BANTEN POS

Kategori: PERISTIWA

  • KPK Lakukan Monitoring, Walikota Cilegon Helldy Singgung MPC Harga Diri Pemerintah Daerah

    KPK Lakukan Monitoring, Walikota Cilegon Helldy Singgung MPC Harga Diri Pemerintah Daerah

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian menekankan kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan dokumen secara cermat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Demikian ditegaskan Helldy saat menggelar rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Aula Setda Pemkot Cilegon, Kamis 24 Agustus 2023.

    Hadir dalam kesempatan itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agus Priyanto, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin, para Asisten Daerah (Asda), Kepala Inspektorat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengharapkan jajarannya terus meningkatkan Monitoring Center For Prevention (MCP) Kota Cilegon.

    MPC merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimonitoring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Berdasarkan informasi, pada 2022 MPC Kota Cilegon sudah mengalami peningkatan dari 76,31 pada 2021 menjadi 90,03 persen.

    Meski meningkat, Helldy yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon itu mengaku belum cukup puas, sebab posisi Kota Cilegon masih kalah dibandingkan kabupaten kota lain.
    “MPC kita pada tahun 2022 masih jauh. Saya minta Inspektorat kerja lebih keras lagi. Kalau target ke satu sepertinya nggak mungkin. Minimal peringkat ketiga,” ujar Helldy, saat menyampaikan sambutan.

    Helldy minta jajaran Inspektorat optimistis sebab di bidang yang lain pencapaian Kota Cilegon juga banyak yang mengalami kemajuan.

    Dia mencontohkan, gini ratio Cilegon dari peringkat buncit sekarang kelima di Banten.

    Selain itu, kata Helldy, tingkat pengangguran kita selama tujuh tahun berturut-turut peringkat ketujuh, kini sudah ada perbaikan peringkat keempat.

    Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah naik, bahkan tertinggi se-Banten untuk tingkat kota.

    “Artinya bagi Inspektorat ini jadi tantangan. Saya enggak mau peringkat bawah lagi. Target kita nggak usah nomor satu karena barangkali ketinggian. 2023 ini peringkat ketiga saja dulu sudah cukup. Kerjanya harus super tim,” tandas Helldy.

    Helldy mengungkapkan, terdapat tujuh indikator penilaian MPC yang harus dipenuhi. Antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan barang/aset daerah.

    “Menurut saya MPC harga diri pemerintah daerah, saya minta OPD-OPD penuhi dokumen apa yang diminta KPK. Kalau MPC kita baik maka pengelolaan pemerintahan juga baik,” tegas Helldy.

    Sementara, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agus Priyanto mengatakan, kedatangannya ke Cilegon dalam rangka monitoring peningkatan tata kelola pemerintahan. Dia yakin Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy akan banyak kemajuan.

    “Saya lihat banyak penghargaan yang diterima Kota Cilegon. Maka saya yakin akan lebih baik,” kata Agus Priyanto.

    Terkait MPC, terag Agus sama saja dengan apa yang dilakukan oleh pegawai pemerintah pada umumnya.

    “Ini sudah tugas keseharian. Tidak menyimpang dari yang lain. Proses yang sebetulnya rutin, tinggal dokumen pelaporannya saja untuk mitigasi risiko,” papar Agus.

    Bila seluruh OPD bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), tambah Agus, target Walikota Cilegon agar MPC mencapai tiga besar di Banten bisa tercapai.

    “Tahun lalu saja bisa 90 persen, tahun ini mesti bisa lebih karena indikator tidak banyak berubah,” papar Agus. (adv)

  • Air Bersih Kini Melimpah, Warga Cipala Ucapkan Terimakasih Kepada Walikota Helldy Agustian

    Air Bersih Kini Melimpah, Warga Cipala Ucapkan Terimakasih Kepada Walikota Helldy Agustian

    CILEGON, BANPOS – Program pengadaan air bersih yang dicanangkan Walikota Cilegon Helldy Agustian beberapa bulan yang lalu bagi warga Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, kini warga yang tinggal di pegunungan merasakan manfaatnya.

