Kategori: PENDIDIKAN

Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

SERANG, BANPOS – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta membantu mempromosikan Banten melalui seminar hasil pengabdian masyarakat, dalam rangkaian acara seminar nasional dan rapat kerja tahunan Dekan FEB Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah barat (BKS PTN Barat).

Dosen FEB Untirta mempromosikan Banten, khususnya kampung wisata Pancer dan juga bakso bandeng sebagai alternative oleh-oleh kekinian Banten. Kegiatan tersebut bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat Membuat Bakso Bandeng di Kelurahan Unyur, Serang, Banten’.

“Serang sebagai penghasil bandeng sebanyak 809,74 ton, tetapi sangat disayangkan, belum ada oleh-oleh kekinian berbahan dasar bandeng yang prakatis, enak dan bergizi,” ujar salah satu Dosen FEB, Asih Machfuzhoh, dalam pemaparan pengabdian masyarakat.

Sehingga, Dosen yang kerap disapa Momo ini, bersama tim dosen lainnya merasa terpanggil untuk membuat bakso bandeng, sebagai oleh-oleh kekinian dari Banten. Pengabdian masyarakat ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan krativitas masyarakat yang memberikan nilai tambah ekonomis ikan bandeng.

“Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat, untuk diberikan pemaparan kewirausahaan. Kemudian memberikan pelatihan membuat bakso bandeng,” tuturnya.

Momo melanjutkan, bakso bandeng diberikan nilai tambah dengan kemasan kekinian, yaitu dalam kemasan cup. Hal ini merupakann salah satu strategi bisnis dan sekaligus mengangkat sumber daya lokal.

Selain mempromosikan oleh-oleh kekinian, pengabdian masyarakat di Kampung Pancer ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guna memberdayakan masyarakat kampung wisata Pancer, untuk mengembangkan desa wisatanya.

“Materi pelatihan berupa pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, komunikasi, hospitality dan pelayanan, pramuwisata, HSE ACS, homestay, dan digital marketing,” jelasnya.

Kemudian, ia menambahkan, bahwa metode pengabdian dengan program, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan-pelathan, serta praktek. Hasil dari pengabdian ini, lanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Kampung Wisata Pancer.

“Pengabdian ini memberikan manfaat untuk pengembangan Kampung Wisata Pancer kedepannya, agar dapat mejadi desa wisata yang mandiri,” tandasnya. (MUF/AZM)

5 Oktober 2019
Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.

SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti aduan para wali murid di media sosial, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, langsung menyidak sekolah yang diduga melakukan tindakan jual beli buku LKS.

Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, yaitu SMPN 23 Kota Serang, kedatangan Subadri disambut baik oleh para murid. Namun berbeda dengan Kepala SMPN 23 Kota Serang, Deni Sopari. Deni terlihat kebingungan atas kedatangan Subadri yang mendadak.

Tak lama, Subadri pun langsung mengkonfrontasi Deni dengan pertanyaan terkait kebenaran isu LKS yang dijual belikan kepada para murid. Deni Sobari pun mengamininya. Mendengar jawaban tersebut, Subadri langsung menegur dengan intonasi yang tinggi.

“Kalau ada kendala lebih baik bilang ke Dinas, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini Kota Serang loh. Tujuannya boleh saja benar untuk membantu murid, tapi ini tetap melanggar. Bapak tetap menyalahi prosedur,” katanya saat di ruangan Kepsek SMPN 23 Kota Serang.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010, sama sekali tidak memperbolehkan adanya pembayaran apapun kepada siswa-siswi, baik oleh pihak guru, komite, maupun Kepala Sekolah sekalipun.

“Saya tadi ngomong apapun dalih dan niatnya tetap niatan yang salah, karena di Kota Serang sudah menggratiskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.

Ia menegaskan, semua anggaran biaya terkait sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut biaya apapun kepada murid.

“Tidak boleh dengan alasan apapun sekolah menarik biaya dari wali murid maupun murid. Itu sudah melanggar aturan,” terangnya.

Ia mengimbau, kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memungut biaya apapun kepada para wali murid maupun murid.

Selain itu, Subadri pun berpesan kepada wali murid agar tak segan melaporkan langsung kepada pihaknya, jika dikemudian hari ada sekolah yang memungut biaya dengan dalih apapun, termasuk buku LKS.

