Kategori: PERISTIWA

  • Rakorda Penguatan Strategi, Pemprov Komitmen Tekan Laju Inflasi

    Rakorda Penguatan Strategi, Pemprov Komitmen Tekan Laju Inflasi

    SERANG, BANPOS – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan menghadirkan Walikota/ Bupati dan anggota TPIP dan TP2DD se-Banten.

    Rakorda tersebut tentang pembahasan ‘Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Ekonomi Keuangan Digital Di Provinsi Banten’.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa delapan kabupaten dan kota di provinsi banten dalam kinerjanya,  bupati dan walikota secara terus menerus membuat terobosan yang cukup baik dalam pengendalian inflasi daerah.

    “Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengendalikan angka laju inflasi daerah seoptimal mungkin. Pengendalian dilakukan terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang utama angka inflasi di Provinsi Banten,” ungkapnya, Rabu (21/2).

    Al Muktabar menuturkan, kegiatan rakorda itu bertujuan untuk dapat mempererat dan menguatkan kerjasama antar pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam pengendalian inflasi di Provinsi  Banten.

    “Sehingga nanti ke depannya kita sudah mempunyai pondasi dasar dan melakukan implementasi dengan berbagai instrumen-instrumen daerah secara nyata yang ada di dalamnya,” tuturnya.

    Oleh karenanya, menurut Al Muktabar yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana untuk bisa menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Sehingga perputaran perekonomian bisa terus terjadi secara baik dan terukur.

    “Makanya, inflasi itu merupakan upaya kita untuk mencari titik keseimbangan agar semuanya berjalan dengan baik dan normal. Saling mengisi kekurangan dan kelebihannya,” katanya.

    Kemudian, Kepala Bank Indonesia perwakilan Banten, Ameriza M Moesa mengatakan bahwa dirinya bersyukur atas terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah tahun 2024 tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Ameriza mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah untuk bisa menjalankan program unggulan yang selama ini sudah berjalan.

    “Mudah-mudahan hal ini terus dapat ditingkatkan kedepan, terus berjalan,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan terkait prospek ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025. Dimana secara nasional menargetkan pertumbuhan di 5,2 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi di range 5,2 persen – 5,7 persen pada 2025.

    “Sebagai upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakselerasi sektor unggulan di daerah, untuk Banten, sektor yang dapat diakselerasi adalah sektor Industri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia meminta agar TPID melihat lesson learned dari Inggris dan Jepang yang mengalami resesi setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami persistensi inflasi yang tinggi. Dia menjelaskan, di Indonesia terdapat potensi risiko khususnya dari komoditas Volatile Food, khususnya komoditas beras. Terlebih komoditas beras mengalami peningkatan bobot di SBH 2022.

    “Guna mengendalikan laju inflasi di level target Nasional 2,5 persen dimana batas atas dan bawah 1 persen (± 1%), Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan penyaluran KUR dan pembiyaan lainnya,” terangnya.

    Dari sisi digitalisasi, disoroti juga terkait dengan urgensi elektronifikasi transaksi Pemda yang dapat peningkatan PAD dan resiliensi daerah yang telah menerapkan elektronifikasi dari shock ekonomi.
    “Elektronifikasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” tuturnya.

    Kemudian, Pj Walikota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas terlaksananya kegiatan TPID dan TP2DD Se-Provinsi Banten Tahun 2024.

    “Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam upaya-upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten khususnya di Kota Serang,” tandasnya. (MPD)

  • 153 Pelaku Usaha Setorkan PPN PMSE Hingga RP17,46 Triliun

    153 Pelaku Usaha Setorkan PPN PMSE Hingga RP17,46 Triliun

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah telah menunjuk 163 pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per Januari 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE, satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE dan dua pencabutan pemungut PPN PMSE.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa di bulan Januari 2024 terdapat penunjukan dua Perusahaan asing sebagai pemungut PPN PMSE yaitu Sandbox Interactive GmbH dan Zwift, Inc. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 153 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp17,46 triliun.

    “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp551,7 miliar setoran tahun 2024,” ujarnya, Selasa (20/2) di Jakarta.

