BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Peringati Hari Jadi ke-15, Imadiklus Untirta Gelar Webinar

    Peringati Hari Jadi ke-15, Imadiklus Untirta Gelar Webinar

    SERANG, BANPOS – IMADIKLUS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar webinar, dalam rangka memperingati berdirinya ikatan mahasiswa pendidikan luar sekolah se-Indonesia, yang selalu diperingati setiap tanggal 24 Juni. Kegiatan webinar tersebut diadakan selama dua hari, yaitu pada Jumat-Sabtu, 9-10 Juli 2021 melalui platfom ZOOM Meeting, dan Official YouTube BANPOS CHANNEL.

    Ketua pelaksana milad Imadiklus ke-15, Ai Namira Wulandari, mengatakan, melalui webinar bertajuk ‘Meningkatkan kompetensi, Meneguhkan orientasi, Demi Kontribusi Nyata PLS untuk Tatanan Masyakarat yang Adil dan Sejahtera’, diharapkan dapat mencetak generasi-generasi pemuda yang berwawasan, dan berkeahlian.

    “Untuk mewujudkan mimpi besar yang tergambar dalam tema tersebut, kami menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah berperan aktif dalam mengembangkan kompetensi PLS, baik di pemangku daerah maupun di bidang media jurnalis,” ujarnya.

    Narasumber yang didatangkan pada hari pertama adalah sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, Nursalim, memaparkan topik mengenai peranan alumni PLS dalam mengembangkan daerah melalui birokrasi. Kemudian pada hari kedua menghadirkan jurnalis Radar Banten, Fauzan Dardiri, yang memaparkan topik mengenai kompetensi PLS dalam membangun demokrasi.

    “Pemaparan pada hari pertama membahas mengenai kurangnya lulusan PLS yang berformasi sebagai PNS. Alasannya cukup kuat, sebab kurangnya komunikasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam meyakinkan PLS memiliki potensi yang besar dan dibutuhkan dalam BKN maupun BKPSDM Daerah,” jelasnya.

    Ai juga mengatakan, narasumber menjelaskan bahwa solusi yang dapat dilakukan ketika kurangnya lulusan PLS yang berformasi sebagai PNS, yakni membangun komunikasi atau jaringan antar alumni PLS. Kemudian, perlunya dukungan politik atau kebijakan dari Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

    “Membangun sinergi antara Perguruan Tinggi khususnya Prodi PLS/PNF dengan Pemerintah melaui BAKN di Pemerintah Pusat dan BKPSDM di tiap-tiap Pemerintahan Daerah,” katanya.

    Sementara itu, pemaparan pada hari kedua lebih merujuk pada bagaimana peran PLS dalam mengatasi dampak-dampak yang dihasilkan oleh pandemi Covid-19, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kondisi demokrasi, serta bermunculan berbagai berita-berita hoaks sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan data dan fakta.

    “Oleh karena itu, seharusnya PLS hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai problem solver, pemberdaya pemuda, pemberdayaan masyarakat, dan juga hadir sebagai pembina masyarakat,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum IMADIKLUS Untirta periode 2021-2022, Asrul Vanny Aklan menyampaikan harapannya untuk hari jadi IMADIKLUS yang ke-15.

    “Harapan saya buat IMADIKLUS kedepannya, semoga IMADIKLUS bisa menjadi wadah untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih maju dan sukses dan bisa menginspirasi mahasiswa PLS di seluruh Indonesia serta semakin maju dan semakin jaya,” ungkapnya.

    Perhelatan webinar disebut cukup unik, pada hari pertama mereka menampilkan sebuah video persembahan dari salah satu mahasiswa PLS UNTIRTA dalam menampilkan musikalisasi puisi. Sedangkan pada hari kedua, mereka menampilkan video ucapan milad Imadiklus yang ke-15 dari pengurus pusat, pengurus wilayah 3, dan pengurus BPH IMADIKLUS UNTIRTA. Tak lupa, HMJ PNF UNTIRTA turut andil dalam memberikan ucapan. (MUF/AZM)

  • HUT ke 22, LMND Perkuat Partai Prima

    HUT ke 22, LMND Perkuat Partai Prima

    SERANG, BANPOS – Beranjak di usianya yang ke-22 tahun, ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Banten, Abu Bakar, serukan kepada anggota untuk memfokuskan kerja-kerja organisasi pada pembangunan partai.

