian akan memadankan nilai investasi tersebut, baik untuk penguatan pembelajaran maupun sarana dan prasarana SMK yang perbandingannya akan disesuaikan dengan kebutuhan rencana bisnis.

    Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto mengatakan, program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan merupakan upaya mewujudkan transformasi pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

    “Prinsip program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (matching effort) adalah gotong royong menyiapkan lulusan SMK yang siap bagi dunia industri,” tutur Wikan, Selasa (1/3/2022).
    Kemendikbudristek menggandeng Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk menggerakkan industri agar terlibat dalam SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.

    Program ini juga menjangkau industri-industri di daerah, melalui peran akselerator daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau (Batam).

    “Optimalisasi keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi kunci terwujudnya link and match. Kami mengapresiasi industri-industri yang selama ini telah bermitra dengan SMK,” ujar Wikan.
    Menurutnya, program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan akan memberikan manfaat besar bagi industri yang bergabung. Industri akan mendapatkan talenta dengan kompetensi mumpuni dan relevan dengan kebutuhannya.

    SMK sebagai bentuk dari pendidikan vokasi diarahkan menjadi bagian serta pendukung lini produksi pada pembelajaran berbasis industri (teaching factory). Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri dalam pengeluaran operasional (operating expenditure) dan pengeluaran modal (capital expenditure).

    Kemudian menjadi agenda industri dalam tanggung jawab sosial melalui program corporate social responsibility (CSR) guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pelaksanaan pendidikan.
    “Dari sisi finansial, industri yang bekerja sama dengan SMK akan mendapat insentif pajak melalui tax deduction atau supertax deduction,” jelas Wikan.

    Sejak tahun 2020, tercatat 901 SMK mengikuti program SMK PK. Dari jumlah itu, 80 persen berada dalam tingkatan menengah dan baik, dan 52 persen sudah melakukan pembelajaran berbasis projek (project based learning) dalam bentuk pembelajaran berbasis industri (teaching factory).

    (ODI)

  • Dewan Minta Pemerintah Sekolah Daring Diminimalisir

    Dewan Minta Pemerintah Sekolah Daring Diminimalisir

    SEKTOR pendidikan lagi-lagi harus mengalami dampak dari peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah berjalan beberapa waktu ini harus diminimalisir dan dipertimbangkan kembali.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Jumhadi, mengungkap bahwa Covid-19 varian Omicron ini tersebar dengan cepat. Bahkan, sudah ada sejumlah siswa yang terpapar.

    “Menurut data yang ada di Dinas Kesehatan, angka pastinya berapa saya kurang tahu, tapi ada di beberapa sekolahan yang sudah terpapar siswanya,” ungkapnya.

    Jumhadi pun menegaskan bahwa hal ini harus dijadikan sorotan oleh pihak terkait sebelum PTM tetap dilangsungkan.

    “Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota dan kemudian dinas pendidikan untuk mengevaluasi terkait masalah PTM ini,” terangnya.

    Ia pun mengatakan bahwa setelah melewati tahapan evaluasi, diputuskan bahwa PTM akan diberlakukan untuk 50 persen siswa perkelasnya.

    “Kalau kita lakukan daring semua, ini juga artinya akan dampak ke siswa ya, tahu sendiri berapa bulan, hampir setahun mereka diliburkan daring, setelah mereka daring larinya ke gadget, artinya main handphone,” jelasnya.

    Jumhadi pun mengutarakan bahwa ia tidak setuju bila pembelajaran dilakukan secara daring secara keseluruhan. Menurutnya, bila pembelajaran daring diberlakukan 100 persen, ini akan berdampak pada kepribadian dan juga kecerdasan siswa.

    “Dampaknya ini sangat luar biasa mempengaruhi motorik anak itu sendiri ketika mereka diputuskan untuk total 100 persen daring, saya tidak setuju,” tegasnya.

