BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Bendera Sepanjang 1001 Meter Dibentangkan Di Kabupaten Pandeglang

    Bendera Sepanjang 1001 Meter Dibentangkan Di Kabupaten Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Bendera sepanjang 1001 meter dan 101 meter, dibentangkan dan diarak sepanjang 1 kilometer di Banten untuk pertama kalinya dalam peringatan hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2023, di lapangan Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

    Kirab bendera sepanjang 1.001 meter dan 101 meter ini, digelar oleh tokoh budaya di Banten H. TB Sangadiah, yang merupakan ketua umum Paguron Jalak Banten Nusantara (BJBN).

    Saat melepas kirab bendera, TB Sangadiah menyebut bahwa kirab bendera di hari Kesaktian Pancasila ini merupakan bukti kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari masyarakat Banten.
    “Kirab bendera pada hari Kesaktian Pancasila ini sebagai bukti bahwa masyarakat Banten cinta terhadap NKRI,” kata TB Sangadiah, Minggu (1/10).

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Kirab Bendera, Anita Tristiawati menegaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjukan komitmen masyarakat Banten pada keharmonisan hidup berbangsa.

    “Kita ini berbeda tapi satu bersama Pancasila, dan merah Putih adalah simbol jati diri bangsa kita,” katanya.

    Untuk diketahui, acara kirab ini diikuti oleh ribuan orang dari lintas organisasi, lintas profesi, pelajar dan juga tokoh agama.

    Hadir pula Danrem 064 Maulana Yusuf Banten, Brigjen TNI. Tatang Subarna, Sultan Banten, RTB Hendra Bambang Wisanggeni, Panglima Siuk Langit dari suku Dayak, serta pemangku adat Nusantara lainnya.(dhe/pbn)

  • AMCB Tolak Pendirian Indomaret Di Cipacung

    AMCB Tolak Pendirian Indomaret Di Cipacung

    PANDEGLANG, BANPOS – Puluhan warga Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cipacung Bersatu (AMCB), menolak pendirian toko waralaba (berjejaring) Indomaret di wilayah mereka. Pasalnya, dengan keberadaan toko modern (Indomaret, red) tersebut dikhawatirkan akan mematikan perekonomian warga setempat.

    Ketua AMCB, Dede Supriadi mengatakan, ia bersama masyarakat Cipacung menolak keras pembangunan waralaba tersebut karena berpotensi membunuh bisnis warung-warung kecil disekitarnya.

    “Pembangunan waralaba atau Indomaret di Kampung Cipacung, sangat meresahkan masyarakat khususnya pedagang kecil. Karena, dengan adanya waralaba bisa mematikan perekonomian pedagang-pedagang kecil disekitar waralaba tersebut,” katanya, Jum’at (29/9) lalu.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, agar segera menutup dan membatalkan penerbitan perizinannya.

    “Kami ingin, Pemerintah Daerah meninjau Perda No 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan waralaba dan pengelolaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat bagian kedua pasal 8 ayat (1) setiap pendirian waralaba harus memiliki ijin, dan untuk ayat (2) pendirian waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha mikro yang berada di wilayah daerah,” terangnya.

    Dede mengatakan, pihaknya berharap agar Satpol PP bisa menutup dan memasang segel untuk waralaba tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang membatalkan perizinannya.

    “Kami juga meminta kepada Pemkab melalui Satpol PP, untuk menutup dan menyegel waralaba yang telah dibangun. Dan untuk DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, agar membatalkan surat perizinan pendirian Indomaret tersebut yang telah keluar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pengumuman! Pulau Liwungan Pandeglang Dilelang

    Pengumuman! Pulau Liwungan Pandeglang Dilelang

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, kembali membuka lelang pengelolaan wisata Pulau Liwungan, setelah pada lelang pertama tidak ada pihak investor yang mengikuti lelang tersebut.

    Lelang pengelolaan destinasi wisata yang berada diwilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan nilai investasi sebesar Rp 37 miliar.

    Tujuan dilelangkannya pengelolaan destinasi wisata Pulau Liwungan tersebut adalah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan pengelolaan destinasi wisata Pulau Liwungan tersebut.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan, saat ini Pemkab Pandeglang telah melelangkan pengelolaan wisata Pulau Liwungan tersebut untuk yang kedua kalinya.

