SERANG, BANPOS – Maraknya ajakan pelajar SMA/SMK maupun SMP untuk ikut dalam aksi unjuk rasa, membuat orang tua murid resah. Hal ini pun membuat Walikota Serang, Syafrudin, memberikan imbauan kepada para pelajar se Kota Serang agar tidak terbawa arus aksi unjuk rasa menolak RKHUP ke Jakarta maupun di daerah.
“Pelajar harus fokus belajar saja di sekolah tidak usah ikut ikutan demo, jangan sampai ikut demo yang belum jelas tujuannya,” ujar Syafrudin saat melakukan kunjungan ke SMK 4 Kota Serang, Senin (30/9).
Syafrudin pun meminta kepada seluruh Kepala Sekolah, untuk memberikan arahan kepada para murid untuk tidak mengikuti demo.
“Jangan sampai mengganggu proses belajar. Kepala sekolah semua harus memberikan pengarahan yang baik agar tidak ikut-ikutan,” ungkapnya.
Ia pun mengaku, sejauh ini para pelajar di Kota Serang belum ditemukan yang ikut pergi demo ke Jakarta. Meski di lapangan terdapat beberapa pelajar yang ditemukan hendak berangkat.
“Di Kota Serang belum. Tapi saya minta sekali lagi kepala sekolah harus mengimbau para murid,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 4 Kota Serang, Yadi, mengatakan bahwa sejauh ini para muridnya tidak terpengaruh untuk mengikuti aksi tersebut.
“Di kami tidak ada yang mengikuti demo, karena sebelumnya sudah diperingatkan oleh kami,” ucapnya. (DZH)
Ilustrasi kekerasan pada perempuan dan anak.SERANG, BANPOS – Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Serang, dalam catatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) dinyatakan meningkat. Hal itu terjadi karena banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.
Hal itu diungkapkan oleh kepala seksi perlindungan perempuan, Nunung Effendi. Ia mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yaitu karena ketidaktahuan keluarga, kemudian pengaruh gadget pun menjadi faktor terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.
“Ada juga yang disebabkan oleh faktor ekonomi,” ujar lelaki yang kerap disapa Endi.
Jumlah peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 4 persen. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 112 kasus, sedangkan per bulan Juli 2019 sebanyak 99 kasus.
“Harapan ke depan, tingginya kasus ini bukan berarti banyaknya kasus. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk melapor,” terangnya.
Endi menegaskan bahwa kasus di tahun 2019 meningkat, bukan berarti kasusnya banyak. Akan tetapi, masyarakat yang mulai sadar, karena banyaknya sosialisasi di tingkat Kecamatan.
“Artinya masyarakat sudah berani untuk melapor. Sehingga kasus yang tercatat banyak. Mudah-mudahan ke depan, dengan hukuman yang semakin berat, dan semakin banyaknya laporan yang diterima oleh DKBPPPA, semakin meningkat kesadaran masyarakat,” jelasnya.
Selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DKBPPPA, pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan cara bermitra. Artinya dengan jejaring, jadi tidak menangani sendiri.
Diketahui, ada lembaga-lembaga lain yang juga turut serta seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan PKK.
“Diharapkan minimal tidak ada kasus, tetapi itu tidak mungkin. Karena yang namanya kekerasan itu pasti ada. Minimal, bisa ditekan. Agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harapnya.
Untuk melapor, kata Endi, di Kecamatan pihaknya punya relawan yang menangani kasus salah satunya P2TP dan relawan. Kalau kasus-kasus ringan yaitu kasus-kasus yang tidak perlu berhubungan dengan hukum, cukup diselesaikan di Kecamatan.
“Kalau kasus itu berat, nanti akan dirujuk ke Kabupaten. Nanti Kabupaten yang akan mendampingi. Sepanjang kasus tersebut masih bisa diselesaikan di Kecamatan, kecamatan lah yang menangani,” tuturnya.
Kalau kasus, lanjut Endi, jika sudah berhadapan dengan hukum, yang menangani adalah polisi. Pihaknya hanya menangani dalam pendampingan.
