BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Pulau Sangiang Lebih Dahulu Di-Rempang-kan

    Pulau Sangiang Lebih Dahulu Di-Rempang-kan

    SERANG, BANPOS – Permasalahan yang kini tengah dialami oleh masyarakat Pulau Rempang, dinilai senasib dengan yang dialami oleh masyarakat Pulau Sangiang. Sebab, kedua pulau tersebut sama-sama ‘dirampas’ oleh negara, dan diserahkan kepada pihak swasta atas nama investasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pena Masyarakat, Mad Haer Effendy. Kepada BANPOS, pria yang akrab disapa Aeng tersebut mengatakan, peristiwa yang dialami oleh masyarakat Pulau Rempang, setali tiga uang dengan Pulau Sangiang. Masyarakat dipaksa untuk hengkang dari tanah leluhurnya, demi investor.

    “Berbicara kondisi hari ini, tanah Rempang dirampas oleh investor. Dan ini juga sangat dikuatkan oleh keinginan pemerintah, untuk terus memaksa pembangunan investasi terjadi. Ini sama juga kejadiannya dengan di Pulau Sangiang,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (18/9).

    Ia menuturkan, pemerintah sejak tahun 1990-an hingga saat ini, terus memaksakan investasi ditanam di pulau yang berada di Selat Sunda tersebut. Padahal menurutnya, rencana investasi yang hendak dilakukan di Pulau Sangiang, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

    “Kenapa saya bilang kejadian di Rempang dan di Sangiang sama, karena pemerintah tidak melihat dan mendengarkan keinginan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Padahal di kedua pulau itu bukan pulau tanpa penghuni, ada masyarakat yang sudah lama mendiami di sana,” ungkapnya.

    Seperti yang disampaikan pada edisi Indepth Pulau Sangiang sebelumnya, Aeng menegaskan bahwa Pulau Sangiang memiliki nilai sejarah tersendiri, yang berkaitan dengan Kesultanan Lampung. Pulau tersebut menurutnya, merupakan pemberian dari Sultan Lampung, untuk warga Lampung yang ada di Banten, tepatnya di Desa Cikoneng.

    “Masyarakat pun mengelola, berkehidupan, dari sumber daya alam yang ada di Pulau Sangiang itu. Lalu datang investor yang membatasi kegiatan masyarakat, hingga akhirnya masyarakat tidak bisa berkembang di sana, tidak ada sekolah, tidak ada fasilitas kesehatan. Pemerintah pun tidak melihat ke arah sana,” tuturnya.

    Jangan pelayanan kesehatan dan pendidikan, Aeng menuturkan bahwa pembatasan ruang hidup masyarakat Pulau Sangiang, bahkan sampai pada tidak diberikannya akses listrik oleh pemerintah. Oleh karena itu, Aeng menilai bahwa baik Rempang maupun Sangiang, berbagi nasib yang sama.

    “Keduanya berbagi nasib yang sama, dengan modus perampasan yang sama. Pulau Sangiang dirampas tanahnya dengan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada investor, sedangkan Pulau Rempang dirampas tanahnya dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor,” terangnya.

    Sehingga, Aeng mengajak kepada masyarakat, untuk juga membantu masyarakat Pulau Sangiang untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka di pulau tersebut. Mengingat, saat ini HGB di Pulau Sangiang juga hampir habis, meskipun ada potensi untuk kembali diperpanjang.

    “Kami mengajak masyarakat juga ikut bersolidaritas dengan warga Pulau Sangiang, sebagaimana solidaritas yang diberikan kepada masyarakat Pulau Rempang. Pulau Rempang yang penduduknya banyak saja masih bisa dipaksa untuk hengkang hingga terjadi bentrokan. Apalagi Pulau Sangiang yang hanya tersisa belasan keluarga, akan lebih mudah dilibas,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya, mengatakan bahwa saat ini, Pemkab Serang tengah mengkaji terkait dengan perpanjangan izin pengelolaan Pulau Sangiang, oleh investor.

    “Pulau Sangiang masih dalam proses. Perizinannya masih kita analisa dulu, karena kan banyak, bukan pariwisata saja ya, tapi dari berbagai sektor juga harus bisa menganalisa, karena keterkaitannya dengan masalah-masalah di masyarakat,” ujarnya.

    Anas mengaku bahwa untuk Pulau Sangiang, ia sangat berharap pulau tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih baik lagi. Sebab hal itu akan menimbulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat dilakukan.

