BANTEN POS

Kategori: PILIHAN REDAKSI

  • Masih Ada 26,5 juta Warga Miskin di Indonesia

    Masih Ada 26,5 juta Warga Miskin di Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah orang miskin turun 1,04 juta orang. Meski begitu, secara keseluruhan, warga yang hidup miskin masih double digit, yakni 26,5 juta.

    Kepala BPS, Margo Yuwono menerangkan, angka itu merupakan posisi pada September 2021. Angka itu berkurang 1,04 juta dibanding Maret 2021, dan 1,05 juta orang dari September 2020.

    Dengan pengurangan ini, persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Angka ini turun 0,43 persen poin dibanding Maret 2021 dan 0,48 persen poin dibanding terhadap September 2020. “Artinya, upaya perbaikan ekonomi dampaknya kepada kemiskinan mulai terasa, karena sudah mengalami penurunan,” kata Margo, dalam Konferensi Pers Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021, di Jakarta, kemarin.

    Ia menilai, tren penurunan kemiskinan di Indonesia semakin baik. Sebab, secara umum, pada periode Maret 2011 sampai September 2021, tingkat kemiskinan menurun. Baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020.

    Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Sementara, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

    Margo mengakui, angka kemiskinan pada September 2021 masih lebih tinggi dari level sebelum pandemi, yang 24,78 juta orang pada September 2019. “Kesimpulannya, selama setahun ini penurunan kemiskinan menunjukan kinerja perbaikan, tetapi masih lebih tinggi dari angka sebelum pandemi,” tuturnya.

    BPS mencatat, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Maluku dan Papua. Angkanya mencapai 20,43 persen pada September 2021. Sedangkan yang terendah berada di Kalimantan, yang hanya 5,85 persen.

    Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Jawa, yakni 14,02 juta orang. Sementara, jumlah penduduk miskin terendah berada di Kalimantan, yaitu 980 ribu orang.

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mencatat, ada dua faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di September 2021 menurun. Pertama, pelonggaran PPKM. Kebijakan ini membuat sebagian masyarakat kembali mendapat pekerjaan, terutama di sektor informal.

    “Banyak orang-orang di sekitar garis kemiskinan itu kerjanya di sektor informal. Sekarang, mereka bisa bekerja kembali, ada income. Sehingga, mereka yang tadinya di bawah garis kemiskinan bisa di atas garis kemiskinan. Walaupun masih dalam kategori garis kemiskinan,” ulas Faisal, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Kedua, ada faktor bansos yang diberikan Pemerintah sepanjang pandemi. Bansos ini mampu menambal kekurangan pendapatan masyarakat.

    Sayangnya, banyak penduduk miskin yang bergantung pada bansos. “Ketika bansosnya dikurangi atau terlambat, mereka sering kali jatuh di garis kemiskinan. Padahal, bansos itu sifatnya darurat, dan diberikan kepada mereka yang tidak bekerja,” kata Faisal.

    Menurutnya, cara paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Yaitu dengan membangun iklim usaha yang sehat dan membantu dunia usaha.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap, dengan angka 26,5 juta, tingkat kemiskinan belum bisa dikatakan turun. Sebab, angka itu masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi.

    Untuk mengatasi ini, dia menyebut, ada tiga PR yang harus dikerjakan Pemerintah. Yaitu pengendalian inflasi, penyerapan tenaga kerja, dan efektivitas bansos.

    “Inflasi adalah masalah serius yang membuat pengentasan kemiskinan belum kembali seperti prapandemi. Tahun 2022, kenaikan harga bahan pangan dan penyesuaian tarif energi membuat daya beli kelompok rentan miskin mudah merosot di bawah garis kemiskinan,” ulas Bhima.

    Di sisi lain, 76 persen garis kemiskinan di pedesaan disumbang makanan. Artinya, semakin miskin orang di Indonesia, semakin sensitif terhadap kenaikan harga pangan.

    Soal serapan tenaga kerja, kata dia, meski ada pemulihan, tapi belum merata di seluruh sektor usaha. Pariwisata dan pekerja informal yang terkait dengan sektor transportasi misalnya, belum bisa pulih.

    “Di sini perlunya Pemerintah memformulasikan stimulus khusus untuk penciptaan lapangan kerja di sektor atau wilayah yang pemulihannya tertinggal. Kemudian efektivitas bansos harus diawasi dan terus dilakukan evaluasi,” terang Bhima.

    Sementara, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, mengapresiasi angka kemiskinan di bawah 10 persen. Kata politisi senior PDIP ini, laporan BPS menunjukkan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) 2020-2021 berbuah manis.

    Untuk 2022, Hendrawan memprediksi, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di tengah kondisi pandemi. Sebab, masih banyak yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pola hidup yang berubah.

    “Penciptaan kesempatan kerja produktif adalah strategi terbaik mengatasi kemiskinan. Orang jadi miskin karena tak punya pekerjaan, atau pekerjaannya masuk segmen upah yang kurang memadai,” terang Hendrawan.(MEN/ENK/RMID)

  • Ancaman Megathrust Mengkhawatirkan, Dampak Gempa Meluas

    Ancaman Megathrust Mengkhawatirkan, Dampak Gempa Meluas

    BAKSEL, BANPOS – Pascaterjadinya gempa, diketahui masyarakat mengalami kecemasan karena masih adanya potensi gempa megathrust yang lebih besar. Selain itu, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD mencatat adanya perluasan dampak dari kejadian gempa yang terjadi pada Jumat yang lalu tersebut.

    Salah seorang warga Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping, Usep Setiana mengaku karena kawasan pemukimannya tak jauh dari pantai, dirinya sejak terjadi gempa Jumat lalu sekeluarga selalu dirundung cemas. Menurutnya, tempatnya tinggal itu sekitar satu Kilometer dari perairan Baksel.

    “Jelas khawatir lah. Informasi ilmiah dari BMKG dan juga pemberitaan dari televisi dan media juga, itu tsunami megatrust bisa lebih 20 meter. Ya, kita yang tinggal di sekitaran dekat pantai yang cuma sekitar 15 meteran, jelas pastinya selalu cemas. Makanya itu beberapa baju dan dokumen sudah saya siapkan rapi di koper, takut benar-benar terjadi, ya tinggal ngungsi” ungkap Usep, Senin (17/01).

    Sementara, Tunggal P Nugraha warga Cisiih Kecamatan Panggarangan juga mengkhawatirkan isu megathrust benar-benar fakta. Oleh karenanya, Tunggal bersama warga lainnya sering berjaga-jaga untuk antisipasi.

    “Kalau tempat saya tinggal kan cuma ratusan meter aja dari pantai. Ketinggian dari tempat kita tinggal paling hanya 10 sampai 15 meter DPL. Ngeri juga. Waktu ada gempa kemarin juga saya langsung pulang ke rumah, ngungsi bersama istri dan anak ke saudara yang di atas, Desa Gunung Gede. Tadi pagi juga ada gempa lagi, kita langsung pergi ke atas. Jadi sekarang mah semua warga juga sudah bersiaga. Tapi tentu berharap semoga tidak sampai terjadi,” jelasnya

    Tunggal pun mengharapkan, jika dipastikan bencana megathrust di perairan selatan Banten ini bisa terjadi, sebaiknya pemerintah rutin mendesain mitigasi dan juga aba-aba yang bisa bermanfaat bagi penduduk.

