BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Pendidikan Multikultural Diperkuat, Masyarakat Miskin Harus Diberikan Beasiswa, Kualitas Guru Mumpuni

    Pendidikan Multikultural Diperkuat, Masyarakat Miskin Harus Diberikan Beasiswa, Kualitas Guru Mumpuni

    SERANG, BANPOS – Dunia pendidikan sudah saatnya melakukan perubahan dengan memperkuat multikultural. Disamping itu kehadiran pemerintah juga harus lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat kurang mampu dengan memberikan beasiswa, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengingatkan dunia pendidikan, khususnya di Banten, untuk memperkuat pendidikan multikultural yang mengedepankan toleransi terhadap perbedaan di masyarakat. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan untuk menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis dan suku.

    “Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial,” kata Andika dalam paparannya mengenai 4 Pilar Kebangsaan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta 2021 secara virtual, Kamis (19/8).

    Kegiatan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru FKIP Untirta 2021 secara virtual itu dibuka oleh Dekan FKIP Untirta Dase Juansyah dari kampus baru Untirta, Sindangsari, Kota Serang.

    Lebih jauh, Andika mengatakan, pendidikan merupakan satu bidang yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah. Pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan suatu daerah menjadi maju, makmur dan sejahtera. Pendidikan juga merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Ia meyakini, pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan, serta merupakan jalan meraih kesejahteraan. Kualitas sumber daya manusia berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga semakin baik tingkat kualitas modal manusia (human capital) akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan.

    “Karena peran pentingnya, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Banten yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022,” kata Andika.

    Menurutnya, pemprov berupaya memberi layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan warga masyarakat. Salah satu program prioritas saat ini adalah meningkatkan aksesibilitas dan pendidikan yang berkualitas.

    Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dapat dilakukan di antaranya dengan penjaminan mutu pendidikan yakni dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, guna terbentuknya sekolah berbasis mutu, serta peningkatan kapasitas SDM pendidikan melalui pelatihan kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan.

    Berikutnya, Andika melanjutkan, perlu dilakukan pengembangan pembelajaran yang berkualitas melalui kurikulum yang andal serta tenaga pendidik yang profesional dan kompeten. “Karena itu, penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidik harus mengutamakan pembaharuan, inovasi dan kesempatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa,” imbuhnya.

    Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter melalui penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan serta penegakan disiplin dalam pengelolaan pendidikan, juga disebut Andika sebagai sebuah keharusan. Menurutnya, pendidikan karakter merupakan sebuah investasi yang memiliki peranan stategis dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

    Selanjutnya, kata Andika, perlu dilakukan penyediaan bantuan pendidikan untuk meringankan biaya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kepada penduduk tidak mampu atau melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) serta bantuan peningkatan prestasi melalui beasiswa.

    “Terakhir, penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata. Hal ini dilakukan dengan fokus pada peningkatan profesionalisme guru, distribusi dan pemerataan guru, peningkatan kesejahteraan guru, serta revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK),” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Presiden Ijinkan PTM Setelah Vaksinasi Pelajar

    Presiden Ijinkan PTM Setelah Vaksinasi Pelajar

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar untuk usia 12-17 tahun. Ini dilakukan untuk menekan angka penularan virus korona.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan kepada para perserta didik untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) kepada para siswa dan siswi. Namun pembelajaran tatap muka tersebut bisa dilakukan apabila para pelajar sudah divaksin Covid-19.

    “Jadi kalau semuanya, untuk semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka,” ujar Jokowi saat meninjau vaksinasi pelajar di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8).

    Menurut Jokowi pelajar bisa melakukan pembelajaran tatap muka lantaran sudah adanya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), atau yang disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. “Karena SKBnya empat menteri sudah ada,” katanya.

    Namun demikian jika PTM sudah digelar, Presiden Jokowi berpesan kepada para pelajar untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencehagan Covid-19. “Kita semua berharap anak-anak belajar tatap muka. Tetapi juga kita semuanya harus hati-hati jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid. Ini yang harus kita hindari,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan, disiplin pelajar dalam menerapkan protokol kesehatan sangatlah penting. Mengingat saat ini virus korona selalu bermutasi. Sehingga hal ini diharapkan Jokowi bisa diterapkan oleh semua pelajar. “Oleh sebab itu saya titip agar yang namanya pakai masker ini harus meskipun sudah divaksin, tetap, karena yang namanya Covid, virus corona ini selalu bermutasi,” pungkasnya.

    Diketahui, sebelum Covid-19 mengganas di dalam negeri, pemerintah pernah memutuskan membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada Juli 2021. Kapasitas siswa yang hadir dalam kegiatan belajar tatap muka hanya 25 persen, dari sebelumnya 50 persen. Selain itu, pembelajaran tatap muka kepada peserta didik tersebut hanya dilakukan selama dua jam dan dua kali dalam seminggu.(ENK/JPG)

  • Untirta Diminta Kembangkan Pembelajaran Inovasi

    Untirta Diminta Kembangkan Pembelajaran Inovasi

    SERANG, BANPOS– Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2021 dalam Sidang Terbuka Senat Untirta yang digelar di Auditorium Kampus Untirta Baru, Sindangsari, Kota Serang, Rabu (18/8).