    “Tapi kan ditinjau dari sisi lain (sosial) harus diperhatikan juga. Untuk perizinannya nanti dikaji dulu di Dinas Perizinan, karena masih banyak tahapan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Tingkatkan Kualitas Belanja Daerah Cilegon

    Tingkatkan Kualitas Belanja Daerah Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian berharap penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (RP-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dapat mempertajam pencapaian, meningkatkan keselarasan dan sasaran pembangunan.

    Hal itu disampaikan Helldy saat Rapat Gabungan Pembahasan Bersama RP-KUA dan Perubahan PPAS Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2023 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon di Ballroom Mercure Hotel Batavia Jakarta, Kamis (14/9) lalu.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pendapatan semester I tahun 2023 dan adanya perubahan proyeksi penerimaan Silpa tahun lalu (2022-red), maka Pemerintah Kota Cilegon memandang perlu untuk menyusun KUA PPAS Perubahan tahun 2023 dengan menyesuaikan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah.

    “Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas pencapaian dan sasaran pembangunan dan meningkatkan keselarasan serta mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon secara efisien dan efektif,” kata Helldy.

    Menurut Helldy, agenda pembahasan RP-KUA PPAS itu sangat penting setelah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2023 pada Sidang Paripurna DPRD tanggal 11 September lalu.

    “Saya berharap, kegiatan hari ini dapat memberikan hasil terbaik. Niat kita semua dalam membangun Kota Cilegon serta untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cilegon mendapat ridho dari Allah SWT,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

    “DPRD Kota Cilegon telah melakukan kajian bersama peneliti dan akademisi, sehingga hari ini kita akan melakukan pembahasan bersama sebagaimana tata tertib anggota DPRD Kota Cilegon. Dimana, badan anggaran berwenang melakukan pembahasan KUA PPAS,” katanya.

    Dalam hal ini, Isro berharap agar Pemerintah Kota Cilegon menjalankan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas belanja.

    “Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja yang efisien, produktif dan akuntabel, DPRD mempertimbangkan untuk dapat dilakukan langkah-langkah, seperti meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, sinkronisasi belanja untuk prioritas, pembangunan urusan wajib pelayanan dasar, standarisasi belanja daerah, dan optimalisasi penggunaan aset Pemerintah Kota Cilegon,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Online Shop Bikin Pasar Badak Sepi

    Online Shop Bikin Pasar Badak Sepi

    PANDEGLANG, BANPOS – Kehadiran online shop sangat berdampak pada sektor perdagangan, salah satunya di Pasar Badak Pandeglang yang terlihat sepi pengunjung dan bahkan tidak sedikit toko yang memilih tutup karena sepinya pembeli.

    Menurut para pedagang, hal tersebut sudah terjadi selama 3 tahun terakhir, karena adanya online shop yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus datang langsung ke pasar.

    “Pasar sepi ini semenjak ada online shop, masyarakat sudah malas datang ke pasar,” kata salah seorang pedagang Pasar Badak Pandeglang, Nely kepada wartawan, Minggu (17/9).

    Menurutnya, dengan adanya online shop tersebut, pengunjung menjadi sepi dan omset para pedagang menjadi menurun bahkan tidak sedikit para pedagang tutup.

    “Bagaimana kami tidak mengeluh, untuk menjual satu hingga dua potong pakaian saja sangat susah karena sepinya pembeli. Lihat saja toko banyak yang tutup,” terangnya.

    Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Opi Arman mengaku bahwa sebelum adanya online shop, ia mampu meraup omset sebesar Rp1,5 juta dalam sehari. Namun saat ini untuk mendapatkan uang sebesar Rp200 ribu saja ia mengaku kesulitan karena sepinya pengunjung.

    “Sebelum adanya online shop saya bisa seminggu sekali berbelanja ke Tanah Abang Jakarta, kalau sekarang sudah berbulan-bulan tidak berbelanja, mau dapat Rp200 ribu saja sangat sulit,” terangnya.

    “Sekarang saja toko-toko di Pasar Badak Pandeglang ini hampir 40 persen tutup, kalau kondisinya terus seperti ini semua toko bisa tutup,” sambungnya.

    Oleh karena itu, lanjut Opi, dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah turun tangan untuk mengatasinya dan mencarikan solusi bagaimana agar pasar kembali ramai pengunjung.