    Pada lelang yang kedua ini, ada sebanyak 5 perusahaan yang telah mendaftar, dan yang lolos kualifikasi untuk penawaran lelang itu hanya tiga perusahaan.

    “Lelang investasi Pulau Liwungan ini yang kedua kali kita lakukan. Pada lelang kali ini awalnya ada sebanyak 5 perusahaan yang mendaftar,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (1/10).

    Menurutnya, pada tahapan penyampaian dokumen kualifikasi pada proses lelang ini, dari 5 perusahaan hanya sebanyak 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi tersebut.

    “Nah kemudian, dari 4 perusahaan ini yang lolos kualifikasi dokumen perusahaan itu hanya 3 perusahaan,” ucapnya.
    Dijelaskan Yahya, tiga perusahaan yang lolos kualifikasi dokumen ini merupakan perusahaan yang dianggap layak untuk melakukan penawaran pada proses lelang pengelolaan wisata Pulau Liwungan tersebut.

    “Tiga perusahaan ini, nantinya mereka melakukan penawaran. Dari ketiga perusahaan itu siapa nanti yang bisa bekerjasama dengan Pemkab Pandeglang dalam melakukan pengelolaan wisata Pulau Liwungan,” ujarnya.

    Yahya menambahkan, untuk nilai investasinya tersebut sudah dihitung sesuai dengan luasan lahan Pemkab Pandeglang yang bersertifikat yaitu sebesar Rp50 miliar.

    Namun, dari masterplan dan rencana bisnis dengan investor tersebut diangka sebesar Rp37 miliar dan itu sudah dikaji oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

    “Jadi untuk nilai investasi yang dilelang itu hanya sebesar Rp 37 miliar, bukan diangka Rp50 miliar,” jelasnya.

    Namun yang masuk ke PAD Pandeglang bukan dari nilai lelang sebesar Rp37 miliar tersebut. Akan tetapi, untuk PAD merupakan hasil kerjasama pemanfaatan setelah pihak perusahaan sudah menjalin kerjasama dengan Pemkab Pandeglang.

    “Masa kerjasama pengelolaan Pulau Liwungan itu selama 25 tahun ketika sudah ada pemenang lelang nya,” terangnya.

    Dikatakannya lagi, pada awal tahun setelah kerjasama pengelolaan itu terjalin, pihak ketiga tersebut harus memasukan kontribusi tetap ke Pemkab Pandeglang sebesar Rp 233 juta.

    “Kita berikan kesempatan dulu kepada investor untuk membangun, jadi targetnya selama 5 tahun membangun, dan tahun kesepuluh diharapkan bisa berkembang dan sudah menuai hasilnya. Nah di tahun ke 10 nanti baru kita bahas soal bagi hasil,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Mumpung Kering, Arief Perintahkan PU Normalisasi Saluran Air

    Mumpung Kering, Arief Perintahkan PU Normalisasi Saluran Air

    TANGERANG, BANPOS – Meskipun masih dalam kondisi yang terik dan kering, Pemkot Tangerang telah mempersiapkan sedari dini terjadinya genangan dan banjir yang berpotensi terjadi pada musim penghujan, yang diprediksi akan terjadi pada Oktober ini.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, saat meninjau sejumlah saluran air yang potensial meluap dan menyebabkan banjir dan genangan, memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, untuk segera melakukan antisipasi musim penghujan.

    “Minta tolong diinventarisir. Kalau memang harus dilebarkan ya dilebarkan lagi. Kalau memang sudah tidak mampu menampung agar luapannya tidak menggenang ke mana-mana,” perintah Arief saat meninjau saluran air di Komplek Taman Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Jumat, (29/9).

    Setelah meninjau saluran di Komplek Taman Pabuaran, Arief bersama rombongan melanjutkan tinjauannya ke Kali Cirarab di Kecamatan Periuk. Ia mengatakan bahwa keringnya drainase dan aliran sungai, dapat menjadi momentum tepat untuk melakukan normalisasi.

