BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Pj Sekda Pandeglang Dukung Guru Penggerak

    Pj Sekda Pandeglang Dukung Guru Penggerak

    PANDEGLANG, BANPOS – Untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, guru penggerak harus mampu membawa perubahan dalam sistem pembelajaran bagi para siswa. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Pandeglang Taufik Hidayat saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI di Oproom Setda, Senin (27/12).

    “Menjadi guru penggerak tentu saja harus mampu membawa perubahan pembelajaran bagi siswa, guna melahirkan generasi bangsa yang berkualitas,” katanya.

    Menurutnya, kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah faktor keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah seorang guru. “Maka dari itu, guru penggerak harus berkualitas dan profesional,“ ujarnya.

    Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu Pendidikan, Kemendikbud Ristek mengadakan program sekolah penggerak.

    “Menjadi guru penggerak merupakan sebuah penghargaan yang diberikan Kementerian, maka dari itu sebagai guru penggerak harus betul-betul mampu melakukan gerakan hebat dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan,“ terangnya.

    Sementara itu, Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud Ristek RI, Temu Ismail mengatakan program sekolah penggerak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia.

    “Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila,“ katanya.

    “Program Sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, karakter serta Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Sekolah dan guru yang unggul,“ ungkapnya.(dhe/pbn)

    Caption Foto : Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat saat memberikan sambutan.

  • Untirta Bentuk Halal Center

    Untirta Bentuk Halal Center

    SERANG, BANPOS – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) resmi membentuk lembaga Halal Center untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lembaga Halal Center ini nantinya bakal bertugas untuk mengawasi dan menjamin kehalalan suatu produk, mulai dari proses pembuatan hingga produk jadinya.

    Halal Center Untirta diresmikan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, di ruang Convention Hall Untirta Sindang Sari. Peresmian itu sekaligus dibarengi pelantikan pengurus Halal Center. Pembentukan Halal Center ini merupakan aksi nyata Untirta, dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

    Koordinator Ketahanan pangan dan kajian halal, Meutia, mengatakan bahwa salah satu urgensi berdirinya Halal Center Untirta adalah pada tahun 2024 nanti, seluruh UMKM harus memiliki sertifikat halal.

    “Semua UMKM kita per Oktober 2024 harus memiliki logo halal, kalau tidak logo halal tidak boleh berproduksi dan menjalankan usaha,” ujarnya, Senin (27/12).

    Ia mengatakan, Halal Center Untirta memiliki peran strategis dalam memberikan warna, melalui bentuk pengabdian.

    “Halal Center berperan juga dalam kontribusi membantu dan mendampingi UMKM yang akan mengurus kehalalan produknya,” katanya.

    Meutia menginformasikan bahwa dirinya bersama tim sedang mengumpulkan dan mempersiapkan berkas, untuk pembentukan Lembaga Penjamin Halal.

    “Kini untirta sudah memiliki tiga orang auditor. InsyaAllah syarat pendirian LPH bisa terpenuhi,” tandasnya.

    Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta, Rusmana, mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Halal Center sebenarnya sudah ada sejak periode rektor sebelumnya.

    “Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran Untirta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

    Rusmana juga menyatakan bahwa LPPM sebagai lembaga yang menaungi Halal Center, siap untuk memfasilitasi kajian tentang halal, yang telah masuk kedalam skema ketahanan pangan. Sehingga hanya perlu ditingkatkan intesitasnya agar lebih terasa oleh masyarakat.

    “Kami optimistis Untirta akan mampu menjalankan halal center ini, dengan didukung oleh dosen yang berpengalaman dan laboratorium yang mumpuni,” katanya.

    Rektor Untirta, Profesor Fatah Sulaiman, dalam sambutannya mengapresiasi pembentukan Halal Center yang memakan waktu sekitar 2 tahun. Menurutnya, hal itu merupakan bukti bahwa Untirta memiliki mental pantang menyerah.

    “Kami punya endurance jadi tidak loyo walaupun hambatan banyak, di sana sini ada kekurangan. Tapi dari strategi secara bertahap kita sudah punya channel di BPJH,” katanya.

    Fatah mengungkapkan, kolaborasi yang telah dibangun antara Untirta, MUI, LPOM, BPJH dan lainnya terkait dengan pembentukan Halal Center, harus tetap dijaga dan tingkatkan.

    “Secara pararel Untirta juga akan menyiapkan SDM unggul yang terkait dengan Halal Center,” terangnya.

