Pengamat ekonomi dan pariwisata, Asih Machfuzoh. (Istimewa)
SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.
Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.
“Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.
“Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.
“Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.
“Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Untirta membantah penggunaan Sistem Manajemen Konten (SMK) WordPress menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, dalam hak jawab yang dilayangkan humas Untirta mengklaim penggunaan WordPress sebagai SMK, merupakan hal yang lumrah.
Demikian yang dikatakan Kasubbag Humas Untirta, Veronika Dian Faradisa, seperti yang tertulis dalam hak jawab yang dilayangkan ke redaksi BANPOS, Senin (4/11).
Ia mengatakan, adanya tuduhan mengenai pembuatan dan pengelolaan situs resmi Untirta yang menelan biaya miliaran rupiah juga tidak benar. Ia mengaku bahwa pembuatan situs resmi Untirta hanya menelan puluhan juta saja. Kendati demikian, pihaknya enggan memberikan angka pasti kepada BANPOS.
“Pembuatan dan pengelolaan website Untirta hanya berbiaya puluhan juta. Pembuatan dan pengelolaan website Untirta periode tahun 2019 merupakan tanggungjawab Humas Untirta. Bukan UPT Pusdainfo Untirta. Tahun 2020 akan dikembalikan tupoksinya pada UPT Pusdainfo, dan pengelolaan konten/isi pada Humas Untirta,” tuturnya.
“Perlu diketahui bahwa penggunaan CMS/SMK WordPress merupakan hal yang lumrah digunakan di sebagian besar PTN maupun PTS di Indonesia. Seperti UI, UNPAD, IPB, UNJ, UNDIP, UNNES, ITB, ITS, UNEJ, UB, UM, Binus, Universitas Telkom, dan lain lain. Termasuk contoh PTN yang dibandingkan oleh pewarta Banten Pos, yakni UPI juga menggunakan CMS yang sama dengan Untirta, yakni WordPress,” klaim Veronika.
Selain itu, ia menerangkan bahwa antara situs untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan domain yang berbeda. Sehingga kinerja antara keduanya tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya.
“Kinerja sistem website Untirta tidak down dan sejauh ini berjalan lancar. Sedangkan siakad.untirta.ac.id pernah mengalami down pada periode KRS tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Namun kami melakukan perbaikan sistem dan semester terakhir berjalan lancar. Diperkuat pengakuan beberapa mahasiswa yang sudah melakukan pengisian KRS semester ini juga berjalan lancar,” klaimnya lagi.
Ia juga mengaku, hosting yang digunakan antara untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan hosting yang berbeda. Menurutnya, server sistem informasi terpisah dengan informasi, dan bersifat lokal.
“Oleh karena itu, data konfidental/data rahasia tetap terjaga dan tidak dapat diakses bebas melalui jaringan internet,” lanjutnya.
Dikatakan Dian, Untirta saat ini juga sedang membangun sistem terintegrasi melalui program layanan smart campus. Hal ini, lanjutnya, membutuhkan proses yang panjang. Ia juga mengaku membutuhkan dukungan positif dari semua pihak, termasuk media massa.
“Demikian hak jawab dan klarifikasi kami. Semoga dalam pemberitaan ke depan dapat melakukan cover both side yang sesuai. Dalam hal ini dapat mengkonfirmasi Humas dan UPT Pusdainfo Untirta,” tandasnya. (AZM/ENK)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Sebagai salah satu Universitas negeri di Banten, ternyata Untirta dalam mengelola situs resminya masih menggunakan WordPress sebagai sistem manajemen kontennya (SMK). Hal ini dapat dilihat dari alamat situs Untirta, yaitu untirta.ac.id/wp-admin.
Padahal, Universitas nageri lainnya yang ada di Provinsi Banten, seperti UIN Sultan Maulana Hasanudin dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kampus Serang. Keduanya sudah menggunakan SMK sendiri.
Untuk diketahui, WordPress merupakan SMK yang berstatus open source. Artinya dalam penggunaan WordPress ini, tidak dipungut biaya apapun, alias gratis.
