Kategori: PERISTIWA

  • LP3M Untirta Diminta Kembalikan Uang Program Pekerti, Sejumlah Pihak Merasa Dikibuli

    LP3M Untirta Diminta Kembalikan Uang Program Pekerti, Sejumlah Pihak Merasa Dikibuli

    SERANG, BANPOS – Dugaan penyelewengan anggaran program Pelatihan Teknik Instruksional (Pekerti) tahun 2021 oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta kembali muncul ke permukaan.

    Permasalahan yang sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diteruskan ke Irjen Kemendikbud Ristek RI itu, berakhir pada kewajiban LP3M Untirta untuk mengembalikan kurang lebih setengah dari anggaran pelatihan tersebut.

    Berdasarkan informasi internal BANPOS di Untirta, Irjen Kemendikbud Ristek telah memerintahkan LP3M Untirta, untuk mengembalikan sebesar Rp1,5 miliar dari total anggaran Rp2.846.572.260.

    “Pengembalian itu untuk sejumlah biaya yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya terkait dengan biaya narasumber Pekerti,” ungkap sumber BANPOS tersebut.

    Informasi lainnya menyatakan, saat ini terjadi ketegangan antara panitia pelaksana Pekerti dengan sejumlah narasumber yang mengisi kegiatan tersebut.

    Pasalnya, para narasumber yang berdasarkan informasi mendapatkan honor sebesar Rp10 juta, ternyata diminta oleh panitia untuk mengembalikan uang sebesar Rp30 juta.

    Berdasarkan keterangan sumber BANPOS, diketahui bahwa para narasumber itu ‘dijebak’ dengan cara melakukan tanda tangan kertas rangkap.

    Pada tanda tangan kertas rangkap tersebut, ternyata terdapat klausul bahwa honor yang diberikan sebesar Rp30 juta. Namun yang para narasumber ketahui, hanyalah Rp10 juta.

    “Jadi enggak bisa dibilang dipalsukan, soalnya memang tanda tangan. Cuma karena rangkap, jadi tidak terlihat bahwa tanda tangan lainnya berbeda klausul,” terang sumber BANPOS lainnya.

    Pihak Untirta saat dikonfirmasi, hingga saat ini masih belum memberikan tanggapan. (DZH)

  • Jembatan Gantung Penghubung Desa Ambruk, Pelajar Lebak Jadi Korban

    Jembatan Gantung Penghubung Desa Ambruk, Pelajar Lebak Jadi Korban

    LEBAK, BANPOS – Sebuah jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Coo Barat dan Coo Timur di Desa Leuwi Co’o, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, tiba-tiba ambruk pada Kamis (14/12).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 11.30 WIB.

    Anak sekolah yang sedang melintas dengan sepeda motor menjadi korban dalam peristiwa ini dan mengalami luka ringan.

    “Pada saat musibah tersebut, melintas sepeda motor yang dikendarai anak sekolah. Korban mengalami luka ringan,” ujar Febby kepada wartawan.

    Febby menjelaskan, jembatan tersebut ambruk karena kondisinya yang sudah tua dan terkikis oleh usia, sehingga mengakibatkan kejadian tiba-tiba ini.

    “Jembatan tersebut putus sling, dikarenakan sudah karat dimakan usia. Tim dari PUPR sedang menuju lokasi,” jelasnya.

    Menurutnya, jembatan ini memiliki peran penting sebagai akses bagi masyarakat di Desa Leuwi Coo, sering dilintasi warga yang menuju tempat kerja dan anak-anak yang berangkat sekolah setiap harinya.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatupika, menerangkan bahwa tim PUPR sedang melakukan pemantauan di lokasi kejadian.

    Saat ini, penyebab pasti ambruknya jembatan masih dalam tahap pemantauan oleh tim di lapangan.

