BANTEN POS

Kategori: PENDIDIKAN

  • Mahasiswa Untirta ‘Ngabdi’ di Kampung Wisata Pancer

    Mahasiswa Untirta ‘Ngabdi’ di Kampung Wisata Pancer

    KASEMEN, BANPOS – Dalam rangka menumbuhkan rasa sosial mahasiswa kepada masyarakat, belasan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar pengabdian di kampung wisata Pancer, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Hal itu juga diharapkan dapar mengurangi masalah yang ada di lingkungan Kampung wisata Pancer.

    “Tujuan kami melakukan pengabdian ini untuk menumbuhkan rasa sosial kepada masyarakat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat,” ungkap ketua kelompok pengabdian mahasiswa Untirta di Kampung wisata Pancer, M Azhar Ramadhan, usai melaksanakan kegiatan pembukaan pengabdian masyarakat di Auditorium Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (3/01).

    Azhar menuturkan, dalam pengabdian tersebut pihaknya mengusung tema ‘Pendampingan Pemasaran Berbasis Online dan Upaya Optimalisasi Pesona Wisata Kampung Pancer’. Pengabdian juga disebutkan olehnya adalah salah satu visi dari Tri Dharma perguruan tinggi di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang baik antara mahasiswa, masyarakat dengan pihak perguruan tinggi.

    “Terutama mahasiswa dengan masyarakat sekitarnya sekaligus sebagai perwujudan selaku makhluk sosial,” tuturnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Lurah Banten yang diwakili oleh Tati Suftiati, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Ki Amuk, perwakilan rukun tetangga (RT) dan perwakilan rukun warga (RW) Kampung Pancer, serta Asih Machfuzhoh sebagai dosen pembimbing dalam Pengabdian Masyarakat tersebut.

    Saat kegiatan pembukaan berlangsung, kata dia, pihaknya melakukan simbolis penyerahan cendramata. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kenang-kenangan terhadap Kelurahan Banten dan Pokdarwis Kiamuk sebagai kenang-kenangan.

    “Program kerja dalam pengabdian ini meliputi program di bidang lingkugan, pendidikan, pengembangan kampung wisata dengan sosialisasi,” pungkasnya. (MUF)

  • Ramai-ramai Gugat SOTK Nadiem, Penmas Banten Audiensi, PNF Makassar Aksi

    Ramai-ramai Gugat SOTK Nadiem, Penmas Banten Audiensi, PNF Makassar Aksi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pendidikan Masyarakat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri, untuk mengadukan perihal penghapusan Ditjen PAUD dan Dikmas. Mereka berharap melalui DPRD Kota Serang, aspirasi mereka dapat tersalurkan.

    Perwakilan aliansi, Wandi, mengatakan bahwa Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengancam kesejahteraan pendidikan masyarakat.

    “Perpres No 82 tahun 2019 bukan hanya tentang pemformalan Pendidikan Nonformal (PNF), tapi juga kesejahteraan pendidikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya saat di ruang Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Jumat (27/12).

    Menurutnya, integrasi pendidikan formal dan nonformal dalam Perpres nomur 82 tahun 2019 bukanlah langkah yang tepat dilakukan pemerintah. Ia mengatakan hal ini karena ketidakpahaman birokrat tentang konsep pendidikan Non formal.

    “Akhirnya dalam pengambilan kebijakan membawa dampak yang buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia kedepan,” ucap Ketua Badan Pengurus Harian Imadiklus Untirta tersebut.

    Bukan hanya peleburan pendidikan Non Formal yang masuk kedalam sistem formal, lanjutnya, tetapi dampak itu juga berpengaruh pada pelatihan dan vokasi yang semakin bias keberadaannya.

    “Nomenklatur yang ditetapkan sangat tidak relevan dan bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal,” tegasnya.

    Sementara itu, Hasan Bashri mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi perjuangan dari aktivis pendidikan non formal dan masyarakat. Menurutnya, argumen yang disampaikan memang relevan dengan kondisi di lapangan.

    “Saya berbicara kondisi lapangan ya. Anak saya pun salah satu peserta didik non formal. Jadi memang tidak bisa disamakan, semua memiliki kelebihan masing-masing,” ujarnya.

