BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    CILEGON, BANPOS – Para wajib pajak di Kota Cilegon diberikan penghargaan atas ketaan mereka melaksanakan kewajibannya dengan melunasi pajak, baik pajak perorangan maupun pajak badan usaha. Para wajib pajak itu turut berkontribusi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp760 milliar.

    Penghargaan ini dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun 2022.

    Penghargaan tersebut secara simbolis diberikan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian, di Bandung, beberapa waktu lalu.

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

    Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran wajib pajak supaya taat pajak sebagai wujud nyata partisipasi terhadap pembangunan Kota Cilegon.

    Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi pembayaran pajak daerah tepat waktu.

    “Kegiatan pemberian penghargaan bagi wajib pajak daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pajak daerah terhadap APBD secara signifikan sebagai salah satu penilaian kemandirian daerah,” jelas Dana sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon.

    Menurut Dana, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Pemkot Cilegon. Dapat diinformasikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pajak daerah memberikan kontribusi sekitar 77,84 persen dalam komponen PAD Kota Cilegon.

    Dikatakan, Pemerintah Kota Cilegon saat ini mengelola 10 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

    Kabid Pajak Ahmad Furkon menambahkan, terdapat 36 wajib pajak non-PBB dan 10 wajib pajak PBB yang diberikan penghargaan.

    Mereka adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang masuk dalam Buku 5 potensial dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2022 dan membayar pada periode Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

    “Kemudian pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah non-PBB-P2 dengan kriteria lunas pajak dan pembayaran potensial tertinggi masa pajak tahun 2022,” terang Furkon.

    Untuk diketahui, saat ini realisasi PAD pada 2022 Kota Cilegon mencapai Rp760,5 miliar. Terdiri dari pajak daerah Rp 618,5 miliar, retribusi daerah Rp17,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18,5 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp106,2 miliar. (adv)

  • Assda I Tatang Muftadi : Sajikan Informasi Sebenar- benarnya Kepada Masyarakat

    Assda I Tatang Muftadi : Sajikan Informasi Sebenar- benarnya Kepada Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Assiten Derah (Assda) I Tatang Muftadi Pemkot Cilegon meminta seluruh OPD dan BUMD untuk mengikuti standar penyajian informasi penyajian informasi dengan baik.

    Pesan Tatang Muftadi itu disampaikan pada rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, di Aula Diskominfo, belum lama ini.

    “Jangan sampai kebutuhan informasi masyarakat tidak mampu kita penuhi. Apalagi Cilegon merupakan kota satu-satunya yang memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,” ujar Tatang Muftadi.

    Menurutnya, keterbukaan informasi mutlak dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aturan tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik, wajib untuk menyediakan informasi yang sebenar-benarnya bagi masyarakat.

    “Sesuai ketentuan perundangan, informasi harus kita kemas seinformatif mungkin sehingga mampu mempresentasikan apa yang dibutuhkan oleh masayrakat. Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan dan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan dalam negara demokrasi,” ungkap Tatang.

    Perlu diketahui, lanjut Tatang, capaian nilai keterbukaan informasi publik Kota Cilegon saat ini masih dalam status cukup informatif. Oleh karena itu butuh keseriusan seluruh stakeholder untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diamanahkan undang-undang.

    “Saya yakin Cilegon sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja dalam penyajiannya belum sepenuhnya mengikuti arahan dari standar keterbukaan informasi publik,” terang Tatang.

    Hadir dalam acara tersebut Asda I Pemkot Cilegon Tatang Muftadi, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Diskominfo Ipung E. Setianingrum, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Toni Anwar Mahmud, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Sementara itu, Toni Anwar Mahmud juga meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo dan dan PPID di OPD pelaksana harus menjadi tim yang saling mendukung. Hal itu karena dokumen publik yang dilihat Komisi Informasi itu adalah dokumen Pemkot Cilegon.

    “Sementara untuk mennjadikan sebuah dokumen, Pemkot Cilegon itu disuplai dari PPID pelaksana yang sumbernya dari seluruh OPD. Saya yakin kalau ada kerjasama yang baik, keterbukaan informasi di Kota Cilegon menjadi lebih baik,” papar Toni Anwar.

    Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Cilegon, Ipung E Setianingrum berharap kegiatan ini menjadi langkah Pemkot Cilegon untuk lebih baik dalam menyajkan pelayanan informasi.

    “Kami sengaja melakukan pendampingan OPD dengan menghadirkan narasumber Komisi Informasi untuk mengetahui kekurangan yang harus dilakukan tim PPID Kota Cilegon. Hal ini penting untuk dilakukan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ipung Setianingrum.(adv)

  • Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    JAKARTA, BANPOS – Ribuan anggota Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) atau guru madrasah swasta dari sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/08/2023). Dalam aksinya, para guru ini menuntut pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap guru swasta.

    Ketua Koordinator Aksi Damai Kabupaten Pandeglang, Fahru Rijal mengatakan, guru madrasah swasta di Pandeglang yang ikut aksi damai saat ini sejumlah 180 orang atau sebanyak 3 bus. Bukan hanya Pandeglang, kabupaten dan kota lainnya di Banten juga mengikuti aksi damai ini.

    “Yang ikut hampir seluruh kecamatan melalui perwakilan madrasah-madrasah yang menyebar di seluruh kabupaten Pandeglang. Kabupaten kota lain juga hadir termasuk dari Lebak juga ada 3 bus, Serang masing-masing 2 bus, Cilegon 1 bus dan Tangerang masing-masing 2 bus,” kata Fahru kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, para guru yang menggunakan pakaian batik hijau ini membentangkan spanduk berisi beberapa tuntutan diantaranya hak pengangkatan secara langsung untuk guru honor yang sudah mempunyai SK Inpassing atau sudah memiliki kesesuaian golongan menurut masa kerja.

    Selain itu, kata dia, para guru yang bertugas di madrasah swasta menuntut hak yang sama untuk bisa ikut tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kata dia, jangan hanya guru honor yang ada di madrasah negeri saja yang bisa mengikuti tes.

    “Namun di tahun kemarin, di tahun ini guru-guru swasta karena tidak mempunyai rekomendasi setingkat eselon dua yaitu pejabat dari Kanwil Kementerian Agama, sehingga terbentur dengan persyaratan itu dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK,” terangnya.

    Fahru menambahkan, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 43 tahun 2014.

    Pihaknya mengaku, aksi ini mendapat respon dari pemerintah. Massa diterima melakukan audiensi di MPR, DPR sampai Kementerian Agama.

    “Diterima oleh perwakilan dari pimpinan MPR, kemudian kita diterima oleh komisi VIII dan perwakilan komisi II DPR RI. Jam 3 sore kita bertemu dengan Dirjen GTK Kementerian Agama. Karena ini perjalanan panjang, sebelumnya kami audiens beberapa kali dan jika ini masih tidak terealisasi maka akan melaksanakan aksi. Hari ini kami sampaikan tuntutan itu,” ungkapnya.

    Menurutnya, madrasah memberikan pendidikan kepada masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan tidak akan merata kalau hanya dilakukan oleh sekolah negeri.

    “Jika memang tuntutan-tuntutan ini tidak dikabulkan, maka kami sebagai guru-guru madrasah swasta kami tidak bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan Negara,” tandasnya.

    Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022, guru madrasah swasta yang akan mengikuti seleksi PPPK harus menyertakan rekomendasi masa kerja yang harus ditandatangani Kanwil Kemenag. “Kami minta agar rekomendasi tersebut cukup di Kemenag Kabupaten saja,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno.(dhe/pbn)

  • Tingkatkan Mutu Pelayanan, MyRepublic Apresiasi Kegiatan Kota Serang Fair

    Tingkatkan Mutu Pelayanan, MyRepublic Apresiasi Kegiatan Kota Serang Fair

    SERANG, BANPOS – Bulan Januari 2023 lalu MyRepublic mendapatkan penghargaan Indonesia Brand
    Champion dari Info Brand sebagai Annual Achievement Report yang berisi rangkuman prestasi
    perusahaan berdasarkan hasil kinerja selama satu tahun terakhir.

    MyRepublic merupakan perusahaan penyedia layanan internet yang mendapatkan penghargaan
    Brand Champion. Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua dari Infobrand untuk kategori ini.
    Pada tahun sebelumnya MyRepublic telah mendapatkan penghargaan yang sama sebagai penyedia
    layanan internet dan tv kabel.

