BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Partai Gerindra Cilegon Siapkan Generasi Muda Hadapi Pemilu 2024

    Partai Gerindra Cilegon Siapkan Generasi Muda Hadapi Pemilu 2024

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Cilegon, siapkan kader muda partai yang handal menghadapi pemilu 2024 mendatang.
    Para kader muda Gerindra ini menjalani pendidikan dan pelatihan yang digelar DPP Partai Gerindra di pusat pengaderan Gerindra, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, selama 3 minggu.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Sokhidin mengatakan, partai besutan Prabowi Subianto ini memprioritaskan diklat bagi generasi muda. Agar nantinya bisa menggaet pemilih muda pada ajang pesta demokrasi lima tahunan.

    “Generasi muda Gerindra kita siapkan untuk bisa menggaet suara dari kalangan pemilih pemuda. Mereka kita ikut sertakan didiklat agar ilmu tentang kepartaian lebih mendalam dan kecintaan terhadao NKRI semakin menguat,” ujarnya, di Sekretariat DPC Partai Gerindra Cilegon, Minggu (27/3).

    Ditemani Sekretarisnya, Sokhidin menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi kader dilakukan dalam rangka menyiapkan kader terbaik Gerindra masa depan, yang disiapkan untuk memegang estafet tongkat kepengurusan dan memajukan Gerindra di Kota Cilegon. Menurutnya, para kader yang dipilih untuk diberangkatkan mengikuti diklat tersebut merupakan para lulusan Strata-1 yang berasal dari keluarga pengurus DPC.

    Disebutkan olehnya, terdapat sebanyak 3 kader muda Gerindra yang diberangkatkan. Ia mengungkapkan, awalnya berjumlah 13 orang, namun karena hambatan tertentu, 10 kader lainnya terpaksa akan mengikuti diklat pada gelombang berikutnya.

    “Selaku ketua DPC, saya mengucapkan terimakasih kepada DPP yang telah melatih kader kita untuk kader masa depan. Tentu ini adalah kader yang akan kita siapkan untuk memegang tongkat estafet kepengurusan dan memajukan Gerindra Cilegon,” jelasnya.

    Sokhidin berharap, kader yang sudah dididik akan berkontribusi dan berkiprah untuk mengembangkan dan memajukan Partai Gerindra Kota Cilegon kedepannya.

    “Diklat ini terutama untuk membentuk kecintaan kepada NKRI, kedua kedisiplinan dan kebersamaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Faturohmi mengungkapkan, Gerindra Masa Depan atau GMD tersebut baru dilaksanakan kembali pada 2022, dimana sebelumnya terakhir pelaksanaan yakni pada 2018 lalu. Ia yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilegon ini berharap, dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan yang bertambah pada kader GMD tersebut bisa mentransformasikan kepada kader lainnya di Cilegon.

    “Kami punya harapan besar bagi kader yang ikut diklat GMD mengimplementasikan pengalamannya selama pendidikan untuk membesarkan Partai Gerindra, khususnya di Cilegon,” ucapnya.

    Sekadar diketahui, ketiga nama kader Gerindra yang mengikuti Dikkat GMD adalah Ganang Kusuma,
    Hawatunnisa dan Stella Dhania Luntungan. (BAR)

  • Pemkab Klaim Tak Ada Ormas Radikal, Pemkot Jalin Sinergi Dengan Ulama

    Pemkab Klaim Tak Ada Ormas Radikal, Pemkot Jalin Sinergi Dengan Ulama

    SERANG, BANPOS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang memastikan tidak ada organisasi masyarakat (Ormas) yang terindikasi paham radikal. Hal itu diungkapkan berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan bakesbangpol beberapa waktu lalu. Sementara itu, Pemkot Serang melalui bidang Kasi Kesejahteraan (Kesra), menggelar pertemuan untuk membangun sinergitas dengan ulama.

    “Sampai sejauh ini (Ormas paham radikal) tidak ada, mudah-mudahan sih tidak ada yah. Kedepannya kita akan terus melakukan pembinaan pada ormas dengan tetap melibatkan pemerintah kecamatan,” ujar Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna, usai Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Kabupaten Serang di Aula KH Syam’un, Kamis (24/3).