    Ia mengatakan, DPRD Kota Serang memang tidak memiliki kuasa untuk merubah kebijakan pemerintah pusat. Namun Hasan mengaku, ia akan berkoordinasi dengan partainya di Provinsi dan pusat, agar dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan aliansi.

    “Kita sinergi saja ya, teman-teman aliansi silahkan melakukan perjuangannya. Saya juga akan berusaha dengan partai saya untuk mengakomodir aspirasi dari teman-teman,” tuturnya.

    Namun seminimalnya, lanjut Hasan, ia tidak akan membiarkan bidang yang membawahi pendidikan non formal di Kota Serang dihapuskan.

    “Bidang PAUDNI yang membidangi pendidikan non formal, akan saya perjuangkan agar tidak dihapus. Minimal itu yang saya akan lakukan,” tandasnya.

    Sebelumnya di tempat terpisah, Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (26/19).

    Aksi tersebut menuntut Nadiem Makarim untuk mengkaji ulang aturan baru yang menghilangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang sangat bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi tiga salah satu nya yaitu Pendidikan Non Formal.

    Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia (Imadiklus), Ismail Mahmud, menjelaskan bahwa kebijakan baru tersebut tentu tidak mencerminkan merdeka belajar sebagaimana yang dicanangkan Nadiem Makarim.
    “Meleburkan direktorat Keaksaraan dan kesetaraan ke Direktorat Dikdasmen tentu penerapannya akan berbeda sebab konsep pendidikan non formal/pendidikan masyarakat tidak dikuasai oleh para akademisi formal” ungkap Mail sappan akrabnya

    Dalam aksi yang diikuti ratusan orang tersebut juga menuntut agar Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga tidak dihilangkan.(DZH/PBN)

  • BOS Kinerja Jangan Dijadikan Proyek

    BOS Kinerja Jangan Dijadikan Proyek

    SERANG, BANPOS – Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten mewanti-wanti kepada Pemkot Serang agar tidak bermain-main dengan penggunaan BOS Kinerja. Pasalnya, BOS Kinerja yang disebut akan cair sebentar lagi, berpotensi dijadikan lahan proyek oleh oknum tertentu.

    Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, mengatakan bahwa penggunaan dana BOS, baik reguler maupun kinerja, telah diatur oleh Kemendikbud melalui petunjuk teknis (Juknis) dana BOS. Oleh karena itu, dalam penggunaannya tidak boleh melenceng dari dari Juknis yang ada.

    “BOS itu sudah ada Juknisnya. Bagaimana penggunaan dana BOS, apa saja yang dapat digunakan menggunakan dana BOS, spesifikasi barang atau jasa yang boleh dibayar menggunakan dana BOS. Jadi Juknis ini merupakan pedoman yang harus digunakan untuk penggunaan dana BOS,” ujarnya kepada awak media, Rabu (25/12).

    Menurutnya, salah satu contoh untuk menjadikan BOS sebagai lahan proyek, adalah dengan mengakomodir sekolah yang mendapatkan BOS untuk membeli barang atau jasa, kepada pihak tertentu. Padahal, penggunaan dana BOS merupakan wewenang dari pihak sekolah sepenuhnya.

    “Misalkan, dalam Juknis BOS Kinerja itu peruntukkannya yaitu membeli Tablet atau komputer sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Bisa saja pembelian tablet atau komputer tersebut diakomodir oleh oknum tertentu, agar membelinya di kenalan dia. Dengan harapan ada timbal balik secara material kepada oknum tersebut,” katanya.

    Ia mengatakan, apabila praktik seperti itu terjadi di Kota Serang, maka dipastikan sekolah saat ini tidak memiliki kemandirian dan kewenangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa praktik tersebut dapat mengarah kepada tindak korupsi.

    “Sekolah itu memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri. Artinya sekolah itu mandiri. Kalau diakomodir, maka sekolah tidak diberikan kemandirian oleh Pemkot Serang. Dan jika benar diakomodir, maka ini sudah mengarah pada tindak pidana korupsi,” tuturnya.

