BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Gelar PDO, LMND Usung Kedekatan Masyarakat

    Gelar PDO, LMND Usung Kedekatan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang, menggelar pendidikan dasar organisasi (PDO). Hal itu dilakukan sebagai organisasi yang konsisten di gerakan rakyat, dan memilih memilih tempat di salah satu daerah bersejarah di Kota Serang, yaitu Banten Lama, Kecamatan Kasemen.

    Ketua LMND Kota Serang, Recky Pamungkas mengatakan, pendidikan tahun ini pihaknya mendekatkan organisasi kepada masyarakat. Terlebih, isu-isu daerah Kota Serang yang saat ini masih santer di soroti elemen masyarakat.

    “Sebagai organisasi pelopor gerakan, LMND akan tetap berada di barisan massa, dan mengawal isu-isu ke daerahan, khususnya Kota Serang,” ujarnya, Sabtu (7/11).

    Recky menjelaskan, pihaknya mengusung tema ‘Membentuk Karakter Anggota yang memiliki Jiwa Solidaritas dan Berwawasan Luas untuk Hidup di Garis Massa Memenangkan Pancasila’, dan itu merupakan hal yang penting untuk di jalankan.

    “Terlebih saat ini Kasemen akan berubah tata ruang menjadi kawasan industri, yang tentu saja hanya mementingkan pemodal besar,” ucapnya.

    Kata dia, Kecamatan Kasemen merupakan daerah yang mempunyai persawahan yang cukup luas harus menjadi pondasi kekuatan ekonomi Kota Serang.

    “Dengan sejarah yang cukup luar biasa, Kota Serang, khususnya Kasemen memiliki jejak sejarah sebagai pusat perdagangan dan jasa antar negara,” terangnya.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kota Serang maupun DPRD Kota Serang, harus mementingkan kepentingan masyarakatnya. Menurutnya, kawasan industri hanya akan menggerus habis sosial dan budaya masyarakat yang ada di Kasemen.

    “Terlebih, industri hanya mementingkan kepentingan modal besar,” tegasnya.

    Diketahui, peserta yang hadir dalam pendidikan tersebut diikuti oleh beberapa kampus di Banten antara lain, Uniba, Uin Banten, Untirta, Unsera, STIH PAINAN, Falatehan, Universitas Terbuka dan UNMA.

    Untuk menambah spirit peserta dalam berjuang dengan LMND, Eksekutif Kota Serang juga mengundang Eksekutif Nasional. Guna mentransformasikan materi-materi dasar yang ada di organisasi berlogo bintang kuning dengan tangan mengepal dan buku yang dikelilingi jeriji besi tersebut.

    “Kami undang juga pengurus Eksekutif Nasional untuk mengisi materi-materi dasar yang ada di LMND ini. Ada ketua umum, Bung Asrul, Bung Adhina selaku sekjen dan Bung Syamsudin,” jelasnya.

    Ia memandang, pendidikan ini merupakan pendidikan ideologis yang tidak sebatas menjadi seremoni organisasi belaka. Dalam keadaan negara sedang mengalami krisis ekonomi dan politik akibat pandemi dan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, LMND merasa memiliki tanggung jawab moral, intelektual dan sosial dalam memperluas struktur organisasi yang kokoh untuk dipersiapkan melawan kekuasaan yang menindas rakyat.

    “Intinya ini bukan agenda seremonial belaka. Ditengah krisis ekonomi dan politik seperti sekarang akibat pandemi dan kebijakan pemerintah yang menindas rakyat. Kita secara keorganisasian memiliki tanggung jawab moral, intelektual dan sosial untuk melibatkan kelompok student bergabung dengan lmnd dalam melawan neoliberalisme dan kaki tangannya yang menindas,” tandasnya. (DZH)

  • Tekan Pengeluaran Internet Masyarakat, Diskominfo Cilegon Gandeng Telkom

    Tekan Pengeluaran Internet Masyarakat, Diskominfo Cilegon Gandeng Telkom

    CILEGON, BANPOS – Masyarakat Kota Cilegon dapat sedikit berlega hati dikarenakan bisa menekan pengeluarannya selama masa pandemi.

    Hal tersebut disebabkan, Pemkot Cilegon akan memberikan akses internet gratis di setiap kelurahan.

    Sebagaimana diketahui, pengeluaran masyarakat mengalami pembengkakan, terutama sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja di rumah atau biasa disebut Work From Home (WFH).