    “Tim sedang melihat ke Tempat Kejadian Peristiwa (TKP). Masih menunggu hasil survei tim,” kata Irvan saat dihubungi melalui telepon. (MYU/DZH)

  • Analisis Cepat Drone Emprit: Prabowo ‘Panen’ Sentimen Negatif pada Debat Perdana

    Analisis Cepat Drone Emprit: Prabowo ‘Panen’ Sentimen Negatif pada Debat Perdana

    JAKARTA, BANPOS – Debat Calon Presiden (Capres) perdana usai digelar pada Selasa (12/12) malam. Ketiga Capres pada pelaksanaan debat itu, terlihat kerap melontarkan serangan ke masing-masing calon.

    Meski demikian, pada beberapa kesempatan, banyak kesamaan pandangan di antara para Capres tersebut, seperti dalam hal pemberantasan korupsi.

    Drone Emprit, salah satu alat pelacak percakapan warganet, mengungkapkan bahwa pasca-debat perdana Capres semalam, warganet berlomba-lomba memberikan tanggapan terhadap performa masing-masing Capres.

    Dari hasil publikasi yang didapat BANPOS, Anies Baswedan menjadi Capres yang paling banyak mendapatkan mentions di media sosial X, dulunya Twitter.

    Anies mendapat mentions sebanyak 48.418. Sementara Prabowo Subianto sebanyak 40.018, dan Ganjar Pranowo sebanyak 21.775.

    Dari hasil analisis sentimen, Prabowo Subianto mendapatkan respon dengan sentimen negatif terbesar di antara para kandidat Capres.

    Diketahui, Prabowo mendapat sentimen negatif sebesar 41 persen dari keseluruhan mentions yang disampaikan warganet. Jika dikonversi, sebanyak 16.407 mentions bersentimen negatif.

    Sementara Anies mendapatkan sentimen negatif sebesar 27 persen atau 13.072 mention negatif. Sementara Ganjar yakni sebesar 23 persen atau 5.008 mentions negatif. (DZH)

  • Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    SERANG, BANPOS – Sejumlah Tokoh Agama, Masyarakat, dan Santri juga Nyai menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang dipimpin oleh KH. Matin Syarkowi, Selasa (12/12) malam. kegiatan yang dilaksanakan di Kebun Kebangsaan Ponpes Al-Fathaniyah, Desa Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ini mengusung tema ‘Walau Beda Pilihan, Tetap Jaga Persatuan Untuk Ciptakan Banten Aman’.

    Dalam kesempatan tersebut, Matin Syarkowi menjelaskan urgensi keterlibatan semua elemen masyarakat, terutama para Tokoh Agama dan Santri juga Nyai, dalam perjuangan dan kepedulian terhadap bangsa menjelang Pemilu 2024. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi yang baik harus mengedepankan etika dan moral, menolak politik identitas sebagai cara meraih suara, serta menjunjung tinggi persatuan sebagai kunci kejayaan Indonesia.

    “Pemilu 2024, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten, diharapkan dapat berjalan Aman, Damai, Sejuk, dan Menyenangkan,” ujar Matin Syarkowi, yang juga merupakan Pimpinan Ponpes Al-Fathaniyah.

    Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 oleh Keluarga Besar Ponpes Al-Fathaniyah bersama Masyarakat Kota Serang itu menyatakan komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Serang selama Pemilu 2024.

    “Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk kejayaan Indonesia, mendukung cooling system dan menolak politik identitas pada Pemilu 2024,” tandasnya.

    Pengurus Ponpes Al-Fathaniyah, Mas Syamsul Muarif, mengungkapkan bahwa satu kesatuan adalah salah satu visi misi umat Islam. Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwasanya ajakan-ajakan untuk Pemilu Damai ini untuk direnungkan bersama-sama, agar Indonesia ini semakin jaya dan kuat.

    “Apalagi dari kaum milenial atau pemuda, untuk menjaga aset-aset negara itu terutama dari pemuda, marilah Kita berperan dalam acara Demokrasi ini, dan boleh beda pilihan tapi jaga persatuan,” katanya.