    Angga pun menegaskan bahwa jika memang dana BOS dijadikan sebagai lahan proyek oknum tertentu, maka Pattiro Banten akan memberikan rapor merah terhadap kepemimpinan duet Aje Kendor ini.

    “Kami akan kecewa dan mengecam apabila dana BOS Kinerja ini benar-benar dijadikan sebagai lahan proyek. BOS Kinerja yang seharusnya menjadi reward bagi sekolah yang berhasil memberikan kinerja yang baik, justru malah dipermainkan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, jatah BOS Kinerja yang dimiliki oleh Kota Serang, yaitu sebesar Rp1.8 miliar. Adapun sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja pada tingkat sekolah menengah, hanya SMP Negeri 2 Kota Serang.

    Berdasarkan Juknis BOS Afirmasi-Kinerja yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 31 tahun 2019, setiap sekolah yang berhak mendapatkan BOS Kinerja diberikan jatah sebesar Rp19 juta ditambah dengan alokasi perhitungan jumlah sasaran siswa prioritas di satuan pendidikan tersebut.

    Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas yaitu sebesar Rp2 juta dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima.

    Sedangkan, siswa sasaran prioritas ditentukan oleh Kemendikbud RI berdasarkan pada besaran pagu anggaran BOS Kinerja di setiap Provinsi.

    Disebutkan beberpa waktu yang lalu oleh Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, BOS Kinerja yang akan diberikan kepada beberapa sekolah tersebut, akan digunakan untuk membeli Tablet dan Laptop sebagai penunjang pembelajaran di sekolah tersebut. Sementara untuk pengadaannya diserahkan kepada masing-masing sekolah.

    “Jadi BOS Kinerja itu untuk membeli Tablet dan Laptop, sebagai aset sekolah. Nanti sekolah sendiri yang akan membeli barang-barang itu,” jelasnya.

    Namun, ia pun mengaku bingung dengan teknis pengadaannya. Sebab, sebentar lagi akan pergantian tahun. Sehingga waktu yang dimiliki untuk pengadaan sangat sedikit.

    “Tapi itu nanti teknisnya. Mudah-mudahan masih sempat untuk melakukan pengadaan,” tuturnya. (DZH)

  • Imadiklus Gugat Struktur Baru Kemendikbud

    Imadiklus Gugat Struktur Baru Kemendikbud

    Mahasiswa PLS Se-Indonesia berencana akan menggugat perpres terkait SOTK Kemendikbud yang menghapus Ditjen PAUD dan Dikmas.

    Saat ini, Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia (Imadiklus) sedang menggalang petisi gugatan daring melalui change.org.

    Ketua BPH Imadiklus Untirta, Wandi Sugih Triyana, menyatakan bahwa pihaknya juga mendapat instruksi dari Pengurus Pusat Imadiklus untuk melakukan aksi serentak terkait kebijakan ini.

    “Kita masih melakukan konsolidasi dulu untuk di Banten,” ujarnya.

    Menurutnya, selain menyuarakan tuntutan dari pengurus pusat, pihaknya juga akan menambahkan isu lain.

    “Seperti tentang kuota CPNS untuk jurusan PLS dan nama jurusan yang berubah dan beragam,” tegasnya.

    Sementara itu, dalam rilis yang tertulis, Ketua Umum PP Imadiklus, Ismail, menyatakan bahwa pembubaran dan peleburan ditjen PAUD dan Dikmas ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melanggar UU nomor 20 Tahun 2003 tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi tiga jalur.

    “Ketiganya yaitu pendidikan Informal, Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal. Sangat jelas bahwa jalur pendidikan salah satunya yaitu pendidikan non formal,” terangnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa dimasukkannya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari pendidikan formal, telah keluar dari ranah kajian pendidikan formal itu sendiri.

    “Bagian keempat pasal 15 memasukkan pendidikan kaksaraan dan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan formal. Padahal dalam kajiannya, pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan merupakan kajian Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Non Formal,” tuturnya.

    Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa Imadiklus menolak pembubaran dan peleburan tersebut. Karena secara jelas, sifat Pendidikan Non Formal sangat berbeda dengan Pendidikan Formal sehingga harus ditangani oleh orang yang paham dibidangnya.

