BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Irwil Cilegon Sidak Lapas

    Irwil Cilegon Sidak Lapas

    CILEGON, BANPOS – Inspektur Wilayah I (Irwil I), Ika Yusanti beserta Tim melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon, dengan tujuan memastikan bahwa standar pelayanan dan hak-hak warga binaan terpenuhi.

    Pada kesempatan kali ini, Ika Yusanti memberikan penguatan kepada seluruh petugas Lapas Cilegon. Kegiatan Monev yang dilakukan oleh Ika Yusanti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang adil dan bermartabat.

    Selama kunjungan Monev ini, Ika Yusanti beserta Tim didampingi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukamanul Hakim beserta pejabat struktural lainnya berkeliling untuk melihat kondisi Lapas Cilegon, termasuk pemeriksaan fasilitas, sistem keamanan, program rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan.

    Dalam pernyataannya, Ika Yusanti menggarisbawahi pentingnya menjalankan sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ia juga mengajak semua pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, untuk terlibat aktif dalam memantau dan mendukung upaya perbaikan di dalam lembaga pemasyarakatan.

    “Tinjauan ini dilakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan standar perawatan di penjara, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga binaan. Hak-hak yang dijamin mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan, hubungan keluarga, pekerjaan, dan perlakuan yang adil selama masa tahanan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim, menyampaikan berbagai perbaikan yang telah diimplementasikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Perbaikan tersebut mencakup peningkatan keamanan, upaya rehabilitasi, serta peningkatan fasilitas dan akses ke layanan kesehatan. Enjat juga menjelaskan rencana-rencana jangka panjang untuk meningkatkan kondisi di dalam lapas tersebut.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya ini dan memastikan bahwa warga binaan memiliki peluang yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah masa tahanan mereka berakhir. Perlindungan hak asasi manusia di dalam penjara adalah tugas yang sangat krusial, dan upaya seperti ini adalah langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih adil dan rehabilitatif,” tegasnya.

    Kunjungan Inspektur Wilayah I ke Lapas Cilegon adalah langkah positif dalam menjaga hak-hak warga binaan. Dengan memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia di dalam penjara, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, rehabilitatif, dan manusiawi. “Semua pihak harus bersatu dalam mendukung upaya-upaya ini dan menjaga hak-hak warga binaan sebagai prioritas utama,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • PN Niaga Makassar Cabut Status PKPU PTPP

    PN Niaga Makassar Cabut Status PKPU PTPP

    MAKASSAR, BANPOS – Majelis Hakim Pengadilan Niaga (PN) Makassar telah mencabut status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PTPP. Hal itu diputuskan usai sidang permohonan pencabutan PKPU Sementara yang diselenggarakan pada 5 Oktober lalu.

    “Kami atas nama perusahaan berterima kasih kepada seluruh kreditur dan pada umumnya stakeholder PTPP yang telah percaya kepada kami untuk melanjutkan kegiatan bisnis perusahaan dan menjalankan kembali semua kewajiban kepada kreditur. PTPP berkomitmen akan memenuhi semua kewajiban kepada kreditur dan menjalankan proses bisnis sesuai peraturan yg berlaku serta berlandaskan Good Corporate Governance (GCG),” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Senin (9/10/2023).

    Sebelumnya, PTPP berstatus PKPU Sementara atas putusan Majelis Hakim PN Makassar pada 29 Agustus 2023 sesuai permohonan CV Surya Mas yang tercatat dengan nomor register 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks.

    “Data yang kami terima dari majelis hakim dan Panmud (panitera muda) Niaga PN Makassar, benar (status dicabut) bahwa atas permohonan pencabutan oleh PTPP melalui kuasa hukumnya, Angga dkk dan juga surat dari kreditur melalui PTSP PN Makassar,” ujar Humas PN Makassar, Purwanto Sahati Abdullah.

    Menurut dia, pada 5 Oktober 2023 dilakukan persidangan dengan dihadiri kedua belah pihak. Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan diterima oleh semua pihak, sehingga status PKPU PTPP telah dicabut dan kembali seperti sediakala. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 259 (1) UU PKPU/kepailitan.

    Ia mengatakan, Majelis Hakim PN Niaga Makassar telah bekerja sesuai tugasnya, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan para pihak. Profesionalisme dijunjung tinggi demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak agar permasalahan kedua belah pihak selesai.