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual melalui video conference meminta pihak kampus menanamkan nilai-nilai tentang pembelajaran yang dapat menumbuh-kembangkan budaya inovasi.

    “Tentu saja dengan tetap memperhatikan kearifan lokal sebagai identitas kultur sebagai landasan kreativitas dan budaya inovasi tersebut,” kata Andika dalam kegiatan yang dibuka oleh Rektor Untirta Fatah Sulaiman dan diikuti secara virtual oleh ribuan mahasiswa baru Untirta tersebut.

    Selain Andika, turut memberikan sambutan pada acara tersebut, juga secara daring, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

    Menurutnya saat ini karakter mahasiswa yang dibutuhkan bukan sekedar mahasiswa yang unggul dalam sisi akademik semata. Kependidikan di kampus jangan hanya terfokus pada aspek-aspek nilai formal semata, melainkan juga harus memiliki nilai-nilai dan upaya pembentukan kemampuan ketahanan pribadi atau resiliensi sebagai daya tahan dan daya tanggap mahasiswa dalam menghadapi tantangan global.

    “Hal tersebut dapat dibentuk melalui peningkatan religiusitas, optimisme, tindakan-tidakan produktif serta ketekunan dalam menjalankan suatu bidang keahlian tertentu melalui program kampus merdeka,” terangnya.

    Lebih jauh Andika mengatakan, prioritas pembangunan daerah Pemprov Banten tahun 2021 ini adalah mempercepat pemulihan pandemi Covid-19, baik pada aspek layanan kesehatan, program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Berikutnya, lanjut Andika, meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan memperkuat infrastruktur untuk interkonektivitas wilayah, serta daya saing daerah. “Selanjutnya, memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.

    Untuk itu, kata dia, Pemprov Banten berharap bersama-sama segenap sivitas akademik Untirta dapat mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah, industri dan perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan program-program padat karya, link and match serta social innovation yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Banten.

    Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajak mahasiswa baru mengikuti program kampus merdeka, program tersebut memiliki banyak manfaat yakni memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk menentukan arah lebih luas. Dengan mengikuti program kampus merdeka, kata Nadiem, mahasiswa dapat belajar di luar program studi atau di luar kampus nya selama tiga semester.

    “Mahasiswa bisa memanfaatkan waktu untuk mengikuti program kampus merdeka, seperti magang di perusahaan, atau organisasi sosual dunia, serta melakukan studi independen. membangun desa, melakukan riset,” katanya. (RUS/AZM)

  • Kota Serang Siap-siap PTM

    Kota Serang Siap-siap PTM

    SERANG, BANPOS – Relaksasi kebijakan pembatasan selama PPKM di Kota Serang terus dilakukan menyusul semakin menurunnya kasus Covid-19. Setelah sebelumnya kebijakan pembukaan kembali pusat perbelanjaan dilakukan, kali ini Pemkot Serang pun akan mengeluarkan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam waktu dekat ini.

    Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa menyusul turunnya kategori zonasi Kota Serang dari zona merah menjadi zona oranye, rekomendasi pelaksanaan PTM pun akan segera dikeluarkan.

    “Nanti akan kami tindaklanjuti dengan Instruksi Walikota (Inwal). Di regulasi juga itu disebutkan bahwa PTM diperbolehkan dengan terbatas,” ujarnya saat diwawancara di Puspemkot Serang, Rabu (18/8).

    Akan tetapi, Satgas Covid-19 Kota Serang menambahkan persyaratan apabila sekolah ingin melaksanakan PTM. Persyaratan tambahan tersebut yakni harus sudah divaksinnya seluruh peserta didik dan tenaga pendidik.

    “Pemkot Serang mempersyaratkan, apabila ingin melaksanakan PTM dengan jumlah terbatas yakni 50 persen, seluruh tenaga pendidik dan peserta didik sudah harus mendapatkan vaksin,” tuturnya.

    Selain itu, untuk melaksanakan PTM pun sekolah-sekolah harus mulai melaksanakan sterilisasi, dan pemenuhan terhadap fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan lain sebagainya.

    “Prokesnya ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ini kan sudah lama tidak digunakan, disinfektan dulu. Sekolah juga harus menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, tempat perawatan,” jelasnya.

    Menurut Hari, sejauh ini seluruh tenaga pendidik dan peserta didik di Kota Serang, telah menerima vaksin dosis pertama. Sehingga, realisasi PTM hanya tinggal menunggu suntikan dosis kedua saja.

    “Tinggal dosis kedua saja. Jadi tinggal dosis dua saja. Semuanya sudah berjalan. Dosis kedua juga sudah tinggal beberapa persen saja. Nanti kita lihat lagi hasis assesment seperti apa (untuk PTM),” ungkapnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa pelaksanaan PTM di Kota Serang masih menunggu vaksinasi bagi siswa dan tenaga pendidik rampung. “Karena masih ada sekitar dua ribuan guru yang belum divaksin. Makanya kami fokuskan dulu ke siswa dan tenaga pendidik itu,” ujarnya.

