Wali Kota Serang, Syafrudin, mendapati tiga orang pelajar sedang asyik merokok di salah satu warung di Kepandean. Padahal, saat itu masih dalam waktu kegiatan belajar mengajar. Hal itu pun membuat Syafrudin menegur ketiga anak tersebut. Syafrudin memerintahkan mereka untuk mematikan rokok yang mereka hisap.
“Ini anak-anak coba matiin rokoknya. Hey Dek, sana sekolah, jangan di sini,” tegur Syafrudin, sambil mengusir mereka keluar dari dalam warung yang bersebelahan dengan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang.
Ketiga pelajar itu pun lantas berhamburan keluar warung, meskipun sambil tertawa-tawa. “Kamu mah masih kecil udah rokok. Masih kecil udah rokok. Udah Buang-buang rokoknya itu buang,” ujar Syafrudin dengan mimik kesal.
Kepada awak media, Syafrudin mengatakan bahwa dirinya berharap, anak-anak sekolah untuk tidak merokok terlebih dahulu. Imbauan tersebut ditujukan kepada pelajar SMA atau sederajat dan seluruh anak di bawah umur.
“Saya sebagai Walikota Serang berharap anak anak SMA SMK jangan merokok dulu. Apalagi ini jam belajar,” ucapnya.
Ia pun meminta kepada kepala DLH, untuk turut mengawasi pelajar yang memanfaatkan warung untuk merokok. Menurutnya, sebagai bagian dari Pemkot Serang, DLH juga memiliki tanggung jawab untuk menegur apabila ada pelajar, yang melanggar aturan.
“Saya kira pak Kadis juga bisa mengawasi, karena warung ini ada di depan kantor ini. Jadi jangan membiarkan anak anak sekolah merokok di dalam warung dalam waktu belajar. Makanya tadi itu saya usir,” katanya.
Menurut dia, ketika dirinya masih menjabat sebagai kepala DLH, tidak pernah melihat para pelajar berada di dalam warung itu untuk merokok.
“Tidak ada waktu jaman saya masih di LH. Karena waktu itu gak ada. Jadi kalau ada mah pasti saya usir,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada para guru untuk senantiasa mengontrol anak didiknya, sehingga tidak merokok di luar sekolah saat jam belajar.
“Saya berharap kepada anak anak SMA, SMK sederajat untuk tidak keluar dari kelas dalam waktu belajar. Kemudian apalagi sambil merokok. Ini salah satu pelaggaran. Dan mohon kepada para guru untuk memberikan teguran dan mengawasi anak didik sekolah masing masing,” tandasnya. (DZH)
Pelabuhan Banten / ISTIMEWA CILEGON, BANPOS – Provinsi Banten yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan terbuka, serta rencana selat sunda pada 2020 akan dijadikan jalur internasional, membuat Pelabuhan di Banten khususnya Merak memiliki keamanan yang beresiko tinggi. Pasalnya, sampai saat ini sistem pengamanan di Perairan Selat Sunda Banten belum terkonektifitas secara baik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, yang juga pelaku usaha di bidang kelautan Nafri, saat menjadi narasumber dalam seminar 15 tahun implementasi ISPS code terhadap Kapal dan fasilitas Pelabuhan di Banten, Kamis (3/10).
“Keamanan di pelabuhan memang sangat resiko tinggi, karena pantai di Merak lebih terbuka, dan memiliki garis pantai yang panjang yakni sekitar 80 Km. Selain itu, pada Juli 2020 selat sunda akan dijadikan jalur internasional baik ke Thailand maupun China, dan menurut data dari IMO (International Maritime Organization-Red) sekitar 50 ribu kapal setiap hari nya akan menyebrang di Selat Sunda,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, puluhan ribu kapal asing yang melewati selat sunda tersebut, akan menjadi ancaman bagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Banten. Pasalnya, jika dua persennya saja dari puluhan ribu kapal tersebut masuk ke daratan Indonesia, maka harus ada pengamanan terpadu dan harmonisasi terhadap koneksitas dan KSOP sebagai penanggung jawabnya.
