Kategori: PERISTIWA

Aktivis Perempuan Bercadar Kecam Pernyataan Menag

Hadiroh saat memberikan bantuan untuk korban Tsunami di Pulau Sangiang tahun lalu.

SERANG, BANPOS – Pernyataan Mentri Agama (Menag), Fachrul Razi, mengenai pelarangan cadar membuat aktivis Korps HMI Wati (Kohati) HMI MPO Cabang Serang geram. Pasalnya, selain membuat gaduh masyarakat, pernyataan itu juga memojokkan para pengguna cadar.

“Pernyataan Menag ini sangat kontraproduktif. Kami tidak habis pikir, mengapa seorang Menag dapat mengeluarkan statemen yang mengaitkan antara cadar dengan gangguan keamanan?” ujar salah satu aktivis Kohati HMI MPO Cabang Serang, Hadiroh, kepada BANPOS melalui pesan singkat, Jumat (1/11).

Ia pun mengaku bahwa dirinya merupakan pengguna cadar. Menurutnya, apabila isu cadar dan radikalisme selalu digembar gemborkan, akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya merupakan pengguna cadar. Ketika yang digembar-gemborkan adalah pernyataan pengguna cadar itu radikal, tentu ini sangat mengganggu. Karena akhirnya yang timbul adalah kecurigaan dan ketakutan dari masyarakat, setiap melihat orang yang memakai cadar,” jelasnya.

Ia mengatakan, alasan Menag dalam mengeluarkan statemen tersebut sangat tidak masuk akal. Karena, lanjutnya, pakaian yang dikenakan oleh seseorang tidak dapat menjadi penilaian apakah orang tersebut radikal atau tidak.

“Jika memang pak Menag ini mengaitkan larangan cadar karena adanya penusukan pak Wiranto beberapa waktu yang lalu, saya kira ini terlalu bodoh untuk diucapkan oleh sekelas menteri. Karena pakaian seseorang itu tidak dapat menjadi penilaian bahwa seseorang itu radikal atau tidak,” tuturnya.

“Saya tanya, jika pada waktu itu yang menusuk pak Wiranto menggunakan topi koboy atau jaket levis, pak Menag akan melarang keduanya untuk dipakai? Kan tidak mungkin seperti itu. Bisa kacau kalau negara melarang setiap jenis pakaian yang digunakan oleh penjahat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Hadiroh mendesak Menag untuk dapat segera meminta maaf, agar masyarakat dapat kembali tenang. Karena menurutnya, apabila isu tersebut dibiarkan bergulir, berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

“Kami sangat mendesak penggiringan opini ini untuk segera disetop. Karena bukan hanya menimbulkan keresahan dan kegaduhan, namun juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Kami juga mendesak pak Menag untuk meminta maaf, demi mencairkan suasana yang mulai memanas ini,” tandasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penggunaan cadar oleh seorang muslimah, tidak berarti menunjukkan tingkat ketakwaan dan keimanan yang lebih baik daripada mereka yang tidak menggunakan.

“Yang dapat menilai hal tersebut hanyalah Allah. Tapi ketika keyakinan kami untuk menggunakan cadar dikaitkan dengan hal-hal berbau terorisme, kami tidak terima,” tegasnya. (DZH/PBN)

2 November 2019
Dompet Dhuafa Luncurkan Program Kampung Ramah Lansia di Malingping

Jajaran Dompet Dhuafa dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh Banten membahas Lansia di Serang. Dalam pertemuan ini dua lansia Malingping dijadikan percontohan. Jumat (01/11).

LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap para lanjut usia (lansia), Dompet Dhuafa (DD) Banten meluncurkan program Kampung ramah lansia di Kampung Pasir Ranji Desa Kadujajar Kecamatan Malingping.

Di kampung tersebut rencananya akan dibangun pendopo di atas tanah seluas 5.000 meter persegi, yang di dalamnya akan terpadu beberapa program, dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya hingga program dakwah.