    “Ya pemerintah harusnya giat menyiapkan mitigasi di setiap titik dan terus dipantau. Ini juga bisa bermanfaat bagi warga yang tinggal di dekat sepanjang pantai. Disamping itu sosialisasi dan informasi terkait ini sudah harus terus disosialisasikan agar kita tetap waspada,” harap Tuggal.

    Senada, Novi Heriyati warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam mengaku kalau malam pasti ikut nginep di saudara yang berada di Desa Bejod, Wanasalam kebetulan posisinya agak di daerah atas.

    “Makanya saya lebih baik berjaga-jaga. Saya mah sekeluarga kalau habis magrib langsung ikut nginep ke saudara di Bejod, Karena saya tinggalnya kan sekitar 100 meter dari pantai Binuangeun. Apalagi sekarang hampir tiap hari selalu ada getaran, termasuk tadi pagi. Jarak ke Desa Bejod itu sekitar 6 Kilometer, itu kan tempatnya agak tinggi, aman lah,” katanya.

    Saat ditanya BANPOS tentang Shelter Tsunami yang ada di sekitar depan rumahnya yang bisa dijadikan tempat ngungsi. Novi pun tetap mengaku tidak aman, pasalnya, kata dia, dipastikan shelter itu akan penuh sesak oleh ribuan penduduk Desa Binuangeun dan juga dari Cikeusik Kecamatan Kabupaten Pandeglang.

    “Iya sih, walaupun shelter itu tingginya 40 meter, kita khawatir tak akan bisa nampung penduduk Binuangeun yang jumlahnya lebih 8000 lho. Belum lagi ditambah penduduk yang dari sebrang, huh tidak muat pastinya. Lagian Shelter itu akan kuat tidak bila nampung orang sebanyak itu, ngeri pokoknya, mendingan ke tempat saudara aja,” tuturnya.

    Terpisah, Warga Bayah Jamaludin yang tinggal beberapa puluh meter dari pantai Bayah mengaku hanya pasrah terhadap isu megathrust yang menurutnya bisa mungkin bisa tidak

    “Kalau saya mah pasrah aja kang. Namanya juga perkiraan. Jadi kalau kita setiap hari selalu cemas oleh isu itu, kita tak bisa kerja nyaman dong. Lahan pertanian saya kan di sini. Ya pasrah aja, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari malapetaka. Kalau memang harus terjadi, pastinya kami juga berusaha menyelamatkan ke daerah atas itu,” paparnya.

    Sementara itu, diketahui bahwa dampak gempa pada Jumat pekan lalu (14/1) bertambah banyak. Sebelumnya pada Minggu hanya 209 desa/kelurahan yang terdampak, namun sehari kemudian, Senin (kemarin, red) menjadi 225 desa/kelurahan.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten hingga hari Senin pukul 09.00 WIB (17/1/), 4 wilayah di Provinsi Banten terdampak gempa. Sebanyak 225 desa/kelurahan di 55 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang terdampak gempa.

    Data terakhir, kerusakan terjadi pada 2.531 rumah, 51 sekolah, 16 Puskesmas, 20 sarana ibadah, 4 kantor pemerintah, serta 3 tempat usaha.

    Dampak terluas di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 163 desa/ kelurahan di 30 kecamatan. Sebanyak 2.244 rumah mengalami kerusakan. Selanjutnya 43 sekolah, 16 Puskesmas, 14 sarana ibadah, 3 kantor pemerintah, dan 3 tempat usaha mengalami kerusakan.

    Di Kabupaten Lebak, wilayah terdampak gempa tersebar di 55 desa/kelurahan pada 19 kecamatan. Sebanyak 274 rumah, 8 sekolah, 6 sarana ibadah, dan 1 kantor pemerintah mengalami kerusakan.
    Di Kabupaten Serang, wilayah terdampak gempa di 5 desa/kelurahan pada 4 kecamatan. Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan.

    Sementara di Kabupaten Tangerang, wilayah terdampak gempa terjadi pada 2 desa/kelurahan di 2 Kecamatan. Sebanyak 3 rumah mengalami kerusakan.

    “Tambahan jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah. Hingga saat ini BPBD Provinsi terus melakukan pendataan sesuai dengan instruksi Gubernur Banten paska kejadian gempa,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten, Nana Suryana.

    Masih menurut Nana, Gempa Banten bermagnitudo 6,6 tersebut,juga menyebabkan sekolah dan fasilitas umum serta tempat usaha mengalami kerusakan.

    “Jumlah kerusakan itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim BPBD di daerah,” katanya.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, mencatat data sementara kerusakan sarana dan prasarana akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, per hari Senin (17/1) hingga pukul 11.30 WIB sekitar 2.286 yang tersebar di 167 desa di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Plt Kepala Pelaksana BPBD Pandeglang, Girgijantoro mengatakan, hasil input data yang dilaporkan pihak kecamatan, saat ini data sementara kerusakan rumah yang terjadi akibat gempa, kembali bertambah. Data sebelumnya pada hari Minggu (16/1) pada pukul 23.30 WIB tercatat sebanyak 2.263 rumah yang mengalami kerusakan yang tersebar di 167 desa di 30 kecamatan.

    “Kini kembali di update menjadi 2.286 unit rumah rusak, tersebar di 167 desa, 30 kecamatan,” kata Girgi di Pandeglang, Senin (17/1).

    Dari jumlah data rumah yang mengalami kerusakan tersebut, lanjut Girgi, dibagi menjadi tiga bagian diantaranya rusak ringan, sedang dan rusak berat.

    “Data terbaru yang kami input, terdiri dari rusak ringan sebanyak 1.394 rumah, rusak sedang 498 rumah dan rusak berat 399 rumah. Tersebar di 167 Desa, 30 Kecamatan,” terangnya.

    Girgi memastikan bahwa data sementara yang dihimpun dari para camat tersebut bisa terus bertambah. Namun tetap, nantinya data tersebut akan diverifikasi dan dilakukan validasi ulang hingga benar-benar akurat.

    Girgi menambahkan, untuk fasilitas umum kerusakannya mengalami penambahan seperti sekolah yang sebelumnya hanya 37 unit, saat ini mengalami penambahan sebanyak 43 unit sekolah.

    “Fasilitas umum yang rusak meliputi sekolah 43 unit, semuanya rusak sedang. Puskemas ada 16 unit, terdiri rusak sedang 12 dan rusak ringan 2 unit. Kantor pemerintahan 4 unit, tempat usaha 3 unit dan sarana ibadah 16 unit, terdiri dari rusak ringan 8 unit dan rusak sedang 6 unit,” terangnya.

    Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Febby Riizki Pratama mengungkapkan, hingga Minggu (16/1) sore berdasarkan laporan pihaknya mencatat sebanyak 274 rumah, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 perkantoran mengalami kerusakan akibat gempa.

