BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Wacana Penundaan Pemilu Atau Presiden 3 Periode: Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

    Wacana Penundaan Pemilu Atau Presiden 3 Periode: Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

    JAKARTA, BANPOS – Wacana penundaan Pemilu 2024 atau Presiden 3 periode yang sudah ditutup oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kembali dibuka oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, wacana itu merupakan aspirasi rakyat.

    Luhut membuka pembicaraan soal penundaan pemilu ini, di podcast Deddy Corbuzier, kemarin. Pensiunan Jenderal TNI ini mesem-mesem, saat Deddy langsung mengorek wacana presiden 3 periode sejak menit pertama. “Sebenarnya memungkinkan tidak?” tanya Deddy.

    Luhut menjawab santai. Menurutnya, mungkin atau tidak mungkin, tergantung MPR. Wacana apapun yang kini berkembang di publik, termasuk penundaan pemilu, itu bagian dari demokrasi.

    “Ada hastag turunkan Jokowi, so what? Ya udah,” ucap Luhut dengan mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. “Terus ada yang bilang, sekarang Jokowi perpanjang, ya udah,” lanjutnya.

    Bagi Luhut, pernyataan terakhir Presiden Jokowi sudah jelas. Yakni, taat konstitusi. Bahwa konstitusi saat ini mengatur dua periode, maka Jokowi taat dua periode.

    Tapi, kalau tiba-tiba MPR sepakat mengubah konstitusi, untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka menurutnya, itu juga sah-sah saja. “Ya udah kita tunda dulu (pemilu) deh, satu hari, atau setahun, dua tahun atau tiga tahun, itu sah-sah saja,” terang Luhut, mengumpamakan.

    Kemudian Luhut bicara data. Kata dia, dari big data yang menghimpun percakapan 110 juta masyarakat di sosial media, menunjukkan opini kelompok menengah ke bawah saat ini kepingin tenang. Dia tidak mau lagi fenomena kampret versus cebong terulang. Banyak juga yang tidak setuju, jika Pemilu menghabiskan anggaran ratusan triliun di kondisi sulit saat ini.

    “Nah, itu yang rakyat omong,” ungkapnya. Rakyat yang ngomong ini, sebut Luhut, tidak cuma tersebar di partai pendukung penundaan pemilu, tapi juga partai yang selama ini konsisten menolak penundaan pemilu. Seperti PDIP, Gerindra, Demokrat dan lainnya.

    Jika aspirasi ini terus meluas, dan direspons oleh MPR, maka tidak menutup kemungkinan aturan masa jabatan akan diubah lewat amandemen konstitusi. “Konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” tegas Luhut.

    Bagaimana tanggapan PDIP? Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum, mendengar klaim big data Luhut itu. Menurutnya, konstituen PDIP berbeda dengan partai lain. Hingga saat ini, pihaknya tetap konsisten menolak penundaan pemilu.

    “Pemilih PDIP itu berdisiplin pada pimpinan dan membangun kultur partai atas tradisi politik ideologis yang ditanamkan Ibu Ketua Umum dan dibangun kesadarannya melalui kaderisasi Partai. Jadi, yang ditaati anggota PDIP itu arahan Ketua Umum Partai, bukan big data,” kata Hasto, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam.

    Lalu bagaimana tanggapan Demokrat? Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, klaim Luhut bertolak belakang dengan survei internal partainya. Karena mayoritas pemilih Demokrat menghendaki adanya Pemilu di 2024. “Jadi kita mempertanyakan survey versi Pak Luhut,” kata Andi Arief, kemarin.

    Kalaupun benar ada survei berbeda versi Luhut, lanjutnya, bagi Partai Demokrat, keinginan itu tidak boleh diikuti. “Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” terangnya.

    Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini, nilainya, tidak bisa dijadikan patokan untuk memperpanjang masa jabatan. Karena ketika SBY menjabat presiden, tingkat kepuasan masyarakat juga tinggi, mencapai 74 persen di 2013. Tapi, tidak lantas ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan.

    “Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survey kami, ada. Tapi, tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu yang mengancam demokrasi, yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” imbuhnya.

    Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanyalah kegenitan politik elit. Tidak punya signifikansi apapun terhadap selesainya masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2024. Apalagi wacana itu hanya digulirkan oleh elit yang bukan bagian dari partai pendukung utama pemerintah.

    Dia mencontohkan, PDIP. Selaku partai pengusung utama pemerintah, PDIP tidak rela masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang.

