BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Peringati Milad ke-21, Salimah Banten Bagikan Ribuan Bingkisan

    Peringati Milad ke-21, Salimah Banten Bagikan Ribuan Bingkisan

    SERANG, BANPOS – Organisasi wanita Persaudaraan Muslimah (Salimah) pengurus wilayah Banten membagikan ribuan paket nasi box dan ratusan sembako. Selain itu, mereka juga memberikan santunan kepada 31 anak yatim.

    Ketua Salimah PW Banten, Nur’aliyah, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan serentak se Indonesia dalam rangka rangkaian memperingati milad Salimah ke-21.

    “Hari ini Serentak se Indonesia dalam rangka rangkaian Milad Salimah ke-21, Salimah Banten serentak secara struktur di 8 kabupaten/kota,” jelasnya kepada BANPOS, usai kegiatan di rumah sakit Dr Drajat Prawiranegara (RSDP), Jumat (5/3/2021).

    Nur’aliyah menyampaikan, kegiatan yang mengusung tema ‘Sejuta bingkisan Salimah untuk Indonesia’ ini, salah satu titik pembagian sembako yang dilakukan oleh Salimah Banten adalah di RSDP.

    “Total kami menyebarkan sebanyak 2.996 nasi box dan 470 paket sembako,” katanya. (AZM)

  • Aditya Ginanjar Ketua AMPB Banten

    Aditya Ginanjar Ketua AMPB Banten

    CILEGON, BANPOS – Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Pusat telah mengangkat Aditya Ginanjar Saswika (29 tahun) sebagai Ketua AMPB Provinsi Banten. AMPB adalah sayap Partai Berkarya (Beringin Karya) yang saat ini sedang berkibar, karena Ketua Berkarya Banten Helldy Agustian terpilih menjadi Walikota Cilegon.

    Pemberian mandat kepada Aditya dilaksanakan kemarin di Kantor DPP Partai Berkarya Jakarta, dihadiri oleh Sekjend Partai Berkarya Dr. Adarudin Andi Picunang dan Sekwil Berkarya Banten Alfauzi Salam.

    Sedangkan Pengurus AMPB Banten lain yang ikut hadir adalah Tyas Ayudhia sbg Sekretaris, Alfredo Gumawang selaku Bendahata AMPN Banten. Sementara Aditya sendiri sehari hari adalah Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga di DPW Partai Berkarya Banten.

    Dalam pengarahannya Ketua DPP AMPB Pusat Fauzan Rachmansyah mengatakan, setelah keluar Mandat untuk Pengurus, maka kepada AMPB Banten diminta segera menyusun program yang dapat berguna bagi masyarakat.

    Kemduain segera membentuk kepengurusan AMPB di tingkat Kabupaten Kota. Apabila ada Pengurus AMPB Kab/Kota yang sdh terbentuk, tinggal dikomunikasikan agar program AMPB di Tingkat Kabupaten Kota selaras dengan program AMPB Provinsi.

    Kemudian Aditya dalam sambutannya mengatakan akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya untuk menumbuhkembangkan AMPB di tingkat Provinsi dan AMPB di tingkat Kabupaten Kota. Banyak yang bisa digarap, terutama terkait dengan kaum milenial yang jumlahnya sangat besaar. “Harus diakui, beberapa tahun ke depan para milenial mulai berperan, khususnya dalam menghadapi Pemilu tahun 2024,” kata Adit yang seorang pengusaha muda ini. (RUL)

  • Pembangunan RS Hermina Cilegon Disebut Zalim dan Memalukan

    Pembangunan RS Hermina Cilegon Disebut Zalim dan Memalukan

    CILEGON, BANPOS – Akibat dari ceceran tanah di sepanjang Jalan Protokol Kota Cilegon pada Minggu (28/2/2021) lalu, dampak dari adanya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Hermina di Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon lintas komisi memanggil manajemen RS Hermina, kontraktor proyek dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik meminta kepada manajemen dan kontraktor agar lebih memperhatikan lingkungan dalam proses pembangunan berlangsung.