    “Karena putusan hakim memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,” tutur Purwanto.

    Kuasa Hukum PTPP, Triangga Kamal mengatakan, PTPP menerima beberapa surat baik dari kreditur supplier, vendor dan kreditur perbankan yang meminta PTPP untuk segera mengakhiri proses PKPU. Pasalnya, para kreditur merasa status PKPU PTPP telah menghambat jalannya kegiatan usaha mereka dan merugikan para kreditur.

    Diketahui sebanyak 338 vendor dan supplier dari total kurang lebih 500 vendor mengirimkan surat kepada PN Makassar dan PTPP untuk mengajukan permohonan pencabutan PKPU. Selain itu, delapan bank dari total sembilan bank juga mengirimkan surat kepada PTPP sehubungan dengan hambatan yang dialami oleh masing-masing bank terkait dengan proses PKPU PTPP dan meminta PTPP untuk melakukan upaya-upaya agar status PKPU dapat dicabut.

    “Dukungan pencabutan status PKPU juga didapat dari Pengadilan Negeri Makassar yang memutus dan mengabulkan permohonan pencabutan PKPU karena Pengadilan Negeri Makassar juga melihat sendiri aspirasi dari para kreditur yang menghadiri proses persidangan,” ungkap Angga.

    Dirinya juga menegaskan bahwa PTPP memiliki kondisi keuangan yang kuat. Hal ini terbukti dari peringkat kredit (credit rating), “idA” yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada periode Maret-September 2023 yang diartikan bahwa PP memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jika dibandingkan dengan emiten lain.

    Atas pencabutan status tersebut, bisnis usaha PTPP kini telah berjalan seperti semula. “PTPP akan tetap fokus untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan proyek yang sedang perjalan,” tutupnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/191766/pn-niaga-makassar-cabut-status-pkpu-ptpp

  • Berani Raih Mimpi di Luar Negeri, Walikota Helldy Beri Apresiasi 50 Pekerja Migran Cilegon

    Berani Raih Mimpi di Luar Negeri, Walikota Helldy Beri Apresiasi 50 Pekerja Migran Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon telah mencuri perhatian nasional berkat langkah-langkah berani dan penuh kepedulian yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam mendukung Pekerja Migran Indonesia (PMI). Momen bersejarah terjadi ketika Wali Kota Helldy dengan tulus melepaskan 50 PMI yang akan berangkat ke Malaysia pada Januari lalu.

    Momen ini tidak hanya menghangatkan hati, tetapi juga menjadi simbol nyata dari komitmen tulus pemerintah kota terhadap para pahlawan devisa negara. Upaya pemerintah Kota Cilegon dalam memperkuat kerangka kebijakan regional untuk perlindungan pekerja migran adalah langkah berani.

    Fokusnya adalah memberikan bantuan teknis kepada kelompok kerja Asean yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi. Mereka bekerja sama dalam melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, serta mengadakan konsultasi regional dan nasional terkait deklarasi ASEAN dan instrumen ASEAN yang bersifat mengikat dalam perlindungan tenaga kerja migran.

    Pelepasan 50 PMI oleh Wali Kota Helldy bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah bukti konkret dari perhatian dan kepedulian mendalam yang diberikan oleh pemerintah Kota Cilegon kepada para PMI. Dari 50 pekerja yang berangkat, 39 di antaranya adalah perempuan dan 11 adalah laki-laki yang siap berkontribusi di sektor industri dan perkebunan.

    Mereka adalah bukti hidup bahwa dengan tekad yang kuat, segala hambatan dapat diatasi dan impian dapat diwujudkan, bahkan di tanah asing. Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI), Benny Rhamdani, pada tanggal 15 November 2022 lalu, adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada imigran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kota Cilegon.

    Dalam kata sambutannya saat penandatanganan MoU, Helldy Agustian menyampaikan pesan yang hangat dan penuh semangat. Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa pelepasan PMI adalah wujud cinta dirinya terhadap para pekerja migran Indonesia, yang sering kali dianggap sebagai pahlawan devisa.

    Selain itu, pemerintah Kota Cilegon juga menunjukkan keseriusannya dalam memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Langkah ini diambil untuk melindungi para pekerja migran dari potensi eksploitasi oleh penyelundup tenaga kerja ilegal. Namun, yang lebih penting adalah bahwa Helldy Agustian tidak hanya berbicara tentang komitmen formal, tetapi juga tentang kepedulian nyata.

    Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Cilegon memberikan kadeudeuh (uang saku) kepada pekerja imigran asal Kota Cilegon di masa depan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki dukungan finansial yang memadai selama berada di luar negeri.

    Helldy juga mengingatkan kita akan peran penting para pekerja migran sebagai agen perubahan positif. Mereka bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga duta yang membawa pengetahuan, ilmu, dan pengalaman berharga bagi kemajuan Indonesia, termasuk Kota Cilegon. Pesan ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung perjalanan mereka.

    Prestasi Kota Cilegon dalam mengirimkan PMI ke berbagai negara dalam kurun waktu 11 tahun adalah luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan dukungan penuh, mimpi bisa menjadi kenyataan. Pada 2022 menjadi tahun penting dengan 122 warga Cilegon yang mengajukan rekomendasi paspor kerja untuk berkarir di luar negeri.

    Tidak lupa, penghargaan pantas diberikan kepada PT Mitra Muda Reksa Mandiri yang telah membantu memberangkatkan 50 pekerja migran asal Kota Cilegon ke Malaysia. Semua tindakan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah Kota Cilegon untuk mendukung pahlawan devisa Indonesia.

    Hal ini juga mengilustrasikan bagaimana sebuah komunitas dapat memberikan dukungan sejati kepada para pahlawan devisa mereka. Semoga kisah ini terus menginspirasi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang berani meraih impian di luar negeri. (ADV)

  • Tarkam Terbesar Open Turnamen Voli Ampuh Cup Piala Ketua DPRD Cilegon Total Hadiah Rp33 juta

    Tarkam Terbesar Open Turnamen Voli Ampuh Cup Piala Ketua DPRD Cilegon Total Hadiah Rp33 juta

    CILEGON, BANPOS – Turnamen bola voli Open Ampuh Cup piala Ketua DPRD Cilegon kembali digelar tahun ini. Hadiah yang disediakan cukup fantastis dengan total sebesar Rp33 juta. Open turnamen voli Ampuh Cup ini digagas oleh LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemuda Kepuh) yang dilangsungkan di lapangan voli Cilurah, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

    Ketua LSM Ampuh, Febi Wahyudi menjelaskan bahwa untuk Turnamen Ampuh Cup ini secara rutin diselenggarakan setiap tahun. Febi mengungkapkan, sebelum Ampuh Cup itu ada Turnamen yang dilaksanakan oleh organisasi Kepemudaan Kepuh juga yaitu Karang Taruna Kelurahan Kepuh dimana diadakan untuk lingkungan setiap RT.

    “Turnamen voli Ampuh Cup ini memilki tujuan untuk ajang pertandingan antar team RT dan mencari bibit voli adik- adik kita generasi muda,” tutur Febi.

    Menurutnya, dari event turnamen ini terus berjenjang. Dalam hal ini LSM Ampuh terpanggil memiliki tugas mengadakan event turnamen voli.

    “Kami para pemuda dan masyarakat LSM Ampuh memotivasi team team RT di lingkungan kita dilombakan saling bertemu sebagai tolak ukur seberapa hebat mereka. Namun tentunya kita harus hadirkan pemain dari luar untuk mengukur kemampuan mereka,” terangnya.

    Sehingga, kata dia, bukan berarti pihaknya tidak mau melakukan pembinaan. Akan tetapi, konsen kegiatan ini adalah untuk memotivasi peserta agar belajar menjadi pemain voli profesional.

    “Artinya untuk gambaran ada tahapan untuk menjadi pemain voli profesional,” papar Febi.

    Dalam rangka mensukseskan Turnamen Voli Ampuh Cup ini, pihaknya dibantu para Sponsor dari lingkungan Kelurahan Kepuh Ciwandan dan umumnya perusahaan pengusaha lokal.

    “Alhamdulillah ada perusahaan seperti PT Indorama yang memang menjadi donatur utama kita setiap tahun ya selalu mensupport kegiatan LSM Ampuh,atau pun dilingkungan kelurahan kepuh ini. Ada juga beberapa perusahaan lainya yang ikut berpartisipasi walupun bukan sponsor utama tapi mereka mendukung,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, Febi mengucapkan terima kasih kepada semua donatur dan khususnya sponsor terutama Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’roj yang di mana dalam Turnamen Voli, sosok Isro sebagai garda depan yang menginisiasi supaya warga Kelurahan Kepuh selalu tampil dengan berbagai macam kegiatan.