    Fatah mengaku, dirinya lebih menekankan orientasi Halal Center Untirta kedepannya akan lebih netral dan mengutamakan knowledge based dibanding kepentingan bisnisnya.

    “Perjalanan Halal Center merupakan tugas mulia yang terdapat dalam agama,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Pemkot Tangerang dan YDMI Kolaborasi Bahas Permasalahan Pendidikan Inklusi

    Pemkot Tangerang dan YDMI Kolaborasi Bahas Permasalahan Pendidikan Inklusi

    TANGERANG, BANPOS – Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) dan Pemerintah Kota Tangerang melakukan kegiatan lokakarya tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam kegiatan yang didukung oleh USAID MADANI dan FHI 360 tersebut membahas kondisi pendidikan inklusi di Kota Tangerang.

    Diketahui, saat ini Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan penyandang disabilitas, dan saat ini sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwal) terkait aturan turunannya.

    Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia JENTERA, Fajri Nurysamsi menyampaikan, setidaknya ada tiga usulan materi yang dapat dimasukan dalam perwal tersebut, yaitu terkait jaminan hak, birokrasi dan petunjuk pelaksanaan.

    Salah satu yang materi yang diusulkan muncul dalam birokrasi adalah terkait membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai bagian dari Dinas Pendidikan. Adapun unit ini memiliki tugas, melakukan analisa kebutuhan; menyediakan data dan informasi; memberikanrekomendasi; melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis; melaksanakan pendampingan; dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

    “Fungsinya adalah, meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas; menyediakan guru pendampingan khusus; menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; melakukan penilaian personal (deteksi dini dan intervensi dini) bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas; menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; menyediakan layanan konsultasi; dan mengembangkan kerja sama dengan organisasi penyandang disabiltas, penyedia layanan, dan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas,” papar Fajri, Kamis (23/13).

    Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Helmiati mengamini terkait kebutuhan akan adanya unit layanan disabilitas yang menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Tangerang. Menurutnya, terdapat tiga tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, yaitu terkait sistem dukungan, kemudian lingkungan sekolah yang belum ramah terhadap disabilitas, dan guru yang kompeten.

    “Jumlah guru pembimbing khusus(GPK) sangat terbatas. Kemampuan mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran masihrendah. Media pembelajaran yang aksesibel oleh ABK belum maksimal,” paparnya dalam presentasi.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tangerang, R. Sugihharto Achmad Bagdja, menyampaikan, terkait anggaran untuk biaya operasional pendidikan inklusi mengalami rencana kenaikan pada tahun 2022. Di tahun 2021, anggaran pendidikan inklusi untuk tingkat SD mencapai Rp2,7 miliar, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi Rp50 miliar.

    “Untuk tingkat SMP, pada tahun 2021 sebesar Rp400 juta, di tahun 2022 naik menjadi Rp1,7 miliar,” paparnya dalam presentasi.

    Sugihharto juga memaparkan, Penduduk Penyandang Disabilitas sedang dan berat Kota Tangerang pada kelompok usia 15-44 tahun dan Lansia adalah yang tertinggi dan mencapai sekitar 12.417 jiwa atau 33,1 persen dan 13.636 atau 36,4 persen.

    “Penyandang Disabilitas dengan ijazah S1 ke atas diperkirakan hanya 115 ribu orang. Masih tingginya persentase Penyandang Disabilitas yang tidak memiliki Ijazah berpotensi menimbulkan masalah pengangguran atau pekerja kasar dengan upah rendah,” tegasnya.

    Ia menyampaikan terimakasih kepada YDMI dan menyatakan komitmennya terhadap aksesibilitas dan inklusifitas.

    Ketua YDMI, Ipan menyampaikan, KUALITAS SDM PENYANDANG DISABILITAS MASIH RENDAH. Menurutnya, salah satu solusi adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luas nya untuk memperoleh pendidikan yang setingi- tingginya

    Hal tersebut dikarenakan, pada PP NO. 60 TAHUN 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Di Sektor Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa minimal latar belakang pendidikan SMA atau sederajat, sedangkan pada kenyataannya banyak penyandang disabilitas yang belum mencapai standar minimal tersebut.

    “Dalam rangka turut serta mendorong pendidikan inklusi, YDMI telah melakukan beberapa hal yaitu, memfasilitasi (mencarikan) sekolah yang bisa menerima siswa disabilitas, mencarikan orang tua angkat (asuh), melakukan edukasi kepada orang tua dengan anak disabilitas tentang pentingnya bersekolah dan menginisiasi forum masyarakat inklusi (formasi) kota tangerang,” katanya.

