Kategori: PERISTIWA

  • Waspada Gelombang Tinggi di Laut Selatan

    Waspada Gelombang Tinggi di Laut Selatan

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengimbau
    kepada warga di sepanjang pesisir pantai selatan, agar waspada terhadap gelombang tinggi yang
    berpotensi terjadi. Potensi gelombang tinggi terjadi di perairan Banten Selatan tersebut berdasarkan
    perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama, menyebut potensi
    gelombang tinggi sekitar 2.5 meter hingga 4 meter diprediksi bakal terjadi di perairan Banten Selatan
    sampai dengan perairan Pulau Sumba. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar warga tetap waspada
    jika prediksi gelombang tinggi benar-benar terjadi.

    "Kami mengimbau agar warga di pesisir perairan Banten Selatan untuk tetap waspada, lakukan
    penyelamatan dan evakuasi mandiri jika prediksi itu terjadi," kata Febby, Rabu (20/9).

    Menurut Febby, pihaknya meminta agar warga yang berada di pesisir pantai untuk dapat
    memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan, terutama kepada nelayan dan pelayaran agar
    bersikap hati hati, karena kecepatan angin bisa mencapai lebih dari biasa.

    Ia menerangkan, kehati-hatian sangat diperlukan mengingat potensi atau peluang terjadinya
    gelombang tinggi bisa menyebabkan keselamatan terancam.

    "Agar untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan, BPBD telah menginstruksikan agar relawan
    tangguh BPBD untuk bersiap siaga. Dan kepada nelayan yang melaut, tetap hati-hati dan waspada.

    Karena kecepatan angin bisa mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 1.25 meter," ucap
    Febby.

    Imbaunya pula, agar warga yang suka mancing dan main ke pantai agar mengurungkannya. "Warga
    yang biasa melakukan aktivitas di pesisir harap menghentikan dulu kebiasaanya, seperti memancing
    dan berwisata di pinggir laut," tambah Febby.

    Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Lebak, Iwan Hermawansyah, mengaku sudah
    memberikan arahan kepada seluruh relawan kebencanaan di daerah Baksel untuk bersiap siap
    membantu warga jika hal-hal buruk terjadi.

    "Kita sudah instruksikan anggota untuk bersiap-siap dilapangan untuk membantu warga," katanya.

    Diketahui, informasi dari BMKG menyebut gelombang tinggi disertai angin kencang di perairan
    terjadi sejak Selasa (19/9) Pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Rabu (20/9) pukul 17.00 WIB. Namun
    kondisi berpotensi berlanjut sampai beberapa hari berikutnya. (WDO/DZH)

  • Amankan Pasokan Bahan Baku, Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

    Amankan Pasokan Bahan Baku, Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

    BALI, BANPOS – PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya melakukan penandatanganan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan beberapa perusahaan minyak dan (migas).

    Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keberlanjutan gas untuk produksi pupuk.

    Penandatanganan PJBG dilakukan dalam acara International Convention Indonesia Upstream Oil & gas 2023 (IOG), di Bali, Rabu (20/9).

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk pemenuhan pasokan gas bagi industri pupuk dalam mendukung program prioritas Pemerintah, seperti ketahanan pangan nasional hingga Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menyambut baik dukungan penuh Pemerintah untuk pemenuhan gas bagi Pupuk Indonesia (PI) Grup.

    “Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan kami, tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional,” ujar Rahmad, melalui siaran pers, Kamis (21/9).

    Menurut Rahmad, penandatanganan PJBG ini juga untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan kapasitas produksi pupuk di masa mendatang.

    Salah satu komitmen PJB ini akan memasok kebutuhan gas kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang juga berstatus sebagai PSN.

    Menurutnya, komitmen PJBG yang telah ditandatangani bersama ini juga mendukung program hilirisasi yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Untuk itu, perseroan bertekad menjadi pemain industri petrokimia nasional. Pasalnya, PI Grup akan melakukan diversifikasi industri dengan mengembangkan ammonia, soda ash, metanol dan sebagainya.

    “Hilirisasi industri ini akan menekan impor sejumlah produk kimia, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi. Sehingga, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Rahmad mengapresiasi, dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas yang telah mendukung proses perjanjian jual beli gas.

    Hal ini merupakan bentuk konkret komitmen Pemerintah, atas Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

    Untuk diketahui, penandatanganan PJBG dilakukan Direktur Utama PT Pusri Palembang (PSP) Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (PKT) Budi Wahju Soesilo dan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik (PG) Digna Jatiningsih, dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Seperti, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Lematang, PT Pertamina EP Cepu, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, dan Husky CNOOC Madura Ltd.

    Lebih lanjut Rahmad merinci, Pupuk Kaltim bersama Genting Oil Kasuri Pte. Ltd akan melakukan PJBG dengan volume 102 MMSCFD. Aliran gas baru akan dimulai pada kuartal IV tahun 2027.