“Saat ini pengamanan sudah cukup baik, namun belum terkoneksitas secara keseluruhan, karena faktanya pelabuhan terkait sistem pengamanan untuk narkotika, wajib memiliki satgas seaport Introduction atau Sispro. Hal ini karena ketidaktahuan, padahal di Undang-Undang berkata semua orang dianggap tahu, oleh karenanya ke depan harus ada Sispro tersebut,” katanya
Menanggapi hal tersebut, Kabid TU KSOP Kelas 1 Banten Hari Bowo Seno Putra mengakui, bahwa hal tersebut belum terkonektifitas dengan baik. Karena, masih ada beberapa hal yang belum terintegrasi antara KSOP Banten dengan yang lainnya.
Dan saat ini hanya baru dilakukan komunikasi antar lembaga. Meski demikian, pihaknya terus berupaya agar hal tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan cara menerapkan sistem International Ship and Port Security (ISPS) disetiap pelabuhan yang ada di Banten.
“Sejak diberlakukannya peraturan ISPS Code pada 1 Juli 2004, sejumlah 30 pelabuhan baik BUP maupun TUKS di wilayah Banten telah menerapkan ISPS Code (compliance), namun demikian perlu dilakukan evaluasi guna lebih meningkatkan lagi pelaksanaan implementasi ISPS Code,” katanya.
Hari Bowo mengungkapkan, pemberlakuan ISPS Code yang telah dikonversi dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2003 tentang Solas harus dijalankan secara penuh, khususnya pada sisi fasilitas pelabuhan dan kapal dalam bentuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dirasakan secara langsung bagi pengguna jasa pelayaran selaku penerima manfaat.
“Ya dengan dilaksanakannya seminar ini, diharapkan materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat diimplementasikan oleh para pelaku usaha pelabuhan di wilayah kerja KSOP Kelas I Banten, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pengoperasian pelabuhan agar masyarakat pengguna jasa pelayaran merasa aman dan nyaman di pelabuhan,” pungkasnya.
Dalam seminar ini dihadiri oleh para pengelola pelabuhan baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Kepala KSOP Kelas I Banten Herwanto mengatakan, seminar implementasi 15 tahun ISPS Code ini sekaligus sebagai pelaporan dan evaluasi implementasi ISPS Code.
“Sejak diberlakukannya peraturan ISPS Code pada 1 Juli 2004, sejumlah 30 pelabuhan baik BUP maupun TUKS di wilayah Banten telah menerapkan ISPS Code (compliance), namun demikian perlu dilakukan evaluasi guna lebih meningkatkan lagi pelaksanaan implementasi ISPS Code,” katanya.
Herwanto melanjutkan, pemberlakuan ISPS Code yang telah dikonversi dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2003 tentang Solas harus dijalankan secara penuh, khususnya pada sisi fasilitas pelabuhan dan kapal dalam bentuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dirasakan secara langsung bagi pengguna jasa pelayaran selaku penerima manfaat.
“Ya dengan dilaksanakannya seminar ini, diharapkan materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat diimplementasikan oleh para pelaku usaha pelabuhan di wilayah kerja KSOP Kelas I Banten, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pengoperasian pelabuhan agar masyarakat pengguna jasa pelayaran merasa aman dan nyaman di pelabuhan,” pungkasnya. (LUK/RUL)
Pengurus Perempuan Tani HKTI Banten foto bersama. SERANG, BANPOS – Dalam rangka menyambut HUT Banten, DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Banten besok menggelar bazar murah.
Kegiatan ini bakal berlangsung di Halaman Masjid Al Bantany Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jumat – Minggu (4-6/2019).
Rencananya, besok acara dimulai pukul 09.00 – 21.00 WIB dan dibuka langsung Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto mengatakan, kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-19 Provinsi Banten.
“Diharapkan dengan bazar murah ini membantu masyarakat mengakses protein hewani lebih murah. Jika gizi di dalam suatu keluarga sudah bisa kita penuhi dengan baik, maka kita akan mencetak sumber daya manusia unggul,” kata Dian Novita, Kamis (3/10/2019).