Demikian yang dikemukakan oleh Pimpinan Cabang DD Banten Mokhlas Pidono saat menggelar FGD Program Kampung Ramah Lansia bersama sejumlah tokoh Masyarakat Banten, Jumat (1/11/2019).
Diharapkan, efek positif dari program ini bukan hanya akan dirasakan oleh para lansia, namun masyarakat sekitarpun akan dapat merasakannya.

“Di bidang ekonominya kita akan budidaya ayam kampung. Di Kampung Pasi Ranji itu ada 29 lansia, meraka nantinya akan dikasih bibit ayam. Dan untuk dua orang lansia yang tidak ada keluarganya kita akan support setiap bulan,” jelas Mokhlas.

Ia menyebut, kedua lansia itu merupakan adik kakak yang statusnya Mualaf. Namun keduanya nyaris tidak mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat. “Pertama kali ditemukan, kedua kakek itu tinggal di sebuah gubuk kebun, tidak ada MCK dan tidak ada dapur. Maka di Malingping ini pertama kalinya program ini diluncurkan, sekaligus menjadi pilot project (percontohan,red). Ini bisa diikuti oleh Dompet Dhuafa di daerah lainnya,” ujarnya.

Hanya saja yang jadi kendala adalah pengadaan lahan, ia berharap ada masyarakat yang mewakafkan atau menjual murah. “Sayangnya masyarakat di sana masih menyamakan kita dengan pemerintah, padahal kita ini mau bantu. Kalau tidak ada wakaf, kita sewa, kalau sewa tidak ada terpaksa kita harus beli,” imbuhnya.

Kepala Desa Kadujajar Kecamatan Malingping Aan Irawan menyambut baik program tersebut. Diakuinya bahwa di desanya memang banyak lansia yang membutuhkan bantuan, baik bantuan tempat tinggal maupun yang lainnya.
Soal kedua lansia yang disebut-sebut nyaris terlantar, Aan mengaku sudah memberikan perhatian. “Dua orang itu pak Surya dengan adiknya. Saya juga bukan tidak peduli, bahkan pernah mendatanginya, memang saudaranya ini jauh. Dengan adanya bantuan dari DD Banten ini saya sangat senang, saya ucapakan terima kasih.” tukasnya.

Sementara Tokoh Masyarakat Banten Embay Mulya Syarif mengapresiasi program tersebut. Karena itu, Kata Embay, jangankan di wilayah pelosok, di Kota Serang saja yang notabene wilayah Kota masih banyak lansia yang harus diberikan perhatian. ” Saya sangat apresiasi program dari dompet dhuafa ini yang telah masuk ke pelosok,” tuturnya. (WDO/PBN)

2 November 2019
PT. SBG Dianggap Ajak Perang, Warga Nekat Halangi Alat Berat

Tangkapan layar video pengadangan alat berat di Padarincang, Kamis malam (31/10/2019)

PADARINCANG, BANPOS – Kendati telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, ternyata tidak merubah keinginan PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) untuk membangun megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Padarincang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya upaya paksa PT SBG, untuk membawa masuk alat berat ke tempat megaproyek itu.

Upaya tersebut pun mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Puluhan masyarakat Padarincang melakukan aksi pengadangan terhadap alat berat, yang dibawa oleh PT SBG dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan TNI.

Kabid Advokasi pada Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT), Firman Albalagoh, mengatakan PT SBG telah beberapa kali memaksa untuk membawa alat berat masuk ke Padarincang. Namun, pihaknya dan warga Padarincang berhasil menghalau mereka.

“Kemarin-kemarin juga ada alat berat yang datang kesini, Allahamdulillah mereka berhasil dipukul mundur,” ujarnya kepada BANPOS, saat dihubungi melalui media perpesanan, Kamis (31/10).

Bahkan, lanjut Firman, upaya PT SBG untuk memasukkan alat berat ke Padarincang kembali terulang pada pukul 05.00 WIB pagi kemarin. Menurut Firman, PT SBG berhasil membawa alat berat hingga ke Batu Kuwung.

