BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Anggota DPRD Banten Tolak Keras Rencana Program Nyamuk Wolbachia, Ini Alasannya!

    Anggota DPRD Banten Tolak Keras Rencana Program Nyamuk Wolbachia, Ini Alasannya!

    SERANG, BANPOS – Program uji coba 200 juta nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia di tanah air mendapat reaksi keras dari DPRD Banten. Pasalnya, program tersebut akan mengancam semua lini kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor pariwisata Banten.

    Anggota Komisi III DPRD Banten, Indah Rusmiati, Jumat (1/12) menegaskan, program uji coba pelepasan Wolbachia akan menganggu semua sektor, salah satunya pariwisata. Apalagi saat ini Banten sedang melakukan gebyar pariwasata dengan menargetkan 70,1 juta wisatawan berkunjung di semua destinasi lokal.

    “Tentunya uji coba pelepasan nyamuk Wolbachia ini akan merembet ke semua sektor wisata bukan hanya di Bali, tapi juga di Banten,” katanya.

    DIikatakan Indah yang merupakan politsi PDI Perjuangan ini, program Wolbachia saat ini tengah menjadi keresahan dan kecemasan semua pihak. Pasalnya, kegiatan itu diinisiasi oleh relawan asing yakni Australia, ditambah dampaknya tidak baik bagi bangsa Indonesia.

    “Jadi bila dibiarkan nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung Wolbachia ditebar di Bali, maka jumlah nyamuk Cullex akan langsung meningkat. Pandemi yang akan datang awalnya justru akan terjadi di Bali, karena pandemi akan datang bukanlah demam berdarah, tapi pandemi Japanese enchepalitis yang disebabkan meningkatnya nyamuk Cullex. Dan jika pariwisata Bali runtuh, ini akan merembet ke Banten, dan akan meluas secara nasional,” ungkapnya.

    Alasan sangat penting itulah yang membuat Indah bersikeras menolak, karena bisa merugikan seluruh dunia. Pandemi akan datang justru malah akan terjadi, dan berasal dari Bali.

    “Ini jelas merugikan kita. Nyamuk Wolbachia ini tujuannya untuk melindungi warga Australia dari ancaman demam berdarah dengue (DBD) saat berlibur di Bali. Padahal kita ketahui, DBD di tanah air, baik Provinsi Bali, Banten dan lainnya, trendnya membaik, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Karena program dari pemerintah yang dijalankan sudah tepat,” katanya.

    Masih dijelaskan Indah, program Wolbachia, saat ini banyak ditentang oleh berbagai pihak. Mulai dari masyarakat umum, kalangan pariwisata maupun sejumlah komunitas kesehatan ditanah air.

    “Penolakan terhadap program Wolbachia karena di balik itu telah berdampak (buruk), contohnya di Srilanka dan Colombia. Ada kegagalan metode Wolbachia di beberapa negara itulah yang akhirnya muncul banyak gerakan penolakan,” ungkapnya.

    Apalagi kata dia, bernagai pihak atau lembaga yang menolak semuanya memiliki disiplin ilmu yang mumpuni, seperti Profesor Richard, Profesor Suryadarma, Profesor Yuda. Dan mantan Menteri Kesehatan Sitti Fadilah Supari

    “Program 3 M, menguras, menutup, dan mengubur dalam menekan penyebaran nyamuk DBD yang sudah kita lakoni. Jadi saya rasa penolakan dari berbagai pihak termasuk para profesor atas program Wolbachia ini sangat mengerikan,”ujarnya.

    Diketahui, Wolbachia sendiri merupakan bakteri simbiotik yang secara alami ada pada hampir 70 persen spesies serangga di dunia, termasuk nyamuk. Kementerian Kesehatan menerapkan teknologi Wolbachia untuk menurunkan penyebaran DBD. Wolbachia dapat melumpuhkan virus Dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti.