Ketum DPN HKTI Dr.Moeldoko menambahkan, keberadaan Perempuan Tani HKTI sampai ke tingkat daerah merupakan tanda dimulainya peran aktif perempuan dalam mengembangkan budidaya pertanian.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Banten, Lindra Octora.”Sejak dilantik satu tahun yang lalu, Perempuan Tani HKTI Banten selalu berusaha berpartisipasi aktif dengan menggandeng instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Banten,” katanya.
Pelaksanaan Bazar Murah yang bakal berlangsung besok, menjual daging sapi, telur ayam, daging ayam hingga beberapa produk olahan daging, serta produk unggulan khas Banten lainnya. Itu hasil kerja sama Perempuan Tani HKTI Banten dengan instansi terkait di Banten yang di support PT Berdikari Tbk.
“Kami mengharapkan, dengan menyelenggarakan bazar murah seperti ini, maka kami mampu berkontribusi meningkatkan gizi masyarakat Banten dan membantu pemasaran produk unggulan dari petani binaan dan anggota Perempuan Tani HKTI Banten” tutup Lindra. (IMI)
Owner Batik Krakatoa Hany Seviatry memamerkan salah satu motif batik di gerai Batik Krakatoa di Lingkungan Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon patut berbangga hati pada peringatan hari Batik Nasional yang jatuh setiap 2 Oktober. Pasalnya, wilayah yang berjuluk Kota Baja tersebut memiliki batik khas kearifan lokalnya yaitu Batik Krakatoa.
Berdiri sejak 22 Februari 2014, di Lingkungan Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Batik Krakatoa Cilegon digagas oleh pasangan Suami Istri Helldy Agustian dan Hany Seviatry yang memiliki minat besar terhadap batik.
Sehinga kehadiran Batik Krakatoa yang menghadirkan sekitar 50 motif batik khas Banten mampu memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat sekitar untuk ikut menciptakan peluang kerja baru. Diantaranya motif sate bandeng, sate bebek Cibeber, Gunung Krakatau, rampak bedug, motif gipang, emping, landmark Cilegon, dan masih banyak motif lainnya.
Nama Krakatoa sendiri diambil dari nama besar Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda ini. Kini, nama ini menjadi salah satu corak khas pada Batik Krakatoa buatan Cilegon.
Pembina Batik Krakatoa Helldy Agustian mengatakan, nama krakatoa sebenarnya lebih kita pilih karena Cilegon terkenal dengan pabrik baja PT Krakatau Steel nya dan terkenal dengan Gunung Krakatau nya juga.
“Batik Krakatoa berdiri lima tahun yang lalu bulan Februari 2014 pada saat itu saya dirikan karena memang saya secara pribadi sering muter-muter di Kota Cilegon. Karena Cilegon dikenal dengan bajanya. Saya contohkan kenapa harus ke Tegal dulu baru jadi cangkul, plastiknya disini kenapa harus ke Tangerang baru ngirim ke plastik kesini, masa sih orang Cilegon kurang berkerasi. Kemudian kita membina orang-orang dan bekerjasama dengan RT untuk mengadakan pelatihan batik kurang lebih 60 orang, dari 60 orang yang mengikuti yang ada bakat sekitar 29 orang,” ungkapnya kepada Banpos, Rabu (2/10).
Helldy mengatakan, Batik Krakatoa lahir dari nilai kearifan lokal Cilegon dan Banten. Hal itu terlihat dari semua motif dan corak yang diproduksi Batik Krakatoa.“Kenapa menggunakan nama Batik Krakatoa, karena nama tersebut kita ambil dari nama besar Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda yang juga menjadi ikon di Wilayah Banten. Sehingga dengan nama tersebut orang juga akan mudah mengingatnya,” kata Helldy.
