BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Gelar Rakerda, Ini Pesan Desmond Kepada Kader Gerindra Banten

    Gelar Rakerda, Ini Pesan Desmond Kepada Kader Gerindra Banten

    SERANG, BANPOS – Gelaran pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, akan menjadi tantanggan tersendiri bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten. Pasalnya, Ketua DPD Gerindra Banten, yang digawangi oleh Desmond J Mahesa tersebut, mengindikasikan partai Gerindra akan memenangkan setiap daerah pemilih dan akan kembali mengusung Prabowo Subianto, untuk maju sebagai Capres tahun 2024 mendatang.

    Setidaknya itulah yang disampaikan Desmond, saat membuka sekaligus memberikan arahan kepada para peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang hadir, dengan tema Bergerak Menuju Kemenangan 2024, di Gedung Graha Mahesa, Jalan Serang-Pandegalang KM4, Kota Serang, Kamis (23/12).

    Tidak hanya itu, dalam arahannya, Desmond terus mengutarakan semangat serta kekompakan kepada para kadernya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Sebab, dirinya menginginkan agar Gerindra menjadi partai yang benar-benar serius mempersiapkan kadernya untuk maju pada kontestasi politik.

    “Rakerda tahun 2021 ini menjadi evaluasi kita, bagaimana memperkuat dan membuat sempurna struktur partai sebagai langkah menyiapkan diri dalam menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Dan rakerda ini sekaligus guna menyatukan rekomendasi – rekomendasi dari 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ke DPD, yang sebulan lalu menggelar Rakercab, dengan kembali mengusulkan Pak Prabowo untuk kembali maju sebagai Capres pesta demokrasi 2024 mendatang,” ungkap Desmond saat diwawancarai oleh para awak media.

    Saat disinggung mengenai ungkapannya soal pandangan partai Gerindra yang tidak ingin kadernya yang saat ini menjabat, sifatnya tidak melakukan transfer bola, Desmond menjelaskan bahwa Gerindra tidak ingin kadernya yang saat ini menjabat hanya numpang saja. Untuk itu, dirinya akan menguji kadernya tersebut telah berbuat apa kepada masyarakat.

    “Kita inginkan seluruh kader Gerindra, disukai dan dicintai oleh masyarakat, bukan membeli masyarakat. Kalau membeli masyarakat, ngapain jadi kader. Sebab, dengan telah berbuat sesuatu kepada masyarakat, itu membuktikan partai Gerindra memiliki rasa kasih sayang kepada rakyatnya dan membantu disaat rakyatnya susah,” ujarnya. (RUL)

  • DPRD Banten Didesak Gunakan Hak Angket Terkait Muhtarom

    DPRD Banten Didesak Gunakan Hak Angket Terkait Muhtarom

    SERANG, BANPOS – Organisasi Gerakan Monitoring Kebijakan Publik (GMKP) menilai pengangkatan Muhtarom sebagai Plt Sekda Provinsi Banten merupakan perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Pasalnya, pengangkatan Muhtarom disebut melanggar berbagai aturan perundang-undangan. Sebab itu, pihaknya mendesak agar DPRD menggunakan hak angket terkait permasalahan tersebut.

    Ketua GMKP, Nanang Sunarto, mengatakan bahwa polemik jabatan Sekda Banten yang dijabat Al Muktabar bermula pada saat Al Muktabar mengajukan permohonan mutasi kepada Gubernur Banten pada bulan Agustus 2021.

    “Permohonan tersebut disetujui dan ditandatangan dalam surat oleh Gubernur pada Tanggal 24 Agustus 2021. Selain permohonan mutasi, Al Muktabar juga mengajukan permohonan cuti selama 15 hari,” ujarnya dalam rilis yang diterima BANPOS, Rabu (22/12).

    Permohonan mutasi dan cuti Al Muktabar tersebut menurutnya, justru ditafsirkan sebagai pengunduran diri oleh Gubernur Banten, hingga Gubernur menyampaikan usulan pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda Provinsi Banten kepada Presiden melalui Mendagri.