    Dia mengakui bila Instruksi Gubernur (Ingub) Banten telah membolehkan Kota Serang melaksanakan PTM. Namun, Pemkot Serang perlu melakukan persiapan dengan matang sebelum melaksanakan hal tersebut. “InsyaAllah nanti kalau sudah divaksin semuanya, dan corona ini mereda, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan,” katanya.

    Sebab selama ini, masyarakat juga telah meminta Pemkot Serang untuk segera membuka kembali PTM baik tingkat SD, maupun SMP. “Masyarakat juga sudah meminta, sekitar 85 sampai 90 persen orang tua meminta untuk tatap muka dibuka,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Penuhi Kebutuhan Buku dan Alat Tulis, Gramedia Buka Gerai di Kota Baja

    Penuhi Kebutuhan Buku dan Alat Tulis, Gramedia Buka Gerai di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Gramedia membuka gerai barunya di Kota Baja yang berlokasi di Jalan Simpang Tiga No.9 & 10, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Rabu (18/8/2021).

    Pembukaan gerai baru tersebut untuk memenuhi kebutuhan buku dan alat tulis bagi masyarakat Kota Cilegon. Diketahui hingga saat ini, Gramedia memiliki 119 gerai yang tersebar di 33 provinsi dan 54 kota di seluruh Indonesia dengan tak lupa tetap menerapkan standar protokol kesehatan pemerintah.

    “Selama waktu operasional berjalan, Gramedia selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi menjaga keamanan dan kenyaman konsumen yang berkunjung,” kata Direktur Operasional Gramedia, V. Sugiarto, Rabu (18/8/2021).

    Kata dia, Gramedia Cilegon menyediakan berbagai produk buku maupun non buku dan memiliki tampilan wajah yang segar dan modern.

    “Koleksi buku yang tersedia di Gramedia Cilegon pun beragam seperti buku agama, novel buku anak, buku pelajaran sekolah, dan beragam jenis buku lainnya,” tuturnya.

    Selain itu, terdapat juga bermacam-macam peralatan sekolah yang lengkap dan berbagai aksesoris serta mainan.

    “Bersama dengan dibukanya Gramedia Cilegon, Gramedia juga mendukung upaya menumbuhkan budaya literasi di masyarakat dengan membagikan Rp5.000.000 kepada dua Taman Bacaan Masyarakat yaitu TBM Barokah dan TBM Lumbung Ilmu di Cilegon dalam bentuk buku,” pungkasnya.

    Diketahui, Gramedia menghadirkan beragam program promo menarik dalam rangka opening Gramedia Cilegon, seperti diskon Rp58.000 untuk buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp250.000 dan tambahan diskon Rp5.000 bagi pengguna MyValue dengan syarat dan ketentuan pada periode 17 sampai 22 Agustus 2021.

    Bagi pengguna Bank BNI khususnya pengguna Kartu Debit BNI Platinum & Emerald dan Kartu Kredit BNI Titanium, Platinum, World, Signature dan Inifinite kecuali Silver, Gold, Corporate & BSI Hasanah Card. Gramedia juga menghadirkan diskon 2.596 untuk seluruh buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp217.000, maksimum diskon Rp85.000 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Diskon ini berlaku di Gramedia seluruh Indonesia dan Gramedia.com. Dengan mengikuti akun Instagram @gramediapromo, @gramedia, dan @gramediacilegon, pelanggan juga bisa mendapatkan diskon 10% untuk seluruh buku terbitan Gramedia.

    Untuk kategori non buku, ada juga diskon 58% untuk produk tas Eversac Student Serie dan Eversac Doraemon Backpack, harga spesial masker medis Gramedia Rp58.000, harga spesial pencil case VOS & Estudee Rp5.800, dan Gift With Purchase yaitu bila pelanggan berbelanja Rp150.000 Rp250.000 akan mendapatkan block note/pouch khusus, pembelanjaan Rp250.000 Rp350.000 akan mendapatkan tumbir/mug, dan pembelanjaan lebih dari Rp.400.000 akan mendapatkan payung. Seluruh Gift With Purchaseakan diberikan selama persediaan masih ada.

    Program best price untuk produk stationery, buku buku materi kuliah, tas Eversac dengan harga Rp79.000 dan Rp89.000. Pada periode 22 sampai 29 Oktober 2020, Gramedia juga menghadirkan berbagai hadiah menarik untuk pelanggan. Dengan minimal pembelanjaan Rp150.000, pelanggan bisa mendapatkan berbagai macam hadiah seperti block note, pouch, tumbler, lunch box, payung, sampai headset. Semakin tinggi nilai pembelanjaan, hadiah yang didapat semakin menarik. Selain itu, produk produk Toys & Games juga diberi diskon Rp5.000 dengan minimal pembelanjaan Rp50.000. (LUK)

  • Gabungan KKM Daring Untirta Gelar Webinar Kesehatan

    Gabungan KKM Daring Untirta Gelar Webinar Kesehatan

    GABUNGAN Kelompok kuliah kerja mahasiswa (KKM) tematik online Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menggelar webinar daring terkait kesehatan bertajuk ‘Vaksinasi, Ikhtiar Mengatasi Pandemi’, Selasa (27/7).

    Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dari enam kelompok KKM tematik daring, yaitu kelompok 11 (Desa Kadujajar, Kecamatan Malimping, Lebak-Banten), kelompok 81 (Desa Kraton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang), kelompok 89 (Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang), kelompok 90 (Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan), kelompok 133 (Kelurahan Kebondalem, Cilegon), dan kelompok 149 (Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka Kota Serang).

    Dalam webinar tersebut dihadiri oleh ketua LPPM Untirta, Rusmana, ketua panitia kkm daring 2021 Untirta, dosen pemimpin lapangan masing-masing kelompok, dan juga melibatkan Puskesmas, para Kepala Desa, Lurah, Karang Taruna, serta ketua RT/RW dari setiap desa dan kelurahan masing-masing serta warganya. Setiap kelompok juga turut terlibat untuk menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat desa/kelurahan setempat, hingga akhirnya mau mengikuti vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas.

    Ketua pelaksanaan kegiatan, Suci Wulandari, menyebut bahwa terdapat 200 peserta webinar yang mendaftar, dari berbagai daerah. Ia mengatakan, tujuan diadakan webinar Kesehatan itu adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya malakukan vaksinasi disaat pandemi Covid-19.

    “Pemateri pada webinar hari ini adalah dr. Seno Purnomo, yang juga ketua bidang data dan sistem informasi tim mitigasi PB IDI. Dalam materinya dituliskan bahwa vaksin adalah salah satu ikhtiar yang paling mudah. Namun bukan satu-satunya, dan perlu dikembangan untuk generasi-generasi varian virus baru,” jelasnya.

    Diketahui, tujuan melakukan vaksin yaitu untuk menurunkan angka resiko kematian. Selain itu, vaksinasi juga salah satu cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.

    “Dalam melakukan vaksinasi, terdapat beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, dan AstraZeneca. Untuk masyarakat yang boleh vaksin adalah seluruh rakyat di Indonesia diatas 12 tahun tanpa disertai gangguan penyakit imun, pasien kanker yang sedang menjalankan kemoterapi, dan keraguan masalah Kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, gangguan jantung atau ginjal,” tuturnya.

    Suci mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil webinar, meski sudah dilakukan vaksinasi, namun tetap harus mematui protokol kesehatan (prokes) yang ada. Memakai masker yang benar, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari berkerumun.

    “Diharapkan dengan adanya webinar daring ini, dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan melakukan vaksinasi. Setelah vaksinasi, tetap patuhi protokol kesehatan,” tandasnya.

    Sementara, ketua LPPM Untirta, Rusmana dalam sambutannya, menjelaskan bahwa kkm daring ini merupakan kkm tahun kedua pada masa pandemi Covid-19, setelah kkm pertama tahun 2020 yang juga dilaksanakan secara daring. Kegiatan kolaborasi webinar ini merupakan, kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh kelompok kkm di Untirta.

    “Dalam rangka memutus pandemi Covid-19, butuh kerjasama semua masyarakat dari RT, RW, desa/kelurahan dan semua pihak,” katanya. (MUF/AZM)

  • Belajar Tatap Muka Belum Bisa Dimulai

    Belajar Tatap Muka Belum Bisa Dimulai

    SERANG, BANPOS- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan pendidikan tetap jalan terus atau tidak boleh terhenti gara-gara pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, namun belum bisa dimulai dengan pembelajaran tatap muka.

    “Kita tidak boleh menyerah, pendidikan tidak boleh berhenti. Kita pastikan anak-anak kita tetap bersekolah meskipun dengan daring. Karena pandemi ini masih menjadi penyebab,” kata WH dalam pengarahan secara virtual kepada Kepala SMA, SMK, SKh serta KCD se-Provinsi Banten dari Ruang Rapat Rumah Jabatan, Rabu (28/7).

    Ia mengatakan Pemprov Banten sudah mempersiapkan segala bentuk persiapan pembelajan tatap muka (PTM) tahun pelajaran 2021/2022 sejak awal tahun 2021 ini. Namun karena kondisi pandemi yang belum menunjukkan penurunan kasus, maka menurutnya PTM belum dapat dilaksanakan.

    Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa pendidikan di Provinsi Banten tidak akan berhenti karena pandemi.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten diminta untuk memantau sekolah-sekolah agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring).

    Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia sejak awal Juli 2021 membuat rencana PTM tahun ajaran baru 2021 kembali tidak terlaksana, termasuk di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan oleh keadaan lonjakan kasus COVID-19 yang tengah menyelimuti sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali.

