BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Aliansi Forum OKP Baros Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Serang

    Aliansi Forum OKP Baros Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Puluhan masyarakat Kecamatan Baros Kabupaten Serang, yang tergabung dalam aliansi organisasi kepemudaan (OKP) se-Kecamatan Baros menggeruduk gedung Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Kamis (20/2).

    Mereka bermaksud menggelar aksi penolakan aktivitas perkebunan buah naga, serta melakukan audiensi dengan pihak yang terlibat dalam investasi perkebunan buah naga di Kampung Citaman desa Tamansari, Kecamatan Baros.

    Mereka menganggap keberadaan aktivitas perkebunan buah naga menjadi penyebab banjir di Kecamatan Baros. Sebab, lokasi yang ditempati perkebunan itu merupakan daerah serapan air dan dalam status tanah bengkok.

    “Aksi ini sudah dua kali dilakukan. Sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2017, dan perkebunan buah naga pernah ditutup,” ungkap salah satu perwakilan aliansi OKP Kecamatan Baros, Aang Hunaefi di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (20/2).

    Kata dia, saat ini perkebunan buah naga tersebut kembali melakukan aktivitas dan dianggap menyebabkan banjir di Kampung Citaman desa Tamansari pada awal bulan Februari yang lalu.

    Aang menjelaskan, bahwa sebelum adanya perkebunan tersebut, masyarakat Kecamatan Baros tidak pernah mengalami banjir maupun longsor, yang juga menyebabkan rusaknya Waduk Citaman.

    “Sempat tutup, tapi kemudian buka (aktivitas) lagi. Kami menelusuri Amdal dan RT RW nya. Kejadian banjir dia tahun 2017, mirip dengan banjir awal Februari kemarin, kalau ada hujan lebat dengan intensitas air tinggi, akhirnya banjir, ke pemukiman warga” jelas Aang.

    Ia menjelaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perkebunan tersebut sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2011 pasal 30, yang menyebutkan bahwa Kecamatan Baros harus menjadi kawasan hutan lindung.

    Pihaknya juga mempertanyakan tentang perizinan perkebunan tersebut, sebab pada tahun 2017 pernah ditutup oleh petugas.

    “Perkebunan itu milik swasta. Karena lahan tersebut resapan air, pihak perusahaan kemudian membuat parit untuk menampung. Tapi tetap saja, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, parit yang terdapat di kebun tersebut jebol dan mengakibatkan banjir di desa Tamansari kampung Citaman,” jelasnya.

    Diungkapkan olehnya, saat Pembangunan kebun buah naga di wilayah tersebut, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, hanya sebatas melalui pemerintah desa dalam hal ini pihak desa. Ia mengaku masyarakat tidak dilibatkan dalam alih fungsi lahan tersebut.

    “Maka dari itu, kami menuntut kepada legislatif untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, agar mengembalikan fungsi hutan lindung Baros sebagai resapan air dan menutup aktivitas perkebunan buah naga,” tegasnya.

    Ia menegaskan agar Pemkab Serang dapat segera menutup perusahaan, jika perizinannya belum jelas. Ia pun mewakili masyarakat, menuntut perusahaan agar melakukan normalisasi Waduk Citaman, karena terdampak banjir dari perkebunan buah naga.

    “Dari perusahaan swasta itu juga tidak banyak melibatkan masyarakat untuk direkrut menjadi pegawai, padahal perkebunan tersebut berada di wilayah kami. Dan putra daerah tidak dilibatkan,” tandasnya.