    Kemudian di bulan Maret tahun ini MyRepublic menambahkan prestasinya dalam meraih
    penghargaan yaitu Top Digital Company Awards 2023 dari Marketing. Penghargaan ini didapatkan
    atas keberhasilan MyRepuublic dalam menjalankan transformasi digital terbaik untuk meraih
    keunggulan jangka panjang.

    Tahun ini merupakan tahun kedua MyRepublic mendapatkan kembali penghargaan ini. Penghargaan
    ini menjadi semangat untuk memicu MyRepublic terus berkembang dan mengembangkan
    transformasi digitalnya.

    Selanjutnya MyRepublic berhasil meraih penghargaan dalam Asian Telecom Awards untuk kategori
    Cloud Initiative of The Year – Indonesia dan Infrastrcture Initiative of The Year – Indonesia.
    MyRepublic sangat bangga dapat terpilih sebagai peraih penghargaan kedua kategori tersebut dari
    negara Indonesia.

    Meski sudah mendapatkan capaian serta penghargaan yang bergengsi, namun MyRepublic terus
    konsisten untuk mengembangkan jaringannya di seluruh Indonesia termasuk di Banten khususnya di
    Kota Serang dan Cilegon baik melalui event-event besar maupun kecil yang digelar sendiri ataupun
    Pemerintah setempat. Seperti acara HUT Kota Serang sendiri MyRepublic turut memeriahkan serta
    mensupport acara tahunan tersebut yang diberi nama Serang Fair.

    ”untuk saat ini Jumlah homepass sementara berkisar di 34.490 yg tersebar di kota serang dan
    homepass 19.232 di Cilegon, Myrepublic terus membangun dan menambah homepass di semua
    pelosok Kota Serang dan Cilegon, kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta
    turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerohanian, kebersihan, olahraga seperti senam
    warga di mana kita juga ikut serta mendukung dalam memeriahkan Acara HUT Kota Serang yang ke
    16” kata General Manager Sales Area Banten, Heru Sutanto.

    Senada dengan pernyataan di atas yakni BM Sales Area Serang-Cilegon, Juni Karyani mengatakan
    bahwa pihaknya terus berupaya mengembangkan sayap dan melakukan koordinasi baik dengan

    Pemerintah atau langsung menyapa masyarakat melalui beragam kagiatan mulai dari olahraga,
    keagamaan serta sosial.

    ”iya saya selaku Branch Manager Area Serang-Cilegon akan terus berupaya memperbesar jaringan
    serta berupaya untuk memberikan kepuasan pelanggan setia MyRepublic khusunya di Kota Serang
    dan Cilegon kemudian saya juga terus berupaya mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat untuk
    menjaga tali silaturahmi” ucapnya.

    Selain itu Juni selaku perwakilan dari MyRepublic juga tutur mengapresiasi kegiatan rangkaian HUT
    Kota Serang yang ke 16 ini dinilai sangat mewah dan meriah.

    ”Untuk sekelas HUT acara Kota Serang Fair ini saya katakan sangat mewah dan meriah, pasalnya
    bukan hanya produk umkm yang ditampilkan bahkan kesenian tradisional, kuliner serta banyak artis
    ternama juga turut memeriahkannya” pungkasnya. (ZIK/AZM)

  • Combiphar Perluas Pasar ke Kawasan Afrika Timur

    Combiphar Perluas Pasar ke Kawasan Afrika Timur

    JAKARTA, BANPOS – Combiphar melakukan penjajakan ekspansi ke Kawasan Afrika Timur dengan
    menyasar negara Kenya, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar
    di Radisson Blu Nairobi pada 21 Agustus lalu.

    Dalam upaya memperluas jangkauan pasar dan melayani masyarakat lebih banyak, Combiphar
    mengambil langkah besar untuk menyasar Kenya sebagai kawasan white space expansion berikutnya
    untuk bisnis internasional. Langkah ini dilakukan setelah tinjauan yang dalam tentang pasar dan peluang
    yang besar di negara tersebut.

