BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Wabup Tangerang Apresiasi Civitas Akademika UNIS

    Wabup Tangerang Apresiasi Civitas Akademika UNIS

    TANGERANG, BANPOS – Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengikuti pelepasan peserta dan dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Kemasyarakatan Dari Rumah (KKK-DR) Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang secara virtual, Rabu (8/9).

    Peserta dan dosen pembimbing lapangan KKK-DR UNIS tersebut dilepas secara simbolis oleh Rektor UNIS Tangerang, Prof.Dr. Mustofa Kamil, Dip, Rsl dan diikuti seluruh peserta serta undangan secara virtual zoom.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli sangat mengapreasiasi Civitas Akademika UNIS atas diselenggarakannya kegiatan KKK-DR ini, mengingat masih disaat pandemi, UNIS mampu menjawab tantangan mewujudkan sinergitas dengan elemen stakeholder.

    “Saya sangat mengapresiasi seluruh Civitas Akademika UNIS yang telah mampu menjawab tantangan disaat pandemi, dengan tetap melaksanakan kuliah kerja kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kampus, pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Mad Romli.

    Menurutnya, Kabupaten Tangerang memiliki faktor demografis yang sangat beragam dan komplek. Oleh karena itu, Wabup berpesan baik kepada peserta KKN-DR dan pendamping agar dilaksanakan secara optimal dan dapat meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan sosial terhadap setiap realitas kehidupan bermasyarakat.

    “Kepada seluruh peserta KKK-DR baik itu mahasiswa dan pembimbing, laksanakan kegiatan secara optimal. Tingkatkan tanggung jawab pribadi dan kepekaan sosial terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, terapkan ilmu pengetahuan yang saudara miliki secara humanis dan aplikatif,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Rektor II yang juga Ketua Panitia KKK-DR UNIS, Bambang Merdi Sentosa menjelaskan bahwa Kuliah Kerja Kemasyarakatan (K3) adalah satu program wajib yang harus diikuti mahasiswa dalam setiap tahun akademik.

    “Kegiatan Kuliah Kerja Kemasyarakatan Dari Rumah (KKK-DR) di Universitas Syekh-Yusuf Tangerang adalah salah satu program wajib dalam setiap tahun akademik bagi para mahasiswa, sebelum masa purna mereka mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan lulus sebagai sarjana (S-1),” katanya.

    Bambang menambahkan, tujuan dari program Kuliah Kerja Kemasyarakatan ini merupakan bagian keragaman implementasi misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengambil Tema “Kontribusi UNIS Tangerang Melalui K3 Dalam Penanganan Covid-19 dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa PPKM 2021”.

    “Mengingat masih pendemi, maka penempatan peserta KKK-DR dilakukan dengan menyesuaikan dimana mahasiswa itu berdomisili. K3-DR UNIS ini akan diikuti oleh 1.141 mahasiswa dan 20 dosen pembimbing lapangan yang akan melakukan kegiatan kerja kemasyarakatan serentak di wilayah Provinsi Banten,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • PTM Terbatas Hari Kedua Lancar

    PTM Terbatas Hari Kedua Lancar

    SERANG, BANPOS- Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas untuk SMA/AMK dan SKh di Banten berjalan cukup baik dan hingga hari ke dua pelaksanaan PTM tersebut tidak ada persoalan.

    “Alhamdulillah dua hari PTM terbatas ini berjalan dengan baik. Para siswa juga cukup antusias,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Banten Muhamad Taqwim, Selasa (7/9).

    Ia mengatakan, sejak Senin (6/9) hampir semua sekolah SMA/SMK dan SKh di Banten sudah memulai PTM secara terbatas. Karena sebelumnya semua sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasaarana penunjang protokol kesehatan Covid-19, sehingga saat pelaksanaan berjalan lancar.

    Sementara terkait pelaksanaan vaksinasi bagi siswa/siswi di Banten saat ini masih terus berjalan, para siswa mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan, TNI dan Polri serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan vaksinasi di lingkungan sekolahnya masing-masing.

    “Kalau tenaga pendidik semuanya sudah divaksin. Namun untuk siswa belum semuanya dan saat ini masih terus berjalan,” kata Taqwim.

    Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan bahwa PTM untuk SMA/SMK di Banten dimuali Senin (6/0) dan pada pelaksanaanya berjalan lancar sesuai protokol kesehatan (Prokes).

    “Berjalan bagus dan aman, sesuai protokol kesehatan,” kata Wahidin Halim saat meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 1 Kota Serang Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 39 Kota Serang, di Serang, Senin (6/9).

    Saat melakukan peninjauan tersebut, WH mengecek protokol kesehatan yang dijalankan di sekolah diantaranya, alat pengukuran suhu, hand sanitizer, kran untuk cuci tangan. Ia juga sempat masuk ke ruang kelas dan melakukan dialog dengan para siswa. Ia menyarankan agar siswa yang belum vaksinasi Covid-19 untuk segera ikut vaksinasi.