    Diketahui, rombongan datang sebelum pukul 10:00 WIB. Kemudian mereka menduduki ruangan Komisi I DPRD Kabupaten Serang. Karena ruangan dianggap tidak mencukupi, maka audiensi dialihkan di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, ketua DPRD kabupaten Serang Bahrul Ulum, Direktur PDAM Tirta al-Bantani, kepala dinas Lingkungan Hidup, Pihak Dinas Penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, serta jajaran lainnya yang dianggap terlibat dalam investasi perkebunan buah naga. (MUF)

  • Berkarya untuk Masyarakat Sejahtera

    Berkarya untuk Masyarakat Sejahtera

    UNTUK menyejahterakan masyarakat, maka dibutuhkan juga masyarakat yang berkarya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mungkin dapat memberikan kesejahteraan, tanpa adanya masyarakat yang berkarya.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Ubaidillah. Politisi partai Berkarya ini mengatakan, untuk menggapai cita-cita kesejahteraan maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

    “Saya fikir tidak mungkin bisa pemerintah itu menyejahterakan masyarakat apabila ternyata masyarakatnya sendiri tidak berbuat apa-apa,” ujarnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan hanya dengan memberikan uang terus menerus kepada masyarakat. Sehingga ia mendorong agar pemerintah juga harus memprioritaskan program yang mengarah kepada pembangunan masyarakat yang berkarya.

    “Saya juga mengajak kepada para pemuda milenial, ayok kita bergerak. Karena memang kalau pemerintah memiliki program namun kita sendiri tidak bergerak, yah tidak akan bisa terealisasi yang namanya kesejahteraan,” jelasnya.

    Melihat perencanaan pembangunan Kota Serang saat ini, Ubaillah mengaku sudah banyak program yang dipersiapkan untuk memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang berkarya. Sehingga ia mengaku akan terus melakukan pengawalan terhadap program itu.

    “Pasti saya akan melakukan pengawalan. Ini sesuai dengan janji saya, kalau saya tidak bekerja untuk mengawal aspirasi masyarakat, buat apa ada dewan, apa fungsinya,” tandasnya. (DZH)

  • Pelayanan Dealer Daihatsu Pandeglang Dikeluhkan

    Pelayanan Dealer Daihatsu Pandeglang Dikeluhkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pelayanan dealer Daihatsu Pandeglang, PT Pradhana Raya Mobilindo dikeluhkan konsumen yang akan mengajukan kredit. Pasalnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, pihak dealer belum pernah menawarkan pengajuan kredit kepada leasing mana yang akan diambil.

    Konsumen yang akan mengajukan kredit, Mimi Sumiati mengatakan, saat akan mengajukan kredit, pihaknya memberikan Down Payment (DP) kepada pihak dealer yang bernama Sri Handrini sebesar Rp 20 juta.

    “Saya kan baru kali ini ngambil mobil dengan cara kredit, jadi tidak tahu harus kemana dan saya juga tidak tahu bahwa Sri Handrini itu bekerja di dealer Daihatsu. Saya kira dia itu bekerja di leasing, makanya DP saya berikan untuk kredit mobil Daihatsu Sigra sebesar Rp 20 juta yang disaksikan oleh kedua adik saya didepan ATM BCA Pasar Rangkasbitung pada pertengahan bulan Desember 2019,” kata Mimi kepada BANPOS melalui selulernya, Selasa (18/2).

    Setelah DP diberikan, pihaknya tidak menerima bukti kwitansi yang telah ditanda tangani. Karena memang saat itu, pihak dealer tidak memberikan berkas apapun.

    “Setelah saya memberikan DP dan menandatangani berkasnya, tidak ada satupun berkas yang diberikan kepada saya. Karena saya kenal dengan Sri, akhirnya saya membiarkannya dan memang komunikasi berjalan lancar. Sri juga menjanjikan proses pengajuan kreditnya hanya satu bulan, bahkan menjanjikan unit kendaraan akan dikirim pada tahun baru,” terangnya.

    Mimi menjelaskan, karena waktu pengiriman unit kendaraan yang dijanjikan belum juga datang, ia kembali menghubungi Sri untuk menanyakan alasan keterlambatan pengirimannya.

    “Alasannya kurang persyaratan, tapi setelah semua persyaratan dipenuhi masih juga belum dikirim unit kendaraan yang dijanjikan. Saya kan kesal dan tidak enak sama suami kenapa mobilnya belum dikirim juga, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kembali DP yang sudah diberikan,” ujarnya.