“Namun kami kembali berhasil mengadang alat berat yang ingin naik keatas, serta kami juga berhasil memukul mundur PT SBG sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah itu, PT SBG menaruh alat berat mereka di Palima hingga pukul 13.00 WIB,” katanya.

Ia mengaku, dalam upaya memaksa masuk alat berat ke lokasi megaproyek PLTPB, PT SBG meminta bantuan pengawalan dari pihak keamanan dan TNI. Namun menurutnya, hal itu tidak membuat pihaknya gentar.

“Memang pihak perusahaan kemarin juga dikawal oleh aparat keamanan dan begitu juga hari ini. Mereka sangat memaksakan untuk merusak alam kami, maka kami tak segan-segan untuk terus mengusir mereka,” tuturnya.

Menurutnya, tindakan PT SBG yang meminta bantuan TNI dan aparat keamanan merupakan sikap provokatif yang dilakukan.

“Ini tindakan yang provokatif. Jika memang mereka seperti itu, seolah-olah mereka menabuh genderang perang dengan kami masyarakat Padarincang,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu masyarakat Padarincang, Hendra Wibowo, menuturkan bahwa Pemkab Serang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Karena, upaya penolakan dari masyarakat Padarincang, tidak hanya dilakukan sekali ataupun dua kali.

“Kami semua sudah melakukan berbagai macam cara penyampaian aspirasi penolakan pembangunan ini. Seharusnya ini menjadi tolak ukur Pemerintah Kabupaten untuk mengambil langkah tegas,” katanya.

Ia pun meminta kepada Pemkab Serang, agar tidak mencuci tangan dari konflik yang berlarut-larut sejak lama itu.

“Jika Pemkab mengatakan bahwa kebijakan ada di pusat, setidaknya Pemkab mengimbau kepada pihak perusahaan untuk tidak mendatangkan alat berat ke lokasi PLTPB. Sebab, di lokasi masih terjadi konflik penolakan dari warga setempat,” tandasnya. (DZH)

1 November 2019
Desak Ucapkan Janji Suci Dalam Jeruji Besi

Tangis haru mewarnai pernikahan Desak dan Nurul, Kamis (31/10). HUMAS LAPAS CILEGON

CILEGON, BANPOS – Tangis haru mewarnai pernikahan Desak (seorang tahanan titipan dari kepolisian di Lapas Kelas III Cilegon dalam kasus Narkoba) dengan Nurul, dalam kesederhanaan, Kamis (31/10).

Desak yang belum mendapatkan vonis dari pengadilan ini, akhirnya mendapat persetujuan menikahi kekasihnya oleh Kepala Lapas (Kalapas) Cilegon, Heri Aris Susila.

Acara akad nikah tersebut turut dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Prosesi akad nikah digelar pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Pria yang ditahan karena kasus narkoba tersebut, tampak tampil rapi dengan mengenakan setelan jas hitam dan mempelai wanita mengenakan kebaya putih. Prosesi akad nikah berjalan lancar dan penuh haru.
“Ya Alhamdulillah saya senang sekali. Bahagia rasanya karena bisa diijinkan untuk menikah di Lapas,” kata Desak.

Usai akad nikah dihadapan penghulu, mereka menandatangani buku nikah dari KUA dan sudah tercatat secara resmi.

Sementara, menurut penghulu dari KUA Kecamatan Cibeber Muhammad Taufik mengungkapkan decap kagum kepada Lapas Cilegon, karena memberikan fasilitas yang baik untuk tahanan/narapidananya agar tetap bisa melakukan pernikahan, walaupun di dalam Lapas.

“Saya cukup terkejut, saya pikir keadaan tidak memungkinkan atau darurat kondisinya. Tetapi nyatanya disini disediakan tempat untuk prosesi akadnya, dan petugas-petugasnya juga ikut terlibat untuk memberikan pelayanan yang baik. Hal ini membuat kesan, walaupun di Lapas tapi menganggap bahwa pernikahan itu bukan hal yang sepele”, ujar Taufik.