    “Semua tahu pembangunan (RS Hermina) di tengah kota, bagaimana persoalan lingkungan ini lebih diperhatikan. Kalau kondisinya seperti itu kan memalukan begitu. Ditengah kota, tapi ada pembangunan seolah-olah tidak dipersiapkan zalim itu, karena pembangunan memakan waktu yang lama,” kata Hasbi, Rabu (3/3).

    Politikus partai Gerindra itu, saat adanya ceceran tanah di jalan protokol melihat langsung di lokasi sehingga sangat menyenangkan hal tersebut.

    “Kejadian seperti kemarin membuat wajah Kota Cilegon tercemar, tidak nampak elok. Karena ini berdasarkan pengamatan saya langsung, saya lewat dan saya balik masih kotor. Ingat kita kota yang kecil memang butuh investasi tapi tolong dipikirkan selama membangun,” tegasnya.

    Ditempat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon Dimas Saputra mengatakan, terkait dengan adanya pembangunan RS Hermina tersebut, kata dia yang paling penting diperhatikan adalah terkait limbah yang akan dihasilkan. Karena, kata dia limbah rumah sakit itu berbahaya untuk masyarakat Cilegon yang tinggal di sekitarnya.

    “Yang perlu diperhatikan adalah terkait limbah Rumah Sakit Hermina itu sendiri. Tapi itu mungkin dalam perjalananya nanti setelah Rumah Sakit itu berjalan,” jelasnya.

    Politikus Partai Berkarya ini juga, mengaku sangat menyayangkan dengan adanya kejadian tanah pembangunan RS Hermina yang tercecer di jalan Protokol Kota Cilegon. Sehingga, masyarakat yang melintas di jalan Protokol Kota Cilegon merasa terganggu dan sangat membahayakan para pengendara yang melintas.

    “Tanah yang tercecer di jalan itu, mohon sangat diperhatikan, itu sudah benar-benar seperti di lingkar (JLS) kemarin. Ya saya perihatin kemarin baru saja dilantik walikota baru, tapi ditunjukkan dengan keadaan Jalan Protokol Kota Cilegon yang seperti itu, sangat-sangat tidak baik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Departemen Perizinan RS Hermina atau PT. Medika Roka TBK, Arie mengatakan terkait dengan adanya ceceran tanah di Jalan Protokol Kota Cilegon, mengaku pihaknya sudah mengikuti prosedur yang ada di AMDAL Lalin.

    “Jadi gini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. RS Hermina sudah mengikuti prosedur yang ada di AMDAL Lalin, jadi setiap kendaran yang keluar harus dibersihkan ban kendaraanya,” katanya.

    Kemudian kata dia, dalam proses pembangunannya, tidak ada proses pengurugan. “Sekali lagi tidak ada proses pengurugan, jadi pada saat kendaraan truk molen (pengaduk semen) keluar tanah itu nempel ke roda truk. Namun dari awal kami sudah minta maaf dan tindakannya pada saat itu sudah kami berikan dan sudah diperbaiki,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Ada Informasi Sesat, Diskomsantik Pandeglang Sebut Situs Dihack

    Ada Informasi Sesat, Diskomsantik Pandeglang Sebut Situs Dihack

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait dengan temuan yang disampaikan oleh pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang tentang adanya informasi yang tidak sesuai dalam situs resmi Pemkab Pandeglang.

    Seksi Informatika pada Diskomsantik Kabupaten Pandeglang, Eval Zein mengatakan bahwa website Pemerintah Kabupaten Pandeglang pernah diretas oleh hacker.

    Pihaknya berterima kasih kepada masyarakat, karena telah memperhatikan kinerja dari aparatur Pandeglang tentang informasi publik, dan akan segera memperbaiki kesalahan tersebut.

    “Terima kasih atas informasi yang diberikan. Ini juga bentuk partisipasi aktif dari masyarakat, yang memperhatikan kinerja aparatur Pemkab Pandeglang. Diinformasikan sebelumnya, bahwa Website Pemkab Pandeglang pernah terserang hacker,” jelas Eval kepada BANPOS, Kamis (4/3).

    Pihaknya dibantu oleh OPD pengelola aplikasi sedang berusaha untuk memperbaiki akses-akses ke situs resmi tersebut, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan aparatur.