    Pada musim kemarau tahun ini, warga Cipala tak lagi kesusahan mencari air bersih. Air bersih untuk mereka kini sudah melimpah. Warga Cipala tak lagi susah mencari air bersih sebaimana yang diraskan warga berpuluh tahu yang lalu.

    Warga Cipala mengaku senang dan berterimakasih kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian. Sebab, meski musim kemarau ketersediaan air bersih masih lebih dari cukup dan berlimpah.

    Hal itu berkat adanya program yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait jaringan air bersih yang dibangun atas kerjasama PT Indonesia Power, PT Krakatau Tirta Industri dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Cilegon Mandiri.

    “Pak Wali (Helldy Agustian-red) haturnuhun (Terimakasih-red) saat ini banyu (Air-red) tetap masih lancar. Warga Cipala tidak lagi susah mendapatkan air bersih meskipun sekarang ini musim kemarau. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih masyarakat Kampung Cipala kepada Pak Helldy Walikota CIlegon yang sudah menyediakan sarana air bersih bagi kami semua,” ujar Sutihat, Warga RT 03/05 Lingkungan Cipala, Keluarahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Rabu 23 Agustus 2023 sebagaimana rilis Dinas Kominfo Cilegon.

    Sutihat menuturkan, atas melimpahnya air bersih tersebut semua warga Cipala bisa menikmati. Namun demikian Sutihat berharap, kedepan air bersih yang saat ini masih diambil bak penampungan, ke depannya agar dapat bisa disalurkan langsung ke rumah- rumah warga.

    “Saat ini kami sudah bersyukur tak lagi kekuarangan air bersih meski mengambilnya masih dari bak penampungan yang disediakan Pak Walikota Helldy.

    Akan tetapi mudah-mudahan kedepannya air bersih ini bisa mengalir ke rumah-rumah masyarakat Cipala,” ucap Sutihat.

    Sementara itu, Lurah Lebak Gede Fatoni mengungkapkan, sebelum ada program pengadaan sarana air bersih yang diprakarsai Walikota Cilegon Helldy Agustian, masyarakat Cipala kerap kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih.

    “Sebelum ada program air bersih dari Pak Walikota Helldy, terkadang bukan musim kemarau juga sulit air bersih. Alhamdulillah sekarang saat musim kemarau tahun ini ketersediaan air bersih masih sangat cukup dan bahkan melimpah,” terang Fatoni.

    Menurut Fatoni, program penyediaan air bersih itu sangat efektif dan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Link Cipala yang sebelumnya hanya mengandalkan air sumur yang lokasinya berada disekitar kampung.

    “Sekarang tidak terdengar lagi ada masyarakat pergi ke sumur malam-malam akibat kekurangan air. Akan tetapi jika siang hari abarnya masih ada yang mengambil air ke sumur yang jaraknya cukup jauh,” ungkap Fatoni.

    Dikatakan Fatoni, kebiasaan warga dengan mengambil air dari sumur meski jaraknya cukup jauh, hal itu tidak lebih karena faktor kebiasaan. Mengingat sudah berpuluh-puluh tahun warga menggunakan air tersebut.

    Menurut Fatoni, masyarakat Lingkungan Cipala mendapatkan pelayanan penyediaan air bersih mulai pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan debit air yang tersedia sebanyak 20.000 liter perhari. Adapun jumlah warga Cipala itu ada empat rukun tetangga (RT).

    “Jadi untuk teknsi mengambil airnya dilakukan sesuai jadwal agar tidak terjadi penumpukkan. Alhamdulillah masyarakat Cipala sudah tertib. Atas melimpahnya air disini, kami beserta masyarakat sangat Cipala sangat senang. Terimakasih pak Walikota Cilegon bapak Helldy Agustian.(adv)

  • Petugas BPKAD Cilegon Layani Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Di Kantor Kelurahan

    Petugas BPKAD Cilegon Layani Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Di Kantor Kelurahan

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Pajak Wilayah II, membagikan doorprize pada kegiatan pelayanan keliling pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu.

    Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) UPT Pelayanan Pajak Wilayah II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Mochamad Faisal Rachmat mengatakan, kegiatan pelayanan keliling pembayaran PBB P2 dilakukan sebagai upaya untuk menarik masyarakat membayar pajak.

    Saat melakukan sosialisasi terjun ke lapangan langsung tersebut, pihaknya dengan didampingi aparatur kelurahan pun membagikan doorprize. Hal ini dilakukan agar warga atau para wajib pajak semakin tertarik.

    “Kita laksanakan kegiatan ini ke setiap kelurahan, dan kita bagikan doorprize untuk masyarakat,” ujar Faisal panggilan akrabnya Mochamad Faizal Rachmat, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon beberapa waktu lalu.

    Faisal mengungkapkan kegiatan layanan langsung ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya agar target dan realisasi pendapatan pajak daerah terencapai.

    “Kita laksanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Sebagai jajaran BPKPAD Cilegon maka kita melakukan program jemput bola langsung bertemu dengan terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan ini. Prinsip kami tiada hari tanpa melayani. Langkah ini sebagai upaya mencapai target pendapatan daerah dari sektor pajak PBB P2 sebagaimana yang ditetapkan pimpinan daerah,” terang Faisal.

    Sementara itu, Lurah Deringo Yayan Heryanto mengucapkan terimakasih kepada UPTD Pajak wilayah II BPKPAD Cilegon yang telah menjalankan program pelayanan pembayaran PBB P2 kepada warganya.

    “Saya sebagai lurah mengucapkan terimakasih kepada UPT Pajak wilayah II BPKAD Cilegon yang sudah melakukan pelayanan langsung terkait pajak bumi bangunan di kantor kelurahan,” ucap Yayan Heryanto.

    Yayan Heryanto menyatakan, dengan datangnya UPTD Pajak Wilayah I ke kelurahannya, hal ini bisa mengurangi beban masyarakat, paling tidak dari sisi transportasi dan waktu.

    “Kantor UPTD Pajak Wilayah II agak lumayan jauh, kurang lebih kalau ke sana gak kurang dari Rp10 ribu ongkos ojeknya. Jadi kalau ada pelayanan keliling ini bisa mengurangi beban ongkos warga dan menghemat waktu juga,” tutur Yayan Heryanto.(adv).

  • Siltap Sering Telat Dibayarkan, DPD PPID Gelar Aksi Tuntut Hak Kesejahteraan

    Siltap Sering Telat Dibayarkan, DPD PPID Gelar Aksi Tuntut Hak Kesejahteraan

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Kabupaten Serang akan menggelar aksi damai yang mengajak para perangkat Desa se-Kabupaten Serang.

    Hal tersebut terungkap usai surat edaran yang diterbitkan oleh DPD PPDI tertanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor : ISTIMEWA, bersifat : Penting dan dengan perihal : Edaran Aksi Damai ini tersebar.

    Dalam surat tersebut, DPD PPDI yang diketuai oleh Arif Suryadi ini mengajak para perangkat Desa Se-Kabupaten Serang untuk melakukan aksi damai dalam hal meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk membayarkan penghasilan dan tunjangan tetap (Siltap) kepala desa yang selama ini sering telat dibayarkan.

    “Berdasarkan kondisi pemerintah Kabupaten Serang yang yang setiap tahunnya selalu telat membayarkan penghasilan dan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa terkadang 3 bulan sekali bahkan 5 bulan sekali dan anggaran operasional desa yang bersumber dari bagi hasil pajak retribusi daerah (BPHRD) yang belum full direalisasikan. Berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dengan ini kami beritahukan bahwa perangkat desa se-kabupaten serang akan melakukan aksi damai pada : Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Agustus 2023 Jam : 08.00 Wib s/d Selesai Tempat : Kantor Bupati Serang,” isi dari surat edaran yang diterima oleh Banpos.

    Dalam surat tersebut menerangkan bahwa kegiatan aksi damai itu akan digelar dengan peserta aksi kurang lebih sebanyak 2.000 orang. Dengan dilengkapi atribut aksi yakni mobil komando, soundsystem, spanduk, foster dan lain-lainnya.