“Wilayah yang memiliki kasus tinggi, mulai dari Kramatwatu, Cipande, Cinangka, Cikeusal dan yang paling rendah tidak ada kasus,” tandasnya.(MUF/ENK)
Peneliti LIPI Lili Romli bersilaturahmi dengan Ketua DPP PAN Yandri Susanto
SERANG , BANPOS – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, semakin menunjukkan keseriusannya maju pada Pilkada Kabupaten Serang. Setelah sebelumnya resmi mendaftarkan diri ke PDIP, Lili meneruskan ikhtiar politiknya dengan menggoda PAN dan PKB yang merupakan partai pendukung pasangan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa pada Pilbup 2015 lalu. Kemarin Lili menggelar silaturahmi bersama pengurus DPP PAN dan PKB.
Sebelumnya, Lili juga mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak untuk maju pada Pilkada. Sebagai calon kendaraan politiknya, pria kelahiran Pontang, Kabupaten Serang itu memastikan hanya akan maju melalui partai politik.
Ssaat dihubungi, Lili membenarkan sudah bersilaturahmi dengan Ketua DPP PAN yang juga anggota DPR RI asal daerah pemilihan Serang-Cilegon, Yandri Susanto.
“Alhamdulillah ada kesamaan visi dan misi, bagaimana membangun Kabupaten Serang lebih baik lagi, maju dan sejahtera,” ujarnya.
Sebelumnya, Lili juga berkomunikasi politik dengan Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid. Seperti halnya pembicaraan dengan Yandri Susanto, silaturahmi dengan Jazilul Fawaid juga dalam rangka menyamakan visi dalam membangun Kabupaten Serang yang lebih baik.
“Soal mengusung atau tidak, itu perkara selanjutnya. Sekarang ini yang penting bagaimana saya dengan pengurus partai politik membangun kesamaan visi dan misi, untuk Kabupaten Serang lebih baik. Intinya kan, bagaimana Kabupaten Serang lebih baik lagi ke depan,” katanya.
Salah satu misi Lili adalah membangun Kabupaten Serang dari desa. Menurut Lili, ke depan masyarakat yang tinggal di pedesaan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu yang akan diupayakan adalah dengan membuka lembaga pelatihan kerja di semua kecamatan.
Melalui lembaga pelatihan, kata Lili, masyarakat berusia produktif diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuannya. Mereka akan dilatih SDM andal di bidangnya.
“Saya ingin menjadikan desa sebagai pusat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi,” terang Lili.
Wajar, Lili memiliki gagasan dan program seperti itu. Karena dia pernah menjadi pejabat eselon I di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. (MUF/AZM)
Gubernur Banten Wahidin Halim melantik 4 pejabat eselon II di Pendopo Gubernur. (ist)
SERANG , BANPOS – Dua pejabat hasil open bidding atau lelang jabatan yang baru saja dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada Jumat tanggal 27 September kemarin menebar janji manis dengan menyatakan akan menjadikan dua rumah sakit milik pemprov tersebut menjadi unggulan.
RSUD Banten akan dipersiapkan menjadi rumah sakit (RS) pendididikan, sedangkan RSUD Malingping bakal ditingkatkan kelasnya menjadi B dari C atau menjadi RS fasilitas kesehatan (faskes) rujukan. Dketahui, RS tipe B merupakan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. RS ini dapat menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten/kota. Adapun contoh RS tipe ini di Banten adalah seperti RSUD Banten, RSUD Adjidarmo dan RSUD Drajat Prawiranegara.
Sementara RS tipe C mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. RS tipe ini faskes tingkat dua yang menampung rujukan dari faskes tingkat pertama seperti puskesmas, poliklinik atau dokter pribadi.
Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti Jumat pekan lalu mengatakan, banyak program yang harus dibenahi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pembenahan pelayanan kesehatan di wilayah Banten selatan. Langkah konkretnya dengan menaikan kelas RSUD Malingping.
“Nanti RS Malingping akan kita naikan semula tipe C akan menjadi B, menjadi pusat rujukan di wilayah Banten selatan,” katanya.
Ia menjelaskan, peningkatan kelas RSUD Malingping selain untuk mengcover pelayanan kesehatan di Banten selatan, juga dampak dari rencana pembangunan RSUD Cilograng. Jika awalnya saat dibangun memiliki tipe D, kini direncanakan akan langsung menjadi tipe C.