    “Berdasarkan laporan kami mecatat terdapat 274 rumah terdampak dengan rincian 16 rusak berat, 32 rusak sedang dan 226 rusak ringan, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 perkantoran mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat. Dua orang warga mengalami luka ringan pada bagian kepala,” katanya

    Febby menjelaskan, dampak kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran itu terjadi di 55 desa di 19 kecamatan. Tapi sampai saat ini sembari mendistribusikan bantuan kedaruratan bagi masyarakat terdampak, BPBD masih terus melakukan pendataan. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas PUPR dan Perkim.

    “Sementara kerugian materi kita estimas mencapai Rp5 miliar. Kita masih melakukan pendataan sembari mendistribusikan bantuan kedaruratan. Iya akan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas PUPR dan Perkim,” jelasnya.

    Febby mengaku, pihaknya sudah memulai mendistribusikan bantuan kedaruratan bagi masyarakat terdampak gempa ke 55 desa di 19 kecamatan.

    “Pendistribusian bantuan kedaruratan sudah dimulai, yang tercatat baru 175 paket sembako tersampaikan kepada masyarakat yang terdampak. Semoga bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban mereka,” ujarnya.

    Ia menyebut BPBD Kabupaten Lebak tidak menyediakan posko bagi masyarakat terdampak gempa, sebab masyarakat yang terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah tidak berada di satu titik. Dan msyarakat yang terdampak itu lebih memilih mngungsi ke rumah saudarnya.

    “Ya kalau mengungsi itu ada tapi mereka mengungsi ke rumah saudaranya yang rumahnya tidak mengalami kerusakan,” ungkapnya.

    Febby mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik tapi tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. BPBD Kabupaten Lebak juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Muspika, dan semua relawan BPBD yang tersebar di setiap kecamatan untuk memastikan kondisi terakhir.

    “Kalau masyarakat berdasarkan informasi sudah beraktifitas seperti biasa, ya yang mengalami kerusakan oleh pemiliknya dibantu petugas membersihkan puing bangunan yang roboh,” katanya.

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak akan segera melakukan verifikasi kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah dan perkantoran akibat gempa. Verifikasi dilakukan sebagai upaya pemulihan pasca bencana.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, pihaknya akan segera melakukan identifikasi kerusakan bangunan rumah maupun sarana dan prasarana lain akibat gempa yang terjadi, Jumat (14/1).

    “Tim PUPR akan turun mengidentifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak,” katanya, Senin (17/1).

    Menurut Irvan, berdasarkan update BPBD, tercatat sebanyak 274 rumah rusak dengan rincian 16 rusak berat, 32 rusak sedang dan 226 rusak ringan, 8 sekolah, 6 tempat ibadah dan 1 kantor perkantoran juga mengalami kerusakan. Ia menyebut untuk kerusakan jalan dan jembatan sampai saat ini belum ada laporan.

    “Sementara kerusakan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan belum ada. Nanti kami identifikasi kerusakan bangunannya,” ujarnya (CR-01/dhe/WDO/RUS/PBN)

  • Tabrani Dituding Lalai Karena Bosda Sekolah Swasta 2021 Tak Cair

    Tabrani Dituding Lalai Karena Bosda Sekolah Swasta 2021 Tak Cair

    SERANG, BANPOS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani dituding lalai oleh para peserta aksi dari Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (AKSeS) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS). Tudingan itu dikarenakan tidak cairnya Bosda tahun 2021.

    Ratusan guru dan kepala sekolah (Kepsek) SMK/SMA swasta se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (AKSeS) Provinsi Banten dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS), melakukan aksi dalam bentuk doa bersama di KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/1). Kemudian, ratusan massa aksi menggeruduk gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, lantaran tidak ditemui oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

    Pada aksi tersebut, para guru mempertanyakan alasan Pemprov Banten tidak mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk ratusan ribu siswa SMA/SMK/ SKH Swasta di Banten pada tahun 2021. Padahal, Pemprov Banten telah melakukan penandatanganan MoU pencairan Bosda diatas materai dengan Forum Kepala Sekolah Swasta Provinsi Banten.

    Pantauan BANPOS, peserta aksi sampai pada pukul 09.00 WIB dan berkumpul di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B. Mereka kemudian melakukan shalat dhuha bersama, dan dilanjutkan dengan doa bersama di masjid tersebut.

    Ketua FK2SMKS Banten, Ahmad Ali Subhan, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan kejelasan pencairan Bosda tahun 2021, dan meminta penjelasan dari pemangku kebijakan dalam hal ini Gubernur. Namun, harapan bertemu dengan Gubernur sia-sia, dan mereka pun akhirnya diterima dan melakukan audiensi bersama dengan Dindikbud Provinsi Banten, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dindikbud, Tabrani.

    “Harapan kami Pemprov dapat merealisasikan bantuan Bosda yang memang belum bisa dicairkan,” ungkapnya.

    Ia mengaku, sebetulnya para guru ingin sekali ditemui oleh Gubernur. Subhan menyebut, tidak cairnya Bosda Tahun 2021 ini merupakan kelalaian Kepala Dindikbud, Tabrani.

    “Apapun dalil mereka (Dindikbud), kami di swasta menilainya begitu. Karena prosesnya bukan hanya satu hari dua hari, melainkan satu tahun, ketika ini tidak cair dengan proses satu tahun itu, kami tidak mencari kambing hitam,” jelasnya.

    Proses sampai kepada MoU NPHD diproses selama satu tahun, mulai dari SK pembuatan proposal. Namun hal itu ditanggapi oleh Tabrani, bahwa dirinya lahir menjadi Kepala Dinas mulai Oktober 2020 dan tidak mengetahui hal-hal ke belakang, hanya tahu ke depan saja.

    “Kami tidak berprasangka buruk sama sekali, bahkan ketika Pak Kadis mengatakan bahwa ketika beliau masuk ke Dindibud, mekanisme hibah sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

    Berdasarkan MoU antara Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan FK2SMK Swasta Banten dan AKSes Swasta Banten pada November 2021, seharusnya para murid SMA/SMK/ SKH swasta di Banten setiap orangnya mendapatkan Rp250.000. Total penerima Bosda 2021 di Banten, diperkirakan mencapai 140 ribu siswa, dengan rincian siswa SMK sekitar 40 ribu dan siswa SMK sekitar 100 ribu.

    Pihak guru swasta menyimpulkan bahwa tidak cairnya Bosda tahun 2021 adalah kelalaian Dindikbud Banten. Saat melakukan audiensi, pihaknya dijanjikan oleh Tabrani, bahwa Tabrani akan mengupayakan pencairan Bosda tahun 2021. Selanjutnya, Tabrani juga menjamin akan mengupayakan pencairan Bosda untuk tahun 2022.

    “Karena anggaran tahun 2022 itu sudah ada, beliau (Tabrani) menjamin dengan pribadinya, tapi kan tidak cukup seperti itu,” ucapnya.

    Subhan menegaskan agar Tabrani segera berkirim surat kepada seluruh sekolah swasta di Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Bisa dalam bentuk surat edaran yang berisikan hasil audiensinya bersama dengan perwakilan Kepsek, tentang kejelasan Bosda tahun 2021 dan tahun 2022.

    “Kalau alasan beliau (Tabrani) adalah e-hibah yang aplikasinya dipegang oleh Kominfo, memang betul. Tapi Dina situ kan punya bidang semacam IT, saya juga tidak tahu itu berfungsi atau tidak,” tuturnya.