    “Kita minta kepada pemerintah agar bisa mengatasi hal ini, karena kalau pasar sepi, toko-toko tutup, berdampak juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • EKOM-LMND Uniba Desak Jokowi-Maruf Amin Tuntaskan Kasus HAM Berat di Indonesia

    EKOM-LMND Uniba Desak Jokowi-Maruf Amin Tuntaskan Kasus HAM Berat di Indonesia

    SERANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EKOM-LMND) Universitas Bina Bangsa menuntut komitmen pemerintahan Jokowi-Maruf Amin terhadap upaya penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia.

    Tuntutan itu mereka sampaikan saat menggelar mimbar bebas dalam peringatan ‘Black September’ di depan Kampus Universitas Bina Bangsa (Uniba) pada Sabtu (16/9).

    Koordinator lapangan dalam aksi tersebut, Rendy Syaputra, mengatakan Jokowi-Maruf Amin selama ini dinilai tidak memiliki komitmen yang jelas terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

    Alih-alih menuntaskan, di tahun ini mereka justru malah menambah sederet daftar hitam pelanggaran HAM, salah satunya seperti yang terjadi di Kepulauan Rempang, Batam.

    “Alih-alih menyelesaikan, Jokowi-Amin malam menambah daftar hitam pelanggaran HAM di Rempang, Batam demi investasi,” katanya.

    Tidak komitmennya Jokowi-Maruf Amin dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menurutnya, terlihat dari banyaknya janji yang tak kunjung direalisasi hingga menjelang masa kepemimpinannya usai.

    “Sampai hari ini, nyaris 10 tahun kepemimpinan Jokowi-Amin tidak ada kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan. Mulai dari genosida 65, pembunuhan Munir, Salim Kancil, Tanjung Priok, Semanggi II, dan lain-lain,” ujarnya.

    Oleh sebab itu ia mendesak agar di sisa masa jabatannya, Jokowi dan Maruf Amin untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

    Kemudian ia juga menuntut agar orang nomor satu di Indonesia itu menarik seluruh aparat keamanan TNI-Polri untuk menarik diri dari Kepulauan Rempang, agar pelanggaran HAM di sana tidak semakin meluas.

    “Jokowi-Amin harus selesaikan kasus pelanggaran HAM dan segera menginstruksikan TNI dan Polri menarik pasukannya dari Rempang, Batam dan Papua,”

    “Karena mereka di sana represif dan tentu melanggar HAM,” tandasnya. (CR-02)

  • Tok! 129 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota KI Banten

    Tok! 129 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota KI Banten

    SERANG, BANPOS – Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten secara resmi mengumumkan, sudah ada ratusan daftar nama calon anggota KI Provinsi Banten yang lolos tahapan seleksi administrasi.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Timsel calon anggota KI Provinsi Banten, Subandi, pada Jumat (15/9).

    Ia menyebutkan dari sekitar 148 pendaftar, 129 orang di antaranya dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi.

    “Dari 148 pendaftar, setelah kita verifikasi yang memenuhi syarat ada 129,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menggelar rapat pleno di sekretariat Timsel calon anggota KI Provinsi Banten.

    Dari 129 pendaftar yang lolos tahap seleksi administrasi, Subandi menyebutkan dua di antaranya adalah petahana KI Banten.

    “Administrasi lolos dua-duanya,” jelasnya.

    Selain itu ia juga menjelaskan, alasan tersingkirnya calon lain dalam tahapan ini adalah karena kebanyakan tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

    Seperti misalnya, surat rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan bukan berasal dari rumah sakit daerah, melainkan berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

    Namun ada juga, pendaftar yang dinilai usianya belum genap berusia 30 tahun.

    “Kebanyakan yang gak lolos, pertama dari segi usia belum sampai 30 tahun,” tandasnya. (CR-02/DZH)

  • Raih Karir di Perusahaan Korea, Pemuda Pemudi Cilegon Antusias Ikuti Diklat

    Raih Karir di Perusahaan Korea, Pemuda Pemudi Cilegon Antusias Ikuti Diklat

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Posco (PTKP) melalui program K-Dream Corporate Citizenship-nya telah meluncurkan inisiatif pendidikan yang mengesankan bagi pemuda-pemudi Cilegon. Pelatihan Bahasa dan budaya Korea diikuti sebanyak 20 orang.

