BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Hanya Dihadiri 14 Anggota DPRD Cilegon, Rapat Paripurna Usul Hak Interpelasi Sepi Pendukung?

    Hanya Dihadiri 14 Anggota DPRD Cilegon, Rapat Paripurna Usul Hak Interpelasi Sepi Pendukung?

    CILEGON, BANPOS – Rapat paripurna DPRD Kota Cilegon Dalam Rangka Penjelasan Pengusul Atas Usul Hak Interpelasi ditunda lantaran tidak memenuhi kuorum. Paripurna tersebut digelar sekira pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (17/1). Namun hingga pukul 10.30 WIB rapat tersebut tak kunjung dimulai karena belum memenuhi kuorum.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari total 39 anggota DPRD Kota Cilegon hanya 14 yang hadir. Yakni dari Fraksi Golkar Isro Mi’raj yang juga Ketua DPRD Kota Cilegon, Abdul Rozak, Tohir, Rafiudin, Subhi, Rangga Ofan Kurniawan, Erik Airlangga Al Ghozali, Ayatullah Khumaeni dan Agus Setiawan. Kemudian dari Fraksi PDIP Risma Ayu, Nonni Purba, Muhammad Yusuf Amin dan Ahmad Sudrajat. Dan yang terakhir dari Fraksi NasDem-PKB hanya Erick Rebi’in yang hadir.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan sesuai Tatib DPRD Kota Cilegon Bab 8 Pasal 115 dan 116 Ayat 3 dan 4, dikatakan apabila tidak memenuhi kuorum diundur selama satu jam, dan apabila nanti selama dua jam tidak kuorum maka diundur selama tiga hari.

    “Selama tiga hari itu, maka akan diadakan Rapim Banmus nah disitu keputusannya apakah dilanjutkan atau tidak. Maka ini kita masih tunggu di jam pertama ini, apakah di satu jam kuorum maka kita bisa laksanakan,” tandasnya. (LUK)

  • Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    Pertanyakan Urgensi Hak Interpelasi FKPMC: Ada yang Belum Move On Dengan Perubahan Kota CIlegon

    CILEGON, BANPOS- Rencana DPRD Kota Cilegon melakukan Hak Interpelasi terus mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang menilai sikap tersebut masih adanya pihak-pihak yang masih belum move on akan perubahan di Kota Cilegon.

    “Saya melihat ada pihak-pihak yang belum bisa move on untuk perubahan di Cilegon ini. Sampai ada isu rencana menggulirkan Hak Interpelasi,” ujar Ketua Forum Komunikasi Perantau Minang Cilegon (FKPMC), Hengki Irawan, Sabtu (15/1).

    Menurutnya, tidak terlihat sedikitpun urgensinnya dari Hak Interpelasi. Pendukung Hak Interpelasi terkesan menolak adanya perubahan Kota Cilegon yang dikerjakan oleh Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta.

    FKMPC melihat perubahan yg dilakukan Walikota Helldy sudah nampak nyata dirasakan masyarakat, mulai menaikkan honor RT/RW Rp1 juta, penambahan 4 SMP Negeri, pemberian beasiswa penuh sarjana, pinjaman lunak dengan bunga nol persen untuk pelaku usaha kecil, serta pengelolaan sampah yang menjadi produktif yang berdampak pada lapangan kerja, pada teknologi pengelolaan sampah tersebut.

    “Selama ini palang pintu kereta api terabaikan sehingga banyak kecelakaan. Tetapi hal ini sangat diperhatikan Pak Helldy. Meski baru memimpin Kota Cilegon baru 10 bulan, terbukti sudah bisa membangun empat titik palang pintu perlintasan kereta api,” katanya.

    Hengki juga mendukung langkah Walikota Helldy, yang berencana menambah bangunan Pasar Kranggot. Penambahan bangunan itu salah satunya bertujuan menjadi pasar modern yang bersih rapi dan nyaman.

    “Dengan dibangunya Pasar Kranggot menuju pasar modern, maka kita harapkan akan bisa meningkatkan pendapatan pedagang. FKPMC sangat antusias dengan rencana luar biasa ini Walikota Helldy,” ucapnya.

    Ia juga berharap agar pembangunan lainnya, khususnya di sektor kesehatan bisa segera terlaksana, yakni pembangunan rumah sakit.

    “Kami menilai pasangan Helldy-Sanuji bersunguh-sungguh mementingkan rakyat. Merubah Kota Cilegon untuk lebih baik merupakan tantang yang harus dihadapinya. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, tetapi Pak Helldy tetap konsisten melayanani masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menilai, urgensi Hak Interpelasi yang diusulkan oleh DPRD Kota Cilegon, terlihat ada kepentingan politiknya daripada kepentingan masyarakat. Padahal bagi masyarakat, bisa usaha mencari nafkah saja sudah sangat berarti.