“Untuk RSU (Cilograng) biasa rencana untuk tahapan (awal) adalah tipe C yang awalnya D. Akan kita naikan karena nanti setelah Cilograng itu sudah selesai, maka nanti RSUD Malingping akan kita naikan,” katanya.
Untuk peninkatan pelayanan kesehatan juga, kata dia, selain RSUD Cilograng pemprov juga berencana membangun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banten. Kedua RS itu direncanakan sudah bisa beroperasi pada 2021 mendatang.
“2021 InsyAllah (sudah beroperasi). Ada beberapa PR besar yang harus dilaksanakan oleh Dinkes karena program prioritas gubernur ada tiga, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho berjanji akan menjadikan RS yang dipimpinya menjadi pilihan masyarakat berobat dan belajar.
“Rumah sakit Banten jadi pilihan utama, kita harus konsolidasi dulu. Kita selesaikan proses administrasi. Kalau kurang tenag kita tambah lagi, kita komplitkan. Sehingga RSUD Banten jadi rumah sakit pendidikan,” katanya. (RUS/AZM)
CURUG , BANPOS – Tawuran berdarah dua kelompok pelajar sekolah menengah atas tejadi di Jalan Raya Serang – Petir, tepatnya di Kampung Tinggar, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Sabtu (28/9). Dalam keributan tersebut 4 pelajar SMK Muhamadiyah Rangkasbitung terluka karena terkena sabetan clurit dan mendapat perawatan di puskesmas setempat.
Korban luka diketahui bernama Rifki (17) mengalami luka pada dua jari tangan kiri dan paha, Adrian (16) luka bacokan pada kepala, punggung, bahu, tangan dan paha, Suradi (16) luka bacok di bagian punggung dan Mustofa (16) luka bacok pada bagian bokong. Pelaku yang diduga merupakan oknum pelajar SMK Negeri 4 Kota melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas Unit Reskrim Polsek Curug.
“Ada 4 pelajar dari SMK Muhamadiyah yang terluka akibat senjata tajam. Para pelaku melarikan diri dan masih dalam pencarian,” ungkap Kapolsek Curug, Iptu Shilton menghubungi wartawan, Kemarin.
Menurut Kapolsek, masih mengenakan seragam sekolah, korban pelajar SMK Muhamadiyah ini sekira pukul 13.30 WIB, berangkat dari Rangkasbitung dengan menggunakan 3 sepeda motor, semuanya berboncengan satu motor 3 orang. Saat melintas di depan SMK 4 Kota Serang, ada sekelompok pelajar yang tengah nongkrong di gerbang SMK 4.
“Entah karena apa, pelajar yang diduga dari SMK 4 ini lalu mengejar korban dengan mengendari 5 motor, satu motor ditumpaki 3 orang,” terang Kapolsek.
Sesaat terjadi kejar-kejaran dan berusaha menghentikan motor korban. Setelah berhasil menghentikan, para pelaku langsung berhamburan mendatangi korban. Tanpa banyak pertanyaan langsung membacokan senjata tajam yang dibawanya kepada para korban. Tak hanya itu, para pelaku juga memukuli korban.
“Usai melampiaskan nafsu jahatnya, para pelaku yang diidentifikasi bernama Panjul dan kawan-kawannya langsung melarikan diri. Korban yang terluka dilarikan petugas polsek dan warga ke puskesmas setempat,” kata Shilton.
Kapolsek mengatakan usai mendapat pengobatan,para korban diperbolehkan pulang oleh petugas medis. Ditambahkan, saat ini baru satu korban yang bisa dimintai keterangan di Mapolsek Curug, sementara korban lainnya tidak memungkinkan untuk dimintai ketetangan.
“Identitas pelaku sudah kami dapatkan dan tim reskrim sedangkan melakukan kordinasi dengan pihak sekolah yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Kami minta kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri,” tandasnya. (AZM)
SERANG , BANPOS – Sejumlah masyarakat asal Lingkungan Pancur, kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang mendatangi kantor fraksi PKS DPRD Kota Serang, Jumat (27/9). Kedatangannya untuk melaporkan sekaligus meminta dukungan agar galian C yang dilakukan dapat segera ditutup.