    Hal senada diketahui dari survei nasional lembaga riset Arah Survei Indonesia (ASI). Selain adanya pembengkakan pengeluaran, masyarakat juga berharap program bantuan kuota gratis kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat berlanjut hingga 2021.

    Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Cilegon menggandeng Telkom untuk menyiapkan sarana internet gratis tersebut.

    “Kami menggandeng Telkom untuk memberikan akses internet gratis di setiap kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Total sebanyak 43 kelurahan yang sudah memiliki akses internet gratis ini,” ujar Kasie Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Cilegon, Herylian, saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai menghadiri kegiatan PWI Banten di aula Setda Cilegon, Jumat (6/11).

    Selain membantu masyarakat, akses internet gratis ini adalah untuk mempermudah proses PJJ yang dilakukan oleh sekolah. Diharapkan, dengan adanya bantuan ini, maka siswa tidak akan kesulitan dalam melakukan pembelajaran.

    “Internet ini selama 24 jam, dan tidak hanya untuk siswa saja, ini untuk seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Namun, ia tidak menampik, dengan adanya titik spot internet gratis ini, maka akan menyebabkan adanya kerumunan warga di tempat-tempat tersedianya akses tersebut.

    “Tapi masyarakat sudah merasakan manfaat dari program ini,” kilahnya.

    Saat ditanya, berapa radius untuk mengakses internet gratis tersebut, ia menyebutkan datanya tidak memegang untuk menjawab secara pasti. “Kira-kira radius nya 4 km,” ungkapnya.

    Untuk kecepatan internetnya, ia menyatakan sebesar 100mb/second.(PBN)

  • Ada Pegawai Kena Corona, Dindikbud Kota Serang Tutup Pelayanan Tatap Muka

    Ada Pegawai Kena Corona, Dindikbud Kota Serang Tutup Pelayanan Tatap Muka

    SERANG, BANPOS – Kantor Dindikbud Kota Serang disterilisasi untuk sementara waktu akibat adanya satu pegawai yang terkonfirmasi positif. Dalam pengumuman yang tertempel, Dindikbud menghentikan sementara waktu pelayanan tatap muka.

    Akan tetapi, pelayanan tatap muka yang dihentikan untuk sementara waktu hanyalah pelayanan untuk non kedinasan. Sedangkan untuk pelayanan kedinasan, tetap dilakukan secara tatap muka.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, meskipun sedang disterilisasi namun kantor Dindikbud tetap ramai. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang terparkir di sana.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas, mengatakan bahwa memang kemarin terdapat satu pegawai Dindikbud Kota Serang yang terkonfirmasi positif.

    “Baru dapat beritanya kemarin, ada salah satu pegawai yah yang Covid-19,” ujar Hari yang juga merupakan Kepala Diskominfo Kota Serang melalui sambungan telepon, Jumat (6/11).

    Sedangkan terkait dengan penutupan layanan tatap muka, Hari mengatakan bahwa penutupan tersebut hanya dilakukan pada bidang SD saja. Sementara untuk bidang lainnya tetap bisa dilaksanakan.

    “Yang ditutup sementara itu bidang SD. Yang lain tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pelayanan tatap muka untuk masyarakat diluar bidang SD itu tetap berjalan. Jadi tidak di lock semua yah,” ucapnya.

    Untuk memastikan tidak terjadi penyebaran Covid-19 yang masif di Dindikbud Kota Serang, Hari menuturkan saat ini seluruh pegawai Dindik sedang dilalukan tes swab massal.

    “Yang lain itu masih dalam proses swab, bidang lain. Sementara tetap menjalankan aktivitasnya,” tandasnya. (DZH)

  • Di Baksel Bantuan Kuota Siswa Tak Bisa Digunakan

    Di Baksel Bantuan Kuota Siswa Tak Bisa Digunakan

    BAKSEL, BANPOS – Keberadaan kartu perdana yang diberikan cuma-cuma kepada tiap siswa untuk penggunaan belajar Dalam Jaringan (Daring) mendapat keluhkan orang tua siswa.

    Pasalnya, kartu perdana yang dibagikan pihak sekolah banyak ditemukan saat diaktifkan justru tidak bisa digunakan.

    Salah seorang wali murid, Suwarsih, yang anaknya bersekolah di salah satu SDN Kecamatan Malingping, mengaku bahwa kartu perdana bantuan yang diterima anaknya tidak bisa digunakan sama sekali.

