BANTEN POS

Kategori: PILIHAN REDAKSI

  • Pendidikan dan Ekonomi Jadi Faktor Masuknya TPPO

    Pendidikan dan Ekonomi Jadi Faktor Masuknya TPPO

    LEBAK, BANPOS – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diidentifikasi mudah menyusup di tengah
    masyarakat dengan kalangan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Sehingga, dua hal tersebut menjadi
    faktor utama terjadinya praktik TPPO.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang Pemberdayaan Perempuan di
    DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Alifah Rochmawati, pada kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas
    Pencegahan dan Penanganan (GT PP) TPPO di Kabupaten Lebak.

    "Biasanya Pelaku mendatangi korban dengan iming-iming meski pendidikan rendah tapi bisa
    mendapatkan gaji puluhan juta jika ikut mereka. Karena tergiur, biasanya korban langsung menuruti
    saja," kata Alifah kepada BANPOS seusai kegiatan, Selasa (22/8).

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat mulai dari stakeholder
    dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, organisasi dan pegiat wanita dan anak, serta media
    massa.

    Ia memaparkan, dengan adanya kegiatan tersebut, para audiens yang hadir akan ditetapkan dalam SK
    Gugus Tugas dengan memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai ketetapan.

    "Sebelumnya sudah ada sejak tahun 2015 namun belum begitu spesifik. Sekarang ini barulah kita
    ingatkan kembali, kita refresh lah agar masing-masing instansi paham dengan fungsi dan tugasnya
    sehingga bisa memberikan dampak dan kebermanfaatan untuk masyarakat," tandasnya.

    Di tempat yang sama, salah satu fasilitator dari Pattiro Banten, Martina Nursaprudianti, mengatakan
    bahwa para peserta dalam rapat koordinasi tersebut cukup antusias dan serius dalam mengikuti
    kegiatan. Menurutnya, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dibuat sadar akan indikasi adanya TPPO
    di setiap lingkungan sekitarnya.

    "Kan nantinya bisa lebih peka ketika sudah memahami apa tanda-tandanya. Jadi nanti mereka bisa
    menjalankan sesuai tugas dan fungsinya dalam GT PP TPPO mendatang," kata Martina.

    Ia berharap, masyarakat dapat berani berbicara bahkan melaporkan jika terdapat dugaan TPPO
    disekitarnya. Hal tersebut dapat membantu memberantas tindak pidana tersebut jika seluruh pihak
    mulai terkoneksi.

    "Jangan ragu atau sungkan untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait atau
    mungkin pegiat dilingkungan setempat,& quot; tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pendidikan di Banten Belum Merdeka

    Pendidikan di Banten Belum Merdeka

    SALAH satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, hingga kini kita merayakan 78 kali merayakan kemerdekaan itu, pendidikan masih menjadi komoditas yang belum bisa diakses semua warga Negara.

    Dalam beberapa tahun terakhir, masalah anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Provinsi Banten telah menjadi perhatian serius. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak terkait, namun angka anak putus sekolah masih mengkhawatirkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pendidikan, serta beberapa faktor lain yang memengaruhi ketersediaan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut.

    Berdasarkan data yang dikutip dari situs kemendikbud.go.id, pada tahun 2023 terdapat 25.274 anak putus sekolah SD maupun SMP di Provinsi Banten. Komposisi jumlah putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK nyaris seimbang, dimana paling banyak ATS di tingkat SD dengan jumlah 12.778 murid, diikuti SMP 12.486 siswa. 

    Kabupaten Tangerang dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu 7.361 siswa. Rinciannya adalah 3.997 di tingkat SD, 3.364 di tingkat SMP. Kabupaten Lebak menduduki peringkat ketiga dengan 4.353 anak putus sekolah dengan rincian 1.758 di tingkat SD dan 2.595 di tingkat SMP.

    Kabupaten Serang menempati peringkat ketiga dengan 3.022 anak putus sekolah, lalu berikutnya Kota Tangerang dengan 3.161 anak putus sekolah. Kemudian Kabupaten Pandeglang dengan 2.707 anak putus sekolah, Kota Tangsel 2.271, Kota Serang 1.740. Sedangkan Kota Cilegon menjadi yang terendah dengan angka 669 siswa putus sekolah.

    Di Kabupaten Lebak yangmenmpati peringkat kedua terbanyak, angka putus sekolah bisa tergambar di pusat-pusat keramaian di Kota Rangkasbitung. Anak usia sekolah memilih hidup di jalan untuk mencari kebebasan maupun mencari nafkah demi melanjutkan hidupnya.

    Seperti yang didapati BANPOS di komunitas punk di Rangkasbitung. Sejumlah remaja dengan dandanan ala musisi punk mudah ditemui di di lokasi-lokasi tertentu seperti Terminal Lama, Lampu Merah Sumurbuang, Lampu Merah Taman Hati hingga di sekitaran Pasar Rangkasbitung. Biasanya meraka mengamen atau hanya sekedar nongkrong di tempat-tempat itu. 

    Saat BANPOS bertanya kepada salah satu remaja yang mengaku sebagai anak punk, ia mengaku berhenti sekolah di usia 14 tahun atau saat dia berada di bangku sekolah tingkat SMP.

    “Males sekolah, banyak aturan. Mending begini bang, bebas kita,” kata salah satu anak ‘punk’ yang BANPOS temui di sekitar Pasar Rangkasbitung.

    Namun, saat BANPOS mencoba berkomunikasi lebih intens, ia mengaku berhenti sekolah karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Dikarenakan kebingungan untuk melampiaskan emosi, akhirnya ia memilih untuk terjun ke dunia anak jalanan.

    “Sudah nyaman begini, bisa bareng-bareng sama kawan-kawan senasib. Kita mau mengeluh kesiapa juga nggak akan ada yang perduli,” tandasnya.

    Menanggapi Hal tersebut, Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, Ihsanudin, mengatakan bahwa ketika anak tidak sekolah terdapat berbagai faktor.

    Lanjutnya, terdapat faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan. 

    “Kita juga harus bisa menyelidiki kenapa anak punk ini lebih nyaman disana. Misalnya dia tidak nyaman di lingkungan sekolah, berarti sekolah saat ini belum bisa menjawab atau memberikan fasilitas untuk anak berkreasi sesuai dengan keinginannya,” kata Ihsan saat ditemui BANPOS di Rahaya Resort, Selasa (15/8).

    Ihsan menjelaskan, Drop Out (DO) bukanlah solusi bagi murid-murid yang disebut “nakal”. Menurutnya, hukuman tersebut hanya menjadi bom atom bagi dunia pendidikan di Lebak.

    “Nantinya, mereka tidak lagi mendapatkan hak untuk mendapat pendidikan. Hal ini yang sangat disayangkan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, kesenjangan sosial yang terjadi membuat banyak anak yang harus mengalami putus sekolah. Maka dari itu, pemerintah harus bisa memberikan bantuan sesuai dengan targetnya agar kesejahteraan bisa merata.

    “Tentu ini juga menjadi PR bersama bagi kita semua agar anak-anak bisa merasakan pendidikan yang seharusnya,” tandasnya.

    Bukan hanya di Lebak, bahkan di ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang, masih banyak anak yang mengalami putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Jumlah angka putus sekolah yang disebutkan Agus, bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Karena di lapangan, kemungkinan banyak angka putus sekolah yang tidak tercantum di data Dindik Kota Serang. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Taktakan.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, per 26 Juli 2023, di wilayahnya saja terdata sebanyak 167 anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama..

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang update-nya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Rahmat menjelaskan, bahwa warga di Kecamatan Taktakan saat ini masih cenderung memiliki pemahaman pragmatis yang membuatnya enggan untuk melanjutkan sekolah.

