BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    Tahun 2024, Pragmatisme Politik Diprediksi Meningkat

    SERANG, BANPOS – Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk demokrasi dan Pemilu (JRDP) memprediksi, pragmatisme politik akan semakin meningkat pada perhelatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Sejumlah indikatornya adalah tidak adanya upaya serius dari pemangku kepentingan pemilu untuk mendesain secara komprehensif penindakan terhadap politik uang.

    Berikutnya, penyelenggara pemilu masih terjebak pada formalitas sosialisasi, belum menyentuh pola pendidikan pemilih yang efektif. Dan yang lebih menonjol adalah, parpol kini lebih sibuk mencari figur populer seorang kandidat, bukan mengutamakan agenda besar perubahan bangsa berdasrkan platform yang mereka anut.

    Demikian kesimpulan kajian JRDP usai menggelar nonton bareng launching Pemilu 2024 di kanal youtube KPU RI, Senin 14 Februari 2022 malam.

    “Berdasarkan survei LSI bekerjasama dengan Australian National University (ANU) pada Mei 2019 lalu, insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta. Artinya, diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik politik uang,” papar Kordum JRDP Iing Ikhwanudin, usai nobar.

    “Jika kita memakai estimasi yang paling tinggi, satu dari tiga orang di Indonesia menjadi sasaran empuk jual beli suara. Bagi JRDP, ini sangat mengerikan. Ironisnya, sampai sekarang kami belum melihat upaya serius dari penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah, untuk bisa merancang metode pencegahan, pengawasan, dan penindakan, politik uang yang memadai. Kami menganalisa, praktek politik uang pada 2024 bisa menyentuh angka 40%,” kata Iing.

    Iing menambahkan, KPU dan Bawaslu hendaknya sudah harus bergerak secara serius dan tidak lagi menggunakan metode sosialisasi yang cenderung formalitas untuk melakukan edukasi kepada pemilih. Terlebih menjadi kegenitan menggunakan medsos, semata untuk mengimbangi perubahan teknologi.

    “Harus ada upaya ‘radikal’ dalam membangun kesadaran pemilih bahwa politik uang adalah titik terendah dalam demokrasi. Karena itu bukan saja harus dihindari, tapi juga dipidanakan. Bagaimana caranya, dialog langsung dengan pemilih secara kontinyu. Apa yang dihasilkan lewat sosialisasi tatap muka yang berlangsung hanya satu jam? Apa yang dihasilkan lewat medsos yang menampakan foto komisoner sedang rapat? Setiap komisioner memiliki kewajiban membina puluhan TPS. All day long. Harus mau turun ke pemilih. Sentuh mereka. Itu tugas rutin keseharian komisioner,” kata Iing.

    Di tempat yang sama, Febri Setiadi, Korda JRDP Pandeglang, menyatakan, secara kuantitas parpol peserta Pemilu 2024 dipastikan akan lebih banyak ketimbang Pemilu 2019. Itu artinya kompetisi antar caleg akan meningkat. Walhasil, para caleg harus memiliki banyak upaya untuk memenangkan suara. Salah satunya lewat politik uang. Parahnya, kata Febri, tidak nampak kehendak parpol untuk mengantisipasi itu.

    “Mereka malah berkutat perang opini atas hasil survei tentang popularitas kandidat tertentu. Tidak pernah pemilih disuguhi debat serius antar parpol mengenai apa sesungguhnya perbaikan kualitas hidup yang dikehendaki rakyat, dan itu kemudian akan mereka suarakan pada pemilu mendatang,” kata Febri.

    JRDP, kata Febri, akan segera menyusun strategi pemantauan. Secepatnya pula JRDP akan mendaftarkan diri ke Bawaslu RI untuk menjadi lembaga pemantau. Serupa dengan Pemilu 2019 lalu, enam obyek pemantauan JRDP adalah tahapan pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara, serta pelanggaran kode etik.

    (ANZ/AZM)

  • Tak Diberikan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Warga Citangkil Adukan PT KBK ke DPRD

    Tak Diberikan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Warga Citangkil Adukan PT KBK ke DPRD

    CILEGON, BANPOS – Lantaran tidak diberikan kesempatan bekerja dan berusaha oleh PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK) yang dulu dikenal Krakatau Wajatama. Masyarakat Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, mengadu ke DPRD Kota Cilegon. Selain itu, menurut warga lokasi pabrik juga menjadi salah satu penyebab banjir di lingkungan sekitar.