    ”Dalam MoU yang ditandatangani ini, penjajakan kerjasama akan meliputi produk-produk unggulan
    Combiphar Group seperti Eye Mo, OBH Combi, Licegone, Madurasa, Simba dan produk-produk lainnya.
    Kehadiran Combiphar di Kenya diharapkan nantinya akan menjadi pembuka jalan bagi Combiphar untuk
    dapat masuk ke negara-negara lainnya di kawasan Afrika Timur,”ujar Senior Vice President Marketing & International Operations PT Combiphar, Weitarsa Hendarto, dalam keterangan tertulis yang diterima
    BANPOS pada Senin (28/8).

    Upaya Combiphar untuk memperluas pasar ke Kenya ini menurutnya, sejalan dengan upaya untuk
    memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama perdagangan antara kedua negara.

    Diketahui, dalam pertemuan bilateral pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Presiden William Ruto,
    Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di sektor prioritas Kenya,
    salah satunya di sektor kesehatan. Hal tersebut berkesinambungan dengan komitmen Combiphar
    ‘Championing A Healthy Tomorrow’ sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam meningkatkan
    kualitas kesehatan masyarakat.

    “Melalui ekspansi ini, Combiphar berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan
    kesehatan di Afrika. Dengan pengalaman panjang selama 52 tahun di industri ini, Combiphar yakin dapat
    membantu mengatasi beberapa tantangan di sektor kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Afrika,”
    kata Weitarsa.

    Menurutnya, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Combiphar sebagai perusahaan farmasi swasta
    nasional satu-satunya, yang berpartisipasi dalam delegasi Indonesia di kunjungan Presiden RI Joko
    Widodo di Kenya bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya
    Mineral, dan Menteri Luar Negeri.

    “Dalam kunjungan itu, terdapat 19 MoU yang disinergikan oleh Indonesia dan Kenya, salah satunya
    adalah penandatanganan MoU antara Combiphar dengan mitra lokal di bidang farmasi,” terangnya.
    Selama perjalanan sebelum proses penandatanganan, Combiphar mendapat dukungan yang sangat baik
    dari pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi, serta Kedutaan Besar
    Indonesia di Nairobi, Kenya.

    Dalam lawatannya ke Kenya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan,
    juga menyampaikan bahwa selain BUMN, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam hal
    kerjasama sektor farmasi di kawasan Afrika.

    “Salah satu upaya penguatan infrastruktur kesehatan suatu bangsa adalah terdistribusinya dan
    terjangkaunya obat yang berkualitas untuk rakyat, dan Combiphar dipercaya mampu mewakili kualitas
    obat Indonesia untuk pasar Afrika,” ungkapnya.

    Menyikapi hal tersebut, Combiphar berharap bahwa hal ini menjadi sebuah langkah awal yang positif
    untuk memasarkan dan mengembangkan market produk-produk Indonesia yang berkualitas di luar
    negeri, khususnya kawasan Afrika.

    “Tentu saja Combiphar akan menjaga kepercayaan konsumen dan pemerintah untuk mendukung
    kerjasama bidang ekonomi antara Indonesia dan negara lain,” tandas Weitarsa Hendarto. (DZH)

  • Pelaku UMKM Minim Pengetahuan Pentingnya NIB

    Pelaku UMKM Minim Pengetahuan Pentingnya NIB

    SERANG, BANPOS – Ketidaktahuan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
    terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Membuat banyaknya pelaku UMKM yang
    masih belum memiliki hal tersebut.

    Padahal, dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan
    untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Karena, dengan data UMKM
    yang telah tercatat secara administratif , pemerintah dapat dengan mudah memberikan
    program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.

    Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Serang, Risaldy Amry
    menyampaikan bahwa pemikiran hal yang membuat para pelaku UMKM tidak memiliki NIB
    karena pemikiran yang hanya sebatas berjualan.

    ”Kalau yang belum memiliki izin itu biasanya mereka belum tahu terkait kebutuhannya izin
    itu. Jadi, mereka mungkin berfikir dengan berjualan saja sudah cukup tanpa harus dengan
    izin” ujarnya, Senin (28/8).

    ”Selain itu juga karena pengetahuan atau informasi tentang perizinan yang mereka belum
    Dapatkan” tambahnya.

    Menurutnya, pihaknya dalam hal NIB sering memfasilitasi para UMKM untuk membuat izin
    secara gratis. Ia juga mengaku, dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Dinas Penanaman
    Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Serang.