    “Pak Haji Isro menugaskan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini supaya ramai dan sukses. Harapanya Kelurahan Kepuh menjadi contoh untuk kelurahan yang lain seperti kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Open Turnamen Ampuh Cup 2023 Piala Ketua DPRD Cilegon akan dilangsungkan selama hampir satu bulan, setiap hari dimainkan satu kali pertandingan. Adapun untuk hadiah, total Rp33 juta masing-masing juara satu Rp15 juta, Juara dua Rp10 juta, juara tiga Rp5 juta dan untuk Juara Empat Rp3 juta. (BAR)

  • Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Dukung Wartawan Tingkatkan Kompetensi

    Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Dukung Wartawan Tingkatkan Kompetensi

    TIGARAKSA, BANPOS – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menyinggung perlunya wartawan atau para jurnalis untuk terus meningkatkan kualitas melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

    “Dewan pers sudah mengatur tentang uji kompetensi wartawan sesuai tingkatan,” kata Kholid Ismail pada Diskusi Publik dengan tema ‘Mendorong Penguatan Peran Pers dalam Mengawal Pembangunan di Kabupaten Tangerang’.

    Diskusi publik merupakan rangkaian dari Media Center Award 2023 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Kamis (5/10).

    Kholid juga berharap, para jurnalis meneladani Nabi Muhammad SAW terutama pada empat sifat, yakni shiddiq atau jujur, amanah atau dipercaya, tabligh atau menyampaikan amanah, dan fathonah atau cerdas.

    “Empat aspek ini penting untuk menghasilkan karya jurnalistik yang mampu membangun peradaban bangsa. Wartawan harus cerdas dalam mengemas dan menyampaikan informasi,” katanya.

    Kholid mengakui berjalannya program pembangunan di Kabupaten Tangerang selama ini tidak lepas dari peran pers. Sebagai salah satu lembaga kontrol sosial, menurut dia, pers turut menunjang suksesnya pembangunan daerah.

    Kholid Ismail berharap sinergi kuat antara pers dan Pemkab Tangerang yang selama ini telah terjalin bisa terus berjalan harmonis.

    “Seperti dua tangan, yang kanan tahu tugasnya, tangan kiri juga tahu tugasnya,” kata Kholid.

    Diskusi publik juga menghadirkan Staf Ahli Dewan Pers, Suprapto Sastro Atmodjo, yang mengakui pers memiliki peran kontrol sosial, termasuk mengontrol jalannya roda pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

    Suprapto menegaskan, setiap wartawan tidak boleh menyimpan niat buruk sejak tahap pengumpulan bahan berita hingga dipublikasikan.

    “Pers memiliki tugas menyampaikan informasi dan hak masyarakat mendapatkan informasi kinerja pemerintah,” jelasnya seraya mengingatkan wartawan agar taat kepada Undang-undang Pers.

    Sementara Dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang, Indiwan Seto menilai minat generasi muda untuk menjadi jurnalis pada era saat ini kian menurun.

    Penurunan minat itu, kata dia, bisa dilihat dari mahasiswa jurusan jurnalistik yang jumlahnya kian sedikit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

    “Teknologi informasi yang terus berkembang menghasilkan selfie journalism dan content creator melalui Medsos (media sosial),” katanya. (ODI)

  • Walikota Helldy Siapkan 8 Puskesmas dan SDM Handal untuk Wujudkan Kesehatan Masyarakat Cilegon

    Walikota Helldy Siapkan 8 Puskesmas dan SDM Handal untuk Wujudkan Kesehatan Masyarakat Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Program prioritas pembangunan di bidang Kesehatan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan menyiapkan Delapan Puskesmas dengan Fasilitas, Utilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang handal kini terus dipacu Dinas Kesehatan setempat.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari di kantornya, Kamis ( 5 Oktober 2023 ) mengatakan, guna merealisasikan program tersebut sejumlah langkah setrategis telah dijalankan di antaranya dengan merehab bangunan gedung puskesmas, penyediaan fasilitas Kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan meningkatkan kompetensi pegawai.