    “Kalau memang harus dinormalisasi ya mending sekarang mumpung masih kering, jadi masih kelihatan lumpurnya,” ujar Arief.

    Selain itu, Arief, juga kembali menyempatkan untuk meninjau proyek pembangunan sport center di kawasan Kelurahan Nambo Jaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan itu harus benar-benar memperhatikan saluran drainase, kemiringan tanah dan buangan air agar tidak tersendat.

    “Tetap harus waspada dan tidak boleh lengah walaupun cuaca masih panas dan kering. Antisipasi dan pencegahan sejak dini tetap harus dilakukan agar dampaknya dapat diminimalisiir atau bahkan dieliminasi,” tandasnya. (DZH)

  • IGTKI Diminta Bangun SDM Berkualitas

    IGTKI Diminta Bangun SDM Berkualitas

    TANGERANG, BANPOS – Dengan adanya kepengurusan yang baru dari IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia), diharapkan dapat membangun dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini, khususnya di Tangerang Selatan (Tangsel).

    Hal itu disampaikan oleh Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, saat membuka Konferensi III Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI), yang diselenggarakan di Teater AMTC Lubana Sengkol, Setu, pada Jumat (29/9).

    “Harapan saya kepada pengurus baru untuk program ke depannya selama lima tahun IGTKI-PGRI semakin mandiri. Mampu memperlihatkan eksistensi nya dalam dunia pendidikan usia dini sehingga siap untuk mewujudkan program pemerintah, membangun SDM berkualitas,” katanya.

    Bahkan kata Benyamin, Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap untuk mendukung apabila ada dari IGTKI yang belum meraih gelar sarjana. “Mungkin ada guru dari IGTKI ini yang belum sarjana, kami punya program untuk pendidikan kesarjanaan,” kata Benyamin.

    Hal ini penting, karena di usia sejak dini pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting. Oleh karenanya, para guru juga harus meningkatkan kompetensinya terutama pemahaman teknologi.

    “Para pendidik anak usia dini harus mampu menjadi penggerak dengan melibatkan peran orang tua guna mengembangkan pendidikan anak itu sendiri,” ujarnya.

    Hal ini mengingat setiap anak terlahir membawa potensi diri dan kecerdasan masing-masing. Tergantung bagaimana pola pendidikan dari orang tua dan para guru dalam mengasuh.

    “Kembali kepada tugas dan fungsi ibu bapak sekalian membesarkan mendidik membentuk anak yg sedang dalam persiapan mereka untuk tumbuh,” tuturnya. (DZH)

  • Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mengklaim masih ada lahan seluas 4.747 hektare yang dapat ditanami padi oleh para petani, meskipun saat ini tengah dilanda kekeringan imbas El Nino.

    Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, dalam keterangan tertulis yang diterima menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, guna menangani permasalahan kekeringan di Kabupaten Tangerang.

    “Total wilayah yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Dengan terjadinya fenomena El-Nino dan kekeringan ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya, Sabtu (30/9).

    Sejumlah upaya yang dilakukan DPKP adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

    “Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek,” katanya.

    Berdasarkan data dari DPKP Kabupaten Tangerang per tanggal 19 September tahun 2023 ini, sebanyak 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Dengan rincian sebanyak 590 hektare masuk ke kategori kekeringan ringan, 335 hektare kekeringan sedang, 207 hektare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

    Untuk mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajian sumur di 148 titik, pompa air 6 inci itu 15 unit, pompa air 4 inci 31 unit, pompa air 3 inci 12 unit.

    Selain itu, Asep mengatakan, pihaknya mengajukan bantuan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektar, di lahan terdampak kekeringan tersebut.

    “Sebelumnya kami juga telah membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kami juga telah membagikan lima unit pompa air yang juga bersumber dari dana Kementerian,” tandasnya. (DZH)

  • Lurah Ramanuju Manfaatkan Pekarangan Kantor untuk Tanam Sayuran

    Lurah Ramanuju Manfaatkan Pekarangan Kantor untuk Tanam Sayuran

    CILEGON, BANPOS – Para pegawai dilingkungan Pemerintah Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta memanfaatkan pekarangan kantor yang sempit untuk media tanam berbagai jenis sayur-sayuran. Hal itu dilakukan, selain sebagai langkah penghijauan juga untuk menambah menu makan siang bernutrisi tinggi bagi para pegawai.