    Subhan mengaku kaget, karena saat pelaksanaan aksi, sudah banyak aparat baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP yang berjaga. Padahal, kata dia, aksi tersebut hanya sebatas doa bersama dan istighosah yang dilanjutkan dengan audiensi.

    “Kendala tidak cair katanya prosedur administrasi yang belum diselesaikan. Karena ada aturan terbaru terkait dengan Pergub nomor 15 tahun 2019 tentang mekanisme e-hibah,” katanya.

    Ia menjelaskan, pada pelaksanaan audiensi, bukan bermaksud untuk adu argumentasi benar atau salah yang sifatnya adu nalar. Pihaknya hanya meminta penjelasan, apabila sudah jelas, maka jaminannya seperti apa, dan Tabrani pun disebutkan sudah menjamin bahwa Bosda tahun 2022 sudah dianggarkan dan Bosda tahun 2021 sedang diupayakan.

    “Hasil audiensi kami sampai dengan pa Kadis mengatakan akan berkirim surat kalau tidak akhir Januari atau awal Februari,” ucapnya.

    Subhan menyebut bahwa dampak Bosda sangat besar, bahkan sekolah sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang sudah teranggarkan melalui Bosda tersebut. Akan tetapi, dengan tidak cairnya Bosda, maka sejumlah sekolah menyisakan hutang kepada beberapa pihak dan terbengkalainya honor sejumlah guru.

    “Kendala lainnya seperti pembelian media pembelajaran yang terhambat, istilah kasarnya sekolah sudah hutang, tiba-tiba Bosda tidak cair padahal sudah MoU di NPHD, itu kan jadinya repot,” katanya.

    Diakhir ia mengatakan alasan memuncaknya emosi para guru swasta tersebut karena besarnya harapan mereka bahwa Bosda tahun 2021 akan cair. Sebab, prosopal SK nominasi sudah dicantumkan sejumlah nominal Bosda yang akan dicairkan beserta jumlah sekolah yang mendapatkan dana hibah melalui NPHD.

    “Tiba-tiba diakhir Desember, kabar buruk Bosda tidak bisa dicairkan sehingga teman-teman kalangkabut. Andaikata diawal mengabarkan, kecewa pasti, tapi tidak sampai sekecewa ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, mengungkapkan bahwa kedatangan sejumlah guru dan Kepsek Swasta itu mempertanyakan alasan kenapa dana bantuan BOSDa tahun 2021 tidak kunjung disalurkan. Pada audiensi tersebut, diikuti oleh kurang lebih sekitar 18 perwakilan Kepala Sekolah dan dihadiri oleh Kepala bidang SMK.

    “Saya bilang, itu bisa dikatakan tidak atau belum. Kenapa belum? Karena Bosda ke sekolah swasta skema penyalurannya adalah hibah,” ujarnya.

    Tabrani menyampaikan bahwa ketentuan hibah berdasarkan Pergub nomor 10 dan 15, ada mekanisme yang harus dijalani. Untuk penyalurannya, salah satu mekanismenya yaitu pemohon harus menginput permohonan ke e-hibah.

    “Sementara hal itu belum dilakukan oleh para sekolah sebagai pihak pemohon. Makanya saya ingin menyelesaikan administrasi ini. Kalau administrasi sudah selesai, insyaAllah nanti kita akan lakukan,” terangnya.

    Ia mengatakan, sebelumnya pihak sekolah bisa mengajukan BOSDa secara tertulis. Namun saat ada aturan baru, para pihak sekolah diminta untuk mengajukan Bosda melalui e-hibah.

    “Sebelum lahir Pergub 15 pengaju cukup secara tertulis, tapi setelah lahir Pergub itu, e-hibah jadi suatu keharusan,” ucapnya.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa anggaran Bosda tahun 2022 telah dianggarkan. Sementara untuk Bosda tahun 2021, yang sampai saat ini belum kunjung disalurkan, pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

    “Nanti saya akan memohon kepada TAPD untuk dianggarkan kembali, tentunya atas izin pimpinan,” katanya.

    Permohonan kepada TAPD akan dilakukan pihaknya pada akhir bulan Januari 2021. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Biro Adpem Provinsi Banten, untuk mempertanyakan apakah bisa menginput data permohonan melalui e-hibah atau tidak.

    “Nanti saya akan koordinasikan dengan kominfo dan adpem kira-kira bisa ngga ini segera input. Kalau bisa, nanti kita perbaiki, kita ajukan dipenganggaran perubahan, kami akan mengusahakan untuk mengajukan permohonan kembali,” ujarnya.

    Dalam audiensi yang dilakukan di Aula Dindikbud Banten, Tabrani mengaku akan berhenti menjadi Kepala Dinas hari itu juga, apabila ia dipaksa untuk mencairkan Bosda tahun 2021 kepada sejumlah sekolah swasta yang hadir pada aksi tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk mempertahankan jabatan, apabila dirinya harus melanggar aturan.

    “Bapak jangan maksa saya, berhenti saya menjadi Kepala Dinas kalau saya dipaksa melanggar aturan. Saya justru akan bantu bapak, kita selesaikan di tahun 2022 dengan prosedur yang benar, agar saya tidak tersangkut persoalan hukum dan bapak-bapak juga terbebas (hukum),” tandasnya. (MUF/PBN)

  • Arogansi WH Soal Buruh Dituding Bikin Pejabat Jadi ‘Tumbal’

    Arogansi WH Soal Buruh Dituding Bikin Pejabat Jadi ‘Tumbal’

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dituding telah bertindak arogan sehingga mengakibatkan buruh melakukan aksi berjilid-jilid yang berujung jebolnya Kantor Gubernur Banten. Buntut dari kejadian itu, salah seorang pejabat menjadi ‘tumbal’ dengan dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini juga menuai reaksi, dikarenakan sebagaimana diketahui, masa jabatan WH-Andhika kurang dari 6 bulan lagi.

    Wakil Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Dzikri Wahyudin, mengatakan bahwa terjadinya insiden ribuan buruh yang kembali berunjuk rasa, bahkan membajak kantor Gubernur Banten merupakan imbas dari arogansi Wahidin Halim itu sendiri.

    Sebab, Wahidin sempat melontarkan kalimat lebih baik mengganti buruh yang tidak menerima besaran kenaikan upah, yang akhirnya menyakiti hati para buruh se-Banten, bahkan se-Indonesia.

    “Bagi saya ini adalah pemicu kemarahan besar dari pihak buruh karena memang respon dari Gubernur yang sangat arogan dan tidak dapat diterima dengan baik oleh pihak buruh, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur terbuka terhadap buruh, menggunakan pendekatan persuasif,” tegasnya.

    Apalagi dengan insiden dibajaknya ruang kerja Gubernur Banten, yang membuktikan bahwa buruh sudah sangat marah dengan Wahidin Halim.

    “Ini merupakan bentuk kemarahan besar dari massa buruh yang saat ini tuntutannya belum terjawab oleh pihak pemprov,” terangnya.