    Wolbachia adalah bakteri alami yang umum ditemukan pada serangga. Wolbachia terdapat pada lebih dari 60 persen serangga, termasuk capung, kupu-kupu, dan ngengat. Bakteri ini disuntikkan ke telur nyamuk yang nantinya bisa berkembang biak melalui proses perkawinan. (RUS)

  • Waduh! Rayakan HUT Lebak, Seorang Mahasiswa Terluka

    Waduh! Rayakan HUT Lebak, Seorang Mahasiswa Terluka

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lebak ke-195, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lebak Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Lebak dan Gedung DPRD Kabupaten Lebak.

    Aksi yang berlangsung dibawah terik matahari tersebut menimbulkan tensi panas antara Mahasiswa dan Aparat. Berulang kali massa aksi berbenturan fisik sembari berorasi dihadapan aparat pengamanan.

    Massa yang geram aksinya tak ditanggapi mencoba untuk mendobrak paksa gerbang DPRD Lebak. Di percobaan ketiga, massa berhasil mendobrak dan merusak separuh gerbang DPRD Lebak.

    Nahas, satu orang massa aksi mengalami luka robek di kaki bagian dalam yang diduga terkena material gerbang.

    “Iya kena gerbang tadi kebeset,” ujar salah satu massa aksi.

    Tampak darah keluar cukup banyak yang mengakibatkan korban luka tersebut harus di tandu oleh kawannya untuk diberikan pertolongan. (MYU)

  • Tok! Ini Besaran UMK Kabupaten/Kota se-Banten, Lebak Terkecil

    Tok! Ini Besaran UMK Kabupaten/Kota se-Banten, Lebak Terkecil

    SERANG, BANPOS – Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, telah menandatangani Surat Keputusan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten. Kenaikan yang ditetapkan rata-rata berada di angka 1 persen.

    Berikut Surat Keputusan (SK) penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

    Kota Tangerang menjadi daerah yang mengalami kenaikan UMK tertinggi bila dibandingkan dengan 8 kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 3,83 persen menjadi Rp4.760.289,54 dari yang sebelumnya pada UMK 2023 sebesar Rp4.584.519,08

    Sementara Kabupaten Pandeglang menjadi daerah dengan kenaikan UMK 2024 terendah. Kenaikan yang terjadi hanya sebesar 1,03 persen menjadi Rp3.010.929,87 dari yang sebelumnya sebesar Rp2.980.351,46.

    Meski demikian, dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Lebak menjadi yang terendah nominal UMK-nya, yakni sebesar Rp2.978.764,69.

    Adapun tertinggi diduduki oleh Kota Cilegon dengan UMK tahun 2024 sebesar Rp4.815.102,80. (CR-02)

  • Duh! Pj Bupati Lebak Dimaki-maki Buruh Gegara Putuskan UMK Sepihak

    Duh! Pj Bupati Lebak Dimaki-maki Buruh Gegara Putuskan UMK Sepihak

    LEBAK, BANPOS – Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, mendapat makian dari buruh lantaran dinilai tidak berpihak kepada para buruh dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

    Makian tersebut sebagai bentuk kekecewaan para buruh yang meledak, setelah audiensi yang dilakukan bersama Pj Bupati Lebak.

    Kekecewaan tersebut lantaran diketahui, Pemerintah Kabupaten Lebak hanya merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 0,3 persen.

    “Pj Bupati ini g***ok, bener-bener g***ok, tidak manusiawi,” kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak, Sidik Uwen, kepada wartawan, Rabu (29/11).

    Uwen menegaskan, Iwan Kurniawan tidak layak memimpin di Lebak karena menyepakati rekomendasi dari APINDO tanpa melibatkan pihak buruh.

    “Katanya hasil musyawarah, tapi kami tidak dilibatkan. Harusnya dipertemukan tiga opsi itu jadi nanti ada win-win solution,” tandasnya.

