TENGARA BARAT, BANPOS – Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak akan mengubah sikap PDIP di kabinet. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, memastikan akan tetap setia mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, tahun depan.
Penegasan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Minggu (5/11/2023).
Hasto awalnya bicara mengenai perbedaan jalan politik PDIP dan Jokowi di Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran, menjadi Cawapres Prabowo, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lalu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI dan sudah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran. Begitu pula dengan menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, juga mendukung Prabowo-Gibran.
Hasto menegaskan, PDIP masih menyatu dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia pun memastikan, para menteri dari PDIP akan tetap berada di kabinet, bekerja profesional untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat, sekaligus menjaga stabilitas politik pada Pemilu 2024.
“Itu memang komitmen dari PDIP. Meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga sebagaimana kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya,” ucap politisi asal Yogyakarta ini.
Jumlah menteri dan wakil menteri PDIP di kabinet Jokowi ada delapan. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Hasto memastikan, di kabinet, menteri-menteri PDIP ini akan tetap menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk mengedepankan manuver-manuver politik.
Menurut Hasto, demokrasi harus dikawal agar berjalan dengan baik. Hal tersebut untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi. “Karena suara Pemilu ada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat sudah tahu mana yang baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menampik isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kader yang jadi menteri dalam kabinet. Isu itu muncul menyusul kekecewaan PDIP sikap Jokowi yang merestui Gibran maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.
Menurut Puan, posisi menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. Proses pergantiannya pun jadi hak prerogatif Presiden. Namun, ketika menteri dari PDIP tetap dipercaya, maka tak ada alasan menarik diri.
“Kalau Presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu Presiden dalam bekerja di kabinet,” ujar Puan, di Surabaya, Sabtu (21/10/2023).
Pihak Istana juga menjamin, kinerja para menteri PDIP tidak terganggu dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan, tidak ada isu penarikan menteri PDIP dari kabinet.
“Ah, nggak-nggak. Ana-ana wae (ada-ada saja), aeng-aeng wae, gitu lho (ada-ada saja). Nggak ada, nggak,” kata Pratikno, saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (25/10/2023).
Pratikno menegaskan, hubungan semua menteri di kabinet tetap harmonis. Mereka semua juga masih fokus bekerja. “Harmonis, kerja, fokus,” ungkap Pratikno.
Pernyataan Pratikno diperkuat Pramono Anung. Kata Pramono, hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP baik-baik saja. Termasuk juga dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hubungan baik-baik saja,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai wajar dengan sikap PDIP ini. Dalam analisisnya, PDIP masih ingin menjaga relasi dengan Istana untuk menjaga keseimbangan politik. Sehingga, tidak mengambil manuver yang terlalu konfrontatif.
“Bila terlalu konfrontatif akan kontraproduktif dengan arahan PDIP untuk hattrick dalam Pileg dan Pilpres,” ungkap Agung, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (5/11/2023).
Agung menjelaskan, sikap “lunak” PDIP juga bisa terlihat saat Gibran terpilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Meskipun Gibran kader, nyatanya PDIP tidak serta-merta memecatnya. Berbeda ketika kader lain seperti Budiman Sudjatmiko yang langsung dipecat, begitu menyatakan dukungan terhadap Prabowo.
“Di titik inilah akhirnya mengemuka ‘political privilege’ menimbang Gibran adalah putranya Presiden Jokowi. Karena bila PDIP bersikap tegas seperti kasus Budiman, bukan tidak mungkin reaksi Istana juga sama kerasnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Agung berpandangan, PDIP akan memilih main aman setelah menghitung ekses-ekses politiknya. Sebab, sikap berlebihan akan menimbulkan reaksi yang berisiko bagi partai. Makanya, PDIP akan tetap berada dalam kabinet sampai periode pemerintahan Jokowi selesai. (RMID)
Berita Ini Telah Tayang Di RMID rm.id/baca-berita/parpol/195664/pdip-setia-kawal-jokowi-sampai-akhir