    Sejumlah jenis sayur holtikultura yang ditanam diantaranya kangkung, bayam hijau, bayam merah, pokcoy dan kacang-kacangan.
    Lurah Ramanuju Solihin mengatakan, langkah penanaman sayuran di pekarangan kantor kelurahan itu dilakukan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

    “Kami sedikit memanfaatkan lahan pekarangan kantor untuk menanam tanaman holtikulura atau sayuran,” ujar Solihin sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa 26 (September 2023) lalu.

    Menurutnya, berbagai jenis tanaman sayuran yang ditanam tersebut ada yang dapat dikonsumsi secara langsung dan ada juga yang harus dimasak terlebih dahulu.

    “Jenis tanaman holtikultura yang ditanam itu diantaranya kangkung, bayam, bayam merah, pokcoy dan kacang-kacangan,” terangnya.

    Dirinya menuturkan bahwa berbagai jenis tanaman dirawat tersebut masih untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh para pegawai lingkungan kantor kelurahan.

    “Sementara ini tanaman sayuran tersebut masih untuk konsumsi sendiri saja. Kebetulan kita biasa makan siang bersama. Jadi sayurannya sementara ini bisa diambil dari yang kita tanam di pekarangan kantor,” tuturnya.(adv)

  • Turut Membangun Cilegon, Walikota Helldy Beri Apresiasi Teman Tuli

    Turut Membangun Cilegon, Walikota Helldy Beri Apresiasi Teman Tuli

    CILEGON, BANPOS – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan apresiasi kepada Teman Tuli yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Cilegon, karena dinilai telah turut membangun Kota Cilegon.

    Hal itu disampaikan Helldy saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerkatin Kota Cilegon periode 2023-2028 di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Minggu (1 Oktober 2023).

    “Saya ucapkan terimakasih kepada teman tuli yang turut membangun Kota Cilegon dalam berbagai sektor, seperti industri, wirausaha dan lainnya secara optimal,” ujar Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
    Menurutnya, Pemerintah Kota Cilegon terus berusaha untuk membantu para disabilitas di Kota Cilegon dengan berbagai bantuan peralatan dan lainnya.

    “Pemerintah Kota Cilegon banyak membantu disabilitas di Kota Cilegon, seperti kursi roda, tongkat dan alat dengar. Itu bentuk kepedulian kita dalam membantu para disabilitas di Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Gerkatin Kota Cilegon M Raditya menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan Wali Kota Cilegon kepada Gerkatin Kota Cilegon.

    “Kami mengucapkan terimakasih sebanyak kepada pak Wali (Helldy Agustian-red) karena selalu mendukung teman tuli di Gerkatin Kota Cilegon,” ucap Raditya.

    Ia berharap, acara yang mengangkat tema “Mengusung Derajat Disabilitas Tunarungu Indonesia” dengan mengembangkan pilar baru para pengurus cabang yang berkarakter Berani, Cerdas dan Mandiri tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi tuna rungu di Kota Cilegon.

    “Saya berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat mengembangkan potensi teman tuli menjadi jauh lebih baik dan dapat berkontribusi membangun Kota Cilegon,” tutur Raditya.(adv)

  • PT PCM Cilegon Raih BUMD Awards

    PT PCM Cilegon Raih BUMD Awards

    CILEGON, BANPOS – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) berhasil meraih BUMD Awards 2023 yang digelar Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Jumat (29/9).

    Ini adalah penghargaan pertama yang diterima PT PCM pada ajang BUMD Awards. BUMD milik Pemkot Cilegon itu meraih penghargaan dari kategori Aneka Usaha bersama sejumlah BUMD lainnya antara lain PT Jasa Sarana, PT Transportasi Jakarta, Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Dharma jaya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rangkasbitung, PT Pembangunan Jaya Ancol, Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta PT Migas Utama Jabar.

    Direktur Utama PT PCM Muhammad Willy mengaku bangga bisa meraih penghargaan BUMD Awards untuk pertama kalinya. Kata dia, ada beberapa penilaian mulai dari inovasi, kinerja perusahaan, sinergi dengan BUMD lain, serta dari sisi tata kelola.

