BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Belasan Anak Kota Serang Jadi Korban ‘Predator’ Seksual

    Belasan Anak Kota Serang Jadi Korban ‘Predator’ Seksual

    SERANG, BANPOS – Mengawali tahun 2020, DP3AKB Kota Serang telah menerima laporan kekerasan seksual pada anak mencapai 17 kasus. Bahkan dari 17 kasus itu, 15 diantaranya dilakukan oleh satu orang pelaku.

    Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya disebut sebagai salah satu akibat banyaknya kasus tersebut. Diduga pula para pelaku mengalami kelainan seksual karena berhasrat pada anak di bawah umur atau pedofilia.

    Kepala DP3AKB Kota Serang, Toyalis, menjelaskan dari 17 kasus kekerasan seksual pada anak, 15 diantaranya berada di Kecamatan Serang dan 2 lainnya di Kecamatan Walantaka. Selain itu, Toyalis juga mengatakan bahwa terdapat 15 kasus yang dilakukan oleh satu pelaku.

    “Pada Januari ini saja sudah ada 17 kasus pada anak, tentu ini luar biasa angkanya. Di awal tahun saja sudah sebanyak itu. Kalau tahun lalu ada 43 kasus kekerasan yang didominasi dengan kekerasan seksual pada anak sebanyak 35 kasus. Sisanya KDRT,” ujarnya, Selasa (28/1).

    Menurutnya, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Serang menjadi teguran kepada para orang tua, agar dapat memantau anaknya supaya tidak menjadi korban selanjutnya.

    “Tentu peran orang tua berikut pengawasannya juga sangat penting, karena pelakunya ini orang dekat dan memiliki kelainan,” tutur mantan Kepala Dinkes Kota Serang ini.

    Untuk meminimalisir dan mencegah terulangnya kasus tersebut, pihaknya tekah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di tiap kelurahan.

    “Jadi penanganannya cepat, begitu ada laporan langsung ditangani. Tapi yang penting ini pencegahannya. Kami juga melakukan roadshow dan sosialisasi, karena kebanyakan pelaku merupakan orang terdekat,” katanya.

    Kasi Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kota Serang, Ati Rohayati, mengaku dengan dibentuknya Pokmas dan PATBM, maka data kasus kekerasan seksual terhadap anak kemungkinan bertambah jumlahnya.

    “Bukan karena semakin buruk keadaan, melainkan karena korban sudah berani melaporkan. Tapi tentunya kami mengharapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu,” ucapnya.

    Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan data tahun lalu dan tahun ini, korban mayoritas didominasi anak di bawah umur dengan kisaran setingkat TK dan SD.

    “Banyaknya TK dan SD, karena mereka lebih mudah untuk diiming-imingi dengan berbagai jajanan. Seperti kasus baru-baru ini yang terjadi, itu korban diberikan permen dan jajanan kesukaan mereka,” katanya.

    Sementara, Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Shinta Damayanti, mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan pada korban, mulai dari pelaporan kepada kepolisian, pemeriksaan visum hingga ke pengadilan.

    “Kami dampingi sampai benar-benar tuntas dan selesai. Bahkan, kami juga bekerjasama dengan psikologi untuk penanganan trauma pada korban,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Banten Siaga Corona

    Banten Siaga Corona

    SERANG, BANPOS-  Dinas Kesehatan (Dinkes) mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona kepada kabupaten/kota dan puskesmas seluruh wilayahnya.

    Tak hanya itu, pemprov juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Soetta di Tangerang. Langkah ini dilakukan menginggat bandar udara tersebut merupakan salah satu pintu masuk warga asing ke Indonesia.

    Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti melalui WhatsApp Messenger, Senin (28/1) mengatakan, surat edaran yang ditujukan kepada Puskesmas dan Dinkes kabupaten/kota tersebut sebagai bagian tindak lanjut surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan No. SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia.

    “Dinkes Pemprov Banten menganjurkan untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan,” ungkapnya.

    Dalam surat tersebut, kata Ati, puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota diminta untuk melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Influenza Like Ilness (ILI) dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR). 

    Selanjutnya, kata dia, puskesmas melakukan pemantauan dalam masa inkubasi pada orang yang datang dari negara terjangkit berdasarkan health alert card (HAC) yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

    “Kemudian puskesmas memantau ketat dan melakukan isolasi penderita dengan gejala pneumonia dan mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala,” katanya.