    Ia pun menganjurkan, bila PTM tetap dilangsungkan, pihak sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan secara aktif. Ia juga menyarankan agar pihak sekolah membuat jadwal piket guru untuk mengawasi kegiatan siswa di luar kelas, untuk menghindari kerumunan.

    “Kalau bisa dewan guru itu yang khusus mengawasi anak-anak ketika libur buatkan jadwal, itu solusi yang terbaik ya, ada yang mengawasi ketika anak-anak siswa di luar kelas, buat jadwal gitu buat guru yang mengawasi,” tandasnya. (ADV)

  • Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    SERANG, BANPOS – Wacana merger sejumlah sekolah dasar (SD) mendapat respon positif dari sekolah yang akan dimerger. Bahkan, mereka berharap merger dapat segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

    Salah satu sekolah di Kota Serang yang rencananya akan dimerger adalah SDN Cipete 1 dan SDN Cipete 3, dijadikan SDN Cipete 1 yang baru.

    Kepala Sekolah SDN Cipete 1, Sam’un, menyatakan sangat setuju dengan adanya rencana merger sekolah itu. Pasalnya, sekolah yang ia pimpin bukan lagi berdekatan dengan SDN Cipete 3, melainkan memang berada dalam satu kawasan bangunan yang hanya dibatasi dengan panjang selokan air.

    “Jelas kami sangat setuju, karena kalau dimerger akan lebih efisien dan banyak positifnya ketimbang negatifnya,” ucap Sam’un, pada Senin (14/2).

    Ia mengaku bahwa rencana sekolah yang ia pimpin akan dimerger sebenarnya sudah sejak tahun 2021 silam, namun belum ada kelanjutan lagi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang terkait hal itu.

    “Tahun 2021 dari Sekdis akan dimerger kan, tapi sampai sekarang gak ada informasi lagi. Belum ada pelantikan juga, jadi belum bisa,” ujarnya.

    Hal sama diungkapkan oleh Operator SDN Cipete 3, Asep Rizal. Ia meminta Pemkot Serang agar merger sekolah dapat segera dilakukan. Hal itu agar keresahan-keresahan warga sekolah cepat teratasi.

    “Ya kami semua cukup resah, karena timbul banyak masalah akibat belum juga dimerger. Penggunaan lapangan kita harus gantian, terus kegiatan ekstrakurikuler juga, ya pokoknya biar kondusif aja lah,” ujarnya.

    Dalam hal harus ada Kepala Sekolah yang nonjob apabila dimerger, menurutnya hal itu tak perlu dikhawatirkan lagi. Sebab Kepala Sekolah SDN Cipete 3 pun telah telah tutup usia pada tahun 2021 lalu.

    “Beliau itu (bapak Sam’un) udah mimpin SDN Cipete 3 juga kok. Jumlah gurunya juga pas, jadi gak akan ada yang nonjob kalo dimerger,” tandas Asep. (MG-01)

  • Tingkatkan Profesionalisme, Guru Paud di Kota Cilegon Akan Disarjanakan

    Tingkatkan Profesionalisme, Guru Paud di Kota Cilegon Akan Disarjanakan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berkerjasama dengan Universitas Bina Bangsa (UNIBA) akan memberikan kemudahan kepada ratusan guru PAUD di Kota Cilegon yang belum menyelesaikan masa pendidikan sarjana atau S1 di bidang PAUD.

    Pemkot Cilegon akan membantu para guru PAUD dengan memberikan kemudahan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per semester.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, dalam rangka meningkatkan profesionalisme para guru PAUD, Pemkot Cilegon telah menjalin MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Universitas Bina Bangsa untuk memberikan kemudahan bagi para guru PAUD yang ingin melanjutkan kuliah S1 dengan biaya murah.

    “Dalam rangka meningkatkan profesionalisme ini, kami sudah berkoordinasi dengan Universitas Bina Bangsa, jadi nantinya yang belum sarjana kita akan bikin MOU itu per semester minimal pembayaran hanya Rp 1 juta dan maksimalnya hanya 1.5 juta. Tapi untuk jurusan PAUD,” kata Helldy kepada awak media usai melantik Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Cilegon periode 2022- 2024 yang digelar di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Kamis (10/2) pekan lalu.