Perwakilan Forum Masyarakat Pancur, Junaedi, mengatakan bahwa galian C yang dilakukan di wilayah Pancur sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Pasalnya, banyak dampak yang ditimbulkan mulai dari debu dan lain sebagainya.
“Kondisinya sudah cukup parah, mobil truk itu sepersekian menit bulak balik terus dan menghasilkan debu, ini mengganggu dari yang tadinya lenggang malah banyak debu,” ujarnya kepada wartawan BANPOS.
Ia menjelaskan, aktivitas galian C tersebut kembali dilakukan sejak pertengah Agustus. Padahal sebelumnya, kata dia, sempat ditutup dan aktivitas dihentikan. Namun berdasarkan informasi yang didapat oleh BANPOS, aktivitas dilakukan setelah ada pergantian pengelola.
“Saya tidak tahu itu perusahaan apa, karena kami ini masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Namun yang pasti, itu sangat merugikan kami selaku masyarakat terdampak,” terangnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada DPRD Kota Serang untuk dapat mengaspirasikan keluhan di masyarakat, khususnya di Lingkungan Pancur.
“Saya minta, sih, ini aktivitas segera dihentikan secara total. Kami juga sebelumnya sudah berbicara kepada Lurah dan Camat, dan mereka setuju agar aktivitas ini dihentikan,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Serang, Muhtar Efendi, mengatakan bahwa ia menyambut baik kedatangan masyarakat yang notabene berasal dari daerah pilih (Dapil) nya. Mengenai keluhan dilontarkan kepadanya, maka pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemkot Serang agar aktivitas tersebut bisa dihentikan.
“Nanti akan kami tindaklanjuti, meskipun perizinannya ada di Komisi I, dan aktivitas ranahnya ada di Komisi II, tapi saya yang berasal dapil dari sana akan segera berkoordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas galian C yang dilakukan di Lingkungan Pancur tersebut sudah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang. Sebab, daerah tersebut merupakan hutan rakyat dan daerah resapan air yang seharusnya tidak boleh ganggu terutama galian C.
“Kalau ini sangat mengganggu, dan apalagi menyalahi aturan berarti memang harus dihentikan, aktivitas itu salah dan tidak boleh dilanjutkan,” katanya menjelaskan.
Bila tidak dihentikan, kata Muhtar, khawatir masyarakat akan turun langsung menangani masalah tersebut. Karena menganggap Pemkot Serang tidak dapat menyelesaikan masalahnya.
“Khawatir mereka turun dengan gayanya sendiri, kita tahu sendiri seperti apa. Tapi sampai saat ini kondisi disana masih aman, dan belum ada bentrokan,” tandasnya. (MUF/AZM)
WALANTAKA , BANPOS – Kawanan perampok bersenjata api berhasil menggondol uang Rp30 juta dalam aksi di minimarket Indomaret Cimareng, Jalan Raya Ciruas – Petir, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Sabtu (28/9) pukul 22.00 WIB. Tak hanya uang, pelaku berjumlah 3 orang ini juga menggondol rokok berbagai merk.
Menurut keterangan yang berhasil dihimpun, tiga orang pelaku mendatangi korban dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy merah motif hitam. Saat kejadian berlangsung, kondisi toko tengah sepi dan menjelang tutup.
Salah satu pelayan indomaret korban perampokan
Tiba di lokasi, ketiga pelaku berpura-pura sebagai konsumen langsung menyergap dua pelayan toko. Kepada korban, salah satu pelaku menodongkan senjata api. Takut akan ditembak pelaku, kedua karyawan pun pasrah.
Dua pelaku lain mengikat kedua tangan dan mulut korban dengan menggunakan lakban. Keduanya hanya bisa pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan saat digiring ke ruangan tertutup. Setelah berhasil melumpuhkan karyawan, para pelaku dengan leluasa menguras uang serta barang-barang lainnya.
Salah satu pelayan indomaret korban perampokan
Kapolres Walantaka, AKP Yudi Permana membenarkan aksi perampokan di mini market Indomaret tersebut. Kapolsek juga membenarkan pelaku mengancam korban dengan sejenis senjata api. Dalam aksi perampokan tersebut tidak ada yang dilukai, korban hanya diikat dengan menggunakan lakban.