    Kemudian, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pneumonia dan pencegahan penularannya. Diantaranya dengan cuci tangan, etika batuk dan bersin, memerikasakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan demam, batuk, sesak, dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum munculnya gejala.

    “Kelima, puskesmas dan rumah sakit segera melaporkan kasus pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalan dari negara terjangkit secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan Pemprov Banten,” kata Ati dalam surat edaran tersebut.

    Adapun  koordinasi dengan PT Angkasa Pura II sebagai operator  Bandara Soetta di Tangerang menurut Ati yang merupakan pejabat hasil open bidding atau lelang jabatan ini mengaku penting. “Koordinasi dengan KKP Bandara Soeta. Koordinasi lintas batas dengan Dinkes Provinsi DKI dan Jabar juga telah kami lakukan,” imbuhnya.

    Terpisah, Direktur Utama RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho, Senin (28/1) mengungkapkan, sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya menyiapkan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dalam penanganan virus corona. 

    “Ruang isolasi kita kan selalu ada, siap sedia. Ada enam tempat tidur tapi belum ada yang terpakai,” katanya.

    Ia menjelaskan, dengan belum digunakannya ruang isolasi tersebut maka pihaknya belum menemukan adanya warga yang terjangkit virus corona. Jika instansi terkait menemukan atau ada laporan terkait kasus vitus tersebut maka akan langsung ditangani di ruang isolasi sebagai bentuk pencegahan.  

    “Di situ saja dulu untuk persiapan. Belum. Belum (ada temuan atau laporan warga terjangkit). Kalau ada itu kita akan buat laporan ke Dinkes (Dinas Kesehatan), kita isolasi, nanti mungkin selanjutnya bagaimana Dinkes menanggapi,” ungkapnya.

    Selain penanganan, kata dia, pihaknya juga senantiasa melakukan pencegahan sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinkes Banten. Dalam surat itu pemprov melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran virus corona. 

    “Sesuai edaran dari kepala dinas, kepada kasus-kasus pneumonia berat. Kemudian warga negara asing atau yang baru saja berkunjung dari negara asing, itu kita tanyakan (beri perhatian lebih, red),” ungkapnya.   

    Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah berkonsolidasi dengan pemerintah pusat untuk langkah pencegahan. Sebab, Banten memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta). Meski demikian dia memastikan hingga saat ini Banten masih bersih kasus virus corona.

    “Tentu berkonsolidasi untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan provinsi, tanggap terhadap itu. Satu diantaranya karena Bandara Soetta itu adalah wilayah Provinsi Banten kita juga lakukan pengecekan, kesiapan dan seterusnya,” tuturnya.  

    Disinggung apakah ada pelajar atau mahasiswa asal Banten yang berada di Tiongkok sebagai negara terindikasi asal virus corona, dia mengaku masih mencari informasi pastinya. 

    “Bahwa kita banyak sekolah di sana iya, tapi alamatnya Jakarta. Itu juga sedang kita tunggu sekarang, datanya seperti apa. Kalau menurut informasi ada, tapi ketika saya mau kejar data dan segala macam, kan harus by name by adress, sebagian besar menstatuskan Jakarta,” ujarnya.  

    Al Muktabar menegaskan, meski tak berharap terjadi namun pihaknya telah siap untuk menghadapi virus tersebut. Sejumlah fasilitas kesehatan telah dioptimalkan untuk penanganannya serta dukungan pendanaannya. 

    “Kita kan ada bantuan sosial tidak terencana kalau memang diperlukan. Kita akan memersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Secara umum kita siap bila itu terjadi. Secara pendekatan kesehatan kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu semua,” pungkasnya.

    Terpisah, Pemkot Serang juga mewaspadai penyebaran virus tersebut. Walikota Serang, Syafrudin mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu juga Pemkot telah menginstruksikan seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) agar mempersiapkan diri jika suatu saat ada laporan mengenai virus itu.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga ketahanan tubuh dan kebersihan lingkungan, apalagi saat ini sedang musim penghujan yang rentan adanya penyebaran penyakit, termasuk mungkin Corona itu,” ujar Syafrudin di DPRD Kota Serang, Senin (27/1).