    “Saya secara pribadi berpesan kepada anggota DPRD Kota Cilegon, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mari renungkan dengan mata hati kita. Tolong bantu sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja capain yang telah dilakukan pemerintahan Helldy Agustian selama 11 bulan ini,” tandasnya.

    Sementara warga Kecamatan Purwakarta, Cilegon, Hendra Supriyadi, mengaku kagum dengan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian dan Wakilnya Sanuji Pentamarta, yang sudah bisa mewujudkan penambahan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP Negeri di tempat tinggalnya. Selama ini, kata Hendra, hampir 60 persen anak sekolah lanjutan pertama harus menempuh pendidkan di wilayah tetangga, yakni di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

    “Setelah sekian puluh tahun, impian warga Kecamatan Purwakarta akhirnya bisa menikmati adanya sekolah SMP Negeri. Penantian dari zaman kemerdekaan baru terwujud oleh Walikota Helldy,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, sejak satu bulan terakhir, DPRD Kota Cilegon mewacanakan Hak Interpelasi terhadap kepemimpinan Helldy-Sanuji. (BAR/MUF)

  • The Jerusalem Post: Prabowo Koordinasi dengan Israel Demi Pilpres 2024

    The Jerusalem Post: Prabowo Koordinasi dengan Israel Demi Pilpres 2024

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, disebut surat kabar Israel The Jerusalem Post berupaya mendorong normalisasi hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Israel. The Jerusalem Post dalam laporannya yang bertajuk “How agriculture led Indonesia’s defense minister to talk normalization with Israel” pada 11 Januari 2022 memaparkan adanya serangkaian pertemuan, pernyataan, dan laporan dalam beberapa bulan terakhir di 2021 menunjukkan relasi antara Israel dan Indonesia terus menguat.

    Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Namun, koran tersebut menyebutkan bahwa Jakarta dan Tel Aviv memiliki kerja sama di sektor agrikultur (pertanian), perdagangan dan pariwisata.

    Isu upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel menjadi sorotan publik pascapertemuan antara Prabowo dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, dalam sebuah acara konferensi internasional di Manama, Bahrain, pada November 2021 lalu.

    Dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, Prabowo terlihat berbicara dengan diplomat kuasa usaha ad interim Israel di Bahrain, Itay Tagner, pada acara yang sama.

    Terkait hal itu, Prabowo lantas mengeluarkan pernyataan, bahwa tidak ada larangan atau pelanggaran baginya untuk berbicara dengan pejabat Israel dalam kapasitasnya mewakili kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dan dunia pertanian memang cukup dekat. Prabowo pernah menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan belakangan juga mendapat tugas dari Presiden Jokowi membangun lumbung pangan (food estate) Indonesia.

    Sementara baru-baru ini, Menlu AS, Antony Blinken, dan Menlu RI Retno Marsudi, disebut membicarakan normalisasi Indonesia-Israel saat bertemu di Jakarta, dan pihak Israel disebut mengetahui pembicaraan AS dengan RI tersebut.

    Sejumlah sumber juga mengatakan pejabat RI dan Israel telah menggelar beberapa pertemuan rahasia dalam beberapa waktu terakhir.

    “Prosesnya panjang,” kata seorang pejabat sebagaimana dikutip The Jerussalem Post. “Ada satu pertemuan dilanjutkan yang lain dan rencana-rencana serta sejumlah persoalan yang menyertainya, dan lantas, pada suatu hari itu (akan) terjadi,” paparnya menambahkan.

    Beberapa pertemuan rahasia RI-Israel itu pun kabarnya sebagian besar berfokus pada kerja sama pertanian. Menurut Shmuel Friedman, konsultan pertanian, pengusaha dan penasihat senior mantan Menteri Pertanian Israel Yair Shamir, yang telah bekerja di sebuah pusat Research & Development pertanian di Indonesia, salah satu mitra yang terlibat dalam proyek itu adalah Prabowo Subianto.

    “Ketahanan pangan suatu bangsa tak kalah pentingnya dengan ketahanan nasional itu sendiri. Dan (Prabowo) sangat setuju dengan saya soal itu,” kata Friedman pekan ini.

    “Itulah yang kami tahu (bagaimana mengelola pertanian dan ketahanan pangan). Pada akhirnya, kami perlihatkan hasilnya dan membuat para petani puas (dengan hasilnya), jadi seharusnya tidak masalah dari mana asalnya,” sambung dia.

    Friedman mengaku mengetahui pembicaraan normalisasi antara Tel Aviv dan Jakarta, tapi dirinya tidak terlibat di dalam politiknya.