    Epi mengatakan, dilaksanakannya Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Kabupaten Serang merupakan bentuk evaluasi pembinaan terhadap ormas-ormas. Sehingga kedepan, pihaknya berencana untuk kembali melakukan pembinaan kepada ormas-ormas yang ada di Kabupaten Serang.

    “Mengingat ormas-ormas yang tercatat di Bakesbangpol cukup banyak, merupakan kewajiban kami untuk melakukan pembinaan kepada ormas-ormas. Selama ini juga banyak ormas yang sudah melakukan kegiatan yang cukup baik, yang positif misalnya santunan anak yatim, khitanan massal, itu sudah bagus,” tuturnya.

    Hadir pada rapat tersebut Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Organisasi Budaya Bakesbangpol Kabupaten Serang, Muhammad Yagi Susilo, perwakilan OPD terkait dan para Intel dari Kodim 0602/Serang, Kodim 0623/Cilegon, Polres Serang, Polres Serang Kota, dan Polres Cilegon.

    Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Budaya Bakesbangpol Kabupaten Serang, Muhammad Yagi Susilo, mengatakan bahwa untuk Ormas, dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yayasan yang tercatat sebanyak 72 yang terdaftar di Bakesbangpol. Berdasarkan rinciannya, jumlah Ormas atau LSM sebanyak 31, lembaga 2, dan yayasan sebanyak 39 yang terdaftar.

    “Itu yang sudah ada SKT (Surat Keterangan Tercatat) yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol,” katanya.

    Yagi menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas itu untuk melakukan verifikasi ormas-ormas yang ada di 29 kecamatan. Sebab, pihaknya telah berkeliling mencari data ke sejumlah kecamatan untuk mendata.

    “Yang sudah kami lakukan (pendataan) adalah di 13 kecamatan,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut Yagi mengungkapkan, data Ormas dari 13 kecamatan yang sudah dilakukan pendataan kemudian dilakukan verifikasi. Apabila Ormas tersebut belum terdaftar pada Kesbangpol, maka diwajibkan untuk segera mendaftar ke Badan Kesbangpol Kabupaten Serang.

    “Mereka (Ormas) ada yang datang untuk verifikasi agar tercatat di Badan Kesbangpol,” katanya.

    Meskipun demikian, Yagi memastikan tidak mudah untuk memberikan SKT dari Badan Kesbangpol. Terlebih dahulu pihaknya akan mengecek legalitas Ormas yang datang ke Badan Kesbangpol untuk dilakukan verifikasi.

    “Kita verifikasi data, kepengurusan maupun SK legalitas apakah Ormas itu mempunyai SK Kemenkumham atau Akta Notaris,” tandasnya.

    Terpisah, Pemkot Serang akan mengadakan pertemuan per tiga bulan sekali untuk memperkuat silaturahmi tokoh agama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai unsur pemerintahan. Namun, beberapa tahun terakhir pertemuan rutin yang dinamai Halaqa Sinergitas ini tidak bisa diselenggarakan dikarenakan pandemi Covid-19.

    Walikota Serang, Syafrudin, berharap penyampaian materi ini dapat ditafsirkan secara sama, sehingga tidak ada salah penafsiran sampai berbeda persepsi yang berujung pada perpecahan.

    “Kami harap dengan adanya pemberian materi pada Halaqa sinergitas Ulama dengan Umaro ini, antara pemberi materi dengan yang diberi materi ada kesepakatan, dan jangan sampai berbeda persepsinya,” ujarnya.

    Syafrudin juga menuturkan bahwa dalam pertemuan ini juga membahas mengenai aturan-aturan yang akan diberlakukan pada Bulan Ramadan nanti.

    “Poin-poinnya hanya yang biasa saja, seperti tidak ada warung makan yang buka di siang hari, sampai jam empat sore,” tuturnya.

    Ia pun menegaskan bahwa pelaksanaan Shalat Tarawih diperbolehkan dilaksanakan di Masjid, untuk ketentuan yang akan diberlakukan akan disampaikan kemudian hari.

    “Salat tarawih, boleh di masjid, ya makanya nanti kita bahas, nanti kesimpulannya akan kita sampaikan kembali,” tandasnya. (MG-03/MUF/AZM/PBN)

    Kepsyen

    Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang bersama dengan stakeholder saat menggelar Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Kabupaten Serang di Aula KH Syam’un, Kamis (24/3).

