BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • TKI Asal Kabupaten Serang Dianiaya Majikan, SBMI Sentil Wahidin dan Tatu

    TKI Asal Kabupaten Serang Dianiaya Majikan, SBMI Sentil Wahidin dan Tatu

    SERANG, BANPOS – Seorang TKI asal Kabupaten Serang yang bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab berinisial SW dikabarkan mendapat kekerasan dari anak majikannya. Hal ini terjadi setelah SW meminta gaji yang tertahan selama dua bulan kepada majikannya, namun justru penganiayaan yang ia dapat.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten, Maftuhi Salim, saat dikonfirmasi BANPOS melalui media perpesanan. Maftuhi mengatakan, SW telah bekerja selama 6 bulan dengan majikannya. Namun hingga kini, hanya gaji selama 4 bulan yang dibayarkan.

    “SW minta gaji yang belum dibayar yaitu dua bulan kepada majikan laki-laki. Bukan uang gaji yang didapat, tapi malah penyiksaan yang dilakukan anak majikanya. Penyiksaan tersebut menggunakan batu untuk memukul kepala SW oleh anak majikannya yang laki-laki” ujarnya, Jumat (10/1).

    Maftuhi mengatakan, SW dan pihak keluarganya sempat melapor kepada sponsor yang memberangkatkan. Namun pihak sponsor justru malah mendamprat keluarga SW.

    “Dan sponsor minta ganti rugi pada suami korban. Jika ingin pulang harus ada uang sebesar Rp32 juta,” lanjut Maftuhi.

    Ia pun meminta kepada Pemprov Banten agar dapat memberikan kebijakan dalam melindungi TKI. Ia juga menuntut kepada Gubernur Banten agar mengganti kepala Disnaker Provinsi Banten.

    “Kami berharap pemeritah Provisi Banten, bapak Wahidin sebagai Gubernur Banten, membuat kebijakan yang melindungi TKI, karena Disnaker Provinsi Banten tidak maksimal. Dan kami harap Kepala Disnaker Provinsi Banten diganti,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati Serang agar melakukan terobosan untuk perlindungan warga Kabupaten Serang yang menjadi buruh migran di luar negeri.

    “Hal ini agar keselamatan mereka bisa dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Jangan hanya bergerak ketika ada kemauan untuk pencalonan Bupati saja,” tandasnya. (DZH)

  • PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PANDEGLANG, BANPOS – Merasa prihatin dengan bencana banjr bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak beberapa waktu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    Ketua Bidang Budaya dan Lingkungan Hidup PHRI BPC Pandeglang, Basith Djoma mengatakan, berkaca pada bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun lalu di Kabupaten Pandeglang, PHRI turut merasakan kesedihan yang dirasakan masyarak Lebak yang tertimpa bencana.

    “Intinya setahun yang lalu, kami masyarakat selat sunda ketika terjadi bencana tsunami banyak dibantu masyarakat luar. Kami juga merasakan kesedihan mereka seperti kami rasakan dulu,” kata Basith kepada BANPOS, Jumat (10/1).

    Menurutnya, dengan kesedihan yang dulu pernah dirasakan tersebut, seluruh anggota PHRI BPC Pandeglang, mengumpulkan barang bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana banjir bandang di Lebak.

    “Selain berupa barang yangg dikumpulkan dari masing-masing anggota, juga bantuan dari beberapa management diantaranya management Tanjung Lesung, Coconut Island, Hotel Rizky Pandeglang dan Keluarga Kisunda,” terangnya.

    Basith menambahkan, bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir bandang di Lebak, berupa logistik untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sebesar Rp 10 juta.

    “Bantuan yang diberikan yaitu selimut, handuk, baju dan celana bayi. Selain itu juga dari management Tanjung Lesung memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

    “Bantuan tersebut kita serahkan di Posko penampungan di Ponpes Darul Mustofa dengan jumlah pengungsi sebanyak 800 jiwa, yang diterima oleh pimpinan Ponpes Darul Mustofa KH Omik yang diskasikan para relawan dari dompet dhuafa dan tim Tagana. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi para korban bencana,” ungkapnya.