    “Lahan di sekitar PT KBK yang menjadikan Lingkungan Ramanuju dan Kubang sepat sering banjir, perlu ada penanganan. Lahan yang dimaksud penyebab banjir tidak adanya saluran air di sekitar Masjid At-Taubah yang berada di sekitar PT KBK. Kalau saat hujan banjir, ini belum ada solusi,” kata Perwakilan Warga Citangkil, Firman Mudzakir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (14/2).

    Pria yang disapa Mumu Samudra mengatakan, selain masalah lingkungan, menurutnya masalah kesempatan usaha dan lapangan kerja di PT KBK sangat minim untuk warga sekitar khusunya Lingkungan Kubang Sepat dan Ramanuju, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

    “Kami menyampaikan surat saja ditolak sama perusahaan, artinya kesempatan berkompetisi saja tidak diberikan. Kami berharap, masyarakat lokal diberikan kesempatan usaha dan bekerja,” ungkapnya.

    Menanggapi hal itu, Staf Direksi PT KBK Sukmo mengaku tidak bisa mengambil kebijakan dalam masalah tersebut. Pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke pimpinannya.

    “Kami di sini mewakili direksi, kami sampaikan permohonan maaf karena Direksi berhalangan hadir. Hasil rapat ini akan kami sampaikan secara langsung ke direksi,” katanya.

    Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengaku kecewa lantaran perwakilan PT KBK yang hadir bukan pemutus kebijakan. Ia meminta, pada Rabu (16/2) atau besok akan mengunjungi langsung PT KBK bersama warga. “Seharusnya yang datang langsung yang punya kewenangan bisa memutuskan kebijakan,” tegasnya.

    Politisi Partai Demokrat ini meminta PT KBK mengakomodir keinginan warga. Sebab, hadirnya industri harus bermanfaat bagi warga sekitar.

    “Kita sebagai DPRD ingin sama-sama cari solusi, bukan menghakimi. Warga masyarakat kami, industri juga masyarakat kami, kami harap hadirnya industri bisa dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Lurah Citangkil Feberwanto mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi tiga titik banjir di Kelurahan Citangkil, salah satunya di sekitar Masjid At-Taubah yang menjadi lahan PT KBK.

    “Kami identifikasi ada tiga titik banjir di Citangkil, pertama belakang Supermall, kedua belakang DPRD dan dekat Masjid At-Taubah. Jalan air sudah ada, cuma muaranya belum ada yang ke KBK,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Partai Berkarya Banten Lawan Trah ‘Cendana Palsu’

    Partai Berkarya Banten Lawan Trah ‘Cendana Palsu’

    SERANG, BANPOS – DPW Partai Berkarya Provinsi Banten kubu Mukhibat atau yang dikenal sebagai Abah Otong mendeklarasikan diri melawan trah Cendana palsu yang mengklaim diri sebagai pengurus sah Partai Berkarya di bawah kubu kepemimpinan Muchdi Pr.

    Abah Otong menuturkan, Prio CS yang menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Partai Berkarya Provinsi Banten dan mengklaim diri sebagai trah Cendana, merupakan kebohongan dan palsu.

    Menurutnya, trah Cendana merupakan trah yang merujuk pada keturunan mantan Presiden RI ke dua, yakni Soeharto. Sehingga, Partai Berkarya dengan trah Cendana asli ialah Partai Berkarya yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

    “Itu trah Cendana palsu. Kita lawan,” ujar Mukhibat saat menggelar pernyataan sikap bersama di kantor DPW Partai Berkarya Provinsi Banten kubu Tommy Soeharto di Legok, Kota Serang, Rabu (9/2).

    Mukhibat juga mengklaim bahwa dirinyalah kepengurusan yang sah dari Partai Berkarya, di bawah naungan Tommy Soeharto. Sedangkan Partai Berkarya yang dipimpin oleh Prio Cs hanya sekadar mengaku-ngaku dan tanpa dasar.