    “Perjanjian ini, bertujuan untuk memastikan keberhasilan proyek pabrik amoniak urea kawasan industri pupuk Fakfak, Papua Barat,” jelas Rahmad.

    Sementara itu, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan kerja sama jual beli gas dengan Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang, dengan volume harian sekitar 5 BBTUD sampai 18 BBTUD yang akan dimulai pada tahun 2023.

    Lalu, PT Petrokimia Gresik melakukan kerja sama jual beli gas dengan dua perusahaan sekaligus, yaitu Pertamina EP Cepu dengan volume gas sebesar 15 MMSCFD.

    “Selanjutnya dengan Husky CNOOC Madura Ltd, di mana sebagai bentuk pengamanan pasokan gas jangka panjang apabila sumur-sumur gas eksisting telah mengalami deklinasi,” imbuhnya.

    Pada kegiatan penandatanganan tersebut, turut menyaksikan penandatangan adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan.

    Bahlil mendukung, proses penandatanganan PJBG yang dilakukan oleh KKKS untuk beberapa sektor strategis nasional.

    Kegiatan ini, kata dia, mendukung program hilirisasi yang saat ini digencarkan Pemerintah.

    “Indonesia sekarang mendorong hilirisasi di sektor oil and gas,” katanya.

    Pihaknya telah menghitung hilirisasi tersebut, bahwa untuk menjadi Indonesia Emas, menjadikan Indonesia dengan GDP (Gross domestic product) terbesar nomor 6 tahun 2045, maka konsep hilirisasi ke depan sebesar 548 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan 8 sektor prioritas dan 21 komoditas.

    “Contohnya, (hilirisasi) di Papua untuk pupuk, blue ammonia, satu di Fakfak, serta satu di Bintuni,” jelas Bahlil.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan, komitmen pemenuhan pasokan gas menjadi hal penting dalam mendukung program hilirisasi nasional.

    “Pemerintah akan memberikan insentif, demi meningkatkan produksi gas khususnya kepada lapangan-lapangan minyak dan gas (migas),” tandasnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/189374/amankan-pasokan-bahan-baku-pupuk-indonesia-grup-teken-kontrak-jual-beli-gas/2

  • Atasi Keterbatasan Pupuk Subsidi

    Atasi Keterbatasan Pupuk Subsidi

    JAWA BARAT, BANPOS – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko mendorong petani Indonesia untuk secara mandiri mencari jalan keluar dalam menghadapi persoalan pupuk subsidi. Caranya dengan mengolah pupuk kompos sebagai alternatif.

    Hal ini disampaikan Moeldoko dalam dialognya bersama petani di Desa Kadu Nunggal, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/9). Moeldoko turut menyebutkan bahwa tidak semua petani mendapatkan subsidi karena anggaran tidak mencukupi.

    “Budidaya pertanian di sini sangat baik, walaupun masih ada keluhan tentang pupuk subsidi. Saya ingin para petani ini tetap memikirkan solusi, pupuk organik bisa menjadi alternatif,” ujar Moeldoko.

    Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga menjelaskan, selain kemampuan negara yang belum merata dalam memberikan pupuk subsidi, iklim suhu politik dunia turut mempengaruhi harga pupuk yang menjadi mahal.

    “Untuk itu perlu memikirkan alternatif pupuk, karena tidak mungkin sumber pertanian berhenti karena permasalahan pupuk. Jika petani menyerah akan menyulitkan semua pihak,” kata Moeldoko.

    Dalam kesempatan tersebut, para petani mengeluhkan harga sayur tersebut hancur karena akses jalan yang rusak. Moeldoko menilai hal ini perlu segera diatasi karena produk panen yang berupa sayur-sayuran harus cepat dalam pendistribusiannya.

    “Akan saya komunikasikan kementerian terkait,” tegas Moeldoko.

    Sementara itu, salah satu perwakilan petani Paskat Sejahtera, Abdul Aziz menyebutkan bahwa terdapat unit bisnis yang sudah mulai memproduksi pupuk kompos. Melalui unit bisnis tersebut, para petani mulai dibina agar dapat menghasilkan pupuk alternatif yang mudah sehingga sumber pertanian dapat terus berjalan.