    “Jika sewaktu-waktu kami (Imadiklus) dimintai keterangan, maka siap hadir di Kementerian untuk melakukan audiensi dan memaparkan hasil kajian kami,” tandasnya. (DZH)

  • THR Untirta Jadi Temuan BPK, Rektorat Disomasi

    THR Untirta Jadi Temuan BPK, Rektorat Disomasi

    SERANG, BANPOS – Forum Solidaritas Hak-hak Dosen Fakultas Hukum Untirta lontarkan somasi kepada pihak rektorat. Hal ini nenyusul adanya surat pemberitahuan No: B/1139/UN43/KU.00.01/2019 tertanggal 18 Desember 2019 oleh Wakil Rektor II Untirta, Kurnia Nurgraha.

    Surat pemberitahuan tersebut memberitahukan bahwa akan ada pemotongan atas remunerasi pegawai sebesar Rp750 ribu perorang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil audit BPK pada 18 Januari 2017 yang lalu

    Dalam hasil audit BPK, Rektor Untirta direkomendasikan agar menarik dan menyetorkan kerugian negara yang terjadi pada tahun anggaran 2015 dan 2016 semester pertama, atas pembayaran THR sebesar Rp836.250.000 ke kas negara.

    Juru bicara forum, Mas Nana Jumena, mengatakan bahwa tindakan pemotongan remunerasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pihaknya beralasan, pemotongan itu tidak disertai adanya sosialisasi yang memadai terkait hasil audit BPK, berapa besaran temuan dan siapa saja penerimanya. Sehingga, pihaknya menilai tindakan itu bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya.

    “Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), serta UU RI No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB XI tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut,” ujarnya, Senin (23/12).

    Nana menyebutkan bahwa tidak ada persetujuan atau kesepakatan secara tertulis maupun lisan, terkait penarikan dana yang tersimpan direkening pribadi dosen dan pegawai Untirta untuk hal tersebut.

    “Perbuatan tersebut telah nyata-nyata dilakukan dan melanggar hak dosen/pegawai serta telah menimbulkan kerugian. Maka termasuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHperdata : Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” tegasnya.

    Berdasarkan hal tersebut, Nana mrngatakan pihaknya melakukan somasi kepada rektor cq Wakil Rektor (WR) II untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan atau eletronik lokal, serta segera mengembalikan uang yang telah ditarik dari rekening dosen dan pegawai Untirta.

    “Menjamin tidak akan adanya lagi tindakan serupa di kemudian hari. Jika tidak memenuhi hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan sangat menyesal kami akan menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum,” tuturnya.

    Meskipun dialog dengan WR 2 terus berlangsung, namun pihaknya mengaku akan tetap mengirim somasi dan harus dijawab paling lama tiga hari.

    Selain itu, Nana juga menyebutkan bahwa ada beberapa dosen yang tidak mendapat remunerasi, namun tetap dikenapan pemotongan.

    “Yang terbaru tenyata ada yang gak dapat remunerasi karena sedang sekolah, tetep ditarik dananya. Maka ini sudah murni pencurian,” jelasnya.

    Salah satu dosen FKIP Untirta, Firman Hadiansyah, menambahkan bahwa pemotongan itu tidak didasari pertimbangan regulasi yang jelas. Menurutnya, tidak semua dosen mendapatkan THR pada tahun 2015, tetapi semua dosen yang mendapatkan remunerasi dipotong secara sepihak.

    “Pemotongan secara sepihak sebesar Rp750 ribu itu ke rekening pribadi atas nama Iip. Itu jelas salah. Tidak boleh ada urusan keuangan negara yang mengatasnamakan lembaga (Untirta) memakai rekening pribadi,” tegasnya. (DZH)

  • Siswa Tuna Daksa Berprestasi, Butuh Bantuan Kaki Palsu

    Siswa Tuna Daksa Berprestasi, Butuh Bantuan Kaki Palsu

    LEBAK, BANPOS – Dibalik sebuah kekurangan tersimpan sebuah kelebihan. Inilah yang terjadi pada siswa Disabilitas dengan keterbatasan Tuna Daksa yang diidapnya akibat terpatuk ular tanah waktu duduk di SD.