    Menurutnya dengan ketahanan tubuh yang kuat dan lingkungan yang bersih, setidaknya dapat meminimalisir kemungkinan tersebarnya virus Corona dan juga penyakit lainnya seperti DBD.

    “Makan makanan bergizi, ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga lingkungan yang bersih dapat mencegah persebaran virus. Bukan hanya Corona, tapi juga DBD dan penyakit lainnya,” terangnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan saat ini perpindahan penduduk, baik kedatangan wisatawan mancanegara maupun pekerja asing sangat dinamis. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

    “Melihat perkembangan virus Corona, terlebih pertukaran masyarakat itu dinamis. Maka dari Kemenkes sampai ke daerah itu sudah melakukan antisipasi melalui Puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya di Puspemkot Serang.

    Ia mengatakan, melalui jaringan Puskesmas dan Rumah Sakit, pihaknya telah menginstruksikan agar dapat menenangkan masyarakat. Karena isu virus Corona sedang hangat dibicarakan.

    “Kami sudah sampaikan kepada seluruh jaringan kami agar dapat menenangkan masyarakat. Karena memang saat ini penyebaran virus Corona sedang ramai di dunia. Kemenkes pun menyatakan agar tetap waspada,” ucapnya.

    Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan agar setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit agar dapat memantau gejala yang timbul di masyarakat seperti batuk-batuk yang merupakan gejala awal Corona.

    “Nanti kalau ada masyarakat yang mungkin memiliki gejala-gejala seperti batuk dan gejala lainnya itu dapat segera melakukan pengecekan kesehatan ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat,” katanya.

    Sedikit menjelaskan, Ikbal mengatakan bahwa terdapat kemungkinan virus Corona dapat menyebar melalui batu dan bersin. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan masker.

    “Persebaran virus itu memang dapat melalui batuk dan bersin. Makanya harus menggunakan masker. Selain itu hindari kerumunan orang yang terindikasi terjangkit virus,” tandasnya.

    Sebagai informasi, wabah pneumonia berat akibat virus novel CoronaVirus (nCoV) mulai merebak di luar negeri pada 31 Desember 2019 lalu dan menyebabkan kematian. Hingga 21 Januari 2020, telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Negara lain yang telah ditemukan kasus ini adalah Jepang 1 kasus, Korea Selatan 1 kasus, dan Thailand 2 kasus. Penyakit ini dapat menular antarmanusia secara terbatas. Kemudian belum ada vaksin yang dapat mencegah penyakit ini. 

    Disarankan, langkah yang dapat diambil untuk menghindari penularan penyakit ini ialah pertama, untuk masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit, disarankan agar segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.(RUS/DZH/ENK)

  • Plafon DPMPTSP Runtuh, Dua Pegawai Dilarikan ke Rumah Sakit

    Plafon DPMPTSP Runtuh, Dua Pegawai Dilarikan ke Rumah Sakit

    SERANG,BANPOS- Plafon gedung pelayanan DPMPTSP Kota Serang runtuh dan menimpa dua orang pegawai di sana. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, (23/1) pukul 16.00 WIB. Disebutkan bahwa rubuhnya plafon tersebut akibat bekas gedung DPRD Kota Serang itu tidak pernah direnovasi sejak lama.

    Walikota Serang pun bergegas melakukan peninjauan atas kejadian tersebut. Sekitar pukul 17.45, Syafrudin sudah tiba di lokasi kejadian dan meninjau kondisi plafon gedung.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sekitar 70 persen plafon gedung telah rubuh. Bahkan, beberapa ruas masih terlihat beberapa plafon yang tergelantung dan rawan untuk kembali terjatuh. Ruas-ruas atap pun sudah terlihat jelas.

    Ditemui seusai melakukan peninjauan, Syafrudin menuturkan bahwa kejadian plafon dan atap roboh sudah terjadi sebanyak 4 kali di gedung DPMPTSP Kota Serang. Yang terakhir kali yaitu gedung yang didalamnya terdapat ruangan kepala DPMPTSP Kota Serang.

    “Kalau dilihat sekarang ini, kondisi gedung memang sudah tua. Sebelumnya dibagian belakang sudah ambruk kemudian diperbaiki. Kali ini di gedung pelayanan yang ambruk. Tahun lalu sudah kejadian empat kali ambruk,” ujar Walikota Serang.