    Mimi mengaku, dirinya merasa heran saat akan mengambil DP, pihak dealer akan mengembalikan DP tersebut secara tidak utuh karena harus dipotong dengan alasan pembatalan sepihak.

    “Saya kan tadinya berusaha untuk memberikan kesempatan agar pihak dealer mengirim unit, akan tetapi kembali beralasan bahwa pihak leasing membatalkan kredit yang diajukan. Saya kan jadi bingung, kenapa pihak dealer mengatakan dibatalkan oleh pihak leasing padahal pihak dealer sendiri belum pernah menawarkan atau menanyakan kepada saya akan melakukan kredit dileasing yang mana. Itu tidak pernah sama sekali ditanyakan kepada saya,” ucapnya.

    Karena tidak ada kejelasan, pihaknya akan mengambil kembali DP yang telah diberikan dengan utuh tanpa adanya potongan. Alasannya karena yang membatalkan kredit tersebut pihak leasing yang diajukan oleh pihak dealer.

    “Kan pihak leasing yang membatalkan sepihak, kenapa DP saya harus dipotong. Yang mengajukan ke leasing juga kan bukan saya, pihak dealer sendiri yang mengajukan ke leasing tersebut,” tegasnya.

    Sementara, pihak dealer Daihatsu, Sri Handrini saat dihubungi BANPOS mengaku, dealer mengajukan kredit kepada Adira. Karena belum ada PO (Pre Order) dari leasing, pihaknya belum berani untuk menurunkan unit.

    “Sri kan dari pihak dealer, kemarin itu diajuin ke Adira. Sri juga bingung, masa mau nurunin unit kalau belum ada PO, karena yang mengurusnya orang leasing. Kemarin itu ada reject (penolakan,red) dari Adira. Adiranya inikan janji-janji terus, maksudnya mau kita proses terus tapi ke MTF mau di Split. Jadi bukan mau ngasih janji-janji, tapi dari pihak Adiranya,” katanya.

    Saat ditanya terkait potongan yang akan diberikan kepada pihak konsumen ketika akan mengambil DP, Sri menyatakan, hal tersebut dikembalikan kepada atasannya.

    “Itukan nanti Sri balikin lagi ke atasan yaitu Supervisor, kemarin konsumen juga sempat dikasih nomernya langsung,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Bantuan KPM Dianggap Tidak Sebanding Nominal

    Bantuan KPM Dianggap Tidak Sebanding Nominal

    PANDEGLANG,BANPOS – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan program Sembako dari pemerintah pusat melalui Dinsa Sosial (Dinsos) Pandeglang, mengeluh dengan bantuan yang telah diterimanya.

    Hal ini dikarenakan, meskipun bantuan tahun ini mendapatkan tambahan sebesar Rp150 ribu, akan tetapi komoditas yang diterimanya hanya sedikit.

    Salah satu warga Desa Pagelaran Timur, Amnah mengaku saat ini pihaknya menerima bantuan selama satu pagu, dengan jumlah bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram, telur 1 kilogram dan tempe.

    “Memang ada tambahan, tapi kalau dihitung sesuai dengan harga di pasar, nilainya tidak sampai Rp150 ribu. Kalau harga beras Rp11 ribu berarti 10 kilogram baru Rp110 ribu. Sedangkan untuk telur kalau 1 kilogram Rp28 ribu dan tempe kalau beli di pasar sekitar Rp3 ribu, berarti Rp31 ribu ditambah Rp110 ribu jumlahnya Rp 141 ribu,” kata Amnah kepada BANPOS usai menerima Sembako di Koperasi Sadar, Kecamatan Pagelaran, Senin (17/2).

    Walau begitu, Amnah tetap mengambil bantuan program Sembako tersebut. Karena menurutnya, pada tahun yang lalu, jumlah beras yang diterima hanya 7 kilogram. Sedangkan untuk tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 10 kilogram.

    “Saya sih menerima saja, yang namanya bantuan akan saya terima saja, berapapun jumlahnya. Saya mah masyarakat kecil pak, diberikan bantuan saja sudah bersukur,” ungkapnya.