Ia menuturkan, Batik Krakatoa sudah banyak diminati masyarakat Kota Cilegon, Serang, karena Batik Krakatoa mampu menciptakan produk-produk khas dengan menonjolkan sisi budaya dan tradisi di Wilayah Cilegon dan Banten pada umumnya.
“Sudah sekitar tiga tahun bisnis batik ini berjalan kita sudah memiliki sekitar 50 motif yang mengangkat budaya lokal Cilegon dan Banten. Diantaranya ada motif sate bandeng, sate bebek cibeber, gunung Krakatau dan masih banyak motif lainnya.
Saat ini juga ada motif batik terbaru yakni motif ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan corak khas kapal. Motif batik yang paling laris dibeli itu ada di motif Gunung Krakatau, debus dan motif rampak bedug. Dalam satu bulan Batik Krakatoa dapat menjual sekitar 300 batik,” katanya.
Helldy menjelaskan, bahan yang digunakan dalam pembuatan batik menggunakan bahan seperti sutra, dobi, fiskos, dan catun primis.“Bahan tersebut langsung kita ambil dari Kota Pekalongan. Untuk harga batiknya kita banderol mulai dari harga Rp140 ribu sampai Rp1 jutaan,” katanya.
Masih kata Helldy, tidak hanya menghadirkan berbagai motif dan corak khas Banten, Batik Krakatoa terus meningkatkan kualitas produksi batik dan memasarkan secara luas hingga ke macanegara.“Kalau di Indonesia pemasaran Batik Krakatoa sudah ke daerah Papua, Batam, dan kota lainnya. Sedangkan untuk macanegara, pernah dibawa ke Korea dan Malaysia untuk dijadikan buah tangan atau oleh-oleh,” katanya.
Helldy berharap, hadirnya Batik Krakatoa juga dapat membantu ekonomi masyarakat kecil dalam program pemberdayaan masyarakat di kota Cilegon.“Hal ini karena batik yang diproduksi disini tidak menggunakan teknologi mesin melainkan lebih pada memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia).
“Sehingga memang hasil produksi batik hanya berbasis cap dan tulis saja. Selain itu, saya berharap Batik Krakatoa dapat lebih dikenal tidak hanya di Cilegon tapi di seluruh Indonesia dan luar negeri serta dapat dijadikan menjadi salah satu tujuan untuk menacari buah tangan khas Cilegon maupun Banten,” pungkasnya.
Senada dikatakan, Owner Batik Krakatoa Hany Seviatry menjelaskan, dengan hadirnya Batik Krakatoa Cilegon ini tidak hanya menjadi salah satu kebanggan bagi kalangan pemerintahan dan masyarakat Cilegon, tapi juga Indonesia dan dunia. Saat ini, Batik Krakatoa Cilegon memiliki sekitar 60 motif.
Diantaranya motif sate bandeng, sate bebek cibeber, masjid agung cilegon, batik rampag bedug, batik pelabuhan merak. “Motif yang terbaru batik landmark Cilegon, dan yang terlaris batik corak rampag bedug. Dalam sebulan Batik Krakatoa memproduksi sekitar 70 picis,”ujarnya.
Bahan-bahan yang digunakan bervariasi mulai dari bahan sutra, catun primis, fiskos, dobi, dan sutra ATBN. Semua bahan ini diambil dari daerah Pekalongan dan batik ini harga yang ditawarkan mulai dari Rp120 ribuan sampai Rp1 jutaan.
Sampai saat ini pemasaran Batik Krakatoa tersebut sampai ke daerah Tangerang dan Batam. Dalam waktu dekat akan diperkenalkan ke daerah Jambi.
Ia berharap, di tengah zaman yang modern, Batik Krakatoa selalu memberikan inovasi terbaru. “Ini dikarenakan agar masyarakat tidak bosan dengan batik itu sendiri sehingga dengan begitu batik krakatoa akan terus bertahan,” tandasnya.
Untuk diketahui, harga batik krakatoa mulai dari Rp 140 ribu sampai Rp 1,5 juta. Untuk batik cap ukuran 2 meter dengan bahan katun primis dibanderol Rp 140 ribu, untuk bahan doby kisaran harga Rp 170 ribu sampai Rp 220 ribu.