“Pada saat pelaku masuk, karyawan sedang bersiap untuk tutup dan sedang menghitung uang hasil penjualan. Tiba-tiba pelaku masuk dan langsung mengancam karyawan,” terang Kapolsek dikonfirmasi melalui telepon, Minggu (29/9). (AZM)
Aksi Pelajar STM di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. (Istimewa)
SERANG, BANPOS – Selain barisan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan penolakan disahkannya Revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang kontroversial lainnya, saat ini para pelajar pun turut serta dalam barisan tersebut. Terbukti, pada hari Rabu (25/9), para pelajar mengikuti jejak mahasiswa melenggang ke Senayan dalam rangka menyuarakan aspirasi yang sama. Kemarin, pelajar di Kota Serang kembali bersatu dengan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, Ratih Anggraeni menanggapi bahwa pelajar diperbolehkan dalam mengikuti aksi demonstrasi. Ia pun mendukung untuk adanya sosialisasi manajemen aksi sejak dini.
“Kalau demonstrasi berkaitan dengan hal tersebut ya tidak mengapa, dan diperbolehkan,” ujarnya kepada wartawan BANPOS, Jumat (26/9).
Karena kata Ratih, mahasiswa dan siswa itu merupakan orang terpelajar. Tetapi, tetap mengikuti aksi demonstrasi harus dalam kondisi yang santun dan tidak ada provokasi. Menurutnya, mereka adalah aset masa depan dan merupakan agent of change.
“Pokoknya, tujuannya untuk menegakkan sesuatu yang mungkin menurut mereka tidak bagus seperti persoalan Revisi UU KPK dan UU Kontroversial lainnya, itu boleh,” terangnya.
Ratih menegaskan, dalam hal ini para pelajar dilaarang melakukan kekerasan, atau tidak diperbolehkan melakukan hal semacam tawuran. Harus ada koordinasi yang benar dan tidak perlu ada baku hantam.
“Karena hal itu memperlihatkan bahwa mereka bukan lagi kaum terlepajar,” tegasnya.
Untuk para siswa dan mahasiswa, Ratih mempersilahkan untuk mengaspirasikan apa yang ada di benaknya. Kalau memang tidak setuju dengan adanya Undang-Undang kontroversial saat ini yang dibuat oleh Pemerintah, silahkan dikritisi.
“Kalau selama itu aman, silahkan. Karena biasanya di dalam pelaksanaan aksi demonstrasi itu ada Korlapnya dan harus memahami manajemen aksi,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta pelajar, hanya mewakili saja sebagai yang terlibat perangkat aksi. Jadi, kata dia, kalau misalnya para pelajar ingin melakukan aksi demonstrasi, diharapkan dapat mengondisikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusuhan
“Kalau bisa jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Karena selama ini pemberitaan di Televisi banyak mengandung unsur kekerasan dan lainnya. Kami meminta jangan sampai rusuh, jangan sampai ada kekerasan, tertib dan aman. insyaAllah aspirasinya didengar,” tandasnya. (MUF)
Kader JKN, Tatu Nurhayati, saat foto didepan rumahnya di Perum GCD, Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Selasa (24/9). / RULIE SATRIA
CILEGON, BANPOS – Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu pada pengelolaan kelompok peserta dari sektor informal. Untuk itu, sejak April 2017, BPJS Kesehatan membuka Program Kader JKN-KIS yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Tatu Nurhayati salah satunya, menjalani profesi sebagai Kader JKN adalah suatu kebanggaan tersendiri baginya. Pasalnya, berawal dari ketidaktahuan dan mencoba ingin tahu, kini Tatu menjadi salah satu sosok yang dinanti-nanti oleh warga wilayah Kelurahan Kedaleman dan Kalitimbang, Kota Cilegon.
Tatu yang mengaku mulai menjadi kader JKN-KIS pada akhir Desember 2018 lalu, sebelumnya merupakan seorang pekerja asuransi swasta. Berbekal sedikit pemahaman bersosialisasi, dirinya mencoba untuk mendaftar sebagai kader JKN-KIS.
“Saya sangat bersyukur dapat menjadi kader JKN-KIS, meski sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu kader JKN-KIS. Namun setelah dijalani, ternyata profesi seperti ini menurut saya sangat menyenangkan. Mungkin, karena saya suka bertemu dengan banyak orang dan suka bersosialisasi, menjadi modal saya untuk jalani profesi ini,” ungkap Tatu, saat ditemui dikediamannya, di Perum GCD, Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Selasa (24/9).