    “Karena PDIP sudah cukup legowo menunggu Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan ingin menggilir peran kepemimpinan itu kepada kader PDIP yang lain, khususnya mengembalikannya kepada trah Soekarno,” kata Lely, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Sehingga, nilainya, sangat tidak mungkin PDIP selaku pemilik kursi mayoritas di parlemen saat ini mau menginiasi perubahan konstitusi di MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden. “Berpikir politik logis adalah cara untuk menjawab pernyataan Jokowi yang dinilai abu-abu itu,” lanjutnya.

    Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro meminta, polemik penundaan pemilu ini disudahi. Karena, selain bikin gaduh, juga bisa menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik kepada presiden. “Karena masih mengesankan tak mampu menghentikan statement pembantunya,” kata Siti, dalam obrolan tadi malam.

    Ia menambahkan, presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang eksekutif, harus bisa menjamin pemerintahan berjalan secara efektif. Para pembantunya, harap Wiwiek, sapaan akrabnya, harus menghormati dan menaati pernyataan yang disampaikan presiden.

    (SAR/ENK/RMID)

  • Ngefans Sama Ganjar, Petani Ungaran Hadirkan Senyum Sang Gubernur Di Tengah Sawah

    Ngefans Sama Ganjar, Petani Ungaran Hadirkan Senyum Sang Gubernur Di Tengah Sawah

    Gambar wajah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membentang di hamparan sawah seluas 1.250 meter persegi di Desa Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Disertai tulisan Jateng Gayeng.

    Gambar tersebut merupakan hasil karya petani setempat, Sidik Gunawan yang mengaku ngefans pada sosok Ganjar.

    “Pertama, kami memang senang Pak Ganjar. Saya gambar ini, Pak Ganjar harus datang ke sini,” ungkap Gunawan dalam video yang diposting di akun Instagram Ganjar Pranowo.

    Gunawan yang juga kreator Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bergas Lor menuturkan, upayanya melukis wajah Ganjar di sawah adalah salah satu upaya untuk mendongkrak potensi wisata di wilayahnya.

    “Bertani tetap bertani, tapi harus ada sentuhan seni. Barangkali, ini bisa mendatangkan banyak pengunjung. Kami dari Pokdarwis, ingin mem-branding desa ini dengan seni pari corek. Dengan sawah yang penuh gambar,” tuturnya.

    Sawah bergambar wajah Ganjar itu dikerjakan Sidik sejak Februari 2022. Perlu waktu 50 hari untuk menuntaskannya.

    pembuatan gambar menggunakan padi pariwulung untuk bagian warna hitam, dan padi IR64 untuk “Jadi itu awalnya disket dengan tali, kemudian sketsanya ditanami padi untuk membentuk wajah,” Seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan tumbuhnya padi, sketsa wajah semakin terlihat jelas. Kalau padi tumbuh, gambar wajah akan semakin jelas. Apalagi, kalau dilihat dari ketinggian.

    “Ini memang lebih sulit karena ukurannya kecil, kalau ukuran besar lebih enak sketsanya. Termasuk kalau ada yang dimakan tikus, langsung ditambal sulam,” ungkapnya.

    Tak Ada Motif Politik

    Gunawan yang namanya populer saat membentuk gambar wajah untuk logo kafe Lodji Londo, Semarang mengaku tak punya tujuan politik, di balik seni pari corek bergambar wajah Ganjar.

    “Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap kepala daerah. Juga cara kami menyampaikan aspirasi, karena kondisi petani saat ini terhimpit. Tak mendapat keuntungan saat panen,” cetus Gunawan.

    “Dulu, waktu saya bikin gambar wajah untuk Lodji Londo, warganet banyak yang minta saya gambar wajah tokoh. Termasuk, Pak Ganjar. Dan sekarang, saya wujudkan,” sambungnya.

    Dengan seni pari corek, Gunawan berharap, desa tak hanya menjual view sawah dan gunung, tetapi juga menampilkan sebuah karya seni. “Supaya,petani juga bisa menikmati pendapatan dari kunjungan wisatawan. Ada lahan seluas kurang lebih 20 hektare yang memiliki potensi,” bebernya.

    Ganjar pun menyatakan apresiasinya terhadap Gunawan. “Wow keren! Beginilah jadinya kalau seniman jadi petani. Di manapun tetap berkarya. Makasih ya Mas Sri Gunawan. Salam untuk teman-teman petani dan Pokdarwis di Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sehat selalu,” ujarnya. [UMM]

     

  • Kesbangpol Deteksi Dini Kerawanan Pemilu di Kabupaten Serang

    Kesbangpol Deteksi Dini Kerawanan Pemilu di Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS- Dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu, Badan Kesbangpol Kabupaten Serang mencanangkan kegiatan deteksi dini kerawanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 mendatang. Kegiatan itu pun disebut perlu diperkuat dengan anggaran yang memadai, termasuk di bidang wawasan kebangsaan.