    “Saya hanya melanjutkan perintah Pak Tommy yang harus kita ikuti. Saya sekarang hanya melanjutkan. Kita hanya konsolidasi,” katanya.
    Menurutnya, mudah untuk mengetahui kepengurusan siapa yang sah. Mukhibat mengatakan, seluruh pihak tinggal melihat di Kesbangpol Provinsi Banten, SK kepengurusan siapa yang ada di sana. “Kalau SK ya ada, tinggal dilihat di Kesbangpol saja,” ucapnya.

    Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Banten kubu Tommy Soeharto, Didi, mengatakan bahwa PTUN telah memenangkan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto dalam sidang sebelumnya.

    Oleh karena itu, pihaknya hanya tinggal menunggu upaya hukum lanjutan dari kubu Muchdi Pr yang akan menggugat keputusan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, pihaknya meyakini bahwa kubunyalah yang akan memenangkan kembali proses hukum itu.

    “Hak mutlak tinggal nunggu inkrah. Kalau tidak puas, silakan kasasi ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

    Didi mengaku bahwa persoalan tersebut bukan perkara pidana, melainkan administrasi. Sehingga pihaknya pun tidak akan ragu dapat memenangkannya. “Kalau administrasi, PTUN sudah memenangkan gugatan 1 dan 2,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tommy Soeharto pun mengutus perwakilannya untuk hadir dalam pernyataan sikap tersebut. Tommy mengutus Alan Samuel untuk mendampingi pernyataan sikap dari Mukhibat.

    Alan mengatakan, dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terus mengguncang Partai Berkarya saat ini, tidak perlu ditanggapi serius oleh pengurus yang sah. Menurutnya, semua itu hanya dinamika biasa dan mengajak semua pengurus dan anggota untuk terus bersatu padu membangun Partai Berkarya, khususnya di Banten.

    “Tidak ada Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten selain oleh Mukhibat dan Sekwil Didi Sunardi,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • DPRD Lebak Diminta Proaktif Soal Warem di Pulomanuk

    DPRD Lebak Diminta Proaktif Soal Warem di Pulomanuk

    LEBAK, BANPOS – Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) mendatangi Komisi III DPRD Lebak, Senin (7/2). Mereka meminta wakil rakyat proaktif dalam menyikapi persoalan yang terjadi di kawasan Pulomanuk, Kecamatan Bayah.

    Tidak hanya menemui wakil rakyat di DPRD Lebak, mahasiswa juga menemui langsung Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Pendopo. Mereka menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Bupati melalui jajarannya dalam menertibkan warung remang-remang (Warem) yang dikabarkan kerap dijadikan ajang prostitusi. Ikatan Mahasiswa Cilangkahan juga menyurati Kapolres Lebak agar sama-sama proaktif dalam menyikapi persoalan tersebut.

    “Sebelumnya kita juga sudah Audiensi dengan Asda satu dan Pol PP Lebak, Alhamdulillah langsung ada langkah-langkah nyata,” kata Juliana Batubara di Pendopo Bupati Lebak.

    Berdasarkan informasi dari para ulama kata Juliana, persoalan ini selalu mencuat dari tahun ke tahun dan selalu menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mencoba mendorong dan memfasilitasi aspirasi para ulama dan masyarakat yang selama ini merasa resah dengan keberadaan warung remang-remang itu.

    “Kami mencoba mendorong dan memfasilitasi aspirasi para ulama dan masyarakat yang selama ini merasa resah dengan adanya praktik amoral di kawasan Pulomanuk. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lebak memberikan respon positif,” ujarnya.

    Juliana menjelaskan, hari ini juga, Senin (7/2) di Malingping sedang ada pembahasan antara Camat bersama para Kepala Desa dan ulama terkait hal serupa, yakni soal peredaran Miras dan Prostitusi.

    “Yang kita sikapi adalah Perda Nomor 6 tahun 2003, jadi kami bukan hanya menyoroti satu dua titik saja, tapi bagaimana Perda tersebut dijalankan secara menyeluruh di Kabupaten Lebak,” jelasnya.

    Menurutnya, terkait bersurat ke DPRD dan Polres Lebak, tujuannya itu untuk mengurai persoalan secara menyeluruh, sebab jika hanya dilakukan pembongkaran saja, kedepannya pasti warung-warung itu akan kembali berdiri seperti yang selama ini terjadi.