    Sementara pendamping Sembako Pagelaran, Irsyad mengatakan, jumlah beras yang diberikan kepada KPM saat ini mengalami peningkatan pada komoditas beras, sebelumnya hanya 7 kilogram saja, tahun ini menjadi 10 kilogram

    “Ada tambahan nominal sebelumnya Rp110 ribu, sekarang Rp150 ribu dan barangnya juga sekarang nambah. Sebelmnya beras 7 kilogram, sekarang 10 kilogram, telurnya sekarang 1 kilogram dan ada tambahan kacang-kacangan. Yang sekarang ini disebutkan permintaan KPM yaitu tempe. Maka sekarang ada beras 10 kilogram, telur 1 kilogram dan tempe setengah kiloan kira-kira,” katanya.

    Menurutnya, untuk jenis beras yang diberikan kepada BPNT adalah jenis premium lokal, dengan harga dipasaran sekitar Rp11 ribu.

    “Jenisnya premium lokal, kalau dipasaran untuk satu karung beras dengan berat 25 kilogram dengan harga Rp260 ribu. Berarti sekitar Rp11 ribu, kalau telurnya dikisaran Rp27 ribu ditambah tempe satu,” terangnya.

    Menurut Irsyad, dalam program Sembako ini, komoditas minyak dan gula pasir itu tidak boleh. Hal tersebut disebabkan aturan, harus hasil bumi di wilayah tersebut yang diutamakan, kecuali ikan dan buah-buahan.

    “Kalau di program Sembako ini, minyak gula pasir itu tidak boleh. Yang penting disini hasil bumi kita saja, hasil produk kita yang diutamakan. Kalau minyak sayur atau gula putih itu tidak boleh, terkecuali sayur-sayuran, ikan, buah-buahan dan beras lokal karen untuk pemberdayaan ini masuknya,” ujarnya.

    Irsyad menambahkan, setelah pagu yang sekarang diberikan kepada KPM, selanjutnya bantuan Sembako akan diberikan sesuai dengan kebutuhan KPM itu sendiri.

    “Nantinya KPM ditanya maunya apa, kalau seandainya KPM maunya beras sekian dikurangi berarti ditambah daging, kacang-kacangannya harus dan buah-buahannya apa, nanti disesuaikan kedepannya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Terkait Perusahaan Tambak tak Bernama, Kecamatan Sumur Tunggu Kajian Perizinan

    Terkait Perusahaan Tambak tak Bernama, Kecamatan Sumur Tunggu Kajian Perizinan

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait aktifitas perusahaan tambak udang yang ada di Kampung Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, yang dikeluhkan warga karena tidak jelas nama perusahaannya dan dianggap merusak lingkungan. Pihak Kecamatan Sumur, mengklaim telah memberikan teguran terhadap pihak perusahaan.

    Camat Sumur, Heru mengatakan, untuk tambak udang yang ada di Kampung Cisaat, pihaknya telah memberikan teguran terhadap pemilik tambak udang tersebut.

    “Jadi prinsipnya, pihak kecamatan telah melakukan survey lokasi dengan mengirimkan Mantri Polisi (MP) Pol PP Kecamatan Sumur yang bertemu langsung dengan pemiliknya yaitu pak Sam. Dalam pertemuan tersebut ditanyakan terkait perizinan dan sebagainya,” kata Heru kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (17/2).

    Selain itu, lanjut Heru, secara kedinasan pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) perizinan dan non perizinan serta kepada dinas teknis terkait.

    “Secara kedinasan kita juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Asisten pemerintahan selaku Ketua Satgas perizinan dan non perizinan. Surat juga kita kirimkan kepada dinas teknis seperti DLH, DPMPTSP dan Satpol PP, itukan harus dibahas tim dari kabupaten, karena kita tidak bisa menyatakan itu reklamasi atau bukan, pencemaran atau bukan. Makanya kita mengirimkan surat pemberitahuan tersebut,” terangnya.