    “Saya percaya bahwa hubungan antar negara perlu dimulai dari sana, dari ketahanan pangan. Bukan dengan senjata, (tapi) dengan makanan,” katanya.

    The Jerusalem Post juga menulis bahwa Prabowo memanfaatkan isu normalisasi hubungan dengan Israel demi mencari dukungan dari AS terkait rencananya mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2024.

    Seperti banyak pemimpin negara mayoritas Muslim lain yang mengincar hubungan dengan Israel, sebut seorang sumber anonim, Prabowo disebut memandang Tel Aviv sebagai “kunci” atau “jalur penghubung” utama dalam kerangka menjalin hubungan yang lebih baik dengan AS, karena Israel merupakan sekutu terdekat AS.

    Salah satu rekan bisnis Friedman adalah Joey Allaham, seorang pengusaha asal Damaskus, Suriah, yang berbasis di New York. Allaham disebut telah membantu memfasilitasi kerja sama Friedman dan Prabowo.

    Pada Oktober 2020 lalu, tulis The Jerusalem Post, Allaham dan Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan menyumbangkan 15.000 unit Taffix, semprotan hidung anti-Covid-19 buatan Israel, kepada petugas kesehatan dan personel militer Indonesia.

    Allaham mulai bekerja mengurus hubungan Israel-Indonesia pada awal 2021. Dia mengurusi sejumlah bidang mulai dari perdagangan, pertanian hingga diplomasi.

    Ia juga menginisiasi pertemuan antara asisten pribadi Prabowo, Sudaryono dengan seorang agen intelijen Israel di Budapest, Rumania, Mei 2021 lalu, melalui kontak bisnis yang merupakan mantan perwira senior intelijen tentara Israel. Dari sini, Israel dan Indonesia disebut terus merapat ke hubungan tingkat yang lebih tinggi, termasuk dalam pertemuan di Paris.

    Staf Khusus Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak, membantah pemberitaan media Israel itu. Dahnil menegaskan Prabowo tidak pernah terlibat dalam pembahasan normalisasi hubungan kerja sama antara Jakarta dengan Tel Aviv.

    “Pak Menhan tidak pernah ikut membahas masalah normalisasi dengan Israel, baik secara formal maupun informal,” kata Dahnil melalui pesan tertulis pada Minggu (16/1/2022).

    Dahnil menegaskan sikap Prabowo selama ini sejalan dengan negara dan konstitusi Indonesia yakni mendukung kemerdekaan Palestina.

    “Sikap beliau sejalan dengan sikap negara dan konstitusi kita mendukung kemerdekaan semua bangsa, dalam hal ini kemerdekaan Palestina dan mendukung penyelesaian two state solution seperti yang sudah disampaikan secara terbuka pada forum Manama, di Bahrain,” papar Dahnil.

    Dahnil juga menekankan, tulisan The Jerusalem Post soal pertemuan Sudaryono dengan pejabat Israel tak benar.

    “Tidak ada Pak Prabowo mengutus staf bahas masalah normalisasi,” tegas Dahnil.

    Sedangkan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, melontarkan bantahannya melalui akun resmi twitternya @fadlizon pada 14 Januari 2022, dengan kalimat singkat “propaganda murahan Israel dari dulu ya seperti ini. Fitnah dan hoax”.(NET/PBN)

  • Sapma PP dan FKDT Kecam Hak Interpelasi DPRD Cilegon

    Sapma PP dan FKDT Kecam Hak Interpelasi DPRD Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Bergulirnya wacana Hak Interpelasi oleh sebagian anggota DPRD Cilegon mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila, Sahabat Ujang.

    Ujang menyatakan, Sapma dengan tegas menolak wacana Hak Interpelasi yang sedang digulirkan oleh sebagian anggota dewan. Menurutnya, Hak Interpelasi tidak memiliki urgensi yang jelas. Agendanya juga tidak terarah dan cenderung memaksakan.

    “Wacana Hak Interpelasi apa urgensinya?. Alasan apa yang mendasari Hak Interpelasi. Apakah ada kebijakan Walikota yang merugikan rakyat. Setshu ksmi sebaliknya Walikota Helldy sudah banyak melakukan terobosan untuk kesejahteraan rakyat seperti menambah empat sekolah SMP dan pemberian beasiswa full sarjana. Juga menaikkan honor RT/RW,” ujar Sahabat Ujang saat menghubungi Banten Pos, Jumat (14/1).

    Ujang mengatakan, program Walikota Helldy pada hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Sapma Pemuda Pancasila, sangat menyayangkan dengan adanya isu Hak Interpelasi yang sedang digulirkan dewan.