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna, dalam Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 di Aula KH. Syam’un, Kamis (10/3). Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq, dan perwakilan OPD terkait.

    Epi menyebut bahwa semua program di Kesbangpol sangat penting. Hanya saja, ada beberapa kegiatan-kegiatan di Tahun 2023 dan 2024, berkaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu dan perlu dukungan yang sangat besar.

    “Termasuk kegiatan deteksi dini, kewaspadaan dini kita perlu di perkuat dengan anggaran yang memadai termasuk untuk bidang lain wawasan kebangsaan juga sama. Jadi pada intinya Kesbangpol perlu dukungan sebagai badan yang baru, perlu dukungan dana yang memadai dan cukup,” ungkapnya.

    Epi memaklumi dengan kondisi masa pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Bahwasanya, saat ini Pemda Kabupaten Serang kaitan dengan anggaran belum stabil dan masih ada kendala.

    “Tapi Insya Allah kami optimis. Tahun 2023 dan selanjutnya mudah-mudahan perkembangan keuangan di Kabupaten Serang tambah baik, dan pandemi juga mudah-mudahan sudah tidak ada,” harapnya.

    Ia menegaskan, Kesbangpol Kabupaten Serang siap dalam menyukseskan Pemilu Serentak mendatang sesuai tugas pokok fungsinya. Diawali dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula.

    “Sangat siap, pertama perlu dari kami lakukan pendidikan politik kepada masyarakat juga kepada pemilh pemula yang mungkin akan melaksanakan pemilih pemula di tahun 2024,” ucapnya.

    Epi menyampaikan saat ini diperlukan koordinasi dengan KPU dan sejumlah partai politik, guna lancarnya Pemilu tahun 2024 mendatang. Sebab, sebagian tahapan Pemilu sudah dimulai di tahun 2023.

    “Kaitan dukungan-dukungan sosialisasi dan sebagainya, tentunya kita perlu koordinasi dengan KPU, partai politik, agar pelaksanaan Pemilu 2024 sukses dan berjalan lancar, dan sebagian tahapannya sudah mulai di tahun 2023,” tandasnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq, berharap Kesbangpol yang sebelumnya Bagian dan saat ini meningkat menjadi Badan, agar lebih meningkatkan lagi program serta kinerjanya.

    “Bukan sekrang belum baik tapi sudah baik, namun tugas dan fungsinya lebih ditingkatkan lagi karena sudah menjadi Badan Kesbangpol bukan Bagian Kesbangpol lagi,” ujarnya. (MUF/AZM)

  • DPRD Pandeglang Setujui Pembahasan 4 Raperda

    DPRD Pandeglang Setujui Pembahasan 4 Raperda

    PANDEGLANG, BANPOS – Tanggapi pendapat Bupati atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui tanggapan Bupati Pandeglang pada rapat paripurna sebelumnya.

    Keempat Raperda inisiatif DPRD tersebut yaitu Raperda tentang Desa, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak tentang Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor: 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.

    Sembilan fraksi menyetujui pendapat bupati agar keempat Raperda tersebut dilakukan pembahasan lebih lanjut hingga menjadi produk hukum daerah yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat.

    “Fraksi NasDem-Perindo mendukung sepenuhnya Raperda inisiatif DPRD tentang Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, dan selanjutnya untuk dibahas bersama pemerintah didalam Panitia Khusus (Pansus),” kata Ketua Fraksi NasDem-Perindo, Yangto saat menyampaikan jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati atas empat Raperda inisiatif DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (10/3).

    Senada disampaikan, Sekretaris Fraksi PAN-PBB, Candra Angga Rahmayanda. Fraksinya mendukung penuh keempat Raperda inisiatif DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

    Dirinya berharap, keempat raperda tersebut bisa membawa implikasi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    (DHE/PBN)

  • Pemprov Tolak Usulan Pemkot Cilegon Soal Kenaikan Dana Parpol

    Pemprov Tolak Usulan Pemkot Cilegon Soal Kenaikan Dana Parpol

    CILEGON, BANPOS – Usulan kenaikan dana partai politik (Parpol) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dikabarkan tidak disetujui. Diketahui Pemkot Cilegon mengajukan kenaikan dana parpol sebesar 100 persen dari total jumlah suara yang sah dari Rp4.100 per suara menjadi Rp10 ribu per suara.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon Bukhori membenarkan jika pengajuan kenaikan dana parpol dua kabupaten/kota di Banten ditolak oleh BPKAD Provinsi Banten. Penolakan dana parpol bukan karena melambungnya nilai yang diajukan. Melainkan Cilegon lambat dalam mengajukan pemberitahuan kenaikan dana parpol.