    Ia mengatakan, sudah lama Pemkot Serang telah merencanakan untuk renovasi gedung DPMPTSP ini. Namun karena terbentur anggaran, maka renovasi gedung selalu gagal setiap tahunnya.
    Kendati demikian, Syafrudin mengaku bahwa sebelum adanya kejadian ini pihaknya telah membuat Detail Engineering Desain (DED) melalui Dinas PUPR, agar dapat melakukan pembangunan gedung DPMPTSP.

    “Kami sudah membuat DED melalui PUPR untuk merombak dan membangun gedung, karena terkendala APBD maka belum dapat terpenuhi. Untuk sementara langkah yang akan dilakukan yaitu rehab bagian atas, konstruksi bawahnya tidak dilakukan rehab. Saya nanti koordinasi dengan PUPR,” tuturnya.

    Agar pelayanan DPMPTSP dapat tetap berjalan, Syafrudin mengatakan bahwa untuk sementara waktu, DPMPTSP akan melaksanakan pelayanan di gedung BJB Syariah yang berada di jalan Jendral Ahmad Yani. (DZH)

  • Diduga Sakit Jiwa, Adik Ipar Bakar Rumah

    Diduga Sakit Jiwa, Adik Ipar Bakar Rumah

    CIGEMBLONG, BANPOS – LP (19), seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba membakar rumah milik Basri (29) warga Kampung Sinar Barang RT 06/RW 02, Desa Cikaratuan, Kecamatan Cigemblong.

    Diketahui, pelaku adalah adik ipar pemilik rumah dan peristiwa pembakaran rumah itu terjadi sekitar pukul 10. 00 Wib, Kamis (23/1).

    Sebagaimana dikemukakan dari Samad, tetangga korban yang menyebut, pelaku pembakaran merupakan adik ipar korban. Sedangkan terduga pelaku diketahui mengalami gangguan kejiwaan karena sering meracau jika berbicara.

    “Rumah yang dibakar itu berlokasi di sebrang jalan dari kantor Kecamatan Cigemblong, pemilik rumah Basri. Yang membakar rumahnya Lili, adik iparnya katanya. Lili ini rada kurang sehat orangnya,” kata Samad.

    Ungkapnya, pada peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun Basri ditaksir mengalami kerugian puluhan juta.

    “Sementara pelaku tidak dilakukan penahanan, karena masih keluarga. Namun kerugian yang diterima mencapai 45 jutaan,” katanya. (WDO/PBN)

  • Mantan Cawalkot Serang ‘Muncul’ di Sengketa Aset Pustu Karangantu

    Mantan Cawalkot Serang ‘Muncul’ di Sengketa Aset Pustu Karangantu

    SERANG, BANPOS – Nama Agus Irawan Hasbullah mantan calon Walikota Serang disebut terkait dengan sengketa aset Pustu Karangantu. Hal ini diungkapkan oleh mantan ketua RT 02 RW 03, Dedi Wahyudi.

    Sementara, ia juga membantah Pustu Karangantu berhenti beroperasi karena terjadi sengketa aset. Karena, sengketa tersebut terjadi baru-baru ini. Sedangkan, Pustu tidak beroperasi sejak tiga tahun yang lalu.

    “Ini sudah tidak beroperasi sekitar tiga tahun yang lalu. Jadi memang dulunya Pustu ini sudah rusak, namun pasca-renovasi ternyata Pustu itu tidak digunakan,” ujarnya saat ditemui di Kasemen, Rabu (22/1).

    Ia mengatakan, awal mula terjadinya sengketa ketika beberapa bulan yang lalu terjadi transaksi jual beli tanah yang berada di depan Pustu Karangantu, antara Juli (alm.) dengan Agus.

    “Jadi tanah itu sebenarnya milik Hasuri. Namun Hasuri memiliki utang kepada almarhum Juli. Jadinya diambil itu tanah. Kemudian dijual kepada Agus,” jelasnya.

    Menurutnya, ia mengetahui transaksi tersebut karena dirinya merupakan saksi. Ia mengatakan, dalam transaksi itu batas tanah yang diperjualbelikan tidak sampai ke tanah Pustu Karangantu.

    “Saya berani memberikan keterangan. Jadi tanah yang saya tahu, itu hanya sebatas tanah yang sekarang dibangun kontrakan. Sedangkan yang Pustu tidak, karena saya pun gak berani jadi saksi kalau itu dijual. Kan aset negara,” tuturnya.