Terpisah, Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Cilegon, Edrawanto mengatakan, pernikahan di Lapas adalah merupakan hak WBP selama di Lapas. Prosesi dapat terlaksana, apabila lengkap syarat substantif dan administrasinya. Persyaratan yang harus dilengkapi meliputi surat permohonan dan jaminan keluarga, surat keterangan kehendak nikah dari kelurahan setempat dan dari KUA.

“Acara pernikahan dilaksanakan dengan persetujuan Kalapas, berdasarkan hasil keputusan Kalapas Cilegon atas permohonan pernikahan dari keluarga mempelai,” jelasnya.

”Tidak ada juga perlakuan khusus kepada kedua mempelai, yang mempelai pria atau Desak tetap dikembalikan pada kamar hunian di Lapas dan mempelai wanita pulang ke rumah bersama keluarganya setelah prosesi akad selesai,” tandasnya. (LUK/RUL)

1 November 2019
Karir Kekasih CR7 Semakin Meroket

Georgina Rodriguez / ISTIMEWA

BANPOS – Setelah menjadi kekasih dari bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, karier Georgina Rodriguez semakin meroket. Dia sudah dikenal sebagai model bertubuh seksi.

Kini, Gina, sapaan Georgina Rodriguez, semakin mantap menjadi influencer atau orang yang memiliki followers atau pengikut yang banyak di media sosial. Dia memiliki pengikut di Instagram sebanyak 13,9 juta.

Seperti dikutip dari Flash, tarif sekali posting di akun Instagram Georgina Rodriguez cukup fantastis. Wanita kelahiran Buenos Aires, Argentina itu mematok harga terendah sebesar 5000 dolar Amerika Serikat (Rp 70 juta).

Sedangkan untuk tarif paling mahal di akun Instagram wanita berusia 25 tahun tersebut sebesar 9000 dolar Amerika Serikat atau Rp 126 juta untuk satu kali posting.

Sementara itu, seperti diberitakan Glamour Fame, Georgina Rodriguez mengeruk uang sebanyak 5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 69,7 miliar sebagai model.

Salah satu postingan berbayar di Instagram Georgina Rodriguez yakni saat dia menikmati alam bebas di Alba, Italia, dua hari lalu. Di foto tersebut, dia tampil fashionable dengan barang-barang bermerek. (RUL/NET)

1 November 2019
Tanggapi Sinis Aksi Demo, Sahruji: Saya Daftar Untuk Menang

Ketua Kadin Kota Cilegon Sahruji

CILEGON, BANPOS – Meski digoyang aksi demo, tak menyurutkan langkah Sahruji untuk maju sebagai calon Ketua Kadin Cilegon. Terbukti pada Kamis (31/10), bersama timnya, Sahruji resmi mendaftar sebagai calon Ketua Kadin pada Musyawarah Kota ((Mukota) yang akan digelar 18 November mendatang.

“Saya hari ini datang untuk mendaftar sebagai calon Ketua Kadin Cilegon,” ujar Sahruji kepada sejumlah media usai menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia di sekretariat Kadin Cilegon di Jalan R Suprapto, Link Ramanuju, Kota Cilegon, kemarin.

Baginya, tidak terlalu mempermasalahkan sejumlah orang yang ingin mendongkel dirinya dalam pencalonan. Ia menilai tidak ada urusan dengan orang yang aksi di kantor Kadin, kemarin. Dirinya pun mengaku lebih concern untuk mengurusi Kemenangan dirinya dalam pencalonan.

“Ini artinya saya datang mendaftar maju untuk menang. Ngapain mengurus orang yang tidak paham. Saya datang daftar untuk menang,” tandas Sahruji.

Sahruji yang juga Kadin Cilegon ini kembali mendaftarkan diri sebagai calon ketua dengan tekad membesarkan organisasi profesi para pengusaha.

Sahruji yang juga mantan anggota DPRD Cilegon mengaku memiliki visi-misi yang cukup mendukung dan sejalan dengan cita-cita pemerintah, yakni optimalisasi potensi sumberdaya menuju keunggulan pengusaha Kota Cilegon memasuki era revolusi Industri 4.0.