BANPOS pun mencoba mencari detail informasi situs Untirta yang menggunakan WordPress. Melalui platform whatwpthemeisthat.com, diketahui bahwa situs Untirta menggunakan tema WordPress bernama Megatron. Tema tersebut dijual melalui themeforest.net seharga $60 atau jika dikonversi menjadi rupiah dengan kurs Rp14.000, yaitu seharga Rp840.000.
Sementara itu, melalui platform whois.domaintool.com diketahui bahwa hosting dari situs resmi Untirta, menggunakan layanan dari Argon Data Communication. Adapun jenis hosting yang digunakan yaitu Dedicated Server. Berdasarkan informasi pada argonhost.com, biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jenis hosting Dedicated Server, berada di kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta pertahun.
Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK sangat tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Untirta, untuk mengelola situs resminya. Menurutnya, berdasarkan informasi yang pihaknya dapat, dalam setahun Untirta mengeluarkan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Penggunaan WordPress ini sangat tidak relevan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Untirta untuk pengelolaan situs. Yang kami ketahui dari hasil penelusuran, Untirta setiap tahunnya menggelontorkan miliaran rupiah untuk mengelola situs,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (3/11).
Selain itu, Fauzan juga menuturkan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan situs, tidak sebanding dengan kondisi situs yang seringkali down ketika mahasiswa sedang mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di awal semester.
“Dalam periode siakad atau pengisian KRS, selalu saja bermasalah. Ini juga menjadi pertanyaan atas anggaran yang digelontorkan kepada Pusdainfo Untirta. Kenapa bisa anggaran miliaran itu, hanya menghasilkan situs yang terus menerus down dalam periode KRS,” tuturnya.
Ia pun menuntut kepada Untirta, agar profesional dalam melakukan pengelolaan situs. Karena menurutnya, penggunaan WordPress dan kondisi situs yang seringkali down, dapat merusak citra Untirta sebagai Universitas negeri.
“Karena bagaimanapun Untirta sebagai Universitas negeri di Banten, harus menggunakan platform atau SMK khusus agar dapat mendukung sarana informasi dan komunikasi yang berbentuk situs resmi. Ini juga agar Untirta dapat lebih dipandang,” tegasnya.
Sementara itu, Konsultan IT salah satu perusahaan di Jakarta, Muhammad Azri, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK oleh Untirta merupakan hal yang lumrah dilakukan, selama Untirta dapat menjamin keamanan dari situsnya sendiri.
“Namanya juga open source ya, jadi orang bebas untuk melakukan modifikasi. Dan hal yang rentan untuk disusupi itu melalui penggunaan Plug-in. Karena, Plug-in itu kan juga dari pihak ketiga,” ujarnya saat dihubungi melalui telefon.
Namun, ia menuturkan alangkah baiknya Untirta selaku Universitas negeri, dapat menggunakan SMK buatan sendiri. Hal ini dikarenakan dalam situs tersebut, seringkali terdapat data yang sifatnya rahasia.
“Lebih baiknya memang menggunakan SMK sendiri, karena memang seringkali ada data-data yang sifatnya confidental. Jadi harus ada keamanan yang memang terjaga,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Wakil Rektor III Untirta, Suherna, membenarkan bahwa Untirta saat ini masih menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Namun menurutnya, hal itu hanya untuk sementara waktu. Karena saat ini SMK buatan Untirta sendiri sedang dalam proses pembenahan.
“Sekarang lagi dibenahi. Kemarin sudah ada cuma lagi dibenahi. Bahkan dulunya yang menjadi pengelola situs dan internet itu dari Surabaya, sekarang sudah dari Pusdainfo sendiri yang mengelola,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS.
Menurutnya, penggunaan WordPress untuk sementara waktu ini bukan menjadi masalah. Selama tidak mengganggu pelayanan yang ada di kampus.
“Sebenarnya tidak masalah. Apalagi saat ini semua harus terintegrasi situs manapun dengan seluruh kegiatan yang ada di kampus,” ucapnya.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa pada 2020 nanti, Untirta tidak akan menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Hal ini, lanjutnya, merupakan realisasi atas prinsip Smart Kampus yang dijalankan oleh Untirta.