    “Tidak ada yang lain, di usianya yang ke-22 tahun, tugas mendesak kita dan seluruh anggota LMND di Banten, di lapangan front maupun bukan, kita harus fokus pada kerja-kerja pembangunan partai,” ujarnya, Sabtu (10/7).

    Abu menjelaskan, penyatuan persepsi dan cara pandang LMND dalam pembangunan partai dirasa perlu. Mengingat, LMND sendiri termasuk salah satu inisiator agar organisasi mahasiswa tersebut mempersiapkan alat politik yang lebih maju, yakni partai politik.

    “Kita perlu menyeragamkan cara pandang dalam membangun partai, agar kerja-kerjanya tidak terhambat dikemudian hari. Hal ini perlu karena LMND sendiri termasuk inisiator yang menghendaki berdirinya alat perjuangan yang lebih maju, yaitu partai politik,” tuturnya.

    Program pendirian partai oleh LMND sendiri, telah diamanatkan oleh Kongres XIII LMND di Jakarta serta ditegaskan kembali melalui Dewan Nasional. Partai yang dimaksud adalah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang pada awal Juni 2021 lalu dideklarasikan secara resmi di Jakarta.

    Ia juga menjelaskan bahwa wacana pendirian partai oleh LMND bukanlah barang yang sama sekali baru. Menurutnya, kesadaran agar kelompok mahasiswa menciptakan alat politiknya sendiri, khususnya bagi LMND, sudah ada sejak lama.

    “Yang membuatnya tidak berhasil, karena di pemilu borjuasi ongkos politiknya yang sangat mahal, sehingga turut berkelindan dengan cita-cita organisasi atas pendirian partai ini,” ucapnya.

    Seiring meluasnya organisasi ke berbagai kota-kota di Indonesia, ongkos politik tidak lagi menjadi hambatan utama.

    “Dengan keyakinan penuh, kita percaya bahwa partai kita akan menang,” tegasnya.

    Untuk diketahui, prosesi pendirian partai PRIMA di Banten sendiri telah terisi di tujuh Kabupaten/kota di Banten hingga ketingkat Kecamatan. Diantara 7 Kabupaten/kota yang ada, yang sudah selesai dibangun penstrukturan di Kecamatannya sesuai dengan persyaratan KPU antara lain KotaCilegon, Kota Serang, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Lebak. Sementara untuk Tangengerang Raya masih dalam proses penyelesaian. (MUF/AZM)

  • #BantuJanganPutusKuliah, Mahasiswa UIN Banten Galang Dana Bayar UKT

    #BantuJanganPutusKuliah, Mahasiswa UIN Banten Galang Dana Bayar UKT

    SERANG, BANPOS – Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat perekonomian masyarakat terpukul. Penghasilan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap pun menurun signifikan dibandingkan sebelum pandemi.

    Sayangnya, penurunan penghasilan itu tidak berbanding lurus dengan penurunan beban ekonomi. Beberapa beban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, seperti beban biaya pendidikan tetap sama seperti sebelum pandemi. Kalaupun turun, tidak terlalu signifikan.

    Hal itu yang membuat Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, menggelar aksi solidaritas galang dana untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya kuliah akibat dampak dari pandemi Covid-19.

    Menteri Perundang-undangan DEMA UIN SMH Banten, Abdul Malik Fajar, mengatakan bahwa aksi galang dana tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kasus putus kuliah, akibat tidak bisa membayar biaya UKT.