    “Seperti layanan-layanan perizinan, perpajakan, dan kepegawaian. Dan informasi ini merupakan koreksi, bahwa masih ada hal yang belum terselesaikan, yaitu informasi pada web Pandeglangkab pada profil Bapak Wakil. Insya Allah akan segera kami perbaiki, dan terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Beragama Atheis, Doni JBH Jadi Wakil Bupati Pandeglang

    Beragama Atheis, Doni JBH Jadi Wakil Bupati Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan situs resmi Pemkab Pandeglang. Hal tersebut dikarenakan, dalam situs pandeglangkab.go.id tersebut terdapat nama wakil bupati yaitu Doni JBH yang beragama atheis dan lahir di Mars.

    Dari rilis yang diterima BANPOS, IMM Pandeglang menyatakan, dengan adanya hal tersebut maka menunjukkan adanya permasalahan dari Pemkab Pandeglang dalam mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dari situs terpercaya pemda.

    “Tapi sayangnya di Pandeglang sulit memperoleh informasi yang akurat melalui elektronik, hal ini tentu sangat jauh dari kesan kemajuan digital,” ungkap Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang, Sadin Maulana, Jumat (5/3/2021).

    Dia mengatakan telah menguji tingkat aksesbel informasi publik di Pandeglang, dan pada akhirnya menemukan kejanggalan tersebut.

    “Saya uji dengan membuka link website https://pandeglangkab.go.id/bupati/bupatiwakil jam 13.30 hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, yang muncul profil tanpa foto dengan deskripsi nama wakil bupati adalah Doni Jbh, dengan keterangan beragama Ateis. Seharusnya yang muncul profil Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dengan deskripsi yang benar,” kata Sadin.

    Ia menerangkan, warga Pandeglang banyak yang ingin tahu terkait kerja-kerja dan kebijakan publik, jika Pemkab tidak mampu mengelola informasi yang akurat dan akuntabel, maka pemerinta telah melakukan penyesatan.

    “Saya juga mencoba membuka profil pimpinan OPD yang tersedia di https://satudata.pandeglangkab.go.id/, namun beberapa yang muncul adalah nama dan foto pimpinan OPD lama. Ini benar-benar menyesatkan,” ujarnya.

    Sadin menceritakan, sebelum dia berselancar di laman website Pemkab Pandeglang, awalnya berniat untuk mencari referensi anggaran daerah terkait perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Sekretariat DPRD Pandeglang. Namun dia tidak menemukan fitur permohonan data yang bisa terhubung ke pejabat terkait.

    “Sarana yang tersedia jelas tidak memudahkan publik, sangat bertolak belakang dengan yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

    Menurut Sadin, informasi yang salah bisa menyesatkan pengguna informasi tersebut. Dia mengklaim Pemkab Pandeglang tidak mampu mengelola informasi publik

    “Yang jadi pertanyaan adalah, apa mungkin pengelola website Pemkab tidak ada dananya. Jika uang Negara digunakan hanya untuk formalitas, maka keterlaluan jika berkepanjangan seperti ini. Atau apakah Pemkab tidak becus mengelola informasi daerah?” katanya.

    Sementara itu Kepala Diskomsantik Kabupaten Pandeglang, Girgi Jantoro belum bisa dimintai tanggapannya terkait hal tersebut.(CR-02/PBN)

  • PWI Kota Serang ‘Bedah’ Peluang Sister City Serang-Tangsel

    PWI Kota Serang ‘Bedah’ Peluang Sister City Serang-Tangsel

    SERANG, BANPOS – Kerjasama antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), di gadang-gadang menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Serang.

    Meskipun, terkesan mendapat tambahan sampah dari Kota Tangerang Selatan, namun dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat sejumlah keuntungan bagi Kota Serang, khususnya untuk penataan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TSPA) Cilowong.

    Hal tersebut terungkap dalam KUPI (Kupas Aspirasi) Bersama PWI Kota Serang, sebuah program diskusi mingguan PWI Kota Serang dalam membahas berbagai permasalahan di Kota Serang, yang kali ini mengambil tema “Sister City Kota Serang-Tangsel, Siapa Untung?”. Kegiatan ini dihadiri Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Anton Gunawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Ipiyanto dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Tendian, sebagai narasumber.