“Nanti kami akan menggunakan SMK sendiri. Saat ini sedang dalam proses pembuatan. Sekitar 2020 lah kami sudah menggunakan SMK sendiri. Karena bagaimanapun, Untirta harus menjalankan prinsip Smart Kampus itu, jadi untuk urusan situs harus benar-benar bagus,” tandasnya. (AZM/ENK)
Walikota Serang, Syafrudin, saat menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar, Sabtu (2/10).
SERANG, BANPOS – Masjid dan musala di Kota Serang diharapkan mampu menjadi pusat peradaban, seperti pengembangan budaya literasi, juga tempat yang ramah bagi anak.
“Fungsi masjid ini sebenarnya bukan hanya untuk ibadah saja ya. Termasuk juga menjadi tempat pendidikan nonformal, seperti belajar mengaji, maupun belajar-belajar lainnya,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar di Kecamatan Serang, Sabtu (2/11) malam.
Menurutnya, setiap masjid di Kota Serang harus dapat menyediakan tempat tersendiri, untuk dijadikan sebagai pojok literasi, baik literasi umum maupun keagamaan.
“Kami juga ingin setiap masjid ada perpustakaannya, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan yang sifatnya keagamaan,” tuturnya.
Selain itu, Syafrudin juga berharap pengurus masjid dapat menyediakan tempat khusus untuk anak-anak. Hal ini sebagai bentuk komitmen masjid, agar menjadi tempat ibadah yang ramah anak.
“Kami berharap, di masjid ini ada semacam ruang publik untuk anak-anak. Supaya nanti anak-anak ini ada tempatnya tersendiri untuk bermain. Mau nanti tempatnya di luar, atau dimana saja. Agar ramah anak,” tandasnya. (DZH)
Walikota Serang Syafrudin bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Nursalim dan Pengurus PWA Banten saat mengikuti senam bersama, Sabtu (2/10).
SERANG, BANPOS – Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah Banten mengadakan milad yang ke 100 tahun di GOR Sultan Maulana Hasanudin Kota Serang Banten.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh ribuan peserta yang terdiri dari anak-anak PAUD/TK serta orangtua murid dan pengajar se-Banten tersebut turut dihadiri oleh Walikota Serang Syafrudin, bahkan sempat mengikuti senam bersama peserta.
Syafrudin menyatakan, kehadirannya tersebut untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap pendidikan, khususnya untuk pendidikan usia dini.
“Dan ‘Aisyiyah ini telah membuktikan kontribusinya dalam pendidikan, saya mengapresiasinya,” ujar Syafrudin usai kegiatan, Sabtu (2/10/2019).
Ia berharap, ‘Aisyiyah dapat lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikannya. Serta dapat membangun TK/Paud di tempat-tempat lainnya.
“Agar anak-anak kita dapat mengikuti pendidikan TK atau PAUD juga,” harapnya.
Ketua PW ‘Aisyiyah Banten Ima Ni`mah Chudari menyampaikan, ‘Aisyiyah untuk di Banten sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, namun untuk nasional sudah mencapai usia 100 tahun.
“Untuk di Banten juga tidak hanya TK dan PAUD saja, tapi juga sampai ke Perguruan Tinggi. Kami juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan di pelosok, seperti di Cikotok Lebak,” jelas Ima.
Kedepannya, ia berharap pemda dapat lebih memperhatikan lagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Dikarenakan, walaupun ‘Aisyiyah merupakan lembaga swasta, namun sudah turut serta membantu pemerataan pendidikan di Banten.
Salah seorang alumni TK ‘Aisyiyah Rizki Putri menyampaikan, pendidikan di TK ini terasa membentuk karakter bagi para alumninya, tidak hanya dari segi agama namun juga dalam kehidupan sosialnya.