Untuk batik tulis harganya antara Rp 700 ribu sampai Rp 1,5 juta. Sementara untuk bahan sutra dibanderol Rp 550 ribu dan bahan ATBM (Asli Tenun Bukan Mesin) Rp 750 ribu. (LUK/RUL)
Direktur PT Marga Mandala Sakti, Kris Ade Sudiyono saat mengajar anak sekolah di SDN Negeri Koper 2 Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang (2/10) / DZIKI OKTOMAULIADI SERANG, BANPOS- Dalam rangka menuju hari jadi ke-30 tahun PT Marga Mandala Sakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak), segenap asireksi turut berpartisipasi langsung mengajar siswa-siswi sekolah binaan dalam program ASTRA Berbagi Ilmu (ABI). Kegiatan ABI kali ini berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Koper 2, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang (2/10/2019).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur PT Marga Mandala Sakti, Kris Ade Sudiyono, Direktur Teknik dan Operasional, Rinaldi, Direktur Keuangan dan Administrasi, Tarsisus Wijaya dan Direktur SDM dan pelayanan Bisnis, Masrana mendapatkan tugas mengajar di kelas yang telah ditentukan.
Materi yang diajarkan merupakan program Astra Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas yang di dalamnya memuat materi tertib berlaku lintas, cara menyebrang, mengendarai sepeda di jalan serta beberapa hal terkait aman berlalu lintas. Pengetahuan mengenai jalan tol seperti aturan dan tata tertib berkendara dan bertransaksi di tol. Untuk merangsang konsep berpikir, para direksi juga memberikan pengajaran tematik mengenai cita-cita.
“Kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Pengetahuan aman berlalu lintas sejak dini yang kita laksanakan hari ini kepada siswa-siswi diharapkan mampu memberi pengetahuan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berada di jalan raya juga tol,” ucapnya Kris.
Para siswa SD dianggap Kris mamlu menjadi penegak dan pengingat orang-orang untuk tertib berlalu lintas.
“Anak-anak biasanya lebih cepat mencerna pengetahuan dan kritis, sehingga diharapkan mampu mengingatkan orang-orang di sekitarnya saat berlalu lintas untuk tertib,” lanjut kris.
ABI merupakan salah satu program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) ASTRA Tol Tangerang-Merak dalam bidang pendidikan selain pembinaan tenaga pengajat, pendampingan pembuatan modul pelatihan pengajaran, mendampingi mengikuti lomba inovasi alat peraga mengajar, babtuan infrastruktur dan sarana belajar yang telah diberikan kepada 12 SD binaan di Kabupaten Serang.
Dengab kegiatan ABI ini doharapkab mampu membantu meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di sekital jalan tol Tangerang-Merak meskipun dalam mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan komitmen pihak-pihak yang terkait sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya untuk berperan aktif merelalisasikan tujuan bersama yaitu memajukan dan mencerdaskan bangsa.
Terhitung mulai tahun 2020 ASTRA Tol Tangerang-Merak fokus akan berperan untuk monitoring perkembangan dan pelaksanaan pengimbasan .
“Pelepasan dalam hal ini, tidak semata-mata melepaskan dan membiarkan begitu saja SDN binaan di Kecamatan Cikande, melainkan mulai mengurangi intensitas pembinaannya, karena kami menilai SDB binaan tersebut sudah mampu berjalan sendiri,” pungkasnya.
Serangkaian program kontribusi sosial ASTRA Tol Tangerang-Merak trlah diimplementasikan menuju 30 tahun usia PT Marga Mandala Sakti diantaranya 3000 jam sosial, 3000 sumbangan buku dan 3000 penanaman pohon. (ZIK)
Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir menyalami buruh Se-Provinsi Banten sebelum melakukan aksinya di depan Gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (2/10) / DZIKI OKTOMAULIADI SERANG – BANPOS – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengamankan aksi serikat buruh se Banten yang mengelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Rabu (2/10).
Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir memimpin langsung pelaksanaan langsung unjuk rasa buruh. Sekitar 600 gabungan personel TNI-Polri mengamankan aksi tersebut.
“Personel kita sebar, pengawalan pergerakan massa, penyekatan jalur dan pengamanan aksi massa buruh kita libatkan personel gabungan dari TNI-Polri,” kata Kapolda Banten.
Dikatakan Tomsir, pengamanan aksi unjuk rasa buruh kali ini diprioritaskan Polri sebagai fasilitator. “Sebagai fasilitator, artinya kami menjembati antara massa dengan objek penyampaian orasi yakni pemerintah daerah,” ujarnya.
Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Seraikat Buruh Se-Provinsi Banten ini menyuarakan upah yang dianggap tidak memperhatikan nasib buruh dengan kenaikan harga di beberapa aspek.
Kenaikan iruan BPJS juga menjadi isu yang diangkat dalam aksi kurang lebih 1.200 serikat buruh tersebut.
Tomsi mengapresiasi massa aksi. Pasalanya, sepanjang rangkaian aksi buruh berjalan dengan tertib. “Pergerakan massa sejak awal hingga akhir mendapatkan pengawalan. Semua berjalan kondusif, tidak terjadi ketegangan antara pihak keamanan. Justru sebaliknya, Polri, TNI dan massa buruh berbaur,” ungkapnya. (RUL)
Sepasang lansia bersama keluarganya di Kota Cilegon tinggal di gubuk plastik. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POSCILEGON, BANPOS – Sepasang suami istri Asmin (70) dan Muhayanah (68), terpaksa tinggal di gubuk plastik berukuran 5×3 meter, bersama putri dan dua cucunya, di Lingkungan Kelelet, Keluruhan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
Asmin sebelumnya menumpang di rumah saudaranya. Namun karena sudah bertahun-tahun menumpang, serta angggota keluarga saudaranya yang cukup penuh yakni lima kepala keluarga, maka Asmin dan keluarga memutuskan untuk pindah.
“Kami tidak diusir, kami pindah sendiri karena melihat kondisi rumah yang sudah sesak, jadi ga enak dan malu. Akhirnya kami putuskan untuk pindah,” ujar Muhayanah, ditemui di gubuk plastik miliknya, Selasa (1/10).
Diakui Muhayanah, dirinya memang tergolong nekat memutuskan pindah. Selain tidak punya alternatif tempat tinggal yang bisa ditumpangi, keluarganya pun tidak punya cukup uang untuk sewa kontrakan. “Nekat aja, pokonya harus pindah walaupun harus tidur di bawah pohon,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Deringo, Edi Qudrotullah mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya untuk perbaikan. Hanya saja memang untuk membantu terkait hunian, pihak kelurahan masih terkandala lahan.
“Upaya perbaikan memang ada, hanya saja warga ini tidak memiliki lahan, jadi kami kesulitan. Namun, mudah-mudahan kalau udah terekspos ada donatur yang memberikan bantuan lahan, kalau sudah ada lahan pihak kelurahan akan mencoba memberikan bantuan terkait tempat tinggalnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Kota Cilegon, Khualizaman mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, dan untuk keluarga Asmin tersebut pihaknya sudah memberikan bantuan PKH, JSCM, dan BPJS.
“Untuk tempat tinggal sebetulnya di Dinsos ada bantuan program rumah tidak layak huni, hanya saja karena Pak Asmin tidak punya lahan belum bisa, karena harus punya lahan sendiri. Tetapi kami akan mencoba ke Baznas atau donatur lain yang tidak terikat, untuk pengadaan lahan ini,” katanya.