    “Berdasarkan informasi yang kita terima (Kesbangpol Cilegon) dari Kesbangpol Provinsi Banten, jika BPKAD Banten tidak sepakat untuk dikeluarkan izin dari Gubenur Banten untuk kenaikan dana parpol yang kita ajukan 100 persen ini. Seharusnya, Gubenur Banten (Wahidin Halim) lah yang berhak mengeluarkan ketidaksetujuan tersebut bukan justru BPKAD,” kata Bukhori saat dikonfirmasi kemarin.

    Bukhori beralasan jika penolakan tersebut bukan karena melambungnya tingginya angka yang diajukan oleh Kota Cilegon. Tetapi, karena Kota Cilegon dianggap lambat mengajukan kenaikan tersebut.

    “Dalam aturan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik pengajuan kenaikan dana parpol paling lambat di Februari 2021 lalu. Tapi, kami menerima aturan tersebut di Maret 2021. Karena kami harus mempersiapkan semua, kami baru mengajukan kenaikan dana parpol di April 2021 ke BPKAD Provinsi Banten. Karena telat mengajukan. BPKAD tidak menggeluarkan izin perubahan kenaikan dana parpol yang kami ajukan hingga saat ini,” tuturnya.

    Dikatakan Bukhori, sampai Desember 2021, Pemprov Banten tak kunjung mengeluarkan surat izin penambahan dana parpol. “Akhirnya di Desember 2021 kami mengirimkan surat kembali ke BPKAD menanyakan alasan belum dikeluarkan rekomendasi tersebut. Tetap saja, sampai 2022 BPKAD tak kunjung mengirimkan surat balasan kepada Cilegon,” ujarnya.

    Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cilegon menjelaskan, saat Pemilu 2020 lalu, dana parpol yang diterima oleh Pemkot Cilegon sebesar Rp 1.103.397.376. Apabila penambahan tersebut direstui, Kota Cilegon akan menerima bantuan dana parpol sebesar Rp 2.386.240.000.

    “Kemungkinan di 2023 mendatang, kita akan kembali ajukan usulan dana parpol kembali seperti di 2021 kemarin. Semoga disetujui dan tidak telat lagi pengajuannya,” tutupnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPD II Partai Golkar Cilegon Isro Mi’raj mengaku kecewa lantaran tidak disetujuinya kenaikan dana parpol oleh Provinsi Banten yang diajukan Pemkot Cilegon.

    “Ya tentu sangat menyayangkan artinya dengan beberapa sampel di daerah lain atau mungkin ada pertimbangan lain saya tidak tahu, tapi minimal tidak semuanya terealisasi diharapkan ada kenaikan itu, walaupun tidak diangka Rp 10 ribu ya Rp 7 ribu atau 6 ribu lah biar ada peningkatan menjelang Pileg,” pungkasnya.

    (LUK/RUL)

  • KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    TANGERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024 mendatang sebesar Rp 101 miliar. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 61 miliar.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan, jumlah itu bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya. Hal ini menyusul adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, Pilkada dianggarkan Rp 99 miliar dengan jumlah TPS 3.100.

    “Kita terakhir ajukan Rp 99 miliar memang ada perubahan karena waktu itu TPS masih berjumlah 3.100. Nanti akan kita sampaikan ulang kembali, jadi Rp 101 miliar dengan jumlah TPS 3200,” ujarnya, Kamis, (10/3).

    Kata Syailendra, pihaknya sudah menyampaikan rencana penambahan anggaran tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Namun demikian baru disampaikan secara lisan. Selebihnya proposal pengajuan anggaran pilkada ini akan direvisi. “Sudah kita ajukan ke dewan itu Rp 99 miliar, tapi nanti akan kita revisi Rp 101 miliar,” katanya.

    Pengajuan anggaran ini juga berdasarkan estimasi pemilih yang sebanyak 1,3 juta jiwa di 2018, lalu 700 Kepala Keluarga dan pasangan calon (paslon) walikota Tangerang yakni 5. Sisa dari anggaran tersebut akan dikembalikan seiring perjalan pilkada nanti.