    “Banyak alasan warga Taktakan yang putus sekolah, diantaranya biaya dan pemahaman pragmatisme, yaitu mencari penghidupan dan bekerja di usia dini,” jelasnya,  beberapa waktu lalu.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dirinya berkoodinasi dengan para RT RW, Lurah dan para kader posyandu untuk dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan

    “Maka peran Lurah, RT RW dan kader posyandu untuk mendata dan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan sangat diperlukan,” ujarnya.

    Terpisah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon anak tidak belum pernah sekolah tahun 2022 kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 0,28 persen. Sedangkan anak tidak sekolah lagi tahun 2022 kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 2,11 persen. Saat ini jumlah SD Negeri di Kota Cilegon ada 149 dan SMP Negeri ada 15.

    Anggota DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengaku prihatin karena masih ditemukan anak putus sekolah di Kota Cilegon. Menurutnya, kondisi itu menjadi memerlukan evaluasi dan tanggung jawab dari pemerintah untuk segera mengatasinya. Karena menurut Ibrohim pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi dan dituntaskan sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2.

    “Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” kata Ibrahim membacakan bunyi regulasi yang dimaksud.

    “Selain itu juga diamanatkan adalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar,” sambungnya.

    Kemudian kata dia, upaya konkret yang dilakukan DPRD yaitu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan Anak Putus Sekolah dengan Pihak Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya agar segera diatasi.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan kunjungan kerja atau inspeksi mendadak (sidak) kepada Dinas Pendidikan dan lokasi anak-anak yang mengalami putus sekolah dan sekolah terkait dalam rangka mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPRD secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Kemudian upaya mengurangi angka anak putus sekolah, kata Ibrohim, DPRD berkolaborasi dengan Dindikbud dalam menginventarisir data. Melakukan Koordinasi lintas sektoral DPRD dengan Dindikbud, DP3AKB, Dinsos, kelurahan setempat serta elemen masyarakat pemerhati pendidikan.

    “Kolabarosai semua stakeholder itu harus dilakukan dalam rangka pengentasan permasalahan anak putus sekolah untuk segera diatasi secara komprehensif agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif,” tuturnya.

    Dikatakan Politisi Partai Demokrat Cilegon ini, DPRD telah menginisiasi kebijakan atau program khusus terkait penanggulangan anak putus sekolah.

    “Iya, melalui rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan baik dalam bentuk program dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan agar tidak lagi ada isu permasalahan masyarakat yang tidak mendapatkan hak dalam layanan pendidikan (anak putus sekolah),” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, DPRD memiliki rencana untuk melibatkan komunitas atau organisasi swasta dalam upaya menangani anak putus sekolah.

    “Sangat perlu, karena permasalahan anak putus sekolah tidak hanya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah saja, namun perlu adanya keterlibatan stakeholder lainnya atau elemen masyarakat agar efektifitas penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan,” terangnya.

    Anggota Dewan dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini kedepan merespon tantangan-tantangan spesifik, seperti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

    Sementara, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Arifin Solehudin menyatakan pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sebuah daerah atau negara. Daerah yang maju atau negara yang maju lahir karena pendidikan yang bermutu, secara jelas kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    “Dari banyak persoalan pendidikan di Cilegon IMC menilai kepala dinas pendidikan gagal dalam memimpin dan meminta walikota Cilegon untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon demi tercapainya pendidikan yang modern dan bermartabat, indikasinya sangat jelas, kondisi bangunan SDN Bojong Baru yang akan ambruk, di SDN Kependilan ada infaq untuk bangunan renovasi perpustakaan, SDN Pecinan KBM lesehan dan lainnya,” paparnya.

    Fenomena itu, tambah Arifin, menjadi ironi dengan predikat Kota Cilegon sebagai kota metro dollar. Diketahui, Kota Cilegon menempati posisi keempat sebagai kota terkaya di Indonesia. Jumlah PDRB per kapita Kota Cilegon mencapai Rp233,02 juta. Industri yang beragam menjadi sumbangsih besar kota ini menjadi salah satu kota terkaya di Indonesia menurut data BPS tahun 2020.

    “Kami sangat menyangkan fenomena tersebut terjadi di kota terkaya ke-4 se-Indonesia dengan puluhan/ratusan piagam penghargaan, padahal menciptakan SDM yang unggul adalah misi dari pemerintah Kota Cilegon, dan meningkatan mutu pendidikan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi terwujudnya visi tersebut,” sambungnya.

    Perlu diingat, sambung Arifin, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12, pendidikan termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan PAUD, SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

    “Meskipun beberapa persoalan yang terjadi sudah diatasi, kami melihat itu dilakukan untuk menutupi sebagian dari sekian banyak kelalaian yang sudah nampak di masyarakat,” tandasnya. (MG02/MYU/LUK/DHE/ENK)

  • Yang Mengganjal Belum Jadi Prioritas

    Yang Mengganjal Belum Jadi Prioritas

    ANGKA putus sekolah (ATS) memang menjadi hal yang mengganjal di era kemerdekaan. Menjadi tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, termasuk oleh pemerintah daerah sebagai salah satu instrument penyelenggara pelayanan negara.

    Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin, mengatakan bahwa tingginya ATS di Kabupaten Lebak disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kemiskinan, budaya hingga letak geografis.

    Lanjut Ibnu, kemiskinan yang dimaksud yakni kemiskinan baik secara kemampuan maupun kemauan. Budaya di tengah masyarakat yang menganggap pendidikan formal tidak begitu penting juga menjadi faktor dari beberapa ATS yang ada di Lebak serta luasnya daerah Kabupaten Lebak yang menyebabkan banyak anak harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah.

    “Dua tiga tahun lalu kan juga terkena covid-19, ini juga jadi faktor penyumbang ATS yang dimana KDRT hingga perceraian yang berimbas kepada anak,” kata Ibnu kepada BANPOS.

    Ibnu menjelaskan, dalam mengurangi angka ATS di Lebak merupakan tugas dari seluruh stakeholder bahkan elemen masyarakat. Salah satunya dalam lokakarya yang mengundang serta mengajak seluruh bagian masyarakat.

    “Kalau hanya diurus oleh Disdik ini akan kesulitan, maka dari itu kita butuh bantuan dan kolaborasi bersama. Saat ini yang kami lakukan misal ada anak putus sekolah di SMP, akan kami arahkan untuk mengejar paket B atau setara SMP,” jelas Ibnu.

    Ia menerangkan, saat ini belum ada anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ATS di Lebak. Namun, pihaknya memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan ATS.

    “Saat ini kita bahas dengan berbagai stakeholder terkait penganggaran harus disediakan dimana apakah dari desa, kecamatan atau tingkat pemda untuk menyelesaikan ATS,” terangnya.

    Ia berharap, seluruh pihak dapat berkomitmen dan konsisten dalam penanganan ATS di Lebak. Jangan sampai ada sektor yang lemah dalam menangani permasalahan ini.

    “Kamis baik dari dinas pendidikan hingga sekolah selalu mengedukasi kepada masyarakat untuk menegaskan bahwa sekolah ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

    Lanjut Ibnu, saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi agar dapat menyelesaikan permasalahan kesenjangan dibidang pendidikan baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurutnya, belum tentu wilayah kota lebih mudah menanganinya karena dekat dengan pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

    “Tentu treatment-nya akan berbeda. Ini semua soal mindset. Harus kita rubah, kita sepakati bareng-bareng bahwa pendidikan itu hal yang utama,” tandasnya.

    Terpisah, Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb.Suherman mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan USAID untuk menangani program anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah. Dengan program itu, dia berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang.