    Hal itu karena, Hak Interpelasi dengan segala alasan sudah bertentangan dengan keadaan di lapangan, dimana kebijakan Walikota Helldy sudah banyak dirasakan oleh rakyat Cilegon.
    “Sapma Pemuda Pancasila sangat menyayangkan langkah dewan dengan isu Hak Interpelasi itu. Keadaan dan fakta di masyarakat terkait kebijakan Walikota Helldy sudah banyak yang dirasakan masyarakat.

    Senada, Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) Mahruri dan Wakilnya Ahmad Jazuli menolak dengan tegas isu Hak Interpelasi yang digulirkan anggota dewan.
    “FKDT Cilegon dengan tegas menolak wacana Hak Interpelasi yang sedang digulirkan para anggota dewan,” tegas Mahruri.

    Alasan penolakan Hak Interpelsasi ini, karena langkah tersebut tidak mencerminkan aspirasi di masyarakat.

    FKDT juga dengan tegas mendukung langkah kepemimpinan Walikota Helldy Agustian yang sudah peduli dan memperhatikan kesejahteraan para guru madrasah, khususnya anggota FKDT Cilegon yang berjumlah 1.300 orang.

    “Alhamdulillah, atas program Pak Walikota Helldy yang sudah menaikkan honor para guru madrasah dari Rp400 ribu per bulan menjadi Rp675 ribu per bulan,” ungkap Mahruri.

    Wakil Ketua FKDT Ahmad JazulI sebaliknya mempertanyakan sikap anggota dewan yang saat ini sedang menggulirkan Hak Interpelasi kepada pemerintahan Helldy.

    “Alasan mendasarnya apa Hak Interpelasi itu digulirkan. Pak Walikota Helldy sudah banyak program- programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Harusnya dewan mendukung langkah dan program Pak Walikota Helldy. Kami ingin dewan janganlah membuat suasana tidak kondusif di Kota Cilegon,” papar Ahmad Jazuli.

    Seperti diketahui, DPRD Cilegon sejak satu bulan terakhir ini sedang menggulirkan Hak Interpelasi terhadap kebjjajan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian. Sejumlah fraksi di DPRD pun terbelah terkait wacana Hak Iterpelasi ini.

    Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem PKB sepakat Interpelasi dan Fraksi yang menolak yakni Fraksi PKS dan Fraaksi Berkarya. Sementara Fraksi PDI Perjuangan dan FPAN masih belum bersikap.(BAR/PBN)

  • Kalah di PTUN, Panitia Pilkades Darmasari Koordinasi Untuk Lakukan Banding

    Kalah di PTUN, Panitia Pilkades Darmasari Koordinasi Untuk Lakukan Banding

    BAYAH, BANPOS – Terkait inkrah putusan PTUN Serang soal pembatalan penetapan calon dan pengesahan DPT yang diputuskan Panitia Pilkades Darmasari Kecamatan Bayah dan PTUN mengabulkan tuntutan Juhani sebagai Calon Kepala Desa (Cakades), Jumat (31/12/21) lalu.

    Sementara Panitia Pilkades Darmasari sebagai tergugat yang dikalahkan ini, diduga ada dorongan dari kandidat Cakades pesaing Juhani untuk melakukan musyawarah rencana banding PTUN.

    Ketua panitia Pilkades Darmasari, Iskandar mengatakan bahwa pihak Panitia Pilkades Darmasari baru melaporkan hasil putusan PTUN Serang itu ke tingkat panitia sub Kecamatan dan panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.

    “Iya, tadi sudah kita kirimkan surat melalui BPD ke kecamatan dan diteruskan ke panitia Pilkades Kabupaten. Dan untuk sekarang kita masih koordinasi untuk banding,” ujarnya.

    Dikatakan Iskandar, memang soal banding ini harus dipikirkan matang.

    “Terkait banding atau tidak kita masih melakukan koordinasi dengan panitia Sub Kecamatan dan panitia tingkat Kabupaten, tunggu nanti dari pihak panitia Pilkades tingkat Kabupaten dulu, kalau pihak kabupaten menyuruh banding, ya kita ikuti untuk langkah banding. Tapi kalau dibatalkan saja, ya kita ikuti juga. Jadi kita tunggu arahan dari pihak Panitia Kabupaten aja dulu,” jelas Iskandar.

    Terpisah, penggugat yang memenangkan sidang PTUN, Juhani mengatakan sikap untuk mencari penyelesaian hukum itu bagian dari aturan yang harus dihormati juga.

    “Saya secara pribadi menyayangkan, akan tetapi langkah banding itu juga adalah bagian dari upaya hukum yang harus di tempuh panitia. Saya ga masalah kalau panitia mau banding kita pun akan hadapi, tentunya sambil kita tunggu lampiran tertulis putusan PTUN Serang soal hasil sidang PTUN itu,” ungkap Juhani kepada BANPOS, Senin (10/01).