    Hingga berita ini ditulis, para buruh masih menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak di bawah guyuran hujan. (MYU)

  • Ada Suspek Pasien Cacar Monyet, Dinkes Lebak Ragu-ragu Gegara Kalah Cepat ‘Lawan’ Pusat

    Ada Suspek Pasien Cacar Monyet, Dinkes Lebak Ragu-ragu Gegara Kalah Cepat ‘Lawan’ Pusat

    LEBAK, BANPOS – Terdapat pasien suspek terkena cacat monyet atau monkey pox di Kabupaten Lebak. Namun, Dinkes Lebak tidak yakin apakah pasien tersebut benar-benar terkena cacar monyet ataupun tidak.

    Hal itu lantaran Dinkes Lebak tidak memiliki data, akibat kalah cepat dengan pusat.

    Saat ini, Dinkes Lebak tengah melakukan pelacakan mengenai pasien suspek cacar monyet tersebut.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Lebak, Firman Rahmatullah.

    “Kami beberapa waktu lalu sempat mencurigai dugaan kasus cacar monyet, namun saya nggak tahu kelanjutannya, karena sampel sudah dibawa ke pusat,” katanya, Rabu (29/11).

    Ia pun meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap virus monkey pox atau cacar monyet.

    Meski penyebaran cacar monyet relatif terbatas dan tidak mewabah seperti COVID-19, namun penularan virus cacar monyet itu melalui perilaku seks berisiko.

    Sekitar 64 persen pasien cacar monyet dialami usia 30-39 tahun dan 36 persen usia 25 sampai 29 tahun.

    Semua pasien cacar monyet laki-laki, dan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tercatat 12 warga Jakarta dan 2 warga Tangerang

    “Kami meyakini, jika tidak melakukan perilaku seks berisiko dipastikan terbebas dari penyakit cacar monyet,” tandasnya. (ANT)

  • Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    Exco PSSI Ini Dilaporkan Anggota DPR RI ke Bareskrim Polri, Ada Apa?

    ACEH, BANPOS – Salah satu anggota Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga, dilaporkan oleh Anggota DPR RI sekaligus Presiden Klub Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Dek Gam, ke Bareskrim Polri.

    Arya dilaporkan oleh Dek Gam dengan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran fitnah, yang terjadi pada Sabtu kemarin.

    “Benar, saya sudah melaporkan Arya Sinulingga ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik dan ujaran fitnah,” kata Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi dari Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (27/11).

    Laporan Dek Gam terhadap Arya Sinulinggya, yang juga petinggi Sada Sumut FC itu, tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi STTL/461/XI/2023/BARESKRIM.

    Dek Gam menjelaskan, alasan dirinya melaporkan Arya Sinulingga ke polisi ialah supaya staf khusus (stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu tidak terlalu sombong.

    “Biar ada pelajaran hukum, jangan terlalu sombong,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

    Sebelum mengambil langkah hukum, Dek Gam mengaku sempat berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi III DPR RI, di mana hasilnya Dek Gam disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi.

    “Jadi, hasil diskusi hari ini, saya disarankan untuk segera membuat laporan ke polisi,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan Sada Sumut FC di Stadion Baharoeddin Siregar, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (25/11), Arya Sinulingga membentak dan mengusir Dek Gam, disertai dengan kata-kata kasar.

    Dek Gam mengaku tidak menanggapi bentakan dan usiran Arya Sinulingga itu karena dia tidak mengenal yang bersangkutan.

    Dek Gam berharap Bareskrim Polri segera memproses laporan tersebut agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi kepada orang lain.

    “Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya pejabat publik. Artinya, kita harus saling menghargai, bukan memperlihatkan sifat sombong di depan umum,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Kenaikan 7 Persen Kurang, Buruh Tangerang Kepingin Upah Naik Minimal 13 Persen

    Kenaikan 7 Persen Kurang, Buruh Tangerang Kepingin Upah Naik Minimal 13 Persen

    TANGERANG, BANPOS – Pekerja perusahaan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024, naik sebesar 13 persen.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi, di sela-sela aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK di pendopo Bupati Tangerang, Senin (27/11).

