BANTEN POS

Kategori: PILIHAN REDAKSI

  • Ratusan Nelayan Demo PT Dover Chemical di Tengah Laut Selat Sunda 

    Ratusan Nelayan Demo PT Dover Chemical di Tengah Laut Selat Sunda 

    CILEGON, BANPOS – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di tengah laut. Aksi berlangsung di depan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Pribadi) atau Jetty PT Dover Chemical, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Rabu (13/11/2024).

    Berdasarkan hasil pantauan di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Puluhan perahu nelayan tampak berjejer di atas laut mengitari TUKS/Jetty PT Dover Chemical. Sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera biru bertuliskan HNSI, ratusan nelayan menyampaikan orasi di depan jajaran direksi PT Dover Chemical.

    Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal kepada PT Dover Chemical Kota Cilegon. Di antaranya para nelayan menuntut pihak PT Dover Chemical untuk saling menghargai sesama pemanfaat pesisir kelautan Kota Cilegon.

    Kemudian mereka juga mendesak PT Dover Chemical untuk menjalankan amanah regulasi tentang lingkungan hidup. Mereka meminta PT Dover Chemical memperhatikan nelayan sebagai salah satu masyarakat terdampak.

    Selain itu, para nelayan juga mendesak PT Dover Chemical menjalankan amanah regulasi tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang Laut (PKKPRL). “Kita di sini tidak menuntut apa-apa, kita hanya meminta untuk diperhatikan,” ujar pria berseragam warna biru saat berorasi di atas perahu.

    Hingga berita ini ditayangkan, para nelayan masih terus menyerukan aksinya di atas Jetty PT Dover Chemical didampingi oleh jajaran pihak kepolisian Polres Cilegon. (LUK)

  • Realisasi Pembangunan Minim, Helldy-Sanuji Punya Waktu Sempit

    Realisasi Pembangunan Minim, Helldy-Sanuji Punya Waktu Sempit

    AKADEMISI Universitas Bina Bangsa (Uniba), Edi Muhammad Abduh, mengatakan karena usia pasangan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta hanya 3,5 tahun sehingga masih banyak yang harus dibenahi. Meskipun harus diakui banyak program yang terealisasi.

    “Contoh penambahan sekolah negeri, ada perkembangan kaitan sama dunia pendidikan.

    Kemudian kalau kita lihat di usia 25 tahun ini ada mal pelayanan publik (MPP). Kemudian yang saya lihat banyak penghargaan diterima,” kata Edi kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Ia berharap pelayanan publik bisa terus ditingkatkan seperti bisa drive thru sehingga memudahkan masyarakat apabila tidak bisa datang ke MPP.

    “Harus ada pemberian pelayanan itu tidak lagi dengan cara pilih kasih semua melayani tidak  mesti melihat konstituen,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah harus hadir memberikan fasilitas digital kepada generasi milenial agar melek teknologi. Kemudian penataan infrastruktur harus lebih ditingkatkan lagi.

    “Kemudian hal-hal seperti jalan yang harus dijaga, kualitas dimonitor supaya terjaga karena ini berbicara nya tentang publik,” ucapnya.

    “Harapan kami terus meningkatkan pembangunan nya yang bagus dipertahankan yang belum ditingkatkan yang belum dimaksimalkan dimaksimalkan. Karena Cilegon itu milik masyarakat,” sambungnya.

    Kemudian ia juga berharap Pilkada Cilegon pada 27 November berjalan lancar.

    “Harapan saya di Pilkada serentak ini di tahun politik ini marilah kita sukseskan Pilkada serentak tanpa ada konflik yang berkepanjangan pelaksanaan berjalan dengan baik dan fair play,” ujarnya.

    Selain itu ia menyarankan Walikota Cilegon Helldy Agustian agar lebih bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga lainnya. Atau sinergitas Pentahelix yang wajib dilakukan untuk kemajuan Kota Cilegon.

    “Sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi, industri kemudian komunitas dan jurnalis lima itu. Lima elemen itu harus bersinergi karena itu penting,” tuturnya.

    Terpisah, Caleg DPRD Kota Cilegon Terpilih Rahmatullah mengatakan Kota Cilegon di usia ke 25 tahun tidak ada perubahan signifikan karena masih banyak permasalahan di Kota Cilegon.

    “Sepengetahuan saya jadi anggota dewan beberapa kali ini ya berubah tapi tidak terlalu banyak. Karena masih banyak warga masyarakat kita di kota industri tapi masih banyak penganggurannya, angka kemiskinan juga masih ada, tapi korelasinya agak kurang pas ketika kota industri tapi jalannya gelap, tidak memperlihatkan penerangan yang baik sementara mereka industri bisa hidup menggerogoti alam yang ada di Kota Cilegon dan menikmati hasilnya terutama KS Grup,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Dikatakan Rahmatullah banyaknya industri di Kota Cilegon belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat Cilegon.

    “Tetapi hari ini Cilegon gelap gulita tidak menunjukkan kota industri yang terang benderang ini menjadi tanggung jawab siapa? Antara pemerintah dengan para pelaku industri karena di Purwakarta ada Krakatau Steel yang gelap gulita, jalan hancur dan penerangan juga mati, perumahan juga sudah tidak layak bahkan berbahaya dan tidak nyaman warga. Ini perlu ada sikap ketegasan dari kepala daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 25 ini supaya beliau sebagai kepala daerah harus bisa menenangkan dan menyenangkan serta menyamankan warga masyarakatnya,” tuturnya.

    Ia menyarankan Pemkot Cilegon memanggil industri untuk menyelesaikan persoalan yang ada selama ini.

    “Panggil para pelaku industri duduk bersama dengan pemerintah dan DPRD apa yang harus dilakukan secara bersama-sama jangan cuma hanya jalan JLS yang rusak lalu minta bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pelaku industri yang menggunakan fasilitas itu tetapi disisi lain ada kota yang gelap gulita yang tidak diperhatikan hanya jawaban-jawaban yang ngga pernah diterima oleh warga saya, konstituen saya, yang itu justru harus diperjelas dan dipertegas supaya Cilegon makin kedepan makin layak huni, layak pakai, layak hidup, layak mencari pekerjaan dan pendidikan,” paparnya.

    Selain itu, Rahmatullah juga menyinggung APBD Cilegon yang belum terkelola dengan baik.

    “Memang pendapatan dari tahun ke tahun meningkat sekalipun dengan peningkatan APBD nya tidak diimbangi dengan khas daerah sesuai dengan rencana ketika pendapatan nya Rp2,3 triliun yang dibagi dalam per triwulan nya harus sesuai dengan standby flow atau cash flow nya yang pas bahkan di pertengahan semester I cash flow di pemerintah daerah terutama di BPKPAD sempat kehilangan alokasi untuk mengatur kebijakan-kebijakan keuangan, kebijakan moneter nya untuk alokasi-alokasi yang sudah direncanakan dengan DPRD di 2024 ini,” katanya.

    “Kan semestinya dengan kesepakatan APBD Rp2,3 triliun per triwulan nya harus standar cash flow untuk melaksanakan kebijakan moneter nya itu tersedia ini masih bergejolak sehingga mereka kesulitan melakukan kegiatan apalagi serapan-serapan anggaran sehingga sesuai dengan rencana yang mereka lakukan,” tambahnya.

    Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepala daerah yang saya ini menjabat maupun yang terpilih nanti.