    Dikatakan Juhani, sebetulnya pihaknya ingin kasus tersebut tak berlarut-larut dan berharap Desa Darmasari segera mempunyai Kepala Desa depinitif yang mampu memajukan serta membawa perubahan desa.

    ” Boleh saja, kita tanding saja secara sportif lewat putusan hukum. Saya siap menang, siap kalah. kalau panitia mau banding ya silahkan, karena itu juga bagian dari upaya hukum, saya masih menunggu salinan putusan dari PTUN. Jika benar berlanjut, kita juga akan lakukan upaya lain. Kan dalam putusan juga jelas ada ranah pidananya, nah berarti saya akan laporkan itu juga untuk diproses secara hukum,” tegasnya.

    Kata Juhani, pihaknya hanya menyayangkan ada dugaan intervensi dari pihak empat calon yang lain terkait sikap panitia yang mewacanakan banding.

    “Saya hanya menyayangkan para calon lain yang diduga telah intervensi soal ini, bahkan mengarahkan agar panitia melakukan itu, padahal yang digugat saya kan cuma panitia Pilkades, bukan calon lain. Jadi intervensi ini juga sudah jelas ingin mengganjal saya untuk tetap tidak masuk dalam bursa calon di Pilkades Darmasari. Ini masalahnya. Padahal siapapun yang menang dalam pencoblosan nanti, saya pun akan terima, ini kan baru ikut jadi calon saja,” papar Juhani. (WDO)

  • Usai Saba Budaya Baduy, Relawan Ganjar Pranowo Banten Gelar Deklarasi

    Usai Saba Budaya Baduy, Relawan Ganjar Pranowo Banten Gelar Deklarasi

    LEBAK, BANPOS – Kelompok Relawan Ganjarist Banten, melakukan lawatan budaya ke masyarakat adat Baduy atau yang dikenal dengan Saba Budaya Baduy, Sabtu (8/1). Puluhan Relawan Ganjarist yang berasal dari 8 kabupaten kota se-Banten itu diterima langsung oleh Jaro Saija atau kepala desa (Kades) Kanekes dan Jaro Saidi Putra atau Jaro Tanggungan Duabelas, di rumah dinas Jaro Pamarentah di kampung Babakan Kaduketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

    Dimotori oleh Uday Suhada, kedatangan Relawan Ganjar Pranowo itu bertujuan untuk mendapatkan petuah bijak dari para tetua adat Baduy. Uday mengaku, dirinya bersama dengan rekan-rekan di Banten, menaruh harapan besar kepada Ganjar Pranowo untuk masa depan bangsa Indonesia dan akhirnya menghimpun diri.

    “Kerelawanan ini menjadi modal utama kami, karenanya langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan saba budaya ke Baduy. Kami ingin mendapatkan pandangan dan saran dari para tetua adat Baduy,” ujar Uday.

    Dalam kegiatan tersebut, Uday didampingi oleh Andi Suhud, yang merupakan salah satu inisiator Ganjarist Banten lainnya. Uday yang juga dikenal sebagai Pegiat Sosial Budaya di Banten ini juga menjelaskan, kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Baduy banyak yang patut diteladani.

    “Kami juga ingin membantu membumikan istilah Saba Budaya Baduy, sebagaimana Perdes Kanekes nomor 1 tahun 2007, tentang Saba Budaya Baduy dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Karena selama ini masih banyak masyarakat luar yang menganggap bahwa Baduy itu salah satu objek wisata,” jelasnya.

    Uday menyebut bahwa anggapan bahwa Budaya Baduy adalah salah satu objek wisata, hal itu harus diluruskan. Sebab, masyarakat adat Baduy adalah sebuah peradaban manusia, yang justru patut diteladani.

    “Misalnya bagaimana menjaga keseimbangan hidup dengan alam. Memanusiakan manusia dan memuliakan kehidupan,” ucapnya.

    Ia mengatakan, model kepemimpinan di Baduy itu sangat luar biasa. Menurutnya, para relawan harus berguru kaitannya dengan model kepemimpinan tersebut.

    “Kita harus berguru pada mereka. Bahwa jadi pemimpin itu berat, harus mengabdi, melayani bukan dilayani rakyatnya. Karenanya, mereka adalah tuntunan, bukan tontonan,” terangnya.

    Berdasarkan pantauan, Saba Budaya Baduy itu dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal Kornas Ganjarist, Kris Tjantra dan Mazdjo Pray yang merupakan inisiator Ganjarist Indonesia.

    Dalam sambutannya, Jaro Saija berterima kasih atas kunjungan para Relawan Ganjarist Banten.