    Helldy juga meminta keikhlasan para guru PAUD Kota Cilegon dalam bekerja. “Pendidikan sejak usia dini menjadi hal yang paling penting dan yang saya minta dalam kesempatan ini adalah keikhlasannya dalam bekerja,” tutup Helldy.

    Menanggapi hal itu, Ketua Himpaudi Kota Cilegon periode 2022- 2024 Ika Agustiya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon yang ingin membantu para guru PAUD yang belum sarjana bisa mendapat gelar S1 jurusan guru PAUD.

    “Bagus banget jika itu bisa terealisasi. Karena 30 persen lagi guru PAUD di Cilegon belum memiliki gelar S1. Dan sudah ada surat himbauan juga dari pusat agar seluruh guru PAUD memiliki gelar,” jelasnya.

    Menurut Ika, selama ini Kota Cilegon belum memiliki program seperti ini. Program tersebut sempat ada namun itu juga milik Pemprov Banten di tahun 2014. “Baru di Pemprov Banten aja yang ada program beasiswa bagi guru PAUD. Kalau untuk Cilegon belum pernah ada sama sekali,” pungkasnya.

    Untuk diketahui berdasarkan data tahun 2020, guru PAUD non formal di Kota Cilegon sebanyak 974 guru. Sedangkan untuk jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Cilegon sebanyak 142 lembaga PAUD non formal. Total ini terdiri dari 8 kecamatan se-Kota Cilegon.

    Kecamatan Jombang sebesar 19 sekolah, Kecamatan Cilegon 10 sekolah, Kecamatan Citangkil 28 sekolah, Kecamatan Pulomerak 18, Kecamatan Ciwandan 22 sekolah, Kecamatan Grogol 11 sekolah, Kecamatan Purwakarta 16 sekolah dan Kecamatan Cibeber 18 sekolah.

    (LUK/RUL)

  • Rebutan Murid, Lima SD ‘Dimerger’

    Rebutan Murid, Lima SD ‘Dimerger’

    SERANG, BANPOS- Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Serang yang berada di satu kawasan bangunan yang sama, rencananya akan dimerger. Hal itu sebagai upaya efisiensi, sekaligus menyehatkan persaingan dalam ‘memperebutkan’ peserta didik pada momentum penerimaan peserta didik baru.

    Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Babay Sukardi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, bakal dilakukan merger untuk sejumlah SD yang berada di satu kawasan bangunan.

    “Jadi nanti akan ada sejumlah sekolah SD, yang akan dimerger. Karena memang berada di satu titik, satu lokasi dan satu lahan yang sama dan muridnya sudah kurang,” ujarnya saat diwawancara di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (10/2).

    Menurutnya, merger sejumlah SD tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan menyehatkan persaingan. Karena, tak jarang SD yang berada di satu kawasan tersebut, justru malah saling menjelekkan demi berebut peserta didik.

    “Jadi dalam satu lokasi dua SD membuat persaingan tidak sehat. Terkadang, ada saja ketika sedang penerimaan siswa baru, antar sekolah itu malah saling menjelekkan,” katanya.

    Menurut Babay, selain perebutan peserta didik, antar sekolah juga kerap kali bersitegang mengenai kebersihan lingkungan. Sebab, antar satu dengan lainnya menempati kawasan bangunan yang sama, meskipun berbeda instansi pendidikannya.

    “Kebersihan lingkungan kan menjadi bersama-sama, meskipun beda sekolah. Namun antara satu dengan lainnya sama-sama tidak peduli dan jadi menyalahkan, ini yang tidak boleh,” ucapnya.

    Salah satu contoh SD yang berpotensi dimerger ialah SDN Cipete 1 dan SDN Cipete 3. Kedua sekolah tersebut berada pada satu lahan dan kawasan bangunan yang sama. Akan tetapi, lantaran di Curug mulai sedikit anak berusia sekolah dasar, maka kerap kali kedua sekolah berebut peserta didik.