    Ia pun mengatakan bahwa keputusan WH untuk mencopot Kepala Satpol PP sebagai tindakan yang arogan. Dzikri menegaskan bahwa seharusnya setelah terjadi insiden pembajakan ruang kerja Gubernur, yang pertama kali dilakukan ialah membuka dialog dengan elemen buruh.

    “Namun ini yang terjadi adalah pencopotan Kepala Satpol PP. Pemimpin yang baik seharusnya tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, itu tidak baik. Tapi dengan dicopotnya Kepala Satpol PP pasca-insiden, ini menggambarkan bagaimana kalang kabutnya WH sehingga bertindak arogan. Harusnya kebijakan pertama itu temui buruh,” tegasnya.

    Aksi buruh yang berhasil masuk ke ruang kerja gubernur di KP3B Curug Kota Serang pada Rabu Sore lalu berdampak dengan pemecatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banten, Agus Supriyadi dari jabatanya terhitung dari hari Kamis, 23 Desember 2021 (kemarin) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 821.2/Kep.221/BKD yang beredar.

    Sanksi yang diterima Agus ini dituding karena ada indikasi, Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan KP3B, khususnya pada saat ada aksi buruh yang merangsek hingga ke ruang kerja gubernur.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa ada sanksi yang diberikan terhadap Kasatpol PP Banten.

    “Betul, dibebastugaskan sampai terbit SK tetapnya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, pada Kamis 23 Desember 2021.

    Menurutnya, keputusan pembebastugasan sementara itu dilakukan hingga tim yang ditugaskan oleh Gubernur Banten, selesai melakukan pemeriksaan terhadap Agus.

    Tim tersebut menurut Komarudin, akan mengulik apakah terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Banten, dalam peristiwa penerobosan massa aksi hingga ke ruang Gubernur Banten itu.

    “Kalau memang nanti terbukti, nanti akan keluar keputusan tetap. Nah keputusan tetapnya itu menunggu dari hasil pemeriksaan dari tim lah,” ungkapnya.

    Selama masa pemeriksaan itu, jabatan Kepala Satpol PP Provinsi Banten akan dijabat sementara oleh Pelaksana Harian (Plh), yang dijabat oleh Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten.

    “Ditunjuk Plh, nanti dijabat oleh Plh sampai keluar keputusan tetap. Saat ini jabatan Plh Kepala Satpol PP Provinsi Banten dijabat oleh Sekretaris,” jelasnya.

    Ketika ditanyakan, apakah kebijakan tersebut melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menegaskan, Kepala Daerah dilarang untuk mengganti pejabat, enam bulan sebelum akhir masa jabatan. Menurutnya, memang benar seharusnya tidak terjadi pergantian pejabat di Provinsi Banten saat ini, mengingat sudah memasuki masa tenang.

    Namun ia berkilah, pembebastugasan Agus merupakan hal yang berbeda. Sebab, Agus dicopot karena sanksi disiplin, bukan dalam rangka promosi dan mutasi. “Ini kan penjatuhan hukuman disiplin. Jadi tidak terkait dengan aturan itu,” jelasnya.

    Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan, tidak terima dengan tingkah buruh dan bakal menyerahkan kepada polisi untuk mengusut kasus ini. Dia juga telah mengadu kepada Presiden Jokowi.

    “Saya sudah membuat konsep, perlu saya laporkan perkembangan ini kepada presiden, menteri tenaga kerja, menteri dalam negeri, departemen dan lembaga terkait, kapolri,” ujar WH saat jumpa pers di rumahnya, Jalan H Jiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis, (23/12).

    Tak sampai disana, Satpol PP Provinsi Banten pun juga menjadi sasaran amarah WH. Mantan Walikota Tangerang ini mencopot jabatan kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi.

    “Kita berhentikan sementara (kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi) sambil kita periksa,” katanya.

    Menurut WH, jajaran Satpol PP gagal dalam mengamankan kantornya. Pasalnya, dalam video yang dia dapat, WH tak melihat satupun petugas Satpol PP berada di kantor saat buruh masuk. Hal ini dinilainya berbeda saat menjabat sebagai Walikota Tangerang dahulu.

    “Tapi kan trantib (Satpol PP) nggak ada kalau lihat foto di situ. iya kan. ini jadi pertanyaan kita. kita periksa sekarang mereka kalau internal kita. kenapa nggak ada yang menghalangi. semua masyarakat mengecam itu. tidak boleh masuk seperti itu,” tegas WH.

    Unjuk rasa buruh, kata WH, wajar sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, menjadi tidak wajar ketika para buruh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Menurut WH, selain mendobrak masuk dan mengacak-acak kantor, puruh juga sempat mencekik stafnya.

    “Demo buruh itu menurut saya wajar demokrasi. Tapi ketika masuk ke ruang saya lalu dia mencekik staf saya. ada saksinya sekarang di sini. mencekik sebelum bukain pintu. pintunya dibongkar masuk lalu,” kata WH.

    Menurut WH aksi yang dilakukan buruh tersebut sudah kelewat batas. Tumbangnya pertahanan aparat gabungan dalam pengamanan demo buruh ini pun WH tak dapat mengambil kesimpulan.

    Akademisi Untirta, Gandung Ismanto, mengatakan bahwa memang secara aturan, pencopotan pejabat negara boleh dilakukan meskipun memasuki ‘masa tenang’ menjelang habis masa jabatan Kepala Daerah. Namun dengan catatan, pencopotan harus memenuhi syarat perundang-undangan.

    “Pencopotan memang tidak menjadi soal sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan. Misalnya pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, tidak lagi memenuhi syarat jabatan, mengundurkan diri, pensiun dan lain-lain,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

    Akan tetapi, Gandung juga menegaskan bahwa seharusnya Pemprov Banten, khususnya Gubernur, memaknai bahwa pencopotan pejabat merupakan satu paket dengan pengangkatan pejabat. Hal itu menurutnya merupakan konsekuensi yang nyata.

    “Bila pengangkatan seorang pejabat membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih mahal dan proses yang lebih lama dan sebagainya, yang kemudian mengganggu kinerja kelembagaan perangkat daerah terkait, maka mempertahankan seorang pejabat tentu menjadi opsi paling rasional daripada mencopotnya,” tegas Gandung.

    Ketergesa-gesaan dalam pengambilan keputusan dinilai mampu membuat kebijakan yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka dari itu, jika memang pencopotan tersebut dinilai menabrak aturan, pengajuan gugatan melalui PTUN menurutnya sangat terbuka lebar.

    “Karenanya bila ada proses yang dianggap tidak patut dan tidak layak dilakukan terkait pencopotan jabatan ini, maka disediakan ruang untuk melakukan pengujian terhadap keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” tandasnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo memahami rasa kekecewaan buruh yang akhirnya melakukan tindakan tidak layak dengan duduk dan bercanda di meja kerja gubernur.

    “Seharusnya memang diterima (audiensi) ketika ada keinginan dari temen-temen buruh yang ingin bertemu dengan gubernur membicarakan mengenai UMP dan UMK 2022, sebaiknya ditemui,” katanya.

    Dengan pertemuan tersebut lanjut Budi yang merupakan politisi PKS ini, dapat meredam kemarahan buruh. “Walau bagaimanapun, ibaratnya teman-teman buruh ini kan seperti anak-anak, sedangkan gubernur adalah bapaknya. Kalau ada yang ingin audiensi, terima saja, supaya tidak menggumpal (rasa kecewa dan marah, red),” kata Budi.