    “Jadi masih banyak PR nya ngga sebatas visi misi yang disampaikan bahwa beliau sudah melaksanakan visi misinya hampir 100 persen apakah itu by data ataupun hanya menghibur masyarakat dalam rangka suksesi kepemimpinan beliau maupun dalam rangka menghadapi Pilkada kedepan sah-sah saja saya kira, ketika kepala daerah menyampaikan visi misinya hampir 100 persen tapi apakah masyarakat DPRD bisa menyambut baik hal-hal yang disampaikan itu, saya kira warga yang bisa menilai,” ungkapnya.

    “Keluhan-keluhan itu harus segera ditanggapi jangan sampai bertahun-tahun kota industri tapi tidak mencerminkan seperti kota industri bagi penghuninya, bagi penduduknya, bagi keluarga masyarakat nya,” ujarnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat Pemkot Cilegon saat ini kebingungan dalam menjalankan programnya.

    “Pemerintah kita kebingungan arah kebijakan Pemkot Cilegon ini mau dibawa kemana yang sudah disepakati bersama DPRD,” katanya. (LUK/PBN)

  • Cilegon Semakin Dewasa Semakin Berkembang

    Cilegon Semakin Dewasa Semakin Berkembang

    Helldy Agustian, orang nomor 1 di Kota Cilegon, mengatakan bahwa angka ke-25 menandakan Kota Cilegon sudah dewasa.

    “Artinya (kota Cilegon,-red) sudah dewasa, bertumbuh dan berkembang, sudah tidak lagi muda, kedewasaan ini harus menjadi wawasan yang bertambah,” ujarnya saat ditemui di kantor Kelurahan Jombang Wetan, pada Kamis (25/4).

    Menurut Helldy, keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin kota bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, didalamnya mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli menjadi salah satu faktor penilaian.

    “Kota Cilegon ini melebihi Provinsi Banten dalam nasional, provinsi Banten diangka hampir 75 persen, sedangkan kota Cilegon sudah diangka 78 persen, jadi bagus perkembangannya,” ungkapnya.

    Kemudian dari kemiskinan, Helldy mengklaim di Kota Cilegon, saat ini sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, dari sisi pengangguran, kata Helldy, di Kota Cilegon sudah turun dari peringkat ketujuh selama lima tahun terakhir sejak tahun 2016.

    Kemudian tahun 2017 turun menjadi peringkat keenam, dan hingga saat ini angka pengangguran di Cilegon terus menurun.

    “Dalam waktu dua tahun delapan bulan (selama Helldy menjabat jadi walikota Cilegon,-red), dari angka 12,69 persen turun menjadi 7,25 persen, sehingga berkurang sekitar 5,44 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Helldy juga menyebut sejak masa kepemimpinannya, saat ini sudah ada beasiswa full Sarjana yang telah berlangsung dari tahun 2021 hingga saat ini sudah ada ribuan penerima manfaat.

    “Kemudian kita juga sudah memberikan bpjs ketenagakerjaan kepada unsur-unsur terkait, dan dari sisi kesehatan yang sebelumnya butuh waktu dua minggu, untuk bisa di cover BPJS, kalau sekarang kan cuma satu hari,” katanya.

    Bahkan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) semua pelayanan bisa dilakukan di satu tempat dalam waktu yang cukup cepat dan efisien.

    “Kalau di mal pelayanan publik bahkan cuma beberapa menit selesai. Artinya masa ia orang sakit harus nunggu 14 hari dulu baru masuk ke rumah sakit,” katanya.

    “Makanya dengan kedewasaan ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, intinya kita tidak ingin banyak bicara, yang penting memberikan bukti, bukan janji,” tambah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon ini. (LUK/PBN)

  • Masuki Usia 25 Tahun, Kota Baja Butuh Gebrakan

    Masuki Usia 25 Tahun, Kota Baja Butuh Gebrakan

    PADA tanggal 27 April 1999, Cilegon mengukir sejarah baru dengan menjadi kota otonom, meraih ‘kemerdekaan’ administratifnya. Terletak di tepi Selat Sunda, kota ini mendapatkan julukan Kota Baja berkat keberadaan industri baja terkemuka milik Pemerintah Indonesia, Krakatau Steel.

    Cilegon bukan sekadar kota, melainkan pusat kehidupan metropolitan yang seperti layaknya kota lainnya, memiliki sejumlah potensi, daya tarik, serta dengan permasalahan yang mengiringi.

    Selama usia 25 tahun ini, jabatan Walikota Cilegon telah diisi oleh Aat Syafaat, Iman Ariyadi, Edi Ariadi, dan saat ini adalah Helldy Agustian. Selain itu, terdapat juga pejabat sementara, yang diisi oleh Rifa’i Halir, Hidayat Djohari, Suyitno, Edi Ariadi, dan Maman Mauludin.

    Layaknya sebuah Kota Industri, PDRB di Kota Cilegon didominasi oleh Industri Pengolahan, yang pada tahun 2023 berkontribusi sebesar Rp71.617.785,93. Sedangkan, selama empat tahun terakhir, Kota Cilegon mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam.

    Pada tahun 2019, PAD mencapai Rp634.798.056, yang setara dengan 35,93 persen dari total pendapatan. Tahun berikutnya, pendapatan meningkat menjadi Rp717.400.615, yang merupakan 40,73 persen dari total pendapatan pada tahun itu. Namun, tahun 2021 melihat sedikit penurunan dengan PAD sebesar Rp630.935.131, atau 35,33 persen dari total pendapatan.

    Tahun 2022 menjadi tahun puncak dengan PAD mencapai Rp760.514.605, yang setara dengan 42,03 persen dari total pendapatan. Dalam periode empat tahun tersebut, rata-rata persentase PAD Kota Cilegon adalah sebesar 38,50 persen.

    Sedangkan untuk aspek capaian pembangunan, pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon mencapai 77,11, yang meningkat menjadi 77,68 pada tahun 2022, dan terus melonjak menjadi 78,24 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia di Kota Cilegon selama periode tersebut.

    Pada saat ini, dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta Kota Cilegon bisa dibilang banyak capaian yang patut dibanggakan namun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

    Seperti, terkait kemiskinan, tercatat pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon sebanyak 18,89 ribu orang, yang mengalami penurunan menjadi 16,46 ribu orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 18,20 ribu orang.

    Kemudian terkait laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan variasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,24 persen, yang mengalami penurunan menjadi 4,51 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi 4,82 persen

    Di usia ke 25 tahun ini kebetulan bersamaan tahun politik yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang. Banyak tokoh yang ingin menjadi orang nomor satu di Kota Baja untuk menyelesaikan PR yang saat ini masih menumpuk untuk diselesaikan.

    Bakal Calon Walikota Cilegon yang juga Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj berharap di usia Kota Cilegon ke 25 tahun, Pemerintah Kota Cilegon bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan program yang nyata dan tidak hanya asal mengklaim.

    “Semoga di usia ke 25 tahun ini Kota Cilegon terus berbenah memberikan pelayanan dasar yang baik terhadap masyarakat ditunjukan dengan bentuk program yang real tidak hanya klaim tetapi juga bagaimana masyarakat Kota Cilegon dari seluruh aspek masyarakat bisa terfasilitasi, terlayani dengan baik dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, karena hakikatnya pemerintahan hanya ada dua tugas pemerintah itu memberikan rasa aman dan mensejahterakan masyarakatnya,” kata Isro kepada BANPOS, Kamis (25/4).

    Isro menginginkan, pemkot jangan hanya mengedepankan kegiatan seremonial namun memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon.