    “Kami sangat senang Ganjarist Banten ikut membantu promosikan istilah Saba Budaya Baduy. Karena itu sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat kami di Baduy,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Jaro Saidi Putra menyampaikan pesan, bahwa kedepan tantangan bangsa ini semakin berat.

    “Makanya siapapun yang memimpin negara ini kedepan, harus mampu menjaga keseimbangan hidup dengan alam, salam hormat buat Pak Ganjar,” tuturnya.

    Usai mendapat petuah dari para tokoh adat Baduy, Relawan Ganjarist kemudian melakukan deklarasi di Terminal Ciboleger, Desa Bojong Menteng yang berbatasan dengan tanah ulayat Baduy. Deklarasi yang dilakukan secara sederhana itu berlangsung sangat khidmat, para relawan duduk bersila mengenakan pakaian hitam.

    Sekretaris Jenderal Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, Ganjarist selalu mengapresiasi kearifan budaya lokal. Deklarasi ini sangat unik, karena bernuansa Baduy, sebagai wujud asli apresiasi terhadap budaya lokal.

    “Perjuangan Ganjarist bukan hanya menjadikan Ganjar Pranowo sebagai pelanjut kepemimpinan Jokowi. Tetapi juga menjaga keragaman Indonesia, yang merupakan anugerah terindah bagi kita,” ujar Kris.

    Ditanyai tujuan organisasi, Kris menjelaskan bahwa Relawan Ganjarist adalah relawan murni kesadaran politik warga tanpa embel-embel kepentingan.

    “Murni mendukung Ganjar Pranowo sebagai sosok yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi,” tandasnya. (MUF)

  • Rano Karno Ikut Bantu Salurkan Sembako dari Puan Maharani untuk Masyarakat Tangerang

    Rano Karno Ikut Bantu Salurkan Sembako dari Puan Maharani untuk Masyarakat Tangerang

    TANGSEL, BANPOS- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rano Karno bersama struktur partai PDI Perjuangan di Tangerang Raya membagikan beras dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Beras ini diberikan ke masyarakat sebagai wujud solidaritas dan gotong-royong dalam membantu rakyat atas dampak penurunan kesejahteraan selama pandemi covid-19.

    ”Saya di sini hadir sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan didampingi jajaran pengurus DPC, atas kepedulian dari Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Mbak Puan mengirim beras ini sekaligus menitipkan salam untuk Bapak/Ibu semua. Semoga Bapak/Ibu senantiasa diberi kesehatan.” kata Rano Karno saat pembagian beras di Tangerang Selatan, Senin (3/1/2022).

    Jumlah beras yang disalurkan melalui Rano Karno berjumlah tak kurang dari 2.000 paket atau setara dengan 10 ton beras. Pendistribusian beras tersebut dilakukan di 20 titik yang tersebar di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Selain melalui struktur partai, pendistribusian juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama pada masing-masing wilayah.

    Penyaluran 2.000 paket beras dari Puan Maharani ini disebut Rano Karno sebagai upaya untuk terus meningkatkan kepedulian dan mendekatkan diri antara wakil rakyat dan kader PDI Perjuangan dengan warga atau konstituennya. “PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah masyarakat dan memberi manfaat kepada rakyat” ujar Rano Karno. (*)

  • Gerindra ‘Sentil’ Janji Kampanye Helldy-Sanuji Yang Belum Terealisasi

    Gerindra ‘Sentil’ Janji Kampanye Helldy-Sanuji Yang Belum Terealisasi

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Cilegon, menyoroti 10 janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta, yang digaungkan saat Pilkada 2020 lalu, melalui refleksi di penghujung tahun 2021 dan menyambut tahun 2022.

    Pada refleksi akhir tahun 2021 selama periode pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy-Sanuji, DPC Gerindra Kota Cilegon menyoroti beberapa janji kampanye yang dinilainya masih jauh panggang dari api atau dengan kata lain belum terealisasi dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

    Sekretaris DPC Gerindra Kota Cilegon Faturohmi menyampaikan, janji kampanye yang digaungkan Helldy Sanuji pada Pilkada 2020 lalu, beberapa dinilainya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

    Faturohmi mengatakan, salah satu contoh masalah program 25.000 lapangan kerja yang sampai saat ini masih terlihat sulit direalisasikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.

    “Hal tersebut dapat dilihat dari masih belum turunnya jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon yang masih stagnan di 12,69%. Bahkan ditengah situasi pandemi Covid-19 kemungkinan angka tersebut berpotensi mengalami kenaikan. Meski belum banyaknya terjadi PHK sepanjang 2021,” kata Faturohmi.

    Faturohmi yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon itu menuturkan, selain terkait janji kampanye pada program 25.000 lapangan kerja, DPC Gerindra Kota Cilegon juga menyoroti terkait soal realisasi dan transparansi pelaksanaan program beasiswa full sarjana.