    “Namun nanti ada efisiensi anggaran, yang akan kita kembalikan nanti proses perjalanan waktu. Tergantung estimasi nanti,” kata Syailendra.

    Syailendra mengungkapkan anggaran paling besar akan digunakan untuk honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc yang angkanya 33,36 persen atau Rp 33.784.350.000. Kata Syailendra terdapat revisi honor dari Pilkada 2018 lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bayangkan saja kepala TPS hanya digaji Rp 500 ribu. Berdasarkan keluhan itu maka ada penambahan gaji,” ungkapnya.
    Dia mengatakan karena ini pilkada serentak maka ada kemungkinan berbagi anggaran atau cost sharing dengan KPU provinsi Banten. Terutama terkait dengan honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc.

    “Kemungkinan besar yang akan ada cost sharing terkait dengan ad hoc. Ini kan kita belum final (anggaran) kemungkinan ini bisa berubah. Ini kan proposal tetap kita ajukan,” ungkap Syailendra.
    Dia menjelaskan, anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

    Kemudian, Permendagri Nomor 41/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kemendagri Nomor 53 / 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

    (IRFAN/BNN)

  • WH-AA Kebut Proyek di Akhir Masa Jabatan

    WH-AA Kebut Proyek di Akhir Masa Jabatan

    SERANG, BANPOS – Hanya tinggal 2 bulan lagi masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan wakilnya, Andika Hazrumy (Aa) berakhir. Namun, menjelang purna tersebut justru digelontorkan dua proyek rumah sakit umum daerah (RSUD) senilai Rp139 miliar yang baru akan dikerjakan. Diketahui, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan sempat terbengkalai selama tiga tahun.

    Informasi dihimpun dari LPSE Pemprov Banten, kedua proyek tersebut yakni, pembangunan RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak sebesar Rp73,290 miliar (sesuai pagu) dan pembangunan RSUD Labuan di Kabupaten Pandeglang Rp67 miliar (sesuai pagu).

    Proyek RSUD Cilograng dikerjakan oleh PT. PP Urban dengan harga penawaran dan koreksi sebesar Rp71,768 miliar, sedangkan pembanguban RSUD Labuan oleh PT Himinda Citra Mandiri, dengan harga penawaran Rp64,240 miliar dan harga terkoreksi Rp64,231 miliar.

    Pengerjaan kedua proyek RSUD ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Selasa (8/3).

    “Selama ini kan banyak warga kita di sana yang terpaksa harus berobat ke Sukabumi. Dengan keberadaan RSUD Cilograng nanti warga Ibu Bupati (Bupati Lebak Iti Jayabaya) tidak usah berobat ke Sukabumi lagi ya bu,” kata Andika dalam sambutannya kepada Bupati Lebak Iti Jayabaya yang hadir pada acara tersebut. Turut hadir Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar.

    Andika mengatakan, pembangunan kedua RSUD tersebut sebagai hadiah bagi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dari Pemprov Banten. Kehadiran RSUD tersebut disebut Andika akan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga Banten di dua daerah tersebut, sehingga visi-misi Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan dirinya sebagai wakil gubernur, yang menjadikan pembangunan kesehatan sebagai prioritas dapat terwujud.

    Menurutnya, bidang kesehatan merupakan agenda prioritas Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, dimana salah satu misi pembangunan daerah adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas. Program prioritas di bidang kesehatan saat ini antara lain adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat banten, rekruitmen tenaga kesehatan penugasan khusus seperti dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya.

    “Sebetulnya bahkan tahun ini kita akan membangun tiga rumah sakit, satu lagi yaitu RS Jiwa dan rehabilitasi Ketergantungan Obat yang akan dibangun di Kota Serang,” katanya.

    Terkait pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas pemprov Banten ini, Andika menyebut, Banten di antaranya telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang pada tahun 2021 lalu angkanya mencapai 70,02 tahun atau sekitar 70 tahun 2 bulan.

    Adapun beberapa indikator penting lainnya yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah, kata Andika, antara lain ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan atau morbiditas, pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran.

    “Pembangunan RSUD ini diantaranya adalah untuk mengejar ketersediaan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Semoga dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat,” kata Andika.

    Andika meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan daerah dapat melakukan pendampingan hukum terhadap program-program pembangunan di Provinsi Banten sehingga apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Banten dalam tujuan untuk memberikan pelayanan yang masimal kepada msayarakat dapat terealisasi dengan baik dan benar.