    “Harapan kami tidak hanya kegiatan seremonial, tetapi bagaimana betul-betul memberikan hasil yang baik pelayanan dari seluruh aspek sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, dan peluang berwirausaha, peluang bekerja,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Robinsar mengatakan di momen HUT Kota Cilegon ke 25 berbarengan dengan Pilkada diharapkan agar ada pimpinan baru yang bisa membawa Kota Cilegon ke arah lebih baik.

    “Pada prinsipnya di tahun 2024 ini akan adanya Pilkada, harapannya dengan walikota yang baru bisa membawa perubahan yang lebih baik, lebih sejahtera, baik dari bentuk fisik pendidikan dan lain-lain,” ujarnya ketika ditemui di deklarasi tim pemenangan Yamanan untuk kemenangan Robinsar di Pilkada mendatang.

    Saat disinggung terkait perkembangan Kota Cilegon di masa kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Ketua Askot PSSI Kota Cilegon ini mengaku hampir tidak ada perkembangan.

    “Hampir nggak ada perkembangan, tidak ada pembangunan yang berarti, jadi saya anggap mungkin monoton jadi hanya ada beberapa program yang kita juga harus akui, seperti beasiswa, itu program yang baik dan kedepan pun akan lebih kita masif kan, lebih kembangkan lagi mungkin lebih mempermudah,” papar caleg DPRD Kota Cilegon terpilih dari Dapil Grogol-Pulomerak peraih suara terbanyak di Pileg 2024 ini.

    Selain itu, pria berusia 32 tahun ini menginginkan kedepan kepada pimpinan yang baru agar lebih memperhatikan kualitas SDM.

    “Karena bagaimana caranya sekarang poinnya itu peningkatan SDM, SDM itu ada dua secara pendidikan dan juga secara skill jadi kita menginginkan kedepan itu kuantitas untuk para pemuda pemudi di Cilegon bisa mengenyam bangku kuliah, kita akan permudah karena itu juga dalam rangka peningkatan SDM tadi dan mempermudah ketika SDM nya sudah siap mempermudah untuk mereka untuk mencari kerja. Jadi mengurangi pengangguran juga,” terangnya.

    Menurutnya masih banyak persoalan-persoalan di Kota Cilegon yang harus segera diselesaikan. Bilamana dirinya terpilih sebagai Walikota Cilegon periode selanjutnya akan membenahi Kota Cilegon.

    “Masih banyak PR, intinya tidak ada yang sempurna masih banyak kekurangan. Dan tentunya kita akan coba cari kekurangannya untuk kita sempurnakan di periode yang akan datang,” tegasnya politisi Partai Golkar ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Dede Rohana Putra mengatakan, di usia Kota Cilegon ke 25 tahun saat ini Kota Cilegon masih tertinggal dalam pengelolaan perkotaannya dan belum ada perubahan yang signifikan.

    “Justru tertinggal kita pengelolaan perkotaannya ngga ada perubahan, infrastruktur juga, kita lihat tertinggal masih banyak jalan-jalannya pada rusak, jalur-jalur arteri itu pada sempit, pada macet, kalau hujan banjir dimana-mana,” tuturnya.

    “Nyari pekerjaan sulit, masih jauh dari harapan disamping itu jadi tantangan bagi pemimpin kedepan,” tambahnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap kedepan tata kelola Kota Cilegon jauh lebih baik.

    “Kita berharap Cilegon lebih cantik pengelolaan tata kelolanya, kita ingin Cilegon kedepan masyarakatnya mudah mencari lapangan pekerjaan, kita ingin kedepan Cilegon jalan-jalannya pada lebar, trotoarnya pada cantik, jalan-jalan ke lingkungan pada bagus dan menjadi kota terdepan dalam hal digitalisasi, benar-benar menjadi kota modern dan fasilitas umumnya juga diperhatikan masyarakatnya bahagia,” papar anggota DPRD Provinsi Banten ini.

    Bakal Calon Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta bersyukur Kota Cilegon sudah memasuki usia 25 tahun. “Alhamdulillah ada banyak capaian-capaian, ada perubahan, ada perbaikan, tapi PR kita masih sangat banyak,” katanya.

    Menurut Sanuji APBD Kota Cilegon harus dimaksimalkan dan harus berpihak kepada masyarakat. “Konsen kita terutama APBD, APBD kita harus terus berpihak kepada masyarakat, APBD kita harus terus dipakai sebesar-besarnya untuk masyarakat, APBD kita harus dicegah dari penyimpangan, penyelewengan, korupsi, pemborosan yang tidak penting yang tidak perlu karena masih banyak PR di masyarakat,” ujarnya.

    “Infrastruktur kita ada banyak PR jalan, irigasi, taman, lampu penerangan jalan, sumber daya manusia pun kita masih banyak PR. Kemampuan daya saing pemuda kita, kemampuan daya saing warga kita, kota yang dianggap kota bisnis, kota finansial, kota berprestasi maka sumber daya SDM masyarakat Cilegon harus ditingkatkan akselerasi sehingga punya daya saing level nasional, internasional kemudian tentu pemerintahan kita mesti lebih efisien, lebih efektif, ada banyak aset kita yang belum maksimal ada pelayanan publik yang masih belum maksimal, ditengah rasa syukur itu kita harus memperbaiki dan saya kira masyarakat Cilegon harus fastabiqul khoirot seluruhnya. Baik pemerintahan, pimpinan, aparatur, pejabat, pengusaha, masyarakat, ulama, kiyai harus bersinergi,” sambungnya.

    Dikatakan Sanuji para pejabat harus berlomba-lomba berperan semaksimal mungkin sesuai dengan posisi masing-masing dan saling mengisi, saling menasehati, saling mengingatkan.

    “Ada tantangan-tantangan zaman kepada anak muda harus ada perhatian, memang ini bukan fisik yang mudah diperbaiki, kenakalan remaja, perkelahian, tawuran, seks bebas dikalangan remaja, keretakan rumah tangga, perceraian rumah tangga, ini persoalan-persoalan mental, moral persoalan-persoalan sosial ke masyarakat yang harus ada sisi yang harus kita perbaiki ini harus bermula dari ketulusan kita,” ujarnya.

    “Pembangunan ini ngga bisa hanya mengandalkan fisik kita tapi harus terus sisi rohaninya, sisi ilahiahnya, sisi langitnya, jadi harus kepada memperbaiki hubungan kita dengan ibadah masyarakat harus diperbaiki, pemahaman akhlak, ibadah masyarakat harus dicontohkan oleh kita semua oleh para pimpinan harus dicontohkan. Banyak hal yang harus kita perbaiki,” sambungnya.

    “Jadi masih banyak persoalan-persoalan kita yang harus benahi lebih cepat seluruh pihak bersama-sama terutama masyarakat yang paling bawah, masyarakat dhuafa, masyarakat miskin, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang rumahnya sudah tidak layak, yang miskin, yang rumahnya tidak layak, masyarakat yang pendidikannya bernilai kompetitif selevel nasional internasional. Masih banyak PR ya kita nggak boleh berpuas diri,” imbuhnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan para pejabat harus banyak mendengar masukan dari masyarakat.

    “Mungkin kita pimpinan, pemerintah, aparatur merasa ada banyak yang kita kerjakan artinya mungkin ada ketidakpuasan di masyarakat yang kita harus mendengarkan, keterbukaan menjadi penting kedepan. Jadi APBD ini milik bersama, APBD milik rakyat, kita harus mendengarkan apa yang dianggap tidak perlu oleh masyarakat, mana yang dianggap tidak penting, apa yang menjadi jeritan mereka, apa yang menjadi keluhan itu yang kita jawab. Jadi kita menjadi pendengar yang betul-betul APBD berbasis aspirasi saran keluhan masyarakat,” katanya.