    Sementara Pimpinan Ponpes Darul Mustofa, KH Omik yang menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan PHRI BPC Pandeglang.

    “Saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PHRI BPC Pandeglang,” katanya.(dhe/pbn)

  • Iti Kecewa LMAN Mangkir

    Iti Kecewa LMAN Mangkir

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar rapat terbatas terkait upaya percepatan pembebasan lahan serta pembayaran rumah warga yang terdampak bencana banjir bandang di wilayah Waduk Karian.

    Rapat yang dihadiri beberapa elemen Camat dan Kepala desa terkait yang dipimpin langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya itu akhirnya batal dan diundur pelaksanannya dikarenakan ketidakhadiran pihak dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau perwakilannya selaku penyedia dana pengadaan lahan ataupun pengelolan aset negara.

    Dalam rapat, Iti mengungkapkan rasa kecewanya dan menilai, rapat terbatas tersebut merupakan hal penting dengan skala prioritas tinggi, dikarenakan menyangkut hidup masyarakat Lebak, khususnya mereka yang terkena musibah banjir dan berada di kawasan pembebasan lahan Waduk Karian.

    “Padahal kita sudah mengirimkan surat undangan rapat tiga hari lalu, nah ini kan enggak ada keterangan enggak ada pemberitahuan kalau tidak bisa hadir dan rapat ini terpaksa kita undur menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan LMAN nanti,” ungkap Iti di lokasi rapat, Aula Multatuli Setda Lebak, Jumat (10/1)

    Menurutnya, kehadiran LMAN sangat penting dalam rapat tersebut sehingga dapat memastikan kapan akan dilakukan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah memenuhi syarat pembebasan sehingga masyrakat yang terdampak di wilayah Waduk Karian ini bisa memiliki modal untuk merelokasi diri.

    “Kita tahu, LMAN memiliki banyak agenda strategis nasional, tapi lihat sensitivitas dan urgensinya, sekarang ini sedang musibah. Kita harus bagaimana menyelamatkan masyarakat sehingga mereka ada kepastian untuk relokasi dari dana yang dibayarkan pembebasan lahannya sudah jelas-jelas mana yang sudah di verifikasi mana yang sudah di ukur tinggal itu kepastian pembayarannya,” terang politikus Demokrat tersebut.

    Kata dia, bagi masyarakat yang sudah terdata, namun belum mendapatkan kompensasi, maka Pemkab Lebak akan terus berusaha mendorong pihak LMAN agar segera menyelesaikan perkara itu dan bagi masyarakat yang sama sekali belum terdata luasannya, Pemkab Lebak juga akan berupaya membantu masyarakat dalam menghitung luasan yang terbawa arus banjir bandang.

    Disebutkan, dalam rapat tersebut dibahas bahwa terdapat tiga kelompok dalam pembebasan lahan tersebut. Pertama kelompok yang sudah mendapat kompensasi dari Waduk Karian tetapi belum pindah, Kedua, kelompok yang sudah didata namun belum dibayar oleh pihak LMAN. Ketiga, kelompok yang sama sekali belum terdata luasannya karena terbawa arus banjir bandang.

    Diketahui dalam rapat yang diundur tersebut, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau-Cidurian (BBWS3), serta Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karian. (WDO/PBN)

  • Komisi III Kunjungi Terdampak Banjir dan Longsor

    Komisi III Kunjungi Terdampak Banjir dan Longsor

    LEBAK, BANPOS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, kunjungi korban terdampak banjir bandang dan longsor.

    Dalam kunjungannya, mereka melihat rumah-rumah dan menanyakan soal bantuan kepada masyarakat terdampak bencana sudah menerima apa belum.