    “Tetap jaga protokol kesehatan di sekolah maupun di luar sekolah,” katanya.

    Ia mengatakan, jika proses belajar tatap muka tersebut berjalan lancar dan tidak ada resiko, maka PTM akan diteruskan. Namun jika masih ada orang tua yang ragu-ragu, akan dilakukan pendekatan secara persuasif. (RUS/AZM)

  • Kampus Merdeka , Untirta Teken Kerjasama Dengan Relawan Fesbuk Banten News

    Kampus Merdeka , Untirta Teken Kerjasama Dengan Relawan Fesbuk Banten News

    SERANG, BANPOS- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tanda tangani Nota Kesepahaman dengan relawan Fesbuk Banten News dan Relawan Kampung, tentang pengembangan tri dharma perguruan tinggi dalam kerangka pengembangan kepedulian sosial kemanusiaan.

    Kerjasama tersebut tertuang dalam Memorandum Of Understanding yang ditandatangani kedua belah pihak pada s
    Senin (6/9/2021) di Ruang Rapat Gedung FISIP Untirta.

    Dari pihak FISIP Untirta diwakili oleh Dekan FISIP Untirta Prof A Sihabudin , dari relawan fesbuk Banten news (FBn) direktur Lulu Jamaludin dan dari Relawan Kampung direkturnya M Kirdiat. Hadir juga dalam kesempatan tersebut direktur LSM Rekonvasi Bhumi.

    Dalam sambutannya Prof A Sihabudin mengatakan, kerjasama tersebut salah satu pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di dalamnya ada tiga poin yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu merupakan salah satu dari poin ketiga.

    Dengan adanya nota kesepahaman, pihaknya ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena kampus bukan menara gading. Tapi harus terjun langsung mengabdikan diri apapun yang telah didapatkan di perkuliahan kemudian diterapkan di masyarakat

    “Harapan kami , mahasiswa ikut berpatisipasi dalam sosial kemanusiaan yang dapat berkontribusi dalam melakukan analisis sosial ,pendampingan dan pemberdayaan masyarakat , kampanye , dokumentasi dan publikasi kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan mitra dalam rangka empati dan kepedulian masyarakat,” kata Prof Syihabudin.

    Sementara, dari pihak Relawan fesbuk Banten news , sambutan diwakili Np Rahadian selaku salah satu pendiri mengungkapkan, pihanya sangat berterima kasih kepada pihak Untirta yang mau bekerjasama dengan relawan fesbuk Banten news.

    ”Salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, Untirta sebagai lembaga negara harus ikut mencerdaskan anak bangsa. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut menjadi momentum yang tidak hanya menjadi kampus yang jauh dengan masyarakat tetapi kampus harus peduli dengan masyarakat dan dekat dengan masyarakat,” kata NP Rahadian .

    Dia juga mengatakan, FBn sudah belasan tahun mendampingi warga miskin di Banten . Dari pendampingan pasien miskin, warga miskin yang sulit sekolah, bedah rumah, bedah mushola. Bahkan selalu turun di setiap bencana alam yang terjadi di Banten.

    “Harapan kami, mahasiswa yang terlibat kerjasama ini terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dan mendapatkan banyak ilmu dari para relawan. Sehingga jika lulus nanti, mereka sangat berguna dan diperlukan masyarakat ,” ujar dia.

    Sementara, dari pihak Relawan Kampung, M Arif Kirdiat mengatkan, banyak yang bisa dikerjakan mahasiswa saat nanti bergabung dengan relawan kampung. Mulai dari menganalisa laporan infrastruktur rusak , mendokumentasikan hingga bersama-sama membangun.

    “Relawan Kampung Indonesia merupakan yayasan yang bergerak dibidang pembangunan jembatan di pelosok Indonesia, dengan tujuan perndiriannya adalah untuk membantu masyarakat yang tak terjangkau oleh program infrastruktur pemerintah, yang operasionalnya berasal dari kolektif bersama relawan dan donatur dari berbagai lembaga,” kata Arif Kirdiat.

    Berdasarkan data yang ada kini telah membuat ratusan jembatan di seluruh Indonesia, dominan pembuatan jembatan berada di provinsi Banten yang berjumlah puluhan jembatan. (DZH)

  • PTM Masih Aman, SMP di Kota Serang Belum Seluruhnya

    PTM Masih Aman, SMP di Kota Serang Belum Seluruhnya

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada Senin, (6/9). Sejauh ini, PTM berjalan aman, tetapi evaluasi akan segera dilakukan jika ditemukan kasus Covid-19 dari kegiatan belajar mengajar ini.

    WH mengecek penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMAN 1 Kota Serang di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 39 dan SMKN 1 Kota Serang Jl. Fatah Hasan No.88 pada hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA dan SMK.
    “Berjalan bagus dan aman, sesuai protokol kesehatan,” kata WH.