“Disamping sudah ada amanah Undang-undang dan Perda, maka saya mengimbau wali murid agar berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Dinas, sehingga kejadian seperti yang kurang bagus ini tidak terjadi di Kota Serang,” tuturnya.

Sementara itu, awak media mencoba untuk mewawancarai Deni. Namun, ia enggan memberikan keterangan kepada awak media.

“Sudah cukup sama pak Wakil juga ya, enggak ya tolong ngerti kondisi saya,” katanya sambil berlalu. (DZH)

5 Oktober 2019
Gebyar Milad PGPAUD Untirta ke 9 Berlangsung Meriah

SERANG, BANPOS – Gebyar perayaan hari jadi jurusan mahasiswa Pendidikan Guru dan Anak Usia Dini (PGPAUD) Untirta ke 9 dilaksanakan dengan meriah. Dalam rangkaian acara yang dimulai pada hari Selasa (1/10) ini, diwarnai dengan perlombaan anak usia dini dan siswa SMA sederajat se Provinsi Banten. Hari kedua, Rabu (2/10) dilaksanakan perlombaan tingkat nasional, di mana pesertanya adalah mahasiswa PGPAUD se Indonesia.

Wakil Dekan 3 Fakultas Kegiruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta, Dodi Firmansyah, membuka gebyar ‘PGPAUD FAIR 2’ di halaman Kampus FKIP, Ciwaru, Kota Serang. Diungkapkan oleh Dodi, dirinya sangat mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa PGPAUD, yang kedua kalinya.

“Kami mensupport dengan diadakannya kegiatan gebyar Milad PGPAUD, dapat menggaet mahasiswa PGPAUD nasional,” ungkapnya.

Tahun sebelumnya, pelaksanaan gebyar PGPAUD Fair 1 telah melaksanakan perlombaan tingkat nasional, namun berbasis online. Selain itu, dalam helatan tersebut, mahasiswa PGPAUD Untirta ini juga menggelar pameran atau bazar. Diantaranya fashion dan makanan, diisi oleh sponsor dan tentunya produk dari mahasiswa PGPAUD Untirta.

“Kegiatannya sangat bagus, ditambah adanya bazar ini harus ditingkatkan lagi kreativitas mahasiswa PGPAUD nya. Jangan sampai menjual produk orang, tetapi produk mahasiswanya sendiri tidak ada,” tuturnya.

Diungkapkan pula bahwa pelaksanaan PGPAUD Fair 2 ini lebih baik dari sebelumnya. Semoga, kata Dodi, ke depannya dapat jauh lebih baik lagi.

“Alhamdulillah saat ini diadakan perlombaan secara langsung, dan mereka (peserta) langsung datang ke sini, ada 7 universitas yang datang ke Untirta,” ujar Ketua Himpunan (Kahim) mahasiswa PGPAUD Untirta, Ela Nurani.

Milad PGPAUD yang ke 9 ini sebetulnya jatuh pada tanggal 7 Juli. Namun, kata Ela, biasanya dilaksanakan perayaan pada bulan Oktober. “Tahun ini tepat pada tanggal 1-2 Oktober,” terangnya.

Kegiatan yang bertajuk ‘Totalitas berkreasi mewujudkan ekspresi’ ini bertujuan untuk menebar kembali eksistensi PGPAUD Untirta dalam kancah nasional. Sebab, PGPAUD Untirta jika dibandingkan dengan Universitas Negeri lainnya, belum sejajar.

“Misalnya kami bandingkan dengan kampus besar lainnya seperti UI, Untirta masih di bawah eksistensinya. Kami ingin membawa eksistensi PGPAUD Untirta di tingkat nasional,” terang Ela.

Ela bersyukur, tahun ini pihaknya sudah bisa mencapai hal tersebut. Ia berharap, dengan terlaksananya kegiatan PGPAUD Fair 2, dapat memberikan wadah kepada mahasiswa PGPAUD baik Untirta, maupun nasional untuk menyalurkan minat dan bakatnya.

“Perlombaan ini perlu diketahui, merebutkan piala nasional. Semua peserta lomba membawakan performa yang sangat bagus semuanya,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Kahim PGPAUD Untirta, Nurul Muriyanti, menuturkan bahwa pada kegiatan kali ini, harapannya dapat lebih dimaksimalkan kembali kreasi PGPAUD.