    Disampaikan Kepala DLH Kota Serang, Ipiyanto, sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Pemkot Serang, Pemkot Tangsel sudah menjajaki sejumlah daerah untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah Tangsel. Namun dalam bekerjasama pengelolaan sampah ini, kata Ipiyanto, Pemkot Tangsel bukan hanya dikenakan retribusi saja, tetapi juga turut serta dalam membantu pembenahan dan penataan TPSA Cilowong dan wilayah penunjangnya.

    “Tangsel berkomitmen untuk membantu Pemkot Serang dalam melakukan penataan Cilowong, dari mulai armada hingga teknologi pengelolaan sampah,” ungkapnya.

    Sebenarnya, lanjut Ipiyanto, walaupun tidak ada tambahan sampah dari Tangsel, TPSA Cilowong memang harus dibenahi agar nyaman dan aman, baik untuk para pekerja yang terlibat disana maupun bagi masyarakat di wilayah TPSA. Namun karena keterbatasan anggaran, kata dia, Pemkot Serang belum dapat maksimal dalam menangani permasalahan yang terjadi di Cilowong.

    “Bukannya tidak ada penanganan, kita sudah melakukan berbagai upaya, seperti menata gundukan sampah menjadi seperti punden berundak, agar tidak mudah longsor, ataupun kegiatan lainnya, namun lagi-lagi terbentur anggaran sehingga penanganannya tidak dapat berlanjut,” tuturnya.

    Masuknya Pemkot Tangsel dengan komitmennya, tambah Ipi, menjadi angin segar dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang dihadapi Pemkot Serang untuk menata Cilowong. Kata Ipi, Pemkot Tangsel siap membantu pembiayaan pembangunan Cilowong, dari sarana hingga prasarananya.

    “Ingin kami sih segala sesuatunya dilakukan oleh Pemkot Tangsel, kita hanya terima kunci saja. Tapi sistem keuangan negara tidak bisa seperti itu, yang mengerjakan harus tetap pemerintah setempat,” ungkapnya.

    Selain itu, tambah Ipi, permintaan masyarakat terkait kompensasi dari pendapatan yang timbul atas Kerjasama Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel, bisa terpenuhi. Kata dia, bentuk kompensasi keuangan tersebut akan diberikan langsung ke masyarakat, melalui kelompok yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

    “Ini untuk lebih mempermudah penyaluran dan juga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang didapat dari kerjasama tersebut,” terangnya.

    Lebih jauh, Kadis LH menjelaskan, meski tidak sepenuhnya tuntas, dengan adanya kerjasama ini setidaknya permasalahan sampah di Kota Serang dapat sedikit teratasi. Menurutnya, Idealnya Kota Serang memiliki armada truk hingga 300 unit, untuk menuntaskan sampah di Kota Serang.

    “Saat ini kita hanya memiliki 35 unit saja, itupun ada yang umurnya sudah hampir 20 tahun. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini, jumlah armada kita dapat bertambah,” harapnya.

    Hal senada disampaikan Asda I Kota Serang, Anton Gunawan. Kata dia, kerjasama ini merupakan salah satu peluang bagi Pemkot Serang dalam mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya sampah. ” Kami pun tidak menutup kerjasama dengan wilayah lain, selain Tangsel,” ucapnya.

    Dilain pihak, Teguh Akbar Idham, Ketua PWI Kota Serang, mengamini penjelasan yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan Pemkot Serang dalam diskusi KUPI Bersama PWI Kota Serang. Kata dia, bila kerjasama tersebut jadi terlaksana dan dikelola dengan baik, tentunya dapat mengatasi kebuntuan masalah sampah yang selama ini dihadapi Pemkot Serang.

    “Seperti yang kita ingat, salah satu janji Pak Walikota saat kampanye adalah penanganan sampah. Kerjasama ini, bisa menjadi salah satu bentuk implementasi janji kampanye beliau,” ujar Akbar.

    Lebih lanjut, Akbar mengatakan, pihaknya siap bersinergis dengan Pemkot Serang dalam memajukan Kota Serang. Kata dia, semua yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Serang, PWI akan siap untuk membantu dan mengawal agar program yang digulirkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat.

