Kategori: PERISTIWA

Dishub Cilegon Mulai Tegas, Truk Pengangkut Pasir Dilarang Melintas di JLS

CILEGON, BANPOS,- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon melakukan uji coba pemberlakuan jam operasional angkutan truk pasir basah di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Rabu (27 September 2023).

Pemberlakuan jam operasional tersebut sesuai Surat Edaran Walikota Cilegon, Nomor 620/207/HUK 18 September 2023 tentang Pembatasan Kendaraan Angkutan Tambang Pada Ruas Jalan Aat-Rusli atau Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Kabid Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kota Cilegon Deny Yuliandi mengatakan, angkutan truk pasir basah tidak diperbolehkan melintasi JLS mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

“Jadi pada hari ini semua kendaraan tambang yang melintas di JLS kita minta untuk putar balik ke masing-masing tambang pasirnya untuk kemudian baru boleh melintas di pukul 22.00 WIB malam nanti sampai pukul 05.00 WIB,” tandas Deny, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

Deni menjelaskan, pemberlakuan uji coba ini akan dilakukan selama 15 hari kedepan. Setidaknya sudah ada 50 truk pengangkut pasir basah yang dipaksa putar balik ke lokasi tambang sampai Rabu sore.

“Kebanyakan dari mereka belum tersosialisasi. Untuk itu, kami mengimbau kepada para pengemudi maupun pengusaha tambang pasir untuk mengikuti aturan demi kepentingan masyarakat Kota Cilegon,” ujar Deni.

Untuk memantau dan mengawasi pergerakan truk angkutan tambang, pihaknya memberlakukan tiga pos. Dimana rencananya akan bertambah menjadi 12 posko di area galian tambang pasir.

Untuk uji coba hari ini, baru diberlakukan tiga pos. Pos utama yakni pos keluar Komplek Bumi Cilegon Asri, pos keluar dari Bagendung. Namun kedepan pihaknya akan menerapkan di lebih 12 titik pos akses menuju galian tambang pasir.

Sementara itu, Plh Asda II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menambahkan, Surat Edaran Walikota tersebut diterbitkan sebagai langkah awal sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota terkait larangan truk pasir basah melintas di JLS.

“Sebelum Peraturan Walikota ini, kami terbitkan dulu surat edaran sebagai sosialisasi. Kami juga menunggu masukan dari masyarakat terkait Perwal yang akan menjadi acuan larangan truk pasir yang ditengarai sebagai penyebab rusaknya JLS,” papar Aziz.

Pada kesempatan tersebut Aziz mengajak masyarakat, terutama para pengusaha tambang pasir untuk bersama-sama menjaga JLS agar lebih awet. Terlebih saat ini, JLS tengah diperbaiki setelah mendapat bantuan pemerintah pusat senilai Rp112 miliar.

“Pelarangan truk pasir ini juga rekomendasi dari balai Kementerian Pekerjaan Umum agar ke depan JLS lebih panjang masa pemakaiannya. Mudah-mudahan kalau saran ini kita implementasikan, akan ada lagi bantuan serupa untuk ruas jalan di Kota Cilegon,” ucap Aziz.(adv)

28 September 2023
BKKBN Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu Belajar Grand Design Kependudukan ke Kota Cilegon

CILEGON, BANPOS,- Keberhasilan Pemkot Cilegon dalam menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDBK) Kota Cilegon yang beberapa waktu lalu mendapat juara III nasional, membuat daerah lain ingin meniru kebijakan tersebut.

Hal ini terlihat saat belasan pejabat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemkab Tanah Bumbu, Kalsel, berkunjung ke Pemkot Cilegon, pada Rabu (27 September 2023).

Kunjungan ini dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan dan itu diterima pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon Agus Zulkarnain.

Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan menyatakan bahwa kunjungan ke Kota Cilegon karena ada beberapa hal ingin dipelajari terkait penyusunan GDPK.

Antara lain bagaimana kemanfaatan GDBK, bagaimana sinkronisasinya dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya, serta dasar hukumnya.