    “Kemudian, persoalan lain yang masih perlu mendapat koreksi adalah terkait realisasi program beasiswa full sarjana yang belum maksimal, termasuk soal transparansi pelaksanaannya,” tuturnya.

    Selain persoalan tersebut, Faturohmi juga menyoroti persoalan lain yang tidak kalah penting menurut yakni di bidang sosial, dimana masih lemahnya integrasi data penerima bantuan sosial, sehingga tumpang tindih data masih terjadi yang akhirnya belum tepat sasaran.

    “Dibagian lain, permasalahan yang sampai saat ini belum ada upaya signifikan adalah masalah penanganan banjir, dimana beberapa titik lokasi yang berpotensi terdampak banjir, masih belum ada tindakan serius dari pemerintah daerah. Sehingga belum lama ini pun masalah banjir masih menghantui sebagian besar masyarakat Cilegon,” tuturnya.

    Persoalan lain terkait janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang juga menjadi sorotan Faturohmi yakni terkait belum maksimalnya realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS), khususnya bantuan modal UMKM yang hingga saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

    “Tentu untuk merealisasikan program tersebut, perlu adanya kesungguhan dan kebersamaan walikota dan walikota dalam memimpin seluruh perangkat daerah, kekompakan itu penting dilakukan agar program-program pemerintah yang ditunggu masyarakat Kota Cilegon bisa terealisasi secara maksimal,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • WH Dituding Gagal Komunikasi, Anies Baswedan yang Jadi Kambing Hitam Aksi Buruh

    WH Dituding Gagal Komunikasi, Anies Baswedan yang Jadi Kambing Hitam Aksi Buruh

    SERANG, BANPOS – Gelombang aksi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dituding akibat dari adanya kebijakan dari DKI Jakarta yang merevisi UMP Hingga menjadi 5,1 persen. Namun, di pihak lainnya, Gubernur Banten justru diminta untuk belajar upaya meredam konflik yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta.

    Pengamat Kebijakan Publik, Ibrahim Rantau, menuding kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai biang kerok gelombang aksi unjuk rasa buruh di Provinsi Banten. Menurutnya, Anies telah melangkahi pusat dengan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen.

    “Menurut saya demo saat ini ada efek Gubernur DKI Jakarta yang telah merevisi UMP menjadi 5,1 persen, dan itu berimbas harapan ke daerah lain termasuk Banten,” ujar Ibrahim dalam rilis yang diterima BANPOS, Kamis (23/12).

    Menurut Ibrahim, Anies Baswedan telah melangkahi aturan dalam melakukan revisi terhadap besaran UMP di DKI Jakarta. Sebab, formulasi pengupahan merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah.

    “Menurut saya Gubernur DKI Jakarta telah melangkahi keputusan pemerintah pusat, karena pengupahan formulasi kebijakan pusat bukan daerah, karena tak ada diskresi kepala daerah soal pengupahan,” katanya.

    Ia pun membela kebijakan penentuan besaran upah bagi buruh, yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Menurutnya, kebijakan pengupahan yang diambil oleh Wahidin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Gubernur Banten telah sesuai dalam menetapkan UMP dan UMK 2022, karena itu amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan,” ungkap Dosen yang mengajar Unis Tangerang ini.

    Maka dari itu, ia pun mengaku aneh dengan para buruh yang justru malah mendemo Gubernur Banten. Sebab jika para buruh ingin protes terkait dengan besaran UMP dan UMK, seharusnya Pemerintah Pusat lah yang mereka demo.

    “Kalau mau protes ya ke Presiden bukan ke Gubernur. Karena Kepala Daerah tidak punya diskresi atau keleluasaan menetapkan besaran upah. Karena itu formulasinya dari pusat,” terangnya.

    Ibrahim pun meminta kepada Presiden untuk membina Kepala Daerah yang tidak sejalan dan tidak mengikuti arahan pusat, terlebih Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

    “Presiden harus segera bertindak tegas dan membina kepala daerah yang tidak patuh dan melangkahi kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya.

    Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Fahri justru menyarankan agar WH mencontoh Anies Baswedan dalam menghadapi aksi unjuk rasa buruh.

    “Saya rasa Gubernur Banten harus banyak belajar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dulu pernah terjadi aksi unjuk rasa buruh di DKI Jakarta, tapi Anies Baswedan mampu mengendalikan massa aksi dengan dirinya turun masuk ke barisan massa aksi dan berdialog dengan para buruh, bahkan sampai duduk bersila di aspal,” kata Fahri.