    Dwi Astuti juga menyampaikan, selain dua penunjukan yang dilakukan, di bulan Januari pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Softlayer Dutch Holdings B.V. serta melakukan pencabutan pemungut PPN PMSE atas Unity Technologies ApS dan Tencent Mobility Limited. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

    “Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” katanya.

    Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field, Dwi Astuti menjelaskan bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

    Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

    “Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital,” tandasnya. (MUF)

  • Piutang Perusahaan Pembiayaan Capai Rp 470,86 Triliun pada Desember 2023

    Piutang Perusahaan Pembiayaan Capai Rp 470,86 Triliun pada Desember 2023

    JAKARTA, BANPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan nilai piutang pembiayaan perusahaan multifinance meningkat. Jumlah piutang pembiayaan meningkat dari 467,39 triliun pada November 2023 menjadi Rp 470,86 triliun pada Desember 2023.

    Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman. Ia pun menyampaikan piutang pembiayaan tumbuh di level yang tinggi meskipun kembali termoderasi menjadi 13,23 persen YoY pada Desember 2023.

    “Adapun pertumbuhan November 2023 sebesar 14,14 persen YoY,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/2).

    Pada kesempatan tersebut, Agusman mengatakan bahwa piutang pembiayaan pada Desember 2023, didukung pembiayaan modal kerja dan multiguna yang masing-masing tumbuh sebesar 15,10 persen YoY dan 13,85 persen YoY. Ia menyebut, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,64 persen.

    “Angka itu turun dari November 2023 yang sebesar 0,72 persen. NPF gross tercatat sebesar 2,44 persen pada Desember 2023, sedangkan pada November 2023 sebesar 2,54 persen,” katanya.

    Agusman menyebut gearing ratio perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang positif dan tercatat sebesar 2,26 kali, sedangkan pada November 2023 sebesar 2,21 kali. Angka itu menunjukkan gearing ratio jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

    “Pembiayaan modal ventura pada Desember 2023 terkontraksi sebesar 3,74 persen YoY, sedangkan November 2023 terkontraksi 2,61 persen YoY. Adapun nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp 17,34 triliun pada Desember 2023, sedangkan November 2023 sebesar Rp 17,39 triliun,” tandasnya. (MUF)

  • Pj Walikota Serang Ancam Bakar Bangunan Hiburan Malam

    Pj Walikota Serang Ancam Bakar Bangunan Hiburan Malam

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polisi, dan Satpol PP melakukan aksi pembongkaran terhadap sejumlah tempat hiburan malam (THM) ilegal yang berlokasi di Kecamatan Kalodran, Kota Serang pada Selasa (20/2).

    Selain itu nampak pula ulama se-Kota Serang yang hadir untuk menyaksikan jalannya aksi pembongkaran yang dilakukan oleh Pemkot Serang dan tim gabungan.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, alat berat berupa eskavator tiba lebih dulu di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Barulah setelah itu Pemkot Serang beserta rombongan, tiba di lokasi yang sama selang sekitar lima menit kemudian.

    Sebelum dilakukan pembongkaran, tim yang bertugas terlebih dahulu memeriksa bangunan yang hendak dirobohkan, guna memastikan di dalamnya benar-benar kosong dan aman.

    Setelah semuanya dipastikan aman, barulah kemudian Pemkot Serang dengan menggunakan eskavator, mengeksekusi bangunan liar tersebut hingga rata dengan tanah.

    Pembongkaran tersebut tidak hanya dilakukan terhadap satu bangunan saja, melainkan terhadap bangunan lainnya. Sehingga totalnya ada dua bangunan THM ilegal yang dibongkar oleh Pemkot Serang.

    Padahal sebelumnya, Pemkot Serang berencana akan melakukan pembongkaran terhadap tiga bangunan THM yang terindikasi ilegal. Akan tetapi pada pelaksanaannya, justru hanya dua bangunan saja yang dibongkar.

    Mengenai hal itu Penjabat (Pj) Walikota Serang Yedi Rahmat menjelaskan, satu bangunan THM lainnya saat ini sedang dilakukan proses perizinan. Sehingga karena itulah kemudian, pihaknya tidak bisa melakukan pembongkaran terhadap bangunant tersebut.

    “Dua kami bongkar, mungkin satu lagi mereka sedang proses perizinan,” katanya.