    “Langkah kedepan, dindik Kota Serang juga akan mengusulkan program tersebut ke Pemerintah Kota Serang agar memiliki dana tersendiri. Selama ini, kita telah bekerjasama dengan USAID dan pendanaanya lewat USAID. Kita tidak mungkin hanya bergantung pada USAID saja, kita juga harus punya kemandirian untuk mengatasi ATS di Kota Serang,” tandasnya.

    Suherman juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan melakukan pemantauan kepada anak tidak sekolah. Ia juga mengaku telah membentuk tim dalam penanganan hal tersebut.

    “Tentu ini akan dimonitoring jangan sampai mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu kami terus mengawasi melalui monitoring pengawas di setiap sekolah. Kami sudah membentuk tim yang terdiri dari beberapa kepala OPD ditambah camat dan lurah, intinya semua OPD terkait disini,” tandasnya. 

    Pada bagian lain, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Suhendi mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka putus di Kota Cilegon. Dikatakannya, alokasi anggaran untuk penanggulangan anak putus sekolah yakni anggaran untuk layanan akses pendidikan yaitu kegiatan pembangunan unit sekolah baru untuk SMPN 14 dan SMPN 15 Cilegon sebesar  Rp7,9 miliar. Kemudian anggaran untuk pendataan ATS sebesar Rp61,2 juta.

    Lebih lanjut diungkapkan Suhendi bahwa alasan utama di balik angka anak putus sekolah di Kota Baja karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kurangnya minat anak untuk sekolah.

    “Selain itu ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, dan faktor sosial. Padahal pemerintah sudah menyiapkan juga paket kesetaraan A, B, dan C untuk anak usia sekolah yang tidak sempat pendidikan formal,” terangnya.

    Selain itu, pihaknya juga terus berupaya menekan angka putus sekolah dengan berbagai program yang telah direncanakan. “Penambahan unit sekolah baru untuk jenjang SMP, yaitu pembangunan SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, dan SMPN 15 untuk mempermudah layanan akses. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk TK, SD, dan SMP Negeri. Pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta. Program Bantuan Biaya Pendidikan untuk Masyarakat atau Beasiswa Full Sarjana,” paparnya.

    Kemudian kata dia, pihaknya selalu beriringan dengan DPRD dalam menekan isu anak putus sekolah di Kota Cilegon. “Dukungan DPRD untuk program BOSDA dan beasiswa untuk siswa kurang mampu,” ujarnya.

    Disini lain, pihaknya selalu mengevaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah. “Pelaksanaan program dalam penanganan anak putus sekolah progresnya sudah sesuai dengan perencanaan, output-nya anak putus sekolah di Kota Cilegon jumlahnya semakin kecil,” tuturnya.

    Kemudian kata dia, Dindikbud memiliki program bantuan keuangan atau beasiswa untuk meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak. “Ada, yaitu bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu di sekolah swasta, dan BOSDA untuk sekolah negeri,” ungkapnya.

    Dindikbud juga selalu berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah. “Dengan cara sosialisasi dan pendataan anak putus sekolah, melalui bantuan para Penilik dan Pokmas tiap kelurahan. Tujuannya untuk didata dan diarahkan untuk masuk sekolah baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal,” ujarnya.

    Kemudian untuk mengatasi tantangan dalam mengurangi anak putus sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, pihaknya terjun ke masyarakat.

    “Melakukan pendataan anak putus sekolah baik daerah perkotaan maupun di pedesaan untuk mengetahui penyebab putus sekolah. Mengajak/membujuk untuk bersekolah jika ditemukan ada anak putus sekolah ke sekolah formal, maupun non formal. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah yang belum ada sekolah negerinya, memberikan bantuan operasional sekolah (BOSDA) kemudian memberikan beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta,” tuturnya.

    Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto mengakui Pemkab Pandeglang hingga saat ini belum mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan anak putus sekolah.

    “Belum ada anggaran secara khusus untuk anak putus sekolah, selama ini penanganan melalui kemitraan dengan Baznas dan donasi perorangan,” kata Sutoto kepada BANPOS, Kamis (17/8).

    Menurutnya, meski data kemendikbud mencatat ribuan anak Pandeglang putus sekolah, berdasarkan data yang tercatat pada Disdikpora, pihaknya belum menerima laporan adanya anak putus sekolah di Kabupaten Pandeglang.

    “Dari pengecekan lapangan tidak ditemukan anak putus sekolah, bahkan sekolah menyampaikan data anak lulus 100 persen dan melanjutkan semua ke sekolah formal dan nonformal,” terangnya.

    Terkait rencana kongkret yang telah diambil atau sedang dikembangkan oleh Disdikpora untuk mengantisipasi atau mengurangi angka anak putus sekolah, Sutoto mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi.

    “Sedang dilakukan verifikasi data dengan pendampingan konsultan data USAID Erat supaya akhir Agustus disepakati data kongkrit anak tidak sekolah,” ujarnya.

    Sutoto mengaku, bahwa sinergi antara Disdikpora dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menangani isu anak putus sekolah saat ini masih dianggap hal yang biasa.

    “Penanganan anak putus sekolah dianggap hal yang biasa saja belum mendapat perhatian prioritas dari eksekutif dan legislative,” ucapnya.

    Saat ditanya terkait bagaimana evaluasi Disdikpora terhadap efektifitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah, Sutoto mengatakan saat ini masih menunggu verifikasi data.

    “Belum bisa dievaluasi menunggu selesai verifikasi data,” ujarnya lagi.

    Sutoto mengatakan, program bantuan keuangan atau beasiswa untuk meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak, Disdikpora sudah meluncurkan program Prokampus.

    “Sudah diluncurkan Prokampus untuk anak dari keluarga tidak mampu yang mau kuliah, sedangkan untuk penanganan anak SD dan SMP putus sekolah belum ada, masih mengandalkan PIP dari pusat,” jelasnya.

    Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan dan mencegah anak putus sekolah, Sutoto mengaku bahwa Disdikpora melakukanya melalui sosialisasi.

    “Perluas sosialisasi, ajak ulama dan tokoh masyarakat,” ucapnya.

    Saat ditanya terkait bagaimana Disdikpora mengatasi tantangan dalam mengurangi anak putus sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, Sutoto menyebut guru kurang merespon pendataan anak putus sekolah.

    “Tantangannya guru kurang respon mendata anak putus sekolah dan orang tua tidak melapor jika anaknya tidak sekolah, sehingga kesulitan data untuk penanganannya,” ungkapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pandeglang, Rika Kartikasari mengatakan, bahwa di Kabupaten Pandeglang tidak ada anak putus sekolah merupakan hal yang tidak mungkin.

    “Kalau penurunan jumlah angka anak putus sekolah mungkin, tapi kalau tidak ada sama sekali itu nggak mungkin. Karena didaerah selatan masih tampak anak-anak ini masih ada yang tidak sekolah, atau ada anak yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP itukan masih ada dan itu masuk kategori putus sekolah,” kata Rika kepada BANPOS.

    Menurutnya, langkah yang telah dilakukan DPRD dalam mengatasi anak putus sekolah, pihaknya lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen.

    “Jadi kalau kita tetap berfokus pada kewajiban kita untuk anggaran kabupaten itu 20 persen untuk pendidikan, kita utamakan itu. Kalau anggarannya sudah ada, kan tinggal keinginan siswa untuk sekolah. Sedangkan kalau melihat didaerah, kadang-kadang mereka itu punya keinginan untuk sekolah. Kadang mereka beranggapan bahwa sekolah itu gratis, tetap saja Ketika masuk harus ada yang dibayarkan dan itu yang diluar kewenangan anggaran kita,” terangnya.

