BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Banjir Bandang Cisimeut, Mobil Terbawa Hanyut

    Banjir Bandang Cisimeut, Mobil Terbawa Hanyut

    Tampak mobil Pick Up yang terbawa hanyut banjir bandang di Desa Cisimeut Raya Kecamatan Leuwidamar, Rabu malam (9/10). FOTO: WIDODO/BANTEN POS
    LEBAK, BANPOS – Banjir bandang yang terjadi di sungai Cisimeut pada Rabu (9/10) malam kemarin sekitar pukul 19.00 WIB, mengakibatkan satu mobil jenis pick up terbawa hanyut.

    Disebutkan, mobil pick up itu hanyut dan rusak parah ketika akan dicuci di tengah aliran sungai, tepatnya di Kampung Cibunut, Desa Cisimeut Raya, Kecamatan Leuwidamar.

    Camat Leuwidamar, Agus Sukanta, kepada wartawan membenarkan telah terjadi banjir bandang sungai Cisimeut. Dikatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun dilaporkan, satu unit mobil jenis pick up hanyut terbawa derasnya arus sungai yang datang secara tiba-tiba tersebut.

    “Iya benar terjadi banjir bandang, tapi tidak ada korban jiwa. Laporan yang saya dapat hanya satu unit mobil pickup hanyut,” ujar Agus Sukanta, Kamis (10/10).

    Sementara salah seorang warga setempat, Iton, menyebut, mobil pick up yang hanyut saat terjadi banjir bandang sudah ditemukan oleh warga di lain desa.

    Kata dia, mobil yang hanyut sebelumnya akan dicuci oleh sopirnya. Namun, dicuci terlalu ke tengah sungai dan sempat ditinggal oleh sopir untuk membeli sabun cuci ke warung. Saat ditinggal itulah, tiba- tiba banjir bandang datang.

    “Sopirnya sempat berupaya menyelamatkan mobil, tapi banjir bandang keburu datang. Mobilnya hanyut terseret air sungai, mobil itu pagi tadi sudah ditemukan di Kampung Daruas, Desa Sangkanwangi. Kondisinya sudah rusak parah,” ujarnya.(WDO)

  • Kepala BKKBN akan Ikut Reuni Akbar Perantau Kulon Progo se-Jabodetabek

    Kepala BKKBN akan Ikut Reuni Akbar Perantau Kulon Progo se-Jabodetabek

    JAKARTA, BANPOS – Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, dipastikan hadir dalam silaturahmi akbar masyarakat Kulonprogo di Jabodetabek. Acara akan digelar di Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu, 13 Oktober 2019.

    Seperti diketahui, Hasto adalah mantan bupati Kulonprogo dua periode, sebelum ditarik ke Jakarta, mengepalai BKKBN.

    Bertajuk Gayeng Regeng Mlaku Bareng, acara ini diisi dengan Jalan Sehat bersama 4.000 perantau Kulonprogo. Penyelenggaranya, Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo (Bakor PKP), organisasi nirlaba yang membawahi lebih dari 100 paguyuban masyarakat Kulon Progo.

    Ribuan perantau Kulon Progo yang ikut jalan sehat berasal dari dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Semua akan bertemu, bersilaturahmi, kangen-kangenan, karena ini merupakan reuni akbar yang baru sekali ini digelar.

    Antusiasme peserta sudah terlihat sejak awal acara ini diumumkan akan digelar. Hanya dalam waktu sepekan, ribuan orang mendaftar. Antusiasme kembali terjadi saat dilakukan pengambilan kaos jalan sehat. Dalam dua hari ribuan kaos terdistribusi di Sekretariat Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo (Bakor PKP) di SMP Sudirman, Cijantung, Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah, saya melihat para perantau saling menyapa baru pada kenal, ada yang bilang wah baru lihat wajah pak ketum, namun nama di medsos sudah terkenal, kelakar ibu ibu yang tinggal di daerah Kramajati,” kata Agus Riyanto, Ketua Umum Badan Koordinasi Paguyuban Kulon Progo (Bakor PKP).

    Suasana meriah dan akrab, saling berjabat tangan, saling bertepuk pundak menandakan persaudaraan dan Persahabatan. “Saya bayangkan tgl 13 Oktober nanti pasti seru dan bazar ala kp langsung diserbu,” tambah Agus.