“Harapannya, untuk tahun depan, PGPAUD lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kalau sekarang sudah go nasional, semoga selanjutnya, peserta yang mengikuti kegiatan lebih banyak lagi,” jelasnya.

Meskipun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini pesertanya lumayan banyak. Khusunya peserta dari tingkat nasional, baik TK maupun SLTA yang turut dalam kegiatan.

“Untuk tahun ini, alhamdulillah kekurangan-kekurangan tahun lalu bisa ditutupi dengan kegiatan tahun sekarang. Untuk tahun selanjutnya, semoga bisa memberikan kesan yang bermakna dan lebih menunjukkan eksistensinya bahwa inilah PGPAUD,” tandasnya. (MUF/AZM)

3 Oktober 2019
Marak Ajakan Aksi Demonstrasi, Walikota Imbau Pelajar Tak Terprovokasi

SERANG, BANPOS – Maraknya ajakan pelajar SMA/SMK maupun SMP untuk ikut dalam aksi unjuk rasa, membuat orang tua murid resah. Hal ini pun membuat Walikota Serang, Syafrudin, memberikan imbauan kepada para pelajar se Kota Serang agar tidak terbawa arus aksi unjuk rasa menolak RKHUP ke Jakarta maupun di daerah.

“Pelajar harus fokus belajar saja di sekolah tidak usah ikut ikutan demo, jangan sampai ikut demo yang belum jelas tujuannya,” ujar Syafrudin saat melakukan kunjungan ke SMK 4 Kota Serang, Senin (30/9).

Syafrudin pun meminta kepada seluruh Kepala Sekolah, untuk memberikan arahan kepada para murid untuk tidak mengikuti demo.

“Jangan sampai mengganggu proses belajar. Kepala sekolah semua harus memberikan pengarahan yang baik agar tidak ikut-ikutan,” ungkapnya.

Ia pun mengaku, sejauh ini para pelajar di Kota Serang belum ditemukan yang ikut pergi demo ke Jakarta. Meski di lapangan terdapat beberapa pelajar yang ditemukan hendak berangkat.

“Di Kota Serang belum. Tapi saya minta sekali lagi kepala sekolah harus mengimbau para murid,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 4 Kota Serang, Yadi, mengatakan bahwa sejauh ini para muridnya tidak terpengaruh untuk mengikuti aksi tersebut.

“Di kami tidak ada yang mengikuti demo, karena sebelumnya sudah diperingatkan oleh kami,” ucapnya. (DZH)

30 September 2019
Diancam Menristek Dikti Soal Demo Mahasiswa, Ini Kata Rektor UMT

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
TANGERANG, BANPOS – Pernyataan Menteri Ristek Dikti M Nasir yang bakal memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi dinilai pernyataan kurang bijak. Pendapat tersebut salah satunya disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah.

Menurut, Ahmad Ammarullah, mestinya Mensitekdikti mempercayai para rektor yang tidak mungkin menginstruksikan mahasiswanya mengikuti kegiatan yang berpotensi mencelakai. “Ini merupakan sebuah dugaan, bagi saya sebagai rektor menyikapi perkembangan terakhir, kami sudah mengimbau mahasiswa sebelumnya untuk beraktivitas di kampus, tidak harus ikut,” terang Ahmad, Sabtu (28/9).

Amarullah menjelaskan, pastinya semua rektor menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswanya agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta dalam menolak RKUHP dan UU KPK.

“Tidak mungkin rektor menyuruh-nyuruh lah, itu dugaan yang nggak terbukti, karena rektor mikir panjang. Namun, saat sudah di luar kampus, mahasiswa berangkat ke demo itu ya itu di luar kemampuan rektor dan institusi lainnya,” tegasnya.

Kata dia, Menteri Pertahanan justru mempersilakan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sepanjang itu baik untuk Indonesia, pastinya tidak dengan cara anarkis. “Harusnya semua pihak menahan diri, pemerintah atau aparat jangan merasa tugasnya untuk menertibkan lalu melakukan tindakan yang mencelakai. Dan mahasiswa yang berintelektual tidak anarkis apalagi merusak fasiltas umum,” paparnya.

Ahmad menambahkan, kalau memang hal seperti ini terjadi dengan yang tidak diinginkan patut dicari bersama siapa sesungguhnya provokator yang membuat saat aksi unjuk rasa itu chaos. “Menurut saya seperti itu, jangan seolah-olah mahasiswa yang disudutkan. Itu kan seperti mahasiswa diadu sama aparat, perlu ketengan untuk menyikapi hal yang saat terjadi,” katanya.