    Selain mengecek ketersediaan sarana pendukung penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan alat ukur suhu tubuh di sekolah, WH masuk ke ruang kelas dan berdialog dengan siswa selama peninjauan. “Tetap jaga protokol kesehatan di sekolah maupun di luar sekolah,” katanya kepada para siswa.

    Dia juga menyarankan siswa yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19 segera menjalani vaksinasi. Sekolah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka guna mencegah penularan virus corona.

    Menurut dia, pemerintah daerah akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah secara berkala.

    “Kalau muncul kasus (penularan Covid–19), akan kita evaluasi kasus per kasus, apakah karena sekolah atau karena lingkungan sosialnya,” kata Wahidin.

    Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, ia mengatakan, akan dihentikan sementara kalau penularan Covid-19 terjadi di lingkungan sekolah.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Tabrani mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di SMA, SMK, dan sekolah khusus di Provinsi Banten dimulai pada Senin.

    Ia menjelaskan, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka para kepala sekolah diminta melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan di daerahnya.

    “Kalau ada kasus akan kita evaluasi. Bagi yang tidak bisa luring, solusinya daring,” kata Tabrani.

    Terpisah, sejumlah sekolah diwilayah Kabupaten Tangerang, khususnya SMA dan SMK saat ini mulai menggelar pelaksanaan PTM dengan menerapkan Prokes yang ketat. Pada hari pertama pelaksanaan PTM disambut antusias para siswa, salah satunya di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang dengan tingkat kehadiran siswa 90 persen atau sekitar 300 siswa mengikuti PTM.

    Dalam pelaksanaannya, sebelum masuk ke lingkungan sekolah siswa wajib untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh, kemudian mencuci tangan hingga menggunakan masker.

    Kepala SMAN 18 Kabupaten Tangerang, Herri Supriatna mengatakan, dalam pelaksanaan PTM saat ini, tingkat antusias para pelajar untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka cukup tinggi, dimana persentase kehadirannya mencapai 90 persen.

    “Ini hari pertama kita belajar tatap muka lagi, setelah hampir dua tahun kita melakukan pembelajaran secara Daring. Disini untuk kehadiran siswa cukup banyak, namun memang masih ada yang belum masuk dengan alasan sakit atau yang lainnya,” kata Herri, Senin (6/9).

    Untuk memastikan para siswa mengikuti PTM dan tidak mengikuti, lanjut Herri, sebelumnya telah meminta izin kepada orang tua atau wali murid untuk bisa mengikuti PTM.

    “Jadi sebelum PTM ini, semua anak sudah menyerahkan surat persetujuan dan diizinkan oleh orang tuanya,” ujarnya.
    Dijelaskannya, dalam penerapan belajar tatap muka pada masa pandemi Covid-19 ini mekanismenya berbeda. Pada satu minggu pertama, PTM hanya dilakukan selama tiga hari.

    “Disini PTM-nya cuma tiga hari, yakni hari Senin, Rabu dan Jumat. Dimana dari tiga hari itu proses belajarnya dibagi, hari Senin untuk kelas 10, lalu yang selanjutnya bergilir kelas 11 dan 12. Untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu, akan kita gunakan untuk melakukan sterilisasi sekolah dengan menyemprotkan cairan disinfektan,” terangnya.

    Herri menambahkan, pada pelaksanaannya setiap satu kelas hanya berisi sekitar 18 siswa, yang mana pembagiannya menggunakan sistem absensi ganjil genap.

    “Satu angkatan ada 340 siswa, lalu kita bagi-bagi yang awalnya pada satu kelas berisi 38, sekarang hanya 18 siswa. Itu pun sistemnya, 18 siswa absen ganji di kelas A, dan siswa yang absen genap di kelas B,” ungkapnya.

    Selain siswa di level SLTA, PTM juga diberlakukan di sejumlah SMP, termasuk di Kota Serang. Sebanyak 36 SMP Negeri dan Swasta di Kota Serang sudah mulai melaksanakan PTM. Sedangkan sebanyak 24 SMP Negeri dan Swasta lainnya, belum melaksanakan PTM lantaran masih mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana serta menyelesaikan vaksinasi bagi siswanya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa jumlah keseluruhan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Serang sekitar 60 sekolah. Namun, baru 36 SMP saja yang sudah melaksanakan PTM di Kota Serang.

    “Alhamdulillah, baru ada 36 SMP negeri dan swasta yang melangsungkan PTM. Maka, kami meninjau beberapa SMP ini untuk memastikan protokol kesehatannya apakah sudah dijalankan,” ujarnya saat memantau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 10 Kota Serang, Senin (6/9).

    Berdasarkan pantauan Dindikbud dan Dinkes Kota Serang, Subadri mengatakan bahwa sekolah yang menggelar PTM sudah memenuhi syarat. Melihat dari sisi fasilitas dan protokol kesehatan yang dijalankan, semuanya dinilai telah sesuai dengan aturan atau kebijakan dari pemerintah.