Kadin sebagai mitra pemerintah, ia ingin agar program pemerintah pusat bisa disinergikan dengan daerah, supaya ada sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan pengusaha lokal.

Pemberdayaan pengusaha lokal yakni dengan meningkatkan kemampuan SDM, agar menjadi pengusaha yang handal.

Dengan demikian, kata Sahruji pengusaha-pengusaha lokal mampu bersaing dengan pengusaha luar.

Dengan semangat kepengurusan yang visioner dan kompeten itu, ia yakin pengusaha Cilegon nanti akan menjadi pengusaha yang berkelas.

Pada kesempatan penyerahan berkas pendaftaran, Sahruji menyerahkan berbagai macam dokumen persyaratan seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin, lembar Visi Misi dan bukti setoran uang pendaftaran sebesar Rp.300 juta.

Sementara itu Ketua Organizing Comittee (OC) Isbatullah Alibasja mengatakan, pihaknya memberikan perlakuan yang sama kepada semua kandidat calon lainnya yang akan mendaftar dalam Mukota Kadin tahun ini.

Sebagai panitia, Isbat panggilan akrabnya menegaskan tidak ada yang di istimewakan dalam hal pendaftaran calon ketua. Kesemuanya diperlakukan sama. Ia mengungkapkan baru Sahruji sebagai pendaftar pertama. Dimana hari ini (Kamis,red) Sahruji telah menyerahkan berkas pendaftarannya.

Adapun untuk tahapan selanjutnya,bseyelah panitia menerima berkas persyaratan akan dilakukan verifikasi berkad persyaratan.

Selanjutnya jika ada kekurangan atau kesalahan administrasi, nantinya akan kita sampaikan kepada pendaftar. Dengan demikian calon pendaftar yang masih ada persyaratan yang kurang bisa memperbaiki dan melengkapinya.

“Hari ini kita secara transparan di depan media menerima pendaftaran dan penyerahan berkas calon Ketua Kadin yakni dari Haji Sahruji. Kita panitia melaksanakan Mukota Kadin ini sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisai. Itu pedoman panitia,” tandas Isbat. (BAR/RUL)

1 November 2019
Ada Dugaan Ilegal Loging Di Area TNGHS Blok Cikidang

Tampak penebangan pohon yang diduga modus praktik ilegal logging di area hutan lindung TNGHS blok Cikidang Kecamatan Cikotok/Cibeber. Poto Kamis (31/10).
.

BAKSEL, BANPOS – Dugaan terjadinya penebangan liar pada tanaman kayu di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), tepatnya di Blok Cikidang Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber/Cikotok membuat warga dan aktivis sekitar geram.
Sebagaimana dikatakan M Yusuf, selaku aktivis pegiat lingkungan di Lebak selatan kepada wartawan menyebut, ada dugaan ilegal logging itu ada yang mendalangi. Menurut dugaannya, terjadinya penebangan kayu di Kawasan TNGHS tersebut diduga ada yang memotori.

“Pelaku penebangan liar tersebut diduga berjumlah tiga orang berinisial OB, Pd, dan ED. Namun jelasnya, adanya dugaan keterlibatan salah satu oknum Kepala Desa berinisial IY yang disinyalir sebagai otak pelaku dari pada penebangan liar tersebut,” ujarnya.

Dalam hal ini Yusuf meminta pihak pengelola TNGHS untuk segera segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum.

Semetara terpisah, Siswoyo selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) 1 Wilayah Lebak, saat dikonfirmasi melalui sambungan seleluer mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan observasi sejak tertanggal 28 Oktober 2019 kemarin lalu.

“Kita mulai sejak hari senin kemarin observasi dan Dua hari kemarin tuh ga ketemu TKP nya, karena kata si A disini kita dicari tidak ada, kata si B disni kita cari ga ada. Akan tetapi, tadi malam udah A1, udah ada titik terang. Jadi Hari ini, tadi pagi temen-temen tim kita, lima orang sudah pada berangkat untuk cek TKP,” jelasnya. (WDO)

1 November 2019
APS Siap Jadi Garda Terdepan Menangkan Sahruji

Koordinator Asosiasi Pengusaha Suralaya (APS), Syamsudin

CILEGON, BANPOS – Aksi demo sekelompok orang di Sekretariat Kadin, kemarin mendapat reaksi dari pendukung calon Ketua Kadin Sahruji.