Sebelumnya Menristekdikti M Nasir menyayangkan adanya dosen yang mengizinkan mahasiswanya berdemo. Nasir mengatakan nantinya akan ada sanksi kepada rektor perguruan tinggi (PT) jika terjadi pengerahan mahasiswa di kampusnya.

“Nanti akan kita lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa. Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1, SP2,” kata Nasir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/09).

Nasir mengatakan sanksi hukum juga siap menanti jika aksi unjuk rasa menyebabkan kerugian pada negara. “Nah kalau dalam hal ini menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya ini bisa tindakan hukum. Yang rektornya yang saya ini, nanti dosen rektor yang bertanggung jawab,” ujarnya.(IQBAL/MADE/ENK/BNN)

30 September 2019
Tawuran Pelajar Pecah di Curug, Empat Pelajar SMK Muhamadiyah Rangkasbitung Diclurit

Ilustrasi Tawuran

CURUG , BANPOS – Tawuran berdarah dua kelompok pelajar sekolah menengah atas tejadi di Jalan Raya Serang – Petir, tepatnya di Kampung Tinggar, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Sabtu (28/9). Dalam keributan tersebut 4 pelajar SMK Muhamadiyah Rangkasbitung terluka karena terkena sabetan clurit dan mendapat perawatan di puskesmas setempat.

Korban luka diketahui bernama Rifki (17) mengalami luka pada dua jari tangan kiri dan paha, Adrian (16) luka bacokan pada kepala, punggung, bahu, tangan dan paha, Suradi (16) luka bacok di bagian punggung dan Mustofa (16) luka bacok pada bagian bokong. Pelaku yang diduga merupakan oknum pelajar SMK Negeri 4 Kota melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas Unit Reskrim Polsek Curug.

“Ada 4 pelajar dari SMK Muhamadiyah yang terluka akibat senjata tajam. Para pelaku melarikan diri dan masih dalam pencarian,” ungkap Kapolsek Curug, Iptu Shilton menghubungi wartawan, Kemarin.

Menurut Kapolsek, masih mengenakan seragam sekolah, korban pelajar SMK Muhamadiyah ini sekira pukul 13.30 WIB, berangkat dari Rangkasbitung dengan menggunakan 3 sepeda motor, semuanya berboncengan satu motor 3 orang. Saat melintas di depan SMK 4 Kota Serang, ada sekelompok pelajar yang tengah nongkrong di gerbang SMK 4.

“Entah karena apa, pelajar yang diduga dari SMK 4 ini lalu mengejar korban dengan mengendari 5 motor, satu motor ditumpaki 3 orang,” terang Kapolsek.

Sesaat terjadi kejar-kejaran dan berusaha menghentikan motor korban. Setelah berhasil menghentikan, para pelaku langsung berhamburan mendatangi korban. Tanpa banyak pertanyaan langsung membacokan senjata tajam yang dibawanya kepada para korban. Tak hanya itu, para pelaku juga memukuli korban.

“Usai melampiaskan nafsu jahatnya, para pelaku yang diidentifikasi bernama Panjul dan kawan-kawannya langsung melarikan diri. Korban yang terluka dilarikan petugas polsek dan warga ke puskesmas setempat,” kata Shilton.

Kapolsek mengatakan usai mendapat pengobatan,para korban diperbolehkan pulang oleh petugas medis. Ditambahkan, saat ini baru satu korban yang bisa dimintai keterangan di Mapolsek Curug, sementara korban lainnya tidak memungkinkan untuk dimintai ketetangan.

“Identitas pelaku sudah kami dapatkan dan tim reskrim sedangkan melakukan kordinasi dengan pihak sekolah yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Kami minta kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri,” tandasnya. (AZM)

30 September 2019
BEM Faperta Untirta Datangi Kementan RI, Sampaikan Masalah Pertanian Banten

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat melakukan sosialisasi UU KHIT dan UU SBPB bersama mahasiswa pertanian se Indonesia, Jumat (27/9).

SERANG, BANPOS – Kementerian Pertanian (Kementan) mengundang mahasiswa pertanian seluruh Indonesia, untuk menghadiri kegiatan sosialisasi RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tanamam (KHIT) serta RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), yang disahkan DPR-RI tepat pada Hari Tani Nasional (HTN) 24 September yang lalu.