    “SMP 10 ini sudah melaksanakan PTM, dan Alhamdulillah sudah kami lihat, menurut Kadinkes sudah layak. Mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan nantinya,” tuturnya.

    Menurut Subadri, bagi siswa yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 tetap diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun, sebelum mengikuti kegiatan belajar, siswa tersebut akan mengikuti vaksinasi terlebih dahulu.

    “Tetap boleh sekolah (tatap muka), dan sebetulnya dia (siswa) mau vaksin. Jadi tinggal ke puskesmas saja nanti, tentunya tidak mengganggu aktivitas belajar,” ucapnya.

    Sebagian SMP yang belum melaksanakan PTM menurutnya terjadi karena beberapa faktor yang menjadi kendala. Seperti sarana, prasarana, dan fasilitas yang belum memenuhi syarat, hingga persoalan vaksinasi pelajar yang belum terealisasi secara menyeluruh.

    “Mungkin kesiapannya belum. Dari prokesnya, hingga sarana dan prasarananya. Kemudian kan masih ada SMP yang siswanya mayoritas belum divaksin,” tuturnya.

    Berdasarkan persentase, pelajar yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 di Kota Serang mencapai sekitar 60 persen. “Terakhir itu siswa yang sudah divaksin sekitar 56 persen, tapi hari ini ada tambahan jadi sekitar 60 persenan yang sudah divaksin,” katanya.

    Kepala SMP Negeri 10 Kota Serang, Meti Istimurti, mengatakan bahwa pelaksanaan PTM di lingkungan sekolahnya dilakukan secara bergantian atau ‘shifting’. “Seperti pembelajaran pertama dari jam 08.00 sampai jam 09.00, kemudian jeda satu jam, dan dimulai jam 10.00 sampai jam 11.00. Setiap hari akan seperti itu, dengan kapasitas siswa per kelas 50 persen dari jumlah siswa,” ujarnya.

    Para siswa atau pelajar yang melaksanakan PTM hanya melakukan pembelajaran selama satu jam, setiap mata pelajaran esensial. Hal itu disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan Surat Edaran (SE) Gubernur Banten, yang menginstruksikan sekolah untuk melaksanakan PTM pada mata pelajaran esensial.

    “Kami mengikuti SKB 4 Menteri dan instruksi gubernur, seperti itu pelajarannya. Materi-materi esensial, dan saya menekankan kepada guru agar tidak memberikan tugas kepada siswa selama PTM,” tandasnya.(RUS/DZH/DHE/ENK)

    Caption Foto : Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang saat mengikuti PTM dengan menerapkan Prokes yang ketat.

  • PTM Pekan Depan, Pelajaran Dikurangi

    PTM Pekan Depan, Pelajaran Dikurangi

    SERANG, BANPOS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Alpedi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), ada beberapa mata pelajaran yang tidak dilaksanakan, dan memprioritaskan pelajaran esensial. Hal tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan, seperti mata pelajaran Penjaskes atau praktek olahraga.

    Ia mengaku, untuk praktek olahraga di sekolah tidak dilaksanakan. Namun yang diajarkan hanya teori dan pelajaran yang esensial saja dalam pelaksanaan PTM yang direncanakan dimulai pekan depan nanti.

    “Kaitannya dengan olahraga itu tidak diajarkan. Jadi membahasnya hanya pada pelajaran yang esensial saja, seperti pelajaran matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/9).

    Alpedi mengatakan, untuk mata pelajaran olahraga disebut tidak mengalami kesulitan. Karena selama pembelajaran daring, siswa dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran esensial yang dianggap cukup sulit.

    “Itu kan mereka kesulitan dengan pelajaran-pelajaran tersebut (esensial), maka dipecahkan saat PTM nanti,” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menyebut selama tidak menimbulkan kerumunan tidak dipermasalahkan. Sehingga mata pelajaran olahraga bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

    “Mengenai pelaksanaan olahraga di sekolah, selama tidak menimbulkan kerumunan tidak dipermasalahkan. Menurut saya selama tidak nampak kerumunan, itu tidak masalah, asalkan sesuai dengan protokol kesehatan saja,” jelasnya.

    Berdasarkan pantauannya, sejumlah sekolah terutama tingkat SMP hampir seluruhnya siap melaksanakan PTM, baik SMP Negeri maupun SMP Swasta. Sebab, hasil dari tinjauannya sejauh ini, sekolah telah menyiapkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang sesuai dengan aturan pemerintah.

    “Sudah (siap PTM), karena kami juga tidak hanya menyiapkan muridnya saja. Tapi juga sarana dan prasarana harus sesuai dengan prokes,” terangnya.

    Ia menegaskan, dalam pelaksanaan PTM pekan depan, seluruh sekolah harus benar-benar menerapkan dan memperketat protokol kesehatan. Mulai dari ruang kelas dan sebagainya, harus dipenuhi semuanya.