    Sebelumnya, sejumlah pejabat di Dinas pendidikan kabupaten/kota menegaskan tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PTM. Saat ini, Dindik di setiap wilayah terus menggenjot pemberian vaksin kepada pelajar usia 12-17 tahun, agar mereka siap bila sewaktu-waktu PTM diberlakukan.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, jika vaksin pelajar sudah selesai dilakukan, maka kemungkinan PTM dapat segera diberlakukan. Akan tetapi, hal itu perlu dikoordinasikan kembali bersama dengan Forkopimda.

    “Bisa berdasarkan keputusan dan kajian bersama dengan Pemda dan stakeholder yang lainnya, dan dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Kota Serang,” ucapnya.

    Menurutnya, Dindikbud Kota Serang ketika mendapatkan informasi mengenai kebijakan vaksinasi pelajar, langsung melakukan koordinasi agar pelajar di Kota Serang bisa langsung mendapatkan jatah vaksin.

    “Sama ketika kami cepat melakukan vaksinasi para guru, dengan mengusulkan ke pak Walikota dan Kadinkes. Itu langsung direspon cepat. Kami tinggal tunggu kapan jadwal dari Dinkes Kota Serang,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Dindik Kabupaten Tangerang, Saifulloh. Menurutnya, jika nanti target vaksin tercapai, pihaknya akan memberikan masukan dan saran kepada tim Satgas Covid-19 baik kabupaten maupun provinsi untuk mempertimbangkan PTM.

    “Target vaksin diharapkan dapat menurunkan Kasus Covid di Kabupaten Tangerang. Insya Allah jika kasus Covid di Kabupaten Tangerang terus turun dan melandai, kebijakan itu bisa jadi bahan pertimbangan kami untuk memberi masukan dan saran pada Satgas Covid baik Provinsi maupun kabupaten,” terangnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat menyatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait PTM. Termasuk bila seluruh guru dan siswa telah melakukan vaksin, dirinya tetap akan mengikuti instruksi dari kemendikbud.

    “Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang harus mengikuti aturan, karena tetap koordinasinya harus baik. Dan ketika guru sudah divaksin, dan murid atau siswa sudah divaksin, serta memang ada perintah untuk pembelajaran tatap muka, maka kita akan mengikuti perintah tersebut. Tapi kalau memang belum ada perintah untuk KBM tatap muka, kita juga tidak akan melakukan itu,” ungkap Taufik.

    Di Kabupaten Lebak, Sekretaris Dindik Kabupaten Lebak, A Malik kepada BANPOS mengatakan, program vaksin di Kabupaten Lebak sudah berjalan, terutama untuk kelompok siswa/i SMP.
    “Untuk siswa SMP di beberapa sekolah di Rangkasbitung ada sebagian yang sudah divaksin,” ujar Malik, Senin (26/7) malam.(RUS/ENK)

  • PPKM dan Anggaran Covid-19 Disorot Mahasiswa

    PPKM dan Anggaran Covid-19 Disorot Mahasiswa

    LEBAK, BANPOS – Sekelompok aktivis di Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Lebak. Mereka juga menyoroti anggaran penanganan Covid-19 yang dianilai tidak transparan. Namun, aksi dibubarkan aparat keamanan sebelum mereka sempat melakukan orasi.

    Dalam aksi yang diikuti puluhan aktivis mahasiwa di depan Pendopo Bupati Lebak, Senin (26/7), massa sempat membagikan selebaran yang berisi tentang pernyataan sikap menolak PPKM. Dalam selebaran itu disebutkan, beragam kebijakan pemerintah tak memberikan efek perbaikan dalam penanganan pandemi.

    “Sudah setahun setengah lamanya pandemi Covid-19 melanda Indonesia, beragam kebijakan baik daerah maupun pusat lahir sebagai upaya untuk menekan laju penularan, akan tetapi kebijakan yang dibuat tidak memberikan efek perubahan selama diberlakukannya kebijakan seperti PSBB, PPKM Mikro dan PPKM Darurat Hingga PPKM Level diterapkan,” kata Koordinator Aksi, Nukman Paluti, kemarin.

    Nukman juga menilai, sejak diberlakukan PPKM Darurat pada 3 Juli hingga saat ini, banyak reaksi penolakan muncul dari masyarakat di daerah-daerah terkait pelaksanaan kebijakan yang banyak merugikan pelaku usaha mikro. Apalagi, ada bentuk kesewenang-wenangan aparat dalam penindakan serta penanganan yang dirasa belum efektif di Indonesia.

    Di Lebak, lanjut Nukman, pemerintah daerah merespon kebijakan PPKM Darurat yang lahir dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan Intruksi Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2021 yang semua kebijakan itu didasari Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan,” tudingnya.

    Dalam pernyataannya, para aktivis mengutip UU Kekarantian Kesehatan Pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan, selama dalam Karantina Wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Namun, mereka menilai amanat dari undang undang sama sekali tidak direalisasikan ketika aktivitas masyarakat dibatasi secara sosial dan ekonomi.