    Semua memang terlihat gayeng meski sibuk. Pertemuan panitia dengan peserta terasa menyenangkan Karena seperti bertemu sedulur sendiri. “Jan Gayeng tenan. Ini baru pertama terjadi. Saya kira tanggal 13 Oktober nanti akan luar biasa sekali suasananya,” kata Adji Suparjan dari Paguyuban Kenang Pendowo usai mengambil kaos mewakili Paguyubannya.

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Madik, perantau Kulon Progo yang lenggah di Gang Janti Cililitan. “Ini akan jadi ajang reuni yang sangat meriah,” tuturnya.

    Menurut Pardio yang ikut sibuk kelayani peserta jalan sehat, antusiasme masyarakat Kulon Progo sangat tinggi. “Ternyata masyarakat Kulon Progo bangga sekali dengan kaos Gayeng Regeng Mlaku Bareng,” ungkapnya.

    Acara yang menjadi siang reuni besar-besaran masyarakat Kulon Progo ini, didukung tokoh-tokoh Kulon Progo di pentas nasional. Misalnya saja, Sumarjono, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, atau Raden Isnanta, Deputi 3 Pembudayaan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga.

    “Dukungan tokoh-tokoh Kulon Progo yang sukses di Jakarta sangat besar. Semua bergotong-royong memanggul biaya kegiatan ini,” ungkap Tomo, Wakil Ketua Panitia yang alumni STM Negeri Wates.(IR/ENK)

  • Tolak PHK Sepihak, Buruh Beton Prima Mogok Kerja

    Tolak PHK Sepihak, Buruh Beton Prima Mogok Kerja

    Aksi buruh PT Beton Prima melakukan aksi solidaritas atas PHK sepihak yang dialami rekan sekerjanya.
    SERANG, BANPOS – Ratusan buruh pabrik PT. Beton Prima yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa dengan cara mogok kerja bersama.

    Pantauan BANPOS, sebanyak 150 orang buruh pabrik mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Mereka menuntut kepada pihak manajemen, agar 15 rekan mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, untuk kembali dipekerjakan.

    Kordinator aksi, Maksud, mengatakan bahwa aksi mogok kerja ini merupakan salah satu bentuk solidaritas dari pihaknya, kepada rekan mereka yang di PHK secara sepihak.

    “Ini memang bentuk solidaritas dari kami, kalau bukan kami yang membantu rekan-rekan, siapa lagi,” ujar Maksud di lapangan PT. Beton Prima, Rabu, (9/10).

    Maksud juga mengatakan, tuntutan dari pihaknya hanya ingin rekan-rekan yang terkena PHK sepihak dapat dipekerjakan kembali, bukan malah mempekerjakan karyawan dari PT. Beton Indonesia yang berada di Surabaya.

    “Kami beranggapan keputusan manajemen itu tidak benar, dan tidak sesuai peratuan dari Disnaker. Rekan-rekan kami yang loyal terhadap pabrik ini malah dipecat dan langsung digantikan sama orang Surabaya,” tegasnya.

    Lalu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak senang dengan sikap manajemen yang melakukan tindakan diskriminatif, antara pekerja asli daerah, dengan pekerja dari Surabaya. Hal ini dikarenakan karyawan dari Surabaya dalam waktu singkat, langsung mendapatkan kontrak permanen dari manajemen.

    “Kami disini sama. Sama-sama buruh, sama-sama dilindungi undang-undang. Tapi kenapa hak kami mengapa dibedakan,” jelasnya.

    Sementara itu, manajer Human Resource Department (HRD) PT. Beton Prima, Hugo Dewanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa para karyawan yang telah habis kontrak, memang harus diberHentikan sesuai dengan peraturan yang ada dari Disnaker.

    “Dari pihak kami sudah mematuhi peraturan yang ada, tetapi dari mereka tidak mau karena mereka anggap tidak adil,” ungkap Hugo pada saat ditemui diruangannya.

    Hugo juga mengatakan, para pengunjuk rasa menuntut terkait dengan pemotongan iuran. Namun, ia mengaku bahwa keputusan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak manajemen kantor.