    ”Jadi siapapun yang mau mendaftarkan izinnya, itu kita layani dengan gratis. Bahkan kita
    juga sempat menjemput bola untuk para UMKM yang mau membuat NIB. Sebenarnya,
    perizan itu sudah dipermudah. Dengan sistem secara Elektronik atau Online Single
    Submission (OSS) berbasis resiko” ungkapnya.

    ”Artinya tanpa harus ke kantor perizinan pun mengurus perizinan bisa dilakukan sendiri.
    Hanya mungkin beberapa umkm belum bisa ketahap sana” sambungnya.

    Ia mengaku bahwa pihaknya selaku organisasi, yang bekerjasama dengan DPMPTSP, siap
    membantu umkm yang belum memiliki izin. Dirinya juga menerangkan, saat ini sebenarnya
    pemerintah dalam hal ini Manteri Investasi, yang selanjutnya turun ke DPMPTSP sudah
    cukup menginformasikan terkait hal ini.

    Namun demikian, para pelaku UMKM seringkali mengurus NIB-nya ketika hendak
    meminjam dana ke bank untuk bantuan UMKM. Karena NIB itu syarat utama untuk
    pinjaman uang ke bank.

    ”Biasanya mereka baru proses itu, karena harus punya izin berusaha dalam hal ini NIB.
    Akhirnya para UMKM itu membuatlah NIB. Tapi kalau selagai belum ada kebutuhan, ya
    mereka santai” terangnya.

    Padahal, NIB itu merupakan izin dasar dari semua tahap perizinan. Karena tahap awalnya itu
    NIB, baru setelah itu bisa membuat sertifikat halal, mendaftar ke badan POM dan lain
    sebagainya.

    ”Jadi semua itu sebelum ada izin, memang NIB dulu yang diterbitkan” tandasnya. (CR-
    01/AZM)

  • Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Dikukuhkan

    Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Dikukuhkan

    SERANG, BANPOS – Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten,
    Senin (28/8) dikukuhkan di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
    Pusat. Ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar mencapai kesejahteraan
    masyarakat.

    ”Kita (KDEKS Provinsi Banten, red) baru saja dikukuhkan di Istana Wakil Presiden RI.
    Dengan Pengukuhan ini maka ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Banten yang pada
    dasarnya sudah berjalan dengan baik bahkan sejak era Kesultanan Banten, maka kita akan
    lebih fokus lagi dalam rangka ekonomi dan keuangan syariah” kata Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar.

    ”Beberapa waktu lalu, kita telah mendapatkan dua penghargaan dari Komite Nasional
    Ekonomi dan Keuangan Syariah” ungkapnya.

    Dengan adanya KDEKS Al Muktabar berharap, ekonomi dan keuangan syariah, masyarakat
    dapat terfasilitasi kesejahteraannya berbasis syariah.

    ”Ekonomi dan keuangan syariah menjadi peta jalan serta mampu mendorong berbagai basis
    pertumbuhan di Provinsi Banten” ungkapnya.

    ”Ekonomi dan keuangan itu satu parameter utama dalam rangka kita makin menuju untuk
    upaya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar Kesejahteraan
    masyarakat” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin
    mengatakan, sebagai bagian pembangunan ekonomi Indonesia, ekonomi dan keuangan
    syariah terus dipacu. Hal itu sesuai dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan
    keuangan syariah dunia.

    Dikatakan, saat ini telah terbentuk KDEKS di 22 Provinsi. Wapres mengajak menjadikan
    ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber energi baru pembangunan perekonomian
    Indonesia.

    Masih menurut Wapres RI KH Ma'ruf Amin, Indonesia saat ini menjadi pemegang saham
    terbesar ketiga Islamic Development Bank (IDB) sebesar 7,9 persen. Indonesia juga meraih
    Penghargaan IDB pada inovasi sukuk wakaf secara online, serta menjadi destinasi wisata
    syariah utama dunia.