    Sementara Agus saat ditemui di kantor Satpol PP Banten tidak ada di tempat, begitupun saat dihubungi melalui telepon genggamnya tidak aktif.

    Menurut salah seorang pegawai setempat yang enggan disebutkan namanya, Agus datang ke.kantor pagi. Namun setelah itu tidak datang lagi.

    “Pak Agus saya lihat tadi pagi ada, setelah satu jam keluar lagi dengan membawa tas,” katanya.

    Menurutnya, pasca aksi buruh menuntut revisi UMK dan berhasil masuk ruang kerjanya, suasana kantor Satpol PP menjadi panas.

    “Sejak semalam (Rabu malam), semua pada tegang. Saya sendiri nggak paham kenapa sampai pengamanan di pendopo bisa lepas. Tapi yang pasti. Kita disini jadi korban,” ujarnya.(DZH/RUS/PBN)

  • Kader Kopri Harus Kritis & Peka

    Kader Kopri Harus Kritis & Peka

    Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (Kopri) Cabang Pandeglang dipersiapkan untuk menjadi kader yang kritis dan peka terhadap perkembangan isu, baik daerah maupun Nasional.

    “Dalam kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang mengusung tema menuju gerakan Kopri yang berlandaskan kritis transformatif, artinya Kopri Pandeglang harus mampu berfikir secara kritis terhadap isu daerah maupun Nasional, sehingga terus menjadi garda terdepan untuk kemajuan sebuah daerah,” kata Ketua Kopri Cabang Pandeglang, Novi Oktaviani usai penutupan SKK di Ponpes Al Falah Ciekek Pandeglang, Senin (30/8).

    Menurutnya, SKK merupakan salah satu program kerja Kopri Cabang Pandeglang massa khidmat 2021-2022, kaderisasi dalam sebuah organisasi salah satu hal yang penting dalam merawat kaderisasi agar mampu terus tumbuh.

    “SKK bagian daripada kaderisasi formal Kopri, yang mana sekolah kader Kopri ini adalah salah satu kegiatan yang harus ditempuh oleh kader putri PMII. Tujuannya adalah untuk melatih sebuah cara berpikir, karakter, kesetaraan gender dan menjadikan kader yang bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan dalam organisasi dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan ke NU-an,” terangnya.

    Novi menambahkan, kaderisasi sangatlah penting dan urgensi kaderisasi menjadi tolak ukur maju mundurnya sebuah organisasi, tetapi berkat solidaritas dan loyalitas pengurus Kopri Cabang Pandeglang, sekolah kaderisasi bisa terselenggara.

    “Kalau untuk peserta delegasi dari tiap komisariat se- Pandeglang dan delegasi tiap cabang dari luar kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Serapan Permodalan Nelayan Rendah, Setiap Tahun Terus Turun

    Serapan Permodalan Nelayan Rendah, Setiap Tahun Terus Turun

    SERANG, BANPOS – Serapan modal nelayan yang telah disiapkan melalui lembaga resmi masih dibawah rata-rata. Dalam rilis yang disampaikan oleh pemprov, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten mengugkapkan, bahwa
    permodalan nelayan melalui konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dari tahun ketahun nilainya terus menurun, termasuk serapannya.

    Pada tahun 2019, terdapat pengajuan dari 36 nelayan senilai Rp3 miliar dan terealisasi Rp1,4 miliar. Sedangkan tahun 2020 sebanyak 44 nelayan mengajukan Rp1,2 miliar dan tahun 2021 sebanyak 19 nelayan mengajukan Rp 420 juta dan masih dalam proses.

    Sementara, untuk realisasi bantuan premi asuransi nelayan Provinsi Banten tahun 2018-2019, yaitu target tahun 2018 sebanyak 8.500 terealisasi 6.926 dan mandiri 907. Tahun 2019, dari target 2.250 terealisasi 1.361 dan mandiri 82.

    Sedangkan, identifikasi hak atas tanah nelayan Provinsi Banten tahun 2021. Di Lebak, dari target 300 terealisasi 100 persen, Pandeglang dari target 375 terealisasi 367, dan Kabupaten Serang terealisasi 100 persen dari jumlah 150. “Ada juga program sertifikasi awak kapal, yaitu sebanyak 1.193 orang dan sebanyak 1.038 orang dinyatakan lulus,” ungkap Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti,Sabtu (21/8).

    Adapun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan lanjut Eli, pemprov telag memiliki banyak kegiatan pengembangan perikanan, khususnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam upaya pengembangan perikanan di Pelabuhan Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, akan dibangun break water, pemagaran, revitalisasi kios, revitalisasi docking, dan pembangunan tempat pemasaran ikan. Selain itu, juga akan dibangun docking di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Kabupaten Pandeglang.

    “Pemprov Banten juga sudah membuat road map pembangunan pelabuhan perikanan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi 2023-2024 maupun RPJMD 2025-2029,” katanya.

    Selain itu, Banten akan mengembangkan pelabuhan terpadu di wilayah Banten Selatan. Pelabuhan Perikanan (PP) Binuangeun, Lebak dan Pelabuhan Perikanan Cikeusik, Pandeglang akan dibangun secara bersama dengan standar kelas PPI. Selanjutnya, kata Kepala DKP, PP Binuangeun dan Cikeusik akan dibangun secara terintegrasi dan terpadu menjadi Kawasan Pelabuhan Perikanan Terpadu Banten Selatan (Binuangeun-Cikeusik).

    “Dengan harapan pelabuhan terpadu tersebut menjadi landmark Provinsi Banten, dengan konsep pelabuhan perikanan internasional dan pelabuhan perikanan modern yang dilengkapi e-fishing port dan sistem resi gudang-cold storage. Konsep lainnya, pola cost-profit sharing Pusat, Provinsi dan Kabupaten,” kata Eli.

    Terkait pengembangan pelabuhan terpadu Binuangeun-Cikeusik Eli mengatakan, wilayah Binuangeun sebagai sentra pelabuhan perikanan, pergudangan, industri pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Sedangkan wilayah Cikeusik akan dibuat sentra wisata bahari, kuliner, pendidikan dan pelatihan, riset kelautan dan perikanan. Rencana tersebut akan dikaji bekerja sama dengan Untirta, STP, UPI dan BMKG.

    Melalui pembangunan kawasan pelabuhan terpadu diharapkan akan tumbuh aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatnya kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, seperti produksi perikanan tangkap, nilai tukar nelayan, pendapatan nelayan, tingkat konsumsi ikan, retribusi, PDRB dan ekspor perikanan.

    Dampak lainya, kata Eli, terjadi kesesuaian dan keselarasan (perikanan, pariwisata, riset, konservasi dan lain-lain), harmonisasi kepentingan Pemerintah Daerah dalam hal Tempat Pengelolaan Ikan dan tempat wisata serta penataan kawasan kumuh.

    “Rencana tahapan pembangunan PP Cikeusik meliputi pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pokok, revitalisasi lahan dan penduduk, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas fungsional serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas penunjang,” kata Eli.