    Bahkan menurutnya ketika ditanyakan ke pihak sekolah, mereka pun tidak bisa menjelaskan.

    “Iya, anak saya dapat kartu perdana berisi 10 GB, tapi gak bisa diaktifkan. Karena sulit belajar daring, ya akhirnya saya gunakan kartu yang biasa dipakai dan tetap aja beli kuota internet,” ujar Suwarsih kepada BANPOS, Rabu (4/11/2021).

    Senada, Novianti yang anaknya sekolah di salah satu SDN di Kecamatan Wanasalam mengakui hal yang sama, namun dirinya taj bisa berbuat banyak selain membeli kuota.

    “Sama anak saya juga dapat kartu kuota 10 GB, tapi tak bisa digunakan. Kenapa begini sih, kan disana tertera kadaluarsanya pada 28 Februari 2021, jadi harusnya masih berlaku dan bisa digunakan,” ungkapnya.

    Sementara, Jiah, yabg juga seorang wali murid SD di Malingping justru mengaku anaknya tidak mendapatkan kartu perdana untuk belajar daring.

    “Anak saya kelas 6 SD, tapi ga ada tuh kartu perdana atau pulsa kuota yang dibagikan. Ya paling anak saya belajar kelompok saja dengan temannya,” katanya.

    Terpisah, R Febriani salah seorang Wali Kelas di SDIT Malingping kepada BANPOS membenarkan, banyak kartu bantuan kuota dari pemerintah yang tidak bisa digunakan. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya pun sudah melaporkannya kepada pengelola sekolah untuk disampaikan ke dinas pendidikan.

    “Oh iya benar, memang banyak kartu pemberian pemerintah itu yang tak bisa digunakan. Dan saya juga sana dapat keluhan itu dari para orang tua. Tapi itu sudah satmya sampaikan ke kepala sekolah untuk diteruskan ke pihak dinas,” jelasnya.(WDO)

  • Mantan Dekan FISIP Untirta Diperiksa Kejati

    Mantan Dekan FISIP Untirta Diperiksa Kejati

    SERANG, BANPOS – Mantan Dekan FISIP Untirta, AS, bersama dengan salah satu dosen Untirta diperiksa oleh Kejati Banten. Pemeriksaan tersebut dilakukan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Internet Desa, yang menyeret Direktur Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta, MDH.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, AS datang ke Kejati Banten pada Kamis (22/10) sekitar pukul 09.30 WIB. Ia datang didampingi oleh dua orang rekannya yang tidak diketahui siapa namanya, dan mendampingi sebagai apa.

    Ia berada di ruangan Pidana Khusus untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Sekitar pukul 11.47 WIB, AS pun keluar dari ruangan Pidana Khusus untuk beristirahat dan salat dzuhur.

    BANPOS mencoba untuk mewawancara AS pada saat itu. Namun, AS menolak dan mengatakan bahwa dirinya masih ditunggu untuk kembali dimintai keterangan. AS pada saat istirahat didampingi oleh salah satu rekannya.

    Sekitar pukul 13.00 WIB, AS kembali masuk ke ruangan Pidana Khusus. Dalam pemeriksaan usai istirahat tersebut, AS diperiksa selama kurang lebih tiga jam. AS keluar dari ruang Pidana Khusus sekitar pukul 16.07 WIB dan langsung bergegas menuju mobilnya. Ia menolak diwawancara BANPOS.

    “Gak usah, gak usah,” ujarnya seraya menutup pintu dan menaikkan jendela mobil Pajero Sport berwarna hitamnya. Mobil tersebut pun pergi meninggalkan kawasan Kejati Banten.

    Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah memanggil dua orang dari pihak Untirta sebagai saksi. Keduanya yakni mantan Dekan FISIP Untirta, AS, dan seorang dosen aktif Untirta.

    “Mereka dipanggil sebagai saksi. Kaitannya dengan kasus internet desa. Mereka sebagai pembicara pada kegiatan tersebut,” tandasnya singkat. (DZH)

  • Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    SERANG, BANPOS – Kejati Banten mulai menindaklanjuti laporan dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan handphone tablet di Dindikbud Provinsi Banten KCD Lebak dan Dindikbud Pandeglang.

    Kasi penerangan hukum (Penkum) pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan ALIPP dan berkoordinasi dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk proses lebih lanjut.