    Disampaikan anggota Komisi III DPRD Lebak, Imad Humaedi kepada BANPOS, Jumat (10/1).
    Tidak hanya itu kata Imad, anggota DPRD Komisi III juga melihat dan melakukan pemantauan kondisi masyarakat terdampak bencana di pengungsian, baik itu soal kebutuhan dasar maupun kesehatan mereka.

    Mengingat bantuan yang datang bagi masyarakat terdampak bencana di enam Kecamatan terlihat itu begitu banyak.

    “Kita harus pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dipengungsian itu terpenuhi termasuk kesehatannya,” katanya

    Kunjungan Komisi III DPRD Lebak ke lokasi bencana yang memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan warga terdampak bencana dipengungsian terpenuhi, mendapat tanggapan positif dari Raka Rajasa, warga Lebak.

    Menurut Raka, memang anggota DPRD selaku wakil rakyat itu harus begitu, terlebih ini soal bencana, pastikan apakah kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak itu terpenuhi.

    Ia juga meminta Komisi III DPRD Lebak tidak hanya sampai di situ, tapi juga pastikan penanganan pasca bencana terkait pembangunan rumah baik yang rusak berat, sedang dan ringan milik masyarakat terdampak bencana yang di alokasikan dari anggaran stimulan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

    “Kawal dan pastikan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak bencana terpenuhi, juga penanganan pasca bencana,” katanya. (MG-01/PBN)

  • Walau KBM di Tenda Darurat, Trauma Anak Diklaim Mulai Pulih

    Walau KBM di Tenda Darurat, Trauma Anak Diklaim Mulai Pulih

    LEBAK, BANPOS – Trauma siswa-siswi TK, PAUD, SD dan SMP Negeri di posko pengungsian terdampak bencana banjir bandang dan longsor berangsur membaik

    Walaupun proses kegiatan belajar mengajar (KBM) masih belum normal dan dilakukan di tenda darurat dan tempat lainnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lebak, A Waseh Hasas, Jum’at (10/1/2020) kepada BANPOS.

    Menurut Waseh, melalui trauma healing yang dilakukan pihaknya dan para relawan peduli bencana, trauma para siswa-siswi di pengungsian terdampak bencana sekarang ini terus membaik.

    Dikatakan dia, pendirian tenda-tenda darurat dan trauma healing sudah dilakukan kerjasama Disdikbud Lebak, Dodiklatpur, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan stakeholder lainnya.

    Adapun untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para siswa-siswi jelas Waseh, ada yang di tenda-tenda darurat, Aula Dodiklatpur, Madrasah Diniyah Banjaririgasi, dan di Sekolah-sekolah terdekat dari pengungsian korban bencana.

    “Alhamdulillah trauma mereka berangsur membaik,” katanya

    Ia juga mengaku, ditugaskan untuk mengkoordinir pendidikan dan pembelajaran bagi siswa-siswi dengan mendirikan tenda-tenda darurat di pengungsian.

    “Kejar tayang nih agar hari Senin semuanya sudah siap. Untuk perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi kita sedang upayakan berkoordinasi dengan Kemendikbud,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Istri Walikota Serang Ajak Perempuan Lawan Pelaku Pelecehan Verbal

    Istri Walikota Serang Ajak Perempuan Lawan Pelaku Pelecehan Verbal

    SERANG, BANPOS – Ketua P2TP2A Kota Serang, Ade Jumaiyah, menegaskan bahwa apabila terjadi praktik catcalling (pelecehan verbal) kepada perempuan, korban diminta jangan takut untuk melawan. Karena, praktik tersebut masuk ke dalam pelecehan seksual.

    “Jangan takut, perempuan yang menjadi korban pelecehan verbal harus berani untuk melawan. Minimal harus ditegor, tanya ke pelaku maksudnya apa melakukan pelecehan verbal,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/1) saat ditemui di kediamannya.