    Adapun tuntutan yang diajukan dalam keterangan tertulis tersebut terkait dengan beberapa hal yang menyangkut hak-hak dasar.

    Pertama menuntut penghasilan dan tunjangan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Harus dibayarkan Rutin tiap Bulan. Kedua menuntut adanya peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ketiga menuntut operasional Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) untuk segera direalisasikan sepenuhnya dan keempat menuntut regulasi dan kebijakan tentang penghasilan dan tunjangan tetap supaya dirubah atau diperjelas. (CR-01)

  • Kasus Kekerasan dan TPPO di Pandeglang Alami Peningkatan

    Kasus Kekerasan dan TPPO di Pandeglang Alami Peningkatan

    PANDEGLANG, BANPOS – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pandeglang makin mengkhawatirkan, hal tersebut terlihat dari meningkatnya angka kasus TPPO. Tingginya angka TPPO ini membutuhkan pemahaman dan kerjasama dari berbagai pihak.

    Sebab itu, untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan terjadinya kasus TPPO di Pandeglang. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

    Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Mila Oktaviani mengatakan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun ini cukup tinggi.

    Dalam pencegahannya, pihaknya melakukan upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahannya.

    “Kita sudah lakukan sosialisasi di beberapa kecamatan yang angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi diantaranya Kecamatan Sobang, Carita dan Jiput,” kata Mila kepada BANPOS, Rabu (23/8).

    Mila menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat pada UPTD PPA Pandeglang, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani hingga bulan Agustus 2023 sebanyak 71 kasus.

    “Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 11 kasus, Seksual anak sebanyak 40 kasus, seksual perempuan sebanyak 17 kasus dan TPPO sebanyak 4 kasus. Jadi semuanya sebanyak 71 kasus,” terangnya.

    Menurutnya, kasus TPPO pada tahun ini juga mengalami peningkatan, sehingga pihaknya melakukan sosialisasi pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Jiput.

    “Menurut informasi dari warga, bahwa di Kecamatan Jiput kebanyakan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online (Simfoni) PPA belum ada kasus di Jiput yang terlapor kan ke UPTD PPA, sehingga kita lakukan sosialisasi disana dan itu sudah kita lakukan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Mila menambahkan, dalam sosialisasi pemahaman dan pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus TPPO di Kecamatan Jiput, UPTD PPA melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Sosialisasi di Kecamatan Jiput kita melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, tujuannya agar masyarakat tahu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus TPPO yang terjadi dilingkungannya bisa dilaporkan kepada pihak APH tersebut,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Program RTLH Bodong Pandeglang Telan Korban

    Program RTLH Bodong Pandeglang Telan Korban

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah warga yang ada di Kecamatan Sobang dan Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang menjadi korban penipuan oleh salah seorang oknum yang mengiming-imingi bantuan bedah rumah atau program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan bahwa di Kecamatan Sobang, ada sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK) dan di Kecamatan Sindangresmi satu KK yang menjadi korban penipuan program RTLH.

    Camat Sobang, Juansyah Waluyo membenarkan bahwa ada sekitar 6 KK warga Kecamatan Sobang tertipu oleh oknum yang mengiming-imingi bantuan program RTLH, padahal bantuan program RTLH tersebut tidak ada.

    “Di Desa Cimanis sebanyak 5 KK dan Desa Pangkalan 1 KK. Mereka (warga,red) sudah mengeluarkan banyak uang kepada oknum itu, namun bantuan program RTLH tidak ada,” kata Juansyah kepada wartawan.

    Dijelaskannya, warga yang telah menjadi korban penipuan program RTLH tersebut sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum itu mulai dari sebesar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta.

    “Jadi modus pelaku menjanjikan kepada warga akan ada bantuan rehab rumah dari pemerintah. Warga diminta biaya dan dokumen kependudukan,” terangnya.

    Hingga saat ini, lanjut Juansyah, pihaknya juga belum mengetahui siapa dan dari mana oknum yang menipu sejumlah warganya tersebut. Tapi,ia sudah melihat foto oknum itu dan sudah melaporkannya ke Polsek Panimbang.