    “Kami bersama seluruh Mahasiswa UIN SMH Banten berupaya mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman mahasiswa yang tidak mampu sama sekali untuk membayar UKT/BKT atau biasa dikenal biaya semester, karena ekonomi yang merosot dampak pandemi Covid-19,” ujarnya, Jumat (9/7).

    Ia mengatakan, aksi galang dana yang lahir dari aspirasi mahasiswa ini, mulai dibuka donasi sejak 8-30 Juli 2021 dengan target donasi mencapai Rp100 Juta.

    “Ya kami hanya bisa berikhtiar, mencapai target atau tidaknya yang terpenting kami akan berusaha semaksimal mungkin,” ucapnya.

    Fajar menuturkan, bagi masyarakat yang ingin berdonasi, bisa memberikan donasi melalui situs Kitabisa.com dengan judul ‘Patungan biaya semester kuliah terdampak Covid-19’. Selain itu, bisa juga mengirim langsung donasi ke Bank BTN 00391-01-50-001510-8 (A.N DEMA UIN SMH Banten).

    “Kami buat dua tempat donasi pertama melalui kitabisa.com, yang kedua secara mandiri bersama seluruh Ormawa UIN Banten. Untuk konfirmasi bisa WhatsApp ke 0815-7483-5556,” jelasnya.

    Fajar menjelaskan, mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan dari donasi pantungan biaya UKT yaitu mahasiswa dengan kondisi ekonomi sedang tidak baik, atau mengalami dampak signifikan dari Covid-19.

    “Mana saja yang berhak mendapatkan bantuan ini, akan ada persyaratan lebih jelas nantinya. Kami berusaha objektif sesuai sasaran, jangan sampai bantuan ini menjadi uang jajan,” tegasnya.

    Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, Faiz Naufal Alfarisi, mengatakan bahwa gerakan galang dana patungan UKT datang dari mahasiswa untuk mahasiswa, sebuah bentuk solidaritas sesama mahasiswa.

    “Dalam keadaan sulit seperti ini, kami berusaha menjembatani teman-teman yang memiliki kesulitan untuk membayar semester dengan para donatur, jangan sampai mereka putus kuliah,” ungkapnya.

    Ia pun berharap galang dana UKT ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan seluruh mahasiswa. Pihaknya pun akan melakukan dialog dengan pihak kampus untuk membahas persoalan biaya UKT semester ini.

    “Galang dana kami jadikan sebagai solusi alternatif kemungkinan ada mahasiswa yang sampai mengalami mogok kuliah karena berbenturan dengan biaya. Kami akan berdialog dengan pihak kampus untuk meminta kebijakan adanya potongan UKT seperti semester sebelumnya,” tandasnya. (DZH)

  • DPRD Sayangkan Keputusan Sekolah

    DPRD Sayangkan Keputusan Sekolah

    LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Lebak Musa Weliyansyah, menyayangkan keputusan pihak sekolah SMK Negeri 1 Gunungkencana, ikhwal adanya salah seorang siswi bernama Sindi yang tidak lulus ujian akhir sekolah karena alasan menikah sebelum lulus.

    Musa mengaku telah mendapat aduan dari suami siswi yang tidak lulus ujian, karena alasan menikah. Menurutnya, keputusan itu tidak lazim, sebab tidak ada aturan yang melarang siswa menikah saat sekolah.

    Mantan pegiat sosial di Baksel ini mengaku, pihaknya sudah berupaya membantu siswi tersebut agar dapat diluluskan, namun pihak sekolah rupanya sudah melakukan rapat pleno dewan guru dan bertahan pada keputusannya.

    “Iya sudah dibantu sama saya, hanya kayanya terlambat, mereka sudah membuat laporan tidak lulus,” kata Musa, Rabu, (7/7).