  • Iman Ariadi Minta Fraksi Golkar Kritisi Helldy-Sanuji

    Iman Ariadi Minta Fraksi Golkar Kritisi Helldy-Sanuji

    CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi meminta seluruh anggota legislatif Fraksi Partai Golkar agar lebih kritis terhadap semua kebijakan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

    Tak tanggung-tanggung, Iman bahkan tak segan akan memecat anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang tidak tunduk terhadap instruksi partai berlambang pohon beringin tersebut.

    “Oh, iya anggota dewan harus kritis. Contohnya, ada janji politik yang pernah disampaikan oleh walikota tidak terealisasi seperti janji politik 5.000 tenaga kerja dalam waktu satu tahun. Kita kritisi kebenarannya, betul apa tidak terserap sebanyak itu. Kalau tidak ya dikritisi oleh Partai Golkar. Kedua, soal KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) itu ada 25 juta, kartunya benar enggak? Kalau enggak benar Golkar harus kritisi. Soal penyalahgunaan kewenangan terkait mutasi rotasi. Jika ada permintaan sekian-sekian (transaksional) itu harus diungkap,” kata Tb Iman Ariyadi kepada awak media ditemui disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD II Partai Golkar Cilegon di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (21/3).

    Iman menegaskan, sesuai dengan motto Partai Golkar, Suara Golkar Suara Rakyat yang harus mampu mementingkan kepentingan rakyat. “Motto partai Golkar ini kan adalah Suara Golkar Suara Rakyat, jadi ketika ada kepentingan rakyat terkait dengan janji politik yang tidak direalisasikan, maka kader Golkar harus kritis terutama yang di legislatif. Saya khawatir, kalau sikap kritis itu tidak dilakukan maka akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan,” paparnya.

    Iman memastikan bahwa apa yang di instruksikannya tak main-main. Ia menegaskan akan memecat anggotanya yang duduk di legislatif jika tidak mengikuti instruksi partai. “Kalau saya rekom dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar pecat dan diganti. Masih banyak yang mau jadi anggota legislatif. Tegas kan!” tegas Iman.

    Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Cilegon Ratu Ati Marliati mengatakan Rakerda DPD II Partai Golkar Cilegon sebagai momentum menguatkan Partai Golkar.

    Mantan Wakil Walikota Cilegon ini meminta Partai Golkar mampu melihat secara total apa yang sudah dilakukan Pemkot Cilegon dan bisa mengkritisi. Kemudian dikatakan Ratu Ati, agar para kader Partai Golkar selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

    “Terkait pemerintahan, Partai Golkar jangan hanya jadi penonton, yang ada kita harus mengkritisi janji politik yang telah digelontorkan ke masyarakat,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Lantik Pengurus Kelurahan, Golkar Kota Serang ‘PeDe’ Menang di 2024

    Lantik Pengurus Kelurahan, Golkar Kota Serang ‘PeDe’ Menang di 2024

    SERANG, BANPOS– Pengurus kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Serang, Kota Serang, resmi dilantik pada Rabu (16/3). Pelantikan pengurus masa bakti 2021-2026 ini dilangsungkan di Gedung DPD Partai Golkar Kota Serang.

    Ketua PK Partai Golkar Kec. Serang, Tb. Jaja Sudrajat, mengungkapkan bahwa pihaknya optimis akan meraih kemenangan di pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

    “Dengan semangat kebersamaan yang kuat dan usaha yang keras, kita akan dapat memenangkan Partai Golkar di Kecamatan Serang,” ujarnya.

    Jaja pun mengungkap bahwa jajaran pengurus baik ditingkatan kecamatan maupun kelurahan mendukung Ratu Ria Maryana menjadi Calon Walikota Serang pada pesta demokrasi nanti.

    “Kami jajaran pengurus sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, Ratu Ria harus menjadi Walikota Serang,” ungkapnya.

    Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemenangan bisa diraih apabila ada kerja sama antar pengurus di setiap tingkatan.

    “Kita harus solid dan punya kerja keras dalam menjalankan roda kepungurusan partai di semua tingkatan, agar kemanangan bisa kita raih dan tentunya kemenangan Partai Golkar akan menjadi garansi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Serang yang lebih baik,” tuturnya.

    Ratu Ria pun menyampaikan bahwa dalam pesta demokrasi 2024, Partai Golkar harus berusaha keras, sebab Partai Golkar hendak mengusung beberapa nama dalam Pemilu nanti.