    Setelah itu, Dedi menceritakan bahwa klaim dari pihak Agus dimulai pada saat dirinya sedang melakukan pengecatan dinding Pustu Karangantu beberapa bulan yang lalu.

    “Saya disuruh oleh Kepala Puskesmas untuk mengecat Pustu ini. Karena katanya mau kembali dioperasikan. Saat sedang dikerjakan, datang orang Agus nyuruh saya berenti untuk mengecat gedung karena katanya itu milik Agus,” ucapnya.

    Saat ditanya siapa itu Agus, Dedi hanya menuturkan bahwa Agus yang dimaksud adalah Agus yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Walikota Serang.

    Ia pun berharap, Pemkot Serang dapat segera kembali mengoperasikan Pustu Karangantu. Sebab, Pustu tersebut merupakan sarana berobat terdekat dari masyarakat setempat.

    “Sekarang kan kalau berobat karena Pustu tidak beroperasi, harus lumayan jauh ke Puskesmas Kasemen di Banten. Semoga dapat segera kembali dioperasikan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinkes Kota Serang, Eka Agustina, menuturkan bahwa selain dua Pustu di Banjarsari, juga terdapat Pustu yang tidak beroperasi di Kasemen, tepatnya Karangantu.

    “Selain dua di Banjarsari sih sebenarnya ada juga satu Pustu di bawah induk Puskesmas Kasemen, yaitu Pustu Karangantu. Karena bermasalah soal asetnya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

    Menurutnya, persoalan aset yang menyebabkan berhenti beroperasinya Pustu Karangantu ini karena adanya sengketa kepemilikan lahan dan bangunan dengan masyarakat.

    “Jadi memang ada sengketa kepemilikan dengan warga yah. Cuma belum (selesai) yah ini masih menunggu (kelanjutannya),” ungkap Eka.

    Kendati tidak beroperasi, ia mengaku pelayanan kesehatan tidak terganggu. Sebab, Pustu Karangantu dekat dengan Puskesmas Kasemen. Sehingga masyarakat dapat langsung berobat ke Puskesmas induk.

    “Selain itu juga kami ada Puskesmas Keliling (Pusling). Jadi ada jadwalnya Pusling untuk datang ke lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Aset pada BPKAD Kota Serang, Sukanta, membenarkan bahwa terdapat sengketa aset pada Pustu Karangantu yang ada di Kecamatan Kasemen.

    “Jadi Pustu itu bermasalah karena dikuasai oleh pihak lain. Jadi kalau dilihat itu memang ada bangunan Pustu dan rumah dinas (Rumdin) untuk pegawai kesehatan yang berjaga,” ujarnya.

    Ia juga mengaku, sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu memang merupakan kesalahan dari Dinkes Kota Serang karena kurang pengawasan terhadap aset milik mereka.

    “Yah karena itu kan tidak digunakan oleh dinas terkait. Kecuali digunakan jadi pasti ada yang ngisi dari dinas terkait juga,” tuturnya.

    Berdasarkan data yang ia miliki, Pustu Karangantu merupakan aset hasil limpahan Pemkab Serang. Ia mengatakan pelimpahan Pustu Karangantu terjadi pada tahun 2017.

    “Luasnya itu 600 meter persegi. Sedangkan untuk harga perolehannya sebesar Rp12 juta. Tapi kalau dinilai pada saat ini nilainya sudah lebih besar dari Rp12 juta,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Iti Ajak Gotong Royong Bangun Pasca-bencana

    Iti Ajak Gotong Royong Bangun Pasca-bencana

    LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengundang stakeholder dan elemen masyarakat dalam rapat terbatas. Hal ini bertujuan, agar seluruh pihak dapat turut serta dalam penanganan pembangunan pasca-bencana yang melanda enam Kecamatan.

    Turut hadir dalam acara tersebut, organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, Aksi Cepat Tanggap (ACT).

    Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Rabu (22/1), Iti mengajak Stakeholder dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Adikarya, PT Wika dan BUKAKA untuk turut serta dalam pembangunan pasca-bencana.

    “Ya karena kita keterbatasan anggaran, kita mengajak mereka untuk ikut andil dalam pembangunan pasca-bencana. Ada 26 jembatan yang rusak dan butuh perbaikan,” katanya

    Iti mengungkapkan, apa yang disampaikannya dalam rapat bersama Stakeholder dari BUMN dan BUMD bisa terealisasi mengingat masyarakat di 30 desa yang terdampak bencana banjir dan longsor sangat membutuhkan akses jalan untuk beraktivitas.