    Seorang peserta pelatihan, Muhamad Syahid Ramdhon (Rama), yang berasal dari Kelurahan Gerem nampak sangat antusias mengikuti Program CSR Pendidikan Bahasa Korea yang diselenggarakan oleh Krakatau Posco.

    Baginya, pelatihan bahasa Korea ini akan memberikan bekal untuk berkarir di perusahaan-perusahaan Korea, termasuk Krakatau Posco.

    Rama mengaku bangga mengikuti Program CSR Pendidikan Bahasa Korea dari Krakatau Posco ini secara gratis. Peluang kerja sebagai penerjemah bahasa Korea sangat besar di Kota Cilegon.

    Rama mengaku berterima kasih kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Krakatau Posco yang telah memberi kesempatan untuk menjadi anggota pertama di Lembaga Bahasa Korea ‘K-Dream tersebut.

    Untuk diketahui, dalam upaya untuk memberikan peluang pendidikan yang berharga, PTKP meresmikan kelas bahasa Korea yang dinamakan “K-Dream,” dengan seremoni pembukaan yang berlangsung di Graha POSCO Community Learning Center (CLC), Kelurahan Kubangsari, Kota Cilegon, Kamis (7 September 2023).

    Seremoni pembukaan tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PTKP, Kim Kwang Moo, Direktur Produksi PTKP, Lee Sang Ho, Direktur HR&GA PTKP, Dicky Mardiana, Camat Ciwandan, Agus Ariyadi, perwakilan dari Disnaker Kota Cilegon, Hidayatullah, serta perwakilan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Banten, Dharma Satria.

    Sementara Kim Kwang Moo, dalam sambutannya, menekankan bahwa program kelas bahasa Korea ini adalah salah satu bentuk komitmen Corporate Citizenship PTKP untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
    Dikatakan Kim, para pengajar dan pengelola program ini adalah para karyawan PTKP yang dengan sukarela berbagi ilmu dan pengalaman mereka dengan warga sekitar.

    Kelas Bahasa Korea ini akan membantu mewujudkan impian anak-anak kota Cilegon agar meraih cita-cita yang tinggi.

    Dengan K-Dream, para siswa diharapkan dapat menguasai bahasa Korea dan memahami budayanya, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Korea.

    Untuk diketahui, Kelas K-Dream ini bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dan Kecamatan Ciwandan.

    Pada tahap pertama, program ini diikuti oleh 20 siswa yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk masyarakat sekitar, angkatan kerja, dan calon kandidat tenaga kerja migran yang direkomendasikan oleh Disnaker Cilegon.

    Sedangkan program ini diinisiasi oleh Direktur Produksi PTKP, Lee Sang Ho. Siswa-siswa K-Dream akan mendapatkan pelajaran bahasa dan budaya Korea selama kurang lebih 13 bulan, Saat mengikuti Pendidikan, para siswa mengikuti pelatihan dua kali pertemuan dalam seminggu.

    Para tenaga pengajar adalah para interpreter bahasa Korea yang bekerja di PTKP. Siswa-siswi ini akan mendapatkan fasilitas ruang belajar, makanan, minuman, serta biaya sertifikasi bahasa Korea atau Test of Proficiency of Korean (TOPIK) yang ditanggung oleh perusahaan.

    Adapun tujuan utamanya dari K-Dream adalah agar siswa-siswa dapat lulus sertifikasi TOPIK level 4, sehingga mereka akan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bekerja di masa depan, seiring dengan meningkatnya investasi dari Korea di sektor industri.

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi menyampaikan apresiasi besar kepada PTKP atas inisiatif yang sangat bermanfaat ini.

    Ia berharap bahwa program ini akan membekali angkatan kerja warga Cilegon dengan keterampilan bahasa Korea yang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi perkembangan investasi di kawasan industri.
    “Dengan meningkatnya kapasitas industri, akan ada peluang kerja dan berwirausaha yang lebih besar.

    Peningkatan ini juga akan membuka peluang di sektor pendukung seperti properti dan pangan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh warga sekitar,” terang Agus.

    Ditempat yang sama Direktur HR & GA PTKP, Dicky Mardiana, menyatakan bahwa program Corporate Citizenship seperti K-Dream, maka warga Cilegon dapat terus berkolaborasi untuk membangun kota yang kondusif dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

    Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program seperti ini akan membuka peluang lebih besar bagi warga Cilegon untuk tumbuh bersama secara harmonis. (adv)

  • Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menemukan bahwa harga beras di Banten masih mengalami kenaikan dan dinilainya menjadi masalah.