    “Pemerintah seharusnya bertanggungjawab atas peraturan kebijakan yang dibuatnya. Sehingga banyak masyarakat muak dengan hadirnya kebijakan yang merugikan dan menindas rakyat,” urai mereka dalam surat pernyataan tersebut.

    Mereka juga menyoroti penggunaan istilah PPKM yang tidak dikenal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu, yang ada adalah istilah karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah dan pembatasan sosial berskala besar.

    “Karena itu kami menolak PPKM yang menyengsarakan rakyat. Kami menuntut terapkan Dine In (Makan di tempat, red) di semua kafe dan kedai kopi dengan waktu makan di tempat selama 30 menit,” tuntut mereka.

    Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menyoroti anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan oleh banyak sektor. Mereka menilai pemerintah tidak mengindahkan amanat Undang undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 ayat 2 dalam transparansi pengelolaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19.

    Mereka mengungkapkan, anggaran penanganan Covid-19, BPK mencatat total anggarannya mencapai Rp1.035,2 triliun yang bersumber dari APBN Rp937,42 triliun, APBD Rp86,36 triliun, sektor moneter Rp6,50 triliun, BUMN Rp4,02 triliun, BUMD Rp320 miliar serta berasal dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp625 miliar.

    “Kemudian Pemerintah Daerah Lebak untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 menyiapkan anggaran Rp116,7 miliar. Namun yang diamati sampai saat ini tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Lebak,” katanya.

    Oleh karena itu, para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Social Justice menuntut Pemkab Lebak segera melakukan transparansi anggaran penanganan Covid-19 dengan waktu selambat-lambatnya tujuh hari.

    Terpisah, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardy, menyebut pembubaran aksi di Rangkasbitung dilakukan karena kegiatan tersebut melanggar aturan. “Selain melanggar aturan PPKM, kordinator aksi telah melanggar aturan aksi, yaitu tidak memiliki izin,” jelas Edy kepada BANPOS, Senin malam (26/7).

    Kabid Humas Polda juga menjelaskan bahwa Kabupaten Lebak masuk ke dalam level 3 penerapan PPKM Darurat. Sehingga semua kegiatan yang memicu kerumunan tentunya dilarang.

    “Jadi pembubaran itu juga dilakukan untuk mencegah terjadi penularan covid-19. Demonstrasi berpotensi menyebabkan klaster dan menambah kasus positif korona,” terangnya.

    Adapun soal tudingan refresif kepada aparat yang membubarkan dan menangkap para pendemo, menurut Mantan Kapolres Kampar, Polda Riau ini sebagai upaya tindakan tegas preventif terhadap kondisi pemberlakuan aturan PPKM.

    “Bukan refresif, tapi itu langkah tegas yang harus dilakukan demi keselamatan rakyat dan mencegah penyebaran covid-19 di Banten, nanti mereka akan di swab antigen karena khawatir terpapar. Saya minta biarkan saja proses berjalan, kalau demo dibiarkan khawatir banyak masyarakat yang terkonfirmasi covid-19,” tegas Edy.

    Ditambakan Edy, sudah banyak yang dilakukan pemerintah semenjak awal pandemi covid-19 hingga saat ini, seperti pembagian sembako, pemberian bantuan sosial (bansos) hingga dilakukannya vaksinasi massal.

    Karena menurut Edy, apa yang dilakukan pemerintah saat ini tak lain untuk melindungi keselamatan warga Indonesia dari wabah yang tengah menyerang dunia. Kata dia, sehingga upaya terindah dari masyarakat adalah mengikuti semua aturan yang sudah dibuat pemerintah.

    “Banyak anggaran negara yang sudah dikeluarkan untuk atasi pandemi korona ini. Antara lain dengan membuat aturan hukum untuk dilaksanakan agar masyarakat aman tidak terpapar covid-19. Jadi berpikir positif dulu. Karena saat ini dunia sedang sakit dan jangan mau dimanfaatkan oleh yang ingin mengeruhkan situasi,” paparnya.(WDO/ENK)

    Caption : Tampak massa yang mau aksi demo Tolak PPKM Darurat di halaman Pendopo Bupati Lebak akhirnya dibubarkan aparat dan diangkut ke truk polisi untuk dilakukan tes swab antigen, Senin (26/7). (FOTO: WIDODO CH/BANTEN POS)

  • Kebut Vaksin Agar Bisa ke Sekolah

    Kebut Vaksin Agar Bisa ke Sekolah

    SERANG, BANPOS – Untuk mengejar target herd immunity, pemerintah menggenjot target pemberian vaksin kepada masyarakat. Termasuk kepada pelajar agar pemberlakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) bisa disudahi dan bisa segera menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolahnya masing-masing.

    Vaksinasi untuk pelajar saat ini sudah mulai berjalan di Kabupaten Tangerang, saat ini pelaksanaannya diklaim berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, Saifulloh saat dihubungi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Senin (26/7).

    “Pelaksanaan berjalan dengan aman dan lancar, atas kerjasama semua unsur dari Dinkes, PGRI dan Tim Satgas Covid19,” katanya.