    “Di sini 99 persen warga profesinya petani, tentu kami ingin para petani bisa berdaya,” ucap Abdul. (RMID)

  • Walikota Helldy Sudah Gelontorkan Rp25 Miliar untuk Program Beasiswa Full Sarjana

    Walikota Helldy Sudah Gelontorkan Rp25 Miliar untuk Program Beasiswa Full Sarjana

    CILEGON, BANPOS,- Perbaikan mutu pendidikan dan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik menjadi point penting bagi pemerintahan Walikota Cilegon Helldy Agustian.
    Politisi Partai Gerindra ini menginginkan agar generasi muda Cilegon menjadi cerdas dan pintar. Untuk mencapai tujuan itu, Helldy menggagas program prioritas pendidikan full sarjana dengan menyiapkan 1.000 hingga 1.269 kuota.
    Selanjutnya Helldy meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk menjalankan dan mengawal program beasiswa dengan sebaik mungkin.
    Helldy meminta agar Dinas Pendidikan bisa menjalankan program beasiswa ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin, sebab pendidikan menjadi point penting pada masa pemerintahannya.
    Guna memaksimalkan Program Beasiswa Full Sarjana tersebut, Helldy telah membangun kerjasama dengan 13 universitas di Banten dan 33 universitas di Indonesia.
    Program beasiswa full sarjana ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon pada Senin (6 Juni 2022) lalu.
    Pada kegiatan sosialisasi dibuka oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila, dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P2PNF) Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Vania Eriza.
    Saat menyampaikan kata sambutan, Helldy secara tegas menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan program beasiswa full sarjana kepada masyarakat.
    Helldy meminta seluruh camat dan lurah beserta jajarannya agar bisa mensosialisasikan program beasiswa ini kepada masyarakat Kota Cilegon. Sosialisasi tersebut menjadi hal penting agar supaya program ini bisa secara menyeluruh dapat diketahui masyarakat Cilegon.
    Helldy juga menginginkan instansi pemerintah Kota Cilegon dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat bekerja sama untuk mensukseskan seluruh program pemerintah.
    Bagi Helldy kerja sama tim itu sangat diperlukan, karena itu seluruh instansi pemerintah perlu bekerja sama supaya program pemerintah dapat terlaksana dengan baik sehingga program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
    Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila menjelaskan bahwa bagi warga Cilegon agar mengetahui terkait syarat yang harus dipenuhi untuk menerima program beasiswa full sarjana.
    Ada beberapa syarat agar masyarakat Cilegon bisa mendapatkan program beasiswa ini, yakni memiliki KTP Cilegon, berdomisili di Cilegon minimal 5 tahun, lulus SMA pada tahun 2020, 2021 dan 2022, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak kurang dari tiga.
    Pemerintah Kota Cilegon sudah menyiapkan dana untuk program beasiswa full sarjana bagi masyarakat Kota Cilegon sebanyak 1.000 beasiswa per tahun.
    “Tentunya dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, oleh sebab itu Pemerintah Kota Cilegon telah menyiapkan 1.000 beasiswa per tahun untuk generasi muda Kota Cilegon,” kata Helldy.
    Menurutnya, program bantuan beasiswa full sarjana merupakan bagian kontribusi Pemerintah Kota Cilegon untuk masyarakat Kota Cilegon.
    “Dengan demikian, Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Kota Cilegon, sehingga kedepannya tidak ada alasan lagi untuk masyarakat Cilegon yang tidak mampu, tidak mendapatkan pendidikan full sarjana,” tegasnya.
    Helldy juga meminta kepada siswa dan siswi SMKN 1 Kota Cilegon untuk terus berjuang melakukan yang terbaik.
    “Saya Helldy Agustian selaku Wali Kota Cilegon hadir di sini, saya ingin membangun Kota Cilegon yang saya cintai, maka saya minta kepada kalian semua yang ada disini terus lakukan yang terbaik dan buat kedua orang tua kalian bangga dengan kalian,” pungkasnya.

    Adapun rincian data Program Beasiswa Full Sarjana sebagai berikut:

    Tahun 2021
    1.000 mahasiswa, semester I Rp3.000.000, total Rp3.000.000.000;

    Tahun 2022
    523 Mahasiswa Semester 2 dan 3 dianggarkan sebanyak Rp6.000.000 total Rp3.138.000.000.
    577 Mahasiswa siswa sisa anggaran pada 2021 Rp3.000.000 total Rp1.731.000.000
    1000 Mahasiswa target masuk Rp3.000.000 total Rp3.000.000.000.
    Jumlah total sebanyak Rp7.869.000.000;

    Tahun 2023
    523 mahasiswa semester 4 dan 5 Rp6.000.000 total Rp3.138.000.000.
    1208 mahasiswa semester 2 dan 3 Rp6.000.000 total Rp7.248.000.000.
    246 mahasiswa sisa anggaran pada 2022 Rp738.000.000.
    1000 target mahasiswa Rp3.000.000 total Rp3.000.000.000.
    Jumlah total Rp14.124.000.000;

    Realisasi program 2021
    Sebanyak 532 Mahasiswa di dua Kampus Universitas Al Khairiyah dan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

    Realisasi program 2022
    Sebanyak 1.208 di 46 kampus yang ada di Indonesia, sebanyak 1010 masuk jalur Kerjasama di 13 kampus di Banten, sisanya sebanyak 198 mahasiswa jalur mandiri di 33 kampus di Indonesia.