    “Sekarang kita sudah rekomendasikan melalui berita acara Dewan Pengupahan, dimana serikat pekerja dan serikat buruh menginginkan kenaikan UMK 2024, sebesar 12 sampai 13 persen, dengan tidak menggunakan rumus atau formula PP 51 tahun 2023,” ujarnya.

    Supriadi menerangkan beberapa alasan upah buruh harus dinaikkan, yakni akibat ditetapkannya peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023, yang mengatur rumusan upah minimum dengan dihubungkan rata-rata nilai konsumsi di suatu daerah yang mengakibatkan penilaian pemerintah tidak objektif.

    “Karena dengan begitu akan berbeda-beda masalah tiap daerah pada nilai konsumsi. Bukan berarti bahwa satu daerah itu nilai konsumsi tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat makmur,” katanya.

    Atas dasar itu, katanya, pihaknya menolak keras apabila pemerintah menetapkan kenaikan upah hanya berpatokan dari nilai rata-rata konsumsi yang mengakibatkan besaran UMK tersebut tidak signifikan.

    “Jadi, kalau berdasarkan rumus PP 51 itu kenaikannya tidak lebih dari Rp75.000. Ini tentu hasil rumusan yang menyakitkan bagi pekerja dan buruh,” tegasnya.

    Dia mengaku pihaknya telah merekomendasikan untuk kenaikan upah minimum berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah Kabupaten Tangerang. Dimana, situasi tersebut dinilai ideal jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang harusnya kenaikan itu mencapai 15 persen atau rata-rata sebesar Rp350 ribu.

    Selain itu, nilai kenaikan upah minimum bukan ditentukan oleh kemampuan industri padat karya, tetapi ditentukan oleh biaya hidup layak masyarakat.

    “Nanti gubernur harus bisa menentukan SK untuk membuat keputusan sesuai rekomendasi atau draf dari Dewan Pengupahan yang sudah dilayangkan buruh,” tuturnya.

    Ia menyebut jika segala tuntutannya tidak sesuai rekomendasi, aliansi buruh akan melakukan aksi besar-besaran dengan jumlah massa yang lebih banyak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilaksanakan di pusat pemerintahan.

    “Yang pasti nanti kita akan menggerakkan anggota ke kantor gubernur untuk melakukan aksi yang lebih besar,” kata dia.

    Upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp4,5 juta atau naik 7,02 persen dari 2022 sebesar Rp4,2 juta.

    Penetapan kenaikan upah minimum kabupaten sebesar tujuh persen lebih ini merupakan hasil pembahasan dengan Dewan Pengupahan yang terdiri atas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemerintah Provinsi Banten dan akademisi.

    Dari nilai kenaikan penetapan UMK Kabupaten Tangerang yang telah direkomendasikan sebelumnya sebesar 7,48 persen tersebut disahkan oleh Gubernur Banten sebesar 7,02 persen. (DZH/ANT)

  • Buruh Tangerang Tuntut Kenaikan UMK dan UMP tahun 2024, Minta Pemerintah Abaikan PP 51

    Buruh Tangerang Tuntut Kenaikan UMK dan UMP tahun 2024, Minta Pemerintah Abaikan PP 51

    TANGERANG, BANPOS – Sejumlah aliansi buruh dari berbagai kelompok di Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

    Dalam aksinya, ratusan massa buruh tersebut berkumpul di depan Kantor Bupati Tangerang sejak pukul 15.30 WIB, untuk menyampaikan beberapa tuntutannya.

    “Kami hari ini datang ke Kantor Bupati Tangerang untuk mengawal rekomendasi kenaikan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Kami juga meminta agar Pj Bupati Tangerang berani keluar dari PP 51 tahun 2023 dalam penetapan upah ini,” ucap koordinator aksi buruh Tangerang, Gibas, Senin (27/11).

    Dalam tuntutannya tersebut, buruh meminta kepada pemerintah agar upah minimum kabupaten/kota tahun ini dinaikkan menjadi 12 sampai 13 persen, sesuai dengan situasi perekonomian yang terjadi di Kabupaten Tangerang.