    Heru menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan pihak DLH, kemungkinannya pihak DLH itu sendiri akan menurunkan tim untuk melakukan kajian ke lokasi.

    “Kemungkinannya pihak DLH akan turun ke lokasi untuk melakukan kajian untuk memastikan apakah itu reklamasi atau pencemaran lingkungan, karena pihak kecamatan tidak bisa menyatakan itu reklamasi atau pencemaran lingkungan,” ujarnya.

    Terkait dengan pengerukan terumbu karang yang ada dipantai, Heru mengakui ada indikasi tersebut, termasuk pengerukan pasir laut. Namun itu tidak dibawa keluar wilayah, tapi pihaknya tetap memberikan teguran kepada pemiliknya.

    “Memang diindikasikan ada pengerukan termasuk pasir juga, tapi memang tidak dibawa keluar hanya ada disitu. Nah ini juga kita berikan teguran melalui Kasi K3 kita tegur, untuk sementara upaya sudah kita lakukan termasuk kita sampaikan surat secara resmi kepada dinas teknis,” jelasnya.

    “Kalau yang melakukan itu, tambaknya milik pak Sam bukan punya pak Buntaran. Kalau tambak yang ini sih sebetulnya masih baru, karena saat kita ke lokasi kondisinya terkunci dan tidak ada siapa-siapa. Baru minggu kemarin kita bisa masuk dan terlihat itu, setelah kita susun laporan dan kita sampaikan lebih dulu. Suratnya kan baru kita sampaikan tadi, kita tinggal menunggu,” ungkapnya.(dhe)

  • 339 Santri Diberikan Pembekalan Hafidz Alquran

    339 Santri Diberikan Pembekalan Hafidz Alquran

    Guna mewujudkan program satu desa satu hafids Alquran, sebanyak 339 santri yang mewakili seluruh desa dan kelurahan yang ada di Pandeglang, mengikuti orientasi dan pembekalan di Yayasan Shohibul Barokah, di Desa Kadu Madang, Kecamatan Kadu Hejo, Sabtu (15/2).

    Pembina Yayasan Shohibul Barokah, Raden Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, para santri yang mengikuti orientasi dan pembekalan tersebut tidak mengeluarkan biaya.

    “Kebanyakan para santri yang hadir disini duduk dibangku kelas 6 SD, jadi bisa langsung melanjutkan sekolahnya disini pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Raden Achmad Dinyati Natakusumah saat pembekalan dan orientasi para santri.

    Menurutnya, tujuan diadakannya orientasi dan pembekalan para santri tersebut sejalan dengan marwah Pandeglang yaitu daerah sejuta santri seribu kiyai. Sehingga dalam tahap selanjutnya, setiap desa dan kelurahan yang ada di Pandeglang akan bertambah kuota santri tahfidznya menjadi 3 sampai 5 orang sesuai dengan kemampuan akomodasi dan tenaga pendidik yang tersedia.

    “Kami bersinergi dengan pemerintah daerah agar satu desa satu hafidz bisa terwujud,” ungkapnya.

    Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang hadir pada acara tersebut mengatakan, Kabupaten Pandeglang sebagai kota santri harus dapat mencetak generasi yang islami. “Kami ingin satu desa satu hafidz Alquran ini bisa terwujud,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya mengajak dan menghimbau masyarakat khususnya para orang tua untuk mengajarkan anaknya belajar dan membaca Alquran sejak dini dikeluarganya masing-masing.

    “Saya mengajak dan menghimbau kepada para orangtua mengajarkan anaknya untuk belajar dan membaca Alquran sejak dini pada keluarganya masing-masing,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Perusahaan Tambak di Desa Taman Jaya Dikeluhkan Warga

    Perusahaan Tambak di Desa Taman Jaya Dikeluhkan Warga

    PANDEGLANG,BANPOS – Aktifitas tiga perusahaan tambak udang di Kampung Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur dikeluhkan warga. Pasalnya, tiga perusahaan tambak udang yang tidak diketahui namanya tersebut tidak memasang plang nama perusahaan dan keberadaannya dianggap merusak lingkungan karena berada di sempadan pantai.