    Inilah Andika, Salah satu siswa SMKN 1 Wanasalam, ternyata mampu meraih juara pertama, semester gasal, Tahun Ajaran (TA) 2019/2020. Ia sangat mengharapkan bantuan berupa kaki palsu dari pemerintah.

    Andika, saat ini sedang menempuh, kelas 10, Jurusan Teknik Mesin Industri. Ia merupakan salah satu warga Kampung Cihandiwung RT. 07 RW. 04 Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam.

    Diketahui, Andika merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, yang lahir dari keluarga tidak mampu dari pasangan Acip (61) dan Arnati (49), yang bermata pencaharian sebagai petani.

    Berdasarkan keterangan, cacat yang dialaminya tersebut sejak duduk di bangku SD kelas 3 akibat dipatuk ular, dirinya harus kehilangan kaki sebelah kiri dan hanya mampu berjalan dibantu dengan bantuan tongkat.

    “Saya berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar saya diberikan bantuan berupa kaki palsu, agar saya bisa meringankan beban yang saya derita selama ini,” ujarnya kepada BANPOS sembari memegangi tongkat yang biasa membantunya dalam melakukan aktivitas, Minggu (22/12).

    Tidak hanya di SMK (saat ini-red), ketika dirinya duduk di SMPN 2 Wanasalam, pria anak petani ini pun ternyata kerap mendulang prestasi. Sebagaimana dilontarkan gurunya sewaktu di SMPN 2 Wanasalam, Yusi Gustini Purwanti, yang menyebut Andika selalu berprestasi dan unggul dalam bidang study tertentu.

    “Rajin sekolahnya waktu SMP juga, selalu meraih nilai UN tertinggi Bahasa Indonesia, Alhamdulillah dapat reward juga dari gurunya,” ungkap Yusi kepada wartawan.

    Sementara Taufik Ramdan, tetangga yang juga tokoh muda asal Wanasalam, menutur, pemerintah sudah selayaknya memberikan apresiasi dan membantu siswa yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental.

    “Ini harus benar benar dibantu, apalagi siswa tersebut penyandang disabilitas dan berprestasi, tentunya ini harus benar benar menjadi prioritas,” tegasnya.(WDO/PBN)

  • Tiga SD Tak Kunjung Direlokasi, Murid Terpaksa Belajar di Tengah Proyek Tol Serpan

    Tiga SD Tak Kunjung Direlokasi, Murid Terpaksa Belajar di Tengah Proyek Tol Serpan

    CIKEUSAL, BANPOS – Relokasi sekolah terdampak pembangunan tol Serang-Panimbang (Serpan) hingga saat ini masih belum juga dilakukan. Padahal, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Serpan telah menjanjikan relokasi pada akhir 2019.

    Sehingga, dalam dua tahun proyek pembangunan tol Serpan, para peserta didik melangsungkan kegiatan belajar mengajar di tengah hiruk pikuk alat berat.

    Demikian disampaikan oleh Koordinator Sekolah Aman pada Pattiro Banten, Amin Rohani. Amin mengatakan, janji yang disampaikan oleh PPK tol Serpan ternyata hanyalah tinggal janji. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan terkait relokasi sekolah terdampak pembangunan.

    “Berbagai langkah telah kami lewati. Bertemu para pemimpin daerah hingga PPK tol sudah kami lalui. Ungkap PPK tol, akhir tahun 2019 sudah selesai proses relokasi, namun lagi-lagi hanya janji yang tak dapat tertepati,” ujarnya kepada BANPOS, Sabtu (21/12).

    Untuk diketahui, pembangunan tol Serpan berdampak pada tiga sekilah dasar yang ada di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Ketiganya yaitu SDN Inpres, SDN Seba, dan SDN Cilayanguha.

    Ia mengatakan, kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini sudah tidak kondusif. Pasalnya, antara sekolah sebagai tempat kegiatan belajar dengan proyek pembangunan tol, sudah tidak memiliki pembatas lagi.

    “Pembangunan tol terus berjalan, bahkan patok sudah memasuki halaman sekolah. Pembangunan akan rampung di tahun 2019/2020 nanti, namun hingga kini tiada kejelasan akan nasib sekolah ini,” tuturnya.