    “(Usulannya) yang sampai saat ini belum jelas apakah presiden menyetujui usulan pemberhentian yang disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut,” katanya.

    Dengan adanya kekosongan jabatan Sekda dan belum adanya surat dari Presiden atas usulan pemberhentian Al Muktabar, Gubernur Banten menunjuk Inspektur Provinsi Banten Muhtarom sebagai Plt Sekretaris Daerah. Penunjukkan itu dilakukan sebelum habis masa cuti Al Muktabar.

    “Masa jabatan Muhtarom sebagai Plt Sekretaris Daerah telah berakhir pada tanggal 24 November 2021 (selama 3 bulan). Karena belum adanya persetujuan menteri dalam negeri, maka jabatan Muhtarom sebagai Plt Sekda hanya selama 3 bulan saja dan tidak dapat diperpanjang lagi,” ungkapnya.

    Menurut Nanang, apabila ternyata benar Al Muktabar hanya mengajukan permohonan mutasi dan cuti, serta tidak pernah mengajukan atau membuat surat pengunduran diri, maka Gubernur Banten tidak bisa membuat keputusan untuk menunjuk Muhtarom sebagai Plt Sekda sebelum masa cuti berakhir.

    “Selain itu, jika Gubernur menganggap terdapat kekosongan jabatan Sekda, maka berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, seharusnya Gubernur menunjuk pelaksana harian selama Al Muktabar sebagai Sekda tidak bisa melaksanakan tugasnya karena cuti 15 hari, dan atau proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah,” terangnya.

    Rencana Gubernur Banten untuk melakukan Open Bidding jabatan Sekda pun hingga saat ini belum jelas, mengingat belum adanya kejelasan atas surat permohonan pemberhentian Al Muktabar sebagai Sekda kepada Presiden, yang memiliki kewenangan untuk melantik dan memberhentikan Sekda.

    “Dengan alasan apapun, Al Muktabar masih sah sebagai Sekda Banten definitif sebelum adanya surat keputusan pemberhentian dari Presiden. Apalagi jika ternyata Al Muktabar tidak pernah membuat atau menandatangani surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten,” katanya.

    Dengan diangkatnya Muhtarom sebagai Sekda Provinsi Banten, berdampak pada bertambahnya pos belanja pada APBD untuk membayar Muhtarom sebagai Plt Sekda, dan beberapa biaya lainnya serta konsekuensi terkait keuangan lainnya.

    “Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, semua akibat yang terkait dengan keuangan tersebut, termasuk kategori kerugian daerah. Maka semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Keputusan Gubernur patut diduga secara bersama-sama menyebabkan kerugian keuangan daerah,” tegasnya.

    Apalagi diketahui, Muhtarom saat ini selain menjabat sebagai Kepala Inspektorat, juga mengemban jabatan sebagai Komisaris BUMD Agribisnis Banten Mandiri. Di sisi lain, jabatan ketua Baperjakat dan Ketua TAPD Provinsi Banten pun melekat pada Muhtarom lantaran bertindak sebagai Plt Sekda.

    Hal ini menurutnya menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan Provinsi Banten. Seperti persoalan pelantikan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Banten oleh Muhtarom, yang menurutnya patut dipertanyakan keabsahannya.

    “Apakah Muhtarom memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan, sementara Al Muktabar masih menjabat sebagai Sekda definitif dan apakah pejabat yang telah dilantik oleh Muhtarom sah secara hukum,” ujarnya.

    Sebagai ketua TAPD yang melekat pada jabatan Sekda, Muhtarom juga dinilai tidak memiliki kapasitas untuk dapat memproyeksikan pendapatan Pemprov Banten pada APBD Perubahan 2021. Hal itu berdampak pada kosongnya Kas Daerah (Kasda).