    Namun meskipun begitu Yedi menegaskan, pihaknya akan melakukan pembongkaran secara paksa, bila bangunan tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan oleh Pemkot Serang.

    Tidak hanya dibongkar secara paksa, Yedi pun bahkan mengancam akan membakar bangunan tersebut, jika pihak pengelola tetap membandel.

    “Apabila proses perizinan, mereka menyalahgunakan, bangunan itu harus dirobohkan dan dibakar,” tegasnya.

    Ancaman itu tidak hanya ditujukan bagi THM yang berlokasi di Kecamatan Kalodran saja, melainkan juga bagi tempat hiburan lainnya yang ada di Kota Serang.

    Yedi mengatakan, tindakan tersebut merupakan bukti ketegasan Pemkot Serang dalam upaya memberantas tempat-tempat maksiat yang ada di Kota Serang.

    “Pokoknya kami tidak pandang bulu, termasuk yang di Ramayana juga. Kami tegaskan bahwa Pemerintah Kota Serang tegas terhadap kegiatan yang ilegal,” tegasnya.

    Sementara itu Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Fathaniyah Matin Syarkowi yang juga turut hadir dalam aksi pembongkaran itu mengatakan, dirinya mendukung tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dalam upaya pemberantasan THM ilegal di Kota Serang.

    “Wajib dibongkar, yang menyalahi fungsinya juga wajib dibongkar. Karena itu artinya melawan hukum,” ujarnya.

    Bahkan Matin secara tegas mengatakan, para kiai, ulama, dan pimpinan ponpes se-Kota Serang siap mendukung kebijakan Pemkot Serang dalam upaya pemberantasan tempat-tempat maksiat di Kota Serang.

    “Jadi masyarakat, para kyai, pimpinan pesantren se-Kota Serang mem-backup kebijakan Pemkot Serang untuk itu. Ikut mengawal,” tandasnya. (CR-02)

  • Cluster Akasha Citra Swarna Tembong City Sold Out

    Cluster Akasha Citra Swarna Tembong City Sold Out

    SERANG, BANPOS – Cluster Akasha Citra Swarna Tembong City terjual habis atau Sold Out dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme konsumen sangat besar terhadap salah satu proyek dari Citra Swarna Group yang berlokasi di Ibukota Provinsi Banten ini.

    Direktur Sales & Marketing Citra Swarna Group, Felicia Simon, mengungkapkan bahwa Cluster Akasha merupakan cluster kedua di Citra Swarna Tembong City setelah Cluster Amara. Menurutnya, respons positif dari pasar telah membuktikan keunggulan dan daya tarik proyek Citra Swarna Tembong City yang terletak di lingkungan alam yang mempesona dan mencatatkan pencapaian luar biasa dengan terjualnya seluruh unit dalam waktu singkat.

    “Pencapaian yang sangat baik ini adalah wujud kepercayaan konsumen terhadap proyek kami,” ujarnya.

    Felicia menyebut, menyusul suksesnya penjualan Cluster Akasha, Citra Swarna Tembong City akan segera meluncurkan cluster baru sebagai tanggapan terhadap permintaan yang tinggi dari pasar. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya Commercial Area,  Lifestyle Centre serta Balai Budaya.

    “Citra Swarna Tembong City  menghadirkan konsep gaya hidup yang modern dan nyaman bagi para penghuninya. Kami berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh para konsumen dan stakeholder kami,” tandasnya. (MUF)

  • Apel Konsolidasi Pengamanan Pemilu, 5 Personil Diganjar Penghargaan

    Apel Konsolidasi Pengamanan Pemilu, 5 Personil Diganjar Penghargaan

    SERANG, BANPOS – Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko mengungkapkan rasa syukur bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 telah berjalan aman, lancar dan kondusif.

    “Saat ini proses pleno tingkat PPK sedang berjalan. Saya ingatkan personil yang bertugas pengamanan agar tetap kawal sampai tingkat kabupaten. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat,” tegas Kapolres dalam sambutan pada apel Konsolidasi Pengamanan TPS Ops “Mantap Brata 2024” di Mapolres Serang, Senin (19/2/2024).

    Kapolres menjelaskan bahwa apel konsolidasi ini pada hakekatnya bertujuan sebagai sarana pengecekan personil yang telah melaksanakan tugas dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS selama kurang lebih 1 minggu.