    “Jangan sampai ada kerumunan. Termasuk jam masuk dan jam belajar,” tegasnya.

    Berdasarkan instruksi Wali Kota Serang, pelaksanaan PTM mulai dilaksanakan pada 6 Septemer 2021. Dengan mengikuti acuan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pelaksanaan PTM di beberapa daerah.

    “Jadi Pemkot Serang mengikuti Surat Keputusan Bersama 4 Menteri sebagai acuan. Mudah-mudahan instruksi Gubernur (Banten) juga akan menyusul dalam waktu dekat ini,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Ada Pungutan Meubeler SDN ke Siswa

    Ada Pungutan Meubeler SDN ke Siswa

    LEBAK, BANPOS – Dengan dalih untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Salah satu SD Negeri di Kecamatan Cipanas melakukan penarikan iuran kepada siswa. Hal tersebut terungkap berdasarkan dari informasi chat whatsApp orangtua siswa yang beredar.

    Dalam chat diketahui, sekolah tersebut meminta iuran untuk kebutuhan meubelair dan pemagaran dengan total anggaran sebesar Rp28 juta, dengan rincian pembiayaan pemagaran sebesar Rp 10 juta dan dibebankan ke pihak sekolah, sedangkan yang Rp18 juta untuk kebutuhan meubelair ini dibebankan kepada siswa didik.

    Menurut informasi di chat tersebut, dari jumlah 150 siswa di sekolah itu, per siswa dibebankan Rp120 ribu dan sudah harus melunasinya dalam jangka waktu dua minggu.

    Menanggapi ini, Kabid Pendidikan Dasar (Diksar) Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak, Maman kepada wartawan menyatakan segera menegur Kepala Sekolah (Kepsek) yang bersangkutan dan menginstruksikan agar uang tersebut untuk segera dikembalikan ke para siswa.

    “Barusan sudah saya telepon, saya juga tidak setuju di masa pandemi Covid-19 ini walaupun katanya atas dasar musyawarah, tapi akhirnya harus melakukan pungutan ke siswa didik, saya sudah instruksikan agar uang tersebut dikembalikan, malah saya juga sudah menegur Korwil Cipanas melalui telepon barusan” tegas Maman, Kamis (2/9).

    Menurut Kabid Diksar ini, bahwa keputusan yang diambil oleh pihak SDN di Cipanas tersebut sangat kurang pantas, mengingat di masa pandemi sekarang ini seharusnya pemerintah memberikan keringanan dan kemudahan bagi masyarakatnya tak terkecuali terhadap siswa didik.

    “Secara pribadi saya sangat kurang setuju dengan sikap atau keputusan yang diambil, saya khawatir mereka para siswa merasa terbebani secara mental dan akhirnya berdampak terhadap proses belajar siswa, apalagi itu cuma ada batas waktu 2 minggu untuk melunasinya,” ungkapnya.

    Terpisah, Kepsek SDN 02 Jayapura kepada wartawan membenarkan bahwa memang di sekolahnya telah dilakukan pungutan ke 150 orang siswanya untuk kebutuhan perbaikan mebeler tapi atas dasar musyawarah.

    “Iya pa, ini kan kita lakukan atas dasar hasil musyawarah dengan komite sekolah, dan siswa belum pada lunas bayarnya, kan dicicil,” ujar Kepsek yang sengaja tak disebut nama tersebut.(WDO/PBN)

  • Mendikbud Kecewa Pemkot Serang

    Mendikbud Kecewa Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengeluhkan sejumlah daerah yang belum mengijinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Salah satunya adalah di Kota Serang.

    Nadiem mengatakan, saat ini ada 12 wilayah yang belum melaksanakan PTM terbatas karena belum mendapat ijin dari pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Padahal mereka berada di kawasan PPKM level 3 yang notabene sudah boleh membuka sekolah. Dia meminta pemda yang dimaksud agar segera melaksanakan tatap muka.

    Adapun, pemda tersebut adalah Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jawa tengah, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang dan Pemkab Mesuji.

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin menyatakan PTM akan dimulai pekan depan. Syafrudin pun meminta kepada pihak sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta untuk mempersiapkan diri. Persiapan meliputi sarana dan prasarana, vaksinasi untuk guru dan murid, meskipun pelajar tidak harus divaksin.

    “Dari kemarin-kemarin sudah diperbolehkan PTM, hanya memang perlu persiapannya. Memang ada juga yang sudah siap, ada juga yang sedang bebenah, karena ada protokol kesehatan (Prokes) yang disiapkan menjelang PTM,” ujarnya, usai meninjau vaksinasi di SMP Islam Pariskian, Kota Serang, Rabu (1/9).

    Ia mengatakan, vaksinasi pelajar terus digencarkan. Tercatat hingga saat ini sudah sekitar 40 persen atau 10.886 dari total 26 ribu pelajar yang sudah divaksin.