    Atas keputusan pihak sekolah tersebut, Ketua Fraksi PPP di DPRD ini pun menyayangkan dan menyarankan agar siswi tersebut menempuh ujian kesetaraan, agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

    “Intinya saya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak sekolah SMKN 1 Gunungkencana tersebut. Karena menurut saya itu tindakan yang tak berhubungan dengan akademik. Jadi, solusinya paling paket C. Paket C juga sederajat sih. Istri saya juga sama berijazah paket C kok,” ungkap Musa.

    Sementara, Kepala SMK Negeri 1 Gunungkencana, Riswan Ristiawandi, menjelaskan kaitan dengan alasan siswi itu tidak lulus sekolah. Pihaknya menyebut, tiga kriteria syarat kelulusan siswa.

    “Jadi gini, sekolah itu melaksanakan ujian ada posnya, kriterianya ada tiga. Pertama siswa tersebut tuntas melakukan kegiatan pembelajaran, kedua mengikuti seluruh ujian yang diselenggarakan, yang ketiga minimal berpredikat baik,” jelasnya.

    Kata Riswan, bahwa keputusan siswi tersebut tidak lulus, hasil voting dewan guru yang diusulkan oleh dirinya selaku kepala sekolah.

    “Dewan guru membuat keputusan itu, Sindi tidak tuntas melaksanakan ujian sekolah, yang kedua pada saat menikah kan siswa tersebut masih menjadi siswi, maka secara otomatis dirapat dewan guru saya sudah berikhtiar agar dewan guru melakukan voting untuk menetukan siswi tersebut layak lulus atau tidak, dan hasil voting siswa tersebut tidak lulus,” paparnya.

    Seperti diberitakan BANPOS kemarin, seorang siswi SMKN 1 Gununkencana bernama Sindi dinyatakan tidak lulus ujian sekolah karena alasan sudah menikah. Hal ini membuat suami dan keluarga siswi itu merasa tidak terima dan menganggap pihak sekola sudah melakukan diskriminasi sepihak.

    Sebelumnya, suami siswi tersebut sudah menemui Kepala Sekolah dan menanyakan terkait aturan yang digunakan. Selain itu, Sindi juga telah mengikuti pelajaran tanpa bolos hingga selesai ujian, bahkan nilai raportnya pun bagus semua.(WDO/PBN)

  • Bagi-bagi Ikan bersama Perum Perikanan Indonesia

    Bagi-bagi Ikan bersama Perum Perikanan Indonesia

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) Wilayah II menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke- XIV selama 4 hari mulai Rabu-Sabtu, 30 Juni – 3 Juli 2021. Bertempat di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa orang yang merupakan delegasi himpunan dari kampus yang menjadi anggota Himapikani Wilayah II, yang terdiri dari 11 Perguruan Tinggi dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

    Pada Muswil tersebut, seluruh peserta membagikan total 500 kilogram ikan yang disalurkan ke beberapa tempat Yayasan dan Pondok Pesantren. Aksi bagi-bagi ikan itupun menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang sengaja disusun oleh panitia dan peserta.

    Adapun tempat yang tertuju 6 Pondok Pesantren yairu Ponpes Ma’arij, Ponpes Hifdzil Qur’an, Ponpes Salafi Madarijul Ulum, Ponpes Nadirul Mubtadiin, Ponpes Nurul Qur’an dan 4 Yayasan Panti Asuhan yaitu Yayasan Baiturrahman, Yayasan Danrunadwah, Yayasan Al Arif, Yayasan Baitul Quran. Total keseluruhan dalam Yayasan dan Pondok Pesantren ini sejumlah 932 orang anak.

    Kordinator Wilayah II Himapikani terpilih Periode 2021-2023, Fani Nadilah, mengungkapkan bahwa Perum Perikanan Indonesia terus melakukan bantuan bagi-bagi ikan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, ikan tersebut dianggap bisa membantu memperbaiki pola konsumsi, karena memiliki kandungan protein yang tinggi.

    “Bagi-bagi ikan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian untuk mendukung masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi, terutama pada masa pandemi ini, banyak masyarakat yang masih kekurangan,” ujarnya.