    “Tentunya kita membantu sesuai dengan kapasitas kita sebagai penyambung informasi,” ucapnya. (AZM)

  • Sudah Divaksin, Bu Tatu Positif Covid-19

    Sudah Divaksin, Bu Tatu Positif Covid-19

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19, Kamis (4/3/2021). Hal itu dibenarkan oleh juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi.

    “Iya (positif Covid-19). Jadi beliau (Tatu) positif setelah melakukan swab PCR, kemarin (Rabu),” ungkapnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, Tatu mengikuti pemeriksaan Swab PCR real-time. Sehingga pihaknya menyarankan agar Tatu membatasi pertemuan-pertemuan dengan mengumpulkan massa.

    “Terutama itu, kemudian juga memperketat protokol kesehatan bagi ibu Bupati dan masyarakat yang bertemu dengan beliau,” katanya.

    Agus menyampaikan, tracking akan dilakukan kepada para pejabat yang melakukan kontak dengan Tatu selama lima hari ke belakang. Begitupun dengan awak media, yang melakukan kontak dekat akan dilakukan pemeriksaan selama dua hari tiga hari ke depan.

    “Sebetulnya saat ini agak sulit untuk melakukan pembatasan mobilitas. Tapi kita harapkan, yang sempat kontak erat dengan ibu, kita lakukan pemeriksaan,” tuturnya.

    Meski sudah divaksin, kata Agus, bisa saja terpapar Covid-19. Tetapi, siapapun yang divaksin, kalaupun terpapar, tidak akan menimbulkan gejala atau keluhan.

    “Sehingga tidak akan berlangsung lama biasanya, karena paparan divaksin bukan berarti tidak mungkin terpapar,” katanya.

    Jadi, orang yang sudah divaksin dan lengkap, orang tersebut akan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap virus korona. Sehingga bila terpapar, tidak akan menimbulkan gejala atau keluhan.

    “Kemungkinan penyembuhannya lebih cepat, virusnya tidak akan memperparah kondisi kesehatan,” terangnya.

    Agus menyebut hal itu mirip seperti carrier atau pembawa virus saja. Untuk Bupati Serang sendiri, sudah melakukan isolasi mandiri di kediaman pribadinya.

    “Isolasi mandiri harus tetap dilakukan,” tandasnya. (DZH)

  • Cegah Penyalahgunaan, Senpi dan Urine Anggota Polres Serang Diperiksa

    Cegah Penyalahgunaan, Senpi dan Urine Anggota Polres Serang Diperiksa

    SERANG, BANPOS- Kapolres Serang AKBP Mariyono didampingi Subdit Provos Bidang Propam Polda Banten menggelar pemeriksaan senjata api (senpi) para personil Polres Serang, Kamis (4/3/2021). Selain pemeriksaan senpi, juga dilaksanakan pemeriksaan urine.

    Pemeriksaan senpi dilakukan untuk memastikan pemegang senpi memegang izin yang masih berlaku serta kondisi senpi layak digunakan. Sedangkan untuk pemeriksaan urine untuk mrmastikan pemegang senpi tidak mengkonsumsi narkoba yang menjadi atensi serius pimpinan kepolisian.

    Dari pemeriksaan itu, tiga senpi ditarik personil Propam, lantaran Surat Ijin Membawa dan Menggunakan Senjata Api telah habis. Sedangkan tes urine terhadap 46 anggota yang diperiksa secara acak dinyatakan negatif narkoba.

    Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan ada 104 senpi anggota yang dilakukan razia. Dari hasil cek fisik dan kelengkapan surat itu, tiga senpi harus ditarik karena masa izin pegang senjata sudah habis.

    “Ada 3 senpi yang ditarik Provoos karena surat senjata api masa berlaku habis,” katanya kepada wartawan disela-sela pemeriksaan senpi.

    Menurut Mariyono kegiatan pengecekan dan kebersihan serta kelengkapan administrasi, senjata api yang dipegang personil jajaran Polres Serang merupakan intruksi langsung dari Bapak Kapolri melalui Kapolda Banten.