    “Yang masih sedikit masalah di beberapa titik-titik itu di beras,” tutur Jokowi dalam kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Cilegon, Selasa (12/9).

    Atas situasi itu, Jokowi menjelaskan, langkah yang akan diambil pemerintah diantaranya adalah melakukan operasi pasar yang diiringi dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) terhadap 21,3 juta KPM.

    “Operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Badan Pangan pada Minggu (Pekan-red) ini, berbarengan dengan bagi Bansos pangan 10 kilogram per keluarga untuk 21,3 juta penerima,” jelasnya.

    Langkah teknis operasi pasar, Jokowi menuturkan, akan dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan di setiap ritel-ritel yang ada di kawasan Cipinang, Jakarta.

    “Bulog akan melakukan OP (Operasi Pasar) ke ritel-ritel di Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara massif,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Jokowi berharap, langkah yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan dan menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Kita harapkan dengan begitu, harga beras akan mulai turun,” harapnya.
    Selain itu, ia melihat harga-harga sejumlah komoditas sembako di Kota Cilegon masih sangat baik. Bahkan, untuk harga bawang merah yang biasanya berada diatas Rp30.000 per kilogram dan pernah menembus Rp40.000, kini sudah berada di harga Rp17.000 per kilogram.

    “Harga cabai saya lihat juga sama turun, karena ditanam di Provinsi Banten sendiri,” kata Jokowi.
    Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso yang ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden mengatakan dengan adanya percepatan program Bantuan Pangan tahap II di bulan September hingga November 2023, diharapkan dapat menekan fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini.

    “Harapan kita dengan menggelontorkan bantuan beras ini sebanyak 3 bulan atau dengan jumlah total sebanyak 640.590 ton kepada 21,3 juta KPM dapat berdampak efektif seperti yang telah kita lakukan pada tahap I di bulan Maret – Mei lalu”, ujar Budi Waseso.

    Dibagian lain, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kota Cilegon. Dimana, terkait kunjungan Presiden Jokowi ke PT Lotte Chemical Indonesia, Helldy berharap agar serapan tenaga kerja lokal bisa lebih dimaksimalkan.

    “Karyawan d(PT Lotte Chemical Indonesia –red) kurang lebih ada 13.000 orang dan 96 persennya adalah orang Indonesia. Namun, dari angka yang kami lihat kemarin baru 36 persen warga Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Atas dasar itu, Helldy menekankan agar PT Lotte Chemical Indonesia bisa melaksanakan amanat dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati bersama. “Saya berharap, setelah MoU kemarin dapat dipraktekkan apa-apa yang menjadi kerjasama kita dengan PT Lotte,” harapnya.

    Sementara itu, ketika mendatangi Pasar Kranggot, Jokowi langsung berkeliling menyapa ke sejumlah pedagang dan menyerahkan langsung bantuan modal kerja ke pedagang.

    Salah satu pedagang Pasar Kranggot Lia Eni Riayana mengaku sangat senang mendapatkan bantuan modal kerja yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi sebanyak Rp1,2 juta.

    “Alhamdulillah dengan bantuan ini setidaknya bisa membantu jualan saya dan bisa melanjutkan usaha serta bisa menambahi dagangan,” katanya.

    Lia berharap, adanya kunjungan presiden tersebut, pemerintah lebih peduli lagi terhadap pedagang kecil disini bukan digusur, tapi diberdayakan.

    “Harapannya lebih diperhatikan di Pasar Kranggot diberdayakan,” ujarnya.
    Salah satu warga Kranggot, Fatimah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan sembako berupa kebutuhan pokok.
    “Senang ya, Alhamdulillah mendapatkan bantuan ini. Saya sengaja ke pasar mau liat pak Jokowi,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot Dani Rachmat menyambut baik dengan adanya kunjungan dari Presiden Jokowi beserta jajarannya ke Pasar Kranggot.

    “Kalau bantuan BLT saya mendapatkan informasi itu sekitar 1.300 lebih yang disebar ke masyarakat di Cilegon. Alhamdulillah lancar dan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan,” tandasnya.

    Sementara itu, akibat musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani cabai yang ada di Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang merasa khawatir dengan hasil pertaniannya. Pasalnya, air hujan yang diharapkan turun untuk menyirami tanaman cabainya mengancam hasil panen cabai.