    Mas Syamsul Muarif menyebut bahwa hal ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Banten bersatu dalam semangat persatuan. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini beriringan dengan momen Nonton Bareng (Nobar) Debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024, yang diselenggarakan oleh KPU RI.

    “(Mari) Menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum memperkuat fondasi demokrasi yang adil, damai, dan menghargai perbedaan,” tandasnya. (MUF)

  • Temuan Mayat di Pantai Cinangka Diselidiki Polda Banten

    Temuan Mayat di Pantai Cinangka Diselidiki Polda Banten

    SERANG, BANPOS – Polda Banten melakukan penyelidikan terkait temuan mayat laki-laki di Pantai 88, Cinangka, Kabupaten Serang, untuk mengetahui identitas korban sekaligus penyebab kematiannya.

    Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, mengatakan bahwa mayat tersebut ditemukan warga pada Senin (11/12) sekitar pukul 05.30 WIB di perairan Pantai 88, Cinangka, Kabupaten Serang.

    “Ditemukan mayat laki-laki Mr X yang diperkirakan mayat tersebut berumur sekitar 25 tahun di perairan Pantai 88 Cinangka,” katanya, Selasa (12/12).

    Didik menjelaskan, pada saat ditemukan mayat tersebut mengenakan hoodie berwarna biru dongker dan celana jeans panjang warna biru, serta terdapat luka di leher sebelah kanan.

    “Jasad laki-laki tersebut telah di evakuasi ke RSUD Cilegon,” ucapnya.

    Didik mengatakan, personel dari Ditpolairud Polda Banten hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban sekaligus mengetahui penyebab kematiannya.

    “Penyebab kematiannya belum diketahui kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban sekaligus mengetahui penyebab kematiannya,” tandasnya. (ANT)

  • Harbolnas, BATIQA Hotels Gelar Flash Sale 12.12 Harga Mulai Rp253.000

    Harbolnas, BATIQA Hotels Gelar Flash Sale 12.12 Harga Mulai Rp253.000

    JAKARTA, BANPOS – Momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), BATIQA Hotels kembali menghadirkan promo menarik lho. BATIQA Hotels menggelar Flash Sale 12.12, di mana promo ini menawarkan harga kamar Superior mulai dari Rp253.300, termasuk pajak dan pelayanan.

    Promo ini dapat dipesan mulai tanggal 12 Desember 2023 hingga 19 Desember 2023, dengan periode menginap hingga 30 Desember 2023. Promo ini berlaku di seluruh jaringan BATIQA Hotels di Indonesia.

    Head of Sales and Marketing Batiqa Hotels, Maria Lindawati, menyampaikan bahwa promo Flash Sale 12.12 ini berlaku untuk seluruh BATIQA Hotels di Indonesia lho. Saat ini, jaringan unit BATIQA Hotels terdapat di Jababeka-Cikarang, Karawang, Cirebon, Surabaya, Lampung, Pekanbaru, Palembang, dan Jayapura.

    “Kami ingin memberikan penawaran terbaik kepada para tamu kami untuk merayakan akhir tahun dengan lebih hemat. Melalui promo BATIQA Hotels Flash Sale 12.12, tamu dapat menikmati pengalaman menginap di BATIQA Hotels dengan harga yang sangat terjangkau,” ujarnya.

    Selain menawarkan harga yang terjangkau, BATIQA Hotels juga memberikan berbagai keuntungan bagi para tamu yang menjadi anggota BATIQAONE. Keuntungan tersebut antara lain diskon sampai dengan Rp500.000 untuk pemesanan kamar, akses ke berbagai promo dan penawaran eksklusif melalui email blast khusus membership.

    Tidak lupa, apabila Ce’es Banpos mempunyai keanggotaan di BATIQAONE, saat check in dipastikan akan mendapatkan gratis KOPIQAWAN atau BESTEA. KOPIQAWAN adalah kopi spesial yang diracik oleh tangan barista BATIQA Hotels khusus pelanggan setia BATIQA Hotels. BESTEA adalah teh spesial dari hotel yang belogo biru ini dengan rasa yang segar.