    Tercatat pada 2021 ada 3 pekerjaan pengembangan puskesmas dan 7 pekerjaan rehabilitasi puskesmas, pada 2022 ada 9 pekerjaan rehabilitasi puskesmas dan pada 2023 ada 3 pekerjaan pengembangan puskesmas dan 8 pekerjaan rehabilitasi puskesmas.

    Adapun dari perlengkapan alat kesehatan pada 2021 ada 14 jenis alat kesehatan, pada 2022 ada 31 jenis alat kesehatan dan pada 2023 ada 102 jenis alat kesehatan yang diadakan.

    Adapun terkait fasilitas kesehatan di sembilan Puskesmas se Cilegon meliputi fasilitas layanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama yakni Puskesmas menyediakan layanan promotif, pencegahan penyakit, konsultasi kesehatan, pengobatan rawat jalan untuk masyarakat dalam satu kecamatan.

    Ratih menjelaskan, dari sisi SDM, Puskesmas di Kota Cilegon telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, yaitu minimal mempunyai sembilan Jenis Tenaga Kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM (ahli teknologi laboratorium medik), apoteker, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.
    Selain itu, dalam upaya meningkatkan SDM yang handal di sembilan puskesmas, Dinas Kesehatan berkomitmen meningkatkan kualitas SDM yang diwujudkan dengan berbagai pelatihan bagi tenaga Kesehatan.

    Berbagai pelatihan ini, kata Ratih dalam rangka memaksimalkan layanan Kesehatan kepada masyarakat Kota Cilegon. Komitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi hal utama dalam pengabdian tugasnya.

    Pada 2021 hanya ada satu kegiatan pelatihan yang diadakan dinkes bagi perawat puskesmas. Pada 2022 meningkat menjadi 21 kegiatan pelatihan dan pada 2023 naik drastis menjadi 56 kegiatan pelatihan baik diadakan oleh dinkes, dinkes propinsi maupun kemenkes dengan dana yang bersumber dari APBD maupun DAK.

    Adapun pelatihan yang diadakan di antaranya Pelatihan Bantuan hidup Dasar Bagi Medis, Pelatihan P3K Non Medis bagi driver ambulans, Pelatihan Tenaga Kesehatan Imunisasi, Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri Bagi Petugas Fasilitator.

    Untuk diketahui, saat ini Puskesmas di Cilegon sudah terakreditas sebagai Puskesmas Utama meliputi Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Citangkil, Jombang, Grogol dan Pulomerak. Sedangkan Puskesmas Purwakarta masih berstatus akreditasi madya.

    Sementara untuk Puskesmas Citangkil II saat ini masih belum terakreditasi. Hal ini dikarenakan baru berdiri pada 2020 dan Kemenkes RI mengambil kebijakan sejak periode 2020 sampai 2022 tidak melakukan akreditasi untuk Puskesmas terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia.

    Program prioritas lain yang perlu mendapat apresiasi adalah program UHC dimana pada Desember 2021 mencapai 87,37 persen, pada Desember tahun 2022 menjadi 97,46 persen dan terus meningkat pada tahun 2023 ini per Oktober 2023 mencapai 99.85 persen. dengan tercapainya UHC ini maka warga Cilegon yang membutuhkan pertolongan pelayanan medis akan sangat dimudahkan dan tidak terkendala masalah biaya. Manfaat keanggotaan BPJS Kesehatan bagi peserta Tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif, promotif dan rehabilitatif.

    Sementara itu, untuk menurunkan angka stunting terus digencarkan Dinkes Cilegon. Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang yang mengganggu pertumbuhan fisik anak dan perkembangan otak.
    Kondisi ini akan berimplikasi kepada kehidupan generasi penerus dan kemajuan ekonomi Indonesia.

    Sejumlah langkah telah dilakukan di antaranya mendukung peralatan posyandu berupa pengadaan alat antropometri kit yang sesuai dengan standar SK Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/1919/2022.

    Pada Oktober 2023 ini dinas kesehatan Kota Cilegon mendapatkan hibah dari Kemenkes RI sebanyak 289 unit alat antropometri kit yang dibagikan ke 389 Posyandu melalui Puskesmas. Dengan adanya hibah alat ini maka seluruh Posyandu di Kota Cilegon akan memiliki antropometri kit yang terstandar.