    “Ini sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk mempersiapkan pengamanan tahapan pemilu selanjutnya,” kata AKBP Candra Sasongko.

    Kapolres menjelaskan, pasca pengamanan pemungutan dan penghitungan suara tidak serta merta menurunkan tingkat kerawanan.

    Mencermati perkembangan dan tantangan Polri dituntut mampu mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan kamtibmas sehingga tercipta situasi kamtibmas yang kondusif.

    “Alhamdulillah berkat kerja keras dan sinergitas dengan semua pihak, pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar,” tandasnya.

    Dalam apel konsolidasi pengamanan pemilu, Kapolres juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada personil atas dedikasi yang telah diberikan baik kepada kesatuan maupun masyarakat.

    “Saya berharap momen pemberian penghargaan ini merupakan titik awal dalam meningkatkan kinerja. Apresiasi dan penghargaan ini, saya harapkan dapat memotivasi personil lainnya untuk melakukan tindakan yang sama,” tegasnya.

    Lima personil yang mendapat penghargaan dalam apel konsolidasi pengamanan pemilu, yaitu Kompol Andri Surya Kurniawan, Kompol Muhammad Cuaib, Bripka Humaedi, Brigadir Nur Iman dan Briptu Robby Yulyana.

    Apel konsolidasi pengamanan pemilu diikuti, Wakapolres Kompol Ali Rahman CP, Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, Bhabinkamtibmas serta personil lainnya dari seluruh satuan kerja. Usai apel, para personil disuguhi hiburan dan sarapan bersama. (RED)

  • Viral di X, Oknum Caleg PPP Pandeglang Jual Mobil Gadaian Orang

    Viral di X, Oknum Caleg PPP Pandeglang Jual Mobil Gadaian Orang

    PANDEGLANG, BANPOS – Salah satu oknum Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) Pandeglang 3, Moch Zamal Dzikri Fahreza, dituding melakukan penipuan dan menjual kendaraan hasil gadaian, tanpa persetujuan pemilik sebenarnya.

    Perkara tersebut sempat viral di media sosial X, sebelumnya Twitter, yang diunggah oleh pengguna bernama Muhammad Baeni. Dalam unggahan tersebut, Baeni menuturkan bahwa dirinya telah kehilangan mobil yang ia gadaikan kepada rekannya berinisial RP.

    Mulanya, ia ingin menggadaikan mobilnya yang masih berstatus kredit itu, lantaran membutuhkan uang sebesar Rp5 juta untuk berobat. RP yang merupakan rekan kerjanya, menawarkan akan meminjamkan uang, namun meminta mobil miliknya yakni Daihatsu Sigra, sebagai jaminannya.

    Baeni sempat mengurungkan niatnya untuk meminjam uang, namun karena RP mendesak untuk tetap meminjamkan uang, ia pun akhirnya jadi untuk meminjam uang. Proses pinjam-gadai itu pun tertuang dalam Surat Perjanjian Gadai antara Baeni dengan RP. Dalam perjanjian itu, Zamal bertindak sebagai saksi.

    Selang beberapa lama, Baeni hendak menebus mobilnya, karena telah memiliki uang yang ia pinjang. Namun baik RP maupun Zamal, terus mengelak ketika hendak dimintai kembali mobilnya. Bahkan, Baeni sudah sejak lama tidak direspon panggilan telepon maupun pesan WhatsAppnya oleh dua orang itu.

    Usut punya usut, mobil miliknya itu ternyata sudah dijual ke pihak lain, tanpa sepengetahuan dirinya. Baik RP, Zamal maupun keluarga mereka pun tidak memberikan respon pada saat Baeni hendak meminta pertanggungjawaban.

    Kepada BANPOS, Baeni menuturkan bahwa beberapa waktu yang lalu, sudah melakukan mediasi dengan RP secara kekeluargaan. Namun sayangnya, Zamal tidak hadir, dan malah mengutus orang lain untuk hadir dalam mediasi tersebut.