    “Kita punya kewajiban untuk memenangkan Bapak Airlangga pada Pilpres dan Andika Hazrumy pada Pilgub Banten nanti di tahun 2024. Dan untuk Kota Serang kita akan segara menggelar Rakorda yang akan memutuskan siapa yang akan kita usung di Pilkada Kota Serang,” tandasnya.
    (MG-03)

  • Tunggu SK Gubernur, Eki Baihaki Siap Dilantik

    Tunggu SK Gubernur, Eki Baihaki Siap Dilantik

    SERANG, BANPOS – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang, Yayan Alfian Nugraha, mengungkapkan bahwa pelantikan Eki Baihaki sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serang, tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia menjelaskan, DPRD Kabupaten Serang dan KPU sudah melakukan tahapan sesuai dengan usulan Partai Demokrat.

    “(Eki Baihaki) sudah melalui tahapan klarifikasi di KPU Kabupaten Serang. Kemudian sudah menjalankan tahapan ke pimpinan DPRD Kabupaten Serang dan menunggu SK Gubernur lalu pelantikan,” ujarnya, kemarin.

    Yayan mengatakan, sebelumnya ia meminta Eki untuk mengecek apakah sudah direkomendasi ke Bupati atau belum. Ia mengaku, selama proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terbilang lancar dan tidak ada kendala.

    “Alhamdulillah nggak ada kendala, proses pun berjalan dengan lancar,” tuturnya.

    Ia mengaku pada proses PAW, seluruh tahapan diikuti oleh Eki. Ia juga melakukan silaturahmi baik ke Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum dan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

    “Semuanya tidak ada masalah, saya juga sowan ke Bahrul Ulum termasuk ke Bupati,” katanya.

    Untuk diketahui, Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Demokrat Toni Nasroni meninggal dunia pada 22 November 2021. Adanya peristiwa tersebut akhirnya terjadi kekosongan satu kursi di Fraksi Demokrat.

    Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PAW untuk menggantikan Toni, jatuh kepada suara terbanyak kedua pada dapil setempat. Hasil Pileg 2019, peraih suara terbanyak kedua itu yakni Eki Baihaki.

    Eki juga merupakan anak dari mantan Bupati Serang dua periode, Ahmad Taufik Nuriman. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati pada Pilkada 2020 mendampingi Nasrul Ulum melawan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa.

    Berdasarkan informasi yang didapat, Gubernur Banten akan mengeluarkan surat pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang di PAW pada bulan Maret 2022. Akan tetapi, hingga berita ini dimuat, belum diketahui pasti terkait kapan penetapan SK tersebut.

    (MUF/AZM)

  • Dianggap Komunikatif-Bebas Korupsi, Ratusan Santri Banten Deklarasi Dukung Ganjar

    Dianggap Komunikatif-Bebas Korupsi, Ratusan Santri Banten Deklarasi Dukung Ganjar

    SERANG, BANPOS – Ratusan santri dan mahasiswa yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar wilayah Banten menggelar aksi sosial dan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri dan Makam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

    Pembina Santri Dukung Ganjar Wilayah Banten, Ahmad Yury Alam Fathallah menyebut aksi sosial dan ziarah ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Bukan hanya itu, ziarah juga bisa menumbuhkan kepekaan untuk memilih pemimpin yang peduli terhadap kaum santri di masa depan.

    “Kegiatan ini punya dua tema, yaitu ‘Santri Sadar Pemimpin’ dan ‘Santri Peduli Warisan Sejarah’. Pesan pertama para santri untuk tidak melupakan sejarah bangsanya bahwa para santri berjuang dalam memerdekakan bangsa ini,” papar Yuri di lokasi, Selasa (15/3/2022).

    “Kemudian pesan kedua adalah para santri punya sikap untuk sadar dan memilih pemimpin mereka yang peduli terhadap nasib para santri kedepan,” tambahnya.

    Di samping menggelar aksi sosial dan ziarah, di sekitar lokasi itu juga digaungkan deklarasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Yury bilang, dukungan tersebut dilakukan agar Ganjar maju menjadi Presiden RI di 2024.

    “Hari ini kegiatan deklarasi santri Banten mendukung bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Pesertanya ada 100 orang lebih terdiri dari santri, kyai, ustaz-ustaz dari 8 kabupaten/kota Provinsi Banten,” ucapnya.