    Ia mengatakan, selama 2019 pihaknya telah menangani sebanyak 42 kasus pelecehan seksual. Menurutnya, mayoritas pelecehan itu dimulai dari pelecehan verbal terlebih dahulu.

    “Jadi semua berasal dari pelecehan verbal. Mulai dari menggoda, akhirnya ke sentuhan fisik, lalu seperti 42 kasus tadi. Akhirnya ada pelecehan seksual,” ucapnya.

    Ia mengaku sangat kesal ketika melihat adanya pelecehan verbal. Bahkan menurutnya, pelaku pelecehan verbal harus segera ditindak baik dengan penangkapan maupun tindakan lainnya dan diberikan pembinaan.

    “Karena ini kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan merambat menjadi tindakan-tindakan buruk lainnya. Kami tidak mau kasus tersebut semakin banyak di Kota Serang,” jelasnya.

    Istri dari Walikota Serang ini juga meminta kepada masyarakat agar tidak diam saja ketika melihat adanya praktik pelecehan verbal. Karena dengan begitu, pelaku akan takut untuk mengulang tindakan tersebut.

    “Jangan sampai masyarakat malah diam. Kalau melihat ada indikasi pelecehan verbal, bisa langsung datangi pelakunya. Sampaikan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Masyarakat harus peduli dengan hal itu,” tuturnya. (DZH)

  • Dukung MDG’s, Desa Curugpanjang Bentuk Pamsimas

    Dukung MDG’s, Desa Curugpanjang Bentuk Pamsimas

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, memiliki komitmen menurunkan jumlah penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar.

    Komitmen itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs). Namun demikian bagi daerah dengan wilayah pedesaan yang relaif luas, penduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, dan kemampuan yang terbatas maka diperlukan dukungan finansial.

    Kepala Desa Curugpanjang, Yadi menyatakan, bahwa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) itu merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    “Pamsimas ini merupakan salah satu upaya meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat,” kata Yadi, Selasa (7/1).

    Selain itu, keberadaan Pamsimas di desanya juga bagian dari upaya Pemerintah Desa Curugpanjang dalam meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

    “Sasarannya itu kelompok miskin yang belum mendapatkan dan atau memiliki akses layanan air minum dan sanitasi,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, tidak mudah memang menerapkan dan meningkatkan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di desanya. Namun demikian pihaknya terus berupaya dengan aksi nyata membangun sarana prasarana Pamsimas.

    Agar keberadaannya sarana prasarana Pamsimas tetap bertahan Yadi menegaskan, maka diperlukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat. Dimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat dan lingkungan.

    “Kita sudah berbuat untuk manfaat bagi masyarakat, tinggal masyarakat yang siap berbuat untuk mengelola dan memelihara program tersebut,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Satpol PP Kota Serang Sebut Ada Miskomunikasi Dengan Pedagang Dugan

    Satpol PP Kota Serang Sebut Ada Miskomunikasi Dengan Pedagang Dugan

    SERANG, BANPOS – Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi antara pihaknya dengan tiga pedagang yang masih bertahan. Karena, pedagang menganggap pemindahan itu dilakukan bagi seluruh PKL.

    Ia mengatakan, pihaknya masih melakukan negosiasi dengan tiga pedagang dugan yang menolak pindah ke Kepandean.

    “Perlu diingat, pemindahan atau relokasi yang dilakukan itu sesuai dengan Kepwal nomor 511.23/Kep.151-Huk/2019 bahwa PKL stadion dan pedagang kelapa di Pasar Lama akan dipindah ke Kepandean,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/1).

    Pemindahan pedagang dugan ke Pasar Kepandean bukan merupakan penertiban biasa bagi pedagang yang melanggar aturan. Akan tetapi merupakan tindaklanjut dari Kepwal itu.

    “Mereka berkata kok cuma pedagang dugan saja yang dipindahkan ke Kepandean, kenapa yang lainnya tidak. Yah kami berikan penjelasan bahwa ini memang merupakan keputusan agar Kepandean menjadi sentra penjualan dugan,” tuturnya.