Koordinator Asosiasi Pengusaha Suralaya (APS), Syamsudin menegaskan bahwa dirinya dan ratusan pengusaha Suralaya siap menjadi Garda terdepan dalam memenangkan dan mendukung Sahruji.

“Pengusaha Suralaya berkomitmen menjadi Garda terdepan memenangkan Sahruji. Kami akan memenangkan Sahruji dalam Mukota Kadin saat ini,” tandas Syamsudin yang juga Direktur Utama PT Tiga Putera Indotama, yang menghubungi Banpos.co, kemarin.

Baginya sosok Sahruji merupakan tokoh Ketua Kadin yang banyak peduli kepada pengusaha daerah.

“Sahruji selama masa kepemimpinanya beliau di Kadin sudah banyak memberikan kontribusi besar dan terbaik khususnya di dunia pengusaha daerah,” ungkap Syamsudin.

Selain itu, kata Syamsudin, Sahruji juga berhasil melakukan pembinaan kepada pengusaha daerah.

“Sahruji itu dalam memimpin Kadin sudah banyak memberikan pembina, pengusaha daerah. Sehingga hasilnya banyak yang kami rasakan dalam dunia usaha, terlebih di organisasi Asosiasi Pengusaha Suralaya,” terang Syamsudin.

Ia menegaskan akan menggalang kekuatan untuk memenangkan Sahruji dalam Mukota Kadin Cilegon pada 18 November mendatang.

Mensikapi adanya aksi demo yang ingin menggagalkan Mukota Kadin, Syamsudin mengimbau para pihak untuk secara proporsional menyampaikan aspirasi.

“Jangan ada bahasa menggagalkan Mukota. Kami akan menjadi Garda terdepan membela Sahruji,” papar Syamsudin.

Menurutnya, aksi demo merupakan hak semua warga negara. Akan tetapi jangan sampai memaksakan kehendak, dan jangan yang tidak memiliki kapasitas turut aksi menuntut membatalkan Mukota dan membubarkan panitia.

Untul diketahui, pada 18 November mendatang organisasi profesi Kadin Cilegon akan menggelar Mukota pemilihan ketua.

Pantia Mukota sudah membuka pendaftaran calon ketua, sejak 14 Oktober lalu dan berakhir pada 8 November mendatang.

Kemarin, baru satu calon yang mendaftar yakni Sahruji yang juga sebelumnya menjabat sebagai ketua. (BAR/RUL)

31 Oktober 2019
PWKS Diharap Menjadi Mitra DPRD

SERANG, BANPOS – Media diharapkan dapat membantu DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan adanya publikasi informasi, dimungkinkan proses pembangunan di Kota Serang dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan, DPRD periode ini berharap media dapat menjadi mitra dan sumber informasi bagi para dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pembangunan di Kota Serang.

“Seperti kemarin terkait jembatan di Dalung, kami siap untuk datang dan melihat langsung kondisinya. Ini kan informasi dari wartawan juga,” jelas Budi saat menjadi narasumber diskusi publik Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) Kamis (31/10)

Politisi Gerindra ini menyampaikan, tidak hanya dirinya yang siap untuk turun langsung jika ada permasalahan di masyarakat. Namun untuk seluruh anggota DPRD, juga unsur pimpinan.

“Insya Allah jika sudah ada pembahasan tartib yang baru. Kami akan memasukkan aturan Hari Fraksi. Semacam piket fraksi, untuk ada di ruangannya dan menerima aduan serta masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ratu Ria Maryana berharap, wartawan dapat mempublikasikan kerja-kerja yang dilakukan oleh DPRD. Hal ini untuk memudahkan pihaknya untuk memperjuangkan aspirasi yang ada.