    Yury menyebut, gerakan ini merupakan usulan berbagai pimpinan pesantren dan santri, memberikan sikap dukungan terhadap calon pemimpin Indonesia di masa akan datang. Dari situlah, sosok Ganjar dinilai sebagai pemimpin ideal.

    “Menurut kami bapak Ganjar ini memilki pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan yang cukup, dan bersih dari korupsi. Kemudian bapak Ganjar juga mengenai komunikasi sangat baik khususnya bagi para santri dan peduli dengan nasib santri,” tutupnya.

    Yury menuturkan, ke depannya Santri Dukung Ganjar Wilayah Banten akan menggelar berbagai program positif. Di antaranya santriprenuer, rehabilitasi pesantren, sidak pesantren, dan liga santri.

    Sementara itu, Abdul Ghofur mahasiswa asal Banten mengaku sangat senang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia berharap, dukungan ini bisa mendorong Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI.

    “Bapak Ganjar Pranowo ini peduli kepada masyarakat, khususnya di Indonesia dan tentunya beliau sosok yang patut ditiru oleh pemimpin di Indonesia,” tutupnya.

    Sekadar informasi, rangkaian kegiatan dimulai dengan ziarah dan doa bersama di makam pahlawan. Kemudian, dilanjutkan aksi sosial bersih-bersih area makam dan distribusi sembako untuk penjaga makam.

    (DZH/ENK)

  • PKS Banten Konsolidasi Galang Penolakan Penundaan Pemilu

    PKS Banten Konsolidasi Galang Penolakan Penundaan Pemilu

    PANDEGLANG, BANPOS – Anggota DPR RI Komisi III fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pilih (Dapil) Banten I, Achmad Dimyati Natakusumah meminta agar penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 diabaikan saja. Pasalnya, PKS tidak setuju dengan penundaan tersebut dan PKS sudah siap untuk menghadapi Pemilu dan meyakini akan menjadi partai pemenang.

    “Kalau terkait penundaan Pemilu 2024 dan sebagainya itu abaikan saja, karena konstitusi kita memang mengatakan hanya 5 tahun sekali adalah Pemilu,” kata Achmad Dimyati Natakusumah, usai menghadiri Rakerda PKS disalah satu hotel di Pandeglang, Sabtu (12/3).

    Menurutnya, untuk penundaan Pemilu tahun 2024 tersebut, PKS tidak setuju. Alasannya karena PKS sudah siap untuk menghadapi Pemilu tahun 2024.

    “PKS yakin akan menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024. PKS menargetkan sekitar 100 kursi untuk tingkat nasional dan 12 kursi untuk Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh PKS Lebak, Ketua DPD PKS Kabupaten Lebak, Iip Makmur, menyampaikan partainya tidak akan menyetujui adanya penundaan pemilu 2024 seperti yang digaungkan beberapa partai di DPR sebelumnya.

    “Kita menolak, artinya jangan menghianati hati rakyat,” katanya.

    Dikatakan Iip, jika PKS sekarang ini sedang menargetkan sekitar 14 ribu kader di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Dan saat ini sudah sekitar 9 ribu kader PKS yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

    “Semoga target 14 ribu kader ini bisa terealisasikan,” harapnya.

    Sementara itu, PKS Kota Cilegon mengklaim telah memiliki 800 kader. Hal itu berdasarkan jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang mereka terbitkan.”Kader PKS yang sudah terdaftar di kita sekitar 800,” kata Ketua DPD PKS Kota Cilegon Amal Irfanuddin.

    “2024 kita targetkan mudah-mudahan untuk kader 4 ribu. Suara yang akan mendukung PKS kita targetkan sekitar 75 ribu Insya Allah untuk semuanya (Pileg dan Pilkada),” tambahnya.

    Menurutnya, PKS menggaungkan semangat besar kolaborasi dan transformasi digital sebagai semangat Rakerda PKS 2022.

    “Kita sudah lama memulai semangat digitalisasi mulai dari penggunaan media sosial dengan interaksi yang besar guna menangkap aspirasi publik di website Fraksi PKS Kota Cilegon. Termasuk saat ini program pendaftaran anggota PKS secara daring dan nasional. Siapa saja mudah untuk bergabung dengan PKS,” tandasnya.