    “Vaksinasi ini terus dilakukan kepada pelajar baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk di Pariskian ini jumlahnya 220 dan yang sudah 50 pelajar (tervaksin), target selesai sampai sore,” katanya.

    Syafrudin menegaskan, vaksinasi dapat dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, tanpa menunggu vaksinasi pelajar hingga rampung. Sehingga nantinya PTM dan vaksinasi berjalan berbarengan, dan pihaknya pun terus berupaya agar vaksinasi pelajar bisa mencapai 100 persen.

    “Memang belum ada yang melakukan PTM, karena mereka menunggu vaksinasi pelajar. Tapi sesuai Instruksi pemerintah, PTM bisa dilakukan tanpa menunggu vaksinasi, jadi berjalan saja,” tandasnya.

    Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Islam Pariskian, Rizqi Mulyana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala keperluan jelang PTM. Menurutnya, PTM akan dilaksanakan pekan depan berikut dengan protokol kesehatan yang ketat.

    “Kami sudah siap, bahkan dari sebelumnya tahun lalu yang simulasi akan diterapkan,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan vaksinasi terhadap 40 tenaga kerja yaitu kepada guru beserta keluarganya yang ada di SMP Islam Pariskian. Vaksinasi dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan yang lalu

    “Bahkan bukan hanya guru, tapi satpam dan petugas lainnya sudah (divaksin) karena ini penting juga,” ucapnya.

    Ia mengaku, saat PTM nanti pihaknya akan melakukan sistem shift, kemudian ada jam pelajaran yang sedikit dikurangi. Tentu hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerumunan pada saat PTM berlangsung.

    “Iya jadi sistem shift gantian, ini kami lakukan agar tidak terjadi kerumunan, meskipun memang murid kami tidak banyak,” tandasnya.

    Pada bagian lain, berlawanan dengan Nadiem Makarim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim justru mengapresiasi tindakan tegas yang belum mengijijinkan pelaksanaan PTM. Menurutnya, dibandingkan memaksakan diri untuk membuka PTM dengan ketidaksiapan, langkah pemda yang belum mengizinkan ini jauh lebih baik.

    “Bagus itu mengakui belum siap, baik dari vaksinasi dan kesiapan sekolah, seperti Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung dan sebaguan Jawa Tengah. Jadi kami mendorong sekolah itu untuk jujur, vaksinasi masih rendah, makanya PJJ aja diadaptasikan,” jelasnya.

    Keluhan Nadiem, menurutnya adalah bentuk kegagalan dia sebagai bapak pendidikan Indonesia saat ini. Jika kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda baik, hal ini tidak akan terjadi.

    “Saya rasa ini bentuk kegagalan komunikasi Mas Menteri, dia kan agak irit berkoordinasi dengan pemda. Saya minta perbanyak aktivitasnya untuk meninjau, menyapa guru termasuk kepala daerah, itu kelebihan kita orang Indonesia, rangkul mereka,” pungkas dia.(MUF/ENK/JPG)

  • Tingkatkan prestasi dan Semangat Baru, Genbi Untirta Gelar SBIS

    Tingkatkan prestasi dan Semangat Baru, Genbi Untirta Gelar SBIS

    GENERASI Baru Indonesia (GenBI) Banten komisariat Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) kembali menggelar sosialisasi beasiswa Bank Indonesia untuk kali ketiga. Hal ini merupakan kedua kalinya sosialisasi dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting, Sabtu (28/8).

    Setiap tahunnya, Bank Indonesia membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Bukan hanya mendapatkan bantuan finansial saja, tetapi juga akan tergabung dalam komunitas penerima beasiswa yaitu GenBI) yang memiliki fungsi sebagai frontliner, agent of change, dan future leader atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari Bank Indonesia.

    “Kegiatan Socialization Of Bank Indonesia Scholarship (SBIS) ini disambut gembira oleh banyak mahasiswa. Dibuktikan dari data panitia penyelenggara, yang diketahui lebih dari 200 peserta berada dalam acara ini,” ujar ketua pelaksana, Muhammad Yusuf.

    Menurutnya, SBIS kali ini mengundang tiga pemateri yaitu perwakilan dari Bank Indonesia, alumni GenBI, dan anggota GenBI yang memiliki pengalaman menarik selama berada di GenBI. Selain itu, hadir pula Wakil Rektor III Untirta Bidang Kemahasiswaan Pengembangan Karir sebagai keynote speaker.

    “Dengan mengusung tema ‘Get a Scholarship for a Better Future’, acara ini diharapkan bisa memberi semangat baru, dan dapat terus meningkatkan prestasinya,” tuturnya.

    Ia berharap, Kegiatan SBIS dapat memberikan semangat baru khususnya bagi mahasiswa Untirta, untuk dapat meningkatkan prestasi. Dengan segala informasi yang telah diberikan oleh para pemateri dalam kegiatan itu juga diharapkan dapat memberikan bekal bagi para peserta untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan beasiswa BI di Untirta.