    Menurutnya, jika nanti target vaksin tercapai, pihaknya akan memberikan masukan dan saran kepada tim Satgas Covid-19 baik kabupaten maupun provinsi untuk mempertimbangkan PTM.

    “Target vaksin diharapkan dapat menurunkan Kasus Covid di Kabupaten Tangerang. Insya Allah jika kasus Covid di Kabupaten Tangerang terus turun dan melandai, kebijakan itu bisa jadi bahan pertimbangan kami untuk memberi masukan dan saran pada Satgas Covid baik Provinsi maupun kabupaten,” terangnya.

    Saat ditanya bagaimana vaksinasi untuk warga belajar Pendidikan Non Formal seperti PKBM dan Home Schooling, serta pesantren salafi, Saifulloh mengatakan bahwa vaksinasi untuk pelajar tidak dibatasi oleh satuan pendidikan manapun.

    “Vaksinasi bagi siswa usia 12 sampai 17 tahun tidak dibatasi oleh satuan pendidikan mana. Tapi berdasarkan usia, jika usianya lebih dari 17 tahun bisa ikut dan masuk dalam vaksinasi di Puskesmas masing-masing,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi mengenai vaksin bagi para pelajar. Menurutnya, vaksin bagi pelajar merupakan program dari pemerintah pusat, yang juga harus diikuti oleh daerah.

    “Koordinasi sudah dilakukan. Karena memang inikan program pusat yang menargetkan vaksin sudah mulai ke siswa usia sekolah, dari umur 12 sampai dengan 18 tahun,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (26/7).

    Menurutnya, Dindikbud Kota Serang ketika mendapatkan informasi mengenai kebijakan vaksinasi pelajar, langsung melakukan koordinasi agar pelajar di Kota Serang bisa langsung mendapatkan jatah vaksin.

    “Sama ketika kami cepat melakukan vaksinasi para guru, dengan mengusulkan ke pak Walikota dan Kadinkes. Itu langsung direspon cepat. Kami tinggal tunggu kapan jadwal dari Dinkes Kota Serang,” ucapnya.

    Sementara untuk progres vaksinasi bagi para guru, Wasis menuturkan bahwa untuk saat ini mayoritas guru di Kota Serang sudah mendapatkan vaksin. Hanya sedikit saja yang belum mendapatkan karena berbagai kendala.

    “Belum (semua) juga. Ada beberapa guru karena sesuatu hal belum bisa diberikan vaksin. Belum 100 persen, mungkin sekitar 90 persen yang sudah divaksin,” ungkapnya.

    Menurut Wasis, jika vaksin pelajar sudah selesai dilakukan, maka kemungkinan PTM dapat segera dilakukan. Akan tetapi, hal itu perlu dikoordinasikan kembali bersama dengan Forkopimda.

    “Bisa berdasarkan keputusan dan kajian bersama dengan Pemda dan stakeholder yang lainnya, dan dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Kota Serang,” ucapnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa vaksin untuk pelajar masih menunggu tindak lanjut dari Dinkes. Menurutnya, vaksin untuk pelajar harus segera diberikan sehingga dunia pendidikan khususnya di Kota Serang, dapat membaik.

    “Anak saya saja, tau-tau sudah SMA saja. Selama satu tahun itu belajar dari rumah. Makanya ini kalau vaksin pelajar sudah selesai, kemungkinan belajarnya sudah di sekolah lagi. Kasihan juga anak-anak kita,” tandasnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat menyatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait PTM. Termasuk bila seluruh guru dan siswa telah melakukan vaksin, dirinya tetap akan mengikuti instruksi dari kemendikbud.

    “Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang harus mengikuti aturan, karena tetap koordinasinya harus baik. Dan ketika guru sudah divaksin, dan murid atau siswa sudah divaksin, serta memang ada perintah untuk pembelajaran tatap muka, maka kita akan mengikuti perintah tersebut. Tapi kalau memang belum ada perintah untuk KBM tatap muka, kita juga tidak akan melakukan itu,” ungkap Taufik.

    Ia menegaskan, jika pihaknya tidak mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam hal vaksinasi terhadap para siswa.

    “Kalau masalah kendala dalam vaksinasi terhadap siswa, itu harus bertanya langsung pada Dinas Kesehatan. Kan mereka yang melaksanakan vaksinasi dan menjadwalkan, kita tidak mengetahui sampai sejauh mana. Karena dikoordinasikan oleh Puskesmas Kecamatan masing-masing. Jadi lebih baik tanya langsung ke Dinas Kesehatan saja,” katanya.

    Taufik juga menerangkan, bahwa untuk vaksinasi warga yang mengikuti pembelajaran non formal seperti PKBM, Dinkes Kabupaten Pandeglang harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan. Namun kata dia, untuk vaksinasi terhadap para santri, Dinkes harus berkoordinasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang.

    “Kalau untuk yang PKBM, ya pasti koordinasinya ke kita. Namun untuk salafi, koordinasinya dengan Kemenag,” ujarnya.