    “Kalau Pendidikan kita genjot, tapi pemberdayaan masyarakatnya dalam mata pencahariannya tidak meningkat dan tidak berkembang, kemungkinan putus sekolah tetap saja terjadi. Jadi tidak single factor,” sambungnya.

    Saat ditanya apakah DPRD telah menginisiasi kebijakan atau program khusus terkait penanggulangan anak putus sekolah, Rika mengaku bahwa belum menginisiasi.

     “Kalau program khusus belum, misalkan dari Perda itu belum ada, kemudian kalau dari anggaran anggapan kita sebelum ada aspirasi masyarakat dengan ikut program pemerintah pusat bahwa sekolah negeri itu gratis. Maka kita anggap itu sudah salah satu program memutus rantai putus sekolah, ternyata kenyataan di masyarakat tidak demikian,” jelasnya.

    Menurutnya, evaluasi DPRD terhadap efektiftas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah, saat ini belum efektif. Sehingga terkait informasi anak putus sekolah merupakan suatu masukan bagi DPRD.  

    “Ini masukan buat kami di Komisi IV, terutama saya pribadi bahwa kita harus fokus di ranah Pendidikan pada anak putus sekolah. Jadi ada prioritas lain yang yang harus kita optimalkan di tahun ini sampai tahun depan di akhir periode kita sebagai anggota dewan,” ujarnya.

    Dalam menangani anak putus sekolah, kata Rika, pihaknya belum memiliki rencana untuk melibatkan komunitas atau organisasi swasta dalam upaya menangani anak putus sekolah.

    “Sejauh ini belum, karena belum ada koordinasi juga. Kita belum tahu NGO yang kira-kiranya bisa berkolaborasi. Kalau ada informasi dari wartawan itu sangat baik, dari kami belum. Kalau kita melihatnya itu dari Dinsos ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), nah LKS ini kadang membentuk juga yayasan pendidikan dalam tanda kutip. Misalnya swasta yang memfasilitasi anak kurang mampu dan anak yatim yang putus sekolah,” paparnya.

    Terkait dengan tantangan spesifik seperti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, Rika mengatakan bahwa seharusnya dilakukan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    “Harapan kita awalnya dari PPDB, maksudnya bahwa di lingkungan tersebut ada sekolah dan disitu silahkan masuk. Jadi adanya pemerataan, anak pintar itu tidak selalu sekolah di sekolah favorit dan anak yang tidak diterima disekolah favorit belum tentu dia kurang mampu dalam Pendidikan. Pada kenyataannya kan, mungkin masyarakat Pandeglang masigh beradaptasi dengan pol aini tetap saja kadang dibikin numpang tinggal agar bisa akseske sekolah yang diinginkan,” ungkapnya.(MG02/MYU/LUK/DHE/ENK)

  • Banten Belum Merdesa

    Banten Belum Merdesa

    SEJAK pendiriannya, Provinsi Banten telah diharapkan menjadi wadah bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayahnya, terutama di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Namun, kenyataannya, kemiskinan masih menjadi isu serius yang menghantui kedua kabupaten tersebut.

    Meskipun tujuan pendirian Banten sebagian besar didasarkan pada keberadaan kedua daerah ini, bantuan dan perhatian dari pemerintah provinsi terhadap Lebak dan Pandeglang terlihat kurang memadai. Salah satu contoh yang mencolok adalah pemberian bantuan keuangan yang belum mampu mendongkrak pembangunan.

    Kemiskinan yang masih menghantui Lebak dan Pandeglang menjadi permasalahan utama dalam konteks ini. Tingkat kemiskinan yang tinggi di kedua kabupaten ini mengakibatkan kualitas hidup masyarakat rendah, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terbatas, serta peluang ekonomi yang minim.

    Padahal, saat pendirian Provinsi Banten, salah satu alasan kuatnya adalah keberadaan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk pembangunan yang lebih merata.

    Namun, pemerintah provinsi terkesan kurang memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Lebak dan Pandeglang. Alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan daerah-daerah yang lebih maju, serta kebijakan yang kurang mendukung pengembangan potensi lokal, semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan pembangunan di Provinsi Banten.

    Ketidakmerataan ini juga mencerminkan dalam hal akses terhadap fasilitas pendidikan dan peluang kerja. Masyarakat di Lebak dan Pandeglang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

    Satu tokoh terbentuknya Provinsi Banten Hassan Alaydrus, menyatakan bahwa kondisi Lebak saat ini belum sejalan dengan cita-cita pendirian Provinsi Banten yang digadang-gadang. Hassan mengaku kecewa dengan kondisi Banten, terutama dengan Kabupaten Lebak yang saat ini masih belum bisa maju walaupun sudah menjadi daerah otonomi baru selama 23 tahun.

    Hassan Alaydrus yang kini genap berusia 79 tahun tersebut menegaskan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Banten masih belum mampu dalam mengurus atau mengelola pemerintahan secara baik.

    Menurutnya, hal tersebut terlihat dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan potensi-potensi yang ada di Banten.

    “Pemerintah sekarang ga becus, liat aja misalnya ikan mas, belut, itu dari mana (produksi luar. red)? Malah tidak dimaksimalkan. Padahal Banten berdiri untuk kemajuan masyarakat,” kata Hassan saat ditemui BANPOS di kediamannya, Rabu (16/8).

    Hassan menjelaskan, untuk memajukan suatu wilayah harus ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

    “Bagaimana mungkin IPM kita mau naik kalau mereka (Pemprov) tidak bisa memfasilitasi,” tandasnya.

    Tokoh Banten lainnya, Akhmad Jazuli Idris, menyebut, masalah utama di Banten Selatan, khususnya di dua kabupaten yaitu Lebak dan Pandeglang baik sebelum maupun setelah terbentuknya Provinsi Banten adalah kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan.

    Sementara untuk kondisi di Lebak dan Pandeglang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ) masih berada di kisaran angka 76, yang menurutnya menunjukkan pendidikan, kesehatan, perekonomian, daya beli masyarakat belum terlalu menggembirakan.

    “Contohnya, rata-rata lama pendidikan di Lebak itu baru 6,8 tahun alias belum tamat SMP’.. Juga tingkat kematian ibu dan Bayi per 1.000 Kelahiran juga masih tinggi. Pengangguran juga masih banyak. Dan saya juga melihat kondisi di Pandeglang juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di Lebak,” ujar Jazuli.

    Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmatif dari Pemprov Banten menyangkut bantuan Anggaran untuk Lebak dan Pandeglang. selain kreatifitas dari pemerintah kabupaten dalam mencari dan meningkatkan PAD.

    “Kemampuan Keuangan Daerah Lebak dan Pandeglang saat ini beru mencapai 18 Persen. Selebihnya masih menggantungkan diri kepada Dana APBN yaitu dari DAK, DAU, Dana Perimbangan,” ujarnya.

    Dosen STISIP Banten Raya, Ari Supriadi mengatakan, semangat otonomi daerah pada tahun 2000, Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana untuk mendekatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan fisik dan non fisik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Namun saat ini terlihat kedua daerah tersebut masih belum merdesa, alias belum menjadi tempat yang layak atau patut, karena masih terjadi ketimpangan.

    “Poin tersebut sangat penting dan mendasar. Pertanyaannya apakah itu sudah tercapai dengan merata?” kata Ari kepada BANPOS, Kamis (17/8).

    Dijelaskannya, mengutip dari data BPS, walaupun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten pada 2022 tumbuh di angka 5,03 persen atau mengalami tren yang positif jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Namun, angka tersebut juga masih dibawah rata-rata nasional di angka 5,32 persen. Mengambil contoh, LPE Kabupaten Pandeglang pada tahun yang sama secara tren mengalami pertumbuhan di angka 3,24 persen dari sebelumnya 3 persen, namun tentu masih jauh dari rata-rata LPE Banten di angka 5,03 persen dan nasional di angka 5,31 persen,” terangnya.