Ia menambahkan, untuk sementara ini pihaknya memberikan bantuan berupa makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tidak boleh ada resiko sosial apa lagi sampai kelaparan, makanya saat ini kami berikan bantuan berupa sembako,” ungkpnya. (LUK/RUL)
Satu keluarga di Kota Cilegon tinggal di gubuk plastik. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Sepasang suami istri Asmin (70) dan Muhayanah (68), terpaksa tinggal di gubuk plastik berukuran 5 x 3 meter, bersama putri dan dua cucunya, di Lingkungan Kelelet, Keluruhan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
Asmin sebelumnya menumpang di rumah saudaranya. Namun karena sudah bertahun-tahun menumpang, serta angggota keluarga saudaranya yang cukup penuh yakni 5 kepala keluarga, maka Asmin dan keluarga memutuskan untuk pindah.
“Kami tidak diusir, kami pindah sendiri karena melihat kondisi rumah yang sudah sesak, jadi ga enak dan malu. Akhirnya kami putuskan untuk pindah,” ujar Muhayanah, ditemui di gubuk plastik miliknya, Selasa (1/10).
Diakui Muhayanah, dirinya memang tergolong nekat memutuskan pindah. Selain tidak punya alternatif tempat tinggal yang bisa ditumpangi, keluarganya pun tidak punya cukup uang untuk sewa kontrakan. “Nekat aja, pokonya harus pindah walaupun harus tidur di bawah pohon,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Deringo, Edi Qudrotullah mengatakan, pihaknya akan melukan upaya untuk perbaikan. Hanya saja memang untuk membantu terkait hunian, pihak kelurahan masih terkandala lahan.
“Upaya perbaikan memang ada, hanya saja warga ini tidak memiliki lahan, jadi kami kesulitan. Namun, mudah-mudahan kalau udah terekspos ada donatur yang memberikan bantuan lahan, kalau sudah ada lahan pihak kelurahan akan mencoba memberikan bantuan terkait tempat tinggalnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Dinas Sosial Kota Cilegon, Khualizaman mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, dan untuk keluarga Asmin tersebut pihaknya sudah memberikan bantuan PKH, JSCM, dan BPJS.
“Untuk tempat tinggal sebetulnya di Dinsos ada bantuan program rumah tidak layak huni, hanya saja karena Pak Asmin tidak punya lahan belum bisa, karena harus punya lahan sendiri. Tetapi kami akan mencoba ke Baznas atau donatur lain yang tidak terikat, untuk pengadaan lahan ini,” katanya.
Ia menambahkan, untuk sementara ini pihaknya memberikan bantuan berupa makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tidak boleh ada resiko sosial apa lagi sampai kelaparan, makanya saat ini kami berikan bantuan berupa sembako,” ungkpnya. (LUK/RUL)
Aksi mahasiswa PMII di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten, Selasa (1/10/2019).SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Provinsi Banten, menggelar aksi demonstrasi menjelang HUT Banten ke 19 di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), tepatnya di Kantor Gubernur Banten, Selasa (1/10).
Dalam aksinya, mahasiswa menilai, menjelang tiga tahun kepemimpinan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, tidak nampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Bahkan, janji politik yang tertuang dalam visi misi dan program prioritas belum mampu mengejar target-target capaian pembangunan.
“Ini menjadi salah satu indikator kegagalan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dalam memimpin Banten,” ujar ketua PKC PMII Banten Ahmad Solahudin dalam rilisnya.
Dalam aksinya, ia menilai visi-misi Gubernur dan Wagub Banten dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan tidak maksimal. Selain itu, reformasi birokrasi dengan mewujudkan good governance and good will melalui keterbukaan informasi publik, juga tidak dilakukan. Sebagaimana dalam catatan LHP LKPD BPK RI Perwakilan banten, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp620.344.000 untuk belanja software website.
“Namun ternyata, ini fiktif. Bahkan, websitenya pun tidak memuat informasi tentang data penunjang pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD,” tegasnya.
Solahudin menuntut janji Gubernur dan Wagub Banten dalam membangun dan meningkatkan kualitas infrastuktur pendidikan berkualitas yang saat ini dinilai hanya narasi kosong. Belum lagi, kata dia, dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan, baik pada persoalan korupsi pengadaan komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau yang lain, yang sampai saat ini belum juga menemukan titik terang.