    “Ini kalau kita katakan begitu bukan berarti bahwa pemerintah belum sukses ya, kesuksesan kita berkelanjutan, sukses itu tidak ada batasnya, ada peningkatan, ada hasil, semakin meningkat lagi,” ujarnya.

    Orang nomor dua di Kota Cilegon ini mengatakan kedepan APBD Cilegon perlu lebih terbuka lagi untuk diketahui oleh masyarakat.

    “Mungkin APBD kita perlu lebih terbuka lagi, mereka (masyarakat) tahu kemana uang APBD kita, mungkin daftar kegiatan kita perlu di publish ke publik sehingga semua mengontrol apakah proyek kita berjalan maksimal, apakah speknya terlaksana dengan baik, pekerjaannya sesuai dengan anggaran mencegah penyimpangan. Mencegah penyimpangan penting bukan berarti kita banyak penyimpangan tetapi keterbukaan, kejujuran, kontrol, saran, kritik masyarakat perlu dibuka lebih luas lagi agar sekecil mungkin ada penyimpangan, ada pemborosan, ada ketidakefektifan, ada ketidaktepatan kita dalam membangun bisa diantisipasi,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Rian Nopandra Kembali Pimpin PWI Banten Periode 2024-2029

    Rian Nopandra Kembali Pimpin PWI Banten Periode 2024-2029

    ANYER, BANPOS – Rian Nopandra kembali pimpin ketua PWI Banten periode 2024-2029. Terpilihnya Rian Nopandra berdasarkan pemilihan pada saat Konferensi PWI Banten berdasarkan surat dari PWI Pusat No : 292/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 5 Maret 2024.

    Diketahui bahwa, dalam pemilihan Ketua PWI Banten diikuti 4 orang peserta diantaranya Ari Wibowo, Junaidi, Rian Nopandra dan Sangki Wahyudin.

    Namun dalam perjalanan menjelang kongres Junaidi mengundurkan diri dari pencalonan.

    Sedangkan, Sangki Wahyudin mengundurkan diri pada saat penyampaian visi misi calon ketua PWI Banten.

    Pada saat pemilihan calon Ketua PWI Banten diikuti dua calon yakni Ari Wibowo dan Rian Nopandra.

    Rian Nopandra memenangkan hasil suara sebanyak 156 suara, Ari Wibowo yang akrab disapa Kibo mendulang 78 suara dan suara tidak sah sebanyak 1 suara.

    Atas hasil tersebut, Rian Nopandra terpilih kembali menjadi ketua PWI Banten periode 2024-2029.

    “Dengan hasil pemilihan Rian Nopandra memperoleh suara 156 suara, Ari Wibowo 78 dan suara tidak sah 1 suara,” kata Presidium Konferensi PWI Provinsi Banten Ahmad Fauzi Ican. (RED)

  • Pendaftaran Bacalon Ketua PWI dan DKP Banten Ditutup Besok

    Pendaftaran Bacalon Ketua PWI dan DKP Banten Ditutup Besok

    SERANG, BANPOS – Masa pendaftaran bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Provinsi Banten tinggal satu hari lagi. Dibuka sejak 4 Maret 2024, dan akan ditutup pada 20 Maret 2024 (besok, red).

    Ketua Panitia Konferensi PWI Provinsi Banten Teguh Akbar Idham mengungkapkan, sejauh ini panitia telah menerima 4 berkas bakal calon Ketua PWI atas nama Junaidi Rusli, Sangki Wahyudin, Hari Wibowo serta Rian Nopandra dan 3 berkas bakal calon Ketua DKP yaitu Moh Hopip, Sahatma Refindo dan Nana Sutisna Amdan

    Dijelaskan Akbar, bakal calon (bacalon) ketua PWI harus mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Konferensi PWI Banten di Gedung Sekretariat PWI Provinsi Banten.

    Masih menurut Akbar, mekanisme pendaftaran merupakan tahapan dari konferensi yang telah disetujui oleh PWI Pusat.

    “Hal itu berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh PWI Pusat. Setelah penutupan, berkas para bacalon akan diserahkan kepada PWI Pusat. Selanjutnya, PWI Pusat akan memverifikasi berkas tersebut dan menetapkan calon ketua PWI Banten dan ketua dewan kehormatan. Para calon ketua yang sudah ditetapkan PWI Pusat itulah yang berhak dipilih dalam konferensi PWI Provinsi yang akan digelar pada 27 Maret 2024 di Puri Retno Anyer,” tandas Akbar, Selasa (19/3/2024).

    Selain itu, lanjut Akbar bacalon Ketua PWI yang hendak mendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan yang dimaksud seperti memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan utama, sudah menjadi anggota biasa PWI sekurang-kurangnya lima tahun.

    “Kami masih menerima berkas jika ada anggota PWI yang ingin mendaftarkan diri sampai besok pukul 16. 00. Wib. Selanjutnya pendaftaran akan secara resmi ditutup,” tegas pria yang biasa disapa Bang Akbar ini. (RED)

  • Banten Terancam Tanpa Gubernur

    Banten Terancam Tanpa Gubernur

    PADA bulan Mei 2022, proses pengisian jabatan penjabat kepala daerah dimulai untuk 5 gubernur, 37 bupati, dan 6 wali kota di Indonesia. Tantangan besar muncul karena jumlah yang harus diangkat pada tahun 2022 sebanyak 101 daerah, diikuti dengan 171 daerah pada tahun 2023. Totalnya, pemerintah harus menunjuk 272 PKD hingga tahun 2024, yang merupakan setengah dari keseluruhan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

    Kendati jumlahnya banyak, masa tugas PKD juga sangat panjang, hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Selain itu, ada waktu tambahan yang dibutuhkan untuk proses penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan persiapan pelantikan, belum lagi potensi gugatan dari calon yang kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai akibatnya, beberapa PKD mungkin akan menjabat selama 2,5 tahun atau lebih, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

    Namun, proses penunjukan PKD masih memiliki ketidakjelasan dalam aturan. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah meminta aturan teknis yang lebih jelas, masih ada kekosongan aturan yang terjadi berdasarkan Penjelasan Pasal 201 Ayat 9 UU No 10 Tahun 2016. Aturan tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan PKD adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya, baik dengan orang yang sama maupun berbeda.

    Kendati demikian, Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pasal 8 ayat 1 juga menyatakan hal serupa, yaitu masa jabatan PKD adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

    Sebagai contoh, Provinsi Banten telah mengalami dua kali penunjukan PKD yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2024. Namun, ketidakjelasan muncul karena UU No 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 8 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah serentak nasional akan dilakukan pada bulan November 2024.

    Pertanyaannya, apakah PKD bisa dipilih kembali atau tidak? Ataukah Provinsi Banten akan mengalami kekosongan kepala daerah? Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut dalam aturan terkait penunjukan PKD agar tidak menimbulkan kerancuan di masa mendatang.

    Permasalahan ini sebelumnya sempat diangkat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa masa penjabat mengisi kekosongan kepala daerah selama dua tahun hingga kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024 bakal menimbulkan masalah. Masa jabatan penjabat menggantikan kekosongan kepala daerah selama lebih dua tahun melanggar Undang-undang Pilkada.

    “Problemnya penjabat ini berdasarkan ketentuan di dalam UU Pilkada Pasal 201 Ayat 9 UU No 10 Tahun 2016, penjabat itu hanya boleh memegang jabatan selama dua tahun, maksimal hanya dua tahun,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil dalam sebuah webinar dilansir dari Merdeka.com.