    Menurutnya, dari salah satu yang dicontohkan tersebut dapat terlihat jika Pemprov Banten maupun Pemkab Pandeglang belum optimal dalam melakukan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

    “Saat ini pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur cenderung lebih besar ke wilayah yang sudah maju, seperti Tangerang Raya,” ujarnya.

    Mestinya, Pemprov Banten bisa lebih peduli dengan mendorong kebijakan yang mampu menstimulasi pertumbuhan pembangunan, ekonomi dan lainnya di wilayah selatan.

    “Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan alokasi bantuan keuangan (bankeu) ke Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” ungkapnya.

    Akademisi yang juga salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, Soleh Hidayat menyebut, pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan di wilayah Lebak Selatan yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah mulai dirasakan masyarakat di Banten selatan.

    “Seperti keberadaan Jalan Saketi Malingping. Jalan Nasional Simpang-Bayah hingga ke perbatasan Jawa Barat. Itu cukup memuaskan. Dan bukan hanya jalan, termasuk RSUD Malingping untuk melayani kesehatan di ujung selatan Banten. Bahkan kini juga RS Cilograng sudah ada, untuk melayani masyarakat perbatasan dengan Sukabumi. Ini salah satu terobosan besar dari Provinsi Banten,” terang Soleh.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur untuk wilayah Lebak Selatan sudah terasa dalam lima tahun terakhir. Termasuk untuk sarana dan prasarana pendidikan.

    “Untuk pembangunan sekolah juga sudah merata, SMK dan SMA sudah ada di tiap titik pelosok kecamatan Lebak-Pandeglang,” klaimnya.

    Mantan Rektor Untirta dua periode ini pun meminta para wakil rakyat asal dua daerah itu jangan lelah melakukan kontroling. “Untuk wakil rakyat di DPRD Banten dan DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan Lebak Pandeglang, tolong jangan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi pembangunan untuk Banten selatan, semua pelaksanaan pembangunan yang sedang dan sudah digarap perlu pengawasan,” katanya.

    Soleh juga menyebut laju ekonomi dan pariwisata di Lebak selatan yang mulai bangkit. Katanya, yang lebih urgen untuk pemerataan adalah soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

    “Agar pemerataan semakin luas dan terasa serta pelayanan semakin mudah, makanya pemekaran DOB di Banten Selatan perlu segera diwujudkan. Karena dari kemudahan pelayanan itulah awal kesejahteraan rakyat dimulai,” paparnya.

    Menyikapi adanya tuntutan tentang pemerataan pembangunan dan juga Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang lebih adil, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemprov Banten terlebih dahulu harus melihat komposisi anggaran yang tersedia.

    Setelahnya, Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap penetapan alokasi anggaran tersebut, apakah akan ada peningkatan jumlah Bankeu di tahun 2024 atau tidak.

    “Nanti pembahasan RAPBD nya akan terus bergulir di proses itulah nanti kita lihat, bagaimana komposisi yang memungkinkan untuk kita kontribusikan kepada Kabupaten/Kota,” kata Al Muktabar kepada BANPOS saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Kamis (17/8).

    Menurut Al, penetapan anggaran itu dirasa penting, sebab melalui program tersebut Pemprov Banten dapat membantu melakukan percepatan pembangunan di kabupaten/kota.

    “Karena prinsipnya itu adalah dalam rangka mengakselerasi kewenangan provinsi yang secara teknis memerlukan bridging (jembatan) kepada kabupaten/kota untuk mempercepat capaian-capaiannya,” ujar Al.

    Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa secara total, ada kenaikan jumlah alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Bankeu Daerah untuk Kabupaten/Kota di tahun anggaran 2024.

    Hanya saja saat disinggung perihal besaran nominal kenaikannya, Rina mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan hal tersebut. Sebab menurut keterangannya, hal itu dikarenakan saat ini pembahasan mengenai penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2024 masih terus bergulir.

    “Kita masih menunggu persetujuan RAPBD nya. Tetapi kalau dari struktur di rancangan awal, kita ada peningkatan untuk secara total jumlah Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota,” kata Rina.

    Rina juga menjelaskan dalam penyalurannya, tiap daerah menerima bantuan keuangan dengan besaran yang berbeda-berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

    Kebutuhan itu diukur berdasarkan rumus yang ditentukan dari beberapa indikator yang disesuaikan di antaranya seperti luas wilayah, indeks kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, indeks kemahalan konstruksi, dan indikator lainnya.

    Penetapan indikator-indikator itu penting untuk dilakukan, selain karena memperhatikan aspek berkeadilan, juga supaya tidak terjadinya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya penyaluran bantuan keuangan tersebut.

    “Kita harus support dari beberapa hal indikator yang menjadi bagian penilaian terhadap besaran itu, di samping dengan program yang sudah kita salurkan melalui program kegiatan yang ada di OPD teknisnya,” jelasnya.

    Berkaca pada tahun anggaran 2023, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program penyaluran Bankeu Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp125 miliar.

    Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan juga Kabupaten Pandeglang disebut sebagai daerah dengan jumlah penerimaan terbesar sekitar Rp30 miliar.

    Sementara untuk wilayah Tangerang Raya hanya menerima bantuan keuangan sebesar Rp5 miliar di tiap daerahnya.

    “Kalau tidak salah Kabupaten Serang, kemudian Lebak, kemudian Pandeglang sekitar Rp30 miliar, untuk Tangerang Raya Rp5 miliar,” tandasnya. (MYU/DHE/PBN)

  • Anies Mulai Godain Susi

    Anies Mulai Godain Susi

    JAWA BARAT, BANPOS – Anies Baswedan tidak hanya fokus ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat Cawapres. Capres Koalisi Perubahan ini mulai menggoda mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024.

    Kemarin malam, Anies menginap di rumah Susi di Pangandaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun banyak menghabiskan waktu bersama Susi. Mulai dari duduk-duduk di pinggir pantai sambil melihat sunset sampai makan malam dengan hidangan laut.

    Anies tiba di Pangandaran Senin sore. Sebelumnya, dia sempat tebak-tebakan dengan para followers-nya di Instagram. Senin pagi, Anies mengunggah foto duduk di kursi kereta sambil memangku kotak nasi. Dia mengajak warganet menebak nama kereta dan kota tujuannya. Anies memberi clue, dia berangkat dari Yogyakarta.

    Sore harinya, Anies singgah di Kota Banjar dan mengisi perut di rumah makan Cobek Beti. Pada unggahan selanjutnya, Anies tiba-tiba sudah duduk berduaan dengan Susi. Rupanya, Anies menuju Susi International Beach Strip di Pangandaran.

    Momen itu diabadikan Anies di Instagramnya. Keduanya terlihat duduk satu meja di pinggir pantai, ditemani cemilan sambil menikmati sunset. Saat itu, Anies mengenakan kemeja dengan rompi bertuliskan “Untuk Indonesia”. Sedangkan Susi yang memakai kemeja cerah. Keduanya terlihat begitu akrab.
    Puas menikmati pemandangan, Susi lantas mengajak Anies makan malam dengan hidangan laut. Keduanya pun lanjut ngobrol di ruang tamu dan terlihat bersenda gurau dengan senyum mengembang di wajah mereka.

    Kehadiran Anies bukan sekedar mampir. Dia bahkan menghabiskan waktu semalaman di rumah pemilik maskapai Susi Air tersebut. Sebab, Anies baru pulang pada Selasa pagi.

    Susi sempat menyuguhkan lontong sayur sebagai menu sarapan, sebelum mengantar Anies naik mobil bak terbuka ke lapangan udara miliknya. Sepanjang jalan, keduanya duduk di kursi depan dan menyetir secara bergantian.