    “Terhadap laporan mereka (ALIPP) sudah diproses. Untuk kelancaran proses pemeriksaan ini kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk pemeriksaannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10).

    Ia mengatakan, keputusan agar pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari diambil agar adanya efisiensi waktu dan tenaga. Sebab apabila pemeriksaan tetap dilakukan di Kejati Banten, dinilai kurang efektif.

    “Karena kan kalau kesini tidak efektif. Apalagi ini menyangkut beberapa kepala sekolah. Kalau guru-guru disuruh kesini kan kasian, jadi lebih dekat mereka diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah,” ucapnya.

    Kendati diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah, namun Ivan mengatakan bahwa proses dugaan kasus yang dilaporkan oleh ALIPP tersebut masih tetap berada di Kejati Banten.

    “Jadi ini agar mereka (yang diperiksa) tidak perlu datang ke Kejati Banten. Tetap yang mengkoordinasikan itu dari Kejati Banten, pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari,” ucapnya.

    Menurut Ivan, saat ini pihaknya berada pada proses pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata dan pulbaket). Hal tersebut berangkat dari hasil telaah berkas laporan yang dilampirkan oleh ALIPP kepada mereka.

    “Sekarang itu yang penting kejadian itu benar atau tidak. Itu nanti di daerah. Setelah benar kejadian itu ada, maka kami akan lihat apakah ada unsur melawan hukum atau tidak, adakah unsur kesengajaan,” tandasnya. (DZH)

  • Capai Ribuan Pendaftar, Kuliah Umum Imadiklus Indonesia Akan Dibuka Staf Mendikbud

    Capai Ribuan Pendaftar, Kuliah Umum Imadiklus Indonesia Akan Dibuka Staf Mendikbud

    JAKARTA, BANPOS – Kuliah umum yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se Indonesia pada sabtu 17 Oktober 2020 akan diikuti oleh ribuan peserta. Pasalnya pendaftaran yang baru dibuka dua hari tersebut sudah mencapai lebih seribu pendaftar.

    Kegiatan kuliah umum secara virtual tersebut akan dihadiri oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Nonformal yang tersebar di seluruh tanah air. Selain itu, kegiatan tersebut juga akan dibuka langsung oleh Hamid Muhammad selaku Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pembelajaran.

    Tema dalam kegiatan tersebut yakni Tranformasi Pendidikan Nonformal/Pendidikan Masyarakat dalam menghadapi era revolusi industri menghadirkan Prof. Yoyon Suryono yang merupakan guru besar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan Dr. Samto selaku Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud RI sebagai narasumber.

    Ismail Mahmud selaku ketua Imadiklus Indonesia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan welcoming untuk mahasiswa baru jurusan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal/Pendidikan Masyarakat yang tersebar di seluruh tanah air agar bisa mengenal lebih jauh tentang Pendidikan Nonformal/Pendidikan Masyarakat

    ” Kegiatan kuliah umum ini merupakan welcoming mahasiswa baru, tujuan kami menghadirkan mahasiswa baru yang tersebar di seluruh Indonesia agar mereka bisa termotivasi setelah ikut kegiatan ini untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan kedepan, Alhamdulillah respon yang positif dari seluruh peserta melalui bantuan ketua jurusan dan ketua HIMA/HMJ dan BPH Universitas sehingga banyak yang ingin berpartisipasi”, jelasnya.

    Sekedar diketahui dalam kegiatan tersebut dimoderatori oleh Kidung Paramadita yang merupakan Putri Indonesia 2018 dan akan ada stand comedy dari Yoga Tri Waluyo.(rls)

  • Diduga Langgar Aturan Pilkada, Rektor Untirta Dilaporkan

    Diduga Langgar Aturan Pilkada, Rektor Untirta Dilaporkan

    SERANG, BANPOS – Bawaslu Kabupaten Serang kembali menerima laporan informasi dugaan pelanggaran Pilkada. Laporan tersebut berasal dari tim Advokasi Nasrul Ulum-Eki Baihaki (ASIK) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman.

    Kuasa Hukum tim ASIK, Ferry Renaldy, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelaporan informasi atas dua dugaan pelanggaran Pilkada. Dugaan pelanggaran yakni yang dilakukan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman.