    “Jadi dari mulut si pesuruh ini, ternyata mobil saya dijual sama si Caleg ini senilai Rp15 juta ke bapaknya dia. Nah, si bapaknya ini jual lagi ke orang lain senilai Rp45 juta. Itu tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah chat, telpon, sama sekali gak digubris sama si caleg ini,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (18/2).

    Ia mengatakan, dirinya sudah membuat laporan kehilangan ke leasing dan Polsek Koja, yang menurut dia jaraknya tidak jauh dari rumah RP. Namun, laporan tersebut kerap dilempar-lempar, hingga membuat dirinya bingung.

    “Dari pihak Polsek Koja-nya pun meminta saya untuk buat surat somasi ke saudara RP. Sudah surat somasi kedua yang saya kirimkan, cuma ini orang abai gitu aja,” terangnya.

    Maka dari itu, ia mengambil langkah untuk memviralkan perkara yang menimpa dirinya, di media sosial. Hal itu agar pihak-pihak terkait segera bertanggung jawab atas kelakuan dari RP dan Zamal.

    “Saya cuma mau minta mobil balik ke saya lagi, karena itu masih milik saya dan milik leasing, mau saya kembalikan ke leasing, bukan milik mereka. Gak ada itikad baik sama sekali dari pihak mereka ke saya hingga saat ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Moch Zamal Dzikri Fahreza saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, tidak kunjung memberikan tanggapan.(DZH)

  • OJK Catat Pertumbuhan Keuangan DKI-Banten Stabil

    OJK Catat Pertumbuhan Keuangan DKI-Banten Stabil

    JAKARTA, BANPOS – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek dan Provinsi Banten (KOJT) mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir 2023 di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan di masing-masing sektor industri keuangan dan secara keseluruhan stabilitas pertumbuhan di sektor jasa keuangan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten tetap terjaga, serta profil risiko dan likuiditas yang memadai.

    Berdasarkan angka inflasi, pada Desember 2023 di DKI Jakarta tercatat sebesar 2,28 persen yoy, lebih rendah dibandingkan inflasi bulan November 2023 yang tercatat sebesar 2,33 persen yoy. Sementara itu, di Banten tercatat inflasi pada Desember 2023 naik menjadi 3,06 persen yoy dari 3,03 persen yoy pada November 2023.

    Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen, menyampaikan bahwa aktivitas investor Pasar Modal mengalami pertumbuhan dari jumlah investor DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan 11,64 persen yoy menjadi 1,51 juta Single Investor Identification (SID) pada akhir 2023. Khusus di Banten, perkembangan investor mengalami pertumbuhan 14,51 persen yoy menjadi 736 ribu SID pada Desember 2023.

    Berdasarkan perkembangan sektor perbankan regional, kredit Bank Umum pada Desember 2023 di DKI Jakarta tumbuh 13,15 persen yoy menjadi Rp3.540,98 triliun. Sedangkan kredit/pembiayaan BPR dan BPRS naik 18,79 persen yoy menjadi Rp3,85 triliun pada Desember 2023.

    “Secara mtm, kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi Bank Umum di DKI Jakarta masing-masing tumbuh sebesar 3,28 persen, 2,40 persen, dan 1,77 persen. Kemudian, penghimpunan dana Bank Umum tumbuh 2,87 persen yoy menjadi Rp4.499,58 triliun pada Desember 2023 dan penghimpunan dana BPR dan BPRS naik 14,39 persen yoy menjadi Rp4,72 triliun,” ungkapnya, Kamis (15/2).

    Roberto menjelaskan, Kredit Bank Umum pada Desember 2023 di Banten tumbuh 7,48 persen yoy menjadi Rp195,87 triliun. Sedangkan kredit/pembiayaan BPR dan BPRS naik 14,62 persen yoy menjadi Rp6,34 triliun.

    “Secara mtm, kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 0,26 persen, 2,03 persen, dan 1,19 persen,” ucapnya.

    Berikutnya, penghimpunan dana Bank Umum di Banten tumbuh sebesar 4,81 persen yoy menjadi Rp264,01 triliun pada Desember 2023 dan penghimpunan dana BPR dan BPRS tumbuh 12,98 persen yoy menjadi Rp5,48 triliun. Kualitas kredit perbankan masih terjaga dengan rasio NPL gross Bank Umum sebesar 1,85 persen di DKI Jakarta dan 1,73 persen di Banten, sedangkan rasio NPL gross BPR dan BPRS di DKI Jakarta adalah 8,65 persen dan di Banten sebesar 7,63 persen.