    Warga Kampung Cisaat, Sakra Wijaya mengatakan, selama dua perusahaan tambak udang beraktifitas, warga Cisaat belum pernah mengetahui nama perusahaannya dan tidak tahu perusahaan milik siapa.

    “Aktifitas dua perusahaan tersebut sangat tertutup dan tidak ada plang nama perusahaan didepannya. Jadi kita bersama warga lainnya tidak tahu nama dua perusahaan tersebut selama ini, bahkan sekarang salah satu perushaan itu sedang melakukan perluasan area tambak yang saat ini sedang berjalan,” kata Sakra saat ditemui BANPOS di Cisaat, Sabtu (15/2).

    Menurutnya, saat melakukan konsultasi publik dengan warga Desa Taman Jaya, pihak Kampung Cisaat tidak dilibatkan. Bahkan untuk tempat dilakukannya diskusi tersebut juga tidak dilakukan di kantor desa, akan tetapi dilakukan di kantor perusahaan tambak.

    “Belum lama ini pihak tambak mengadakan konsultasi publik tentang dampak lingkungan, tapi tidak melibatkan seluruh warga Desa Taman Jaya seperti warga Kampung Cisaat. Kalau undangan yang sifatnya formal, seharusnya dilakukan di kantor desa tidak dilakukan di kantornya perusahaan,” katanya.

    Ia mengkhawatirkan, dengan adanya perusahaan tersebut, keberadaan Muara Cibanua terancam hilang, padahal keberadaan Muara Cibanua tempat lalu lalang perahu nelayan yang setiap harinya mencari ikan.

    “Karena ada tambak, karang-karang yang ada dipantai habis. Contoh di Muara Cibanua tempatnya perahu nelayan lalu lalang saat akan melaut, karang-karangnya itu diambil dan habis. Ini kan tempat keluar masuknya perahu nelayan apalagi saat musim angin barat perahu nelayan masuk kesana, seharusnya karangnya jangan diambil, karena itu untuk menghalangi agar pasir laut tidak masuk ke muara, yang akan mengakibatkan pendangkalan pada muara,” terangnya.

    Pihaknya merasa heran, kenapa perusahaan tambak tersebut tidak memasang plang nama perusahaan, padahal aktifitasnya sudah cukup lama.
    “Seharusnya kan kalau perusahaan, nama perusahaannya apa. Setidaknya kalau ada plang nama perushaan kita tahu nama peruhaan itu, ini tidak ada sama sekali. Kalau kita bukannya tidak setuju dengan adanya tambak disini, cuman keberadaannya harus jelas dan tidak merusak lingkungan serta menghargai hak masyarakat,” ucapnya.

    “Kita juga ingin investor yang berinvestasi di sini sebanyak-banyaknya, akan tetapi keberadaannya harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar,” tambahnya.

    Kepala Desa Taman Jaya, Ade Sutonih mengatakan, keberadaan tambak udang sudah lama, namun semenjak dirinya menjabat kades keberadaan perusahaan tersebut belum memberikan laporan.

    “Iya memang keberdaan perusahaan tambak itu sudah lama, karena saya baru menjabat kades mungkin mereka belum sempat untuk menghadap dan melaporkan keberadaannya,” katanya.(dhe/pbn)

  • Diguyur Hujan, 16 Rumah di Baros Terendam Banjir Lumpur

    Diguyur Hujan, 16 Rumah di Baros Terendam Banjir Lumpur

    BAROS, BANPOS – Akibat curah hujan tinggi yang mengguyur beberapa wilayah Serang, Kampung Citaman Desa Taman Sari Kecamatan Baros Kabupaten Serang dilanda banjir lumpur, Sabtu (15/2).

    Hal ini juga diduga karena buruknya drainase, sehingga membuat air meluap dan menutupi jalan serta menghambat aktivitas warga di beberapa RT di kampung tersebut.

    Ketua harian Crisis Centre pada Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Jhonny E, mengatakan bahwa sebanyak 15 unit rumah warga kampung Citaman lingkungan RT 006/006 terendam banjir lumpur.