    Pada sambutannya, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah menyampaikan, dirinya komitmen dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif terutama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenaikan anggaran bagi pendidikan inklusi.

    “Kami komitmen menjadi Kota Tangerang yang inklusi,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • Pemkab Pandeglang Kerjasama Pengembangan Pendidikan dengan UNMA

    Pemkab Pandeglang Kerjasama Pengembangan Pendidikan dengan UNMA

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan kerjasama dengan Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten dalam pengembangan pendidikan.

    Rektor Unma Banten, Sibli Sarjaya mengatakan, kerjasama yang dibangun dengan Pemkab Pandeglang adalah pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Bisa saja saat ini kita kerjasama dalam mensukseskan vaksinasi dan kita juga akan memberi masukan dalam pengembangan pendidikan,” kata Sibli usai penandatanganan MOU dengan Pemkab Pandeglang di Pendopo Bupati, Senin (20/12).

    Menurutnya, usai melakukan MoU dengan Pemkab Pandeglang, pihaknya akan segera menginstruksikan Wakil Rektor tiga bidang kemahasiswaan untuk menindak lanjutinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kita akan siapkan SDM yang mumpuni, karena kami punya beberapa fakultas diantaranya Teknik, Pendidikan, Hukum, Kimia dan Biologi,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dengan adanya kerjasama dengan Unma Banten dalam pengembangan Pendidikan, pihaknya sangat mengapresiasi. Karena, kata Irna, banyak sekali pegawai pemkab Pandeglang alumni dari Unma Banten.

    “Banyak pegawai kami jebolan Unma, kami sangat terbantu oleh mereka (Unma Banten,red). Kami yakin Unma Banten bisa menjadi kampus yang besar di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • HMJ KPI UIN SMHB Gelar Communication Festival

    HMJ KPI UIN SMHB Gelar Communication Festival

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan acara Communication Festival (COMFEST) 2021, dalam rangka ulang tahun prodi KPI yang ke 24.

    Acara ini diadakan selama 3 hari dengan tema “The Best Communication is Action” pada Senin-Rabu (13-15/12) di lantai 2 Aula Sjadzli Hasan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

    Beragam acara dan perlombaan terlaksana dengan meriah selama 3 hari ini, perlombaan dibagi menjadi dua sesi offline dan online, lomba offline dilakukan secara langsung di Aula Sjadzli Hasan Lantai 2 sedangkan perlombaan online dapat dilakukan di rumah masing-masing.

    Lomba offline diantaranya debat komunikasi, dakwah, dan news anchor, serta pemilihan duta KPI tahun 2021, lomba online diantaranya design poster, jurnalistik fotografi, dan video creative, semua perlombaan dapat diikuti oleh mahasiswa KPI dan juga mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

    Ketua Umum HMJ KPI, Fajar Dwitama Junaedi mengatakan, tujuan diadakannya COMFEST 2021 ini untuk mewadahi segala bentuk potensi mahasiswa KPI agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya.

    Hari pertama COMFEST 2021 diawali dengan lomba dakwah dan news anchor. Kemudian pada hari kedua dilaksanakan lomba debat komunikasi dan pemilihan duta KPI 2021. Kemudian Hari ketiga diadakan Seminar Nasional, pentas seni, pengumuman lomba serta pembagian hadiah.

    Selain, pengumuman serta pembagian hadiah perlombaan tak lupa penampilan guest star yang dihadirkan di acara malam puncak COMFEST 2021 ini, yaitu seorang cover sing youtube Chika Lutfi. Chika Lutfi menampilkan 7 lagu yang biasa dicover di kanal youtube channel pribadinya.

    “Semoga dengan diselenggarakannya acara communication festival ini mahasiswa/i UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama mahasiswa/i KPI dapat menampilkan bakat-bakat yang dimilikinya, dan juga karena tema COMFEST 2021 ini adalah the best communication is action, artinya bentuk komunikasi yang baik adalah sebuah tindakan,” kata Ketua pelaksana acara COMFEST 2021, Bagus Prasetiyo.(PBN)

  • Murid SDN 2 Parungan Belajar Tanpa Kursi dan Meja

    Murid SDN 2 Parungan Belajar Tanpa Kursi dan Meja

    WANASALAM, BANPOS – Sejumlah siswa dua kelas di SD Negeri 2 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, terpaksa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan cara duduk di lantai. Pasalnya, di kelas ini tiada meja dan kursi. Pihak sekolah menyebut, fasilitas meja dan kursi yang biasa dipakai sudah tidak pakai lagi, sementara pihak sekolah tidak memiliki biaya untuk pengadaan mebeler.