    “Untuk menarik iuran begitu saja tidak bisa, karena banyaknya prosedur-prosedur yang harus dilalui. Tidak bisa sembarang dipotong dan diambil,” ungkapnya.(MG07/DZH/AZM)

  • Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Suasana Perumahan Karisma

    SERANG, Banpos – Warga Perumahan Karisma Gelam Asri di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, selalu merasa khawatir saat meninggalkan rumahnya. Hal ini dikarenakan daerah tersebut menjadi langganan maling. Selain itu, pihak pembangun (developer) seolah tidak peduli dan mengabaikan keluhan dari pelanggannya.

    Kasus kemalingan beberapa waktu yang lalu seolah menunjukkan bahwa tidak ada keamanan di komplek tersebut.

    Ketua RT setempat Ahmad mengatakan aksi kejahatan terjadi di Blok F, korban kehilangan uang tunai sebanyak Rp7 juta dan dua buah telepon seluler android.

    “Iya benar, sekitar seminggu yang lalu salahsatu warga di perumahan Karisma Gelam Asri kembali menjadi korban kemalingan. Saat melapor, korban kehilangan uangnya sebesar tujuh juta rupiah yang disimpan di dalam tas di kamarnya dan dua handphone android,” kata Ahmad, Rabu (9/10/2019).

    Ahmad menjelaskan, peristiwa kemalingan tersebut kerap terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RT tahun 2018 lalu telah 5 kali peristiwa kemalingan terjadi, bahkan dirinya pun pernah menjadi korban.

    “Permasalahannya, karena tidak ada petugas keamanan yang berjaga, ditambah lokasi perumahan tidak dilengkapi tembok pagar disekitaran pinggir perumahan. Sehingga siapa saja orang sangat mudah masuk ke lokasi perumahan. Selain itu, lokasi perumahan tampak gelap karena fasilitas penerangan juga sangat minim,” ungkapnya.

    Ahmad kembali mengutarakan, jika dirinya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak developer untuk menyelesaikan persoalan, namun tidak ada hasil.

    Di tempat yang sama, Dziki seorang warga perumahan Karisma Gelam Asri juga mengaku resah dengan peristiwa kemalingan tersebut yang kerap terjadi di lingkungan perumahannya.

    “Sangat kesal, karena membuat saya tidak tenang tinggal di perumahan bahkan untuk meninggalkan rumah. Sebab, maling tersebut masih berkeliaran. Ditambah, perumahan juga belum diberikan tembok penghalang yang dulu dijanjikan oleh pihak developer sebagai fasilitas keamanan perumahan,” kata Dziki.

    Dziki pun mengharapkan, adanya itikad baik dari pihak developer untuk segera membangun tembok penghalang, karena merupakan janji dari pihak developer sebagai fasilitas perumahan. (PBN)

  • Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Ketua PRD Banten Achmad Herwandi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua dirasa belum maksimal dan tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan, konflik-konflik terus terjadi setiap tahunnya di bumi Cendrawasih tersebut.

    Menurut Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Banten Achmad Herwandi, dari acara musyawarah besar mahasiswa dan pemuda Papua yang digelarnya beberapa waktu lalu di Yogyakarta, muncul tiga rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi perdamaian di Papua.

    “Yang pertama adalah penarikan militer, kedua adalah dialog seluas-luasnya dengan warga asli Papua, dan terakhir adalah dibentuknya Dewan Rakyat Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil Endi ini saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan dengan tema ” “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    Dewan Rakyat Papua (DRP) ini dirasa harus memiliki kewenangan yang lebih daripada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah ada sebelumnya. Endi mengatakan, keberadaan MRP dirasa masih tidak jelas fungsinya.
    “Jadi lebih mirip lembaga stempel saja,” ungkapnya.

    DRP sendiri diharap dapat menjadi solusi agar masyarakat Papua dapat menjadi subjek dalam pembangunan. Endi menyatakan, dalam diskusi-diskusi yang dilakukan, ternyata pembangunan di Papua juga dapat menjadi akar konflik, dikarenakan masyarakat hanya menjadi objek saja.

    “DRP nanti akan diisi oleh perwakilan suku adat dan juga anggota DPRD terpilih, yang nantinya akan berperan dalam membuat kebijakan,” tandasnya. (PBN)

  • Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

    Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

    Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.
    Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.

    SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti aduan para wali murid di media sosial, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, langsung menyidak sekolah yang diduga melakukan tindakan jual beli buku LKS.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, yaitu SMPN 23 Kota Serang, kedatangan Subadri disambut baik oleh para murid. Namun berbeda dengan Kepala SMPN 23 Kota Serang, Deni Sopari. Deni terlihat kebingungan atas kedatangan Subadri yang mendadak.

    Tak lama, Subadri pun langsung mengkonfrontasi Deni dengan pertanyaan terkait kebenaran isu LKS yang dijual belikan kepada para murid. Deni Sobari pun mengamininya. Mendengar jawaban tersebut, Subadri langsung menegur dengan intonasi yang tinggi.

    “Kalau ada kendala lebih baik bilang ke Dinas, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini Kota Serang loh. Tujuannya boleh saja benar untuk membantu murid, tapi ini tetap melanggar. Bapak tetap menyalahi prosedur,” katanya saat di ruangan Kepsek SMPN 23 Kota Serang.

    Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010, sama sekali tidak memperbolehkan adanya pembayaran apapun kepada siswa-siswi, baik oleh pihak guru, komite, maupun Kepala Sekolah sekalipun.

    “Saya tadi ngomong apapun dalih dan niatnya tetap niatan yang salah, karena di Kota Serang sudah menggratiskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.

    Ia menegaskan, semua anggaran biaya terkait sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut biaya apapun kepada murid.

    “Tidak boleh dengan alasan apapun sekolah menarik biaya dari wali murid maupun murid. Itu sudah melanggar aturan,” terangnya.

    Ia mengimbau, kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memungut biaya apapun kepada para wali murid maupun murid.

    Selain itu, Subadri pun berpesan kepada wali murid agar tak segan melaporkan langsung kepada pihaknya, jika dikemudian hari ada sekolah yang memungut biaya dengan dalih apapun, termasuk buku LKS.

    “Disamping sudah ada amanah Undang-undang dan Perda, maka saya mengimbau wali murid agar berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Dinas, sehingga kejadian seperti yang kurang bagus ini tidak terjadi di Kota Serang,” tuturnya.

    Sementara itu, awak media mencoba untuk mewawancarai Deni. Namun, ia enggan memberikan keterangan kepada awak media.

    “Sudah cukup sama pak Wakil juga ya, enggak ya tolong ngerti kondisi saya,” katanya sambil berlalu. (DZH)

  • Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Hanok Simes (memegang mik)

    Mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di Serang, Banten, Hanok Simes mengatakan, ia sudah bertemu dengan Presiden Indonesia untuk mengajukan 10 tuntutan untuk kemajuan sumber daya manusia yang berada di Papua. Menurutnya, tuntutan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan aman sesama warga Papua dan warga lainnya dari Sabang sampai Merauke.

    Ia mengatakan, kasus konflik yang terjadi saat ini membuat sesama masyarakat Papua merasa tidak nyaman, “Sebab itu saya memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untirta tersebut dalam diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10).

    Hasilnya mereka berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan langsung menyampaikan apa yang mereka rencanakan selama ini.

    Menurutnya, respon dari Presiden antusias akan tuntutan-tuntutan yang diajukan, terutama tentang Asrama Nusantara yang dianggap bisa menjadi solusi masalah konflik saat ini.

    Presiden sendiri merencanakan semua tuntutan yang di ajukan akan terealisasikan pada tahun 2020, dengan harapan semua masalah konflik yang terjadi di Papua mereda, dan tidak ada konflik-konflik, sehingga membuat seluruh warga dari merasakan rasa aman dan nyaman.

    “Saya di Banten merasa nyaman, dan orang-orang di Banten juga ramah, yang penting kita dapat membaur,” jelasnya.(MG/PBN)

  • Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

    Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

    Suasana Diskusi Publik PWKS “Jurnalisme Konflik Papua.”

    Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Wahyu Arya mengatakan bahwa wartawan harus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

    Dalam kode etik itu sudah ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh jurnalis dalam setiap memberitakan sebuah peristiwa.

    Wahyu pun menyebutkan salah satu pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang sebaiknya dipegang teguh wartawan saat memberitakan konflik Papua.

    “Dalam Pasal 8 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,” katanya saat menjadi narasumber diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019).

    Ia menegaskan, dalam memberitakan apapun, jurnalis juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat.

    “Sebab itu, jangan hanya mencari booming atau traffic saja,” jelasnya.