    (CR-01/LUK/DHE/PBN)

  • Partai Demokrat Cilegon Diminta Menangi Kontestasi Politik 2024

    Partai Demokrat Cilegon Diminta Menangi Kontestasi Politik 2024

    CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Octavia Jayabaya berpesan kepada Pengurus dan Kader DPC Partai Demokrat untuk meraih hati rakyat untuk memenangi berbagai kontestasi politik di tahun 2024. Hal itu dikatakan Iti ketika roadshow ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Cilegon, Sabtu (12/3).

    Selain itu, dalam waktu dekat DPD Partai Demokrat Provinsi Banten juga akan melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak. DPD Partai Demokrat Banten berpesan agar Muscab tersebut bukan untuk gesekan antar kader.

    “Perintah DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dalam waktu dekat kita untuk melakulan Muscab serentak. Muscab delapan kabupaten kota dilaksanakana secara bersamaan,” kata Iti saat pidato di The Royale Krakatau Hotel.

    Dikatakannya, bahwa Muscab DPC Partai Demokrat bukan untuk gesekan antar keluarga Partai Demokrat. “Yang perlu saya sampaikan di depan kader, bahwa Muscab ini bukan ajang kompetisi antara keluarga, yaitu ajang konsolidasi dan restrukturisasi antar keluarga,” katanya.

    Bupati Lebak ini menargetkan, pada Pemilu 2024, baik untuk Pileg, Pilkada maupun Pilpres, Partai Demokrat harus menang di Provinsi Banten dan Kota Cilegon. Pihaknya menargetkan empat kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

    “Beberapa tahun lalu, periode yang lalu (DPRD Kota Cilegon Periode 2014-2019) satu kursi. Sekarang dua kursi, artinya itu terus meningkat. Tentunya dengan seiring survey kita yang semakin tinggi, saya takin 2024 kalau kita kompak, kita solid bisa meraih empat kursi,” tuturnya. “Partai Demokrat semakin diminati, semakin dicintai masyarakat Provinsi Banten,” tambahnya.

    Dikatakan Iti, kemenangan akan diraih Partai Demokrat di Banten jika semua petugas partai menjalankan tigas partai dan menyapa masyarakat baik kegiatan sosial, budaya maupun keagamaan.

    “Kami berterima kasih, seluruh kader Partai Demokrat bahu membahu membantu saudara kita yang kesulitan selama dua terakhir ini mengalami pandemi covid 19, dan kemarin ketika dilanda banjir di Provinsi Banten Serang Kota dan Kabupaten, menjadi garda terdepan membantu saudara kita,” tuturnya.

    (LUK/RUL)

  • PPP Pandeglang Targetkan 8 Kursi

    PPP Pandeglang Targetkan 8 Kursi

    PANDEGLANG, BANPOS-Menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pandeglang targetkan delapan kursi DPRD Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, DPC PPP Kabupaten Pandeglang saat ini telah melakukan konsolidasi untuk meraih simpati masyarakat.

    Ketua DPC PPP Kabupaten Pandeglang, E Supriadi mengatakan, target delapan kursi tersebut sangat realistis, karena keberadaan PPP masih mengakar pada masyarakat.

    “Dari enam Dapil tersebut, yang berpotensi dua kursi itu Dapil IV dan VI, sehingga kita optimis bisa meraih delapan kursi pada Pileg 2024 mendatang,” kata E Supriadi saat Musyawarah Anak Cabang (Musancab), Dapil I dan II di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Pandeglang di Kampung Cikawung, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Minggu (13/3).

    Untuk itu, lanjut Supriadi, pihaknya akan melakukan penjaringan dengan ketat kepada Bakal Calon (Balon) legislatif, sehingga mampu menjaring Caleg yang berkompeten.

    “Kami juga tidak akan sembarangan dalam menjaring Caleg, karena kita berharap Caleg tersebut mampu meraih hati masyarakat. Apalagi sampai saat ini sudah banyak yang merapat untuk menjadi Bacaleg ke PPP dari berbagai kalangan,” terangnya.

    Supriadi menambahkan, dalam mematangkan target tersebut, pihaknya terus melakukan konsolidasi mulai dari internal partai dan eksternal. Selain itu, PPP sudah digandrungi oleh kalangan milenial.