    “Kekosongan Kasda juga berpengaruh pada terlambatnya pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya dibayarkan setiap bulan pada tanggal 10, tapi sampai saat ini ASN Pemprov Banten belum menerima pembayaran tukin tersebut,” tegasnya.

    Ia pun meminta agar DPRD Provinsi Banten dapat lebih optimal melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan dan keputusan Gubernur Banten tentang tentang pembebasan sementara Al Muktabar dari jabatan Sekda dan pengangkatan Muhtarom sebagai Plt Sekda.

    Apalagi dinamika dan ekses yang terjadi menurutnya telah berdampak luas pada penyelenggaran pemerintahan Provinsi Banten dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

    “Sehingga sudah selayaknya DPRD Provinsi Banten untuk dapat menggunakan Hak Angket kepada Gubernur atas kebijakan yang diduga atau telah bertentangan dengan perundang-undangan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Nasdem Lebak Gelar Rapat Evaluasi 2021 dan Siapkan Verifikasi 2022

    Nasdem Lebak Gelar Rapat Evaluasi 2021 dan Siapkan Verifikasi 2022

    LEBAK, BANPOS – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menggelar konsolidasi internal yang diselenggarakan di kantor Sekretariat DPD Nasdem Lebak. Rabu (21/12).

    Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lebak, Dedi Jubaedi menutur, giat silaturahmi partainya itu dalam rangka menjelang akhir Tahun 2021 dan menghadapi awal Tahun 2022

    “Saya sampaikan bahwa 2021 akan berakhir, tentunya kita harus evaluasi diri termasuk pengurus DPD Nasdem Lebak,” ujar Dedi Jubaedi.

    Dikatakannya, selain refleksi akhir tahun, perhelatan tersebut juga sekaligus evaluasi kegiatan DPD dan DPC Tahun 2021, serta Rencana dan Program Kerja Pengurus Nasdem Lebak 2022.

    “Tentu butuh masukan masukan dari seluruh pengurus untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan pada tahun 2022 dan akan disampaikan kepada DPP Nasdem,” tutur Dedi.

    Tak hanya itu, menurut Mantan Anggota DPRD Partai Nasdem Provinsi Banten ini Periode 2014-2019, bahwa persiapan verifikasi faktual dan administrasi di Tahun 2022 menjadi agenda utama Nasdem DPD Lebak.

    “Yang pertama adalah pengurus kecamatan dan pengurus DPD, Alhamdulillah 28 pengurus kecamatan sudah siap di verifikasi, jaga solidaritas agar target 8 kursi di 2024 bisa tercapai,” ungkap Dedi kepada BANPOS, Rabu (22/12).

    Senada, Sekretaris DPD Nasdem Lebak, Medi Juanda, sekertaris DPD Nasdem, saat ini yang ditekankan adalah verifikasi faktual di 2022

    “Ke depan, bagaimana supaya partai Nasdem masuk 3 besar secara nasional. Harus ada kebersamaan pengurus dan mau sama sama bekerja untuk membesarkan Nasdem Lebak,” jelas Medi Juanda, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lebak.

    Medi berpesan, agar pengurus Nasdem Lebak melakukan penjaringan kader dalam upaya mempersiapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) di 2024. “Harus mencari kader terbaik untuk menjadi Calon Legislatif yang akan berkompetisi di tahun 2024 nanti,” paparnya.

    Diketahui, dalam kegiatan itu para pengurus DPD Nasdem Lebak pun menyampaikan berbagai masukan-masukan sebagai bahan evaluasi 2021, serta program kerja mading-masing untuk Tahun 2022.(WDO)

  • Akan Gelar Rakerda, Ini Pembahasan DPD Partai Gerindra Banten

    Akan Gelar Rakerda, Ini Pembahasan DPD Partai Gerindra Banten

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten, dijadwalkan akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema Bergerak Menuju Kemenangan 2024, di Gedung Graha Mahesa, Jalan Serang-Pandegalang KM4, Kota Serang, Kamis (23/12).

    Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni, saat dihubungi BANTEN POS melalui sambungan telpon, Rabu (22/12) mengatakan, bahwa ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan disampaikan saat Rakerda ini, antara lain untuk menindaklanjuti hasil dari Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dari 8 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Provinsi Banten, yang telah berlangsung pada bulan November kemarin, di wilayah masing-masing.

    “Hasil rekomendasi dari Rakercab tersebut, semua (DPC) meminta kepada DPD Provinsi Banten untuk menyampaikan harapan dari pengurus partai. Mulai dari tingkat ranting sampai dengan tingkat DPC, agar kembali mengusulkan Pak Prabowo untuk kembali maju sebagai Capres pesta demokrasi 2024 mendatang,” ujar Andra Soni.

    Lebih lanjut Andra Soni menjelaskan, adapun poin-poin lainnya yang akan menjadi pembahasan Rakerda ini, yaitu merekomendasikan hal yang disampaikan para DPC terkait kegiatan partai pada tahun 2022 mendatang.

    “Seperti mempersiapkan diri terkait verifikasi partai politik, lalu mempersiapkan diri untuk proses awal perekrutan calon legislatif yang akan datang, kemudian mempersiapkan kegiatan maupun pembinaan fraksi dan membahas rekomendasi dari seluruh kader gerindra dari mulai tingkat RT, RW dan Desa untuk memenangkan pak Probowo pada pemilu 2024 mendatang,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni menambahkan, kegiatan Rakerda yang nantinya tetap melakukan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut, dijadwalkan akan dihadiri Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J Mahesa, seluruh pengurus DPC Kabupaten/Kota Gerindra, seluruh anggota DPRD se-Provinsi Banten dari Partai Gerindra, Seksjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman. (RUL)

  • Gelagat Pencalonan Ratu Ria di Pilkada Kota Serang Makin Serius

    Gelagat Pencalonan Ratu Ria di Pilkada Kota Serang Makin Serius

    SERANG, BANPOS – Gelagat Ratu Ria untuk mencalonkan diri menjadi Walikota Serang terlihat makin menguat. Hal ini dikarenakan dukungan mulai berdatangan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Serang ini.

    Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Serang deklarasikan Ratu Ria Maryana sebagai sosok bakal calon Walikota Serang yang akan diusung pada Pilwalkot 2024 mendatang. Untuk memuluskan hal itu, AMPG tingkat kecamatan pun akan segera dibentuk.

    Demikian disampaikan oleh Ketua AMPG Kota Serang, Ketua AMPG Kota Serang, Agus Sutisna, usai melaksanakan pelantikan, Selasa (21/12). Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, dan Ketua AMPG Provinsi Banten, Pilar Saga Ichsan.

    Agus mengatakan, dalam periode kepengurusan lima tahun ke depan, pihaknya akan langsung melaksanakan program yang telah dibuat hasil dari rakerda. Termasuk dalam hal pemenangan Pilwalkot Serang tahun 2024.

    “Kemudian kami juga akan mengamankan kebijakan atau keputusan partai, hingga mobilisasi dan penggalangan massa untuk menghadapi Pilwalkot Serang pada 2024 mendatang,” ujarnya.

    Dalam Pilwalkot nanti, pihaknya secara bulat akan mengusung Ratu Ria Maryana untuk maju sebagai calon Walikota Serang, dan membuat perubahan di Kota Serang.

    “Kita juga akan menyusun bagaimana strategi mobilisasi massa, dan kegiatan kepemudaan, hingga konsolidasi internal,” terangnya.

    Maka dari itu, ia juga akan melantik AMPG di tingkat kecamatan yang ada di Kota Serang. Nantinya, AMPG di tingkat kecamatan akan menjadi motor penggerak untuk pemenangan Partai Golkar.

    “Kita harus siap, ke depan harus siap, Gokar salah satu partai pemenang, memiliki suara reel, kantong suara yang jelas, dan sebelumnya Partai Golkar yang duduk sebagai walikota,” paparnya.