    Bahkan, ia mengaku kerap kali melihat kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar gedung sekolah. Hal ini dikarenakan para siswa merasa takut apabila tetap melangsungkan kegiatan belajar di dalam kelas, suatu saat sekolah akan roboh.

    “Katanya mereka takut bila nanti ruang kelas roboh akibat getaran alat-alat berat,” katanya.

    Tidak hanya itu, Amin mengatakan bahwa selama dua tahun sanitasi di sekolah tersebut tidak dapat mengeluarkan air. Selain itu, kepulan pasir memenuhi ruang kelas mengakibatkan para peserta didik sulit untuk bernafas.

    “Ditambah bisingnya suara alat berat mengganggu khidmatnya kegiatan belajar mengajar. Jelas kami katakan kini sekolah kami terkepung pembangunan jalan tol,” tegasnya.

    Amin pun mengatakan bahwa baik pihak sekolah, peserta didik, maupun wali murid sangat berharap relokasi benar-benar dapat segera diwujudkan. Namun ia sangsi dengan komitmen yang dilontarkan oleh PPK tol.

    “Di penghujung tahun 2019 ini, kami ingin sekolah cepat direlokasi, namun masih adakah harapan itu? Harapan yang benar benar diwujudkan oleh mereka yg memulai semua ini,” tandasnya. (DZH)

  • DPD HA IPB Banten akan Gelar Seminar dan MUSDA ke III

    DPD HA IPB Banten akan Gelar Seminar dan MUSDA ke III

    SERANG, BANPOS – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni (DPD HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Provinsi Banten akan menggelar Seminar dan Musyawarah Daerah ke III yang akan berlangsung pada tanggal 21 Desember 2019 besok.

    Acara tersebut akan dihadiri oleh Rektor IPB, Gubernur Banten dan para pemateri yang ahli di bidangnya masing-masing. Sedang tema seminar yang akan diusung adalah melangkah maju bersama, menghimpun segenap potensi pembangunan Agro- Maritim 4.0 untuk Banten Mandiri.

    Ketua OC, Anda mengatakan bahwa Musda tersebut bermuatan tiga giat agenda,

    “Alhamdulillah kita akan gelar musda dengan tiga agenda, pertama membangun pola sinergi pembangunan di Banten di mulai dengan Memorandum of Understanding antara IPB University dan Provinsi Banten. Kedua kami berterima kasih atas berkenannya bapak Gubernur Banten untuk menjadi Keynote Speaker dalam memberikan energi positif untuk menghadapi kenyataan dan harapan dengan optimis di era masa kini dalam menjawab Agro Maritim. Ketiga memberikan pandangan stadium general yang akan disampaikan oleh Rektor IPB University Arif Satria dalam potensi pembangunan agro maritim 4.0 di Banten,” ujar Anda, Jumat (20/12).

    Disebutkan, kegiatan seminar tersebut berencana menghadirkan pembicara skala nasional yang juga Alumni IPB, yakni : Amalia E. Maulana, Ph.D; Nasir M. Daud, S.P, MM; Akhmad Solihin, S.Pi, M.H; Ir. Atam Gutama; dan Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

    Sementara Ketua Staring Comitee Junaedi Ibnu Jarta yang juga mantan Ketua DPRD Lebak itu menyebut, rangkaian acara itu juga menjadi sebuah ikatan silaturahmi di antara para alumni untuk berkolaborasi ikut andil dalam berkontribusi untuk pembangunan di Banten.

    “Kebersamaan atau persatuan Alumni IPB adalah kekuatan utama untuk membumikan keilmuan IPB University dalam wujud konkrit seperti memberikan program nyata di Provinsi Banten baik langsung maupun tidak langsung, Kita selaku Alumni IPB mendukung pendirian BUMD di bidang Agro yang digagas oleh pa Gubernur Banten,” paparnya. (WDO)

  • SMAN 1 Cijaku Belajar Potensi Kearifan Lokal ke Bandung

    SMAN 1 Cijaku Belajar Potensi Kearifan Lokal ke Bandung

    BAKSEL, BANPOS – SMAN 1 Cijaku mengadakan Study Tour Goes to Bandung. Study Tour kali ini sangat berbeda dengan yang lainnya, dalam hal ini para siswa-siswi diarahkan belajar menggali potensi-potensi kearifan lokal dan dan diajak berfikir untuk lebih kreatif dan inovatif.