    Dengan menjadi anggota BATIQAONE, tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang lebih menguntungkan dan menyenangkan.

    Jangan lewatkan ‘BATIQA FLash Sale 12.12’ pada tanggal 12 Desember 2023, dan nikmati diskon tambahan yang eksklusif untuk member BATIQAONE. Untuk informasi lebih lanjut tentang promo ini, kunjungi www.BATIQA.com. (MUF)

  • Kena ‘Hasut’ Google Maps, Truk Pengangkut Logistik Pemilu Terperosok Saat OTW KPU Lebak

    Kena ‘Hasut’ Google Maps, Truk Pengangkut Logistik Pemilu Terperosok Saat OTW KPU Lebak

    LEBAK, BANPOS – Mobil truk pengantar Logistik KPU menuju Kantor KPU Kabupaten Lebak terperosok ke salah satu drainase di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Rangkasbitung pada Senin (11/12) siang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, mobil tersebut terjebak sejak pukul 10:25 WIB.

    Salah satu saksi mata mengatakan, mobil peristiwa tersebut terjadi lantaran sang supir kurang mengetahui jalan dan medan di area tersebut.

    “Katanya pakai google maps, diarahkan kesini harusnya tetap dijalan besar kalau mobil besar. Pas mau mundur malah terjebak,” katanya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, hingga berita ini ditulis pihak KPU, Bawaslu dan Kepolisian tengah menunggu bantuan alat berat untuk membantu mengeluarkan mobil yang terjebak tersebut. (MYU)

  • Polisi Lebak Dapat ‘Rapor Merah’

    Polisi Lebak Dapat ‘Rapor Merah’

    LEBAK, BANPOS – Aliansi Pemuda Lebak Menggugat yang terdiri dari beberapa organisasi Kemahasiswaan yang ada di Lebak, memberikan ‘Rapor Merah’ kepada Polres Lebak dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Jumat (8/12) kemarin di Mapolres Lebak.

    Aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Lebak, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Cabang Lebak, Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), dan Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) itu menilai bahwa banyak permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung dituntaskan oleh Polres Lebak.

    Ketua Umum HMI-MPO Cabang Lebak, Tubagus Tri Aprilyandi, mengatakan bahwa aksi tersebut dilaksanakan lantaran banyak hal yang masih belum selesai salah satunya yakni maraknya peredaran minuman keras yang merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi di Kabupaten Lebak.

    Menurutnya, peredaran miras tersebut tidak terbatas pada orang-orang dewasa saja, namun juga telah merambah pada remaja yang sebagian besar adalah pelajar.

    “Itu hanya satu contoh yang memang perlu dipertanyakan keseriusan Polres Lebak dalam menegakan Hukum di Lebak,” kata Tubagus.

    Ia menjelaskan, penyematan Rapor Merah bagi Polres Lebak bukan karena dasar kebencian. Namun, banyak hal yang telah diadvokasi dan dikaji kembali oleh masing-masing organisasi.

    “Banyak hal yang belum selesai, Pungli, miras, mobil pasir yang overtonase dan lain sebagainya. Kami harap, ini menjadi catatan penting Kapolres Lebak,” tandasnya.

    Sementara itu, Kapolres Lebak, AKBP Suyono, mengaku menerima dengan baik atas kritikan dan masukan dari para mahasiswa Lebak ini. Menurut dia, dalam penegakan hukum di wilayah Polres Lebak, pihak ada beberapa sub bidang masing-masing.

    “Semua satuan sudah bekerja sesuai bidangnya masing-masing, jika pun ada beberapa kasus belum ditangani silahkan mahasiswa memberikan data validnya kepada kami dan kami siap menindaklanjutinya,” tandasnya.

    Terpisah, praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) kembali menelan korban jiwa. Pada 4 Desember lalu, seorang gurandil PETI meregang nyawa saat tengah menggali emas. Ketegasan pihak Kepolisian dalam menindak PETI pun dipertanyakan.