    Ketua AMPG Provinsi Banten, Pilar Saga Ichsan, meminta agar AMPG Kota Serang dapat berbuat lebih kepada masyarakat, jika ingin memenangkan kontestasi Pilwalkot 2024 nanti. Sebab hal tersebut akan menjadi penilaian bagi masyarakat, apakah Golkar layak untuk jadi pemenang.

    “AMPG ini harus bersifat inklusif dan tidak boleh eksklusif, dalam arti bisa merangkul kawan-kawan anak muda. AMPG harus berbuat dulu nanti masyarakat yang menilai, percuma teriak pemilik Partai Golkar, tapi AMPG tidak berbuat apa-apa,” ujarnya.

    Ia menegaskan, AMPG harus bisa masuk ke ruang lingkup yang paling kecil di masyarakat, membantu mereka, tahu apa yang dibutuhkan, dan memberikan solusi yang efektif untuk masyarakat.

    “Ini adalah strategi, dua tahun jelang Pilkada ini harus bisa dimanfaatkan oleh kader, dan AMPG Kota Serang khususnya,” katanya.

    Pria yang juga merupakan Wakil Walikota Tangsel itu menuturkan, untuk saat ini AMPG mendukung penuh kader Golkar, yakni Ratu Ria Maryana masuk menjadi calon Walikota Serang pada Pilkada 2024 mendatang. Ria dinilai merupakan sosok yang pas untuk memimpin Kota Serang.

    “Kami sebagai kader diberikan amanat bagaimana kader terbaik maju di Pilkada 2024, kami mendukung apa yang akan dilakukan oleh Ratu Ria Maryana, dan AMPG akan selalu ada di garda terdepan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Ketemu Habib Jindan, Erick Thohir Ingin Pesantren Menjadi Mercusuar Ekonomi

    Ketemu Habib Jindan, Erick Thohir Ingin Pesantren Menjadi Mercusuar Ekonomi

    TANGERANG, BANPOS- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak masjid dan pesantren menjadi mercusuar pertumbuhan ekonomi bagi ummat Islam. Hal itu diutarakan oleh Erick Thohir saat mengunjungi Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan di Tangerang, Minggu (19/12/2021).

    “Supaya masjid, pesantren menjadi mercusuar ekonomi bagi lingkungan sekitar. Ini yang saya harapkan ke depan, kita jangan mengeluh kita harus bergerak. Kalau ummatnya pasif tidak produktif, maka jadi kita seperti buih, bukan menjadi ombak besar,” kata Erick.

    Erick melanjutkan, Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Untuk itu, ia berharap agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi bangsa lain yang menguntungkan ekonominya. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah itu pun menjelaskan saat ini BUMN memiliki banyak program untuk mengerakkan perekonomian. Ia berharap agar masyarakat memanfaatkan program-program tersebut.

    “Negara terbesar produksi makanan halal itu adalah Brazil, Argentina, Amerika, bukan kita. Jadi harus introskpesi diri. Kita harus menjadi masyarakat produktif, bukan konsumtif,” katanya.

    Sementara itu, pimpinan Yayasan Al Fachriyah, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan menyambut baik kedatangan Erick Thohir dikediamannnya. Habib Jindan mengingatkan, berjuang di jalan Allah, SWT, harus saling kerjasama antarummat.

    “Saling bantu dijalan Allah, SWT, kita harus selalu bersama-sama. Yang di panggung dan di belakang layar memiliki peran yang sama. Tentu yang di panggung itu harus dijadikan target. Target kelkhlasan diujii, emosionalmya juga diuji,” kata Habib Jindan.

    Habib Jindan juga berdoa agar Indonesia agar selalu dilindungi Allah swt. Apalagi saat ini sedang banyak cobaan seperti pandemi dan bencana alam lainnya.