    “Kita harus pastikan senjata api yang di pegang benar-benar bersih, dan kelengkapan suratnya tidak mati apabila ditemukan akan dilakukan penyitaan,” ujar Kapolres didampingi Kasubdit Provoos Bidang Propam AKBP Amin Priyanto.

    Lebij lanjut, Mariono mengungkapkan penertiban senjata api itu dilakukan, untuk mengontrol anggota pemegang senpi. Hal ini untuk meghindari penyalahgunaan penggunaan senjata api hingga menimbulkan korban jiwa.

    “Kita dalam mengunakan senjata api itu, untuk menjaga melayani dan melindungi warga masyarakat dalam keadaan darurat, dan dilakukan sesuai SOP tidak ada penggunaan tanpa seizin pimpinan,” ungkapnya.

    Selain senpi, Mariyono menambahkan pemegang senjata api juga dilakukan pemeriksaan tes urine, dengan tujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba, karena dapat berakibat fatal.

    “Kegiatan ini juga akan dilakukan test urine kepada personil jajaran Polres Serang, yang memegang senjata api untuk memastikan bahwa pemegang senjata api tidak ada yang mengkonsumsi narkotika,” tambahnya.

    Mariyono menjelaskan dari puluhan anggota kepolisian yang dilakukan tes urine, tidak ada satupun anggota Polres Serang yang terdeteksi melakukan penyalahgunaan narkoba. “Untuk hasil test urine yang diikuti 46 personil dengan hasilnya negatif,” jelasnya.

    Mariyono menghimbau kepada personil Polres Serang agar dapat merawat senjata apinya dengan baik, serta melengkapi semua administrasi sesuai peraturan yang ada.

    “Personil yang senjata apinya disita agar mengurus kartu senjata api yang masa berlakunya telah habis, apabila telah lengkap senjata api tersebut dapat diambil kembali,” imbaunya. (MUF)

  • Asik ‘Ngefly’ Gorila, Seorang Pemuda Terumbu Dicokok Polisi

    Asik ‘Ngefly’ Gorila, Seorang Pemuda Terumbu Dicokok Polisi

    SERANG, BANPOS- Lagi asik “ngefly” sambil pegang gorila, HJ alias Jimy (23) dicokok personil Satresnarkoba Polres Serang Kota di rumahnya di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dari tersangka pecandu ini, petugas juga mengamankan tembako gorila yang disembunyikan dalam tapeware.

    Kepala Satresnarkoba Iptu Shilton menjelaskan tersangka HJ alias Jimy diamankan di rumahnya pada Selasa (2/3) sekitar pukul 06.00 WIB. Penangkapan terhadap pencandu tembako gorila ini berawal dari informasi masyarakat jika tersangka kerap mengkonsumsi narkoba.

    “Dari informasi itu tim satresnarkoba melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di dalam rumahnya masih dalam pengaruh tembako gorila” ungkap Shilton didampingi Kanit 2 Ipda M Anwar Nurul Huda kepada awak media, Rabu (3/3/2021).

    Dalam penggeledahan, lanjut Shilton, petugas juga menemukan tapeware yang berisi tembako gorila. Kepada petugas, buruh serabutan ini sempat beralasan bahwa gorila yang ada dalam tapeware bukan miliknya namun akhirnya diakui kepunyaannya yang dibeli dari seseorang melalui media sosial.

    “Awalnya sih sempat mengelak tapi akhirnya mengakui barang bukti yang diamankan miliknya yang dibeli melalui media sosial. Jadi antara tersangka dan si penjual tidak kenal lebih dekat,” kata Kasatresnarkoba.

    Lebih lanjut Shilton menambahkan tersangka sudah 3 kali membeli tembako gorila untuk dikomsumsi sendiri. Tersangka mengkonsumsi tembako gorila dengan alasan hanya ingin menghilang stres dan juga bisa membuat tidur nyenyak.