    “Warga kami juga tidak tahu siapa orangnya dan dari mana. Namun warga kami sudah ada yang mengeluarkan biaya kepada pelaku yang menjanjikan program RTLH itu,” ungkapnya.

    Hal yang sama juga dikatakan oleh Camat Sindangresmi, Muklis mengaku, jika salah satu warganya ada yang menjadi korban penipuan bantuan program RTLH.

    “Iya ada satu orang dan sudah keluar biaya sebesar Rp 1,2 juta,” ucapnya.

    Menurutnya, dari informasi yang didapat dari warga bahwa warga yang lain pun di Sindangresmi banyak didatangi pelaku dengan modus iming-iming program RTLH. Namun warga yang lain sempat nanya dulu kepada pihak desa,sehingga tahu bahwa itu penipuan.

    “Satu warga sudah keluar biaya namun sebagian warga yang lain tidak, karena sempat tanya dulu kepada pihak desa,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kapolsek Panimbang, IPTU Asep Jamaludin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi banyaknya warga Sobang dan warga lainnya yang menjadi korban penipuan. Saat ini pihaknya sedang mencari pelaku, meski warga atau korban belum ada yang laporan.

    “Memang sudah ada informasi soal banyaknya warga yang menjadi korban penipuan program bedah rumah oleh salah seorang oknum yang belum diketahui siapa dan dari pihak mana. Namun sampai sekarang belum ada korban yang melakukan laporan kepada kami,” katanya.

    Namun, meskipun belum ada warga yang melaporkan, tapi pihaknya sudah mengantongi foto terduga pelaku, karena salah seorang keluarga korban sempat memfoto pelaku.

    Bahkan, pihaknya pun saat ini menjadikan oknum terduga pelaku penipuan tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Karena kami sudah mengantongi foto terduga pelakunya, maka jika nanti ditemukan akan langsung diamankan, untuk dibuktikan benar atau tidaknya oknum itu yang melakukan penipuan program bedah rumah,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Dinilai Sudah Tidak Layak, TPA Rawa Kucing Diboikot

    Dinilai Sudah Tidak Layak, TPA Rawa Kucing Diboikot

    TANGERANG, BANPOS – Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang
    menggelar aksi unjuk rasa di depan TPA Rawa Kucing Kota Tangerang, pada Selasa (22/8) lalu. Aksi
    tersebut sebagai bentuk penegasan oleh mereka bahwa TPA Rawa Kucing sudah tidak layak untuk
    digunakan.

    Ketua SEMMI Cabang Tangerang, Yanto, dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa aksi yang
    dilakukan oleh pihaknya yakni menutup plang TPA Rawa Kucing dengan kain hitam, sebagai simbolisasi
    tempat tersebut sudah tidak lagi dapat menampung sampah dari masyarakat Kota Tangerang.

    Kami menganggap DLHK Kota Tangerang tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya
    mengurangi, mengatasi dan mengelola permasalahan sampah. Kami juga peringatkan DLHK Kota
    Tangerang agar segera mencari solusi dari kondisi overloadnya TPA. Karena kajian kami mengatakan
    overload terjadi pada Desember 2023 ini, ujarnya.

    Menurut Yanto, kajian yang pihaknya lakukan berdasarkan pada Permen LHK Nomor 10 Tahun 2017
    dengan kesimpulan bahwa akan ada pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 1.948.508 jiwa, dengan
    timbulan sampah perorang 0.7 Kg/Hari.

    “Sehingga didapatkan hasil bahwa sampah di Kota Tangerang sebanyak 3.897.016 meter kubik. Ini tidak
    seimbang dengan sisa daya tampung TPA yang hanya 1,9 juta meter kubik. Jika keadaan ini terus
    dibiarkan tanpa solusi yang nyata, dan TPA dipaksa untuk tetap menampung sampah, fenomena
    Tsunami Sampah akan terjadi,” tuturnya.

    Menurut Yanto, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi fenomena yang mengerikan pada akhir tahun
    ini di TPA Rawa Kucing. Fenomena tersebut yakni Tsunami Sampah yang kerap disampaikan oleh
    pihaknya dalam aksi-aksi terdahulu.