    Selain itu, beberapa alasan lain untuk menaikkan upah buruh akibat ditetapkannya peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023. Dimana, peraturan tersebut mengatur rumusan upah minimum dengan dihubungkan rata-rata nilai konsumsi di suatu daerah yang mengakibatkan penilaian pemerintah tidak objektif.

    Sehingga atas dasar itu, pihaknya pun menolak keras apa bila pemerintah menetapkan kenaikan upah hanya berpatokan dari nilai rata-rata konsumsi yang mengakibatkan besaran UMK tersebut tidak signifikan.

    “Kami berharap Pj Bupati Tangerang bisa sama seperti kepala daerah lainnya seperti Karawang yang sudah naik 12 persen, Bekasi dan Subang hampir 18 persen dan rata-rata semuanya kepala daerah itu keluar dari PP 51, ” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya telah merekomendasikan kenaikan upah minimum berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah Kabupaten Tangerang. Di mana, situasi tersebut dinilai ideal jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang harusnya kenaikan itu mencapai 15 persen atau dengan rata-rata nilainya sebesar Rp350.000/bulan.

    Dengan adanya aksi demo buruh ini agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dapat merekomendasikan tuntutannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar upah di daerah itu diberikan kenaikan sesuai rekomendasi para buruh.

    Adapun yang terlibat dalam aksi demonstran yakni dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

    Pada aksi tersebut tampak aparat TNI/Polri dan Satpol PP dari daerah setempat mengawal dan mengamankan kegiatan dengan menutup jalan di kawasan Puspemkab Tangerang. (DZH/ANT)

  • Hujan Lebat Disertai Angin Kencang, Pohon di Rangkasbitung Barat Tumbang Timpa Pagar Warga

    Hujan Lebat Disertai Angin Kencang, Pohon di Rangkasbitung Barat Tumbang Timpa Pagar Warga

    LEBAK, BANPOS – Memasuki musim hujan, Kabupaten Lebak khususnya di Kecamatan Rangkasbitung belakangan ini sering terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Hal tersebut mengakibatkan banyak pohon tumbang.

    Seperti yang terjadi di pusat Kota Rangkasbitung tepatnya di Jalan Ir. Juanda, Kampung Leuwikaung, Kelurahan Rangkasbitug Barat pada Senin (27/11).

    Warga sekitar lokasi, Saprudin, mengatakan bahwa pohon tersebut tumbang sekitar pukul 14.45 WIB saat hujan deras disertai angin kencang terjadi.

    “Karena angin cukup kencang, akhirnya pohon tumbang hingga akarnya juga ikut terangkat,” ujarnya kepada Wartawan.

    Ia menjelaskan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban lantaran jalan sedang sepi tak ada pengendara.

    “Hanya menimpa pagar rumah warga aja,” tandasnya.

    Semetara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizki Pratama mengatakan, petugas langsung melakukan evakuasi pohon dan pembersihan begitu mendapatkan informasi.

    “Petugas dalam pelaksanaan evakuasi pohon dan pembersihan batang pohon, karena kondisi pohon yang menghalangi jalan,” ujar Febby.

    Ia menghimbau kepada pengendara roda dua dan empat untuk diharapkan berhati-hati saat terjadi angin kencang.

    “Tetap  berhati-hati, karena jika ada angin kencang rentan terjadi pohon tumbang. Apalagi di jalanan wilayah Rangkasbitung banyak pohon jenis trembesi,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Bisnis Cipta Kridatama Terus Melejit dalam Lima Tahun Terakhir

    Bisnis Cipta Kridatama Terus Melejit dalam Lima Tahun Terakhir

    JAKARTA, BANPOS – Kinerja Cipta Kridatama (CK) selaku anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) semakin melejit. Perusahaan yang bergerak pada jasa pertambangan ini mencatatkan Capital Expenditure (Capex) sekitar US$ 500 juta dalam lima tahun terakhir.