    Dengan terpilihnya ia sebagai koordinator, Fani berharap kedepannya dapat mencetak kader-kader Himapikani yang lebih baik dan dapat mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan. Seperti pengetahuan atau hal lain sebagainya di Himapikani Wilayah II kedepannya.

    “Salah satu kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat yaitu edukasi disertai dengan aksi, dimana aksi ini langsung dilakukan kepada masyarakat. Kegiatan yang langsung dilakukan dengan masyarakat pada kesempatan kali ini yaitu bagi bagi ikan yang ditunjukkan khusus kepada panti asuhan dan pesantren yang merupakan bentuk penanganan dari dampak Covid-19 yang belum terselesaikan hingga sekarang,” jelasnya.

    Fani mengungkapkan, kegiatan akhir kepengurusan seperti musyawarah wilayah tentu bukan sebagai momentum kegiatan untuk memilih kepemimpinan baru saja. Namun, harus tetap ada kegiatan mengenenai kegiatan aksi nyata pada masyarakat.

    “Salah satunya kegiatan bagi-bagi ikan yang dimana ini merupakan kegiatan yang bekerjasama dengan Perum Perindo,” tandasnya, seraya menambahkan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

    Salah satu perwakilan yayasan penerima kegiatan berbagi ikan ini mengucapkan terimakasih dan besar harapan semoga dengan kegiatan berbagi ikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Guna mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional, dan memperbaiki pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap sumber pangan hewani, khususnya ikan yang mengandung absorbsi proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk hewani lain.

    “Terima kasih dan semoga sukses untuk kegiatan nya dan lancer terus rezeki untuk Perum Perikanan Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Perikanan Wilayah II,” ujar pemilik Yayasan Baiturrahman. (MUF/AZM)

  • Ponpes Terbakar Saat Santri Tidur

    Ponpes Terbakar Saat Santri Tidur

    Pondok Pesantren (Ponpes) Riadu Solihin yang berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang terbakar, pada Selasa (6/7), sekitar pukul 11.00 Wib. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab dari peristiwa kebakaran tersebut.

    Pimpinan Ponpes Riadu Solihin, Ustad Muhammad Mahfud menceritakan, bahwa sebelum kejadian para santri tengah beristirahat di pondok. Sementara, dirinya tengah berada di kediaman orang tuanya. Sepulang dari kediaman orangtuanya, Ustad Mahfud melihat ada kobaran api yang cukup besar di bagian atap Pondok.

    Melihat hal itu, kemudian Ustad Mahfud berteriak untuk membangunkan para santri. Santri yang mendengar teriakan tersebut, sontak saja langsung berhamburan keluar pondok, dan langsung melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya.

    “Sebelumnya waktu pagi, saya sempat ngobrol sama para santri di belakang Pondok. Setelah itu berhubung token listrik ini habis, saya menyuruh santri untuk membeli token. Sementara santri yang lainnya sedang pada tidur, lantas saya ke rumah orang tua saya. Setengah jam kemudian, pas saya liat ini sudah kebakaran,” terangnya.

    Dikatakan Ustad Mahfud, peristiwa kebakaran ini telah menghanguskan 10 kamar, kita – kitab, pakaian hingga telepon seluler santri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

    “Ada 10 kamar yang terbakar, selain itu banyak kitab – kitab, dan hp santri juga ada yang terbakar. Kerugian diperkirakan sekitar Rp 100.000.000, akan tetapi syukur Alhamdulilah tidak ada korban, semuanya selamat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Petugas Pusdalop BPBD Pandeglang, Wandi membenarkan perihal peristiwa kebakaran yang telah menghanguskan 10 kamar di Ponpes Riadu Solihin tersebut. Menurutnya, pihak BPBD telah menerjunkan TIM Pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan. Namun, hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

    “Betul, tadi petugas Damkar telah ke lokasi dan telah melakukan penanganan berupa pendinginan, tapi kita juga belum mengetahui penyebab kebakarannya,” ujar Wandi.