    “Dukungan Bank Umum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta melalui kredit tumbuh 4,78 persen yoy menjadi Rp224,29 triliun pada Desember 2023. Selain itu, kredit UMKM di Banten tumbuh sebesar 8,04 persen yoy menjadi Rp38,14 triliun,” tandasnya. (MUF)

  • Kapolres Serang dan PJU Takziah ke Rumah Duka PTPS Meninggal Dunia

    Kapolres Serang dan PJU Takziah ke Rumah Duka PTPS Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Sukardi dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas di TPS 13, Desa Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Kamis (15/2/2024).

    Meninggalnya Supardi diduga karena kelelahan dan memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Supardi sempat dilarikan ke RSUD dr Drajat Prawiranegara (RSDP) namun setiba di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

    Begitu mendengar khabar duka, Kapolres Serang AKBP Candra Sasongko bersama sejumlah pejabat utama Polres Serang dan Kapolsek Cikeusal melakukan takziah ke rumah duka di Kampung Cisait Muncang, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

    “Kami selaku pribadi maupun pimpinan Polres Serang menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dengan harapan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan,” ungkap Kapolres.

    Saat bertakziah, Kapolres sempat memanjatkan doa kepada almarhum yang terbaring di ruang tamu setelah bertemu dengan isteri almarhum.

    “Almarhum meninggal dunia dalam keadaan baik yaitu melaksanakan tugas. Insha Allah almarhum Husnul khotimah,” kata Candra Sasongko.

    Seperti diberitakan meninggalnya Supardi bermula, ketika sekitar pukul 12.00 malam anggota PTPS tersebut diminta beristirahat karena terlihat drop. Namun sudah diinstruksikan, ia tetap kekeuh ingin menjaga TPS. Sebab ia merasa bertanggung jawab dengan tugasnya.

    “Dia kekeuh merasa tanggung jawab dia datang ke TPS untuk mengawasi karena bahasa dia kalau hanya menunggu insyaAllah kuat,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon.

    Akan tetapi sekitar pukul 02.00 pagi, Supardi drop kembali. Kemudian dilarikan ke klinik terdekat namun dari informasi klinik, korban dirujuk ke RSDP.

    Hal itu dilakukan karena PTPS itu berdasarkan informasi dari istrinya memiliki penyakit dalam yang membuatnya kerap muntah darah.

    “Karena sudah setahun tidak kontrol dokter akhirnya jam 09.30 menghembuskan nafas terakhir (di RSDP),” tuturnya. (RED)

  • Suara Melejit, Bonnie Triyana Dirikan Kamar Hitung

    Suara Melejit, Bonnie Triyana Dirikan Kamar Hitung

    LEBAK, BANPOS – Caleg PDI Perjuangan Banten Bonnie Triyana mendirikan Kamar Hitung untuk daerah pemilihan Banten 1.

    Hal itu dilakukan Bonnie untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.

    Kamar hitung yang berlokasi di Rangkasbitung dan Pandeglang diharapkan dapat menjaga amanat suara warga dari berbagai TPS di Lebak dan Pandeglang.

    Penghitungan di Kamar Hitung tersebut dilakukan dengan menempatkan saksi-saksi di setiap TPS, yang kemudian akan mengirimkan C1 Plano ke server yang berada di Kamar Hitung.

    Menurut Bonnie, hal itu penting dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia, khususnya di Banten.

    Selain itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dapat terkawal dengan baik.

    “Kamar hitung ini dibuat untuk memastikan bahwa suara yang diamanatkan warga lewat pemilu dapat dikawal dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Bonnie mengatakan kamar hitung yang dibuatnya didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang mumpuni agar dapat mengawal suara dengan akurat dan lancar.

    Dalam kamar hitung tersebut Bonnie melibatkan para ahli IT dan statistik yang berkerja secara profesional untuk mengelola data hasil pemilu.

    “C1 Plano kami kumpulkan sebagai bukti perolehan suara di TPS yang akan menjadi landasan saat rekapitulasi di setiap tingkatan,” kata Bonnie. (RED)