    Menurut Fadli, jika para penjabat kepala daerah itu sudah mulai mengisi jabatannya di 2022, maka hampir bisa dipastikan mereka bakal mengisi jabatan kepala daerah lebih dari dua tahun. Karena jika ditimbang pemilihan kepala daerahnya saja baru dilaksanakan di November 2024.

    Fadli mempertanyakan jika para penjabat gubernur, seperti penjabat gubernur DKI Jakarta, Banten, Aceh masa jabatannya habis, lantas akan siapa yang mengisi kursi kepala daerah.

    “Karena penjabat sudah tidak boleh lagi karena terbatas hanya boleh dua tahun, sementara kepala daerah definitif juga belum dilantik. Jadi ini satu persoalan,” kata dia.

    Sementara itu, pakar hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat Tangerang Selatan, Banten, Andi Syafrani mengungkapkan ada beberapa keanehan, dengan adanya jabatan Pj Kepala Daerah. Pasalnya sampai saat ini belum ada aturan secara menyeluruh atas jabatan tersebut.

    “Pertama, aturan detail soal Penjabat kepala daerah belum diatur khusus dengan aturan baru oleh Presiden atau Mendagri sehingga belum ada batasan soal ini. Dan ini sepertinya disengaja biar tidak ada aturan yang membatasi soal ini,” katanya.

    Keanehan kedua yakni, Majelis Konstitusi (MK) sudah memberikan arah melalui putusan agar masalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dan serah terima jabatannya dengan yang terpilih dalam Pilkada serentak nanti diatur segera biar memberikan kepastian hukum. Tapi sampai hari ini belum dibuat khusus,” ungkapnya.

    Hal ini kata dia, dengan tidak adanya aturan detail dan khusus, maka akan ada kekosongan jabatan pada daerah tertentu. Salah satunya, Pj Gubernur Banten yang saat ini dijabat oleh Al Muktabar.

    “Yang pasti tidak boleh ada kekosongan jabatan Kepala Daerah meskipun hanya beberapa jam sebab ini masalah kepentingan umum. Jadi, Mendagri harus segera membuat aturan soal ini yang sesuai arahan MK dan sesuai hukum. Persoalan ini masalah serius dan harus diselesaikan Mendagri segera,” ungkapnya.

    Presiden Jokowi atas ketidakjelasan Penjabat Kepala Daerah adalah yang memiliki peran dan tanggung jawab penuh. Jangan sampai ada penyumbatan kepentingan publik.

    “Pastinya harus ada penjabat yang ditunjuk Presiden melalui Mendagri. Karena ini urusan kenegaraan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Direktur KOPEL, Anwar Razak mengatakan, baginya posisi jabatan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dilingkup Provinsi tidak boleh ada kekosongan. Hal ini dikarenakan telah tertuang dalam Undang-undang no 32.

    “Gubernur ini kan memiliki kewenangan dan juga memberikan pelayanan. Kan ga mungkin juga kalau masyarakat berhenti layanannya karena kekosongan (Gubernur) itu,” kata Anwar saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon.

    Ia menjelaskan, meskipun dalam lingkup pemerintah ada Kepala Dinas disetiap instansinya, para Kadis tersebut bertanggung jawab kepada pimpinan tertingginya dalam hal ini ialah Gubernur.

    “Untuk melaksanakannya kan harus ada kebijakan. Misal RSUD atau Sekolah Menengah Atas yang memang kewenangannya ada di Gubernur,” jelasnya.

    Ia menerangkan, dirinya tidak dapat membayangkan jika posisi Gubernur mengalami kekosongan. Menurutnya hal tersebut akan menjadi hambatan dalam upaya pelaksanaan setiap program dan pelayanan daerah seperti kebijakan dan penganggaran.

    Anwar menegaskan, dalam pengawasan kinerja dari Pj Gubernur terdapat DPRD yang seharusnya bisa menjadi pengawas dan penilai bagi kinerja dari Penjabat tersebut. Selain itu, Presiden juga harus memiliki penilaian yang baik terhadap kinerja Gubernur yang mana apakah kedepannya dapat melanjutkan masa jabatannya dengan orang yang sama atau dengan orang baru.

    “Jadi saya rasa secara normatif terkait penilaian Pj Gubernur ini bisa dilihat dari Laporan pertanggungjawabannya. Nantinya bisa dilihat oleh DPRD ataupun oleh Presiden, apakah Pj ini bisa oleh orang yang sama namun dengan kinerja yang sama atau bisa dengan orang baru yang bisa memberikan kemajuan yang signifikan,” jelasnya.

    “Mengganti Pj Gubernur bukan persoalan administratif. Ini persoalan bagaiman memilih seseorang yang bisa mendorong program ataupun meningkatkan pelayanan di daerah,” lanjutnya.

    Anwar memaparkan, pihaknya memiliki penilaian terhadap kondisi yang ada di Provinsi Banten di masa kepemimpinan Pj Gubernur. Menurutnya, persoalan Stunting dan angka putus sekolah masih belum berubah.

    “Ini harus menjadi evaluasi bagi Presiden apakah akan mempertahankan orang yang sama dengan perubahan yang tidak signifikan atau mau mengganti dengan orang baru dengan harapan ada perubahan yang signifikan,” tandasnya.

    Terpisah, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan, terkait dengan menjelang akhir masa jabatannya, bahwa siapapun yang nantinya menggantikan dirinya, itu diserahkan pada aturan yang berlaku.

    Dia juga menuturkan, bahwa dirinya saat ini hanya menjalankan tugas dan kewajibannya atas jabatan yang dirinya emban saja. Tentang siapa yang mengisi kekosongan jabatan pasca-selesainya masa jabatan yang saat ini dipangkunya, ia kembalikan pada aturan yang ada dan bagaimana kebijakan daripada pimpinan.

    “Saya kan ditugaskan, jadi itu koridor aturan, bagaimana aturan. Saya hanya sepanjang penugasan itu. Jadi bagaimana ke depan, bagaimana saat ini, dalam koridor itu ya tentu sudah ada aturan dan ada pimpinan kita yang memformulasikan kebijakannya. Saya patuh pada aturan,” ujarnya.

    Saat dirinya ditanya terkait siapa yang menurutnya baik untuk menjalankan dan melanjutkan kinerjanya selama memerintah di Provinsi Banten, Al Muktabar enggan menjawab.

    Ia juga menegaskan, bahwa dirinya hanya menjalankan apa yang ditugaskan saja. Adapun siapa yang kemudian ditunjuk melanjutkan memimpin Provinsi Banten sampai dengan terpilihnya Gubernur Banten saat Pilkada nanti, Al Muktabar hanya mendoakan yang terbaik saja.

    “Saya tidak mempunyai kewenangan dengan itu. Harapan, tidak juga, karena ini koridor aturan. Jadi saya patuh pada aturan saja. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Jadi kita rujuk aturan saja,” tegasnya.(MPD/RUS/PBN/NET)

  • Antara Gagal atau Tipu Daya

    Antara Gagal atau Tipu Daya

    PERCALOAN yang dilakukan oleh RSD dan rekan-rekannya terlihat cukup rapi dan meyakinkan. Selain membawa nama sejumlah instansi terkait seperti BKN dan pejabat seperti Penjabat Gubernur Banten, RSD juga kerap menyuplai informasi berkaitan dengan PPPK dan CPNS. Bahkan, pertemuan tatap muka juga kerap dilakukan selama periode 2022-2023.