    “Mudah-mudahan bisa cepat terealisasi, semuanya itu untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya

    Kepala Program Aksi Cepat Tanggap (ACT) Banten, Sukma Jayalaksana menyatakan, pada rapat dengan Bupati Lebak Stakeholder dari BUMN dan BUMD itu membahas rencana pemulihan pasca-bencana.

    Adapun program yang akan pemerintah coba sosialisasikan diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan.

    Sukma mengaku, pihaknya turut hadir untuk menjalin kebersamaan dalam kepedulian terhadap umat dengan direncakannya pembangunan beberapa jembatan penghubung asa bagi masyarakat.

    “Karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan, ibu Bupati Lebak mengajak untuk turut serta dalam pembangunan jembatan sebanyak 26 jembatan yang rusak akibat bencana dan butuh perbaikan,” katanya.(MG-01/PBN)

  • Dinilai Sembrono, Pekerjaan Renovasi SDN 01 Keusik Banjarsari Dikeluhkan Kepsek

    Dinilai Sembrono, Pekerjaan Renovasi SDN 01 Keusik Banjarsari Dikeluhkan Kepsek

    BANJARSARI, BANPOS – Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana (Sapras) SDN 01 Keusik, Kecamatan Banjarsari, mendapat keluhan dari pihak sekolah.

    Hal tersebut dikarenakan, proyek pengerjaan yang didanai oleh APBN Tahun 2019 melalui Direktorat Pemukiman Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten itu dinilai dikerjakan secara sembrono.

    Pantauan wartawan, seperti keramik yang dipasang dinding sekolah kurang rapih dan motifnya tidak sama rata. Selain itu, finishing pelaksana pengerjaan bangunanya juga kurang rapih.

    Kepala Sekolah SDN 01 Keusik, Abu Bakar Sidik, kepada wartawan mengatakan, pihaknya merasa tidak puas atas pengerjaan renovasi dan rehabilitasi sekolahnya yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

    Ketidakpuasan mencuat saat dirinya mengetahui warna keramik yang dipasang di dinding tidak sama dengan keramik di lantai.

    “Hasilnya kurang memuaskan, sembrono, salah satunya keramik dinding yang sudah terpasang, itu motif dan warnanya tidak sesuai dengan keramik di lantai,” kata Abu, Selasa (21/1).

    Dalam hal ini pihaknya berharap keramik yang saat ini sudah terpasang untuk segara direnovasi kembali agar sekolah yang di rehabilitasi bisa serasi.

    “Saya mohon keramik yang sudah dipasang untuk segera direnovasi ulang sebelum dilakukan serah terima dengan sekolah,” harapnya.

    Salah seorang pekerja proyek renovasi dan rehabilitasi SDN 01 Keusik, Endang, membenarkan pemasangan keramik yang dilakukan itu motifnya tidak sesuai dengan keramik yang pasang di lantai. Hal itu lantaran stok keramik yang sama sudah habis.

    Kata dia, pihaknya berjanji akan menyampaikan keluhan atas ketidak puasan renovasi oleh pihak sekolah kepada pemegang proyek.

    “Insya Allah akan saya sampaikan kepada pak Baron (pemegang proyek-red) terkait keramik yang tidak sesuai warna tersebut,” jelasnya. (WDO/PBN)

  • Fasilitas Kesehatan Terbengkalai di Kota Serang Bertambah

    Fasilitas Kesehatan Terbengkalai di Kota Serang Bertambah

    SERANG, BANPOS – Tiga layanan kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Serang terbengkalai. Ketiganya ialah Pustu Banten Girang dan Jeranak yang berada di Kelurahan Banjarsari dan ternyata Pustu Karangantu juga tidak beroperasi. Bedanya, Pustu Karangantu tidak beroperasi karena terjadi sengketa kepemilikan.

    Kasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinkes Kota Serang, Eka Agustina, menuturkan bahwa selain dua Pustu di Banjarsari, juga terdapat Pustu yang tidak beroperasi di Kasemen, tepatnya Karangantu.