“Intinya kami ingin meniru karena GDBK Kota Cilegon ini kan sudah mendapat penghargaan nasional sebagai juara III terbaik,” ujar Ramlan, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

Ia mengatakan, dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, pihaknya sudah membentuk GDPK di 11 kabupaten/kota.

Dia pun berharap setelah kunjungan ini dapat menuntaskan sisa dua kabupaten/kota yang belum membentuk GDPK.

“Jadi kami bersama Pemkab Tanah Bumbu juga berharap agar bisa mewujudkan GDBK sebagaimana yang ditiru dari Kota Cilegon secara sempurna,” papar Ramlan.

Sementara itu, Plt Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengatakan, kunjungan dari Kalsel ini merupakan yang kelima kali setelah BKKBN Provinsi Banten, Pemkot Serang, Pandeglang dan Ogan Komering Ilir.

Kedatangan BKKBN Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu, kata Agus yang juga Kepala Dinas Kominfo Cilegon ingin studi tiru penyusunan GDPK lima pilar.

Lima pilar tersebut yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pilar administrasi kependudukan.

Menurut Agus, penyusunan GDBK lima pilar di Tanah Bumbu kelihatannya tinggal menyelesaikan tahapan akhir.

“Dalam hal ini, Pemkab Tanah Bumbu ingin melihat inovasi penyusunan GDBK lima pilar di Kota Cilegon. Maka, bila diperlukan nanti ada perjanjian kerjasama atau MoU antara Pemkab Tanah Bumbu dengan Pemkot Cilegon. Kita siap sharing terkait hal tersebut,” ucap Agus.(adv)

28 September 2023
Wakil Walikota Cilegon Sanuji Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu yang Damai

CILEGON, BANPOS,- Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai pada tahun 2024 mendatang.

Penegasan ini disampaikan Sanuji saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang digelar Polres Cilegon bersama Forkopimda, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu di Gedung Serbaguna Polres Cilegon, Rabu (27 September 2023).

Sanuji mengungkapkan bahwa pesta demokrasi kurang dari setahun lagi akan dilaksanakan. Sejumlah persiapan harus dimulai dari sekarang demi kelancaran bersama.

“Tentunya tahapan Pemilu dapat terlaksana dengan baik, salah satunya perlu didukung oleh kita semua, pemangku kepentingan dan bantuan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Kota Cilegon,” ujar Sanuji Pentamarta sebagaimana rilis Diskominfo Kota Cilegon.

Oleh karenanya, Sanuji berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Cilegon berjalan lancar dan damai.

Ia menyampaikan bahwa Kota Cilegon pernah melewati Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang rawan, namun dapat melewati dengan baik. Pada tahun 2024 besok merupakan tahun politik yang luar biasa, sehingga ia meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat melaksanakan Pemilu dengan lancar.

Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro meminta semua pihak untuk tidak menganggap enteng Pemilu 2024.

“Kita memang dapat belajar dari Pemilu sebelumnya yang dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi saya meminta untuk jangan menganggap underestimate Pemilu 2024, karena pada tahun tersebut merupakan Pemilu serentak, terutama rekan-rekan kepolisian tetap harus waspada mengamankan Pemilu,” tandas Eko.

Terkait hal itu, Eko meminta berbagai pihak untuk membantu kelancaran Pemilu 2024. Pemilu 2024 mendatang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi semua elemen masyarakat dapat turut andil dalam porsinya masing-masing.

Eko mengaku, pihaknya akan berupaya penuh mengamankan jalannya Pemilu 2024 dengan menggerakkan seluruh personel kepolisian Cilegon.

Sementara itu, anggota KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Deklarasi Pemilu Damai. Saat ini kata Urip, tahapan Pemilu serentak sudah memasuki tahapan verifikasi partai politik yang diikuti 18 Parpol di Cilegon.(adv)

28 September 2023
Innalillahi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa Meninggal Dunia

SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtaya, meninggal dunia pada Rabu (27/9). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meninggal setelah dirawat di salah satu rumah sakit di Tangerang.

Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Haerofiatna, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Pandji Tirtayasa meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

“Benar, saya baru dapat informasi juga. Beliau berpulang ke rahmatullah saat sedang dirawat di rumah sakit di Karawaci,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS, Rabu (27/9) pulul 17.24 WIB.

Haero menuturkan, mendiang Pandji Tirtayasa sempat dirawat di rumah sakit, lantaran mengalami sesak nafas beberapa waktu yang lalu.

“Beliau sempat sakit sesak nafas, lalu dirawat di Karawaci,” katanya.

Saat ini, jenazah mendiang Wakil Bupati tengah dipersiapkan untuk dibawa ke rumah dinas.

“Sedang persiapan untuk diantar ke rumah dinas,” tandasnya. (DZH)

27 September 2023
Krakatau Posco Perkuat Kualitas SDM Masyarakat

CILEGON, BANPOS – KRAKATAU POSCO menjalankan komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar industri. Implementasi kegiatan ini tidak hanya terbatas pada konsumen dan para pemasok, tetapi juga dengan mitra bisnis lainnya yang bagian dari masyarakat terdekat area operasi. Dalam melakukan hal ini, KRAKATAU POSCO menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk membantu kegiatan operasi perusahaan baik yang terkait dengan bisnis inti maupun, yang di luar bisnis inti. Sepanjang tahun 2022 KRAKATAU POSCO telah bermitra lebih dari 40 mitra bisnis lokal dengan keterlibatan 4.950 pekerja yang mayoritas adalah pekerja lokal.

Department Head Public Relation & General Affair Edwin Sumiroza mengatakan, angka tersebut diluar karyawan PTKP, komitmen perusahaan dalam menjalankan corporate citizenship akan terus dilakukan. Perjalanan dan perkembangan perusahaan harus dapat berjalan selaras dengan kemajuan masyarakat sekitar.

“Kami memegang teguh prinsip untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat bersama mitra bisnis dengan cara meraih kebersamaan dan tumbuh bersama atas dasar budaya saling menghormati dan menghargai,” ungkap Edwin, Selasa (26/9).

Dikatakan Edwin, upaya untuk tumbuh dan berkembang juga tidak hanya dalam kegiatan bisnis perusahaan, melainkan juga dalam hal pengembangan sumber daya manusia masyarakat sekitar.

“Pada 7 September lalu, KRAKATAU POSCO membuka kelas bahasa Korea K-Dream yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai bahasa dan budaya Korea yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Kelas K-Dream diikuti oleh 20 orang siswa yang terdiri dari masyarakat sekitar, angkatan kerja dan calon kandidat tenaga kerja migran yang direkomendasikan Disnaker Cilegon yang bertujuan untuk membantu para pemuda/i agar mampu berbahasa dan memiliki pengetahuan Korea dengan baik sehingga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan Korea seiring dengan maraknya investasi asal Korea di kawasan industri,” paparnya.

Selain itu, kata dia, pada 14, 19, 21 September 2023 bertempat di Graha POSCO CLC diberikan pelatihan dengan tema “Kiat Sukses Menghadapi Proses Rekrutmen (Rec-Class)”.

“Dalam pelatihan ini diberikan materi yang komprehensif, terdiri dari pemberian basic mentality and motivation, penulisan CV yang efektif, strategi mengerjakan psikotes, tips and trick wawancara, serta kiat-kiat menghadapi tes kesehatan untuk hasil terbaik. Pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan para calon pelamar dalam menghadapi dunia kerja.

Seiring dengan maraknya investasi, Kota Cilegon sebagai kota industri akan menambah peluang lapangan pekerjaan. KRAKATAU POSCO saat ini juga bersiap untuk pengembangan tahap ke-2. Perkembangan ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan SDM sehingga penyerapan tenaga kerja lokal dapat lebih maksimal.