    Di bandara, pesawat rintis sudah terparkir dan siap mengantar Anies melanjutkan kegiatannya menuju Nusawiru. Di sana, Anies bertemu para relawan di Woody Villa, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

    Anies mengaku membicarakan banyak hal dengan Susi, karena keduanya sudah lama saling kenal. Bahkan, saking asyiknya ngobrol hingga malam, dan Anies sampai harus menginap.

    Ketika disinggung mengenai potensi Susi menjadi Cawapres untuk mendampinginya, Anies tak memberikan jawaban. Dia banyak mengaku, dalam obrolan itu juga dibahas masalah politik. “Ya kita bahas soal politik juga,” ucapnya, kemarin.

    Tema lain yang dibahas adalah urusan lingkungan hidup, pengerukan pasir laut, pemberdayaan nelayan, perbaikan kebijakan kemaritiman, hingga cerita tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan transportasi udara. “Karena itu wilayah beliau,” imbuhnya.

    Susi juga mengakui berbincang banyak hal dengan Anies. Salah satunya soal kesibukannya membuat minyak kemiri. Soal wacana menjadi Cawapres Anies, Susi tak menjawab. Sama seperti Anies, dia mengaku, dalam pembicaraan itu juga sempat menyinggung politik.

    “Soal politik sedikit. Terlalu banyak (pembicaraan), jadi lupa,” ungkap Susi, kemarin.
    Pihak Demokrat berusaha tenang melihat keakraban Anies dengan Susi ini. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, pertemuan Anies dengan Susi adalah hal wajar. Sebab, keduanya pernah sama-sama menjadi menteri di periode pertama Presiden Jokowi.

    Dia tidak ingin mengaitkan pertemuan itu dengan Pilpres 2024. Kendati demikian, Kamhar menyerahkan sepenuhnya pemilihan Cawapres kepada Anies, sesuai dengan perjanjian yang diteken Partai NasDem, Demokrat, dan PKS. “Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama pada piagam kerja sama tiga partai, kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies,” ujar Kamhar, kemarin.

    Sementara, NasDem dan PKS setuju saja jika Anies meminang Susi. “Nggak masalah, (Bu Susi) perempuan hebat,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

    Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap, Susi cocok menjadi Cawapres Anies. Dia juga melihat, Susi punya chemistry tersendiri dengan Koalisi Perubahan.

    Mardani menyatakan, jika Susi dirasa bisa meningkatkan elektabilitas Anies, tidak ada salahnya untuk dipinang. “(Selama) peluang menangnya lebih besar, saya yakin semua akan rasional,” ujar Mardani, kemarin.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (26/7) dengan judul “Bermalam Di Pangandaran, Anies Mulai Godain Susi” (RMID)

  • Jabat Kapolres Serang, AKBP Wiwin Usung ‘Serang Sakti’

    SERANG, BANPOS – Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan yang didampingi oleh Waka Polres Serang Kompol Rifki Seftirian Yusuf melaksanakan arahan program kerja commander wish unggulan Polres Serang, yang diikuti oleh para PJU Polres Serang, perwira polres dan seluruh kapolsek jajaran Polres Serang, di aula Polres Serang, Senin (24/7).

    Dalam Paparannya Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan menerangkan program kerja commander wish Kapolres Serang, dikemas dalam “Serang Sakti” yang artinya santun, akuntabel, kreatif, tegas dan integritas.

    Dalam uraiannya Kapolres Serang menjelaskan personel polres serang harus menjadi “si sakti” yang artinya polisi santun, bermakna halus dan baik seperti baik budi bahasanya dan tingkah lakunya, juga sabar dan tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan serta suka menolong.

    Akuntabel, setiap anggota polri harus mengenali sifat dan tingkat otoritas diskreasinya, serta harus bisa bertanggung jawab kepada publik, kepada peraturan perundang-undangan, dan kepada pimpinan.

    Kreatif, Polisi dituntut menjadi Sosok kreatif dalam melaksanakan tugas agar pesan yang disampaikan dapat diserap dengan baik oleh Masyarakat.

    Tegas, merupakan sifat dari Hukum artinya Sanksi tegas yang ditujukan kepada siapapun yang melakukan kesalahan, tidak memandang latar belakang termasuk personel yang melanggar.

    Integritas, yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memicu potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

    Lebih lanjut Kapolres Serang meminta kepada seluruh Personel untuk dapat memahami arti slogan ”Serang Sakti” yakni polisi polres serang, yang santun, akuntabel, kreatif, tegas dan integritas serta berharap seluruh personel untuk dapat menerapkan slogan sakti, sehingga dapat mewujudkan polri yang profesional
    Lebih lanjut Kapolres Menjabarkan, dari penjabaran masing variabel yang ada pada program unggulan Serang Sakti, kemudian dirangkum menjadi point-point komitmen yang sejalan dengan Semangat Presisi yang digaungkan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Semangat Presisi Kapolri Yaitu Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan, akan jadikan Pedoman atau guideline guna mewujudkan Polres Serang yang Santun, Akuntabel, Kreatif, Tegas dan Berintegritas guna menciptakan situasi yang kondusif dan rukun, serta pemilu yang aman.

    Dan atas dasar itulah Kapolres Serang membuat Program dalam rangka penguatan External yang diberi nama “Gema Cidurian” atau Gerakan Masyarakat Ciptakan Situasi Kondusif dan Rukun, serta Pemilu yang aman.

    Kemudian Kapolres Serang merumuskan dalam 5 (lima) program Kerja yaitu. ”Silat Golok (Polisi Langsung Tanggap Go Lokasi), Si Jagur (Polisi Peduli Pengusaha, Pekerja dan Pengangguran). Ngariung (Ngopi sambil jaga Kampung), Nasi Rabeg ( Penanggulangan Situasi rawan dan Anti Begal), Beluk Saman (Bersama Ciptakan Pemilu Kondusif untuk Serang yang Aman),”tegasnya. (AZM)

  • Mau Stop Ekspor Gas, Ini Jurus Menko Luhut

    Mau Stop Ekspor Gas, Ini Jurus Menko Luhut

    JAKARTA, BANPOS – facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button

    Senin, 24 Juli 2023 15:13 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali buka suara soal rencana stop ekspor gas (LNG). Menurut dia, rencana itu akan ditentukan dalam rapat dengan Presiden Jokowi.

    Hal tersebut dikatakan Luhut usai Penandatanganan Impelementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing di Jakarta, Senin (24/7).

    Dikutip dari Antara, Luhut mengatakan, penghentian ekspor akan diberlakukan bagi kontrak-kontrak yang telah selesai. “Ya nanti kalau kontrak-kontrak yang sudah selesai, kita tidak perpanjang, tapi nanti tunggu rapat dengan Presiden,” katanya.

    Dia menjelaskan, penghentian ekspor LNG dilakukan agar gas yang ada di dalam negeri bisa diolah terlebih dahulu. Namun, pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak yang telah diteken sehingga larangan ekspor hanya berlaku bagi kontrak baru.

    “Jadi ini semua gas kita yang bisa kita downstreaming di industri kenapa diekspor? Kan kita selama ini ekspor LNG, kita impor lagi LPG, kenapa nggak kita buat dalam negeri? Tapi kita akan menghormati semua kontrak yang ada,” katanya.

    Luhut pun tidak bisa memastikan kapan rencana penghentian ekspor dilakukan. Pasalnya, kontrak jual beli gas memiliki tenor waktu yang berbeda.

    Ia hanya menegaskan, pemerintah fokus untuk mendorong hilirisasi di semua sektor, termasuk gas. Luhut juga menambahkan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke depannya.