    Universitas di Banten
    1. Politeknik Krakatau sebanyak 36 mahasiswa
    2. Politeknik PGRI Banten 69 mahasiswa
    3. Sttikom Insan Unggul 16 mahasiswa
    4. Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten 65 mahasiswa
    5. Universitas Al Khairiyah 360 mahasiswa
    6. Universitas Banten Jaya 2 mahasiswa
    7. Universitas Bina Bangsa 173 mahasiswa
    8. Universitas Faletehan 20 mahasiswa
    9. Universitas Mathla’ul Anwar 4 mahasiswa
    10. Universitas Serang Raya 63 mahasiswa
    11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 173 mahasiswa
    12. Politeknik Piksi Input Serang 8 mahasiswa
    13. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon 20 mahasiswa
    Jumlah 1.010 mahasiswa

    Universitas di Indonesia
    1. Institut Pertanian Bogor 1 mahasiswa
    2. Institut Teknologi Bandung 1 mahasiswa
    3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3 mahasiswa
    4. Institut Teknologi Sumatera 5 mahasiswa
    5. Isi Yogyakarta 1 mahasiswa
    6. Politeknik Negeri Lampung 2 mahasiswa
    7. Politeknik Stmi Jakarta 1 mahasiswa
    8. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 41 mahasiswa
    9. Universitas Andalas 1 mahasiswa
    10. Universitas Brawijaya 5 mahasiswa
    11. Universitas Diponegoro 8 mahasiswa
    12. Universitas Gadjah Mada 3 mahasiswa
    13. Universitas Indonesia 1 mahasiswa
    14. Universitas Islam Negeri Jakarta 5 mahasiswa
    15. Universitas Islam Negeri Malang 1 mahasiswa
    16. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1 mahasiswa
    17. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 1 mahasiswa
    18. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 8 mahasiswa
    19. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 3 mahasiswa
    20. Universitas Islam Negeri Walisongo 1 mahasiswa
    21. Universitas Lampung 10 mahasiswa
    22. Universitas Negeri Jakarta 1 mahasiswa
    23. Universitas Negeri Malang 1 mahasiswa
    24. Universitas Negeri Semarang 5 mahasiswa
    25. Universitas Negeri Yogyakarta 1 mahasiswa
    26. Universitas Padjadjaran 3 mahasiswa
    27. Universitas Pendidikan Indonesia 17 mahasiswa
    28. Universitas Sebelas Maret 1 mahasiswa
    29. Universitas Sriwijaya 1 mahasiswa
    30. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 59 mahasiswa
    31. Universitas Terbuka Serang 2 mahasiswa
    32. UPN “Veteran” Jakarta 3 mahasiswa
    33. UPN “Veteran” Yogyakarta 1 mahasiswa
    Total sebanyak 198 mahasiswa.

    Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Cilegon.(adv)

  • Walikota Helldy Imbau ASN Cilegon Bersikap Jujur Melayani Rakyat

    Walikota Helldy Imbau ASN Cilegon Bersikap Jujur Melayani Rakyat

    CILEGON, BANPOS,- Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dahulu kita kenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukanlah sekedar sebagai pekerjaan semata.

    Melainkan sebuah pengabdian dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan integritas yang tinggi. Demikian ditegaskan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menjadi Pembina upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) tingkat Kota Cilegon, di Halaman Kantor Walikota, Senin ( 18 September 2023 ).

    Oleh karena itu sikap jujur dan transparan menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas ASN di Lingkungan Pemkot Cilegon. Hal itu penting dilakukan agar Cilegon lebih baik lagi.

    “Saya berpesan agar ASN terus bersikap jujur, transparan, dan menjaga kerahasiaan sebagai norma-norma yang harus diterapkan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Transparansi menjadi hal penting di masa pemerintahan kami, sebab kami ingin Kota Cilegon menjadi jauh lebih baik dan bisa bersaing dengan kabupaten/kota lain di Indonesia,” tadas Helldy Agustian yang juga politisi Partai Gerindra Cilegon dengan nada tegas.

    Selanjutnya, Helldy juga menyinggung para ASN untuk bekerja secara tim, karena merupakan kunci kesuksesan bersama. Untuk itu ia meminta kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membangun tim yang baik.

    Pada kesempatan itu Helldy menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dibutuhkan kerja tim yang sangat solid. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang baik antar ASN akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Selain itu, Helldy juga meminta kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum yang lebih dari sekadar peringatan rutin.