“Jadi bukan cuma sebatas mengenal huruf latin, Quran dan menggambar saja, tapi juga cara berbagi kepada teman, keluarga, dan orang lain. Anak juga dididik dan dilatih untuk mandiri serta memiliki empati,” jelas perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut. (PBN)
Eks Kepala SMP Arrahman Kota Tangerang Yudiati bersama kuasa hukumnya Gan Gan R.A. (ist)
TANGERANG, BANPOS – Pemecatan sepihak kepala SMP Arrahman Kota Tangerang Yudiati oleh pihak yayasan, dituding merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan. Selain itu, diduga SK Pemberhentian kepala sekolah yang diterbitkan oleh yayasan, terjadi cacat hukum dan tidak berlandaskan asas keadilan.
Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Yudiati, Gan-Gan R.A, dalam rilis media yang diterima BANPOS. Menurut Gan-Gan, SK yang bernomorkan 040/SK/BPH-YAR/X/2019 tentang Pembebasan Tugas Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah Yasayan Arrahman Kota Tangerang, yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus Harian, D. Prapat, cacat hukum dan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat.
“Karena seharusnya apabila ditemukan dugaan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum penerbitan SK pemberhentian wajib terlebih dahulu mengeluarkan putusan hukuman disiplin minimal sedang dan/atau berat,” ujarnya, Jumat (1/11).
Ia mengatakan, keputusan yang bertolak belakang dari maksud dan ketentuan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak berasas keadilan.
“Dalam perspektif hukum, mengeluarkan keputusan yang bertolak belakang dari maksud dan ketentuan yang berlaku bisa dikategorikan perbuatan yang tidak berlandaskan asas keadilan. Suatu keputusan bisa dikatakan adil jika sesuai dengan norma dan kaidah yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.
Dasar pertimbangan SK pembebasan tugas jabatan yang dikeluarkan pihak yayasan kepada Yudiati, lanjut Gan-Gan, merupakan suatu hal yang kontra logika.
“Pihak Yayasan Arrahman berdalih, atas pertimbangan dan berdasarkan evaluasi kinerja untuk memperlancar kegiatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan, maka keputusan membebastugaskan client kami sebagai Kepala Sekolah SMP Arrahman merupakan alasan dasar dikeluarkan SK pemberhentian,” jelasnya.
Menurutnya, kasus pemecatan sepihak tersebut bermula dari adanya sikap kritis yang ditunjukkan oleh Yudiati, saat meminta transparansi atas penggunaan dana BOS dan BOP, kepada pihak yayasan.
“Kasus pemecatan berawal dari sikap kritis client kami yang menginginkan asas transparansi perihal alokasi dan laporan dana BOS dan BOP, yang selama ini tidak melibatkan Dewan Guru dan dikelola secara sepihak oleh Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman,” terangnya.
Bahkan, lanjutnya, menurut keterangan dari kliennya itu, pihak yayasan mengeluarkan pernyataan bahwa Kepala Sekolah tidak boleh mengatur keuangan sekolah, apabila tidak mengikuti arahan dari pihak Yasayan.
“Klien kami diancam akan diberhentikan. Menurut Pengurus Harian Yayasan Arrahman, Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengawasi laporan dana BOS dan BOP,” katanya.
Gan-Gan juga membeberkan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam kasus pemecatan sepihak ini. Diantaranya yaitu adanya jeda selama satu minggu, antara tindakan pemecatan dengan pengeluaran SK pembebasan tugas jabatan, yang ditandatangani oleh ketua yayasan. SK tersebut, lanjutnya, dikirimkan dalam bentuk foto melalui aplikasi perpesanan.
“Kedua, Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman bersikap tertutup apabila didesak oleh Kepala Sekolah, agar Dewan Guru dan Kepala Sekolah dilibatkan dalam alokasi dana anggaran BOS dan BOP. Ketiga, tidak ada Komite Sekolah di SMP Arrahman Kota Tangerang, yang bisa dilibatkan dalam fungsi dan pengawasan alokasi dana BOS dan BOP,” paparnya.
Selanjutnya, Gan-Gan mengatakan bahwa dalam laporan keuangan BOS dan BOP, terjadi beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan alokasi dana yang dikelola oleh pihak yayasan.