    Menurutnya, mayoritas pedagang dugan telah sepakat untuk pindah. Karena, dari 23 pedagang dugan saat itu, saat ini hanya tersisa tiga pedagang saja.

    “Mayoritas mereka sudah berdagang di pasar Kepandean. Ini memang hanya ada tiga yang menolak pindah karena beralasan mereka tidak berdagang di trotoar, melainkan di kios dan sudah bayar,” ucapnya.

    Kusna mengaku saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pedagang tersebut, agar mereka mau pindah ke Kepandean.

    “Namun kalau mereka tetap tidak mau pindah, yah minimal kami minta mereka jangan sampai mengambil bahu jalan. Tapi kami tetap berusaha agar mereka mau pindah sesuai dengan Kepwal itu,” tandasnya.

    Sebelumnya, salah satu pedagang dugan, Lubis, menolak lapaknya dipindahkan. Ia berkilah bahwa lapak dagangnya tidak melanggar aturan, namun tetap saja ditertibkan.

    “Salah saya dimana. Saya berjualan di dalam kios bukan di trotoar atau pun di bahu jalan, kios ini sewa loh. Tapi petugas tetap saja membawa barang dagangan saya,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Ia menegaskan bahwa dengan adanya penertiban ini, dirinya sangat dirugikan. Selain itu, ia menuding Pemkot Serang pilih kasih dalam melakukan penertiban.

    “Saya sebagai pedagang merasa dirugikan, Pemkot Serang dan Satpol PP pilih kasih dalam menertibkan. Pedagang kelapa saja yang ditertibkan, tapi pedagang lain yang jualan di trotoar dibiarkan saja,” katanya.(DZH/PBN)

  • Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang bersama dengan budayawan dan veteran pejuang telah bersepakat untuk merevitalisasi Gedung Juang (GJ) 45 menjadi perpustakaan dan wisata sejarah. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui proses panjang seperti penolakan dari beberapa pihak.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan dalam revitalisasi yang akan dilakukan, Pemkot Serang sama sekali tidak akan merubah konstruksi bangunan. Melainkan akan memperbarui bangunan gedung beserta fasilitasnya tanpa menghilangkan ciri dan bentuk khas bangunan.

    “Gedung juang ini akan kami perbaiki dan dipercantik. Kemudian, karena gedung ini memiliki nilai sejarah, kami akan jadikan sebagai wisata sejarah. Jadi kami akan buat Gedung Juang sebagai perpusatakaan dan arsip Kota Serang,” ujarnya, seusai melakukan rapat koordinasi di Aula Setda Kota Serang, Selasa (7/1).

    Selain itu, keberadaan TK Pertiwi yang berada di sebelah GJ’45 pun akan direlokasi. Karena GJ’45 merupakan bangunan yang tidak boleh diubah dari bentuk aslinya, sehingga bangunan sekolah TK tersebut harus dipindahkan.

    “Apalagi PKL yang berada di halaman Gedung Juang, itu nanti akan kami tertibkan juga. Dan tentu akan dipindahkan juga,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, merinci anggaran revitalisasi baik dari monumen perjuangan hingga penataan taman di sekitar GJ’45. Secara keseluruhan, ia mengatakan revitalisasi butuh anggaran sebesar Rp4.5 miliar.

    “Dari dinas kami sendiri untuk melakukan penataan di dalam gedung dan mengisi konten, telah menganggarkan Rp3 miliar. Untuk pembangunan gedung menjadi tanggung jawab PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Sedangkan penataan taman oleh Perkim sebesar Rp500 juta” jelasnya.

    Wahyu menjamin bahwa revitalisasi tersebut tidak akan menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada GJ’45. Karena, revitalisasi ini hanya melakukan perbaikan dan perawatan serta penambahan konten di dalamnya.