    “Makanya saya juga berpesan nih kepada para kontraktor agar membangun sesuai spek, jangan ada pengurangan-pengurangan. Saya ingatkan kita di sini mendapat pendampingan hukum dari kejati dan kejari,” katanya.

    Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramuji Hastuti yang mendampingi Andika menyebut pembangunan kedua RSUD tersebut menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Banten.

    “Untuk RSUD Labuan pembangunannya saja Rp73 miliar,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, meskipun sempat terbengkalai selama tiga tahun dalam pembangunannya. Akhirnya Pemprov Banten kembali melanjutkan pembangunan RSUD Labuan.

    “Pembangunan RSUD Labuan kembali dibangun, tentu saja hal ini menjadi harapan besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pandeglang,“ katanya.

    Menurut Irna, saat ini Kabupaten Pandeglang hanya memiliki dua rumah sakit yaitu RSUD Berkah dan RSUD Aulia Menes saja. Tentunya dengan keberadaan kedua rumah sakit tersebut dinilai belum cukup untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    “Dengan ditambahnya satu rumah sakti lagi, tentunya akan mampu meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat,“ ujarnya.

    “Terima kasih Pemprov Banten, terutama kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah berkomitmen dan konsisten untuk memperjuangkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Kami berharap keberadaan RSUD Labuan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan serta memudahkan akses bagi masyarakat Pandeglang selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan,“ imbuhnya.(dhe/rus/pbn)

    Caption Foto : Wagub Banten, Andika Hazrumy saat peletakan batu pertama RSUD Labuan.

  • Doa dan Dukungan Terus Mengalir, Pengamat: Modal Kuat Bagi Airlangga Jadi Presiden

    Doa dan Dukungan Terus Mengalir, Pengamat: Modal Kuat Bagi Airlangga Jadi Presiden

    JAKARTA,BANPOS-Doa agar Airlangga Hartarto menjadi presiden pada Pemilu 2024 terus mengalir. Teranyar, doa ini disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menghadiri pembukaan Munas XI AMPI, di Bandung, Minggu (6/3).

    Sebelumnya Jumat (4/3), Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dalam momen peringatan Harlah NU ke-99 di Palembang turut mendoakan Airlangga menjadi atasan Menteri.

    Dukungan agar Airlangga jadi presiden juga terus mengalir, baik dari internal Golkar maupun dari berbagai kalangan masyarakat, dari Sumatera sampai Papua.

    Gelombang doa dan dukungan ini, menurut pengamat politik Poldata Indonesia Sukma Abdillah, semakin menguatkan posisi Airlangga sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

    Soalnya, menurut dia, untuk menjadi presiden tidak hanya butuh dukungan dari elite politik, melainkan juga dukungan dari rakyat.

    “Airlangga sebagai Ketum Golkar sudah memiliki mesin politik yang kuat, konsolidasi internal saya lihat sudah kuat. Tinggal berkoalisi dengan partai lain. Dukungan dan doa datang dari berbagai kalangan ini semakin memperkuat mesin partai tadi, sehingga gelombang dukungan ini menjadi modal Airlangga untuk merebut kepemimpinan nasional mendatang,” kata Sukma, Selasa (8/3).

    Dia menilai, dukungan dan doa yang terus mengalir tersebut berkat kualitas kepemimpinan Airlangga. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga disebut bisa menerjemahkan visi Presiden dalam kerja-kerja konkret.

    Di antaranya, penyaluran KUR di 2021 yang mencapai Rp 281,9 triliun. Kemudian, tahun ini ditambah lagi subsidi untuk Bunga KUR sebesar 3 persen sampai akhir Desember.

    “Ini merupakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, pada pelaku UMKM yang terdampak pandemi, sehingga memang pantas jika Airlangga mendapat gelar ‘Bapak UMKM’,” tuturnya.

    kemudian, selaku Menko Perekonomian dan Ketua KPCPEN, Airlangga bersama jajaran menteri di bawahnya mampu membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi tahun lalu.

    “Saya kira tren pemulihan ekonomi nasional ke depan akan terus membaik. Tentu ini juga modal kuat Airlangga,” imbuh Sukma.

    Terkait dengan elektabilitas, sejumlah survei memiliki hasil yang berbeda. Untuk itu Sukma menyarankan Airlangga tetap fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Baik sebagai Menko Perekonomian, maupun sebagai petinggi partai, untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat.