    Untuk diketahui, upacara Peringatan HKN tersebut dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d September 2023.(ADV)

  • Walikota Helldy : Tidak Semua yang Memberikan Kabar Negatif Adalah Lawan Politik

    Walikota Helldy : Tidak Semua yang Memberikan Kabar Negatif Adalah Lawan Politik

    CILEGON, BANPOS,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai kemudahan keluhan warganya, yakni melalui kanal layanan aduan secara online dan call center.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan kanal layanan pengaduan masyarakat melalui Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan call center 112.

    Melalui dua kanal pengaduan tersebut, masyarakat bisa melaporkan banyak hal, mulai dari kondisi jalan, kebakaran, bencana dan lainnya.

    “Basic kami adalah pelayan. Berangkat dari sales yang sudah biasa dikomplain customer. Tapi aduan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Bagaimana laporan itu secepatnya kita ditindaklanjuti,” ujar Helldy.

    Selain SP4N LAPOR, kata Helldy, Pemkot Cilegon juga punya kanal pengaduan call center 112. Masyarakat lebih mudah menyampaikan komplain apa saja dan akan langsung dijawab oleh operator.

    “Saya harap jangan emosi, kami sudah biasa dicaci maki. Jangan berpikir negatif karena laporan itu justru harus jadi motivasi. Tidak semua orang memberi masukan negatif itu adalah musuh politik, tapi itu bentuk kepedulian masyarakat,” ucap Helldy yang juga Ketua Partai Gerindra Cilegon ini.

    Melalui berbagai kanal aduan tersebut, Helldy meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti setiap laporan warga. Baik laporan langsung ataupun melalui berbagai kanal seperti media sosial, semua harus ditindaklanjuti.

    Penegasan ini diungkapkan Helldy, saat talkshow yang digelar United States Agency for International Development (USAID) bekerjasama dengan Dinas Kominfo, Selasa (19 September 2023).

    Hanya saja, kata Helldy, seringkali laporan masyarakat juga kurang tepat. Misalnya melaporkan kondisi jalan nasional yang rusak dan sebagainya. Meski begitu sebagai kepala daerah dirinya meminta jajarannya tetap menerima dan menindaklanjutinya ke instansi terkait.

    “Kami berterima kasih atas laporan yang selama ini disampaikan. Mungkin ada kelemahan kami di sisi pelayanan publik, tapi yang jelas kami sudah berupaya menghadirkan yang terbaik. Misalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 128 pelayanan di dalamnya, silahkan itu dimanfaatkan,” tandas Helldy.

    Sementara Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Cilegon Ipung E Setianingrum mengaku sudah intens menyosialisasikan kepada masyarakat agar melapor ke kanal resmi pemerintah seperti SP4N LAPOR.

    “Melalui kanal-kanal itu masyarakat bisa menyampaikan. Kami terima, kemudian verifikasi tiga hari sebelum ke OPD. Nah dalam 30 hari harus tindak lanjut oleh OPD terkait. Kalau tidak, Ombudsman yang turun tangan,” terang Ipung.

    Terkait arahan Walikota agar laporan warga jangan sampai berlarut-larut, Ipung mengatakan bahwa saat ini semua OPD hingga kelurahan sudah terhubung dengan kanal aduan SP4N LAPOR.

    “Kami tidak tinggal diam. Dari total 270 pengaduan warga terkait layanan publik, semua ditindaklanjuti. Sekarang tinggal empat saja yang sedang proses. Bahkan, ketika ada respons lagi dari masyarakat, kita tindaklanjuti lagi,” ungkap Ipung.

    Sementara itu, Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Banten Zainal Muttaqin meminta aparatur pemerintah merubah cara berpikir soal laporan warga.

    “Bukan berarti semakin banyak laporan, pelayanan buruk. Atau semakin sedikit laporan pelayanan baik. Kalau di swasta laporan itu justru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan,” tutur Zainal Muttaqin.(adv)

  • Pemprov-Pemkab Saling Tuding Soal Pulau

    Pemprov-Pemkab Saling Tuding Soal Pulau

    SERANG, BANPOS – Perihal pemberian rekomendasi perizinan terhadap pengelolaan pulau-pulau yang ada di Teluk Banten menjadi simpang siur, ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang saling tunjuk.

    Sebelumnya, Pemprov Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mengatakan, perihal pemberian izin terhadap pengelolaan pulau-pulau di Teluk Banten kepada investor berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

    Kemudian dalam prosesnya, pihak pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian untuk mengeluarkan perizinan tersebut.

    Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang membantah hal itu.

    Fungsional Ahli Muda Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Serang, Nuzul Fatwa menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi atas perizinan pengelolaan pulau-pulau yang ada di Teluk Banten.

    “Di perizinan itu kita nggak ngeluarin rekomendasi,” katanya kepada BANPOS saat ditemui di ruangannya pada Senin (18/9).