    Ia memaparkan juga terkait dua genre jurnalisme dalam masalah konflik tersebut. Yang pertama adalah jurnalisme perang yang memberitakan secara detail kondisi perang, dengan tujuan meningkatkan kemarahan dari publik.

    “Namun ada juga jurnalisme damai. Jenis ini lebih memaparkan kepada dampak-dampak akibat konflik, yang diharapkan akan mewujudkan perdamaian,” tandasnya. (PBN)

  • DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

    DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

    Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo (memegang mik)

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki pers bukan kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan pers dibatasi oleh kepentingan bangsa. Sehingga ketika ada konflik pers hendaknya jangan memberitakan jumlah korban, bagaimana korban terluka atau meninggal dunia, karena itu hanya akan memperkeruh situasi.

    Ia juga menyarankan kepada pemerintah ketika ada konflik jangan diselesaikan dengan kekerasan tetapi dengan dialog dan mencari akar permasalahan sesungguhnya sehingga penyelesaiannya benar-benar dapat tuntas. Karena itu ia berpendapat militer harus ditarik dari Papua.

    “Harapan saya temen-temen jurnalis menjadi garda terdepan pemberitaan konflik tetapi dibungkus dengan pemberitaan yang sejuk,” kata Yudi saat diskusi mingguan bertema “Jurnalisme Konflik Papua” yang digelar Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Jumat (4/10).

    Yudi mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun terjadi akulturasi di Papua. Sudah cukup lama masyarakat dari pulau lain hidup bersama masyarakat Papua bahkan ada juga yang sudah beranak pinak dengan warga Papua. Karena itu ia mengaku tidak habis pikir mengapa bisa terjadi konflik di Papua. Ia juga mengaku tidak tahu apakah dalam konflik Papua ini ada konflik ekonomi, politik, atau konflik lainnya.

    “Papua itu seksi. Semuanya ada. Kekayaan alam, kekayaan budaya, geografis. Sampai Belanda pun di KMB (Konferensi Meja Bundar-red) mempertahankan Papua ingin menjadi wilayah mereka,” katanya.

    Terkait pemberitaan adanya warga Banten yang saat ini sedang berada di Papua. Ia berharap, jurnalis dapat mengangkatnya dengan tujuan yang mengedepankan sisi sosial. “Kita memang harus membantu saudara kita yang ada di Papua tersebut untuk dijemput oleh pemerintah, namun upayakan dengan bahasa yang lebih sejuk,” tandasnya. (PBN)

  • Dewan Rakyat Papua Dianggap Solusi Konflik

    Dewan Rakyat Papua Dianggap Solusi Konflik

    Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Arki

    SERANG, BANPOS – Dewan Rakyat Papua dirasa menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik yang terus menerus terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

    Demikian yang dipaparkan oleh Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arki, saat menjadi narasumber diskusi publik yang diadakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019) di sekretariat PWKS.

    “Dewan Rakyat Papua ini berbeda dengan DPRD yang hanya diisi oleh politikus pemenang pemilu saja. namun di dalamnya juga ada perwakilan dari suku, agama dan lainnya,” ujar Arki.

    Menurutnya, peran jurnalis sangatlah penting dalam rangka meredam konflik yang ada. Ia mengatakan, dalam beberapa kasus, berita dari media massa hanya bersumber dari salah satu pihak saja.

    Sementara aspirasi yang ingin disuarakan masyarakat Papua kerap tidak terekam karena hanya mengandalkan konfirmasi dari pihak keamanan.

    Ketika ada aspirasi warga Papua yang yang tidak bisa disampaikan kepada media massa, warga Papua menyampaikan fakta yang ada melalui media yang bisa dibuat seperti twitter dan media sosial lainnya. Tetapi aparat langsung menyebutnya sebagai hoax.

    “Memang susah membuat berita berimbang di daerah konflik,” katanya.

    Arki menyebut konflik di Papua saat ini merupakan konflik yang paling parah. Sebab daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terpancing konflik ikut terpancing. Bahkan simbol-simbol negara dan organisasi yang memiliki misi menyelamatkan masyarakat Papua juga ikut dibakar. Ia dapat memastikan protes yang terjadi secara massif di Papua murni untuk memprotes sikap rasis yang terjadi di Surabaya.

    “Juga karena penanganan kasus di Surabaya terlalu lambat,” tuturnya. (PBN)