Meskipun tidak leluasa dalam berdiskusi terkait dengan sosialisasi RUU tersebut, karena keterbatasan waktu, mahasiswa pertanian tetap menyampaikan protesnya terkait beberapa pasal, yang cenderung tidak pro terhadap rakyat tani.

Ketua BEM Faperta Untirta, M. Irfan Oktiyan, saat ditemui di Untirta menuturkan bahwa pada pertemuan itu, ia berpendapat pemerintah sangat lambat melibatkan mahasiswa dan masyarakat, untuk ikut serta berpendapat dalam perumusan RUU tersebut.

“Padahal pelibatan mahasiswa dan masyarakat bertujuan agar dalam RUU tersebut, tidak terkandung hal-hal yang merugikan Masyarakat Tani,” katanya kepada BANPOS, Jumat (27/9).

Selain sosialisasi RUU SBPB dan RUU KHIT, lanjut Irfan, Menteri Pertanian pun mengajak mahasiswa pertanian seluruh Indonesia, untuk berdialog menyampaikan aspirasi masyarakat tani di setiap daerahnya masing-masing.

“Dalam RUU SBPB terdapat pasal yang menegaskan dalam perlindungan lahan pertanian, namun di daerah terkhusus di Banten justru Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) masih belum jelas lokasi lahan yang dilindunginya. Artinya, terdapat ketidaksinkronan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peraturan,” katanya.

Kendati demikian, ia mengapresiasi tindakan Kementan yang berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat melalui mahasiswa pertanian.

“Namun harapan saya kedepannya, Kementan harus bisa menyediakan waktu khusus yang leluasa untuk mengajak Mahasiswa Pertanian Indonesia berdiskusi dengan Kementan, terkait regulasi Pertanian agar terciptanya regulasi yang pro terhadap masyarakat tani,” lanjutnya.

Mahasiswa Pertanian Untirta, Arip, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, RUU SBPB banyak pasal yang mengatur pidana untuk petani dan pelaku usaha. Sementara, untuk pemerintah hanya terdapat satu pasal sanksi saja.

“Ini yang kami kritisi. Pun ada juga yang aneh dalam RUU SBPB ini, yaitu pada pasal 109 yang berbunyi setiap orang yang mengalihfungsikan lahan ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar,” katanya.

Sedangkan dalam UU no 41 tahun 2009 pasal 73, ujar Arip lagi, apa bila pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan, dipidana dengan pidana penjara satu sampai 5 tahun, dan denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

“Namun dalam RUU SBPB ini tidak diatur untuk pejabat pemerintah terkena pidana. Padahal di UU no 41 tahun 2009 itu jelas-jelas diatur,” ucapnya.

Arip pun menyampaikan bahwa program Kementan perihal Banten menjadi lumbung jagung Indonesia, tidak ada pengawalan sampai saat ini. Sebab hasil jagung yang ditanam tidak mendapatkan pasar yang baik, sehingga banyak tanaman jagung yang terbengkalai.

“Beberapa aspirasi yang kami sampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Pertanian, masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga kami harus terus mengawal segala kebijakan yang ada di Pemerintahan Daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan petani,” tandasnya. (DZH)

29 September 2019
Pelajar Boleh Demo Lho…

Aksi Pelajar STM di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. (Istimewa)

SERANG, BANPOS – Selain barisan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan penolakan disahkannya Revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang kontroversial lainnya, saat ini para pelajar pun turut serta dalam barisan tersebut. Terbukti, pada hari Rabu (25/9), para pelajar mengikuti jejak mahasiswa melenggang ke Senayan dalam rangka menyuarakan aspirasi yang sama. Kemarin, pelajar di Kota Serang kembali bersatu dengan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, Ratih Anggraeni menanggapi bahwa pelajar diperbolehkan dalam mengikuti aksi demonstrasi. Ia pun mendukung untuk adanya sosialisasi manajemen aksi sejak dini.

“Kalau demonstrasi berkaitan dengan hal tersebut ya tidak mengapa, dan diperbolehkan,” ujarnya kepada wartawan BANPOS, Jumat (26/9).