    Sebagai informasi, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 500.05/Kep.26-
    Huk/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Ekonomi Syariah
    Provinsi, Tim KDEKS Provinsi Banten antara lain; Pelindung Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar dan Taufiqurrahman Ruki. Penasihat: H Embay Mulya Syarif dan KH Tb Hamdi
    Ma’ani. Ketua: Siti Ma’rifah, dan Sekretaris: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten
    Imaduddin Sahabat

    Selain KDEKS Provinsi Banten, pada saat yang sama juga dikukuhkan KDEKS Provinsi DKI
    Jakarta, Lampung. Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Pengukuhan dilakukan oleh
    Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.
    (RUS)

  • Disdikbud Kota Serang Banjir Temuan BPK

    Disdikbud Kota Serang Banjir Temuan BPK

    SERANG, BANPOS – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten
    menemukan adanya sejumlah temuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    (Disdikbud) Kota Serang.

    Temuan tersebut di antaranya berkaitan dengan pertanggungjawaban Belanja Dana
    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 belum didukung dengan
    bukti yang sah.

    Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan hasil uji petik terhadap delapan sekolah yang
    menjadi sampel dalam pemeriksaan tersebut, BPK mendapati adanya temuan
    berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap penggunaan anggaran sebesar
    Rp55,2 juta tidak didukung oleh bukti pengeluaran dari pihak ketiga.

    Pihak sekolah hanya melampirkan surat perintah pembayaran dari Kepala Sekolah
    atau kuitansi internal dalam SPJ tersebut sebagai buktinya.

    Tidak hanya itu saja, BPK juga mendapati adanya temuan lain yakni, SPJ terhadap
    penggunaan anggaran sebesar Rp68,4 juta tidak ada.

    Selain masalah penggunaan dana BOS, temuan lain yang berhasil didapat adalah
    soal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP
    PAUD) yang belum disetorkan ke Kas Negara akibat tidak terserap.

    Sebelumnya, empat lembaga PAUD di Kota Serang menyatakan diri tidak bersedia
    menerima Dana BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp26,8 juta.

    Karena hal itulah kemudian keempat lembaga PAUD tersebut melakukan
    pengembalian terhadap dana tersebut kepada Kas Daerah Pemerintah Kota
    (Pemkot) Serang.

    Hanya saja, berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK, Pemkot Serang belum
    melakukan pengembalian dana BOP PAUD tersebut kepada Kas Negara sebesar
    Rp26,8 juta.

    Saat dikonfirmasi mengenai sejumlah temuan tersebut, Kepala Disdikbud Kota
    Serang Tb Suherman mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya penyelesaian
    terhadap temuan-temuan itu.

    Termasuk juga penyelesaian terhadap dugaan kasus tidak membayar pajak
    penggunaan BOS Tahun Anggaran 2022 oleh bendahara BOS.

    ”Sudah semua kita selesaikan bahkan kemarin juga dugaan tentang SPJ BOS tahun
    2022 bahkan dugaan belum membayar pajak kami sudah selesaikan STS (surat
    tanda setoran) nya” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menggelar apel
    pagi di lapangan Puspemkot Serang pada Senin (28/8).

    Ia pun juga menambahkan, tidak hanya melakukan penyelesaian secara
    administratif, Disdikbud juga telah melakukan penyelesaian terhadap sejumlah
    temuan tersebut secara materil dengan melakukan pengembalian.

    ”Jadi ada administrasi ada juga yang bersifat materi. Sudah selesai” tandasnya.
    (MG-01/AZM)

  • Masyarakat Pulomerak Dapat Bantuan Air Bersih

    Masyarakat Pulomerak Dapat Bantuan Air Bersih

    CILEGON, BANPOS – DPD KNPI Kota Cilegon mendistribusikan air bersih untuk masyarakat di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Senin (28/8).

    Ketua DPD KNPI Kota Cilegon Rizki Putra Sandika mengatakan kegiatan ini digelar di beberapa titik yakni Lingkungan Tembulun, Lingkungan Gunung Batur dan Lingkungan Cipala dengan total 10 mobil tangki air.

    “Untuk tahap pertama kita salurkan di Lingkungan Tembulung sebanyak 4 mobil tangki kurang lebih totalnya 32 ton air,” ujarnya.
    Kegiatan penyaluran air bersih yang diinisiasi oleh DPD KNPI yang bekerjasama dengan Ditkrimsus Polda Banten untuk membantu meringankan kebutuhan air di wilayah di Kota Cilegon yang sulit mendapatkan air bersih dari dampak El Nino.