    “Katanya sih belum lama mengkonsumsi tembako gorila. Alasan tersangka hanya untuk menghilangkan stres dan bikin tidur nyenyak,” kata Shilton. (DZH)

  • Kerap Timbulkan Bau Busuk, Tumpukan Sampah di Citerep Disoal Warga

    Kerap Timbulkan Bau Busuk, Tumpukan Sampah di Citerep Disoal Warga

    SERANG, BANPOS – Tumpukan sampah yang semakin menggunung di Kampung Citerep Rt.002/ Rw.004, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dikeluhkan warga. Pasalnya, tumpukan dari berbagai jenis sampah tersebut kerap menyeruak bau busuk yang menyengat.

    Uky, salah satu warga setempat mengatakan, sejak turunnya hujan di akhir pekan ini, warga sering mengeluhkan bau busuk yang berasal dari dari tumpukan sampah tersebut.

    “Sampah di situ ( Disamping TPU Kampung Citerep Rt.002/ Rw.004 ) menimbulkan efek bau yang parah,” katanya kepada BANPOS, Selasa (2/3/2021).

    Menurutnya, tidak jarang warga sekitar yang terkena dampak bau itu terganggu hingga hilang selera makannya. Selain bau busuk yang menyengat, kata Uky warga juga khawatir dengan kemunculan lalat yang akan membawa wabah penyakit.

    “Lebih parahnya lagi kalau abis hujan banyak lalat yang hinggap ke pemukiman, karna sampah itu basah dan tidak bisa dibakar,” ujarnya.

    Untuk menghindari hinggapan lalat, cara yang dapat dilakukan para warga hanya menutup rapat-rapat makanan baik instan ataupun olahan. Uki pun menuturkan, semakin bertumpuknya sampah di samping TPU Kampung Citerep Rt.002/Rw.004 itu sudah bertahun-tahun sampai saat ini, Pemerintah daerah dinilai abai dalam memperhatikan warga yang terkena dampak bau busuk tersebut.

    “Artinya kan ini masalah yang sangat panjang dan rumit. Saat ini rata-rata dari masyarakat mempertanyakan perhatian Pemerintah Desa setempat, Kecamatan Ciruas dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang langkah apa yg sebaiknya diambil agar sampah itu tidak semakin menggunung,” tandasnya.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Camat Ciruas, Rana Suherna mengaku baru mengetahui adanya tumpukan sampah di wilayah tersebut. Sebab, meski disebutkan sudah bertahun-tahun, namun pihaknya tidak pernah menerima adanya pengajuan pembangunan TPS atau pengelolaan sampah melalui UPT.

    “Berita online yang dibikin itu salah, harusnya dirumuskan di RT setempat. Kami siap mengangkut, tapi karena memang belum ada pengajuan, bagaimana kami akan mengangkut,” ujarnya.

    Rana menyebut bahwa masyarakat setempat tidak pernah mengobrol dengan pihak Kecamatan, untuk merumuskan pengangkutan sampah. Menurutnya, seharusnya dilakukan perumusan terlebih dahulu di tingkat bawah yaitu RT setempat, kemudian disetujui berapa kali sampah diangkut.

    “Ini kan masyarakat dari bawah, rumuskan dulu. Masyarakat kalau mau bikin TPS, tersentral, itu lebih memudahkan kami dalam melakukan pelayanan. Maka perlu dirumuskan dan disetujui terlebih dahulu,” jelasnya.

    Pada Senin malam, pihak desa dan warga setempat tengah melangsungkan pertemuan untuk menindaklanjuti adanya keluhan tersebut. Menurutnya, sebelum adanya pemberitaan terkait keluhan warga akibat bau sampah yang merebak, tidak ada keluhan baik warga, RT hingga kepala desa.

    “Selama bertahun-tahun itu tidak ada yang mengeluhkan ke kami. Di desa Citerep juga ada satu TPS yang berada di belakang kantor Desa. Pengurusnya datang ke Kecamatan, walaupun kami armadanya terbatas, kami akan siasati meski memang harus lembur,” ucapnya.

    Rana juga membantah jika pihaknya tidak melakukan pelayanan terhadap warganya. Ia menegaskan, jika memang ada pengajuan untuk pengangkutan sampah, maka pihaknya sangat bersedia, karena hal itu untuk kenyamanan warga.

    “Kami siap mengangkut, asalkan dirumuskan dulu siapa pengurusnya. Tidak ada laporan sama sekali, baru tau kalau disana ada sampah,” tandasnya. (MUF)