    Tsunami Sampah ini akan terjadi jika TPA tidak dikelola dengan baik. Jika keadaan itu terjadi maka kita
    sebagai masyarakat akan merasakan dampak buruk atas ketidakmampuan pemerintah dalam hal
    pengelolaan sampah ini, tegasnya.

    Menurutnya, keadaan tersebut harus segera diantisipasi oleh Pemkot Tangerang. Serangkaian solusi
    atas masalah tersebut menurutnya, sudah dipaparkan oleh pihaknya pada aksi demonstrasi lalu berupa
    Penyiapan Lahan Baru, Percepatan PSEL dan Efektivitas Bank Sampah.

    “Namun solusi itu ditolak mentah-mentah. Oleh karenanya, TPA bukan lagi sebagai Tempat
    Pembuangan Akhir Sampah melainkan menjadi Tempat Pembuangan Uang Rakyat,” katanya.

    Dalam aksi tersebut, Yanto menuturkan bahwa terdapat tiga poin tuntutan, yang pihaknya sampaikan.
    Pertama, selesaikan permasalahan daya tampung sampah yang overload di Kota Tangerang, sebelum
    akhir tahun 2023.

    “Kedua, menuntut Pemkot Tangerang untuk mengevaluasi kinerja DLHK. Ketiga, menuntut Walikota
    Tangerang harus memecat Kepala DLHK beserta jajaran yang tidak mampu bekerja dengan baik dan
    kompeten,” jelasnya.

    Terakhir, Yanto menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan sampai tuntutan aksi dipenuhi oleh
    Pemkot Tangerang.

    Kami mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mengawasi kinerja dari Pemerintah
    Kota Tangerang dalam mengelola sampah, tandasnya. (DZH)

  • Dompet Dhuafa Berbagi dengan Veteran

    Dompet Dhuafa Berbagi dengan Veteran

    TANGERANG, BANPOS – APRESIASI kepada para pejuangan kemerdekaan kembali dilakukan oleh Dompet Dhuafa tahun ini. Pada
    momentum hari kemerdekaan RI ke-78 tahun, Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa
    memberikan bantuan berupa paket nutrisi dan santunan kepada para Veteran. Penyaluran tersebut
    dilakukan di Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Kota Tangerang dan Serang.

    Kepala LPM Dompet Dhuafa, M. Noor Awaluddin Asjhar, menuturkan bahwa penyerahan bantuan
    langsung berupa paket nutrisi dan uang tunai itu merupakan wujud ungkapan terima kasih dan
    penghargaan, atas jasa para pejuang dan pembela kemerdekaan Indonesia.

    “Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada para pelaku sejarah. Sudah sepantasnya
    menjadi perhatian bagi kita semua untuk tetap peduli terhadap kehidupan Veteran. Semoga bantuan ini
    bermanfaat, dapat membangkitkan semangat dan harapan baru bagi mereka,” ujarnya dalam
    keterangan tertulis yang diterima BANPOS, kemarin.

    Ketua LVRI Kota Tangerang, Kasbilal (77), menyambut dengan bangga adanya kegiatan ini. Menurutnya,
    kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa merupakan bentuk kepedulian terhadap para
    pejuang kemerdekaan Indonesia.

    Saya sangat menghargai dan berterima kasih sekali atas adanya apresiasi dari Dompet Dhuafa,
    alhamdulillah masih ada yang peduli dengan jasa-jasa orang tuanya yang memperjuangkan
    kemerdekaan. Ini bagaikan ladang pahala bagi semua dan tentunya harus ikhlas, ungkapnya.

    Kasbilal merupakan Veteran Pembela Kemerdekaan setelah masa proklamasi. Ayah dan saudaranya
    telah tiada karena berjuang menjaga kemerdekaan sejak dirinya berusia 3 tahun, sehingga tekadnya
    sangat kuat untuk terlibat langsung dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baginya,
    merdeka itu harus dirasakan semua aspek kehidupan dan harus berdaulat.

    Ia pun berpesan untuk anak muda saat ini, untuk bisa meneruskan bangsa ini sebagai pewaris
    kemerdekaan.