    “Berbeda dengan SBIS sebelumnya, kali ini sangat spesial karena menampilkan Special Performance dari Genbikustik. Selain itu, adanya perubahan kriteria jurusan untuk penerimaan Beasiswa BI, yakni terbuka untuk semua jurusan, yang nantinya berharap GenBI akan menjadi komunitas maju bersama orang-orang dengan pemikiran dan ide terdepan di banyak bidang,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Tiada Air di Toilet Miliaran

    Tiada Air di Toilet Miliaran

    SERANG, BANPOS – Pembangunan toilet di 18 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Serang sebesar Rp134 juta ternyata masih kurang. Sebab dengan anggaran tersebut, tidak bisa untuk menyediakan fasilitas sanitasi seperti aliran air. Di sisi lain, pembangunan toilet tersebut pun dikeluhkan. Baik pihak sekolah maupun Dindikbud Kota Serang, tidak bisa berbuat banyak.

    Kabid SD pada Dindikbud Kota Serang, Raden Rahmat Saleh, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp134 juta untuk satu unit toilet di 18 SDN merupakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebab, sumber anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Anggaran Rp134 juta itu sudah dikunci di aplikasi Krisna (aplikasi pengelolaan DAK milik Kemenkeu dan Kemendikbud). Jadi kami tidak bisa menambah dan mengurangi. Kecuali APBD, karena APBD itu fleksibel,” ujarnya saat ditemui di kantor Dindikbud Kota Serang, Selasa (31/8).

    Ia mengatakan, Detail Engineering Design (DED) pembangunan toilet tersebut sudah dibuat sejak 2020 lalu. Ternyata menurutnya, dari besaran anggaran Rp134 juta, masih belum cukup untuk membangun satu unit toilet beserta fasilitas penunjangnya.

    “DED itu dari tahun 2020. Dari situ dihitung oleh konsultan, dengan angka Rp134 juta itu tidak cukup untuk membuat sanitasi air. Jadi cukup hanya untuk membangun bentuk fisiknya saja,” katanya.

    Di sisi lain, ia mengaku bahwa pihaknya telah mengantisipasi adanya keteledoran dari pihak pelaksana pembangunan, dengan menekan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPPJM). Sehingga, mereka akan terikat apabila terdapat temuan.

    “Saya sudah keliling dan sudah saya tegur. Lalu nanti juga kan ada yang namanya pemeriksaan dari APIP, baik itu dari Inspektorat maupun dari BPK, ternyata ada temuan dan harus dikembalikan. Makanya saya tekan SPPJM dengan direktur masing-masing, harus siap untuk bertanggung jawab,” jelasnya.

    Sementara itu, Kasi Sarpras SD pada Dindikbud Kota Serang, Agus Yayan, mengatakan bahwa dirinya pada pelaksanaan DAK tahun ini, mereka hanya menerima data saja. Sebab, baik besaran anggaran maupun lokus pembangunan DAK, telah ditentukan oleh pusat.

    “Sebelumnya kami tidak tahu, karena pada 2020 itu kami hanya menyediakan DED saja. Sementara lokusnya itu sudah ditentukan oleh pusat, melihat dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Termasuk anggaran,” ujarnya.

    Ia mengaku, mulanya memang pengeboran air masuk dalam perencanaan pembangunan toilet. Namun ternyata setelah dilakukan revisi, besaran anggaran tersebut tidak dapat menutupi biaya pengeboran air.

    “Jadi Rp134 juta itu tidak bisa masuk pengeboran air. Jadi memang hanya untuk fisik saja. Untuk sanitasi, jadi diambil atau disuntikkan dari yang sudah ada,” katanya.

    Di tempat yang berbeda, Kepala SDN Tembong 1, Titik Sumirah, mengaku bahwa dirinya merasa kurang puas dengan hasil pembangunan toilet tersebut. Hal itu dikarenakan tidak adanya sanitasi atau aliran air ke toilet yang baru dibangun.

    “Karena menurut kami, toilet ini kan yang utama adalah keberadaan air. Sedangkan dari anggaran tersebut, tidak ada untuk pengeboran air. Jadi ini tidak ada aliran airnya,” ujar Titik.

    Selain itu, lokasi pembangunan yang kurang tepat, yaitu lebih tinggi dari toilet sebelumnya, membuat aliran air dari toren air tidak bisa mengalir pula ke toilet baru. Alhasil, ia harus menunggu adanya anggaran baru, agar bisa melakukan pengeboran air di toilet tersebut.

    “Terlebih kan ini anak-anak belum masuk semua. Kalau masuk semua kan pasti membutuhkan air yang banyak. Kalau airnya tercukupi, anak-anak juga jadi bisa belajar menerapkan perilaku bersih dan sehat,” ungkapnya.

    Menurutnya, penggunaan toilet duduk di lokasi tempat sekolahnya berada kurang tepat. Sebab, mayoritas anak didik yang bersekolah di sana, tidak terbiasa dengan toilet duduk. “Itu juga cukup berbahaya untuk anak usia SD,” katanya.