    “PPP berazaskan Islam, sehingga tidak akan sulit untuk menjualnya ke masyarakat. Apalagi PPP ini partai tua yang memiliki kader-kader militan terutama orang tua dan kami terus melakukan silaturahmi dan juga terus melakukan penggalangan kepada kaum milenial,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Kalau Presiden Diperpanjang, Kepala Daerah Diperpanjang?

    Kalau Presiden Diperpanjang, Kepala Daerah Diperpanjang?

    Usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah (kada), khususnya yang masa baktinya habis pada 2022 dan 2023, dinilai layak dipertimbangan, setidaknya sampai gelaran Pilkada 2024 usai.

    Tapi, hal ini jangan digoreng, dijadikan inspirasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, disinggung soal banyaknya kepala daerah definitif yang segera habis masa jabatannya. Mereka akan digantikan oleh penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh Kemendagri atau pun Presiden.

    Menurutnya, sekurangnya akan ada 101 kepala daerah definitif yang akan habis masa jabatannya tahun ini. Sementara tahun depan, akan ada 171 kepala daerah yang habis masa jabatannya.

    “Kekosongan posisi kepala daerah selama 2022 dan 2023 adalah konsekuensi digelarnya Pilkada serentak 2024,” jelasnya.

    Kekosongan jabatan ini, sebut Titi, biasanya diisi Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara (Pjs), karena sifatnya berhalangan sementara atau karena sedang cuti kampanye. Tapi untuk saat ini, terkait Pilkada serentak 2024, ada situasi yang tidak lazim, dimana akan ada pengangkatan caretaker kepala daerah dari ASN, dengan waktu masa jabatan yang cukup lama, yang disebut Pj.

    Peraih gelar Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini menilai, adaya Pj kepala daerah bisa dibilang mencederai semangat demokrasi. Pasalnya, rakyat yang dipimpin Pj tidak mengenal pemimpinnya. Pemimpinnya itu pun bukan pilihan rakyatnya, melainkan dipilih oleh segelintir elite.

    “Kalau semuanya ditentukan secara elitis, sempit. Hanya melibatkan satu atau dua orang itu sudah tentu tidak demokratis. Lagi pula, kalau sampai tiga tahun, itu bukan sementara namanya. Tapi menjadi kepala daerah tanpa perlu berkeringat ikut pilkada,” tegasnya.

    Sebab itu Titi menilai, usul perpanjangan masa jabatan kepala daerah, khususnya yang masa baktinya habis pada 2022 dan 2023, layak dipertimbangan. Pasalnya, petahana, baik yang masih bisa mencalonkan kembali maupun tidak, adalah pilihan masyarakat.

    “Usul ini bisa jadi pilihan. Tapi, jangan digoreng atau pun dijadikan inspirasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Karena kita kan suka menghubung-hubungkan,” jelasnya.

    Sekalipun begitu, lanjut Titi, untuk bisa mewujudkan hal ini, dibutuhkan perubahan terbatas dalam UU Pilkada. Kalaupun amandemen terbatas tidak bisa dilakukan, harapan lainnya adalah pada putusan Mahkamah Konstitusi. “Nah kita tunggu. Yang bisa mengubah norma dalam UU, yakni MK. Kita tunggu proses pengujiannya, apakah ada desain yang berbeda atau tidak,” tandasnya.

    Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyampaikan, berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara, pengangkatan Pj dari ASN memang bisa dilakukan, bila terjadi kekosongan kepala daerah. Tapi, pengangkatan itu hanya berlaku bila kepala daerah cuti di luar tanggungan negara, misalnya mengikuti kampanye.

    “Sementara kini ada fenomena ketiadaan pilkada di 2022 dan 2023,” jelasnya.

    Kekosongan pilkada ini, menurut Djohermansyah, mengindikasikan bahwa Permendagri No. 1 Tahun 2018 sebetulnya sudah tak lagi relevan dan memadai. Apalagi, masa jabatan kepala daerah karena keperluan Pilkada 2024, juga akan cukup panjang dibanding sebelumnya.

    Diketahui, sebanyak enam pemohon dari berbagai latar domisili berbeda mengajukan gugatan atau uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU, Nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU Pilkada.

    Dalam salah satu petitumnya, mereka meminta agar masa jabatan kepala daerah yang habis di 2022 dan 2023 dapat diperpanjang. [SSL]