    Sementara itu, satu unit rumah di lingkungan RT 005/006 di kampung yang sama pun terendam banjir akibat saluran irigasi yang jebol.

    “Satu unit rumah terkena dampak limpasan air irigasi yang jebol di lingkungan RT 005/006 atas nama Daus,” ungkapnya.

    Berdasarkan penuturannya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ini, diketahui debit air sudah mulai surut, dan aktivitas warga sudah kembali normal.

    “Saat ini pemilik rumah masih tinggal di rumahnya,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang diterima, debit air sangat deras mulai memasuki pemukiman warga sekira pukul 15.50 WIB. Tim BPBD Kabupaten Serang memberangkatkan personil guna melakukan assassement dan penanganan di lokasi banjir.

    “Saat ini, ada beberapa kebutuhan mendesak yaitu perlengkapan bayi, alas untuk tidur, makanan siap saji, selimut dan alat-alat kebersihan,” pungkasnya. (MUF)

  • Di Hari Kasih Sayang, Seruni Kampanyekan Lawan Kekerasan pada Perempuan

    Di Hari Kasih Sayang, Seruni Kampanyekan Lawan Kekerasan pada Perempuan

    SERANG, BANPOS – Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) ranting Untirta memperingati hari kasih sayang atau biasa disebut valentine, dengan menggelar aksi teatrikal menari serentak untuk menolak kekerasan terhadap perempuan.

    Terlihat sekitar 20 orang baik perempuan maupun laki-laki menari diiringi oleh musik berjudul One Billion Rising (OBR), di depan kampus Untirta Pakupatan. Beberapa masyarakat yang berlalu lalang pun terpantau ikut menonton aksi itu.

    Dalam musik pengiring OBR itu, terdengar beberapa lirik yang mengkampanyekan penolakan atas kekerasan perempuan, seperti ‘Perempuan bukanlah barang’, ‘Dunia tanpa pemerkosaan’ dan ‘Lepaskan belenggu (perempuan)’.

    Koordinator aksi, Asri Ditia, mengatakan aksi itu merupakan bentuk penolakan pihaknya terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan di dunia, khususnya di Kota Serang.

    “Akhir tahun di Banten tercatat ada sekitar 31 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan di awal tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya anak di Kota Serang ada sebanyak 17 kasus,” ujarnya di sela aksi, Jumat (14/2).

    Menurut Asri, banyaknya kasus kekerasan perempuan tersebut dikarenakan budaya feodal patriarki (menganggap laki-laki lebih utama) masih mengakar di Indonesia, termasuk Kota Serang.

    “Jadi itu semua menurut kami bisa diselesaikan dengan menghancurkan sistem yang membelenggu, yaitu budaya feodal patriarki yang masih mengakar saat ini,” ucapnya.

    Ia pun mencontohkan salah satu kasus budaya feodal patriarki yang seringkali ia rasakan dalam kehidupan, khususnya dalam dunia perkuliahan.

    “Misalkan, bagaimana orang-orang menganggap bahwa sekretaris dan bendahara adalah tugas yang hanya cocok bagi perempuan. Itu sebenarnya merupakan budaya feodal yang harus dihapus. Perempuan bisa lebih dari itu,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Seruni ranting Untirta, Ega Khoirunnisa, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan saat ini merupakan aksi serentak se-dunia. Berbagai negara lainnya melakukan hal yang sama dalam rangka melawan kekerasan perempuan dengan menari.

    “Jadi ini merupakan ekspresi kami dalam melawan kekerasan terhadap perempuan yang dialami perempuan se-dunia, yaitu dengan menari dan bernyanyi,” ujarnya kepada awak media.

    Ia menuturkan, gerakan OBR ini memang bertepatan dengan hari kasih sayang. Menurutnya, kasih sayang terhadap perempuan yang sebenarnya adalah dengan melakukan perlawanan terhadap kekerasan perempuan.