    “Kami sampaikan kepada Bawaslu informasi awal dugaan pelanggaran. Informasi pemberitahuan pertama yakni terkait dengan rektor Untirta. Kami mendapatkan informasi dari beberapa media terkait Untirta Award yang diberikan kepada Ratu Tatu Chasanah,” ujarnya ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis (15/10).

    Berdasarkan informasi yang didapat dari pemberitaan media tersebut, Ferry mengatakan bahwa Tatu mendapatkan penghargaan atas capaiannya saat menjadi Bupati Serang, khususnya pada bidang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Selama masa menjadi Bupati Serang, bu Tatu memiliki program beasiswa yang diberikan kepada siswa PAUD, SD, SMP hingga perguruan tinggi. Program yang diangkat berfokus pada peningkatan IPM,” tuturnya.

    Hal tersebut menurutnya telah melanggar aturan. Sebab, hal tersebut sudah masuk ke dalam kampanye. Selain itu, saat ini Tatu sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati karena mencalonkan diri dan digantikan oleh Pjs Bupati.

    “Ini sudah masuk tahapan kampanye. Dan sekarang ini adanya Pjs, bukan Bupati. Maka dari itu, kami berikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Serang bahwa patut diduga terjadi pelanggaran oleh rektor Untirta,” ungkapnya.

    Ia pun menyerahkan sepenuhnya pemrosesan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Serang. Sebab sudah menjadi kewajiban Bawaslu dalam melakukan investigasi laporan.

    “Ini kalau ditotal terdapat 42 laporan, pengaduan dan pemberitahuan yang sudah kami sampaikan kepada Bawaslu. Ini merupakan upaya untuk melakukan advokasi kepada tim paslon 02. Beberapa sudah ada hasilnya seperti APK yang telah ditertibkan. Semoga laporan-laporan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, Ari Setiawan, menerangkan bahwa untuk laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Serang telah mendapatkan status. Laporan itu telah dipasang di papan pengumuman agar diketahui publik.

    “Adapun laporan terakhir, karena memang dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Serang secara lokus kejadiannya berada di Kota Serang, kami sudah menyampaikan ke Bawaslu provinsi dan diambil alih status penanganannya oleh Bawaslu provinsi,” ujarnya.

    Karena ditangani oleh Bawaslu Provinsi Banten, Ari mengaku bahwa pihaknya tidak tahu perkembangan penanganannya. Sebab, pihaknya belum mendapatkan tembusan informasi dari pimpinan provinsi.

    “Mungkin nanti hasil perkembangannya kita tunggu dari Bawaslu provinsi hasilnya seperti apa. Sebetulnya sama seperti Bawaslu Kabupaten Serang bahwa setiap ada hasil pasti akan disampaikan status laporannya,” terangnya.

    Dikonfirmasi terkait dengan pelaporan rektor Untirta ke Bawaslu Kabupaten Serang, humas Untirta, Veronica Dian, mengatakan bahwa konfirmasi tersebut akan disampaikan langsung oleh rektor Untirta. Ia meminta BANPOS untuk hadir pukul 17.00 WIB.

    Namun ternyata, konfirmasi tersebut tidak jadi dilakukan lantaran rektor Untirta, Fatah Sulaiman, tidak jadi hadir untuk memberikan keterangan. Dian mengatakan bahwa hal tersebut lantaran rektor sedang ada banyak kegiatan.

    “LPPM ada kegiatan di Teknik. Lalu ada juga dua kegiatan lainnya. Kebetulan kan fakultas teknik itu ada di Cilegon, dan kebetulan rumah dari pak rektor di Cilegon jadi langsung pulang mungkin. Tanggapan resminya akan menyusul,” ujar Dian melalui sambungan telepon. (MG-01/DZH/AZM)

  • Siswa SMAN Cijaku Wakili Provinsi Banten Dalam Lomba Science Tingkat Nasional

    Siswa SMAN Cijaku Wakili Provinsi Banten Dalam Lomba Science Tingkat Nasional

    CIJAKU, BANPOS – Walaupun datang dari SMA terpencil di Lebak selatan, salah seorang siswa SMAN 1 Kecamatan Cijaku, bernama Hanif Fitriansyah berhasil lolos melaju ke tingkat nasional dalam bidang kompetinsi Science nasional Tahun 2020 dalam bidang mata pelajaran Geografi. Sebelumnya ia berhasil dalam lomba Kompetisi Saint Nasional (KSN) yang dilaksanakan tingkat Provinsi Banten.