    “Kan sering dibongkar, tapi berdiri lagi. Nah kami sampaikan ke dewan, supaya ada solusi jangka panjang agar kawasan Pulomanuk Bayah itu bisa dijadikan tempat yang lebih bermanfaat dan tidak dijadikan ajang kemaksiatan,” ujarnya.

    Anggota Komisi III DPRD Lebak, Uwat Haryanto mengungkapkan, dalam menyikapi persoalan tersebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan.

    “Nanti akan saya sampaikan dan dibahas bersama pimpinan,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • DPRD Banten Minta Rumah Sakit Perbaiki Layanan Pasien Covid-19

    DPRD Banten Minta Rumah Sakit Perbaiki Layanan Pasien Covid-19

    SERANG, BANPOS – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan meminta rumah sakit (RS) di Banten memperbaiki atau melakukan pembenahan layanan bagi pasien, seiring dengan meningkatnya kembali kasus Covid-19 varian Omicron.

    “Prediksi puncak varian Omicron di bulan Februari harus dipersiapkan segala sesuatunya, terpenting adalah layanan RS,” kata Fitron, Senin (7/2).

    Ia menjelaskan, saat ini adalah momen seluruh RS melakukan pembenahan dan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19.

    “Sekarang waktu yang tepat untuk mengambil langkah simulasi, baik itu persiapan kamar ICU, obat obatan dan segala hal menyangkut layanan. Dan juga cek manajemen pemulasaraan jenazah meski tak kita harapkan sampai ke situ,” kata Fitron.

    Langkah tersebut, kata Fitron, sebagai antisipasi dari kejadian yang pernah dialami tahun 2021 lalu.

    “Anggap aja situasinya seperti Juli dan Agustus tahun lalu. Bagaimana beban RS menghadapi membludaknya pasien Covid-19. Meski akhirnya tak setinggi itu, kalau persiapannya sudah baik kita nggak akan kedodoran apalagi kolaps. Pastikan oksigen memadai, ambulans siap,” katanya pula.

    Fitron juga meminta semua pihak, termasuk kabupaten/kota meningkatkan kembali koordinasi dengan provinsi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Dinas kami harapkan berkoordinasi dengan RS kabupaten/kota. Pastikan semua lini siap. BPBD dan instansi lain memastikan penerapan prokes (protokol kesehatan) juga tetap terjaga. Ancaman Omicron kalau bisa kita hadapi dengan persiapan yang bagus kita dapat melewatinya dengan aman akan menambah optimisme kita bahwa meski pandemi belum berakhir, namun kita beradaptasi dengan baik menghadapinya,” kata Fitron.

    (ADV)

  • Gerindra Banten Gelar Berbagai Lomba di HUT-nya yang ke-14

    Gerindra Banten Gelar Berbagai Lomba di HUT-nya yang ke-14

    SERANG, BANPOS- Partai Gerindra di Provinsi Banten menggelar HUT ke -14 dengan menyelenggarakan lomba catur, tenis meja dan karya tulis. Momen tersebut berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, Minggu (6/2).

    Diketahui, DPD Gerindra Banten menyambut HUT yang ke-14 ini dengan cara menggelar berbagai macam perlombaan. Diantaranya lomba menulis artikel, turnamen tenis meja dan catur. Perlombaan diselenggarakan di Gedung DPD Partai Gerindra Banten, pada Sabtu-Minggu, 5-6 Februari 2022.

    Khusus untuk perlombaan catur, dikemas menjadi turnamen rutin tiap tahunnya, dengan nama Piala ‘Desmond J Mahesa Cup’.

    Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Desmond J Mahesa mengakui bahwa gelaran HUT Gerindra ke-14 ini masih dalam suasana Covid-19.

    “Ulang tahun ke-14 dengan suasana Covid-19 kaya ini serba gak enak. Dua tahun ini tidak seperti perayaan ulang tahun di tahun-tahun sebelumnya. Lebih semarak, lebih merakyat, karena ga ada Covid-19,” kata Desmond saat sambutan.

    Tak hanya itu, HUT kali ini juga belum bisa maksimal mendengarkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dititipkan langsung kepada seluruh anggota DPRD baik kabupaten/kota maupun provinsi.