    Dirinya menyampaikan, selain telah melakukan pendinginan, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan logistik untuk para santri di Ponpes Riadu Solihin.

    “Penindakan tadi sudah dilakukan oleh petugas Damkar, selain itu tadi dari TRC BPBD Pandeglang juga sudah meluncur ke lokasi, untuk mengirimkan bantuan logistik,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Voting Dewan Guru Membatalkan Kelulusan

    Voting Dewan Guru Membatalkan Kelulusan

    LEBAK, BANPOS – Seorang siswi SMKN 1 Gununkencana bernama Sindi dinyatakan tidak lulus ujian sekolah karena alasan sudah menikah. Hal ini membuat suami dan keluarga siswi itu merasa tidak terima dan menganggap pihak sekolah sudah melakukan diskriminasi sepihak.

    Disebutkan, sebelumnya suami siswi tersebut sudah menemui Kepala Sekolah (Kepsek) menanyakan terkait aturan yang digunakan. Selain itu, Sindi juga telah mengikuti pelajaran tanpa bolos hingga selesai ujian, bahkan nilai raportnya pun bagus semua. Bahkan kekecewaannya pada pihak sekolah ketika istrinya disarankan ikut paket C supaya dapat ijazah.

    Suami siswi tersebut, Dudin kepada wartawan menjelaskan, pihaknya mengaku tidak terima dengan keputusan yang dibuat sepihak oleh sekolah yang menyebabkan istrinya tidak diluluskan ujian.

    “Saya tidak bisa terima perlakuan sepihak yang dilakukan sekolah sehingga istri saya dinyatakan tidak lulus ujian hanya alasan menikah. Istri saya duduk di kelas XII dan sudah menyelesaikan semua pelajaran, bahkan sudah mengikuti semua ujian sekolah,” ujar Dudin, Selasa (6/7).

    Menurut Dudin, pihak sekolah sudah membuat keputusan yang diskriminasi, sebab tidak ada aturan yang melarang siswa atau siswi menikah. Namun, diakhir masa pendidikan istrinya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian hanya karena alasan menikah.

    “Ini tidak adil, dan saya menuntut keadilan. Kok bisa, padahal tidak ada aturan yang melarang siswi menikah,” klaimnya.

    Ditandaskan Dudin, keputusan pihak sekolah sudah menghambat jenjang pendidikan siswi tersebut. Padahal, ia sudah berencana akan menyekolahkam istrinya itu hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

    “Setelah lulus dari sekolah saya akan mendaftarkan istri saya kuliah di salah satu universitas ternama di Banten, tapi istri saya malah tidak diluluskan oleh pihak sekolah. Keputusan itu sama saja telah menghambat peluang pendidikan masyarakat,” ujarnya.

    “Kecuali istri saya sudah melanggar aturan yang dibuat sekolah, sehingga harus tidak lulus ujian. Nilai ujian istri saya tinggi dan layak untuk lulus, kenapa hanya alasan menikah terus tidak lulus,” imbuhnya.

    Terpisah, Kepsek SMK Negeri 1 Gunungkencana, Riswan Ristiawandi saat dikonfirmasi membenarkan soal keputusan tidak meluluskan seorang siswi bernama Sindi karena sudah menikah. Dalam hal tersebut, pihaknya mengaku mengambil keputusan tidak meluluskan siswi itu dari hasil voting para dewan guru.

    “Ya, saya selaku pimpinan sekolah awalnya menyodorkan kepada dewan guru untuk melakukan voting, siswi tersebut layak atau tidak diluluskan, dan dari hasil voting ada 13 yang menyatakan menolak lulus, dan hanya ada 3 orang guru yang setuju lulus,” ujar Riswan.