    Salah seorang petani cabai setempat, Ikbal mengatakan, akibat musim kemarau yang panjang ini, akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabainya. Sehingga, ia merasa khawatir dengan hasil panen cabainya.

    “Dengan kondisi kemarau yang panjang ini, kami khawatir hasil panen cabai tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Karena pasokan air sangat terbatas,” kata Ikbal.

    Dijelaskannya, dalam satu lahan terdapat sekitar 6.800 batang cabai dengan target produksi sebanyak 8 ons per batang. Namun pada musim kemarau panjang saat ini, untuk mencapai target tersebut merasa kesulitan.

    “Pada tahun-tahun sebelumnya, kami bisa mendapatkan hasil panen cabai hingga mencapai 2 ton 4 kwintal, tetapi untuk tahun ini, kami merasa sulit untuk mencapai targeti tersebut,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap musim kemarau panjang ini cepat berakhir dan segera turun hujan untuk menyirami tanaman cabainya. Sehingga para petani cabai mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

    “Mudah-mudahn musim kemarau ini cepat berakhir, sehingga dapat meminimalkan dapat negatif terhadap pertanian,” ungkapnya.(dhe/LUK/PBN)

  • 30 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi

    30 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang mencatat kasus kebakaran sepanjang tahun 2023 sebanyak 30 kasus. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah, karena musim kemarau belum berakhir, sehingga kerawanan kasus kebakaran semakin tinggi.

    Kabid Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Endan Permana mengatakan, jumlah kebakaran yang terjadi tahun 2023 sama dengan yang terjadi di tahun 2022, yakni 30 kasus. Tahun 2022, total kerugian materi akibat kebakaran mencapai Rp1,5 miliar.Kasus kebakaran tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2021 yang jumlah kasus kebakaran sebanyak 49 kejadian dengan kerugian lebih dari Rp 2 miliar.

    “Kasus kebakaran dari bulan Januari sampai Mei 14 kejadian, Juni sampai September 15 kejadian ditambah satu yang kemarin jadi 30 kasus. Kerugiannya ditaksir Rp1,2 miliar,” kata Endan kepada wartawan, Selasa (12/9).

    Dijelaskannya, mayoritas kejadian kebakaran tersebut akibat korsleting listrik dan menimpa rumah warga yang bangunannya semi permanen dari kayu. Selain itu, kebakaran juga mayoritas terjadi di wilayah selatan Pandeglang.
    “Kebanyakan karena korsleting listrik. Tetapi memang ada juga karena likin, obat nyamuk, sisa pembakaran sampah, dan lainnya,” ujarnya.

    Menurutnya, selama ini pihaknya kerap merasa kesulitan apabila terjadi kebakaran di wilayah selatan Pandeglang. Hal itu karena keterbatasan armada Damkar dan pos pemadam, karena Pandeglang merupakan wilayah yang luas.
    “Harusnya ada enam pos damkar dan enam armada damkar. Sekarang kita cuma punya satu pos dan dua armada damkar,” terangnya.

    Endan mengaku, setiap tahun instansinya kerap menyampaikan permohonan penambahan armada Damkar. Namun, hal itu belum pernah mendapat respons dari pimpinan.

    “Usulan selalu kita sampaikan setiap tahun, karena memang untuk membeli armada damkar ini butuh biaya, makanya kurang direspons,” ungkapnya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan membantu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan penambahan armada damkar bisa disetujui. Oleh karena itu, tahun depan diharapkan bisa kembali diusulkan untuk penambahan armada damkar.

    “Kita nanti akan bantu. Karena kalau untuk tahun 2023 enggak mungkin mengajukan anggaran penambahan armada. Paling nanti tahun depan,” katanya.

    Habibi menilai, penambahan armada dan pos damkar penting untuk dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran di Pandeglang.

    “Hal itu tentunya harus segera direalisasikan, karena memang Pandeglang ini rawan kebakaran. Jangan sampai usulan yang disampaikan itu tidak ada,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • YBM PLN UID Banten Salurkan 400 Paket Bantuan Program Cegah dan Tangkal Stunting

    YBM PLN UID Banten Salurkan 400 Paket Bantuan Program Cegah dan Tangkal Stunting

    TANGERANG, BANPOS – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (Milad) Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) ke-17 bertajuk ’17 Tahun Membersamai Negeri’, YBM PLN mengadakan tasyakuran melalui pemberian bantuan program cegah dan tangkal stunting sebanyak 17.000 paket.