    “Iya memang ada kejadian korban lagi beberapa hari kemarin. Satu orang meninggal dalam lubang PETI” ungkap sumber BANPOS, Minggu (10/12).

    Pemerhati lingkungan di Lebak, Sutisna Darma Wijaya, menyebut selama kurun 2023 ini sudah ada lima kejadian insiden tewas pada tambang ilegal itu.

    “Kecelakaan di lokasi tambang liar terus berjatuhan, bahkan pada hampir dua bulan terakhir ini sudah lebih dari dua orang penambang tewas di di PETI. Sementara data yang ada di saya tahun 2023 ini korban tambang ilegal sudah lebih dari 5 kejadian,” ujar Sutisna.

    Dikatakan Sutisna, insiden yang terus berjatuhan itu harusnya dapat diminimalisasi apabila semua stakeholder setempat bekerjasama dengan baik. Ketegasan Kepolisian terkait dengan PETI pun dapat meminimalisir peristiwa tersebut.

    “Kejadian insiden korban tewas PETI sering terjadi. Memang kasus ini biasanya oleh pihak pengusaha PETI selalu ditutupi agar tidak bocor. Dan saya harap pihak pemangku kepentingan harus mampu meminimalisir dan memberikan tindakan,” kata Sutisna.

    Menurutnya, peran pemerintah setempat pun diperlukan sebagai upaya preventif pencegahan perusakan hutan dan pencegahan terjadinya kecelakaan. Kegiatan PETI tersebut bukan hanya melanggar undang-undang dan perusakan hutan yang mengancam terjadinya bencana alam, namun juga sangat berbahaya bagi pelakunya.

    “Pemerintah terkait dari mulai tingkat bawah sampai daerah bahkan hingga pusat sebaiknya lebih proaktif memberikan ketegasan terhadap pelaku gurandil, kalau tidak tegas, insiden seperti ini pastinya akan terus berulang,” ujar Sutisna.

    Sarjana Sains ini menegaskan pula, praktik PETI itu selain merusak lingkungan, juga ada dugaan kelalaian pengusaha PETI karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Karenanya, kata dia, atas kejadian yang telah merenggut nyawa di lokasi tambang pada pekan kemarin, pihaknya pun mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan. 

    “Di sini bukan persoalan perusakannya saja, tapi perkara insiden kecelakaannya ini harus diusut tuntas. Saya meminta APH, utamanya polisi segera melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka atas kejadian ini,” tegasnya.

    Kapolsek Cibeber, Iptu Heri Susanto, hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian nahas tersebut. Namun informasi yang diterima wartawan, pihak Muspika Cibeber sebelumnya sudah pernah memberi imbauan untuk tidak ada lagi praktik PETI di area TNGHS. (MYU/WDO/DZH)

  • Dapat Jatah Setahun, Pj Walikota ‘PeDe’ Bikin Kota Serang Terang Benderang

    Dapat Jatah Setahun, Pj Walikota ‘PeDe’ Bikin Kota Serang Terang Benderang

    SERANG, BANPOS – Penjabat Walikota Serang, Yedi Rahmat, mengaku PeDe alias percaya diri di bawah kepemimpinannya, Kota Serang bakalan terang benderang.

    Hal itu disampaikan oleh Yedi saat memimpin apel rutin pegawai Pemkot Serang, di lapangan Puspemkot Serang pada Senin (11/12).

    “Saya diberi amanah dari bapak Presiden dan Mendagri untuk bisa memimpin Kota Serang. Marilah kita bersama melanjutkan program Walikota sebelumnya dan amanah masyarakat untuk membangun Kota Serang yang kita cintai ini,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Yedi beberapa waktu yang lalu melakukan silaturahmi dengan sejumlah ulama di Kota Serang.

    Dalam silaturami itu, Yedi memohon arahan terkait apa yang harus dilakukan selama memimpin Kota Serang. Salah satu arahannya ialah menyelesaikan masalah penerangan.