    “Rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas, bisa melihat pemimpin yang benar-benar bekerja atau hanya sibuk pencitraan. Airlangga adalah sosok pertama itu, saat bangsa dan negara membutuhkan pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, integritas, dan kualitas,” tandas Sukma. [TIF]

  • Usai Polemik Jabatan Sekda, Pemprov Banten Diminta Fokus Kejar Capaian RPJMD

    Usai Polemik Jabatan Sekda, Pemprov Banten Diminta Fokus Kejar Capaian RPJMD

    SERANG, BANPOS – Usai polemik jabatan Sekda Banten, Pengamat Tata Negara, Yhanu Setyawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus semakin fokus mengejar ketertinggalan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Harmoni penyelenggaraan pemerintahan diperlukan utk mengejar capaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan sebagai peta jalan untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan Provinsi Banten,” kata Yhanu Setiawan, Senin (7/3/2022).

    Menurut Yhanu, polemik jabatan Sekda merupakan ujian kedewasaan para pemimpin birokrasi. Ujian itu telah dilalui.

    “Mereka mendapat apresiasi dari masyarakat atas permintaan masing-masing pihak yang berkonflik untuk saling meminta maaf dan berkomitmen untuk sama-sama membangun Banten,” katanya yang juga Dosen di Universitas Lampung (Unila).

    Katanya, situasi beberapa bulan ke belakang yang relatif terbaca adanya disharmoni, sepatutnya menjadi pelajaran, agar semua pihak kembali bekerja sesuai tugas, fungsi dan  kewenangannya sebagaimana diatur oleh  peraturan perundangan-undangan.

    Rangga Galura Gumelar, Pengamat Komunikasi Media yang juga Dosen FISIP Untira mengatakan, Pemprov Banten perlu memperhatikan aspek komuniasi organasi dan interpersonal dalam menjalankan pemerintahan, komunikasi organisasi yang saling membangun, menguatkan dan menegaskan visi pelayanan kepada masyarakat.

    Sedangkan pada sisi komunikasi interpersonal  agar tidak saling memelintir informasi sehingga tidak mengundang intrepretasi yang berlebihan, bahkan menimbulkan kecurigaan yang berujung saling menjatuhkan.

    Menurut Rangga, saat ini para pejabat di Pemprov, terutama kepala daerah, sekda dan eselon dua agar menyaring informasi dan tidak melempar informasi kepada masyarakat dalam sebuah pendekatan yang dapat menyudutkan pemerintah secara kelembagaan dan secara personal.

    Jangan terjebak pada diksi dan narasi yang di dalamnya memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam konteks ini sudah saatnya media berperan sebagai implementasi kekuatan kedaulatan rakyat turut membangun dan memberikan informasi positif yang dapat menguatkan peran dan fungsi pemerintahan. 

    “Kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi, hendaknya tidak terulang kembali,” kata Rangga.

    PBN/ENK

  • Deklarasi Dukungan untuk Cak Imin, Mahasiswa Malah Dikecam

    Deklarasi Dukungan untuk Cak Imin, Mahasiswa Malah Dikecam

    SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Banten, mendeklarasikan diri mendukung Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Namun deklarasi tersebut mendapat kecaman dari mahasiswa lainnya.

    Selain itu presiden mahasiswa dari perguruan tinggi yang disebut bergabung dalam koalisi dukungan tersebut mengaku pihaknya secara institusi merasa dirugikan karena diseret dalam deklarasi.

    Diketahui, bertempat di gedung KNPI Provinsi Banten, mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak itu menyatakan tiga hal yang menjadi alasan mereka mendukung Muhaimin Iskandar.

    “Kami para mahasiswa mendukung Gus Muhaimin maju sebagai presiden pada tahun 2024, karena memang dari diskusi kami ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan kami,” ujar Koordinator Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak, Dedi Wisma, Rabu (2/3).

    Alasan pertama, mereka menganggap Muhaimin merupakan sosok alumni aktivis mahasiswa, yang sampai sekarang tetap membawa semangat aktivis nya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Termasuk juga bagaimana Gus Muhaimin memperjuangkan nobel perdamaian untuk dua ormas besar di Indonesia, yaitu untuk NU dan Muhammadiyah,” ucapnya.

    Sedangkan alasan kedua yakni Muhaimin disebut merupakan anak didik langsung dari Presiden ke-4 Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia mengatakan, Muhaimin memiliki sejarah panjang bersama dengan tokoh Indonesia tersebut.

    “Beliau merupakan anak didik Gus Dur, yang didik langsung oleh Gus Dur dan bersama-sama mendirikan PKB. Nama Gus Muhaimin ini memang masih eksis di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

    Adapun alasan ketiga yakni Muhaimin dinilai memiliki garis keturunan yang cukup istimewa, yakni keturunan seorang tokoh agama terkemuka asal Jawa Timur (Jatim), KH Bisri Syansuri.