Perwujudan ini akan meningkatkan kondusifitas, harmoni yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat yang terjaga,” katanya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengungkapkan keyakinannya akan keberhasilan kelas Bahasa Korea yang dilaksanakan oleh Krakatau Posco.

“Saya yakin Kelas Bahasa Korea ini sangat bermanfaat untuk bekal komunikasi menghadapi dunia pekerjaan, dimana nantinya kebutuhan-kebutuhan industri terkait SDM yang mampu berbahasa Korea itu bisa difasilitasi dari kelas belajar ini,” ujar Helldy.(LUK/PBN)

27 September 2023
IMC Minta Pemkot Cilegon Segera Beri Solusi Kekeringan

CILEGON, BANPOS – Kondisi kekeringan akibat kemarau panjang masih dirasa oleh warga di wilayah Cipala, salah satunya di Lingkungan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak.

Melihat kondisi tersebut, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), berinisiatif mengirimkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Lingkungan Gunung Penawen.

“Alhamdulillah kita berkesempatan ikut membantu menyalurkan air bersih di wilayah Cipala, kita hanya mampu menyalurkan 2 tangki mobil untuk saat ini,” kata Ketua Umum Pusat IMC, Arifin Solehudin, Selasa (26/9).

Arifin menyampaikan, gerakan sosial yang dilakukan IMC tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh DPD KNPI Kota Cilegon.

“Tujuan gerakan ini tidak lain adalah untuk membantu warga yang masih butuh Air bersih,” ujarnya.

Sebagai organisasi mahasiswa, lanjut Arifin, IMC ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar melakukan aksi demo saja.

“Untuk gerakan sosial pun kita siap, meski dengan segala keterbatasan kita. Semoga dengan sedikit bantuan air bersih ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lingkungan Gunung Penawen, meskipun hanya sementara,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Arifin juga mengatakan, kondisi kekeringan yang dialami warga khususnya di Lingkungan Gunung Penawen, Cipala itu, seakan tak kunjung ada solusi dari Pemkot Cilegon.

“Kami berharap semoga segera ada solusi terbaik dari Pemkot Cilegon untuk mengatasi permasalahan kekeringan yang masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kota Cilegon,” tuturnya.

“Dan kami juga mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, ormas, ormawa dan lainnya untuk terus membantu saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih membutuhkan air bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT 05 Lingkungan Gunung Penawen, Jemari mengatakan, bantuan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut sangat membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi kemarau seperti saat ini.

“Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Ikatan Mahasiswa Cilegon dan DPD KNPI Kota Cilegon atas bantuan air bersih yang diberikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat disini. Semoga mahasiswa tidak kapok,” katanya.(LUK/PBN)

27 September 2023
Penggusuran BBWSC3 Tanpa Koordinasi

SERANG, BANPOS – Penggusuran sempadan Sungai Cibanten saat ini tengah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3). Dalam penggusuran tersebut, ada pihak yang belum mengetahui dan juga tidak diajak berunding dalam rangka berkoordinasi sebelum melaksanakan penggusuran tersebut.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku bahwa dirinya hingga saat ini belum juga himbauan atau bahkan koordinasi terkait rencana penggusuran sempadan sungai tersebut. Menurutnya, seharusnya pihak balai tersebut berkoordinasi terlebih dahulu. Pasalnya, lahan yang dilakukan penggusuran tersebut berada di wilayah Kota Serang.

“Nah itu belum ada koordinasi dengan kita. Karena itu kan provinsi, balai kan. Balai harus koordinasi dengan pemkot serang harusnya,” ujarnya, Selasa, (26/9).

Dirinya mengaku telah melihat daerah yang sudah dilakukan penggusuran. Ia sebagai seorang dewan yang mewakili rakyat, terutama karena yang saat ini dilakukan penggusuran masuk dalam wilayah dapilnya. Akan tetapi tidak juga adanya koordinasi.