    Kepala SMAN 1 Cijaku, Iwan Sumantri, menyebut study tour ini untuk menambah wawasan para anak didiknys untuk lebih kreatif dan inovatif.

    Dikatakan, praktik lapangan ini penting buat wawasan kreatif dan inovatif, karena hal itu tidak bisa diperoleh di bangku sekolah saja, melainkan dari kegiatan luar. Untuk kegiatan ini juga telah mendapat dukungan dari para orang tua siswa-siswi.

    “Kami juga berharap ini menjadi agenda tahunan, sehingga kebersamaan antara Guru, TU, para siswa-siswi, dan alumni terjalin dengan baik untuk kemajuan almamater SMAN 1 Cijaku,” ujar Iwan, Senin (16/12).

    Wakasek SMAN 1 Cijaku, Aris Dian Rifai, berharap para siswa bisa menggali potensi wisata khususnya di wilayah Kecamatan Cijaku dan umumnya kawasan Lebak Selatan (Baksel). Menurutnya, ini sejalan dengan visi misi Lebak untuk menjadikan Kabupaten destinasi wisata.

    Terpisah, Direktur CV Insani Travel and Tour, Ahmad Fauzi, menjelaskan antusias siswa-siswi yang ikut study tour berjumlah 253 orang dengan armada lima bus,

    “Semuanya 5 bus, mereka sangat antusias. Ini sangat bagus dilakukan tiap tahun, agar wawasan siswa bertambah,” paparnya. (WDO)

  • LKP Himakom Unma Siapkan Kader Menghadapi Era 4.0

    LKP Himakom Unma Siapkan Kader Menghadapi Era 4.0

    MALINGPING, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten menggelar Latihan Kepemimpinan dan Pengukuhan (LKP) anggota baru organisasi. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan kader organisasi di Himakom yang siap tampil dalam menjawab berbagai perubahan, mulai Sabtu sampai Senin (14-16/12).

    Disebutkan, kegiatan yang berlangsung di dua tempat, sebelumnya yakni di Vila pantai Cemara Kecamatan Wanasalam dan dilanjut dengan adventure di sekitar Malingping tersebut kalkulasinya berlangsung tiga hari tiga malam, adapun muatannya adalah Konsep Gerakan Mahasiswa era 4.0, ideoligi kemathla’ul anwaran, Mental Kepemimpinan Organisasi dan Praktik Interaksi Sosial.

    Ketua Pelaksana, Handi mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk mengukuhkan secara resmi anggota baru organisasi Himakom,

    “Sehingga kalau sudah di LKP mahasiswa anggota baru bisa resmi diterima menjadi anggota biasa dan bisa menjadi pengurus Himakom,” ujarnya, Senin (16/12).

    Senada, Ketua Umum Himakom, Winda Trimulyani kepada BANPOS menjelaskan, pengurus baru bisa langsung menggelar berbagai kegiatan atau event. Hal ini untuk stimulasi bagi semangat anghota baru

    “Untuk anggota baru silahkan segera memulai kegiatan atas nama organisasi yang tentunya berhubungan dengan keilmuan komunikasi. Dan ini tentunya untuk merangsang semangat awal peran keaktifan mereka,” jelas Winda.

    Terpisah, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unma Banten, Agus Deni Kencana mengapresiasi kegiatan para mahasiswanya tersebut. Kata dia, dalam perhelatan itu selain diisi gambaran soal konsep jangkauan keilmuan komunikasi dalam menghadapi era digital juga menempa kesiapan mental pribadi mahasiswa dalam organisasi.

    “Kita kini tengah menuju tantangan era 4.0, ini sudah tidak bisa dielakan lagi. Dalam menghadapi era itu sangat penting diikat dengan ideologi lembaga, kesiapan mental dan tentunya materi akademik yang menyesuaikan perkembangan. Insya Allah di Unma Banten sudah ke arah itu,” paparnya.(WDO)