    “Ya kita akan mempertimbangkan untuk tidak lagi,” ujar Luhut.(RMID)

  • Survei Indikator: Prabowo Kalahkan Ganjar dan Anies di Gen Z hingga Milenial

    Survei Indikator: Prabowo Kalahkan Ganjar dan Anies di Gen Z hingga Milenial

    JAKARTA, BANPOS – Survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) membagi elektabilitas 3 bacapres berdasarkan pilihan kelompok usia. Hasilnya, Prabowo Subianto menang di kalangan Gen Z dan baby boomers, Ganjar Pranowo Gen X dan milenial, dan Anies Baswedan interwar.

    “Bagaimana dengan pilihan generasi usia. Pertama, Anies Baswedan kurang mendominasi untuk semua kelompok usia, agak kuat di generasi tua. Tapi sayangnya generasi di atas 80 tahun kan dari sampelnya cuma 0,4 persen. Secara elektoral generasi tua ini sedikit,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara virtual, Minggu (23/7).

    Melihat rinciannya, pada hasil Gen Z usia 26 tahun kebawah kelahiran 2012, Prabowo meraih angka 40,5 persen, Ganjar Pranowo 35,5 persen, dan Anies Baswedan 22,0 persen.

    Selanjutnya, pada Gen X usia 43-58 tahun kelahiran 1980, Ganjar mendapat angka Pranowo 39,8 persen, Prabowo Subianto 30,2 persen, dan Anies Baswedan 23,4 persen.

    Berikutnya, generasi Baby Boomers

    59-79 tahun kelahiran 1980, Prabowo Subianto unggul 41,3 persen, Ganjar Pranowo 31,3 persen, dan Anies Baswedan 14,2 persen.

    Selain itu, pada generasi Interwar usia 80 tahun kelahiran 1943, Anies Baswedan 52,9 persen, Prabowo Subianto 30,2 persen, dan Ganjar Pranowo 16,9 persen.

    Survei ini digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

    Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (RMID)

  • Kuasa Zeus di Tanah Jawara

    Kuasa Zeus di Tanah Jawara

    ERA modern seperti saat ini, membuat masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang penuh berbagai digitalisasi. Tak terelakan bahwa segala sesuatu saat ini berkaitan dengan dunia digital, mulai dari pekerjaan, komunikasi, hiburan bahkan hingga ranah pelanggaran aturan seperti prostitusi ataupun perjudian yang semakin menjamur melalui situs-situs judi atau biasa disebut slot dan Zeus.

    Banten yang terkenal sebagai daerah ulama dan jawara ternyata mulai dikuasai oleh Zeus. Banyak warga Banten yang mulai kecanduan slot hingga terjebak dalam pinjaman online ilegal untuk memuaskan rasa penasarannya tersebut. Yang mirisnya, para pengguna situs ini merambah hingga generasi muda.

    Terkait permasalahan tersebut, diketahui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah melakukan pembatasan atau memblokir situs-situs pornografi hingga website judi online, melalui program internet positif. Namun, hal tersebut masih belum mampu untuk mencegah masyarakat dalam mengakses situs-situs tersebut.

    Seperti yang disampaikan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Guruh Hardiansyah. Ia mengatakan, saat ini masyarakat hingga kalangan remaja dan anak dapat menggunakan internet dengan leluasa, menggunakan Virtual Private Network (VPN).

    Terkait judi online, masih banyak situs yang bisa diakses karena maraknya iklan yang muncul di berbagai platform digital. “Ini cukup berbahaya, bahkan di beberapa website milik pemerintah, iklan judi online muncul,” kata Guruh, Kamis (20/7).

    Ia menjelaskan, hal tersebutlah yang dapat merusak masyarakat, juga generasi-generasi muda yang saat ini jauh lebih pandai menggunakan internet. “Apalagi usia-usia remaja itu sedang penuh rasa penasaran, tentu berbahaya jika mereka terus mengakses pornografi bahkan perjudian,” tandasnya.

    BANPOS mendapatkan pengakuan dari salah satu narasumber yang meminta dirahasiakan identitasnya. Ia mengaku, sering bermain judi online bahkan lebih dari lima situs yang berbeda, tanpa menggunakan VPN.

    Dia mengatakan, situs-situs tersebut ia ketahui dari berbagai media sosial hingga seorang admin judi online yang menghubungi langsung kepadanya. “Kalau main ya tinggal daftar id sama rekening saja, saya punya banyak akun dan memang kadang menang kadang kalah,” katanya kepada BANPOS.

    Saat ditanya dari mana ia mendapatkan uang untuk bermain judi online tersebut, ia menjelaskan dirinya menggunakan layanan pinjaman online yang ilegal karena mendapatkan informasi dari berbagai media sosial bahwa peminjaman di aplikasi ilegal tidak perlu dibayarkan.

    Namun, tak seperti yang dia sangka, dirinya terlilit hutang dengan nominal jutaan dan didatangi langsung oleh penagih (Debt collector) aplikasi pinjaman online tersebut.

    “Ternyata saya disamperin, akhirnya dilunasi sama orang tua saya. Sayangnya saya tidak kapok, masih ada rasa penasaran untuk terus main (judi online),” tandasnya.

    Terpisah, narasumber lain mengaku bisa mengakses situs-situs pornografi menggunakan VPN yang disediakan di salah satu aplikasi di smartphonenya. Dia mengatakan, dirinya sangat terobsesi dengan hal-hal yang ia lihat hingga akhirnya ia melakukan transaksi prostitusi online, yang juga terdapat di aplikasi pada handphone Android.

    “Awalnya saya pikir ini penipuan sih, tapi ternyata emang bener ada bahkan di Rangkas (Kecamatan di Lebak) itu banyak yang membuka jasa,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kabid Kominfo HMI-MPO Cabang Lebak, Tubagus Muhammad Tri Aprilyandi, mengatakan bahwa, saat ini bahaya konten-konten negatif di dunia digital tersebut sudah merambat hingga ke mahasiswa bahkan pelajar yang ada di Kabupaten Lebak.

    Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan bagi budaya masyarakat yang mulai melupakan norma-norma agama dan sosial. “Kecenderungan inilah yang sangat dikhawatirkan, mudahnya mengakses internet justru malah membawa dampak negatif didalamnya,” kata Tubagus.

    Ia menjelaskan, banyaknya temuan iklan situs judi online yang ada di berbagai platform digital semakin marak, tetapi ini seperti menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Tubagus menerangkan, tentu kedepannya ia berharap pihak kepolisian bisa memberantas para oknum-oknum yang berani mengiklankan situs judi online, di media sosial.

    “Kami meminta pihak Polri dan Kominfo untuk fokus pada pemblokiran situs judi online dan pornografi yang masih bisa mudah diakses,” tandasnya.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak, Anik Sakinah, mengatakan bahwa kemudahan akses di dunia digital memang tidak dapat dipungkiri akan merubah norma, adat dan kebiasaan orang-orang yang merusak keyakinan, bahwa mereka menginginkan sesuatu dengan serba instan dan bukan merupakan sebuah proses dalam pencapaian sebuah hasil yang sukses.

    Padahal, lanjut Anik, semua itu harus dibarengi dengan usaha atau melalui proses yang tidak mudah. Karena iming-iming yang tinggi, mereka akan mudah tergiur akan hal-hal yang dirasa lebih menjanjikan walaupun itu sangat merugikan.

    “Sebagai masyarakat yang bijak dan cakap di dunia digital marilah kita terus berupaya menambah pengetahuan keagamaan dan keimanan kita bahwa hidup di dunia adalah sebuah persinggahan tentu kita harus mengumpulkan amalan ibadah untuk bisa hidup enak kelak di akhirat,” kata Anik kepada BANPOS.