    Sementara dalam pengembangan budi daya ikan air tawar, Pemprov Banten sedang melaksanakan kegiatan pengembangan budi daya ikan tawar di Curug Barang, Pandeglang. Kegiatan ini didukung dengan prasarana lahan seluas ± 5 hektar. Di lokasi tersebut, terdapat sebanyak 92 kolam aktif dengan dukungan sumber air melimpah sepanjang tahun dari Gunung Pulosari dan Gunung Karang. Pada tahun 2021 ini, kegiatan ini ditargetkan memproduksi benih ikan sebanyak 1 juta ekor.

    Pada tahun ini, Pemprov Banten sudah berhasil mendistribusikan sebanyak 116.550 ekor benih unggul. “Benih tersebut didistribusikan kepada 28 (dua puluh delapan) kelompok penerima di Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang dan Kab. Lebak,” tambah Eli.

    Kegiatan pengembangan budi daya ikan tawar di Curug Barang akan dikembangkan lebih luas pada tahun 2022 mendatang. “Sudah direncanakan penambahan kolam sebanyak ± 40 kolam ikan pada 1 hektar lahan sawah,” kata Eli Susanti.
    “Target penyediaan bantuan benih bermutu tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 2 juta ekor. Selain itu, ditambah dengan target penyediaan bantuan induk unggul sebanyak 10.000 ekor,” ujarnya.

    Selain, sebagai pusat produksi benih ikan, Curug Barang akan disulap menjadi Kawasan Food Estate untuk komoditas ikan air tawar. Caranya dengan pengoptimalan lahan sawah ±1 Hektar dengan konsep wisata Desa dengan perpaduan ketahanan pangan (Ikan dan Padi/ Mina Padi), wisata edukasi perikanan/ magang/ pelatihan, serta wisata outbound, jogging track dan wisata kuliner. (RUS/ZM)

  • Semangat Berbagi Chandra Asri melalui Program Donasi Akhir Tahun

    Semangat Berbagi Chandra Asri melalui Program Donasi Akhir Tahun

    SERANG, BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tak pernah kehabisan semangat untuk berbagi kepada masyarakat sekitar. Karyawan maupun perusahaan pemasok produk petrokimia ke berbagai industri manufaktur Indonesia itu membagikan bantuan untuk kebencanaan dan bantuan sosial.

    Untuk bantuan kebencanaan, karyawan Chandra Asri mengumpulkan donasi secara sukarela. Dana yang terkumpul kemudian diakumulasikan dengan sumbangan dari perusahaan pada program Year End Giving Chandra Asri 2020.

    Dana itu kemudian disalurkan sebagai bantuan kepada masyarakat Banten melalui Palang Merah Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

    Bantuan sosial yang juga bertujuan meringankan dampak COVID-19 serta bantuan umum sosial lainnya itu, diserahkan pada awal Februari 2021 lalu. Sebanyak enam tenda serbaguna diserahkan kepada PMI dan BPBD Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang. Bantuan ini juga diserahkan bersama donasi reguler 500 unit rapid test kit dan 500 buah masker dari perusahaan.

    Selain bantuan kebencanaan, Chandra Asri juga mewujudkan kepeduliannya pada upaya kegiatan sosial yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada 27 Januari 2021 lalu, team CSR mewakili perusahaan, berkunjung langsung ke Yayasan Rumah Pintar Yatim & Dhuafa Al-Ikhlas yang berlokasi di Komplek Grand Pesona, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara.

    Yayasan ini merupakan binaan karyawan Chandra Asri, Heru Wahyono. Sebagai bentuk dukungan, perusahaan memberikan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar yakni buku bacaan (umum dan agama), Al-Quran, karpet, printer, standing board, serta 200 buah masker untuk Yayasan Rumah Pintar. Donasi ini juga masih menjadi bagian dari dana Year End Giving Chandra Asri 2020.

    Terpisah, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi program kemanusiaan tanggap darurat bencana non alam dan pandemic COVID-19 oleh manajemen Chandra Asri.

    Tatu berharap apa yang dilakukan Chandra Asri bisa menginspirasi kalangan industri di Banten untuk ikut turun tangan memberikan program CSR untuk penanggulangan bencana, terutama menangani pandemi COVID-19 seperti saat ini.

    “Selaku Ketua PMI Provinsi Banten untuk yang ke sekian kalinya kami apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas bantuan dari Chandra Asri. Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam penanganan wabah ini,” terang Tatu di Pendopo Bupati Serang, belum lama ini.

    Tatu yang juga Bupati Serang memberikan penghargaan kepada Chandra Asri karena telah banyak memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Serang. Sebelumnya telah memberikan bantuan perahu kepada sejumlah nelayan di Kecamatan Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang.

    Selaku kepala daerah dan Ketua PMI Banten, Tatu mengaku terus membangun komunikasi dan sinergi dengan kalangan industri untuk turut tanggap darurat bencana dan menangani pandemi COVID-19.

    “Harapan kami dengan apa yang dilakukan Chandra Asri, membangkitkan semangat kawan-kawan industri yang lain untuk terus bahu- membahu dalam kepedulian penanganan dan pencegahan COVID-19,” ujar Tatu.

    Dihubungi terpisah, Humas dan Posko PMI Kabupaten Serang, Elfi Noval Purnama mengapresiasi hal senada dengan adanya bantuan penanganan COVID-19 dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bencana non alam seperti saat ini.

    Elfi mengaku bangga dengan langkah manajemen Chandra Asri yang turut menyalurkan bantuan alat dan peralatan kebencanaan kepada PMI dab juga diberikan kepada BPBD di tiga kabupaten- kota yang diserahterimakan melalui PMI Provinsi Banten.

    “Kami sangat mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Chandra Asri kepada PMI dan BPBD di tiga kabupaten- kota se-Banten,” ucap Elfi.

    Untuk diketahui, berkat konsistensi Chandra Asri yang terus responsif dalam membantu dan membangun masyarakat Banten, Chandra Asri mendapat penghargaan dari Ibu Ratu Tatu Chasanah selaku Bupati Serang sebagai Perusahaan yang secara konsisten turut peduli serta tanggap darurat bencana.(BAR/ENK)

  • Muhibudin Ajak Pemuda Cilegon Ambil Peran Dalam Pembangunan

    Muhibudin Ajak Pemuda Cilegon Ambil Peran Dalam Pembangunan

    PEMUDA harus mempunyai suatu inovasi yang luar biasa sehingga pemuda tidak hanya berharap kepada pemerintah daerah, harus mempunyai gagasan-gagasan usaha yang mandiri. Sehingga dapat menciptakan perubahan secara menyeluruh.

    H. Muhibudin seorang pemuda asli cilegon yang saat ini menjadi pembina dan penasihat pemuda cilegon. Selain itu dirinya juga seseorang yang fokus di bidang wiraswasta dan hukum. Sebagai seseorang yang terlahir di kota industri, dirinya turut menjadi pemerhati lingkungan yang terkena dampak industri.

    “Ketika industri itu memang berdampak pada lingkungan, dan memberikan dampak terhadap masyarakat, maka hukum harus ditegakkan. Salah satunya adalah memberikan sanksi yang jelas kepada industri itu sendiri,”ujarnya kepada wartawan BANPOS.