“Saya lihat penggusurannya sudah mulai di Sungai Cibanten. Iya itu dapil saya, tapi tidak ada koordinasinya. Belum ada, biarin. Paling kalau sudah ribut baru ke saya juga,” ujarnya.

“Harusnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Serang yang memiliki wilayah. Bukan ke saya, pemkot koordinasi agar kita kondusif semua,” sambungnya.

Selain itu, Budi menuturkan bahwa dari masyarakat yang terkena penggusuran tersebut juga tidak melaporkan ke pihaknya. “Masyarakat juga belum ada yang datang kita,” tuturnya.

Senada dengan itu, Lurah Banten, Acep mengaku hingga saat ini dirinya tidak mengetahui adanya penggusuran di wilayahnya tersebut. Selain aduan yang ada di pihaknya, juga dari BBWSC3 selaku pihak yang melakukan penggusuran.

“Belum ada, belum ada pemberitahuan. Dari warga juga belum ada yang melaporkan ke pihak kelurahan. Nanti saya akan cari info ke RT yang ada di sekitar sempadan itu,” ujarnya.

Padahal terdapat lahan yang biasa ditanami warga yang saat ini digusur oleh pihak BBWSC3. Lahan tersebut terdapat di kampung karang serang, kelurahan Banten.

“Saya belum ada laporan, belum ada baik dari warga ataupun pihak terkait, pihak balai juga belum ada koordinasi. Nanti saya akan mencari informasi untuk hal itu,” tandanya.

Kemudian, Lurah Kasunyatan Kota Serang, Neneng Titin Kurnia membenarkan terkait adanya penggusuran yang ada di sempadan sungai tersebut. Dirinya menuturkan bahwa yang melakukan penggusuran tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak BBWSC3

“Dapat (informasi penggusurannya, red), cuman itu hanya saja di Sungai Cibanten, itu pertama sungai yang warung-warung di pinggiran ditiadakan. Trus di Cibanten ini langsung mereka yang turun (pihak BBWSC3, red). Tapi sudah ada konfirmasi ke kelurahan,” tuturnya.

Dalam penggusuran tersebut, dirinya menerangkan bahwa terdapat beberapa rumah warga yang terkena penggusuran tersebut. Selain rumah warga, dan area dapur yang menggunakan lahan sempadan sungai. Juga terdapat tanaman-tanaman warga yang juga tergusur.

“Ada beberapa rumah, terus juga ada yang dapurnya kena (gusur, red). Tapi itu kan bukan tanah mereka itu tanah negara. Jadi mereka juga sadar,” terangnya.

Dari penggusuran tersebut, Neneng mengatakan bahwa warga yang terkena gusur dari pihak BBWSC3 menerima kompensasi atau ganti rugi dengan nominal yang tidak besar.

“Ada sedikit mah ganti ruginya dari pihak BBWSC3. Walaupun tidak besar. Seperti ada pohon yang tergusur, itu diganti sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu,” katanya.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa warga yang menempati lahan tersebut juga mengetahui tindakan yang mereka lakukan merupakan suatu kesalahan. Oleh karenanya warga tidak menolak dengan adanya penggusur tersebut.

“Mereka sepakat karena mereka sadar kalau itu tanah negara. Jadi, kalaupun ada apapun, mereka sudah paham jika lahan itu diperlukan. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya. (CR-01/PBN)

27 September 2023
Warga Baduy Wajib Ikut BPJS Kesehatan

BADUY, BANPOS – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat adat untuk mendukung pelayan kesehatan.

“Semua warga adat desa di Indonesia, termasuk Suku Baduy wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Staf Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja Muliawan saat penyerahan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) kepada masyarakat Baduy di Lapangan Binong Kabupaten Lebak, Selasa (26/9).

Kemenkes kerja sama dengan Kemensos, BPJS Kesehatan dan Kemendagri untuk perluasan pelayanan masyarakat adat desa di Indonesia. Kerja sama itu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat desa tertinggal, seperti masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy tentu sama dengan warga lainnya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan bantuan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan primer dengan pengobatan di puskesmas maupun rujukan rumah sakit secara gratis.