“Saya sebagai salah satu perwakilan perempuan, banyak menyerap aspirasi dari ibu-ibu dan perempuan. Jadi saya harap dapat di up (publikasikan, red), misalnya tentang masalah tenaga kerja perempuan,” papar politisi Golkar tersebut.

Wakil Ketua dari PKS Hasan Basri mengatakan, peran wartawan dapat juga dijalankan dalam proses penganggaran. Menurutnya, sebagai salah satu pilar demokrasi, wartawan sama seperti DPRD, mengetahui banyak hal namun tidak detil.
“Jadi dapat saling melengkapi jika ada masalah penggunaan APBD,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua dari Partai Nasdem Roni Alfanto menyampaikan, pada kepengurusan DPRD periode ini, akan berusaha untuk memperbaiki kinerja yang ada, khususnya tentang kehadiran anggota dewan yang sering disorot oleh media.

“Kami akan lebih memperbaiki hal tersebut, agar dapat lebih powerfull dalam menjalankan peran dan fungsinya,” kata Roni.

Perwakilan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Nur Agis Aulia mengatakan, dari sisi regulasi, DPRD sudah berupaya untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap permasalahan masyarakat, seperti masalah pengangguran dan sampah.

“Kami sudah paripurna dan mengesahkan usulan Raperda tentang revisi sampah, ekonomi kreatif dan kewirausahaan,” jelasnya. (PBN)

31 Oktober 2019
Bakor Cilangkahan Dorong Pencabutan Moratorium Pemekaran

Bakor cilangkahan audiensi dengan wakil bupati lebak, di pendopo, kamis (31/10/2019)
LEBAK, BANPOS – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan meminta pemerintah pusat mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Provinsi Papua.

“Rencana pemekaran wilayah di Papua secara otomatis akan menganulir kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Artinya, ketika pemerintah pusat menyetujui pemekaran wilayah di Papua maka itu juga berlaku untuk daerah lain,” kata Ketua Umum Bakor Cilangkahan Eri Djuhaeri, menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Papua.

Dalam pandangan mantan anggota DPRD Banten itu, proses pemekaran wilayah tidak boleh diskriminatif. “Tidak boleh diskriminatif,” tuturnya.

Menurut Eri, pemekaran wilayah akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya menekan angka kemiskinan.

“Kalau pertimbangannya pemekaran wilayah di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus juga dilakukan di daerah lain. Karena soal peningkatan kesejahteraan bukan hanya harapan salah satu wilayah saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, Eri mendorong Pemkab Lebak dan Pemprov Banten bersama-sama warga Cilangkahan mengusulkan pencabutan moratorium pekaran wilayah.

Paling tidak, kata Eri, pemerintah daerah mengonsultasikan rencana pemekaran wilayah, terutama terkait rencana pemekaran wilayah Papua Selatan.

Sementara itu, Ketua I Bakor Cilangkahan Eli Mulyadi menambahkan, prosea pembentulan daerah otonomi baru Cilangkahan sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pembentukan dan Penggabungan DOB.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan pemekaran wilayah harus atas persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Induk dan DPRD provinsi serta gubernur.

Selain itu, pada era pemerntahan Susilo Bambang Yudhoyono Cilangkahan sudah masuk pada amanat presiden bersama dengan usulan pemekaran daerah lain.

“Semuanya sudah ditempuh. DPRD kabupaten induk dan provinsi, serta gubernur dan bupati sudah setuju. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda pemekaran wilayah Cilangkahan,” kata Eli.

Senada dgn itu Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mendukung pembentukan Kabupaten Cilangkahan.

Menurut dia, pembentukan DOB Cilangkahan merupakan keniscayaan. Sebab, selain merupakan daerah terluas di Banten, daerah selatan juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

“Jangan bicara kemampuan anggaran dulu, yang penting wilayah selatan memiliki potensi pendapatan. Daerah utara dan.tengah juga memiliki banyak potensi. Artinya, ketika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, kabupaten induk tidak akan bangkrut,” kata Ade.

Ade juga mendukung pencabutan moratoriun pemekaran wilayah di Indonesia. (RUL/RED)

31 Oktober 2019