    “Kalau untuk pembangunan fisiknya masih tetap seperti awal, karena gedung itu masuk dalam benda cagar budaya. Kami hanya menambahkan fasilitas dan konten perjuangannya saja didalam gedung,” ucapnya.

    Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) 45, Muis Muslich, mengatakan pembangunan gedung harus dapat menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Banten, khususnya Kota Serang. Karena menurut sejarah, GJ’45 merupakan tempat syiar dakwah kebangsaan.

    “Kami setuju dengan dijadikannya Gedung Juang sebagai tempat wisata sejarah. Tapi tentunya harus mengedepankan nilai-nilai sejarah perjuangan. Dan kami meminta sekolah TK yang ada disebelah gedung harus dipindahkan, karena gedung itu sebagai pusat wisata sejarah juga sebagai bentuk nasionalisme,” tandasnya. (DZH)

  • Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang Syafrudin mengapresiasi kegiatan jajak pendapat yang dilakukan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang memotret kepuasan publik terhadap kepemimpinan Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang selama setahun terakhir. Hasil jajak pendapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melangkah ke depan.

    “Kami apresiasi apa yang dilakukan teman-teman PWKS dan kami mengucapkan terima kasih,” kata  Syafrudin usai talkshow Hasil Jajak Pendapat Penilaian Kinerja Pemkot Serang di Harmony FM, Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (7/1/2020).

    Syafrudin mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan PWKS masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja dirinya selama setahun ini. Dua yang mendapat perhatian adalah mengenai masalah pelayanan kesehatan dan fasilitas publik untuk disabilitas.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menangani kedua masalah tersebut. Ia mencontohkan terkait kesehatan memang masih ada kasus gizi buruk dan stunting di Kota Serang meski angkanya terus berkurang. “Secara keseluruhan memang belum tuntas,” katanya.

    Terkait fasilitas untuk disabilitas, menurutnya sejumlah lokasi bangunan milik Pemerintah Kota Serang diupayakan ramah disabilitas. Terkait trotoar yang diperuntukkan bagi disabilitas tetapi digunakan sebagai lahan parkir, menurutnya memang perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dalam setahun Pemkot Serang sudah membuat Perda Disabilitas meski pelayanan memang belum dilakukan karena baru disahkan,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah upaya itu, menunjukkan Pemerintah Kota Serang sudah berupaya meski belum maksimal.

    Sedangkan, tentang nama dirinya yang dalam survei disebutkan tidak dikenal oleh sekitar 6 persen responsen, Syafrudin menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menganalogikan saat Pilkada Kota Serang 2018 lalu ia dan wakilnya Subadri Usuludin hanya mendapatkan suara sekitar 120.000 dari total suara yang ada sekitar 350.000 suara. Karena itu ia menganggap wajar bila ada warga yang tidak mengenal dirinya sebagai Walikota Serang.

    “Karena itu ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu siapa walikota,” katanya.

    Ketua PWKS, M. Tohir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari hasil jajak pendapat ini. Misalkan, tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Serang yang naik 13 persen lebih dari 23 persen lebih menjadi 37 persen.

    “Diharapkan di akhir tahun 2020 nanti dapat meningkat menjadi lebih baik di kisaran 50 persen,” kata Panji.

    Apalagi 2020, banyak program cepat tanggap pemeliharaan jalan yang sudah dicanangkan, misalkan jalan rusak langsung diperbaiki. Tinggal perumahan-perumahan yang belum menyerahkan aset jalan untuk segera menyerahkannya ke Kota Serang agar ketika rusak dapat diperbaiki.

    “Pemberian honor guru ngaji grabadan, honor pemandi jenazah, dan honor marbot, kami yakini akan dapat meningkatkan Kota Serang dalam penilaian pembangunan di mata masyarakat,” katanya.

    Terakhir, soal keamanan yang dalam jajak pendapat menjadi faktor tertinggi dalam kepuasan masyarakat menujukkan bahwa Kota Serang aman dan layak untuk menjadi tempat wisata bahkan investasi. (PBN)