    Dalam pertemuan itu pun tidak tanggung-tanggung, RSD melakukan sosialisasi mengenai seleksi CASN, pembagian kartu ASN hingga pembagian salinan draf SK pengangkatan PPPK kepada para korban secara bertahap. Selain itu, RSD pun menjanjikan bakal ada pembagian SK asli pengangkatan para korban menjadi PPPK dan CPNS, pada 28 November 2023 di Bali.

    Salah satu korban bercerita bahwa ia dan korban lainnya, pernah dikumpulkan di Anyer oleh RSD pada awal Februari 2023. Kumpulan tersebut merupakan agenda pengarahan, sekaligus pemberian salinan draf SK pengangkatan mereka. Di sana, salah satu tim RSD, yakni BG, menjadi pengarah dan pemberi salinan draf SK.

    “Kami dikumpulkan di Anyer, pembagian draf SK-nya dulu. Tapi waktu itu nggak boleh ada dokumentasi, jadi nggak ada bukti,” ujarnya. Akan tetapi, proses itu terekam di grup, karena RSD kerap berkomunikasi soal kegiatan melalui pesan grup.

    Menurutnya, RSD menjanjikan pembagian SK asli dalam beberapa bulan setelahnya. Namun, SK asli tidak kunjung didapat, dan terus diundur. Meski demikian, RSD terus meyakinkan kepada para korban bahwa SK asli pasti akan dibagikan.

    “Seharusnya pembagian SK dilakukan pada 28 November di Bali. Kami sudah dijanjikan akan diberangkatkan dengan tiket yang dibeli oleh RSD. Namun menjelang hari-H, ternyata ada kabar kalau istri dari DH meninggal dunia di Singapura. Akhirnya dibatalkan. Setelah itu, baru lah RSD menghilang karena kami tagih kepastian,” tuturnya.

    Salah satu draf SK yang BANPOS dapatkan ialah draf SK yang disebut dikeluarkan oleh Pemkot Serang. Draf itu dapat dikatakan hampir menyerupai asli, berisikan informasi pihak yang diangkat beserta konsiderannya. Namun, terdapat bidang yang dikosongkan yakni nomor SK, nomor induk PPPK dan tanggal penetapan. Selain itu, tidak ada tanda tangan Walikota Serang yang dibubuhkan di sana.

    Salah satu draf SK yang diberikan oleh RSD melalui BG, kepada korban percaloan. (Dok: BantenPos)

    Salah satu sumber BANPOS di lingkup Pemkot Serang yang juga pernah bekerja di bidang kepegawaian mengatakan, SK tersebut bisa dibilang asli, namun tidak sah. Karena, terdapat bidang kosong dan juga tidak ditandatangani oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    “Kalau dibilang asli atau palsu, harusnya kan ini logo garudanya juga berwarna. Cuma kan ini salinan draf ya. Lalu enggak ada tanda tangan Walikota selaku PPK. Jadi sulit juga bilang ini asli atau palsu, apalagi bentuk draf sebenarnya bisa dilihat di lampiran peraturan soal pengangkatan pegawai,” ungkapnya.

    Dalam setiap kesempatan, RSD juga selalu memperkenalkan diri sebagai Koordinator Wilayah Serang Seleksi PPPK dan CPNS. Klaim RSD, jabatan itu diberikan oleh BKN, guna mengakomodir mereka-mereka yang ingin jadi abdi negara jalur ‘ordal’. Klaim RSD lagi, ia punya kuota di berbagai instansi.

    Temuan BANPOS di kediaman RSD di Grand Sawarna, Curug, Kota Serang, terdapat karangan bunga yang dikirimkan oleh DH. Karangan bunga itu untuk memperingati ulang tahun RSD yang jatuh setiap tanggal 18 Oktober.

    Pada karangan bunga yang dikirimkan oleh DH, tertulis bahwa RSD merupakan Koordinator Utama PPPK CPNS 2022-2023 Wilayah Serang Banten. Klaim itu dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman.

    Menurut Aan, tidak ada jabatan seperti itu. Lagipula menurut Aan, saat ini sudah hampir mustahil untuk bisa menjadi ASN jalur ordal. Pasalnya, mekanisme seleksi yang dilakukan, sudah berbasis komputer, dan pemantauan dapat dilakukan secara real time.

    “Saya lihat sirkulasi bagaimana pelaksanaan seleksi melalui CAT sampai dengan penetapan, ruang untuk rekayasa itu nyaris nol. Saya contohkan, ketika orang itu melamar dengan beberapa teknis persyaratan umum di sini dia penuhi, lantas dia dipanggil seleksi. Seleksi CAT itu kan nggak berbarengan semuanya. Saya tes hari ini di sesi pertama, lantas nilai saya dapat 90, itu ditayangkan, real time. Sesi dua orang lain masuk, dapat 95, yang tadinya saya nomor satu jadi nomor dua, real time juga,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, apa yang dilakukan oleh RSD dan komplotannya, sangat tidak masuk akal. Karena kalau kata dia, sudah tidak ada lagi celah untuk melakukan rekayasa seperti itu.

    “Kalau saya sih, baru dugaan saya ya, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh RSD serta menjanjikan sesuatu hal sebagai pengangkatan PPPK atau PNS, dan dia seolah-olah memberikan SK tertentu pengangkatan kepada yang bersangkutan, saya pikir juga sudah ngaco, keluar dari norma-normanya,” tutur Aan.

    Oleh karena itu, Aan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh RSD bukanlah kegagalan, melainkan murni penipuan semata.

    “Jadi saya bisa pastikan nol untuk rekayasa di situ, walaupun ya kadang-kadang ada oknum, entah itu masyarakat dengan asumsi dia sendiri mengatakan ini mungkin kalau misalkan kita masukkan ke server segala rupa atau ada orang dalam. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan case yang menjanjikan itu berhasil, dari berbagai oknum itu,” ucapnya.(MUF/DZH/ENK)

  • Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    Diburu Pemprov Hingga Polda Banten

    RSD selaku dalang utama percaloan, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Bahkan, RSD diketahui sudah tidak ngantor sejak Oktober 2023 hingga saat ini. Meski demikian, RSD masih sempat-sempatnya mengisi absen, setidaknya sampai akhir tahun 2023. Keberadaan RSD kini tengah dicari, baik oleh Pemprov, maupun Polda Banten.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum memeriksa RSD terkait dengan percaloan PPPK itu. Sebab, RSD tidak kunjung hadir meskipun sudah dua kali dilakukan pemanggilan.

    “Kita lakukan pemanggilan dua kali, yang bersangkutan tidak hadir. Karena memang secara kedinasan, yang bersangkutan juga tidak masuk kantor ya,” ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

    Meski demikian, pihaknya tetap akan menjatuhi sanksi kepada RSD, meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Akan tetapi, sanksi yang akan dijatuhkan hanya pada perkara pelanggaran etika dan norma ASN saja, yakni absen bekerja secara terus menerus tanpa ada kejelasan.

    “Kalau terkait dengan penipuan segala rupa, kita tetap harus lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, terlepas bukti-buktinya sudah banyak. Tapi yang kita soroti adalah dari sisi normatif kepegawaiannya bahwa yang bersangkutan tidak masuk kantor sekian hari itu sudah ada pasal yang bertentangan,” katanya.

    Secara status, Aan menuturkan jika RSD masih sebagai ASN aktif di Pemprov Banten. Akan tetapi, gaji RSD sudah tidak dicairkan sejak Januari 2024, meskipun pada Oktober hingga Desember diakui tetap cair.