    Ia malah balik menuding, jika sebenarnya kewenangan mengeluarkan rekomendasi itu justru berada di Pemprov Banten, seperti halnya mereka mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Mereka itu yang tahu, sekarang (KKPRL) pulau-pulau,” ujarnya.

    Selain itu ia juga mengatakan bahwa sejauh ini DPMPTSP Kabupaten Serang belum menerima informasi perihal adanya investasi di pulau-pulau yang ada di Teluk Banten.

    Sehingga atas hal itu lah kemudian, Nuzul belum bisa memastikan siapa saja investor yang berinvestasi di sana.

    “Sementara ini belum ada (investor) yang masuk,” ujarnya.

    Kemudian menanggapi soal perizinan, Nuzul meyakini jika memang di pulau-pulau tersebut terbukti sudah ada aktivitas pengembangan, maka bisa dipastikan aktivitas pengembangan tersebut tidak berizin.
    Sebab berdasarkan penuturannya, DPMPTSP Kabupaten Serang belum mendapatkan adanya informasi perihal perizinan tersebut.

    “Kalau di lapangan mungkin sudah melakukan kegiatan, saya pastikan mungkin belum berizin karena belum ada laporan ke kita. Untuk pemenuhan komitmen juga belum ada,” tandasnya.

    Anggota DPRD Kabupaten Serang, Adhadi Romli mengaku bahwa terkait adanya pembangunan yang saat ini ada di beberapa pulau di Kabupaten Serang harus sesuai dengan prinsip-prinsip untuk proses pembangunan, apapun prosedurnya harus ditempuh.

    “Jadi termasuk PBG dan segala macam itu kan harus ditempuh,” ujarnya.

    “Segala bentuk prinsip yang harus dilakukan untuk pembangunan, ya harus dilakukan sesuai prosedurnya. Prinsipnya harus ada izin, kalau tidak ada izin dihentikan dulu, kita setop,” tegasnya.

    “Nanti kita cek apakah ini benar atau tidak, ada izinnya atau belum. Kalau tidak ada izin ya dihentikan, disetop. Jadi jangan sampai nanti pembangunannya seolah-olah tanpa melalui prosedur yang ada,” tambahnya.

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan yang ada pun harus memperhatikan beberapa aspek penting.

    “Harus juga melihat aspek administrasi, aspek yuridis, aspek sosiologisnya. Masalah sosialnya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai merugikan para nelayan dan semua warga setempat disitu,” ucapnya.

    “Jadi, jangan sampai pembangun ini justru malah mematikan perekonomian warga lokal,” tandasnya.(CR-01/CR-02/PBN)

  • Pengusaha Tambang Diminta Lakukan Penghijauan Di Banten

    Pengusaha Tambang Diminta Lakukan Penghijauan Di Banten

    SERANG, BANPOS – Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah Daerah untuk melakukan penghijauan, termasuk dalam pengelolaan tambang pada saat telah selesai. Setiap pengelolaan tambang harus memiliki kebun bibit untuk penghijauan sendiri, untuk ditanam.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan meleatarikan lingkungan.

    Dampak perubahan lingkungan yang nyata. Pasalnya, negara produsen pangan saat ini produksinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sendiri.

    Isu lingkungan saat ini menjadi hal mendasar pada isu dunia. Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan kita untuk menjaga lingkungan. Pemerintah Daerah agar aktif memelihara dan Menanam pohon, tambahnya.
     
    Al mengaku, pemerintahan didaerah harus menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan.

    Kita akan patuh dalam rangka pengelolaan lingkungan. Bapak Presiden mengingatkan bahwa efek dari lingkungan global telah nyata kita rasakan, ungkap Al Muktabar.

    Situasi seperti ini, lanjut Al Muktabar mengutip pernyataan Presiden Jokowi, akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Sawah-sawah tidak produktif.

    Masing-masing negara membenahi pangannya untuk kebutuhan sendiri, ungkapnya.

    Masih menurut dia, dalam kondisi seperti saat ini, di Provinsi Banten masih terus melakukan panen padi. Pemprov Banten juga melakukan pompanisasi untuk kelancaran musim tanam padi.

    Kita harap semua pihak turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, pungkasnya  Sebagai informasi, Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada tanggal 16 sampai 18 September 2023.

    Festival LIKE ini merupakan rangkaian Road to COP 28 UNFCCC, yang akan dilangsungkan di Dubai, UEA akhir November tahun ini.

    Festival LIKE adalah ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dengan prinsip- prinsip, pertama, keberpihakan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk produktif melalui akses kelola hutan sosial, kedua, meningkatkan upaya pemulihan lingkungan dengan indikator pengendalian deforestasi, kerja penanaman pohon dan penanganan ekoriparian, replikasi ekosistem, menjaga kawasan konservasi dan satwa liar (wild life) serta ekosistemnya.