    Namun kata dia, HUT Gerindra di Banten tahun 2022 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan menggelar tunamen catur Piala Desmond J Mahesa Cup I ini Wakil Ketua Komisi III itu berharap agar peserta dapat bisa membangun Banten melalui pertarungan pikiran.

    “Selalu berharap ke depan bekerja sama, memajukan olah otak atau olah pikir, dalam rangka membangun Banten. Kenapa? Catur dan lartai gak ada beda bagi saya. Kenapa? Tetap menggunakan pikiran,” ungkapnya.

    14 tahun Partai Gerindra baginya bukanlah usia yang muda. “Itulah tantangan kita untuk menjawab ke depan. Mengintropeksi apa yang belum dilakukan, apa yang diharapkan masyarakat Banten, untuk membuktikan apakah sumbangsih Partai Gerindra bermanfaat untuk masyarakat Banten,” terangnya.

    Dalam kesempatan ini Desmond juga mengumumkan total hadiah yang diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti perlombaan. Total hadiah yang diberikan dalam semarak HUT ke-14 di DPD Gerindra Banten ini kata dia, jumlahnya sebanyak Rp 250 juta.

    “Dengan demikian acara ulang tahun Partai Gerindra, kegiatan ini saya nyatakan ditutup,” ucapnya.

    Kegiatan serupa juga digelar DPC Partai Gerindra Kota Serang. Dalam tasyakuran tersebut, DPC Partai Gerindra Kota Serang turut menyalurkan bantuan ambulans kepada masyarakat.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan bahwa agenda tersebut dihadiri oleh seluruh kader partai maupun sayap organisasi partai. Kegiatan itu pun tetap menerapkan protokol kesehatan lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

    “Acara tasyakuran Dirgahayu Partai Gerindra yang ke-14 ini dihadiri oleh para pengurus DPC, PAC dan pengurus sayap partai PPIR di graha Maximum,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga menyalurkan bantuan ambulans kepada masyarakat, yang merupakan hasil kerja sama dengan BUMN. Ambulans tersebut menurutnya bisa didapatkan berkat fasilitasi dari Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J. Mahesa.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Desmond J Mahesa atas fasilitasi bantuan Ambulans dari BUMN kepada Rumah Pintar Al Ikhlas. Semoga Ambulans ini bisa dimanfaatkan oleh Rumah Pintar Al-Ikhlas untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

    Ia pun berharap Partai Gerindra dapat lebih besar dan semakin konsen dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Terlebih di usianya yang telah mencapai 14 tahun itu.

    “Semoga Partai Gerindra bisa menjadi partai yang senantiasa selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat,” harapnya.

    Ketua Bidang OKK DPC Partai Gerindra Kota Serang, Khoeri Mubarok, mengatakan bahwa di usianya yang ke-14 ini, dirinya mewakili DPC Kota Serang meminta maaf apabila pihaknya masih kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Di HUT ke-14 ini, kami dari DPC Gerindra Kota Serang memohon maaf apabila ada segala urusan, aspirasi, hal-hal yang tersampaikan kepada kami, namun belum selesai kami perjuangkan, kami memohon maaf,” ujarnya.

    Kedepan, pihaknya pun akan lebih fokus dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pihaknya meminta doa dan dukungan dari masyarakat, untuk dapat merealisasikannya.

    “Doakan kami senantiasa amanah, jujur dan terus memperkuat perjuangan kami dalam mengemban amanat rakyat,” tandasnya.

    Adapun pemenang lomba menulis artikel untuk juara 1 Rp 3,5 juta diraih Tata Raharja dari SMK YP Fatahilah 1 Cilegon, juara 2 Rp2,5 juta oleh Artika Sari dari SMAN 3 Kota Serang, dan juara 3 Rp1,5 juta oleh Ainun Ni’mah Syawaliyah dari SMAN 1 Kota Serang.

    Turnamen tenis meja, juara 1 Rp 10 juta oleh DPC Gerindra Kota Serang, juara 2 Rp7,5 juta oleh DPD Gerindra Banten, dan juara 3 Rp5 juta oleh DPC Gerindra Kabupaten Lebak.

    Sementara turnamen Catur Piala ‘Desmond J Mahesa Cup I’, untuk kategori DPC, juara 1, Irwanto Sadikin dari DPC Kabupaten Tangerang, juara 2, Reza Fajar Nugraha dari DPC Kabupaten Pandeglang, dan juara 3, Johan Gunawan dari DPC Kota Serang .