    Berdasarkan kondisi tersebut, overburden removal (OB) yang diperoleh terus mengalami peningkatan, tahun ini capaian OB berkisar 250 juta bank cubic meter (bcm) sedangkan untuk tahun depan perusahaan menargetkan sekitar 300 juta bcm.

    Direktur Utama Cipta Kridatama, Feriwan Sinatra, mengungkapkan bahwa cpaian yang diraih CK saat ini, tak lepas dari SDM kami yang unggul dan berkualitas. Menurutnya, hal ini juga dikarenakan CK fokus pada tiga aspek, yakni safety, technology, continuous improvement, serta people.

    “Selain itu, perusahaan fokus pada kontrak life of mine dan customer kelas satu,” ujarnya, Jumat (24/11).

    Feriwan Sinatra menjelaskan, perusahaan jasa pertambangan dengan sistem integrasi dari hulu ke hilir ini gencar meningkatkan safety performance melalui sistem kampanye yang masif dan audit yang memadai, hingga peningkatan kompetensi bagi divisi Occupational Health and Safety Officer (OHS). Dari sisi teknologi, pihaknya mengaku sukses mengembangkan fatigue camera yang berfungsi untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh fatigue hingga 80 persen.

    Perusahaan pun menerapkan auto braking system yang bertujuan untuk menghindari kecelakaan saat pengoperasian alat berat, sehingga membantu menjaga keselamatan karyawan. Feriwan menegaskan,  tahun 2024 akan menjadi tahun safety.

    “Untuk itu, CK senantiasa mengelola unit bisnisnya dengan memprioritaskan keamanan dan ini dimulai dengan menanamkan safety values ke dalam bisnis kami. Kemudian terkait implementasinya, didorong dengan memotivasi talenta kami yang performanya terus ditingkatkan,” jelasnya.

    Kesungguhan CK dalam mengembangkan bisnis tak berhenti sampai di situ saja. Dalam mendukung operasional yang unggul, perusahaan telah mengimplementasikan fleet management system, sistem pencatatan bahan bakar, serta asset management tool.

    Keberhasilan CK dalam menyematkan teknologi unggul berdampak pada penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Alhasil, perusahaan mampu mengoperasikan bisnis dengan rendah emisi dan berkontribusi terhadap energi baru terbarukan.

    Perusahaan yang berdiri pada 1997 ini pun ikut berkomitmen dalam mematuhi kebijakan pemerintah untuk menggunakan biosolar yang ramah lingkungan. Perusahaan secara aktif menggunakan B35, guna meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan dan produktivitas pun cukup meningkat.

    “Perusahaan melakukan berbagai improvement pada alat berat agar tetap beroperasi ramah lingkungan namun memenuhi kebutuhan customer dengan biaya yang efektif dan efisien,” terangnya.

    Tak hanya fokus dalam mengembangkan bisnis, perusahaan turut aktif menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya pada pilar pendidikan, seperti Fresh Green Operator dan Mechanic. Melalui program tersebut, CK memberikan pelatihan kepada 254 masyarakat lokal dari untuk menjadi operator dan mekanik di seluruh area operasional perusahaan dari yang sebelumnya 151 orang, dibandingkan tahun lalu, jumlah tersebut meningkat 68 persen.

    Dalam bidang pendidikan, CK ikut berkontribusi pada beberapa sekolah kejuruan antara lain SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Kalimantan Selatan dan SMKN 2 Meulaboh, Aceh. Di SMKN 1 Tapin Selatan, CK melakukan model pembelajaran teaching factory (Tefa), membangun sistem ekonomi sirkuler dengan basis inovasi pertanian ramah lingkungan yang melibatkan peneliti dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BPPP) Binuang, Kalimantan Selatan.

    Sedangkan untuk SMKN 2 Meulaboh, perusahaan mendatangkan pengajar dan alat berat sebagai tools pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan bekal untuk memasuki dunia kerja. Program CSR ini merupakan wujud komitmen CK berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan nomor empat, yakni pendidikan berkualitas. (MUF)