    “Kami memandang bahwa kasih sayang terhadap perempuan bukan hanya sebatas coklat, namun juga dengan membangkitkan gelora perlawanan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual,” tegasnya.

    Selain kekerasan dan pelecehan seksual, ia juga mengkritisi bagaimana perempuan banyak yang mendapatkan tindakan diskriminasi dalam dunia pekerjaan.

    “Diskriminasi upah juga terjadi pada perempuan. Bagaimana perempuan tani misalnya, mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan petani laki-laki. Padahal mereka mengerjakan hal yang sama. Ini juga terjadi pada dunia industri,” tandasnya. (DZH)

  • Ditemukan Tergeletak Penuh Luka, Dinsos dan Yayasan Uswah Tangani Orang Terlantar

    Ditemukan Tergeletak Penuh Luka, Dinsos dan Yayasan Uswah Tangani Orang Terlantar

    LEBAK, BANPOS – Tangani orang terlantar dengan kondisi lemah dan banyak ditemukan luka hampir disekujur tubuhnya, Yayasan Uswah Hasanah Perwira Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, menyerahkan orang terlantar tanpa identitas tersebut kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

    Informasi yang dihimpun BANPOS, orang terlantar yang sejak beberapa hari berjalan gontai dari arah Cipanas menuju Rangkasbitung menyusuri ruas jalan nasional Rangkasbitung-Cipanas tepatnya di makam lima Kecamatan Sajira. Karena kondisi tubuhnya lemah dipenuhi luka yang sudah mengeluarkan nanah, akhirnya orang terlantar tersebut tergeletak didepan pintu gerbang kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di Kampung Cijalur, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

    Ketua Yayasan Uswah Hasanah Perwira Rangkasbitung, Nina Suparti mengatakan, sebelum ditemukan tergeletak didepan gerbang kantor LPP, dua hari sebelumnya orang terlantar tersebut berjalan menyusuri jalan raya.

    “Kalau tidak salah dua hari yang lalu kita melihat orang terlantar itu berjalan menyusuri jalan raya, pada hari Senin (10/2) ditemukan sudah tergeletak dipinggir jalan persis didepan gerbang kantor LPP. Saya kira orang tersebut sudah meninggal, karena setelah kita hampiri orang itu masih hidup akhirnya kita bawa ke rumah singgah milik Pemkab Lebak yang dikelola oleh Dinsos untuk kita bersihkan,” kata Nina kepada BANPOS, Selasa (11/2).

    Nina mengaku, saat akan membawa orang terlantar dengan kondisi penuh luka, kotor dan bau ke rumah singgah, pihaknya merasa kesulitan untuk membawanya. Karena kondisinya harus cepat diberikan pertolongan, akhirnya memutuskan untuk mengambil kendaraan milik yayasan untuk membawanya ke rumah singgah.

    “Kita bawa menggunakan kendaraan milik yayasan ke rumah singgah. Setelah sampai di rumah singgah, Saat kita mandikan, orang terlantar dengan banyak luka itu mengeluarkan nanah. Bahkan dari matanya juga mengeluarkan nanah, kemungkinan orang itu seperti pernah tertabrak kendaraan karena pada lukanya ada yang ditutupi dengan perban. Setelah dibersihkan, kita berikan pakaian lalu diberi makan dan kita serahkan kepada Dinsos untuk ditangani lebih lanjut,” ungkapnya.

    Sementara Kasi Rehabilitasi Sosial Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinsos Lebak, Agus Setiawan membenarkan pihaknya menerima orang terlantar yang diserahkan oleh pihak yayasan.

    “Kita sedang tangani orang terlantar yang diserahkan oleh yayasan Uswah Hasanah Perwira, kondisinya saat ini sudah lebih baik dibandingkan saat pertama kali ditemukan. Untuk kondisi kesehatannya butuh penanganan dari tim medis, nanti kita akan berupaya untuk menghubungi Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk dilakukan penanganan. Kita tidak berani memberikan pengobatan, karena yang kompeten untuk menanganinya adalah dokter,” kata Agus.(DHE/PBN)