    Dan ketiga, meningkatkan produktivitas dunia usaha untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, mengembangkan Desa-Desa pusat pertumbuhan dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat keseimbangan produktivitas. Selanjutnya, ke-empat, eksplorasi sumber daya untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan kelima, pemanfaatan teknologi untuk usaha-usaha produktivitas, ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui perencanaan, implementasi dan monitoring dengan sistem yang dapat diandalkan.(RUS/AZM)

  • Praktik Oplos Gas LPG Dibongkar DiPolda Banten

    Praktik Oplos Gas LPG Dibongkar DiPolda Banten

    SERANG, BANPOS – Polda Banten membongkar praktik pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3kg ke dalam tabung gas ukuran 12kg.

    Dari hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, setidaknya empat orang tersangka berhasil diringkus oleh Polda Banten di perumahan Grand Royal Kecamatan Rangkas, Kabupaten Lebak pada Senin (11/9).

    Empat orang tersangka itu di antaranya berinisial AR (37), EF (33), MM (55), dan MD (47). Sementara tiga orang pelaku lainnya ST, BD, dan AN ditetapkan sebagai buron oleh Polda Banten. 

    Selain mengamankan para tersangka, Polda Banten juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.208 tabung gas, selang regulator, dan gancu yang digunakan sebagai alat pengungkit.

    Dari total tabung gas yang berhasil diamankan sebagai barang bukti, 901 buah di antaranya merupakan tabung gas berukuran 3kg dan 307 buah lainnya merupakan tabung gas berukuran 12kg. 

    Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto menjelaskan, modus para pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan mengumpulkan tabung gas berukuran 3kg di wilayah Tangerang dan Bekasi.

    Dari hasil penyelidikan, para pelaku mengaku mendapatkan tabung gas tersebut secara eceran, namun ada juga tabung gas yang didapat dari agen dengan harga berkisar Rp18.000 per tabung.

    Usai berhasil mengumpulkan, tabung gas tersebut kemudian dioplos ke dalam tabung gas berukuran 12kg.

    Kemudian dikumpulkan dan disuntikan ke tabung ukuran 12kg, katanya kepada awak media pada Selasa (19/9).

    Para pelaku disebut telah beroperasi selama 10 hari dengan keuntungan yang berhasil diraup sekitar Rp300 juta. "Kurang lebih mereka beroperasi sekitar 10 hari, keuntungannya diperkirakan antara Rp210 juta sampai Rp300 juta dari harga jual, tuturnya. 

    Atas perbuatannya itu para pelaku terancam dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang

    Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

    Dan Pasal 62 Jo Pasal 8 huruf b dan c UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP. Ancaman pidana 5 tahun dan denda sampai Rp 2 miliar.(CR-02/AZM)

  • Pemkot Rapat, Pemkab Bergerak

    Pemkot Rapat, Pemkab Bergerak

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang melalui administrasi pembangunan Setda Kota Serang menggelar rapat koordinasi dalam rangka penanganan bencana kekeringan akibat dampak El Nino di lingkungan kota Serang, bertempat di ruang rapat Setda lt.3, Pada Selasa (19/9).

    Lain lagi dengan Pemkab Serang mulai bergerak menanggulangi bencana kekeringan yang saat ini melanda Kabupaten Serang. Dengan meluncurkan beberapa program cepat tanggap.

    Sementara itu, Rapat di Pemkot Serang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, dari informasi yang diterimanya, setidaknya ada lima kecamatan yang sudah terdampak El Nino di pertengahan tahun ini.

    Yang paling parah dari bencana kekeringan akibat dampak El Nino adalah kecamatan Kasemen, dengan kesulitan air, jelas Nanang Saefudin Terbukti lihat dari group OPD banyak yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, kita harus berpikir ke depan karena setiap tahun akan terulang, lanjut nya Kembali, Nanang menyampaikan, dengan rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) ini, berharap adanya Perencanaan yang matang, dalam tindaklanjutnya terkait data by name by address.

    Sehingga datanya valid dan dalam memberikan bantuan nanti terhadap masyarakat semua tersalurkan dengan jelas, tidak salah sasaran, harapnya.

    Diakhir penyampaiannya, Nanang Saefudin menambahkan, terkait rekomendasi status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat, Perlu masukan dari lintas sektor, yang mana nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat Forkompinda.

    Setelah rapat ini selesai, dan bahan-bahan nya ada, nanti dilanjutkan rapat kembali dengan lintas sektor dan terakhir rapat Forkompinda, ucapnya

    Dan kalau memang harus dibuat Kebijakan, tolong perhatikan aspek hukum, sosial, ekonomi dan politisnya. Sehingga nantinya bisa diambil sikap oleh OPD sesuai dengan tupoksi nya, tambah Nanang Saefudin.