Karena itu, Kemenkes mengusulkan masyarakat adat desa tersebut mendapat bantuan PBI BPJS Kesehatan dari APBN, juga APBD kabupaten dan provinsi. Sebab, pemerintah menargetkan tahun 2024 masyarakat harus menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 98 persen atau 276 juta dari jumlah penduduk Indonesia.

“Kami berharap masyarakat Baduy seluruhnya masuk peserta PBI BPJS Kesehatan, karena sekarang baru terealisasi 4.602 jiwa yang aktif dan sisanya 5.000 jiwa ditargetkan tahun depan,” katanya.

Menurut dia, Kemenkes juga memiliki program transformasi enam pilar pelayanan kesehatan antara lain pertama layanan primer, kedua rujukan rumah sakit, ketiga ketahanan kesehatan, keempat pembiayaan kesehatan, kelima sumber daya kesehatan dan keenam teknologi kesehatan. Untuk layanan primer bagaimana meningkatkan akses pelayanan masyarakat di puskesmas dan klinik, seperti vaksin balita yang awalnya 8 vaksin menjadi 14 vaksin. Skrining kesehatan sejak dini untuk mendeteksi masalah- masalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, rujukan untuk memprioritaskan enam penyakit antara lain jantung, kanker, stroke, ginjal, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Kemenkes juga mengirimkan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan. Karena itu, masyarakat Baduy tentunya harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan memiliki kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

Dimana tahun lalu terdapat asli warga Baduy mengalami kelumpuhan dan menjalani pengobatan dengan rujukan rumah sakit melalui PBI BPJS sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Hal itu tentunya menjadikan pemicu bagi masyarakat Baduy untuk masuk peserta JKN – KIS dan mendapatkan pengobatan modern.

“Saya kira masyarakat Baduy kini mempercayai pengobatan modern yang dilakukan puskesmas maupun rumah sakit dengan menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan,”katanya menjelaskan.

Sementara itu,Santa (55) warga Baduy mengaku dirinya merasa senang menerima Kartu PBI BPJS Kesehatan sehingga nantinya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan di puskesmas dan rujukan rumah sakit.

“Kami sekarang tenang setelah menerima JKN – KIS itu, karena bisa berobat dengan gratis,” kata Santa.(PBN/ANT)

27 September 2023
Pasokan Gas ‘Meledak’, Permintaan ‘Meredup’

SERANG, BANPOS – Pasokan gas LPG berukuran 3 kilogram di sejumlah daerah di Provinsi Banten disebut melimpah, seperti di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Cilegon serta Kota Serang. Namun ternyata pasokan tersebut tidak berjalan beriringan dengan daya beli yang cenderung menurun.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang LPG 3 kilogram pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten Fahrul pada Senin (25/9).

Fahrul mengatakan akhir-akhir ini kuota pengiriman gas LPG non Tangerang Raya terbilang cukup melimpah. Hanya saja, meski pasokan tabung gas melimpah, namun hal itu tidak dukung oleh daya beli masyarakat di pasaran.

“Memang karena adanya agen-agen baru dan suplai LPG saat ini melimpah, sehingga daya beli masyarakat pun menurun,” katanya.

Akibat hal tersebut, Fahrul menjelaskan, kegiatan distribusi tabung gas menjadi terhambat. Lantaran, stok di gudang penyimpanan masih melimpah.

“Makanya, operasional kami pun jadi terhambat karena ketersediaan yang banyak,” imbuhnya.

Selain itu ia juga menjelaskan, penyebab dari melimpahnya jumlah pasokan tersebut adalah karena adanya ketidakmerataan pendistribusian tabung gas oleh sejumlah agen. Agen-agen yang ada diduga mendistribusikan tabung gas tidak sesuai dengan kewilayahannya. Padahal perihal pendistribusian tabung gas LPG telah diatur oleh pihak Pertamina.