    “Anak muda berkewajiban dan harus bertanggung jawab menjaga kemerdekaan saat ini, menjadikan
    masyarakat yang adil dan makmur dalam segala aspek kehidupan,” terangnya.
    Diketahui, program bantuan bingkisan dan tanda terimakasih bagi ratusan veteran pejuang
    kemerdekaan ini dilaksanakan oleh LPM Dompet Dhuafa di beberapa lokasi seperti Bekasi, Bogor,
    Sukabumi, Serang, Lebak, dan Pandeglang. (DZH)

  • Pelaku UMKM Harus Didampingi

    Pelaku UMKM Harus Didampingi

    CILEGON, BANPOS – Untuk memperkuat usahanya, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu diberikan pelatihan usaha atau coaching clinic. Hal ini diperlukan lantaran pesatnya pertumbuhan UMKM di Kota Baja. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta usai menghadiri kegiatan Opening Rumah Berdaya Cilegon (RBC) Merdeka Kreasi UMKM 2023 di Aula DPRD Cilegon, Rabu (23/8).

    Sanuji mengungkapkan, kegiatan Merdeka Kreasi UMKM 2023 yang dilaksanakan RBC dalam memperkuat dan mengembangkan UMKM memiliki semangat kolaborasi yang baik. Seluruh pihak baik Pemkot, DPRD, industri, tokoh UMKM dan RBC sendiri terlibat memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Kedepan ia mengharapkan agar usaha pelaku UMKM dapat terus dikembangkan salah satunya dengan Coaching Clinic.

    “Kedepan pelatihan-pelatihan kita dilakukan dengan coaching. Tidak hanya sehari dua hari, dia (UMKM) diberi bimbingan 6 bulan. Sampai dia dipastikan dilepas. Pola coaching harus kita perkuat,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, pihaknya dalam memperkuat UMKM mengharapkan jajarannya dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Seperti proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan dapat dipercepat.

    “Misalnya izin, saya berharap seperti NIB harus dipercepat, ngga boleh lagi hitungan harian, mingguan. Satu jam dua jam dipercepat. Pemerintah bisa mempercepat,” tegasnya.

    Sanuji juga mendorong agar BPRS Cilegon Mandiri dapat membantu pengembangan UMKM dari sisi permodalan. Hal ini perlu agar UMKM dapat semakin kuat dan berkembang. “Kita punya BPRS-CM. BPRS-CM sangat strategis. Kalau BPRS-CM, UMKM sudah banyak yang kita modalin, bisa ditambah modalnya. Kita mendorong BPRS bisa menjadi pendukung untuk UMKM,” terangnya.

    Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Nurrotul Uyun. Ia menekankan perlunya dukungan maksimal terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebab menurutnya UMKM memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan di Kota Cilegon.

    “UMKM ini sektor yang paling mudah untuk dikembangkan, oleh karena itu dukungan terhadap sektor UMKM harus diberikan secara maksimal, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun yang lainnya, saya harap UMKM Kota Cilegon dapat berkembang dan lebih maju, serta mitra dukungan dari berbagai pihak juga dapat semakin baik lagi,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Direktur RBC, Nia Desmalia mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk pendampingan kepada UMKM sekaligus rangkaian menyemarakan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.

    Nia berharap, dengan pendampingan yang diberikan dapat semakin memajukan usaha pelaku UMKM. Sehingga produk UMKM di Cilegon semakin kuat dan berkembang serta dikenal luas.

    “Salah satunya hari ini, (UMKM) diberikan coaching bisnis. Seperti kata Pak Wakil (Sanuji Pentamarta). Bagaimana mindsetnya juga benar tentang bisnis, kemudian produknya. Selain bisa berkembang dan melesat jadi scale up,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Kemenkeu Soal ASN Kerja Di Rumah WFH

    Kemenkeu Soal ASN Kerja Di Rumah WFH

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta yang kian parah. Apakah WFH akan berdampak ke ekonomi? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakin, kebijakan WFH tak akan bikin ekonomi jeblok.

    Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mulai memberlakukan WFH 50 persen bagi para pegawainya sejak Senin lalu. Kebijakan ini rencananya akan berlaku selama dua bulan hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diberlakukan karena polusi udara di Ibu Kota semakin parah. Mengutip dari laman IQAir pukul 06.00 pagi hari kemarin misalnya, indeks kualitas udara di Jakarta tercatat di angka 157. Angka tersebut masuk kategori tak sehat dengan posisi terburuk keempat di dunia.

    Diharapkan, dengan kebijakan WFH, polusi udara di DKI yang sebagian besar disebabkan oleh transportasi, akan berkurang. Namun, ada yang khawatir WFH akan berdampak ke persoalan ekonomi seperti yang terjadi saat musim Corona dulu.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio N Kacaribu mencoba menenangkan. Dia memastikan, kebijakan WFH 50 persen yang akan diberlakukan hingga dua bulan ke depan tak akan mengganggu perekonomian. Alasannya, kinerja ekonomi RI terbukti baik saat pandemi dulu.

    Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi terus meningkat setelah terkontraksi pada 2020 akibat pandemi Covid-19, yakni mencapai 3,7 persen pada 2021 dan 5,3 persen pada 2022. “Enggak (ngaruh). Terbukti waktu kita 2021, 2022 ekonomi jalan sangat baik, walaupun mayoritas dari kita malah kerja dari rumah dan konsumsi cukup tinggi. Jadi kita akan cukup aman,” kata Febrio, di Hotel Mulia, Jakarta, kemarin.

    Kebijakan WFH rencananya tak hanya berlaku untuk PNS di Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini akan diikuti oleh PNS di wilayah Jabodetabek dan karyawan swasta.

    Keputusan WFH ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Debok, Tangerang, dan Bekasi ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Lalu kepada Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, Wali Kota Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangsel.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA menjelaskan, aturan itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Peningkatan Kualitas Udara di Kawasan Jabodetabek, Senin (14/8).

    Dalam surat tersebut, Kepala Daerah diminta melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja WFO 50 persen dengan yang kecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial.

    “Selain itu, Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait” jelas Safrizal, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

    Sejumlah pengusaha buka suara soal permintaan Pemerintah untuk memberlakukan sistem kerja WFH. Pengusaha menolak mentah-mentah kebijakan tersebut.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, pelaku usaha saat ini sedang kembali membenahi lini bisnisnya. Sistem kerja WFH dinilai tidak akan efektif untuk mendukung langkah pembenahan bisnis karena bisa menurunkan produktivitas pegawai.

    “Jangan hanya karena gegara polusi udara jadi harus kembali WFH. Kalau secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat. Kalau produktivitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai,” kata Diana, kemarin.

    Daripada meminta pelaku usaha menerapkan WFH, Diana usul, lebih baik pemerintah melakukan opsi lain, misalnya penerapan genap-ganjil diperluas.

    Senada, dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Dia keberatan bila pengusaha diminta menerapkan sistem WFH kepada pegawainya.

    Dia menekankan, tidak semua pekerjaan bisa bekerja dari jauh. “Sektor manufaktur misalnya, pekerja harus berada di lokasi usaha untuk melakukan kegiatan produksi,” katanya.

    Sementara, Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kebijakan WFH ini akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen. Kata dia, pengeluaran masyarakat di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta, sebagian dialokasikan untuk transportasi.

    “Katakanlah, dari 100 persen pengeluaran 10 persennya untuk transportasi. Kalau 10 persennya nggak ada atau dikurangi, yang terjadi penyerapan tenaga kerjanya juga akan terkoreksi turun, upahnya juga akan turun,” papar Heri.

    Heri bilang, WFH menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang. Jasa layanan transportasi online misalnya, jadi berkurang penggunanya. Contoh lainnya, kantin-kantin di perkantoran juga akan terdampak. “Itu yang menyebabkan salah satunya upah riil akan turun,” tutur dia. (RMID)

    Berita Ini Telah Tarbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/185259/kemenkeu-soal-asn-kerja-di-rumah-wfh-nggak-bikin-ekonomi-jeblok