Tatu menambahkan, menjadi Kader JKN-KIS bertujuan untuk melakukan pendekatan dengan peserta agar lebih paham dengan manfaat Program JKN-KIS dan dapat rutin untuk membayar iuran sehingga peserta merasa terbantu dengan kehadiran Kader JKN-KIS.
Tatu tidak pernah bosan memberikan informasi, melakukan edukasi terkait Program JKN-KIS dan tidak lupa pula menanyakan masalah dan keluhan peserta, karena kebanyakan peserta yang tidak ingin membayar iuran karena mengeluhkan pelayanan fasilitas kesehatan, sehingga Tatu mencoba menjelaskan alur dan proses pelayanan pada fasilitas kesehatan satu per satu, sehingga mereka bisa tergerak hati untuk membayar iuran.
“Saya selalu bekerja dengan ikhlas dan tidak pernah mengeluh selama menjadi seorang kader karena saya percaya semua yang terbaik pasti akan kembali juga ke saya. Saya kaget ketika ada peserta yang awalnya tidak mau membayar tiba-tiba ingin membayar karena sudah memahami manfaat dari program JKN-KIS ini yang sudah banyak membantu warga lainnya,” tutur Tatu.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Sofyeni menjelaskan, saat ini terdapat 78 Kader JKN-KIS aktif yang tersebar di Wilayah Serang Raya. Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, tiap Kader telah mendapatkan pelatihan/pembekalan yang terkait tugas pokok dan fungsi dari Kader JKN-KIS. Setiap Kader mengelola lebih kurang 100 sampai 500 keluarga binaan di sekitar wilayahnya, yang rutin mereka kunjungi dan edukasi.
“Saat menjalankan tugas dan fungsinya setiap hari, para Kader JKN-KIS selalu menggunakan aparatus resmi Kader JKN-KIS yang terdiri dari rompi, topi, name tag dan pin yang bertuliskan Kader JKN-KIS. Selain itu juga, saat bertugas para Kader harus membawa serta Surat Tugas sebagai Kader JKN-KIS yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi tindak penipuan yang merugikan,” jelas Sofyeni.
Diketahui, Kader JKN-KIS merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program JKN-KIS dan diharapkan akan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran.
Selain itu, Kader JKN-KIS juga merupakan orang yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria dan direkrut oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan fungsi tertentu yaitu fungsi sosialisasi (pemasaran sosial), perekrutan peserta, pengingat dan pengumpulan iuran. (RUL)
Sejumlah jurnalis saat menggelar aksi solidaritas kekerasan terhadap wartawan oleh oknum kepolisian, Kamis (26/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS
CILEGON, BANPOS – Dari jurnalis, mahasiswa sampai anak SLTA sederajat menggelar aksi unjuk rasa di Kota Cilegon. Serangkaian kejadian tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi beberapa hari ini.
Pantauan dilokasi sekitar pukul 11.00 Wib, diawali dari sejumlah jurnalis yang bertugas di Kota Cilegon berunjuk rasa di Landmark Kota Cilegon, Kamis (26/9).
Dalam aksinya para jurnalis dari berbagai media tersebut menyuarakan kutukan atas aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada saat unjuk rasa terkait RUU kontroversial di Jakarta dan sejumlah daerah.
Aksi unjuk rasa oleh jurnalis media online, cetak, dan televisi itu dikawal ketat oleh puluhan anggota kepolisian Polres Cilegon. Dalam aksinya sejumlah spanduk dan karton yang bertuliskan kalimat kecaman dan ekspresi kekecewaan dibentangkan.
Iqbal Multatuli, jurnalis Detik.com dalam orasinya menyayangkan sikap aparat kepolisian yang seharusnya menjadi mitra dan pengayom masyarakat justru bersikap tidak etis dengan cara memukul dan merusak alat kerja jurnalis.
Ia meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas aparat yang telah bersikap seperti itu. “Ini tidak bisa didiamkan, ini harus ditindak,” ujar Iqbal di tengah-tengah orasi.
Mengatasnamakan apapun, lanjut Iqbal, aksi kekerasan tidak bisa dibenarkan, terlebih aksi itu dilakukan kepada awak media yang sedang bertugas melakukan peliputan.