    “Sehingga kami menilai secara sosok, Gus Muhaimin sangat religius, apalagi memiliki trah Kyai. Sehingga kami rasa, beliau mampu untuk memegang kendali kebijakan kedepannya. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia,” terangnya.

    Deklarasi tersebut menurut Dedi, diikuti oleh sebanyak 157 mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, baik swasta maupun negeri.

    “Kampus itu diantaranya Untirta, UIN Banten, Politeknik Piksi Input Serang, STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, dari STIE La Tansa Mashiro Lebak dan STIKES Salsabila Serang,” tuturnya.

    Pihaknya pun sebelum melaksanakan deklarasi, telah melakukan bakti sosial untuk membantu para penyintas bencana banjir di Kota Serang, khususnya Kecamatan Kasemen.

    “Kami juga bersama rekan-rekan telah memberikan bantuan sembako kepada penyintas banjir yang ada di Kecamatan Kasemen, sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian kami terhadap penyintas banjir di Serang,” ucapnya.

    Namun, deklarasi tersebut dikecam oleh mahasiswa lainnya. Deklarasi tersebut dinilai tidak etis dan merusak pergerakan dari mahasiswa.

    Hal itu disampaikan oleh mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Jihan Mahes Fahlevi. Ia menegaskan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa tersebut, tidak menggambarkan sikap mahasiswa Banten keseluruhan.

    “Seharusnya mahasiswa dalam kontestasi politik itu bersifat netral, sekalipun memilih itu atas nama pribadi,” ujarnya kepada awak media, Kamis (3/3).

    Ia mengungkapkan bahwa seharusnya, mahasiswa menggunakan pendekatan akademis ketimbang pendekatan politis. Apalagi secara gamblang mendukung salah satu tokoh politik.

    “Tindakan yang dilakukan oleh kawan kawan yang mengatasnamakan mahasiswa Banten seharusnya menggunakan pola komunikasi yang akademis, bukan komunikasi politis yang berpihak kepada salah satu tokoh untuk ikut berpartisipasi dalam panggung perpolitikan 2024,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya pun mengecam deklarasi tersebut dan menuntut agar oknum yang terlibat, dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf karena telah mengklaim nama sebagai mahasiswa Banten dan mendukung Muhaimin Iskandar.

    “Kami mengecam deklarasi tersebut. Bahkan hal-hal seperti ini nantinya akan menjadi duri dalam perjuangan murni kawan-kawan mahasiswa di Banten,” tandasnya.

    Terpisah, Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi, Dede Rokhmatullah mengaku kecewa atas diseretnya nama STISIP Setia Budhi dalam deklarasi tersebut tanpa adanya pembicaraan dan komunikasi dengan pihaknya.

    “Sehubungan dengan adanya pemberitahuan di media massa dan penggiringan opini yang sumber keterangannya disampaikan oleh Saudara Dedi Wisma selaku Koordinator Koalisi Mahasiswa Bergerak perihal sikap dukungan yang ditujukan kepada salah satu elite politik ini, sangat merugikan institusi STISIP Setia Budhi dan seluruh mahasiswa STISIP Setia Budhi,” ucap Rokhmatullah melalui pesan singkat kepada BANPOS.

    Rokhmatullah juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proses tersebut, termasuk komunikasi dan konfirmasi pun tidak ada. Sehingga, hal ini sangatlah kontradiktif. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan sejumlah tanggapan atas kegiatan tersebut.

    “Pertama, mengklarifikasi atas nama mahasiswa STISIP Setia Budhi. Kedua, dalam deklarasi tersebut, semestinya tidak membawa nama lembaga institusi Pendidikan,” ujarnya

    ia juga meminta agar mahasiswa tersebut untuk mengklarifikasi dan meminta maaf karena mengatasnamakan lembaga dan mahasiswa STISIP Setia Budhi serta dukungan tersebut bukanlah dukungan atas nama lembaga, melainkan atas nama pribadi.

    “Selanjutnya, yang keempat yaitu dimohon agar mencabut nama STISIP Setia Budhi Rangkasbitung dari peserta deklarasi pendukungan capres 2024, dan yang kelima adalah perwakilan mahasiswa/ peserta yang menghadiri deklarasi tersebut sama sekali tidak mewakili institusi STISIP Setia Budhi,” tegasnya.

    (DZH/PBN)