“Badan Pengurus Yayasan Arrahman bersikap arogan dan seringkali melancarkan teror dan intimidasi kepada Kepala Sekolah jika tidak mengikuti arahan pihak Yayasan. Terakhir, SK Pengangkatan Kepala Sekolah yang dikeluarkan Badan Pengurus Harian Yayasan Arrahman tidak mengandung kepastian hukum,” katanya.
Gan-Gan mengatakan, pihaknya melihat tindakan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yayasan, merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan. Selain itu, katanya, juga tidak sesuai dengan mekanisme prosedural normatif, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
“Kuasa hukum akan mengambil langkah dan upaya hukum terkait kasus ini, diantaranya mengirimkan somasi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Arrahman, mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang,” tegasnya.
“Apabila dikemudian hari ditemukan bukti dan fakta hukum perihal adanya dugaan tindakan penyelewangan dana BOS dan BOP, kuasa hukum akan membuat Laporan Perkara kepada pihak kepolisian,” lanjutnya. (DZH)
Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin saat memberikan sambutan pada acara Rakor Stakeholder dan Penguatan Pesantren Ramah Anak, Rabu (30/10)
PANDEGLANG,BANPOS – Sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Pondok Pesantren (Ponpes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk model pesantren ramah anak di Kabupaten Pandeglang.
Kepala Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan Kementerian PPPA, Dodi M Hidayat mengatakan, Kementerian PPPA terus berupaya mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya di pondok pesantren.
“Dimana pondok pesantren dalam proses belajar mengajar harus ramah terhadap anak, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada pesantren ramah anak,” kata Dodi saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dan Penguatan Pesantren Ramah Anak di Oproom Setda, Rabu (30/10).
Menurutnya, untuk memenuhi hak-hak anak di pesantren saat ini Kementerian PPPA telah membentuk lima model pondok pesantren ramah anak, diantaranya di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten.
“Dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sesuai dengan assesment Kabupaten Pandeglang terpilih sebagai model pondok pesantren ramah anak, adapun pondok pesantren yang di tunjuk sebagai pesantren ramah anak yaitu pondok pesantren Atohariyah,” terangnya.
Dodi menambahkan, dengan di tunjuknya model pesantren ramah anak, tentunya harus memiliki tenaga pendidik yang profesional, sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Selain itu, selama menempuh pendidikan pihak Ponpes harus dapat memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang baik dan optimal, sehingga unsur kekerasan baik fisik maupun psikis dapat di cegah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin mengatakan, setiap lembaga pendidikan yang sistem boarding school atau asrama memiliki tenaga pendidik yang profesional.
“Tapi belum tentu memiliki tenaga pengasuh profesional, padahal lembaga pendidikan yang demikian harus menerapkan standar pelayanan yang optimal.
“Pesantren ramah anak akan bisa menjadi lembaga pendidikan yang paripurna,” katanya.
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik program ini, dengan adanya model pesantren ramah anak di Kabupaten Pandeglang dapat mencegah kekerasan dan melindungi hak anak yaitu dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terintegrasi, dengan begitu pondok pesantren ramah anak akan terwujud dengan baik,” ungkapnya.(dhe/imi)
Dua tim Logos KIR SMAN 1 Malingping berhasil menjuara ajang lomba tingkat nasiona di bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Iptek. Dua tim ini berhak mengikuti ajang tingkat internasional di Amerika Serikat.
MALINGPING, BANPOS – Sungguh luar biasa, Tim Logos Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Logos dari SMAN 1 Malingping berhasil mengukir prestasi menjuarai tingkat nasional dan berpeluang lolos ke ajang kompetisi bergengsi kelas dunia, yakni kompetisi Intel International Science and Engineering Fair (IISEF) di Amerika Serikat.
Disebutkan, dua tim LKIR Logos SMAN 1 Malingping menjadi juara nasional dalam ajang Indonesia Science Expo 2019 yang diselenggarakan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Tanggal 22 sampai dengan 26 Oktober 2019 lalu yang bertempat ICE BSD Serpong Tangerang Selatan.
Kedua tim tersebut berhasil meraih juara 1 dan 3 dan berpeluang untuk mengikuti kompetisi internasional IISEF yang rencananya akan dilaksanakan di Anaheim, California, Amerika Serikat.