Karena kata Ratih, mahasiswa dan siswa itu merupakan orang terpelajar. Tetapi, tetap mengikuti aksi demonstrasi harus dalam kondisi yang santun dan tidak ada provokasi. Menurutnya, mereka adalah aset masa depan dan merupakan agent of change.

“Pokoknya, tujuannya untuk menegakkan sesuatu yang mungkin menurut mereka tidak bagus seperti persoalan Revisi UU KPK dan UU Kontroversial lainnya, itu boleh,” terangnya.

Ratih menegaskan, dalam hal ini para pelajar dilaarang melakukan kekerasan, atau tidak diperbolehkan melakukan hal semacam tawuran. Harus ada koordinasi yang benar dan tidak perlu ada baku hantam.

“Karena hal itu memperlihatkan bahwa mereka bukan lagi kaum terlepajar,” tegasnya.

Untuk para siswa dan mahasiswa, Ratih mempersilahkan untuk mengaspirasikan apa yang ada di benaknya. Kalau memang tidak setuju dengan adanya Undang-Undang kontroversial saat ini yang dibuat oleh Pemerintah, silahkan dikritisi.

“Kalau selama itu aman, silahkan. Karena biasanya di dalam pelaksanaan aksi demonstrasi itu ada Korlapnya dan harus memahami manajemen aksi,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta pelajar, hanya mewakili saja sebagai yang terlibat perangkat aksi. Jadi, kata dia, kalau misalnya para pelajar ingin melakukan aksi demonstrasi, diharapkan dapat mengondisikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusuhan

“Kalau bisa jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Karena selama ini pemberitaan di Televisi banyak mengandung unsur kekerasan dan lainnya. Kami meminta jangan sampai rusuh, jangan sampai ada kekerasan, tertib dan aman. insyaAllah aspirasinya didengar,” tandasnya. (MUF)

29 September 2019
Kenalkan Batik Krakatoa Asal Cilegon, Murid TK Asal Kabupaten Serang Kunjungi GCCC

Pembina Batik Krakatoa Hany Seviatri saat mengajarkan murid TK Raudhatul Atfal Baitul Mutaqin saat belajari motif dan membatik di sanggar Batik Krakatoa Cilegon, Rabu (25/9/2019). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON, BANPOS – Sekitar 95 murid Taman Kanak-kanak Raudhatul Atfal Baitul Mutaqin, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, mengunjungi sanggar Batik Krakatoa di Gedung Creative Center Cilegon (GCCC), Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Rabu (25/9).

Puluhan murid TK yang didampingi para guru itu, menenun motif-motif dan membatik di sanggar batik khas Cilegon tersebut.

Dalam kesempatan itu, anak-anak juga praktik membatik di sebuah kain putih. Sedangkan motif yang digambar adalah menara Banten dan debus.

Wakil Kepala Sekolah RA Baitul Mutaqin Nurkilah menjelaskan, kunjungan kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, kunjungan dilakukan satu hari sebelumnya yaitu, Selasa (24/9). Selama dua hari, ada sekira 200 siswa RA yang diajak mengenal sekaligus belajar membatik.

“Ini kan salah satu batik Banten, jadi kita mau anak-anak tahu kalau Banten juga punya batik, salah satunya, Batik Krakatau,” ungkap Nurkilah disela-sela kunjungan.

Menurut Nurkilah, anak-anak perlu dikenalkan terhadap budaya sekaligus potensi daerah sejak dini, agar kebanggaan sekaligus kecintaan terhadap daerah semakin tumbuh dalam diri anak-anak.

Sementara itu, Pembina Batik Krakatoa Hany Seviatri mengungkapkan, sanggar Batik Krakatau kerap menjadi destinasi kunjungan para pelajar baik dari dalam Kota Cilegon maupun dari daerah lain.

Kunjungan itu kata dia, wujud apresiasi dan apresiasi masyarakat terhadap Batik Krakatau sebagai bagian dari potensi dan media mempertahankan budaya Banten. “Mereka belajar motif-motif batik dan sejarah batik,” katanya.

Di sanggar Batik Krakatau, sambung dia, ada 60 motif batik, setiap motif menguraikan budaya serta karakter Banten secara umum dan Kota Cilegon secara khusus. Misalnya, motif kue gipang, gunung Anak Krakatau, debus dan rampak bedug.