    Diketahui, fasilitas mebeler sejak Tahun 2020 lalu sudah tidak terpakai karena lapuk. Yakni untuk kelas 2 dan 3, sehingga di sekolah ini harus belajar tanpa dilengkapi bangku dan meja belajar. Dengan keadaan seadanya itu, mereka tetap mengikuti KBM di lantai mulai pagi hingga siang.

    Pantauan, saat di lihat dari luar kaca jendela, tampak para murid sekolah ini tengah mengikuti KBM. Mereka pada khusyu belajar, mungkin karena pegal, sebagian besar belajar sembari pada tengkurap.

    Kepala SDN 2 Parungsari, Pendi kepada BANPOS membenarkan kondisi tersebut, dan pihaknya pun sudah mengusulkan kebutuhan sarana belajar ini sejak tahun sebelumnya, namun belum terealisasi.

    “Iya kita Kekurangan meja dan kursi, itu sudah terjadi sejak ruang kelas semua selesai dibangun rampung pada Tahun 2020. Saya juga sudah mengusulkan kepada Bidang Sapras SD Kabupaten Lebak, tapi alasannya sedang defisit anggaran. Tapi insha Allah, nanti tahun 2022 akan dikondisikan bagi sekolah yang kekurangan mebeler. Cuma sekarang tidak bisa dianggarkan karena situasi masih pandemi,” ujar Pendi, Sabtu (11/12).
    Dalam hal ini pihaknya berharap, agar sarana dan prasarana belajar di sekolahnya bisa teratasi segera. Kata dia, hal tersebut untuk mendukung KBM supaya berjalan sesuai kebutuhan anak didik.
    “Harapan kami kedepannya agar anak-anak ini dalam KBM pasilitas segera dilengkapi, agar selaras dengan bangunan. Kalau situasi seperti ini bangunan bagus tapi mebeler kurang, belajar akan tidak efektif,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Gus Yahya Ajak Mahasiswa PTKI Tangkal Ekstrimisme dan Radikalisme

    Gus Yahya Ajak Mahasiswa PTKI Tangkal Ekstrimisme dan Radikalisme

    SERANG, BANPOS- Munculnya kelompok radikal yang ingin mengembalikan tatanan sosial politik di masa lalu menjadi ancaman bagi semua bangsa dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang dikenal memiliki bangsa majemuk serta multikulturalisme (heterogen, multi aliran, multi etnis), Indonesia harus mewaspadai serta melawan benih-benih radikalisme.

    Demikian yang disampaikan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf dalam rangkaian acara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Diklatpimnas) II yang digelar 6-12 Desember 2021 di Serang. Dengan tema Genealogi Ekstremisme atau Radikalisme dan Ancaman bagi Indonesia kepada 80 peserta Diklatpimnas terpilih, yang merupakan mahasiswa PTKI seluruh Indonesia.

    Menurut Gus Yahya, ada dua faktor yang mempengaruhi eksistensi gerakan kelompok radikal semakin menguat dewasa ini. Pertama, motivasi kejayaan sosial politik di masa lalu yang pernah dicapai pada masa peradaban Dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berhasil menjadi simbol kejayaan umat Islam yang mewarisi sistem daulah sebelumnya yaitu Abbasiyah. Format sosial politik Turki Utsmani ini menjadi konstruksi peradaban Islam yang lama sukses mengekspansi wilayah-wilayah politik.

    “Faktor kedua, ketidakstabilan tata kelola dunia hingga memicu kegagalan sistemik sering terjadi pasca Perang Dunia II. Upaya penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina menjadi satu contoh dari permasalahan sosial, yang berhasil menyita perhatian masyarakat internasional. Selain itu, keinginan negara menguasai dan merebut wilayah perbatasan baik darat maupun laut seringkali terjadi,” katanya.

    Maka faham ekstrimisme dan radikalisme merupakan ancaman nyata terhadap format tatanan dunia pasca Perang Dunia II, jika tata dunia ini runtuh, maka Indonesia pun ikut berimbah, atau lebih parahnya ikut runtuh. Terkhusus kepada peserta dan umumnya kepada mahasiswa-mahasiswa PTKI ada dua hal yang harus digarisbawahi untuk menanggulangi potensi radikalisme di Indonesia.