Gubernur dan Wagub Banten juga berjanji untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan berkualitas serta pengembangan RS Provinsi menjadi RS rujukan regional dan pengobatan gratis dengan menggunakan E-Ktp.
“Alih-alih terealisasi, justru hanya fiksi. Begitu juga isu kesehatan jiwa yang sampai saat ini belum juga diperhatikan, apalagi diprioritaskan dengan cara membuat regulasi yang menunjang,” tuturnya.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar Banten bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menuntaskan persoalan pengangguran yang masihbtinghibdi Banten dan penegakan Perda CSR No 5 Tahun 2016.
“Tegakan Perda No 4 Tahun 2016 tentang keenagakerjaan. Jika gubernur dan wakil gubernur Banten tidak sanggup memimpin, maka lebih baik mundur,” kata Pengurus Kordinator Cabang PMII Banten Ahmad Solahudin dalam tuntutannya.
Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menemui mahasiswa menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy, karena diyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan provinsi Banten saat ini.
Ia juga menyampaikan terimakasihnya atas kritik yang disampaikan Mahasiswa kepada Pemprov Banten, hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Provinsi Banten.
Ia menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Gubernur Banten langsung menjawab tuntutan mahasiswa melalui pengeras suara dipakai koordinator aksi. WH juga mengajak mahasiswa untuk ikut melihat bersama-sama berbagai program pembangunan tersebut dan membuka ruang bagi para mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemrov Banten. (RUS)
Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan Pepes Kota Cilegon di Gedung Creative Center Cilegon, Minggu (29/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera (Pepes) Kota Cilegon terus meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial.
Kepala Urusan Pendidikan Pepes Pusat Ira Diah Loka mengatakan hadirnya Pepes di Kota Cilegon untuk menggerakan para pelaku UMKM-UMKM di kota baja.
“Karena untuk menggali potensi-potensi daerah, kita akan adakan program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan bisa mengentaskan pengangguran,” katanya, Minggu (29/9).
Selain itu, kata Ira pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para ibu-ibu dan kaum milenial di Kota Cilegon. “Kedepannya kita adakan latihan-latihan untuk mengasah keterampilan para pelaku umkm-umkm,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pepes Kota Cilegon Novianti menambahkan dengan kehadiran Pepes di kota baja, pihaknya juga ingin melestarikan kearifan lokal yang bisa ditingkatkan seperti batik dan makanan-makanan dan minuman daerah.
“Untuk di Cilegon baru sekitar dua bulanan terbentuk. Ada sekitar 30 anggota aktif dan ada yang sudah punya UMKM sendiri, punya usaha sendiri dan ada yang memang masuk ingin belajar UMKM. Karena punya semangat yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” terangnya.
Dibagian lain salah satu tokoh Cilegon yang turut hadir, Helldy Agustian akan mendukung program-program pepes dalam meningkatkan UMKM.
“Jadi mereka jangan sampai sudah menciptakan suatu produk, kan harus bisa dijual juga. Harus bisa dipromosikan oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat berkembangnya produk-produk lokal yang bisa dikembangkan secara nasional. Saya akan support itu,” ungkapnya.
Helldy juga mengatakan bagaimana ke depan di Kota Cilegon juga harus ada yang lebih maksimal seperti di satu kecamatan satu UMKM.
“Minimal satu kecamatan ada satu UMKM, dimana yang berkunjung ke Cilegon dan yang meninggalkan Kota Cilegon minimal ada oleh-oleh khasnya. Kita contohkan kalau kita berada di Sumatera semua ada apa-apa sepanjang jalan,” ujarnya.
Helldy menambahkan bahwa saat ini Cilegon ini jangan-jangan hanya untuk main tapi juga menjadi kota tujuan wisata yang menarik.
“Karena membuat sebuah karya sangat berharga. Jadi kita harus diminta juga bahwa setiap daerah harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan selain pembinaan harus ada attention apresiasi yang lahir dari Kota Cilegon,” pungkasnya. (LUK/RUL)