    Haji Muhib sapaan akrab dari Muhibudin mengatakan pemuda cilegon harus bersiap untuk mengahadapi segala sesuatu yang terjadi di era globalisasi, sehingga dapat bersaing dengan pemuda-pemuda yang berasal dari luar cilegon.

    “Para pemuda khususnya masyarakat kota cilegon, harus bisa menyiapkan sumberdaya manusia salah satunya adalah dengan pendidikan yang harus kita jalani, minimal pendidikan kita S1, karena untuk mencapai perekonomian yang baik bisa didapatkan salah satunya melalui pendidikan,” kata pria yang tahun ini menginjak usia 46 ini.

    Adapun dalam perhelatan Pilkada yang baru saja selesai ia pun memiliki gagasan bahwa, Pilkada harus membawa perubahan terhadap kota maupun masyarakat Cilegon, karena menurutnya perubahan dapat terjadi jika diubah dari sistem dan juga tatanan pemerintahan.

    ”Kalau berbicara perubahan tentu perubahan itu yang diharapkan oleh masyarakat kota cilegon yaitu perubahan secara menyeluruh. Dalam hal perubahan secara menyeluruh, ajang pilkada kemarin Alhamdulillah ada sedikit perubahan terkait dengan kepemimpinan,” tuturnya

    Menurutnya dari dasar kepemimpinanlah perubahan Cilegon secara menyeluruh akan tercapai. Karena perubahan itu harus dimulai dari pemimpin terlebih dahulyu, untuk mengeluarkan sistem dan pengendali sistem.

    “Agar bagaimana sistem itu berpihak kepada masyarakat secara umum. Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang dulu belum mendapatkan hak-haknya sekarang mendapatkan hak-haknya. Baik hak konstitusi maupun hak ekonomi maupun hak mendapatkan kehidupan yang layak,” ucapnya. (MG-01)

  • Siswa SMAN Cijaku Wakili Provinsi Banten Dalam Lomba Science Tingkat Nasional

    Siswa SMAN Cijaku Wakili Provinsi Banten Dalam Lomba Science Tingkat Nasional

    CIJAKU, BANPOS – Walaupun datang dari SMA terpencil di Lebak selatan, salah seorang siswa SMAN 1 Kecamatan Cijaku, bernama Hanif Fitriansyah berhasil lolos melaju ke tingkat nasional dalam bidang kompetinsi Science nasional Tahun 2020 dalam bidang mata pelajaran Geografi. Sebelumnya ia berhasil dalam lomba Kompetisi Saint Nasional (KSN) yang dilaksanakan tingkat Provinsi Banten.

    Disebutkan, keberhasilan Hanif Fitriansyah ini berhasil mewakili Banten ke ajang tingkat nasional dalam bidang mata pelajaran Geografi yang digelar pihak Pusat Prestasi Nasional (PPN) Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah melaksanakan kompetensi science nasional tingkat provinsi jenjang SMA Tahun 2020 pada Bulan Agustus secara daring.

    “Alhamdulillah peserta didik dari SMAN 1 Cijaku mampu membawa sekolahnya ke tingkat nasional dalam kompetensi Science, ini adalah suatu kebanggaan dan prestasi akademik yang perlu dimotivasi terus hingga bisa meraih juara nasional.”Kata Iwan Sumantri, Kepala Sekolah SMAN 1 Cijaku, Senin (5/10).

    Menurutnya, dalam kompetensi sebelumnya untuk bidang Science dari tahun ke tahun biasanya selalu dimenangkan oleh SMA yang dari kota saja, namun kali ini SMA1 Cijaku, mampu membuktikan tidak kalah dengan sekolah lainnya.

    “Mudah-mudahan nanti di kompetisi di tingkat nasional SMAN 1 Cijaku dapat membuktikan prestasinya dan ke depannya dapat sejajar dengan sekolah unggulan lainnya di Provinsi Banten hingga tingkat Nasional,” harap Iwan.

    Hanif Fitriansyah mengaku, bangga dan bersyukur atas raihan keberhasilan di tingkat provinsi tersebut. Kata dia, pihaknya akan terus belajar lebih giat agar bisa jadi juara di tingkat nasional.

    “Ya saya bangga sekali dan bersyukur, Alhamdulillah saya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi sekolah saya di SMAN 1 Cijaku, walaupun saya datang dari SMA terpencil di Lebak. Saya akan terus belajar gigih agar bisa berhasil di tingkat nasional. Dan ini juga persembahan buat daerah saya Kabupaten Lebak,” ungkap Hanif.(WDO)

  • Ikhsan Adil, Pianis Tuna Netra Lulus Cum Laude di London

    Ikhsan Adil, Pianis Tuna Netra Lulus Cum Laude di London

    SETU, BANPOS – Hebat. Kata itu tepat diberikan kepada Ikhsan Adil Akhmad, seorang pianis tuna netra asal Tangerang Selatan (Tangsel). Pemuda 28 tahun ini lulus predikat cum laude piano pop Rock School London, Inggris.

    Ikhsan menjadi pianis dengan lulusan terbaik RSL Entry Level Award in Popolar Music Performance, Entry Level 3, Debut -Piano di London untuk pertama kalinya. Ikhsan mengikuti ujian secara online dan lulus ujian music.

    Keberhasilan Ikhsan Adil tak terlepas dari seorang guru yang luar biasa sabarnya, dialah Ashri dari Private Music Course yang beralamat di Perumahan Batan Indah Blok O, No 3, Taman Tekno, Setu, Kota Tangsel.

    Ashri sang guru piano menjelaskan, Ikhsan Adil merupakan murid di tempat kursusnya sejak tiga tahun lalu.

    “Adil anak tuna netra yang memiliki bakat yang luar biasa, terbukti Dia merupakan satu satunya siswa tuna netra dari Indonesia yang berhasil lulus ujian piano pop Rock School London. Dengan predikat cum launde,” ungkap Ashri yang memiliki nama lengkap Ashri Intifadah.

    Dengan diraihnya predikat cum launde, Ashri Privat Musik Course ini mendapat apresiasi oleh penguji Rock School London karena berhasil mengajari anak tuna netra seperti anak normal sehingga berhasil lulus cum Laude dalam ujian online di London.

    “Karena covid-19, Ikhsan harus ujian secara online, tidak bisa datang kesana, namun meski secara online, tidak membuat Ikhsan putus asa, namun dia semangat dan Alhasil mendapatkan predikat cum launde untuk piano,”jelasnya.

    Ashri menjelaskan, keterbatasan seseorang tidak membuat orang tersebut lemah, ketika keterbatasan seseorang ini di asah, maka alhasil mereka bisa sukses, seperti halnya Ikhsan, meski tuna netra namun bisa berhasil lulus terbaik.

    “Keterbatasan tidak membuat Ikhsan lemah, dia berhasil seperti anak normal bermain piano,”katanya.

    Di tempat kursusnya Ashri tidak hanya menerima anak-anak kebutuhan khusus saja, namun juga anak-anak normal. Ashri merupakan lulusan piano ABRSM dan Trinitas College London ini berhasil mendidik muridnya lulus ujian ABRSM grade 1, 2 dan 3.(BNN/PBN)