“Jadi, seharusnya pengiriman gas itu berdasarkan rayon masing-masing. Misalnya, Kota Serang dan Lebak. Tapi kami sempat menemukan ada yang dari daerah lain masuk ke DPC Hiswana Banten. Tapi sudah kami tindaklanjuti dan alhamdulilah, mereka sudah menghentikan supply,” terangnya.

Berdasarkan penuturan Fahrul, masalah semacam ini bukanlah kali pertama terjadi. Namun menurut penuturannya, kondisi saat ini jauh lebih parah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian selain itu rupanya, masalah ini juga bukan hanya terjadi di Banten, melainkan turut terjadi juga di wilayah lainnya.

“Memang bukan hanya di Banten yang mengalami ini, malah se Jawa Barat juga merasakan,” tuturnya.

Terkait dengan masalah tersebut, Fahrul mendorong agar pihak Pertamina segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. “Karena ini sudah melanggar zona dari rayon, makanya kami meminta Pertamina untuk menindaklanjuti hal tersebut,” tegasnya.

Atas permasalahan itu ia berharap tidak ada lagi agen-agen baru menyuplai pasokan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di Banten. Supaya keseimbangan permintaan dan persediaan dapat terjaga.

“Mudah-mudahan tidak ada agen baru yang muncul, karena keadaan stok gas LPG 3 kilogram ini sedang melimpah,” tandasnya.(CR-02/PBN)

27 September 2023
Kekeringan Makin Gawat

SERANG, BANPOS – Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak sawah yang kekeringan dan mengalami puso. Sementara, sebanyak 419 desa di Provinsi Banten mengalami krisis air bersih.

Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang.

Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang.

Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

“Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharusnya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

“Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

“Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

Dirinya juga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.
“Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya.

Sementara itu diketahui, Sawah padi di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gagal panen atau puso seluas 514,05 hektare.

“Hasil monitoring kami, sawah yang terkena kekeringan 4.722 hektare, yang puso 514 hektare, yang kategori berat 887 hektare, sedang 1632 hektare dan ringan 1789 hektare” kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sawah yang mengalami gagal panen tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Terparah masih di Kabupaten Serang mencapai 1266 hektare kekeringan, pusonya mencapai 348 hektare. Paling sedikit Lebak 457 hektare kekeringan, yang puso 3 hektare,” katanya.

Meski demikian, dari sawah gagal panen, berdasarkan data hanya sebagian kecil yang mengalami gagal panen. “Yang puso 0,1 persen dibanding luas lahan angka tanam padi di Banten seluas 465 ribu hektar. Kalau dilihat dari nilai kerugian lumayan besar,” imbuhnya.

Dikatakan Agus, untuk petani terdampak gagal panen, nantinya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten berupa bantuan per hektare sebanyak 26 kilogram benih.

“Untuk kerugian material sekitar 2.570.000 ton padi hilang dari jumlah 514 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ratusan desa terdampak kekeringan tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Banten. Di antaranya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Dari semua wilayah yang disebutkan itu Tangerang Raya menjadi wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.

“Yang paling banyak terdampak kekeringan itu Tangerang Raya 37 kecamatan, disusul Pandeglang 22 kecamatan,” katanya.

Sementara untuk Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 8 kecamatan, Kota Cilegon 3 kecamatan, lalu Kabupaten Lebak 13 kecamatan. “Total ada 75 kecamatan yang mengalami kekeringan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan dapat terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), badai El Nino akan terus berlangsung hingga Desember 2023.

Meski telah ditetapkan status darurat bencana kekeringan, Nana menjelaskan, kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan di tahun sebelumnya. “Tapi menurut BMKG kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan tahun 2015, ini pada level menengah,” ungkapnya.

Terkait dengan cadangan air untuk distribusi bantuan, disebut sejauh ini masih mencukupi. “Cadangan air kita secara umum kan sumur bor itu masih ada. Karena yang mengering itu kayak sungai saja,” tandasnya. (CR-02)

27 September 2023