    “Mungkin karena bentuk keberhasilan program KB yah, makanya peserta didik yang masuk ke dua sekolah itu menjadi tidak sebanyak dulu. Memang dulu mengapa dibangun berdampingan, karena untuk mengakomodir banyaknya peserta didik di wilayah tersebut,” terangnya.

    Adapun kapan rencana merger akan dilakukan, Babay menuturkan bahwa berdasarkan informasi dari pihak Dindikbud Kota Serang, merger bisa dilakukan apabila ada satu Kepala Sekolah yang pensiun.

    “Jadi kan kalau sekarang ini dimerger, akan ada Kepala Sekolah yang nonjob. Itu jangan. Maka harus menunggu ada Kepala Sekolah yang pensiun, baru dilakukan merger. Sehingga tidak ada Kepala Sekolah yang nonjob,” terangnya.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi, mengatakan bahwa terdapat kurang lebih lima SD yang berpotensi dilakukan merger. Kelimanya akan dimerger menjadi dua SD yang baru.

    “Merger pertama SDN Serang 1, SDN Serang 5 dan SDN Serang 18. Menjadi SDN Serang 1. Merger yang ke dua, SDN Cipete 1 dan SDN Cipete 3. Menjadi SDN Cipete 1,” ujarnya.

    Menurut Alpedi, rencana peleburan tersebut sudah diajukan ke bagian organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Serang. Hal itu berkaitan dengan perubahan nomenklatur ke lima sekolah itu.

    “Prosesnya merger itu sudah diusulkan ke bagian organisasi Setda, untuk terkait (perubahan) nomenklaturnya,” tandas Alpedi. (DZH/AZM)

  • Pramuka Masuk Kurikulum Sekolah

    Pramuka Masuk Kurikulum Sekolah

    Kegiatan Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang masuk kedalam kurikulum sekolah, kegiata Pramuka tersebut memberikan dampak yang sangat besar yaitu menjadikan kemandirian kepada peserta didik.

    “Dalam pramuka menginternalisasi nilai kebudayaan, ketuhanan, kepemimpinan dan nilai sosial,” kata Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat saat kegiatan orientasi dan pengukuhan Majelis Pembimbing Gugusdepan (Mabigus) Kwartir Ranting (Kwaran) gerakan pramuka Cikedal di Kecamatan Cikedal, Rabu (9/2).

    Dikatakan Taufik, Gerakan pramuka merupakan kegiatan ekstrakulikuler yang wajib untuk diikuti oleh para peserta didik baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah.

    “Ini wajib diikuti tanpa kecuali sesuai Permendikbud. Pelajaran disekolah dapat dipadukan dengan apa yang ada dalam kegiatan ke pramukaan,” ujarnya.

    Ketua Pelaksana kegiatan Pramuka, Neng Eulis mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk membina, menanamkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaraan berbangsa dan bernegara bagi para peserta didik.

    “Peserta mampu mengembangkan diri sebagai pembina pramuka dengan memperdalam penguasaan teknik-teknik kepramukaan, metode membina dalam proses latihan kepramukaan sehingga menghasilkan Pembina Pramuka kompeten,” katanya.

    Menurutnya, kegiatan pramuka tersebut dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta jiwa kejuangan bagi generasi muda Indonesia.

    “Mengacu pada tema orientasi majlis pembimbing Gudep Kwaran tahun 2022, yakni melalui kegiatan orientasi Mabigus, tercipta pembina yang kreatif, siswa yang mandiri dan berkarakter dengan motto Ikhlas bakti Bina Bangsa berbudi bawa laksana,” terangnya.

    “Dengan orientasi ini dapat menjalin persahabatan dan persaudaraan sesama Pembina, meningkatkan kualitas kepembinaan dalam kepramukaan, menguatkan daya kreasi Pembina pramuka agar dapat mendidik, membanggakan dan membahagiakan Indonesia,” ungkapnya.(dhe/pbn)