    “Selain dua di Banjarsari sih sebenarnya ada juga satu Pustu di bawah induk Puskesmas Kasemen, yaitu Pustu Karangantu. Karena bermasalah soal asetnya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

    Menurutnya, persoalan aset yang menyebabkan berhenti beroperasinya Pustu Karangantu ini karena adanya sengketa kepemilikan lahan dan bangunan dengan masyarakat.

    “Jadi memang ada sengketa kepemilikan dengan warga yah. Cuma belum (selesai) yah ini masih menunggu (kelanjutannya),” ungkap Eka.

    Namun ia mengaku, untuk langkah penyelesaian sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu ini, pihaknya telah menyerahkan kepada BPKAD Kota Serang.

    “Semua sudah diserahkan kepada BPKAD. Tadinya memang kami ingin membuka pelayanan di sana (Pustu Karangantu), cuma yah karena ada masalah aset saja,” jelasnya.

    Kendati tidak beroperasi, ia mengaku pelayanan kesehatan tidak terganggu. Sebab, Pustu Karangantu dekat dengan Puskesmas Kasemen. Sehingga masyarakat dapat langsung berobat ke Puskesmas induk.

    “Selain itu juga kami ada Puskesmas Keliling (Pusling). Jadi ada jadwalnya Pusling untuk datang ke lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Aset pada BPKAD Kota Serang, Sukanta, membenarkan bahwa terdapat sengketa aset pada Pustu Karangantu yang ada di Kecamatan Kasemen.

    “Jadi Pustu itu bermasalah karena dikuasai oleh pihak lain. Jadi kalau dilihat itu memang ada bangunan Pustu dan rumah dinas (Rumdin) untuk pegawai kesehatan yang berjaga,” ujarnya.

    Menurutnya, pada saat dirinya mendatangi Pustu tersebut, memang ada orang yang menempati. Berdasarkan keterangan orang yang menempatinya, mereka memang disuruh menempati rumdin itu. (DZH)

  • Selamat Tinggal Kota Serang Baru

    Selamat Tinggal Kota Serang Baru

    SERANG, BANPOS – Lokasi kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang yang di dalamnya terdapat kantor Walikota dan Wakil Walikota dinilai tidak representatif. Pasalnya, lokasi kantor tersebut berada di tengah perumahan yang dikenal kawasan komplek Kota Serang Baru (KSB).

    Selain itu, lambatnya proses pelimpahan aset oleh Pemkab Serang disebut menjadi salah satu penyebab Pemkot Serang ‘terjebak’ di tengah perumahan. Oleh karena itu, Pemkot Serang mewacanakan untuk memindahkan kantor Setda yang berada di KSB ke Puspemkot lama yang ada di jalan Jendral Sudirman, Ciceri.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa kantor Setda Kota Serang seharusnya tidak berada di dalam perumahan dan jauh dari pusat kota. Menurutnya, kantor Setda lebih baik berada di Puspemkot lama yang berada di jalan Jendral Sudirman.

    “Ini baru wacana. Tapi memang seharusnya kantor Walikota itu tidak ada di lokasi seperti ini. Jadi nanti Disdukcapil, Disnaker dan OPD lain dipindah ke sini (Puspemkot saat ini) dan kami yang pindah ke sana,” ujarnya saat diwawancara seusai memimpin rapat evaluasi di Puspemkot Serang, Selasa (21/1/2020).

    Menurutnya, jika memang wacana tersebut tepat untuk dilakukan, maka pada 2021 wacana tersebut akan direalisasikan. Sementara untuk Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) akan dianggarkan pada APBD perubahan nanti.

    “Kalau semua sudah cocok 2021 akan kami akan bangun. Untuk FS dan DED akan dilaksanakan pada APBD perubahan nanti. Karena ini memang belum dianggarkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin, mengatakan bahwa memang ada wacana untuk memindahkan kantor Setda Kota Serang ke Puspemkot lama. Namun sebelum diputuskan untuk pindah, maka Pemkot Serang harus menyiapkan FS serta DED terlebih dahulu.

    “FS dan DED dulu lah kita. Kita buat kajian yang matang, serahkan kepada ahlinya. Baru nanti pada perubahan akan kami anggarkan, karena belum dianggarkan pada APBD 2020 ini,” terangnya. (DZH)

  • Auto 2000 Digugat Ferry, Dituding Langgar Hukum

    Auto 2000 Digugat Ferry, Dituding Langgar Hukum

    SERANG, BANPOS – PT Astra Toyota Auto 2000 Cabang Serang digugat karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas Yusuf Sarman. Gugatan tersebut berkaitan dengan pembelian satu unit mobil Toyota All New Rush Trd Sportivo Manual melalui Admi Setiawan.