    Kata dia, bahwa produk keputusan itu adalah hasil musyawarah dewan guru. “Jadi intinya ditidak-luluskannya siswi bernama Sindi itu karena keputusan bersama rapat dewan guru. Jadi bukan dari kebijakan saya pribadi. Oleh karenanya, jika mau mendapatkan ijazah SLTA masih bisa lewat paket C,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Dugaan Maladministrasi PPDB Menguat Dindikbud Berkelit Pakai Kendala Tahun Lalu

    Dugaan Maladministrasi PPDB Menguat Dindikbud Berkelit Pakai Kendala Tahun Lalu

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI Perwakilan Banten telah memeriksa beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan PPDB daring tingkat SMA jalur zonasi. Berdasarkan pemeriksaan, dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB tersebut semakin kuat. Sanksi hingga pencopotan jabatan pun muncul sebagai konsekuensinya.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Kepala Diskominfo Provinsi Banten dan Kabid SMA serta Kabid SMK pada Dindikbud Provinsi Banten hadir ke kantor Ombudsman Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka menjalani pemeriksaan hingga empat jam lebih.

    Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin, mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan potensi maladministrasi pada pelaksanaan PPDB Online 2021 tingkat SMA.

    “Semuanya berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan-temuan baik laporan dari orang tua siswa maupun temuan-temuan yang kami temukan di lapangan. Ada potensi maladministrasi,” ujarnya saat diwawancara usai pemeriksaan, Senin (5/7).

    Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya maladministrasi pada pelaksanaan PPDB 2021.

    “Pertama, tidak adanya koordinasi yang baik di tubuh Dindikbud Provinsi Banten sehingga saat Kadindik sakit, tidak ada pejabat dibawahnya yang berwenang untuk menjelaskan kepada publik terkait permasalahan yang muncul,” jelasnya.

    Selain itu, dugaan maladministrasi menguat lantaran dalam pelaksanaan PPDB, Dindikbud dinilai tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

    “Ketidakkompetenan Dindikbud dalam melaksanakan sistem PPDB, sehingga ketika ada permasalahan kemudian tidak bisa diselesaikan pada waktunya,” jelasnya.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit terhadap sistem PPDB online 2021.

    “Setelah melakukan pemanggilan ini, kami akan melakukan audit terhadap sistem PPDB online tingkat SMA untuk sistem zonasi,” ujarnya.

    Apabila terbukti adanya kesalahan, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. “Seperti penurunan pangkat atau pencopotan jabatan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” katanya.

    Sementara itu, Kabid SMA pada Dindikbud Provinsi Banten, Lukman, mengakui jika terjadi permasalahan pada pelaksanaan PPDB di tahun ini. Akan tetapi permasalahan yang dia ungkapkan sama dengan permasalahan yang juga diungkap pada PPDB tahun lalu, yang juga bermasalah, yaitu karena banyaknya akses situs yang terjadi dalam satu waktu.

    “Hal itu dikarenakan pengunjung webnya melonjak sehingga menyebabkan server down. Sementara untuk pengumuman hasil disebarkan melalui web sekolah masing-masing,” tandasnya.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, menyampaikan bahwa Panggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dan hasil investigasi Ombudsman Banten.

    “Selama proses PPDB tahun ini, Ombudsman Banten melakukan pemantauan dan menerima pengaduan dari masyarakat. Sesuai kewenangan, kami telah berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara PPDB, khususnya dari unsur Dindikbud Banten, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang kami terima. Kami memandang masih perlu meminta penjelasan/keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan,” Ujar Dedy di Serang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman Banten telah merilis sejumlah temuan permasalahan dalam proses PPDB online tingkat SMA di wilayah Provinsi Banten. Diantaranya yaitu sistem online yang tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.

    “Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jika ada permasalahan, penyelenggara dan pemangku kebijakan sudah sepatutnya dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” Sambung Dedy.