    Dan kategori Master/Non Master, juara 1, Danny Juswanto dari Kabupaten Tangerang, juara 2, Suhendra dari Kota Tangsel, juara 3, Dhafin Aulia dari Kabupaten Tangerang.

    Kategori Senior Putri, juara 1, Afifa Ayyun Faruq dari Kabupaten Tangerang, juara 2, Nadya Deandra Wirawan dari Kabupaten Tangerang, juara 3, Ratnasari dari Kota Serang. Kategoti SMP, juara 1, Aksel Aria Fatheka dari Kabupaten Serang, juara 2, Reynard Kristopher dari Kabupaten Tangerang, juara 3, Immanuel Christian P Simanullang dari Kabupaten Tangerang. Kategori SD, juara 1, Veyron Fraser Saerang dari Kota Tangsel, juara 2, Adelino Ilham dari Kota Tangerang, juara 3, Devdan Yusouf Maulana dari Kota Tangsel.

    “Adapun untuk juara umum turnamen ini dimenangkan oleh Kabupaten Tangerang,” kata Ketua Panitia Pelaksana lomba, M Nizar.

    (DZH/RUS/AZM)

  • Ratusan Tukang Ojek se-Jabodetabek Deklarasi Minta Erick Thohir Maju Jadi Capres di 2024

    Ratusan Tukang Ojek se-Jabodetabek Deklarasi Minta Erick Thohir Maju Jadi Capres di 2024

    TANGERANG, BANPOS- Para pengemudi ojek online dan offline dari berbagai wilayah di Tangerang Raya, Jakarta, Bogor, Depok, hingga Bekasi yang tergabung dalam Jack Etho, telah mendeklarasikan dan meminta Erick Thohir maju jadi Capres di 2024.

    Mereka menilai Erick Thohir itu memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik untuk menahkodai Indonesia.

    Dengan kinerjanya selama ini di BUMN yang membongkar skandal korupsi, para tukang ojek yakin Erick Thohir dapat mensejahterakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Koordinator Jack Etho, Adnan Mamluhadi mengatakan, kumpulan para pengemudi online di Tangerang Raya dan berbagai daerah lainnya mendeklarasikan secara terbuka untuk meminta Erick Thohir maju di kontestasi politik tahun 2024 sebagai Capres.

    Menurutnya, sosok Erick Thohir sangat diperlukan demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia agar lebih maju dalam bidang ekonomi.

    “Jack Etho tergabung dari kumpulan ojek berbagai platform dan ojek pangkalan. Dilandasi kesadaran kuat, kami kumpulan ojek mendeklarasikan secara terbuka memlndukung Bapak Erick Thohir untuk maju sebagai Presiden 2024,” katanya saat deklarasi, Minggu (6/2/2022).

    Ia menerangkan, Erick Thohir yang latar belakangnya sebagai pengusaha sudah berkontribusi untuk negara dalam membuka lapangan kerja.

    Kemudian setelelah menjabat Menteri BUMN, kebijakan Erick dinilai telah dirasakan manfaatnya bagi pengemudi ojek dengan menghadirkan secara rata BBM.

    “Sebagai Menteri BUMN tidak kenal lelah melakukan pembenahan, misalkan ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU yang berdampak pada kami sebagai ojek. Menyediakan sarana toilet bersih berguna bagi kami. Meski kami belum pernah ketemu Bapak Erick Thohir, tapi manfaat kebijakannya sudah terasa,” terangnya.

    Ia menyebutkan, pengemudi ojek menitipkan aspirasi terutama pembenahan ekonomi kepada Erick Thohir.

    “Saya melihat figur pak Erick sebelum Menteri BUMN sudah sukses, harapan kami bisa membina melakukan pelatihan kepada pengemudi ojek agar bisa juga mengembangkan kewirausahaan agar mandiri,” tambahnya.

    Meski saat ini belum memiliki partai, Jack Etho akan tetap komitmen berada dalam barisan Erick Thohir.

    “Kita nggak melihat partai tapi melihat sosok. Pak erick Thohir maju kami akan mendukung,” tegasnya. (RED)

  • Pemerintahan Adat di Banten Resmi Diatur Perda

    Pemerintahan Adat di Banten Resmi Diatur Perda

    SERANG, BANPOS – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Banten, Kamis (3/2).