    Disebutkan, keberhasilan Hanif Fitriansyah ini berhasil mewakili Banten ke ajang tingkat nasional dalam bidang mata pelajaran Geografi yang digelar pihak Pusat Prestasi Nasional (PPN) Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah melaksanakan kompetensi science nasional tingkat provinsi jenjang SMA Tahun 2020 pada Bulan Agustus secara daring.

    “Alhamdulillah peserta didik dari SMAN 1 Cijaku mampu membawa sekolahnya ke tingkat nasional dalam kompetensi Science, ini adalah suatu kebanggaan dan prestasi akademik yang perlu dimotivasi terus hingga bisa meraih juara nasional.”Kata Iwan Sumantri, Kepala Sekolah SMAN 1 Cijaku, Senin (5/10).

    Menurutnya, dalam kompetensi sebelumnya untuk bidang Science dari tahun ke tahun biasanya selalu dimenangkan oleh SMA yang dari kota saja, namun kali ini SMA1 Cijaku, mampu membuktikan tidak kalah dengan sekolah lainnya.

    “Mudah-mudahan nanti di kompetisi di tingkat nasional SMAN 1 Cijaku dapat membuktikan prestasinya dan ke depannya dapat sejajar dengan sekolah unggulan lainnya di Provinsi Banten hingga tingkat Nasional,” harap Iwan.

    Hanif Fitriansyah mengaku, bangga dan bersyukur atas raihan keberhasilan di tingkat provinsi tersebut. Kata dia, pihaknya akan terus belajar lebih giat agar bisa jadi juara di tingkat nasional.

    “Ya saya bangga sekali dan bersyukur, Alhamdulillah saya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi sekolah saya di SMAN 1 Cijaku, walaupun saya datang dari SMA terpencil di Lebak. Saya akan terus belajar gigih agar bisa berhasil di tingkat nasional. Dan ini juga persembahan buat daerah saya Kabupaten Lebak,” ungkap Hanif.(WDO)

  • Ada Isu Mahasiswa Terpapar Covid-19, Dekan FEBI UIN Banten Mengaku Belum Tahu

    Ada Isu Mahasiswa Terpapar Covid-19, Dekan FEBI UIN Banten Mengaku Belum Tahu

    SERANG, BANPOS – Pelayanan jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten ditutup sementara. Hal ini diketahui setelah tersebarnya pesan siaran yang di kalangan mahasiswa UIN SMH Banten.

    Dalam pesan siaran tersebut, disebutkan bahwa sejak 4 September hingga 20 September mendatang, pelayanan secara luring di jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN SMH Banten ditutup sementara.

    “Mahasiswa TIDAK BOLEH masuk fakultas dan kampus dari tanggal 4-20 September 2020. Sekalipun bimbingan, antar berkas, tanda tangan dan lain sebagainya! Tetap TIDAK BOLEH ke kampus!,” tulis pesan siaran yang mencantumkan Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sebagai pengirimnya.

    Untuk itu, dijelaskan dalam pesan siaran itu bahwa pelayanan yang dilakukan hanya secara daring saja. Pesan siaran itu pun diminta untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN SMH Banten.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, sejumlah mahasiswa Ekonomi Syariah menuturkan bahwa penutupan layanan tersebut akibat adanya mahasiswa, yang terkonfirmasi positif Covid-19.

    Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari salah satu staf FEBI UIN SMH Banten yang ditemui BANPOS. Ia menuturkan bahwa penutupan layanan jurusan Ekonomi Syariah akibat adanya satu mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19.

    “Sekarang pelayanan sedang ditutup. Soalnya kemarin ada mahasiswa yang positif Corona. Tapi saya kurang tau informasi detailnya seperti apa,” ujar pria yang tidak menyebutkan namanya tersebut.

    Melalui sambungan telepon, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten, Mukhlishotul Jannah. Namun baik pesan WhatsApp maupun sambungan telepon, tidak kunjung direspon.

    Terpisah, Dekan FEBI UIN SMH Banten, Nihayatul Maskuroh, mengaku belum mengetahui perihal penutupan layanan luring jurusan Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan kabar salah satu mahasiswa UIN SMH Banten yang terkonfirmasi Covid-19. Namun ia juga tidak menyebut informasi tersebut sebagai informasi hoaks.

    “Kan saya belum tahu. Jadi ini masih belum jelas. Belum, belum ada informasinya. Rapat dekanat juga masih belum ada,” jelasnya. (DZH)