    Pada kesempatan yang sama, YBM PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten juga turut berkontribusi dan berpartisipasi dengan menyalurkan 400 paket bantuan program cegah dan tangkal stunting, dimana 400 paket tersebut adalah bagian dari 17.000 paket YBM PLN secara nasional. Paket bantuan berisikan produk makanan bergizi, yang terdiri dari beras premium, 2 liter minyak goreng, telur ayam, tempe, tahu, wortel, kentang, bayam, buah-buahan, dan susu bubuk.

    Pemberian 400 paket bantuan dilaksanakan di kantor PLN UID Banten dimana YBM PLN UID Banten
    bekerjasama dengan Puskesmas Sukasari, Tangerang. Dalam kesempatan tersebut Abdul Mukhlis selaku
    General Manager PLN UID Banten menegaskan bahwa sebagaimana tagline YBM PLN yakni ‘menebar
    manfaat’, kini di Milad yang ke-17 YBM PLN berfokus memberikan bantuan kepada yang berhak
    menerima (mustahik) dalam program pencegahan dan penangkalan stunting.

    “Ini adalah bentuk komitmen YBM PLN untuk terus menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada para mustahik. Semoga 400 paket bantuan program cegah dan tangkal stunting ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para mustahik sehingga berdampak pada penurunan angka stunting khususnya di Kota Tangerang. Kedepan YBM PLN, khususnya YBM PLN UID Banten akan terus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang lebih layak secara berkesinambungan,” terang Abdul Mukhlis.

    Tanggapan positif juga disampaikan oleh Siti, orangtua dari Inez Azzahra, penerima bantuan program cegah dan tangkal stunting. Ia mengucapkan terimakasih kepada YBM PLN yang telah memberikan bantuan paket gizi kepada 400 anak penderita stunting di Kota Tangerang pada Milad YBM PLN ke-17. Ia juga mendoakan agar PLN terus maju sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

    “Terimakasih saya sampaikan kepada YBM PLN atas bantuan program gizi pencegahan dan penangkalan stunting. Saya juga mengucapkan selamat Milad ke-17 untuk YBM PLN. Semoga melalui bantuan ini PLN semakin maju dan terus memberikan pelayanan yang optimal,” ujar Siti.

    YBM PLN akan terus berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk menekan dan mengurangi
    angka stunting di Indonesia, selaras dengan itu YBM PLN UID Banten juga akan melakukan hal yang
    sama, yakni bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk berkontribusi dalam
    mencegah dan menangkal stunting di Provinsi Banten. (*)

  • Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    TANGERANG, BANPOS – PENGHARGAAN kembali diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Terbaru, kota termuda di Provinsi Banten ini mendapatkan penghargaan berupa Daerah Peduli Pelayanan Publik dari salah satu stasiun televisi swasta nasional.

    Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
    (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, dan diterima oleh Walikota Benyamin Davnie, di Jakarta, Senin
    (11/9). “Alhamdulillah Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali raih penghargaan, kali ini mendapatkan daerah peduli pelayanan publik. Tentu penghargaan ini jadi motivasi untuk lebih baik,” ucap Benyamin usai menerima penghargaan.

    Atas penghargaan inilah, Benyamin berkomitmen untuk terus memastikan kualitas pelayanan publik di
    Kota Tangerang Selatan. Mulai dari pelayanan publik yang mudah, cepat, hingga ramah bagi disabilitas dan masyarakat umumnya.”Penghargaan ini untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena pelayanan publik yang baik harus didukung dari dua sisi. Tidak hanya pemerintah yang memberikan pelayanan saja, tetapi juga masyarakat yang mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan publik
    yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah merasakan pelayanan
    tersebut. “Khusus di Tangsel, berbagai inovasi pelayanan publik kita terus optimalkan. Misal pengurusan adminduk dengan 3/o, online, offline dan memanfaatkan ojol. Lalu, ada Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat dengan mudah mengurus karena ada di satu tempat, dan masih banyak lainnya seperti pengiriman surat kita punya namanya Sisumaker, jadi gak perlu repot-repot datang untuk anterin surat, sekarang serba cepat, mudah dan terjangkau,” tandasnya. (DZH)