    Sebelumnya tercatat Dinkes Cilegon telah memiliki alat antropometri kit sebanyak 109 unit dimana 48 unit di antaranya diadakan pada tahun 2023 ini yang dibiayai oleh APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Alat antropometri kit ini merupakan alat untuk membantu mendeteksi dini masalah stunting pada balita. Alat ini terdiri dari timbangan bayi digital, pita lingkar lengan atas, pita lingkar kepala, alat pengukur tinggi badan (microtoise) dan alat pengukur panjang badan.

    “Bantuan antropometri kit ini sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi stunting pada balita,” ucap Ratih.

    Dinas Kesehatan juga terus meningkatkan pelayanan melalui Inovasi-inovasi pelayanan terutama di Puskesmas. Setiap tahun terus tercipta inovasi inovasi baru di seluruh Puskesmas di Kota Cilegon. Inovator puskesmas tercatat sudah dua kali memperoleh penghargaan bergengsi di ajang Sinovik yaitu kompetisi inovasi yang diadakan oleh Kemenpan RB, yaitu inovasi Kader Gegana Pedes pada 2019 dari puskesmas Cibeber dan Gempita Beras Merah pada 2022 dari puskesmas Citangkil.

    Sekilas tentang inovasi Gempita Beras Merah (Gerakan Masyarakat Peduli Gizi Balita Bersama CSR Membangun Generasi Sehat) adalah inovasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi di masyarakat melalui penanganan komprehensif. Kegiatan yang dilakukan dalam inovasi ini adalah Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan dan Perawatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Ahli Gizi, Psikolog, Terapis Tumbuh Kembang Anak. Kemudian Pemeriksaan Laboratorium dan Pemberian Obat-Obatan), Pemberian makanan melalui program Citangkil Food Delivery (CFD), Kelas Parenting dan Kelas Memasak, serta Pemberdayaan Wanita.(adv)

  • Program Salira Rp100 Juta Per RW Dikucurkan, Jalan Lingkungan Kota Cilegon Tak Lagi Kumuh

    Program Salira Rp100 Juta Per RW Dikucurkan, Jalan Lingkungan Kota Cilegon Tak Lagi Kumuh

    CILEGON, BANPOS – Program bantuan dana wilayah Rp100 juta per rukun warga (RW) se Kota Cilegon yang digagas Walikota Helldy Agustian sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, mulai dari perbaikan jalan gang, drainase, gapura, jamban, paving blok dan lainnya.

    Kepala Badan Perencanaa Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kota CIlegon, Wilastri Rahayu mengatakan wilayah rukun warga yang mendapatkan bantuan dana lingkungan sebanyak 298 wilayah. Program ini Program Sarana dan Prasarana Wilayah (Salira) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel).

    Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Salira pada Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan adalah untuk memberikan menambah partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara lingkungan masing- masing dalam rangaka peningkatan daya saing ekonomi, keamanan/kenyamanan seta meminimalisir penilai kota layak kumuh. Menurutnya program tersebut juga menjadi stimulus bagi pemberdayaan masyarakat.

    Sebab, dana tersebut dikelola secara langsung oleh warga melalui lembaga Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk melalui musyawarah warga, serta perencanaan dirumuskan bersama warga melalui forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

    “Tidak hanya pemerataan saja, dengan perencanaan yang dirumuskan melalui musyawarah juga diharapkan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana nilai manfaatnya akan langsung dirasakan secara luas oleh masyarakat sendiri,” terangnya.

    Dijelaskannya, Didalam proses pembangunan DPWKel yang sudah berjalan, cukup besar partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, ada tidak sedikit aset milik warga pribadi yang pada akhirnya diberikan guna memuluskan pembangunan.

    Misalnya, dalam pembangunan drainase dan paving block jalan, ada sebagian masyarakat yang mendukung penuh dengan memberikan lahan atau tanah agar drainase dan jalan lingkungan untuk paving block berjalan secara maksimal.

    Belum lagi lahan yang diberikan untuk bisa dibangunkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau pembangunan lainnya yang dibutuhkan untuk memuluskan pembangunan. Tercatat kurang lebih 30 persen pembangunan tersebut sebagian yakni hibah tanah dari warga.

    Termasuk, karena dikelola pembangunnya oleh warga sendiri maka keterlibatan dalam bentuk operasional berupa makan minum juga dilakukan warga. Sampai dengan warga sendiri juga ikut turun membantu proses pembangunan yang dilakukan dengan guyub gotong royong.