    “Ini tidak lain berkat dukungan tim, mulai dari Wali Kota Cilegon, jajaran pemerintah daerah, DPRD, mitra bisnis dan lain-lain. Saya hanya naik panggung,” kata Willy, Minggu (1/10).

    Dia berharap pencapaian ini dapat memberikan semangat kepada semua tim di PCCM agar lebih baik lagi ke depan. “Ini sekaligus juga menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kalau mau maju dan komitmen, kita bisa dan ada hasilnya,” tegas Willy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dalam sambutannya mengapresiasi BUMD penerima penghargaan tersebut. Dia berharap penilaian dan penganugerahan penghargaan terhadap BUMD diharapkan dapat memotivasi kinerja BUMD seluruh Indonesia.

    “Terdapat 1.056 BUMD seluruh Indonesia. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja BUMD dan juga pembinaan, dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD,” papar Agus.

    Menurut Agus, tujuan penilaian terhadap BUMD ini adalah dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dan kinerja BUMD. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan iklim kompetitif antar BUMD, serta memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan BUMD.

    “Kami juga ingin meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD dan juga pemerintah daerah, serta mendorong pemerintah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” harapnya.

    Dikatakan, ada banyak yang terlibat dalam penilaian BUMD Awards ini. Selain dari pemerintah pusat, juga melibatkan perguruan tinggi dan juga media massa. “Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Kemendagri dan asosiasi BUMD se-Indonesia, serta didukung oleh PT Taspen,” jelasnya.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro juga mengapresiasi BUMD yang telah bekerja keras ikut berkontribusi membangun daerah.

    “Pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi BUMD karena ada cita-cita mulia dari kehidupan bernegara ini memberikan kepercayaan BUMD agar dapat menyumbangkan, memperkuat fiskal daerah di APBD, yakni sebelah penerimaannya. Semoga kedepan BUMD lebih berenergi, lebih fokus pada visi dan misi pembentukannya,” katanya.(LUK/PBN)

  • 900 UMKM Kota Cilegon Diajukan Memiliki Sertifikasi Halal

    900 UMKM Kota Cilegon Diajukan Memiliki Sertifikasi Halal

    CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Kota Cilegon tengah mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal, terutama bagi pemilik komoditi makanan. Setidaknya, ada 900 lebih UMKM di Kota Cilegon yang telah diajukan untuk memiliki sertifikat halal sejak 2021 hingga 2023.

    Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk UMKM jenis makanan olahan dan minuman.

    “Kami sudah mengajukan 900 lebih UMKM yang memiliki produk makanan ringan agar memiliki sertifikat halal,” kata Kepala Dinkop-UKM Kota Cilegon, Didin S Maulana, Minggu (1/10).

    Pengajuan tersebut, tambah Didin, disampaikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Kebetulan, Kemenag bekerjasama dengan MUI sedang ada program sertifikasi halal,” tambahnya.
    Dijelaskan Didin, berdasarkan data terakhir ada sebanyak 428 UMKM diantaranya sudah terbit sertifikat halalnya, sementara sisanya masih menunggu.

    “Sertifikasi halal ini ada yang gratis dan ada juga yang bayar. Bagi yang gratis itu untuk makanan ringan seperti keripik dan sejenisnya, sementara untuk makanan berat seperti rumah makan tetap harus bayar. Kami (Pemerintah Kota Cilegon-red) hanya memiliki subsidi untuk Rp300 ribu setiap UMKM,” jelasnya.

    Menurut Didin, sertifikasi halal untuk UMKM sangat penting sebagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau konsumen. “Langkah sertifikat halal ini untuk menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen bahwa yang dimakan itu halal,” tuturnya.

    Atas dasar itu, Didin berharap, para pelaku UMKM di Kota Cilegon dapat memperhatikan dan mengajukan sertifikasi halal, baik melalui Dinkop-UKM maupun secara perorangan. “Kami berharap, semua UMKM memiliki sertifikat halal untuk produk yang ditawarkan kepada konsumen,” harapnya.(LUK/PBN)