    Saat itu, diketahui bahwa Admi Setiawan masih berstatus karyawan dari PT Astra Internasional Tbk – Toyota Auto 2000 Cabang Serang.

    Kuasa Yusuf Sarman, Ferry Renaldy, mengungkapkan pihaknya telah mendaftarkan perbuatan melawan hukum ini kepada badan hukum, dan sudah ada nomor registrasinya yaitu di perkara nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Serang.

    “Kronologisnya, bermula saat klien kami, Yusuf Sarman melakukan penjualan mobil lamanya kepada sales atau karyawan Toyota Auto 2000 untuk membeli mobil baru,” ujarnya, Senin (20/1).

    Kemudian, diungkapkan olehnya bahwa Yusuf melakukan penjualan mobil kepada sales Auto 2000 bernama Admi Setiawan.

    “Kemudian klien saya menambahkan uang sebesar Rp78 juta untuk membeli mobil Toyota Rush,” katanya.

    Kendati demikian, hingga Desember 2019 dari pihak Auto 2000 mengatakan tidak ada transaksi yang dilakukan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan atas nama kliennya.

    “Kami megang dua tanda terima berbentuk kertas, dua kertas ini. Bukti penyerahan kendaraan penggugat untuk dijual oleh karyawan tergugat dan ini bukti penyerahan sisa pelunasan,” jelasnya seraya menunjuk kedua berkas yang dimaksud.

    Ferry juga mengatakan, pihaknya telah melakukan somasi atas kejadian tersebut, dan mendapatkan balasan dari perusahaan. Dalam surat balasan, pihak Auto 2000 tidak mau bertanggung jawab atas apa yang menimpa kliennya, dengan alasan karena tidak ada bukti pembayaran.

    Selain itu, menurut pihak Auto 2000 terdapat satu kesalahan pribadi dari sales tersebut dan kejadian tersebut dianggap tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan bukan tanggung jawab perusahaan.

    “Aneh! kalau soal SOP dilimpahkan ke pelanggan, yang tau kan antara perusahaan dan sales,” ucapnya geram.

    Ferry menegaskan, pihaknya menuntut perusahaan Auto 2000 dengan 1367 KUH Perdata, dengan gugatan pengembalian uang sebesar Rp 243 juta dan immateriil sebesar Rp200 juta serta jaminan satu unit All New Rush TRD Sportivo manual.

    “Maka dari itu kami ajukan ini dalam konteks berbicara pertanggungjawaban perusahaan ataupun majikan ya sesuai dengan 1367 KUHP,” ungkapnya.

    Ferry berpesan kepada masyarakat agar tidak takut untuk menempuh jalur hukum apabila mengalami hal yang sama seperti kliennya. Masyarakat jangan takut kalau ada masalah seperti ini, kita ini dijamin undang-undang,” ujarnya

    Sementara itu Kepala Cabang PT Astra Internasional Tbk – Toyota Auto 2000 Cabang Serang, Mardi Raman ,melalui surat tanggapan somasi menuturkan pihaknya telah menjalani bisnis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Pihaknya, kata Mardi Raman, berdasarkan catatan dan dokumen yang dimiliki, belum ada pemesanan atas nama Yusup Sarman untuk pemesanan atau pembelian Toyota Rush sebagaimana dimaksud. Begitu juga dengan pembayaran.

    “Kami juga tidak mengetahui jika Yusup Sarman melakukan pembelian atau pemesanan dengan cara tukar tambah mobil lama. Kami juga tidak menerima unit kendaraan maupun surat-surat yang sah dari saudara Yusup Sarman,” ujarnya menjelaskan.

    Untuk itu, lanjut dia, agar dapat melakukan proses jual beli sekiranya dapat menunjukan kepada kami bukti pemesanan kendaraan bermotor resmi yang berlaku di Toyota Auto 2000 Cabang Serang yang dipesan Yusup Sarman.

    “Hal ini dikarenakan kami tidak menemukan data pembelian kendaraan bermotor atas nama klien Yusup Sarman,” pungkasnya. (MUF)