    Sementara terkait dengan MIR, Aan mengaku sudah melakukan pemanggilan. Namun, MIR tidak disangkakan perkara yang sama dengan RSD. Pasalnya, keterlibatan MIR dalam percaloan itu, belum bisa dibuktikan. Sedangkan secara kehadiran, MIR selalu hadir, tidak seperti RSD.

    “Kalau pak MIR saat ini masih berdinas, yang bersangkutan masih bekerja. Jadi makanya saya bilang ada dua case (kasus). Case satu ada dugaan tindakan yang tidak sesuai aturan (percaloan) dan yang satu lagi dari sisi normatif kepegawaian (kehadiran),” tuturnya.

    Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan bahwa untuk substansi yang berkaitan dengan pidana, hal itu menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, para korban disarankan untuk melaporkan kasus itu ke Polda Banten.

    “Kalau ranah pidana bukan kewenangan kita. Jadi masyarakat yang merasa sudah dirugikan, bisa dikatakan ditipu, ranah pidananya ke teman-teman APH. Tapi kita sebagai bagian konteks pembinaan dan menjaga marwah kewibawaan pemerintah, ya sudah merespon dengan cepat, sudah memeriksa yang bersangkutan. Maraton ini sudah dalam proses. Tinggal dalam satu atau dua minggu ini prosesnya selesai,” ungkapnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kasus pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya, BKD akan menindak secara tegas sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya.

    “Kita kan perlu fakta dan data yang punya nilai pembuktian. Itu salah satu nilainya, mencemarkan nama baik, kehormatan sebagai aparatur, berdampak pada organisasi, organisasi ini kan berarti pemprov. Nah itu tentu menjadi objek pemeriksaan, dampaknya apa ni terhadap kehormatan sebagai aparatur kemudian kehormatan kelembagaan (pemprov, red),” ucapnya.

    Beberapa waktu yang lalu, Al Muktabar memerintahkan untuk segera mencari keberadaan RSD, untuk dimintai pertanggungjawaban. “Oh iya, dia lagi saya kejar-kejar itu di mana. Kalau ada yang bisa mengetahui, kasih tau saya. Kita akan punishment berat dia. Karena itu satu hal yang sangat kita larang,” kata Al Muktabar kepada awak media.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan dugaan penipuan itu ke Polda Banten. Pelaporan dilakukan pada 21 Februari 2024. Puluhan korban pun telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Banten.

    “Sudah laporan pak, kami diperiksa sampai malam. Berlembar-lembar itu BAP-nya,” tutur korban.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan terkait dengan penipuan seleksi PPPK dan CPNS tersebut. “Info dari penyidik, (saat ini) masih penyelidikan,” tandasnya. (MPD/MYU/MUF/DZH/ENK)

  • Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    Miliaran Cuan Makelar Abdi Negara

    RUMAH sederhana dua tingkat itu terlihat sepi Ketika BANPOS mengunjunginya, Kamis (7/3) kemarin. Rumah yang beralamat di Perumahan Grand Sukawana Blok V 59 tersebut milik RSD, seorang pejabat Eselon IV di Satpol PP Provinsi Banten, yang menjadi dalang dugaan penipuan pada praktik percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Banten.

    RSD diketahui terlibat skandal dugaan penipuan kepada 82 orang dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Puluhan orang itu diiming-imingi lolos dari seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PPPK maupun PNS. Masing-masing korban dimintai nominal yang beragam, mulai dari Rp20 juta hingga Rp70 juta. Total kerugian kumulatif mencapai hampir Rp3 miliar.

    RSD menurut keterangan dari para tetangganya, memang sudah tidak ada di rumah sejak Oktober 2023. Para tetangga pun mengetahui jika RSD terlibat dalam kasus penipuan dalam upaya percaloan PPPK dan CPNS. Sejak saat itulah RSD tidak pernah terlihat di rumahnya.

    “Pak RSD nggak pernah ada di rumahnya dan udah lama banget, dari Oktober kalau tidak salah. Pokoknya dari persoalan banyak yang kena tipu, dia menghilang nggak ada kabar. Rumahnya juga informasinya mau dijual, rumahnya sih punya dia (RSD),” ujar salah seorang tetangganya.

    Pada saat BANPOS mendatangi rumah berpagar besi dengan tinggi nyaris dua meter itu memang terlihat kosong. Dari balik pagar berwarna hitam itu terlihat sebuah karangan bunga dengan ucapan selamat ulang tahun dan berisi pesan: ‘Yang Tak Kunjung Ditemui Disini’. Karangan Bunga itu diduga dikirim oleh korban penipuan yang kesulitan menemui RSD.

    Selain karangan bunga, sejumlah barang juga berada di pelataran rumah, seperti tengah disiapkan untuk dipindahkan. Keterangan dari sumber BANPOS, istri dari RSD kedapatan hendak pergi dari rumah tersebut pada Rabu (6/3).

    Namun, para korban penipuan mendengar kabar itu, dan langsung mendatangi rumah RSD bersama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Istri RSD berhasil diamankan, dan secara persuasif diajak ke Polda Banten. Istri RSD kini telah dipulangkan, namun wajib lapor setiap hari Rabu.

    Kabid Humas Polda Banten, Didik Hariyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh RSD. “Itu merupakan salah satu dari upaya penyelidikan,” ujarnya.

    Para korban buru-buru menahan upaya dari istri RSD karena dua alasan. Pertama, sejumlah korban melakukan pembayaran atas biaya percaloan itu, melalui rekening istri RSD. Kedua, RSD hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana. RSD telah menghilang sejak Oktober lalu. Bahkan pimpinannya di Satpol PP Provinsi Banten, tidak bisa menemukan keberadaannya.

    Perkara percaloan ini dimulai sejak 4 Oktober 2022. Pada saat itu, RSD menjaring para korban dengan mengiming-imingi diterima instan sebagai abdi negara, di berbagai instansi baik itu di Provinsi Banten maupun di pusat.

    Para korban yang berjumlah hampir seratus orang itu, ditawarkan ‘paket’ layanan yang berbeda. Harganya pun bervariasi, tergantung penempatan dan status mereka, apakah hanya PPPK atau ambil paket sebagai PNS. Batas bawahnya sebesar Rp20 juta, sementara paket termahal yakni Rp70 juta.

    Para korban yang terjaring, dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp. Grupnya bernama ‘Gel. 8’, yang diduga bermakna Gelombang 8 percaloan ASN. Melalui salah satu korban, BANPOS berkesempatan melihat isi dari grup tersebut.

    Pantauan di dalam grup itu, RSD bertindak sebagai koordinator. Dalam bertindak, ia dibantu oleh sejumlah pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut yakni MIR yang diketahui juga merupakan ASN di Satpol PP Provinsi Banten, Romli Rusdiana yang merupakan pejabat di PDAM Tirta Berkah Pandeglang, dan Agusnadi, warga sipil. Mereka didaulat oleh RSD sebagai tim penggerak.

    MIR cukup terlibat aktif di dalam grup itu. Bahkan beberapa informasi yang masuk dalam klasifikasi penting, datang dari dirinya. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi MIR, lantaran ia tidak berada di kantor dan panggilan telepon ke nomornya tidak kunjung dijawab.

    Sementara Romli Rusdiana saat dikonfirmasi, mengaku bahwa sebenarnya dia pun korban dari RSD. Ia mengaku korban, lantaran anaknya juga telah membayar sejumlah uang kepada RSD, agar bisa menjadi abdi negara.