“Alhamdulillah tim KIR Logos SMAN 1 Malingping mendapatkan prestasi terbaik dan berpeluang mewakili Indonesia di tingkat Internasional, namun untuk waktu dan tempatnya ini akan di konfirmasikan kembali setelah tahapan berikutnya,” ujar wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Tedjo Indoko kepada BANPOS, Rabu (30/10).
Dijelaskan Tedjo, kedua tim tersebut di antaranya, Putri Uswatun Hasanah dan Widya Wardiatul Aini selaku pemenang 1 LKIR 2019,
Mereka menjuarai bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK) dengan judul ‘Pelet Limbah Sagu (Metroxylon sagu) Termodifikasi: Aplikasi Pakan Buatan Pada Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo (Clarias sp)’ dan mendapatkan piala emas, piagam penghargaan plus tabungan BRI Britama serta beasiswa Kursus bahasa Jerman/Prancis dari Euro Management.
Selanjutnya tim kedua yang berpeluang yaitu Khalfi Prayogi dan Muhamad Rizki Hadi Pratama, sebagai pemenang 3 LKIR 2019 Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) dengan judul ‘Pemanfaatan Limbah Media Tanam (Baglog) Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) untuk Komposit Berbasis Miselium Jamur Lingzhi (Genoderma lucidium).
“Selain itu pendamping dari SMAN 1 Malingping juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang internasional atas nama Moh Indra Surya Laksana, untuk mendampingi peserta pada kompetisi Internasional IISEF (Intel International Science and Engineering Fair),” jelasnya.
Ditegaskan Tedjo, sebagai bukti keseriusan, pihak sekolah akan terus memberikan dukungan dalam persiapan selanjutnya berupa dispensasi dan fasilitas lainnya sekemampuan sekolah selama persiapan mengikuti ajang internasional tersebut.
Kepsek SMAN 1 Malingping, Endi Rusli Sungkawa, kepada wartawan mengatakan keberhasilan siswanya ini tentu bukan hanya mengharumkan nama sekolah, dan keluarga namun semua pihak terkait juga merasa terangkat termasuk nama bangsa, sebab kompetisi ini akan diikuti beberapa negara.
Menurutnya, selama persiapan jelang kompetisi tersebut, selain terus memotivasi dan membina untuk lebih berinovasi dalam karyanya yang terbaik, dan pihak sekolah juga akan berupaya memberikan fasilitas terutama kebutuhan belajar siswa selama persiapan jelang kompetisi.
“Tentu dengan sendirinya sekolah SMAN 1 Malingping menjadi terangkat dan diperhitungkan oleh sekolah lainnya bukan hanya nasioanal namun di internasioanal juga,” tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan ini jelas buah perjuangan dan kerja keras dari tim KIR Logos termasuk pembinanya yang serius dalam belajar dan membina sehingga menghasilkan yang terbaik. “Tidak ada batasan untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mniciptakan ide dan gagasannya salah satunya di bidang penelitian ini,” papar Endi. (WDO/PBN)
SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap, Walikota dan Wakil Walikota Serang dapat lebih tegas memberikan tindakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan melanggar aturan.
Budi mencontohkan, salah satunya adalah tentang terungkapnya praktik jual beli LKS yang dilakukan oleh beberapa sekolah SMP beberapa waktu yang lalu.
“Saya berharap tidak hanya dimulut saja teguran tersebut. Tapi juga dengan tindakan menggantikan kepala sekolah yang melakukan hal tersebut. Itu juga akan menjadi peringatan bagi kepala sekolah yang lain agar tidak bermain-main dan menyusahkan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” terang Budi saat ditemui di ruangannya, Senin (28/10/2019).
Pria yang juga merupakan ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang ini menyangsikan, tindakan yang diambil oleh Pemkot Serang dengan hanya menegur dan mengumpulkan para kepala sekolah tersebut dapat berdampak maksimal.
“Ambil tindakan tegas, mereka (kepala sekolah, red) ini kan bukan anak kecil yang harus ditegur dan diingatkan berkali-kali,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin melakukan sidak ke sekolah dikarenakan adanya laporan dari masyarakat tentang jual beli LKS.