    Kepala Ombudsman Banten menyayangkan permasalahan PPDB yang selalu muncul hampir setiap tahun. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.(DZH/ENK)

  • HUT Bhayangkara, Polres Serang Tanam Mangrove di Desa Lontar

    HUT Bhayangkara, Polres Serang Tanam Mangrove di Desa Lontar

    SERANG, BANPOS- Kepolisian Resor (Polres) Serang yang dipimpin Kapolres AKBP Mariyono berserta polsek jajaran, Koramil serta Pengurus Bhayangkari Cabang Serang melakukan kegiatan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon mangrove di Pantai Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat (25/6/2021).

    Kegiatan bakti sosial bersih-bersih pantai dan penanaman pohon mangrove ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-75. Dalam kegiatan bakti sosial itu, juga dilakukan pemberian paket sembako kepada petugas jaga hutan mangrove dan warga setempat.

    AKBP Mariyono mengatakan maksud dan tujuan kegiatan penanaman bibit mangrove adalah untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan perairan yang ada di Pantai Lontar mengingat pentingnya ekosistem mangrove sebagai fungsi ekologis dan proteksinya.

    “Penanaman mangrove ini penting, mengingat fungsi yang dimiliki hutan mangrove secara ekonomi, proteksi maupun konservasi. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai tempat hidup biota perairan, juga menjadi tempat pemijahan dan pembesaran berbagai macam biota,” ungkap Kapolres.

    Kapolres juga mengatakan, selain menanam mangrove, dalam rangkaian memperingati HUT Bhayangkara ke-75 ini juga dilakukan bakti sosial bersih-bersih pantai.

    Para personil maupun Pengurus Bhayangkari menyisir Pantai Lontar membersihkan berbagai jenis sampah seperti botol bekas air kemasan, bungkus makanan, ranting kayu, dan jenis sampah lainnya dimasukkan dalam karung plastik.

    “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung untuk menjaga kebersihan guna menciptakan budaya bersih lingkungan dalam rangka terwujudnya Pantai Lontar yang bersih, indah, nyaman dan sehat,” tandasnya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres juga mengingatkan dan mengimbau agar masyarakat patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terpapar Covid-19 yang saat ini kembali meningkat, bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten meningkat dari zona kuning ke orange.

    Masyarakat juga diimbau untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Tidak perlu khawatir atau takut dengan pelaksanaan vaksin Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya imunitas dalam memutus penyebaran Covid-19.

    “Bagi yang sudah divaksinasi, kita minta untuk tetap menjaga dan selalu menerapkan prokes 5M, diantaranya tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Dengan menjaga prokes mudah-mudahan pandemi Covid-19 cepat berakhir,” tandasnya.

    Masyarakat Desa Lontar sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial bersih-bersih pantai dan penanaman pohon mangrove ini dan berharap kedepannya ekosistem mangrove dapat terus terjaga dan tidak dirusak. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian paket sembako. (MUF)

  • Peringati HDD Sedunia, Alumni SMAN 1 Ciruas Tahun 1995 Gelar Donor Darah

    Peringati HDD Sedunia, Alumni SMAN 1 Ciruas Tahun 1995 Gelar Donor Darah

    SERANG,BANPOS- Dalam rangka memperingati hari donor darah sedunia tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2021, ikatan alumni SMAN 1 Ciruas tahun 1995 melakukan aksi donor darah di Unit Donor Darah (UDD) Palang merah Indonesia (PMI) Kota Serang, Minggu (13/6/2021).

    Perwakilan alumni 1995, Endo Prabowo, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat kepada PMI Kota Serang pada 8 Juni 2021 lalu.

    “Alumni 95 kami turut berpartisipasi mengadakan kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan UDD Kota Serang,” ujarnya.

    Untuk sekedar diketahui, manfaat donor darah juga meningkatkan produksi sel darah merah. Ini karena saat melakukan donor, sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk menggantikan yang hilang

    Untuk itu, Endo pun mengajak para alumni lainnya untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, untuk alumni 95 sendiri, sebanyak 13 orang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut.

    “Alhamdulillah rekan-rekan dengan penuh keikhlasan dapat turut serta ikut berpartisipasi di UDD belakang RS DKT,” tandasnya. (MUF)