    “Iya saya kalau tidak salah dapat kabar dari RSD ya, saya daftarin anak saya,” kata Romli saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Rabu (6/3).

    Ia menjelaskan, dirinya tidak mengenal sama sekali dengan beberapa nama yang terlibat dalam proses seleksi tersebut. Sedangkan dengan RSD, ia mengaku hanya sebatas untuk memantau kelolosan anaknya yang mengikuti proses seleksi PPPK tersebut.

    “Saya nggak kenal sama sekali RSD, saya cuma sebagai pengawal (dalam seleksi) anak saya. nggak kenal (RSD), saya di sini (Pandeglang), dia (RSD) di sana (Pemprov),” jelas Romli.

    Ia menerangkan, dirinya dapat berinteraksi dengan RSD lantaran mendapatkan informasi dari temannya terkait proses rekrutmen PPPK tahun 2023 tersebut. Teman yang dimaksud yakni MIR, yang juga merupakan ASN di Satpol PP Banten.

    “Ya gitu aja, dapat info dari teman ada pembukaan ini (PPPK). Akhirnya cobalah ikut,” terangnya.

    Ia memaparkan, dirinya tergiur mengikuti proses yang ditawarkan oleh RSD lantaran diiming-imingi akan mendapat jaminan lolos seleksi PPPK. “Awalnya manislah ya, dijamin bakal lolos. Makanya saya tergiur dan mencoba ikut,” paparnya.

    Sementara soal menjadi penggerak, ia mengaku hanya ditunjuk secara tiba-tiba, dan mengaku tidak tahu mengapa dirinya dijadikan penggerak.

    Senada disampaikan oleh Agusnadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ia secara kompak mengaku sebagai korban juga, sama seperti Romli. Sebab, ia turut menitipkan saudaranya untuk menjadi PPPK. “Saya juga bayar untuk saudara,” ujarnya.

    Ia pun membantah sebagai bagian dari tim RSD, lantaran dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai penggerak. “Saya juga nggak paham pak (soal tim Penggerak),” tuturnya.

    Agusnadi mengaku jika dirinya mengenal RSD, pada saat RSD masih bertugas di Dindikbud Provinsi Banten. Saat itu, RSD merupakan tim yang mengurusi terkait dengan Dapodik.

    Soal tim penggerak ini, para korban yang diwawancara BANPOS mengaku jika mereka memang aktif terlibat dalam percaloan. Mereka pun memiliki tugas untuk mengutip uang ‘administrasi’ kepada calon korban, untuk bisa ikut dalam seleksi abdi negara jalur ilegal tersebut.

    “Bahkan Abay (Agusnadi) sempat berantem sama RSD karena uang yang dibayarkan oleh korban, enggak disetorkan ke RSD. Banyak yang transfernya juga ke dia (Abay). Akhirnya Abay dikeluarkan dari grup. Para penggerak memang nggak aktif di grup, tapi aktif ketika di belakang grup,” tutur salah seorang korban.

    RSD dalam bergerak selama satu tahun, kerap juga membawa beberapa nama lainnya. Nama-nama itu muncul dari pengakuan sejumlah korban maupun disebutkan didalam percakapan grup Gel.8.

    Nama-nama itu diantaranya yakni SD yang disebut sebagai Koordinator Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN), DH yang disebut sebagai Ketua Program seleksi PPPK dan CPNS, BG yang mengaku sebagai Asisten Pribadi pejabat di BKN dan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.

    Selain BG, tiga nama lainnya juga kerap disebut-sebut oleh RSD, tatkala tengah melakukan ‘pengarahan’ dengan para korban. RSD selalu menyebut nama SD, DH dan Al Muktabar, guna meyakinkan para korban bahwa percaloan itu memang benar adanya.

    BANPOS mencoba melakukan penelusuran terhadap dua nama pertama. Namun dari hasil penelusuran, hanya DH saja yang BANPOS dapati datanya. Disebutkan bahwa DH merupakan pejabat fungsional di BKN, dengan jabatan sebagai Pranata SDM Aparatur Penyelia.

    Saat coba dikonfirmasi oleh BANPOS melalui nomor telepon Humas BKN, tidak kunjung mendapatkan jawaban. Beberapa kali, nomor telepon yang tercantum di situs resmi BKN menyatakan jika telepon tengah sibuk.

    SD beberapa kali disebut oleh RSD, memberikan arahan untuk melakukan sejumlah hal seperti mengumpulkan berkas administrasi dan lain sebagainya. SD juga disebut sebagai penyambung antara RSD dan DH.

    Sementara Al Muktabar, disebut turut ambil andil dalam perkara percaloan ini. Tidak disebutkan secara detail keterlibatannya, namun Al Muktabar disebut telah melakukan beberapa rapat bersama dengan tim percaloan, terkait dengan penempatan mereka.

    “Pembahasan tim dengan Gubernur sudah rampung, tinggal menunggu keputusan ketua tim,” tulis RSD di grup tersebut pada 3 Juni 2023.

    Masih di grup tersebut dan beberapa kesempatan pertemuan dengan para korban, RSD pun menuturkan jika data nama-nama calon ASN jalur ‘orang dalam’ itu sudah disetorkan ke Al Muktabar.

    “Siap bang data sudah dikirim ke pak Al Muktabar ya bang, sudah on proses tinggal nunggu arahan,” tulis RSD di grup tersebut pada 5 Juni 2023. Pesan itu diklaim oleh RSD, dikirimkan oleh SD.

    Salah satu korban kepada BANPOS, mengatakan bahwa RSD ketika sedang melakukan pertemuan, acap kali menyebut nama Al Muktabar sebagai atasannya dalam melakukan percaloan itu. Selain Al, RSD juga mengklaim jika ada pejabat negara lainnya di belakang dia.

    “Saudara RSD pernah menyebutkan kalau banyak petinggi negara dan keterlibatan pak Gubernur secara langsung, ketika kami pernah ada kumpulan,” tuturnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat dalam persoalan percaloan rekrutmen PPPK dan CPNS tahun 2023 di Provinsi Banten. Bahkan, dirinya mengaku saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut.

    “Oh tidak ada, tidak mungkin (terlibat), justru sekarang saya mengejarnya, harus dipertanggungjawabkan. Kita akan tegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Al kepada BANPOS saat diwawancara di kantor KPU Provinsi Banten.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya yang saat ini bertindak sebagai Penjabat Gubernur Banten, tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan kepegawaian di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten.

    “Saya tegaskan ya, bahwa Gubernur tidak ada keterlibatan dalam persoalan kepegawaian,” tegasnya.

    Ia menerangkan, dirinya telah mengumumkan bahwa di Provinsi Banten tidak ada pola rekrutmen pegawai yang berbayar. “Di Banten tidak ada jabatan yang berbayar, tidak ada pola rekrutmen yang berbayar. Tolong sampaikan itu,” jelasnya.

    Al Muktabar juga membantah tegas adanya informasi bahwa dirinya telah menerima nama-nama calon ASN dari RSD maupun SD, untuk diloloskan dalam seleksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan informasi yang tidak benar.

    “Itu tidak benar. Dalam proses seleksi ASN ada SOP-nya, ada norma yang berlakunya,” terangnya.

    Ia memaparkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan proses penyelidikan terkait persoalan tersebut. Dirinya akan tetap memegang peraturan yang telah berlaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

    “Kami sudah berproses, sudah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Untuk sanksinya sendiri sudah jelas bagi ASN. Nanti untuk perkembangannya saya sampaikan ke teman-teman media,” tandasnya.(MYU/MUF/DZH/ENK)