    Dengan program Salira DPWKel tersebut juga yang dikelola dan dikerjakan warga, menjadikan kualitas pembangunan semakin baik. Sebab, konsep yang dianut adalah gotong royong bukan bisnis atau proyek pembangunan yang dikerjakan oleh perusahaan dan pengusaha.

    Hal itu bahkan juga diakui langsung Kejaksaan Negeri Cilegon jika hasil pembangunan yang dikerjakan selain sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, hasilnya sangat maksimal.

    Untuk diketahui, pada 2022 saat ini terdapat perubahan nama dari dari pembangunan sarana dan prasarana wilayah (Sarpraswil) menjadi Salira DPWKel, secara ketentuan pembagian besaran anggaran juga mengalami yang sekarang dibuat pemerataan sebesar Rp100 juta per RW.

    Dengan program Salira DPWKel juga memiliki efek positif yang berantai terhadap berbagai aspek pembangunan, misalnya perekonomian, karena akses jalan yang dibangun warga memudahkan moda transportasi terjangkau sampai ke wilayah perkampungan, meningkatkan nilai ekonomis lahan, dan membangun usaha kecil di masing- masing wilayah.

    Berdasarkan data Bappedalitbang Kota Cilegon, anggaran Rp100 juta tersebut sudah digunakan untuk membangun saran prasarana warga mulai dari membangun paving blok jalan perkampungan, drainase, balai warga, pos yandu, pos ronda, jambanisasi dan sumur resapan.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak program Salira diluncurkan 2021 sudah banyak jalan atau gang lingkungan menjadi layak. Kondisi jalan dan gang nampak tertata rapih. Seluruh wilayah perkampungan hingga pelosok sudah menikmati pemerataan pembangunan.(adv)

  • Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    Peringati Hari Oeang, DJP Banten Gelar Donor Darah

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke 77. Donor darah dilaksanakan di Aula Krakatau Kanwil DJP Banten, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 34, Sumurpecung, Serang, Banten, Kamis (5/10).

    Selain diikuti oleh pegawai Kanwil DJP Banten, donor darah juga diikuti oleh pegawai dari 4 unit vertikal DJP lainnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Cilegon, dan KPP Pratama Pandeglang. Diketahui, agenda tersebut diikuti total 74 calon pendonor.

    Bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Serang, sejumlah 61 kantong darah berhasil dikumpulkan setelah pegawai lolos pengecekan kesehatan oleh petugas PMI. Berdasarkan data, terkumpul 23 kantong golongan darah A, 20 kantong golongan darah B, 14 kantong golongan darah O, dan empat kantong golongan darah AB.

    Plt. Kepala Kanwil DJP Banten Wansepta Nirwanda, mengungkapkan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Banten dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia Tahun 2023. Dengan mengusung tema ’Kemenkeu Melayani Lebih Baik’, donor darah diselenggarakan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Semoga kegiatan donor darah dapat dilakukan secara rutin, tiga bulan sekali misalnya. Dengan donor darah, kita dapat mendapat kesempatan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Wansepta mengingatkan bahwa donor darah ini juga bermanfaat bagi pendonor. Menurutnya, donor darah merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam menjaga kesehatan.

    “Tapi jangan lupa, bahwa donor darah juga bermanfaat bagi kita sang pendonor. Terlebih dalam kondisi cuaca yang seperti sekarang ini, kita harus pintar menjaga imun dan kesehatan. Saya rasa donor darah adalah salah satu alternatif menjaga kesehatan yang sangat tepat,” tandasnya. (MUF)

  • Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    Kemenkes Beri Bantuan Alat Untuk Kasus Stunting Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon mendapat bantuan 289 Antropometri Kit dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ini adalah alat untuk pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak untuk mengurangi stunting.

    Kepala Dinkes Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan, setelah diterima oleh tim Dinkes Kota Cilegon, bantuan tersebut langsung didistribusikan ke masing-masing Puskesmas se-Kota Cilegon untuk selanjutnya diserahkan ke Posyandu.

    “Kami punya 389 Posyandu. Selama ini Antropometri yang kita miliki masih sangat sedikit, pada 2022 kita punya 71 unit. Kemudian pada 2023 ini kita beli dari dana APBN sebanyak 13 unit dan dari APBD 35 unit,” jelas Ratih, Kamis (5/10).

    Selama ini, kader-kader Posyandu masih banyak yang menggunakan timbangan beras untuk menimbang bayi. Padahal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, setiap Posyandu harus memiliki alat yang terstandar.