    “Khususnya dalam ketentuan pasal 109 yang menyebutkan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi,” kata Andika dalam sambutannya pada acara rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum tersebut.

    Turut hadir pada rapat paripurna tersebut sejumlah perwakilan kepala desa adat dari Kabupaten Lebak yang mengenakan ikat kepala khas desa adat mereka.

    Keberadaan perda ini, kata Andika, merupakan komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Lebih lanjut, Andika mengaku, pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pansus DPRD, yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah, sehingga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersamanya pada rapat paripurna tersebut antara Pemprov Banten yang diwakili Andika sendiri dan DPRD Banten diwakili oleh Bahrum.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Provinsi Banten yang mengagendakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat,” kata Andika.

    Sementara itu Sekretaris Panitia Khusus DPRD Banten tentang Raperda tersebut, Iip Makmur, saat membacakan laporan pansusnya mengatakan, dalam konteks pemerintahan Desa Adat, pemerintah provinsi diberikan ruang untuk mengatur pemerintahan desa adat melalui peraturan daerah yang meliputi susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat.

    Diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepada Desa Adat masuk dalam sub urusan penataan desa yang merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

    Kebutuhan akan adanya pengaturan tentang pemerintahan desa adat, diakui secara nasional belum ada praktek empiris yang dapat dijadikan model rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan desa adat.

    “Namun demikian pemerintah Provinsi Banten memandang perlu disusun suatu kebijakan mengingat eksistensi masyarakat adat di Provinsi Banten cukup banyak, terutama di wilayah Banten Kidul atau Banten Selatan,” imbuhnya.

    (RUS/AZM)

  • Nama Ketua DPD Golkar Pandeglang Dicatut di Facebook

    Nama Ketua DPD Golkar Pandeglang Dicatut di Facebook

    PANDEGLANG, BANPOS -Akun Facebook milik Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pandeglang, Gunawan telah diserupai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang tidak diinginkan.

    Dengan modus membuat akun facebook menggunakan nama dan foto Ketua DPD Partai Golkar Pandeglang, Gunawan Wawan sama seperti dengan akun aslinya dan memakai foto Gunawan yang sedang menggendong putrinya, oknum tersebut telah melakukan chat ke personal mangsanya melalui messenger facebook.

    Ciri-ciri akun tersebut di berandanya sama sekali tidak ada status apapun dan hanya ada satu foto profil saja. Begitu juga baru-baru ini gencar meminta pertemanan.

    Karena ada laporan secara langsung kepada Ketua DPD Partai Golkar, Gunawan yang disapa akrab Wawan, sehingga langsung memberi tahu teman-temannya melalui akun Facebook pribadinya, bahwa ada penipuan yang mengatasnamakan dirinya dengan meminta nomor handphone kepada korbannya.

    “Assalamu’alaikum. Saya sampaikan kepada saudara-saudari teman Facebook saya, jika ada permintaan yang macam-macam atau berita-berita provokatif yang mengatasnamakan saya, mohon di abaikan. Itu bukan saya, terima kasih,” tulis Wawan dalam beranda Facebook pribadinya, Rabu (2/2).

    Saat dikonfirmasi langsung, Pimpinan DPRD Pandeglang tersebut membenarkan bahwa ada oknum penipu yang sengaja membuat akun Facebook yang sama dengan akun pribadinya. Akun itu katanya, telah melakukan tindakan penipuan mengatasnamakan dirinya melalui chat messenger facebook.

    “Iya ada yang membuat akun baru mengatasnamakan saya, lalu melakukan modus meminta nomor kepada teman-teman saya melalui chat messenger facebook. Itu akun palsu yang dibuat oknum tidak bertanggung jawab, agar bisa mengambil alih WhatsApp (WA) yang memberikan nomornya,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya teman-temannya yang aktif di Medsos agar waspada jika ada yang mengatasnamakan dirinya meminta sesuatu dan provokatif, itu bukan dirinya.