    Sebelumnya, Asda II Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, sebagai tindak lanjut dari
    dampak El Nino (kekeringan) di Kota Serang, perlu adanya sinergitas dan kerjasama antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Karena, lanjut Yudi Suryadi, bencana kekeringan akibat dampak El Nino ini akan berlanjut sampai pada bulan November mendatang.

    Informasi dari BMKG dampak dari El Nino (kekeringan) ini akan berlangsung sampai akhir November. Oleh karena itu, berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah atau rumput kering sembarangan, ucap Yudi Suryadi

    Karena Sedikit tersulut pasti terjadi kebakaran. Hari ini sering terjadi kebakaran, rumput kering dan alang-alang. Tidak lagi ada pembakaran di lapangan, tegas Yudi Suryadi

    Turut hadir seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah se-kota Serang, dan seluruh camat se-Kota Serang. (AZM)

    Disisi lain, Pemkab Serang distribusikan puluhan tangki air bersih. Pendistribusian tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang dengan bekerjasama dengan semua stakeholder termasuk juga organisasi masyarakat (ormas).

    Pj Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna menuturkan, pendistribusian air tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Serang tentang bencana kekeringan yang sebelumnya sudah dirapatkan dengan seluruh stakeholder.

    Hari ini Bupati sudah memerintahkan untuk segera melaunching. Ada 16 tangki yang kita distribusikan pada desa dan kecamatan yang ada di kabupaten serang. Ada 15 kecamatan yang sudah masuk ke daftar kita," tuturnya, Selasa (19/9).

    Dirinya juga menyampaikan, bahwa dalam pendistribusian bantuan air bersih tersebut, pihaknya juga dibantu oleh ormas yang peduli dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Serang, yang saat ini membutuhkan bantuan air bersih.

    Itu juga bantuan dari Mias (nama salah satu ormas di Kabupaten Serang, red). Artinya bukan hanya dari pemerintah, tapi juga seluruh ormas yang ingin membantu dan kita satukan di posko bencana pada BPBD Kabupaten Serang, ucapnya.

    Nanang berharap dengan adanya bantuan air bersih yang disalurkannya tersebut. Masyarakat di Kabupaten Serang bisa lebih terbantu. Adapun pendistribusian air ini, pihaknya akan menyalurkannya selama dua pekan ke depan.

    Ini mudah-mudahan bisa membantu kekeringan di wilayah utara dan akan kita mulai 14 hari ke depan dan akan dibantu dana TT, ungkapnya.

    Selama masyarakat membutuhkan kita kirim terus" tambahnya. Selain upaya penanggulangan bencana kekeringan dengan menyalurkan air bersih ke beberapa wilayah di Kabupaten Serang. Nanang juga mengatakan bahwa Pemkab Serang juga akan membuat sumur-sumur bor.

    Ada 10 sumur bor yang akan kita bangun di beberapa titik kecamatan, 10 titik. Bantuan dari kita (Kabupaten Serang, red), katanya.

    Kita juga sedang memohon bantuan dari provinsi. Jadi tidak hanya kirim air, tapi kita cari juga air di sana," sambungnya.

    Kemudian, Nanang juga menjelaskan bahwa pihak BMKG dan juga pihak Provinsi Banten, tengah berupaya membuat hujan buatan dengan cara menebar garam di angkasa.

    Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, dari BMKG dan provinsi juga sudah menebar garam di angkasa untuk menjadikan hujan buatan. Beberapa titik sudah hujan, seperti di Pandeglang. Di kita belum merata. Mudah-mudahan tidak sampai Oktober lah, bisa hujan, jelasnya.

    Kalaksa BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana Kusuma, menuturkan, setelah adanya Surat Keputusan Bupati Serang tentang darurat bencana kekeringan untuk permintaan bantuan air bersih sudah terpusat di BPBD Kabupaten Serang. Sehingga pengiriman bantuan air bersih bisa merata bukan hanya di wilayah Serang Utara yakni Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara.

    ”Untuk saat ini bencana kekeringan sudah bertambah di Kecamatan Pamarayan, Tunjung teja. Jadi bikan hanya Pontang, Tirtayasa, Tanara saja dari 60 desa sudah ada 58 desa yang terdata mengalami kekurangan air bersih,” tuturnya.

    Dirinya juga menyampaikan bahwa penanganan air bersih untuk masyarakat ini akan dilakukan pihaknya selama 14 hari ke depan.

    Air yang didistribusikan sangat banyak, dengan kendaraan tangki yang kapasitasnya ada yang 20 ribu liter, ada 8 ribu liter, seribu liter, 2 ribu liter, 3 ribu liter, tandasnya. (CR-01)