    “Alhamdulillah setelah kita berjuang sampai pusat, akhirnya kita dapat alokasi bantuan Antropometri Kit ini. Otomatis nanti timbangan dacin (biasa digunakan untuk beras) sudah tidak akan kita gunakan lagi,” kata Ratih.

    Ratih berharap dengan menggunakan Antropometri Kit, kasus stunting di Kota Cilegon bisa lebih tertangani dengan baik. Alat ini tidak hanya bisa mengukur berat badan bayi, tapi juga lingkar kepala bayi, tinggi badan, serta lingkar lengan ibu hamil.

    “Dari sisi SDM kita sudah latih kader-kader Posyandu untuk bisa menggunakan alat ini. Jadi ini sudah sesuai dengan salah satu janji kampanye Pak Wali Kota, yakni meningkatkan sarana prasarana kesehatan, termasuk SDM dan juga utilitas,” jelasnya

    Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kota Cilegon Evelyn Yolanda Panggabean juga mengaku senang dengan adanya bantuan Antropometri Kit ini. Terlebih selama ini banyak kader Posyandu di Kota Cilegon yang masih menggunakan timbangan jaman dulu alias jadul.

    “Timbangan beras itu kan kalau tidak dikalibrasi, tidak akurat. Misal yang gizi kurang dibilang baik, sebaliknya gizi baik dibilang kurang. Nah dengan Antropometri Kit ini kan kita bersyukur. Apalagi ini cukup mahal. Katanya sih satu unitnya sampai Rp10 juta. Kalau sebanyak 289 unit kan bisa lebih dari Rp2 miliar nilai bantuannya,” tandas Yolanda.(LUK/PBN)

  • Oknum Pemalak SKh Dibela Peleton Pemuda, Hima PKh Untirta: Gak Bahaya Tah?

    Oknum Pemalak SKh Dibela Peleton Pemuda, Hima PKh Untirta: Gak Bahaya Tah?

    SERANG, BANPOS – Oknum mahasiswa yang diduga melakukan pemalakan terhadap belasan Sekolah Khusus (SKh) di Kabupaten Pandeglang, mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang mengaku bernama Peleton Pemuda.

    Dalam sejumlah link berita yang dikirimkan oleh nomor tak dikenal kepada salah satu wartawan BANPOS, disebutkan bahwa Peleton Pemuda mengaku geram dengan beredarnya berita dugaan pemalakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Keadilan (AMMUK).

    Keterangan Peleton Pemuda dalam pemberitaan tersebut, mereka mengaku kecewa dan kesal, serta menyebut pemberitaan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh BANPOS sebagai hoaks dan fitnah, lantaran sudah bertemu dengan AMMUK, dan AMMUK membantah tuduhan tersebut.

    Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Restu Maulana, mengaku aneh dengan sikap dari kelompok yang mengaku bernama Peleton Pemuda tersebut. Pasalnya, mereka tiba-tiba terlibat pada permasalahan dugaan pemalakan itu.

    “Aneh, tiba-tiba Peleton Pemuda bersikap dengan membela oknum mahasiswa yang diduga memalak SKh di Pandeglang. Padahal Peleton Pemuda rasa-rasanya nggak disebut dalam berbagai pemberitaan sebelumnya,” ujar Restu, Jumat (6/10).

    Ia mengatakan, apabila Peleton Pemuda memang bagian dari kelompok masyarakat yang bertugas melakukan kontrol sosial, maka seharusnya Peleton Pemuda membela SKh yang dipalak dengan cara diancam somasi dan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan.

    “Kalau mereka (Peleton Pemuda) mendukung oknum pemalak hanya karena oknum pemalak itu membantah melakukan pemalakan, kan Sekolah Khusus yang dituduh melakukan penyelewengan juga membantah tuduhan. Kenapa malah mendukung yang malak, gak bahaya tah?” tegas Restu.

    Restu menegaskan, Hima PKh Untirta akan berada di pihak Sekolah Khusus dalam kasus dugaan pemalakan ini. Karena, dugaan pemalakan tersebut didasarkan pada dugaan-dugaan, yang hanya sebatas perbincangan warung kopi saja.

    “Kami di sini akan berjuang untuk dunia pendidikan yang lebih baik, terutama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Minoritasnya kelompok ABK, jangan dijadikan sebagai bahan untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan,” tandasnya. (DZH)