Pascasidak, Subadri mengumpulkan kepala sekolah se-Kota Serang untuk menandatangani perjanjian tidak melakukan jual beli LKS. (PBN)
Para peserta lomba karya tulis ilmiah (LKTI) tingkat nasional berfoto bersama disela-sela acara History Fair yang digelar Himadira Untirta, Jumat (25/10/2019)
CIPOCOKJAYA , BANPOS – Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (Himadira) Untirta menggelar History Fair dalam rangka Dies Natalis ke-5 Jurusan Pendidikan Sejarah dan Himadira. Dalam rangkaiannya, History Fair diawali dengan pengumpulan naskah lomba karya tulis ilmiah (LKTI) tingkat nasional untuk kemudiam diseleksi. Karya yang dinyatakan lolos sebanyak 13 tim, dan dipresentasikan di Aula Setda Kota Serang, Jumat (25/10/2019).
Kegiatan presentasi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Wasis Dewanto. Dalam sambutannya, ia berharap semua peserta dapat bersaing secara fair. Kemudian, pihaknya meminta agar semua karya tulis harus bisa diubah menjadi suatu produk.
“Dengan adanya LKTI tingkat nasional, karya yang sudah ditulis bukan hanya menjadi sebuah tulisan. Tapi diubah menjadi suatu produk yang harapannya bisa bermanfaat,” ujarnya di sela-sela sambutan.
Karena, kata dia, kebanyakan mahasiswa saat ini, yang minat penelitiannya masih kurang. Sehingga diharapkan dengan digelar LKTI tingkat nasional ini, mampu memacu semangat para mahasiswa.
“Menurut penelitian mahasiswa memang minat penelitiannya masih rendah. Harapannya dengan LKTI ini bisa memacu mahasiswa lainnya agar lebih semangat lagi. Selain dengan karyanya berbentuk file (soft file), tapi karya fisik juga,” terangnya.
Pembina Himadira, Rikza Fauzan, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan History fair yang dihelat oleh Himadira Untirta tersebut. Ia juga menekankan, agar para peserta dapat meningkatkan karyanya untuk kemudian dapat mengikuti lomba di tingkat internasional.
“Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang luas biasa ini, dengan jumlah tim yang sebanyak 30 orang, semoga mampu menyelesaikan hingga akhir,” terangnya.
Tujuan akhir dari proses akademik yang telah dilakukan adalah proses penelitian. Menurutnya, Himadira ke depan diharapkan bisa kembali menggelar kegiatan yang sama, bahkan mungkin bukan hanya di tingkat nasional, tetapi menyelenggarakan perlombaan LKTI tingkat internasional.
“Jadi untuk saat ini kegiatan ini sangat positif sekali bagi mahasiswa dalam implementasi Tridharma khususnya dalam bidang penelitian,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua umum Himadira, Ogi Nurady Yana, menyatakan bahwa rangkaian dari kegiatan Himadira ada tiga. yang pertama, perlombaan LKTI tingkat nasional sekaligus pengumuman, dan hari ini juga langsung ditutup. Kemudian esok harinya, Sabtu (26/10) akan digelar dialog publik.
“Dalam rangkaiannya diakhiri dengan malam puncak yaitu Cakrawala ranajaya yang akan digelar di Kampus FKIP,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk implementasi dari penelitian. Dengan penelitian, bisa mengembangkan potensi lokal. Karena kebetulan dari tema yang diusung salah satunya menyatakan bahwa pemuda dalam mengembangkan potensi lokal untuk membangun generasi emas tahun 2045.
“Jadi karena pelaksanaannya bertepatan dengan bulan sumpah pemuda, jadi peran pemuda yang ditekankan pada LKTI kali ini,” katanya.
Untuk diketahui, peserta yang lolos dan mempresentasikan LKTI nya berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bangka Belitung, Universitas Negeri Semarang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Hasanuddin ( 2 Tim).
Selanjutnya, Universitas Padjajaran, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Gadjah Mada. (MUF/AZM)