    Dari segi konstruksinya pun menurutnya kurang maksimal. Sebab, yang melakukan pembangunan bukan hanya satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang terlibat.

    “Jadi tahapan pembangunan itu kurang pas. Saya melihat ada konstruksi yang miring, lalu pemasangan daun pintu pun tidak pas. Jadi harus dipas-pasin. Saya juga tidak bisa berbuat banyak karena ini kan sudah ada kontraktornya,” jelasnya.

    Ia pun berharap kedepannya akan ada bantuan untuk melakukan ‘finishing’ atas bangunan toilet tersebut. “Iyah jadi biar toiletnya lebih nyaman dan aman digunakan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Tunggu Instruksi WH, Pemkot Serang Bersiap PTM

    Tunggu Instruksi WH, Pemkot Serang Bersiap PTM

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang masih menunggu Instruksi dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) perihal pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh SMP Negeri yang ada di Kota Serang. Rencananya, pekan depan akan dilaksanakan PTM setelah kebijakan atau surat keputusan dari Kepala Dindikbud Kota Serang telah selesai dibuat.

    “Sekarang sedang diproses di bagian hukum. Mudah-mudahan selesai (pekan ini) nanti di break down menjadi kebijakan kepala dinas (Dindikbud),” ujar Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi, Selasa (31/8).

    Ia mengatakan, saat ini bagian hukum sedang menyiapkan aturan atau instruksi Wali Kota Serang mengenai pelaksanaan PTM. Setelah kebijakan atau surat keputusan dari Kepala Dindikbud Kota Serang telah selesai dibuat, maka pelaksanaan PTM di Kota Serang bisa diberlakukan pekan depan.

    “Mudah-mudahan bisa selesai minggu ini biar bisa segera dilaksanakan sekolah tatap muka. Kemudian kami juga kan harus mengikuti aturan,” ujarnya.

    Alpedi mengungkapkan, saat ini Pemkot Serang belum menerima Instruksi Gubernur Banten untuk pelaksanaan PTM. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun lalu, ketika Pemkot Serang melakukan simulasi, Gubernur Banten langsung menginstruksikan menunda PTM.

    “Makanya kami harus mengikuti aturan yang ada, kami menunggu instruksi Gubernur sebagai landasan kami. Karena ada pengalaman tahun lalu,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dalam pelaksanaan PTM, yang akan diutamakan adalah sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan vaksinasi kepada sebagian siswanya. Termasuk dengan tenaga pendidik, kemudian pembagian kelas pun harus diatur sebesar 50 persen dari total siswa di dalam kelas.

    “Tentu yang diutamakan sekolah yang sudah divaksin. Hasil analisis kami, satu kelas dibagi dua atau 50 persen, pembelajarannya pun sistem shift, berbeda dengan belajar pada era normal,” jelasnya.

    Saat ini Pemkot Serang tengah menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada pelajar untuk mempercepat pelaksanaan PTM. Meski begitu, bagi siswa yang belum vaksin pun tetap diperbolehkan untuk mengikuti PTM.

    “Namun prokesnya harus lebih diperketat lagi. Tidak ada aturan spesifik untuk itu,” tegasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin mengatakan, vaksinasi bagi pelajar di Kota Serang untuk dosis pertama sudah 40 persen lebih. Vaksinasi dilakukan total di 28 sekolah, dan yang sudah melaksanakan vaksin sudah 22 sekolah tingkat SMP,

    “Belum meratanya vaksinasi pelajar ini karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang. Sehingga pelaksanaan vaksinasi belum bisa optimal, sekalipun telah diupayakan untuk dimaksimalkan,” jelasnya.

    Ia mengaku, memang masih ada beberapa SMP yang menunggu giliran. Karena SDM tenaga kesehatan kesehatan yang masih terbatas.

    Subadri juga melakukan peninjauan ke sejumlah kelas di beberapa sekolah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PTM. Seperti fasilitas tempat cuci tangan, kemudian penyediaan masker, hand sanitizer, hingga penyemprotan disinfektan, dan ruang kelas.

    “Artinya kalau pemkot akan memberlakukan sekolah tatap muka, maka sarana dan prasarana juga harus disiapkan. Bukan hanya pendidik dan tenaga pendidik, prokes pun harus dijalankan,” terangnya.

    Diakhir ia mengatakan, sampai saat ini Pemkot Serang masih menunggu instruksi dari Gubernur Banten terkait pelaksanaan PTM. Meskipun sejumlah daerah di Provinsi Banten telah melaksanakan PTM sejak beberapa waktu lalu.

    “Kalau kami inginnya taat terhadap aturan, dan persiapan. Jangan sampai nanti ketika ada sesuatu Pemkot Serang disalahkan, jadi kami tunggu saja instruksinya seperti apa,” tandasnya. (MUF/AZM)