    Anik menjelaskan, Pihaknya senantiasa berupaya membuat masyarakat Kabupaten Lebak agar menjadi pribadi yang cerdas dalam berdigital salah satunya melalui literasi kecakapan dalam digital kepada masyarakat melalui media online maupun offline, dalam pengelolaan pengaduan serta diseminasi informasi.

    “Tentu Manfaatnya yakni kemudahan akses pelayanan, Kemudahan mendapatkan informasi dan kemudahan dalam berinteraksi antar masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

    Anik berpesan, sebelum menggunakan dan terjun ke dunia digital, masyarakat harus cakap dalam berdigitalisasi melalui empat pilar yang harus dipahami.

    “Etika digital bahwa kita sebagai orang Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila tentu harus paham norma dan agama, pahami budaya digital, keamanan digital serta keterampilan (skill) dalam digital,” tandasnya.

    Sementara itu, berdasarkan penelusuran BANPOS, hampir seluruh situs resmi pemerintah di Provinsi Banten, terdapat tautan balik atau backlink, yang mengarah pada situs judi online. Backlink yang tertanam itu diduga merupakan hasil blackhat SEO (search engine optimization), yang dilakukan oleh para pemilik situs judi online slot.

    Seperti yang terlihat pada situs Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan menggunakan perintah pencarian Google ‘site:’ dengan kata tambahan ‘slot’, didapati sebanyak 300 tautan backlink situs slot online, yang tertanam pada situs serangkab.go.id.

    Sebagai contoh, tiga berita pertama yang muncul menggunakan perintah tersebut yakni: 17 Daftar Situs Link Slot Gacor 2023 Online Maxwin
    (https://jdih.serangkab.go.id/photo/), rtp slot berlian 888: Daftar 12 Situs Judi Slot Online (https://dpupr.serangkab.go.id/nhacai/deliverjwl-gns5uuu1a.asp), dan slot resmi thailand: Best Slot88 Gacor, Daftar 12 Situs Judi

    (https://dpupr.serangkab.go.id/bet/enginefad-58x4ip031.htm). Dua tautan terakhir diketahui telah dihapus.

    Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna, mengatakan bahwa maraknya situs slot judi online menurutnya sangat mengganggu.

    “Menurut saya hal tersebut sangat mengganggu bagi website-website milik pemerintah daerah. Karena kita juga banyak yang masukin slot itu kadang dari operator kita sendiri yang coba-coba mengklik dan akhirnya mengganggu, karena itu sifatnya terus menerus mengganggu,” katanya.

    Dirinya menuturkan, bahwa website dari instansinya pun sempat disusupi website slot atau judi online tersebut. Akan tetapi, ia mengaku telah menghapus hal tersebut.

    “Sebelumnya di website-nya kominfo juga masuk tapi kita sudah antisipasi kita delete. Karena kan yang tidak mengerti main klik saja, karena ketidaktahuan lalu di klik dan kemudian terdownload sendiri,” tuturnya.

    Selain judi online yang saat ini marak, dirinya juga menyampaikan bahwa di media sosial pun kerap bermunculan foto dan video pornografi dan juga penggunaan VPN, yang awalnya untuk mempermudah dan mempercepat membuka aplikasi karena menggunakan yang gratis, isinya pun tidak sesuai dengan yang diinginkan.

    “Selain itu di media sosial biasanya banyak yang menyebarkan video yang berkaitan dengan pornografi. Selain itu menggunakan VPN yang awalnya tujuannya untuk mempercepat membuka aplikasi dan lain sebagainya, tapi kan kita juga perlu memperhatikan VPN yang digunakan memakai yang berbayar atau yang gratis. Pasalnya kalau yang gratis biasanya isinya berbeda,” ungkapnya.

    Haero mengatakan bahwa terkait hal tersebut. Pihaknya telah melakukan antisipasi dengan menghapus website tersebut dan instansinya pun selalu memfilter terhadap hal-hal negatif.

    “Tetapi kita sudah antisipasi, karena kan hal itu mudah terdeteksi dan mudah di delete hanya memang hal tersebut mengganggu. Tetapi kominfo tetap melakukan penyortiran dan memfilter hal-hal yang negatif dan kita sudah ada bagiannya yang menangani hal tersebut,” tandasnya.(MG-02/MYU/DZH/PBN)

  • Andika Klop Dengan Ganjar

    Andika Klop Dengan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan siap menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) Capres PDIP Ganjar Pranowo. Keputusan ini diambil karena Andika merasa klop dengan Ganjar.

    Kesiapan tersebut disampaikan Andika saat berkunjung ke Kantor Redaksi Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin. Andika tiba pukul 12.50 WIB. Dia datang ditemani istrinya, Hetty Andika Perkasa, dan putra ketiganya, Andrew Perkasa.

    Kedatangan mereka disambut hangat Direktur Utama Rakyat Merdeka Kiki Iswara Darmayana, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Kartika Sari, Pemimpin Redaksi RM.id Hesty Fristyarini, dan jajaran redaksi Rakyat Merdeka.

    Obrolan Andika dengan redaksi Rakyat Merdeka dibagi dua sesi. Sesi santai dan serius. Dalam sesi santai, banyak hal dibahas. Obrolan berjalan asyik, yang diselingi celetukan dan tawa. Saking asyiknya, obrolan berlangsung lebih dari satu jam.

    Setelahnya, obrolan berlanjut ke sesi kedua. Lebih serius. Formatnya podcast. Di obrolan ini, dibahas berbagai isu terkini, termasuk kesiapan Andika menjadi Ketua Timses Ganjar. “Saya siap apa aja,” ucapnya.

    Namun, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono ini tidak ingin berandai-andai lebih jauh. Sebab, kewenangan membentuk Timses Ganjar ada di partai politik pengusung.

    “Kewenangan ini ada di parpol. Jadi, saya tidak bisa sok-sokan maunya jadi ini. Bagi saya, saya siap tugas apa aja kalau saya dipercaya. Apa aja,” tegas Andika.

    Andika tidak mau disebut ke pedean dengan menyatakan cocok menjadi Ketua Timses Ganjar. Makanya, dia hanya menegaskan, siap ditugaskan apa saja.

    Mengenai pilihannya bersama Ganjar, Andika merasa itu keputusan tepat. Sebab, Ganjar merupakan sosok yang baik, mudah bergaul, dekat dengan masyarakat, dan berpikiran terbuka. Andika merasa klop dengan Gubernur Jawa Tengah ini.

    “Ini kan bisa membantu komunikasi beliau dengan masyarakat di bawah dalam rangka mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

    Andika melanjutkan, hal itu mengarahkan dirinya untuk membantu Ganjar. Dia juga memandang, Ganjar punya peluang besar untuk menang di Pilpres 2024.

    “Saya punya kepercayaan kepada Mas Ganjar orang yang mampu dan punya peluang. Saya yakin,” imbuhnya.

    Apabila Ganjar memang, apakah siap masuk kabinet? Andika menyatakan, dirinya tidak meminta imbalan apa-apa. Namun, jika dipercaya, dia siap. “Pokoknya siap juga,” ucapnya.

    Mengenai kemampuan di pemerintahan, Andika sudah merasa cukup. Dia berkarier di TNI sampai mencapai pucuk pimpinan sebagai Panglima. Pendidikannya juga mendukung, yaitu kebijakan publik. Andika punya tiga gelar master dan saat ini menjadi kandidat doktor.

    Dengan usianya yang baru 58,5 tahun, jenderal yang hobi berolahraga itu merasa masih punya banyak kesempatan untuk mengabdikan diri dan mengimplementasikan pengetahuannya. “Jadi, kita harus tetap produktif,” imbuhnya. (RMID)