    “Pertama, kita tidak bisa pisahkan, antara problem radikalisme trans nasional dengan problem radikalisme domestik yang muncul di Indonesia. Kedua, perlu dikaji mendalam hingga akarnya bahwa radikalisme lebih berorientasi pada kepentingan politik dibandingkan agama,” ungkapnya.

    Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk merefleksikan dan tekankan hal ini, diantaranya melihat realitas sebetulnya bahwa melihat radikalisme ini sebagai pilihan politik dengan cara menguliti atau membedah konsekuensi realistisnya. Hal itu lebih dibutuhkan daripada berdebat soal rujukan dalil, karena ini dasarnya adalah politik.

    “Ini menjadi tanggung jawab bersama, dibutuhkan kebijakan yang holistic dari hulu ke hilir, dan peran serta setiap elemen dalam menghalau radikalisme yang kian hari kian marak terjadi. Terutama bagi kalangan muda atau millenial pada era revolusi tekhnologi dan informasi yang tak terbendung. Dan secara sadar, saya tidak rela jika Indonesia harus bubar sebagaimana negara Timur Tengah seperti Suriah, karena adanya kepentingan kelompok yang berupaya menciptakan kerusakan luar biasa dengan memanfaatkan teknologi militer,” ungkapnya. (RED)

  • UIN SMH Banten Tuan Rumah Diklatpimnas II PTKI se-Indonesia

    UIN SMH Banten Tuan Rumah Diklatpimnas II PTKI se-Indonesia

    SERANG, BANPOS- UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun ini menjadi tuan rumah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional (Diklatpimnas) 2021. Kegiatan yang menjadi ruang pembelajaran untuk aktivis mahasiswa PTKI seluruh Indonesia tahun ini akan diselenggarakan selama 10 hari dari tanggal 6-15 Desember.

    Acara pembukaan Diklatpimnas akan diselenggarakan di Ledian Hotel dan rencananya akan dibuka langsung oleh Direktur PTKI Kemenag RI Prof. Dr. Suyitno. Dalam acara pembukaan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 06 Desember 2021 besok menurut panitia pelaksana Dr. Ali Muhtrom akan dilaunching juga modul Diklatpim.

    Menurut ketua panitia peluncuran modul Diklatpim menjadi sangat penting sebagai panduan bagi para ketua baik HMJ, Dema Fakultas, maupun Dema pada tingkat Universitas atau Institut dan Sekolah Tinggi di lingkungan PTKI.

    Pada saat yang sama, Ali Muhtarom juga mengatakan UIN Sultan Maulana Hasanuddin selaku tuan rumah kegiatan ini siap menyambut dan menyediakan tempat untuk para peserta. Dia mengatakan di Banten akan ada dua tempat pelaksanaan yaitu saat pembukaan yang dilaksanakan di hotel dan pelatihan dilakukan di laboratorium IT di UIN SMH Banten.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait kegiatan dan semuanya siap untuk kegiatan selama 10 hari kedepan,” ungkapnya.

    Sedangkan menurut Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Sidik Sisdiyanto bahwa Diklatpimnas II merupakan even strategis, layaknya Lemhanas-nya mahasiswa sebagai lembaga kaderisasi bagi aktivis mahasiswa PTKI se-Indonesia.

    “Dengan Diklatpimnas diharapkan akan melahirkan kader pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan berwawasan kebangsaan dalam kancah nasional,m memiliki kompetensi yang menjunjung tinggi integritas kemahasiswaan serta memiliki pemahaman keislaman yang moderat,” tutur Sidik.

    Para alumni Dituntut mampu memahami tantangan kepemimpinan kontemporer di era digital dan memiliki kecakapan dalam menganalisis sosial situasi sosial kemasyarakatan.

    Selain itu, menurut Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan, bahwa melalui momentum ini juga diharapkan setelah mengikuti Diklatpimnas mahasiswa akan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan berbagai komunitas atau kelompok lain dalam menjalin kerjasama (networking) serta memiliki kepekaan, pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan fungsi dan peran kemahasiswaan untuk kemajuan bangsa. (RED)

  • Warga Buaran Mangga, Apresiasi Yayasan Erick Thohir Bantu Renovasi Saung Baca

    Warga Buaran Mangga, Apresiasi Yayasan Erick Thohir Bantu Renovasi Saung Baca

    TANGERANG, BANPOS- Saung baca milik warga Desa Buaran Mangga, Kecermatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, selesai direnovasi dengan bantuan dari Yayasan Erick Thohir.