Kejadian yang terjadi pada unjuk rasa RUU kontroversial menurutnya sangat mungkin terjadi di daerah-daerah lain, termasuk Kota Cilegon. “Sebagai se profesi kita prihatin dan mengultimatum kepolisian agar tak kembali melakukan hal tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Harian Wartawan Cilegon Ronald Siagian dalam orasinya menuturkan, aksi kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas peliputan tidak hanya terjadi kali ini saja, sudah banyak kasus serupa namun tidak pernah ada penyelesaian.
Tugas jurnalis, lanjut Ronald dilindungi oleh undang-undang, dan sebagai aparat seharusnya anggota kepolisian memahami hal itu sehingga kasus serupa tak lagi terulang untuk kesekian kalinya.
“Polisi harus berani mengevaluasi terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran, aksi kekerasa tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,” paparnya.
Ia berharap, hal tersebut tak kembali terjadi di daerah manapun. Peristiwa yang terjadi diharapkan dijadikan pelajaran oleh aparat kepolisian, sehingga gesekan antara aparat dengan jurnalis tak kembali terjadi.
Sementara itu, pada sore harinya sekitar pukul 14.00 WIB, sekitar 800 mahasiswa dan pelajar di Kota Cilegon menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kota Cilegon. Aksi itu menolak RKUHP dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat kepolisian dengan menyiagakan mobil water canon.
“Massa ada sekitar 800 dari BEM mahasiswa c Cilegon, ada juga pelajar STM di Cilegon. Pelajar STM ini ikut-ikutan sendiri, tidak ada yang ngajak,” ujar Rizki, salah seorang mahasiswa yang ikut berunjuk rasa.
Dalam aksinya mahasiswa mengenakan berbagai seragam almamater, seperti dari Al-Khairiyah, LP3I, Untirta, Al-Ishlah Cilegon dan berbagai STM di Cilegon.
Seiring berjalannya waktu massa mahasiswa juga semakin banyak. Dengan membawa berbagai atribut, mereka menyampaikan aspirasi agar didengar para wakil rakyat.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) STIA Al Khariyah Citangkil, Cecep Infanudin menyatakan, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang dilakukan di DRPD. Pertama, mahasiswa Cilegon mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memberikan sanksi tegas dan menghukum kepada pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Kedua, mahasiswa juga menolak pengesahan RUU KUHP dan RUU Pertahanan. Mahasiswa juga menolak revisi undang-undang KPK.
“Aksi yang kami lakukan ini bukan tanpa sebab. Tapi, kami meminta agar Presiden mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas terhadap pembakaran hutan di Indonesia. Bahkan, kami juga meminta pula agar presiden pun mencabut guna usaha di Indonesia,” kata Cecep.
Lebih Ianjut, Cecep pun meminta, kepada presiden dan aparat penegak hukum dan DPR RI untuk bersama-sama memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi karena keberadaanya menurunkan martabat bangsa yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.
“Jika bapak-bapak DPR di Cilegon tidak mendengarkan aspirasi kami, kami janji akan terus melanjutkan aksi ini,” pungkasnya.
Disisi lain, ratusan siswa tehnik mesin (STM) se-Kota Cilegon dan Serang mengaku kecewa dengan pihak kepolisian yang melarang mereka untuk ikut bergabung, dengan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP.
Salah satu siswa Faisal mengatakan, dirinya datang untuk ikut bergabung karena mendapat undangan dari pihak mahasiswa, untuk ikut aksi unjuk rasa tersebut. Namun, para siswa ini dihadang oleh pihak kepolisian dengan alasan aksi mereka tidak berizin.
“Kami datang kan karena ada undangan dari mahasiswa melalui media sosial, mereka mengajak bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, jadi kami engga tahu menahu masalah izin,” ujar Faisal.
Faisal juga mengungkapkan, kedatangannya dengan teman-teman lainya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, salah satunya tentang penolakan RUU KUHP dan KPK, dimana kedua rancangan tersebut tidak berpihak pada rakyat.
“Masa ayam masuk ke pekarangan tetangga di denda, saya memilihara banyak ayam soalnya,” ujarnya. (LUK/RUL)