“Saya bersyukur kebaradaan sanggar Batik Krakatau diapresiasi oleh masyarakat luas, karena tujuan dari didirikannya sanggar itu adalah upaya pembangunan kembali Kota Cilegon dan Banten,” tandasnya. (LUK/RUL)

26 September 2019
Prostitusi Terselubung Marak, MUI Khawatir HIV/AIDS Merebak

CIKUPA, BANPOS – Keberadaan prostisusi berkedok warung remang-remang di wilayah kawasan industri Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa sangat meresahkan warga. Bahkan diduga turut mempekerjakan gadis di bawah umur dan minuman beralkohol. Keluhan itu disampaikan warga ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Bunder.

Ketua MUI Kelurahan Bunder, Jazuli mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Kelurahan Bunder. Rencananya kata dia, Lurah Bunder akan menyampaikan kepada Camat Cikupa Hendar Herawan dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Menurutnya, informasi yang disampaikan, bahwa warung remang-remang itu menyediakan minuman beralkohol dan oplosan, serta layanan esek-esek. Dulu kata dia, warung tersebut pernah ditertibkan Satpol PP.

“Kalau tidak ditertibkan, kami khawatir akan bahaya penyakit HIV dan AIDS, karena tidak tertutup kemungkinan pria hidung belang yang jajan di warung remang-remang tersebut juga berasal dari wilayah Kelurahan Bunder dan sekitarnya,” ungkap Jazuli kepada wartawan, kemarin.

Jazuli menambahkan, Lurah Bunder sangat merespon keluhan dari warga dan informasi yang disampaikan olehnya. Rencananya kata dia, Kelurahan Bunder akan segera melakukan penertiban bersama Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Lurah Bunder, Saepul Anwar mengatakan, saat ini keluhan dari masyarakat tentang prostitusi berkedok warung remang-remang sudah diterimanya. Menurutnya, pemerintah Kelurahan Bunder akan segera melaporkannya ke Camat Cikupa. Dia berharap agar warung remang-remang bisa ditertibkan oleh Satpol PP Kecamatan Cikupa dan Kabupaten Tangerang.

“Seingat saya, sebelum saya menjabat, warung remang-remang ini sudah ditertibkan. Saya secepatnya akan berkoordinasi dengan camat dan Satpol PP,” tegasnya.

Sebelumnya, MUI Kabupaten Tangerang mendesak aparat keamanan dan Satpol PP, menertiban bordil liar dan aktivitas prostitusi di jalanan, yakni Wanita Pekerja Seks (WPS) yang kerap mangkal di tepi jalan dan terminal. Hal itu diungkapkan KH Nur Alam Jaelani, Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, usai Rapat Koordinasi Bersama Kasi Trantib se-Kabupaten Tangerang dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat di Kantor Satpol PP, Senin (9/9).

Informasi yang seringkali dikeluhkan masyarakat bahwa, Wanita Penjaja Seksual (WPS) maupun waria kerap kali mangkal di sejumlah lokasi di Jalan Raya Serang dari Bitung-Pasar Cikupa, serta di Jalan Raya Bojong-Pemda Tigaraksa. Aktivitas WPS maupun Waria ini biasanya mulai tengah malam. Bahkan ada WPS yang dilaporkan juga beraktivitas di Terminal Sentiyong.

“Para WPS jalanan ini mungkin urban dari Jakarta dan Dadap, yang lokalisasinya sudah ditertibkan, kemudian menyebar ke pinggiran ibukota termasuk wilayah kita (Kabupaten Tangerang. Ini harus segera dilakukan penertiban dan jangan pernah berhenti, karena pelacuran membahayakan dan meresahkan masyarakat, serta generasi anak-anak kita di masa mendatang,” ujar KH Nur Alam Jaelani, kepada Satelit News, Senin (9/9).

Menurut Nur Alam, menyikapi masalah ini perlu lintas sektoral seperti Dinas Sosial, Satpol PP, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal itu juga telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan kasi trantib se Kabupaten Tangerang beserta tokoh agama dan masyarakat, guna menciptakan para tokoh agama dan masyarakat yang terampil dalam menghadapi bencana, termasuk bencana moral dan sosial.

Lanjut Nur Alam, prostitusi juga turut serta mendong perkembangan pravelansi HIV/ AIDS terus meningkat, sehingga perlu juga penanggulangan bersama. “Ibarat gunung es, apa yang terlihat sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi,” imbuhnya.(ADITYA/ENK/BNN)

17 September 2019