    Fahri menilai bahwa konflik pemimpin dan rakyat itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari, pasti ada. Kasus unjuk rasa buruh ini menunjukan kegagalan Gubernur Banten dan timnya membangun komunikasi yang baik.

    “Saya menilai ini kegagalan Gubernur Banten dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mestinya harus melakukan pendeteksian lebih luas dan dalam arah gerakan buruh yang berjilid-jilid ini,” kata Fahri

    “Ini kejadian pertama kantor gubernur sampai diduduki, dan saya yakin jika gubernur reaktif dalam kasus ini malah akan menambah kegaduhan,” sambung Fahri

    Selain komunikasi Gubernur yang gagal, Fahri menuding ada masalah dalam membangun loyalitas terhadap aparat kepolisian.

    “Gubernur juga sepertinya tidak loyal terhadap aparat kepolisian, padahal jika aparat loyal maka aksi itu bisa untuk dikendalikan, dan ini bukan kebetulan, kita tau semua gerakan aksi massa adalah by design. Saya sepakat siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tapi tim ahli Gubernur jangan juga cuma bisanya marah dan mengutuk aksi buruh, seharusnya bukan mengutuk tapi bagaimana membuat formulasi agar aksi apapun harus berujung damai dan simpatik,” kata Fahri

    “Rakyat itu cermin pemimpinnya. Jadi saran saya Gubernur Banten tidak usah bersikap arogan menghadapi persoalan ini, harus menggunakan pendekatan persuasif dan bangun komunikasi yang baik,” imbuh Fahri

    Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, penetapan UMK Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, dirinya sebagai kepala daerah wajib mentaati dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan tersebut.

    Menurutnya, kepala daerah takut untuk mengambil keputusan maka memilih untuk mengikuti peraturan. Kata dia, UU dan Peraturan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah namun tetap saja akan terikat.

    WH mengaku, bukannya dia takut terhadap sanksi apabila tidak menaati peraturan dan UU. Namun, lebih kepada prospektif kegiatan usaha berjalan menanggulangi pengangguran.

    Menurut WH yang menjadi pertimbangan apabila UMK naik sesuai keinginan buruh dikhawatirkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Lantaran perusahaan tak sanggup dengan upah tersebut, sehingga pengangguran meningkat.

    “Jadi memang di indonesia ini perlu diklasifikasi konflik perburuhan dan modal tiap tahun. buruh tiap tahun minta naik pengusaha tidak mau naikin tapi demonya mah ke pemerintah Kota dan Kabupaten,” jelas WH.(DZH/RUS/PBN)

  • Gabung PKS, Narji Cagur Berguru ke Sanuji Pentamarta

    Gabung PKS, Narji Cagur Berguru ke Sanuji Pentamarta

    CILEGON, BANPOS – Empat hari pasca mendeklarasikan diri bergabung menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), artis komedian Narji Cagur menemui Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, Kamis (23/12). Saat ditanya maksud dan tujuan kedatangannya menemui Sanuji Pentamarta, Narji mengatakan jika dirinya ingin belajar banyak dari sosok Sanuji yang merupakan politisi senior PKS di Provinsi Banten.

    “Ya ingin belajar saja, berguru kepada senior yang sukses menjadi politisi dimulai dari bawah hingga menjadi kepala daerah,” ujar Narji menjelaskan.

    Narji menambahkan bahwa kedatangannya menemui orang nomor dua di Kota Cilegon tersebut untuk belajar konsep pertanian modern. “Saya tertarik dengan dunia pertanian sudah sejak lama, kebetulan pak Sanuji menawarkan saya untuk melihat bagaimana konsep pertanian modern tersebut di terapkan. Beliau mengajak saya ke Villa Ternak dan Villa Tani punya mas Hari Bowo di Cikeray,” tambah Narji.

    Sementara itu senada dengan Narji, Sanuji Pentamarta mengatakan bahwa kehadiran Narji ke Cilegon, karena ketertarikannya dengan dunia pertanian modern atau biasa disebut Urban Farming.

    “Ternyata bang Narji ini paham betul tentang ilmu pertanian, bahkan beliau fokus dan begitu mendalami konsep pertanian modern, konsep bertani di lahan yang sempit atau biasa disebut urban farming, dan hal tersebut pas dengan kondisi pertanian di Kota Cilegon,” kata Sanuji saat di wawancara.

    Sanuji manambahkan, bahwa dirinya siap berkolaborasi dengan Narji untuk membangun konsep pertanian modern di Kota Cilegon, dengan target utama agar dunia pertanian semakin bisa menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    “Kita siap berkolaborasi membangun pertanian yang modern dan produktif. Fokus kita kedepan yaitu bagaimana petani itu menjadi profesi pilihan yang menarik, dengan bertani masyarakat bisa sejahtera.” Pungkas Sanuji. (RUL)