    “Saya menghimbau kepada masyarakat, teman-teman dan saudara saya, hati-hati jika ada yang meminta sesuatu lewat Medsos, itu bukan saya. Tapi, itu oknum penipu yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

    Salah seorang pemilik akun, Kang Soleh mengaku, dirinya juga baru saja ada yang nge-chat melalui messenger Facebook dengan bahasa yang sama. “Nembe kA abdi persis kitu pak haji (barusan ada ke saya juga, persis begitu pak haji),” tulisnya.

    Senada, akun lainnya, Fajar Setiawan mengatakan dirinya juga diminta pertemanan oleh akun palsu tersebut dan diminta nomor WA. “Barusan tadi minta pertemanan dan minta no wa sy. Tapi nggak saya kasih,” tulisnya.

    (DHE/PBN)

  • Survey: Kinerja Andika Tidak Dinilai Memuaskan Masyarakat

    Survey: Kinerja Andika Tidak Dinilai Memuaskan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Kinerja Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, dinilai masih kurang memuaskan bagi masyarakat Banten, sehingga secara elektabilitas kurang dilirik untuk dipilih. Bahkan penilaian kualitas personal Andika, masih kalah oleh Rano Karno dan Airin Rachmi Diany.

    Selain itu, untuk bisa kembali menjadi Wakil Gubernur kembali pada 2024 mendatang, Andika masih harus ‘numpang’ dengan WH. Sebab dari berbagai simulasi yang disodorkan, hanya dengan WH saja Andika bisa kembali duduk di kursi Banten 2.

    Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Arus Survei Indonesia. Survei tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan Peta Elektoral Pilkada 2024.

    Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI, Ali Rif’an, mengatakan bahwa sebanyak 59,4 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pasangan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy. Sedangkan sebanyak 23,6 persen mengaku tidak puas dan 17 persen tidak menjawab.

    Sedangkan secara terpisah, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja WH sebesar 57,7 persen, dengan persentase tidak puas sebesar 25,9 persen dan tidak menjawab sebesar 16,5 persen. Adapun untuk Andika, disebutkan bahwa tingkat kepuasan atas kinerjanya sebesar 55,2 persen, dengan jumlah tidak puas sebesar 25,8 persen tidak puas dan 19 persen tidak menjawab/tidak tahu.

    Dari segi elektabilitas, WH disebut merupakan bakal calon gubernur yang paling bakal dipilih pada 2024 mendatang dengan persentase 19,3 persen. Disusul oleh Rano Karno di urutan kedua dengan persentase 13,3 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 11 persen. Adapun Andika bertengger di urutan keempat dengan persentase 9,8 persen.

    Andika berhasil unggul pada elektabilitas sebagai Wakil Gubernur, dengan persentase 13 persen. Sedangkan pada urutan kedua yaitu Airin Rachmi Diany dengan persentase 9,8 persen dan Rano Karno 9,5 persen.

    Lembaga tersebut juga mensimulasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam simulasi itu, digambarkan bahwa siapapun yang dipasangkan dengan WH, akan mengungguli pemilihan. Namun dari hasil otak-atik pasangan, WH-Andika merupakan pasangan yang paling tinggi persentase keterpilihannya yakni sebesar 35,3 persen.

    Adapun kandidat yang pantas memimpin berdasarkan integritas dan kejujuran, WH unggul dengan persentase 21,3 persen, disusul Andika Hazrumy sebesar 15 persen, Rano Karno sebesar 15 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 13,3 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 0,3 persen. Sedangkan 35,1 persen responden tidak menjawab.

    “Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan Visi-Misi dan Program, Wahidin Halim (17,5 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Rano Karno (14,8 persen), Airin Rachmi Diany (14,5 persen), Andika Hazrumy (13,0 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,3 persen). Sedangkan 39,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Rif’an.

    Sedangkan untuk kandidat yang pantas memimpin berdasarkan ketegasan, Wahidin Halim unggul dengan persentase sebesar 24,3 persen, disusul Rano Karno sebesar 15,5 persen, Andika Hazrumy sebesar 14,5 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 12,5 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 1,8 persen. Sebanyak 31,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan tingkat religiusitas/ketaatan beragama, Wahidin Halim (18,0 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Airin Rachmi Diany (16,3 persen), Andika Hazrumy (14,3 persen), Rano Karno (14,3 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,8 persen). Sedangkan 36,3 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” tandasnya.

    (DZH/PBN)