    Warga sekitar mengapresiasi bantuan tersebut, karena saung baca yang baisa digunakan oleh warga sekitar untuk tempat membaca dan berdiskusi kondisinya sangat menghawatirkan.

    “Kondisi sebelum di bangun waktu itu hujan kebocoran panas kepanasan,” kata tokoh masyarakat setempat Bapak Herdiana, saat sambutan peresmian saung baca.

    Herdiana mengatakan dirinya bersama warga lainnya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Erick Thohir, yang telah membantu merenovasi saung baca.

    “Saya sangat senang sekali dengan bantuan Renovasi taman baca di sini. Alhamdulillah Pak H.Erick tohir mendengar aspirasi kami (warga) yang sebelumnya hanya menunggu bantuan dan penggalangan dana warga sekitar yang sampai saat ini belum bisa terwujud Terima kasih banyak Pak Erick Thohir, semoga Bapak sukses selalu, sehat selalu dan terus membangun taman baca di daerah lain,” ujarnya.

    Dalam acara peresmian saung baca tersebut, dihadiri oleh ratusan warga dan sejumlah tokoh masyarakat sekitar. (RED)

  • Walikota Serang Syafrudin Pastikan Guru Sejahtera, Paripurna ‘Dibajak’ Mahasiswa

    SERANG, BANPOS – Sidang paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda persetujuan Rancangan APBD 2022 dan Propemperda 2022, diwarnai aksi bentang spanduk oleh mahasiswa HMI MPO Cabang Serang di tengah-tengah jalannya persidangan.

    Berdasarkan pantauan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Naikkan honor guru non PNS di Kota Serang’ di tribun kiri ruang rapat Paripurna DPRD Kota Serang. Selang beberapa menit, mereka pun diamankan oleh Pamdal DPRD Kota Serang.

    Akibat dari ulah mahasiswa tersebut, sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, Roni Alfanto, diskorsing sesaat untuk mengondusifkan ruang rapat paripurna tersebut, hingga akhirnya sidang pun kembali dimulai hingga usai.

    Walikota Serang, Syafrudin, saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa honor guru sebenarnya honor bagi guru non PNS bukan berasal dari Pemkot Serang. Akan tetapi, berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

    “Honor guru itu bukan Rp200 ribu. Itu kebijakan dari pemerintah daerah. Honor guru itu ada dari BOS,” ujar Syafrudin di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (22/11).

    Ia menuturkan, besaran honor bagi guru non PNS dikembalikan kepada masing-masing guru non PNS. Sebab, perhitungan honor yang diberikan yakni sesuai dengan jam mengajar guru tersebut.

    “Jadi Rp25 ribu per jam. Jadi tergantung gurunya, sebulan itu ada yang Rp2 juta, ada yang Rp1,5 juta. Yang Rp200 ribu itu hanya tambahan saja dari pemerintah, jangan lihat Rp200 ribu-nya,” tuturnya.

    Syafrudin juga mengaku bahwa dengan besaran honor guru non PNS diklaim lebih dari Rp1 juta itu, menjadikan guru non PNS di Kota Serang lebih sejahtera dibandingkan dengan guru non PNS di daerah lainnya.

    “Tanya aja kabupaten kota lain. Guru honor di Kota Cilegon itu Rp1 juta, berarti kalah dari kita. Di kita itu Rp2 juta lebih, adanya di BOS. Dana BOS itu dari pemerintah daerah, dari APBD,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengatakan bahwa pihaknya selaku DPRD akan selalu menerima segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Akan tetapi, ia menilai aksi bentang spanduk pada saat sidang Paripurna kurang tepat.

    “Tentunya ada tata caranya yah dalam menyampaikan aspirasi. Kalau tadi kan tanpa izin dan memang tempatnya tidak pas. Karena rapat paripurna kan diatur dalam aturan kami, harus tertib dan kondusif,” ujarnya.

    Sedangkan mengenai tuntutan kenaikan honor guru non PNS, ia menuturkan bahwa hal itu merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan. Untuk tahun ini, honor tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp250 ribu.

    “Kota Serang tahun kemarin menganggarkan sebesar Rp200 ribu. Tapi untuk tahun ini, telah dianggarkan menjadi Rp250 ribu. Itu insentif yah, kalau honor itu dari dana BOS,” tandasnya. (MUF/AZM)