    Di Kabupaten Lebak, Sekretaris Dindik Kabupaten Lebak, A Malik kepada BANPOS mengatakan, program vaksin di Kabupaten Lebak sudah berjalan, terutama untuk kelompok siswa/i SMP.

    “Untuk siswa SMP di beberapa sekolah di Rangkasbitung ada sebagian ysng sudah divaksin,” ujar Malik, Senin (26/7) malam.

    Malik menambahkan, terkait program vaksinasi untuk anak pelajar sekolah dasar (SD) di wilayah Kabupaten Lebak belum ada ditetapkan agenda waktunya. Menurutnya Tim Gugus Penanggulangan Covid Lebak belum mengagendakan rencana vaksin untuk pelajar SD.

    “Ya memang kita harapkan itu. Terutama anak kelas 6 SD ysng usianya 12 Tahun. Soal ini kita sudah kita bicarakan dengan tim gugus. Tapi saat ini belum ada tembusan lanjutan soal mekanisme dan kapan waktunya,” kata dia.

    Terpisah, Jubir Gugus Covid Lebak, dr Firman Rahmatullah menyebut, bahwa vaksinasi untuk pelajar SD di Lebak tidak ada dalam agenda. Menurutnya, program vaksin itu sementara ini untuk usia 12 hingga 17 Tahun. “Wah belum ada itu. Yang 12 sampai 17 Tahun aja belum divaksin, masa harus ke anak SD. Kalaupun ada paling untuk kelas 6, itupun tidak pasti ada. Paling untuk pelajar SMP kita sedang agendakan,” katanya kepada BANPOS.

    Kabid Penanggulangan Penyakit Menular di Dinkes Lebak ini menjelaskan, bahwa vaksin yang ada sekarang adalah untuk dewasa dan juga anak-anak usia 12 tahun ke atas.

    Ketika ditanya kenapa belum ada agenda vaksinasi untuk anak SD di bawah 12 Tahun, kata dia, hal itu persoalan ukuran volume vaksin di jarum suntik yang saat ini tersedia masih ukuran dewasa.

    “Ya memang anak-anak pun rentan terpapar, dan di Lebak juga sudah ada. Tapi kita tahu serum dalam jarum suntik itu peruntukan dewasa, untuk anak-anak belum disiapkan. Kalau di jakarta kan badan anak-anaknya gede-gede, jadi mereka ada yang diikutkan divaksin. Jadi agenda vaksin untuk anak SD di Lebak ya belum dibicarakan, yang terprogram hanya untuk pelajar yang 12 tahun ke atas saja,” papar Firman.(CR-02/WDO/DZH/DHE/ENK)

  • Dindik Perpanjang PPDB SMPN 15

    Dindik Perpanjang PPDB SMPN 15

    CILEGON, BANPOS – Baru terdapat belasan siswa yang mendaftar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15 Cilegon, Dinas Pendidikan Cilegon memutuskan untuk memperpanjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Perpanjangan PPDB dilakukan sebagai upaya Dinas Pendidikan Cilegon untuk menambah jumlah siswa di SMPN 15. Hingga sekarang jumlah siswa yang mendaftar di SMPN yang baru dibentuk Pemerintah Kota Cilegon diketahui baru sebanyak 14 orang siswa.

    Kepala Dinas Pendidikan Cilegon Ismatullah mengatakan, untuk masa PPDB di SMPN 15 yang berlokasi di Kecamatan Cilegon diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan.

    “PPDB untuk SMPN 15 itu masih dibuka, karena siswa yang mendaftar itu masih sedikit. Dalam rangka wajib belajar SMPN 15 masih bisa menerima siswa baru,” katanya.

    Menurutnya, kurang minatnya masyarakat sekitar mendaftarkan anaknya ke sekolah baru tersebut lantaran orang tua di sekitar SMPN 15 lebih berminat mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

    “Masyarakat di Grogol ini banyak yang berminat ke Pesantren dan MTs. Sehingga wajar bila mereka memilih ke sekolah-sekolah agama karena memang basisnya religius,” ujarnya.

    Namun, sebagai alternatif untuk menambah jumlah peserta didik di SMPN 15 ungkap Ismatullah, pihaknya juga akan menerima siswa yang terlambat masa pendidikannya selama satu tahun kebelakang. Untuk terus melakukan sosialisasi keberadaan SMPN 15, ia mengaku telah mengajak seluruh Kepala Sekolah Dasar (SD) untuk mensosialisasikan.

    Dengan terus dilakukannya sosialisasi, Ismatullah meyakini kedepan sekolah tersebut banyak diminati anak yang lulus dari SD dan mendaftar di SMPN 15.

    “Ada informasi bolehkah anak yang sudah gak sekolah satu tahun masuk SMP?… itu boleh. Ternyata ada beberapa murid yang belum sekolah di umur SMP. Kita yakin untuk tahun depan SMPN 15 ini bakal banyak diminati,” pungkasnya (CR-01/ RUL)