    “Kami ucapkan terimakasih kepada jajaran Ditkrimsus Polda Banten dan pengurus KNPI Kota Cilegon yang sudah ikhlas bersama-bersama turun tangan membantu masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih dari dampak Elnino dan kemarau panjang,” ungkap Rizki.

    Rizki juga menceritakan bahwa distribusi terkait air bersih untuk masyarakat di wilayah pegunungan kesulitan, karena jarang ada yang mau supir tangki air ke wilayah disini.

    “Menurut informasi warga disini (red-Tembulum) dikirim air melalui mobil tangki ke wilayah sini 4 tahun lalu, dan baru sekarang bisa dikirim lagi,” katanya.

    DPD KNPI Kota Cilegon juga mendorong seluruh stakeholder maupun pihak Industri di Kota Cilegon untuk lebih memperhatikan terkait masyarakat yang membutuhkan air bersih.

    “Kami mengajak seluruh stakeholder maupun pihak Industri untuk bergotong royong membantu dan mencari solusi terkait kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Cilegon yang membutuhkan, dan pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata untuk menjawab aspirasi rakyat, kami yakin Pemuda bisa diandalkan,” tandas Rizki.

    Salah satu masyarakat pemuda Tembulum Oji Sugiawan mengucapkan terimakasih atas inisiasi DPD KNPI Kota Cilegon yang telah menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

    “Masyarakat disini merasa terbantu dan antusias hingga malam hari warga bergantian mengambil air yang telah didistribusikan, kami ucapkan terimakasih kepada DPD KNPI Kota Cilegon yang bekerjasama dengan Ditkrimsus Polda Banten atas bantuan air bersih kepada masyarakat Tembulun,” katanya.(LUK/PBN)

  • Off-roader Bersama Bupati Lebak Gelar ‘Ulin Bareng’

    LEBAK, BANPOS – Pada libur akhir pekan kemarin, komunitas pecinta off-road dari kalangan pemotor trail menyelenggarakan kegiatan ‘Ulin Bareng’ bersama Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Ratusan off-roader dilepas langsung oleh Bupati dari GOR Ona Rangkasbitung, Minggu (27/8).

    Ketua pelaksana kegiatan, Yadi Basari, mengatakan bahwa kegiatan ‘Ulin Bareng (bermain bersama_red)’ menjadi ajang silaturahmi para trail mania dari berbagai daerah, disamping dalam rangka memeriahkan bulan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Lebak.

    “Kegiatan ini sebagai rangkaian HUT RI ke-78 tingkat Kabupaten dan tentunya ajang silaturahmi para trail mania di Kabupaten Lebak dan di luar Lebak. Semoga kegiatan ini tidak sebatas hari ini saja tetapi bisa menjadi event tahunan kita bersama,” ungkap Yadi.

    Dikatakan, para off-roader yang turut berpartisipasi pada kegiatan ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Lebak, tapi juga datang dari luar daerah Lebak dan Banten. Mereka menjelajahi jalur perkebunan sawit dan waduk karian.

    “Kami juga berharap kegiatan off-roader ini juga sebagai ajang kegiatan mengenalkan objek wisata yang ada di Lebak,” ujarnya.

    Sementara, Bupati Iti Octavia menyambut baik kedatangan para off-roader dari berbagai daerah yang telah ikut berpartisipasi. Iti berharap mereka merasa nyaman dan senang berkunjung ke Lebak dan bisa membantu mempromosikan Kabupaten Lebak, sehingga Lebak dapat lebih dikenal lagi secara luas.

    Pada bagian lain Iti pun mendukung giat positif, ‘Ulin Bareng’ ini, karena sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak, dimana mengandung semangat kebersamaan dalam memajukan Kabupaten Lebak dalam sektor pariwisata, olahraga, lingkungan hidup dan juga investasi.

    “Semoga kegiatan ini bisa menjadi acara rutin dalam rangka mempromosikan Kabupaten Lebak, dan juga dapat mendorong iklim investasi yang positif bagi daerah.Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada para off-roader untuk selalu menjaga lingkungan kita, karena beberapa daerah kita sedang mengalami kekeringan dari dampak dari El Nino,” ujar Bupati. (WDO/DZH)