    “Yang saya utamakan pertama adalah tempat hiburan malam dan yang kedua adalah anak jalanan. Dan yang ketiga adalah adalah penerangan ya pak,” terang Yedi.

    Dalam kesempatan itu, Yedi memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam dua atau tiga minggu ke depan.

    Yedi pun mengaku PeDe bisa mewujudkan hal itu, meskipun hanya setahun memimpin Kota Serang.

    “Dan ke depan, pola-pola pengembangan pemerintahan Kota Serang di bawah kepemimpinan saya satu tahun, akan berjalan terang benderang,” ucapnya.

    Ia pun memohon kepada seluruh ASN di Kota Serang, untuk bahu-membahu menyelesaikan permasalahan tersebut, serta membangun Kota Serang.

    “Kami mohon dukungan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • BPKAD Provinsi Banten Gelar Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

    BPKAD Provinsi Banten Gelar Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

    SERANG, BANPOS – Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, mengenai hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Kemudian, mempersiapkan peraturan terkait hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

    Demikian yang disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Anggaran Daerah (PAD), Dr. Tb. Regiasa Fajar, SE, M.TP dalam laporannya pada Sosialisasi Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, di Aston Serang Hotel & Convention Center, pada Kamis (7/12/2023).

    Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh 8 Kabupaten/Kota, TAPD di Provinsi Banten, dan hadir juga sebagai narasumber diantaranya, Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Biro Pereknomian dan Adpem Setda Provinsi Banten. Kegiatan ini juga secara resmi dibuka oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si.

    Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M. Si menyampaikan kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang belanja hibah dan bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

    Dikatakan Rina, sosialisasi ini sengaja dilakukan untuk mengetahui early warning terhadap belanja – belanja tersebut menjadi konsen BPKAD.

    “Sengaja dilakukan untuk early warning kita, dan harus mendapatkan perhatian mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai dengan nanti diakhirnya proes penatausahaan bisa secara clear,” katanya.

    Terkait aturan tentang hibah, dan bantuan sosial, dan bantuan keuangan, kata Rina, Kabupaten/Kota harus punya usulan dari pemohon.

    “Usulan dari pemohon itu diantaranya ; berapa anggarannya, digunakan untuk apa, dan lokasinya dimana ini dalam suatu aplikasi kami yaitu E-Bansos, dan E-Hibah,” tuturnya.

    Setelah melalui proses tersebut, akan ada evaluasi dari OPD teknisnya, dan juga rekomendasi itu diajukan kepada TAPD.

    “Nanti TAPD melakukan pertimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah nanti dicantumkan RKPD KPPS, dan RAPD. Sehingga apa yang diusulkan itu sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

    Masih dikatakan Rina, bila melihat perbandingan dana hibah di tahun 2023 dan tahun 2024 yang paling terlihat adanya kebutuhan belanja untuk pelaksanaan Pilkada.

    “Artinya hibah memang melonjak, tetapi kita tidak bisa screenshot seperti itu, harus di zoom in dulu. Ini sebetulnya untuk belanja saja, jadi besarnya hibah tahun ini adalah untuk KPU, Bawaslu, dan perangkat penyelenggaran pilkada” tuturnya.

    Rina pun berharap untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mempunyai pemahaman yang sama tentang proses perencanaan penganggaran terhadap belanja – belanja tersebut.

    “Sehingga nanti diakhirnya proses perencanaan anggaran dan penatausahaan bisa sejalan sesuai aturan, dan tidak ada lagi masalah – masalah hukum yang terjadi atas apa yang sudah kita rencanakan, semuanya clear,” jelasnya.

    Pihaknya juga menyampaikan masyarakat dan pemohon dapat mendapatkan manfaat apa pihaknya hibahkan.

    “Dan yang terpenting juga masyarakat atau pemohon dapat manfaat apa yang kita hibahkan,” ungkapnya. (ADV)