    “Allah swt mudah-mudahan mengangkat penyakit, bencana dan pandemi. Kita paling ditolongin sama Allah. Senantiasa kita dibantu oleh Allah,” katanya. (RED)

  • Gerindra Kota Serang Pasang Target, Budi Walikota dan Desmon Gubernur

    Gerindra Kota Serang Pasang Target, Budi Walikota dan Desmon Gubernur

    SERANG, BANPOS- Dukungan terhadap Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang Budi Rustandi untuk maju menjadi Walikota Serang di Pilkada mendatang menguat. Dukungan kali ini datang akar rumput partai besutan Prabowo Subianto itu saat rombongan Fraksi Gerindra menggelar jaring aspirasi masyarakat di enam kecamatan pada Sabtu-Minggu (11-12/12).

    Untuk diketahui, dalam Rakercab Partai Gerindra Kota Serang beberapa waktu lalu menghasilkan kesepakatan yang salah satunya mengusung pria yang saat ini menjadi Ketua DPRD Kota Serang itu agar maju menjadi Walikota.

    Sekretaris PAC Partai Gerindra Kecamatan Walantaka, Ahmad Kurniawan melihat Budi sebagai sosok yang memiliki loyalitas yang tinggi. Budi juga dinilai tak segan untuk turun langsung membantu keluhan dan kesulitan masyarakat.

    “Beliau tidak segan untuk turun ke masyarakat untuk mengawal program yang digulirkan Pemerintah. Sudah sangat cocok menjadi Walikota, terlebih kepeduliannya, loyalitasnya terhadap kepentingan masyarakat,” katanya.

    Kurniawan menambahkan, setelah Gerindra memenangkan Pileg pada 2019 lalu. Maka kedepan Gerindra harus menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Serang. Terlebih lagi dengan calon yang akan diusung oleh Gerindra merupakan putra terbaik Kota Serang yakni Budi Rustandi.

    “Mungkin kedepan harapannya kami di tahun 2024 seperti yang sudah diunkapkan oleh Ketua Fraksi, Partai Gerindra harus menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Serang. Dan juga Pak Budi Rustandi selaku ketua DPC mau mencalonkan diri menjadi Walikota. Kita di akar rumput mendukung penuh,” pungkasnya.

    Sementara itu, Budi sendiri mengapresiasi dukungan penuh dari pengurus Partai Gerindra hingga tingkat ranting tersebut. Meski demikian proses perjalanan masih panjang sehingga seluruh elemen pengurus Gerindra harus tetap semangat dan bekerja untuk rakyat.

    “Saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungannya. Tapi bagaimanapun juga ada mekanisme partai dalam proses pencalonan yang harus ditempuh. Yang terpenting saat ini ialah jaring sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat. Lebih banyak aspirasi lebih bagus, sehingga sekali turun masalah selesai,” kata Budi.

    Selain menargetkan kemenangan di Pilkot, Budi juga menargetkan Pilgub Banten dengan mengusung Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Desmon J Mahesa sebagai calon Gubernur Banten di Pilkada serentar 2024 mendatang.

    “Suara dari akar rumput partai menginginkan Ketua DPD kami untuk maju menjadi di Pilgub Banten. Untuk itu, mesin Partai Gerindra Kota Serang harus terus bergerak maraih suara rakyat,” katanya. (RED)

  • Ketua DPRD Cilegon Minta Mahasiswa dan Pelajar Perangi Hoaks

    Ketua DPRD Cilegon Minta Mahasiswa dan Pelajar Perangi Hoaks

    CILEGON, BANPOS- Mahasiswa dan pelajar Kota Cilegon diminta untuk memerangi hoaks yang seringkali beredar di masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj dalam agenda Deklarasi Jurnalis Parlemen Cilegon (JPC) dan Pelatihan Jurnalistik yang digelar di Aula DPRD Kota Cilegon, Sabtu (11/12/2021).

    Kegiatan tersebut turut dihadir Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj, Asda 1 sekaligus Plt Dinas Kominfo Kota Cilegon Tatah Muftadi, dan Kapolsek Purwakarta Iptu Atep Mulyana.

    Dalam kesempatan itu, Isro Miraj turut memberi sambutan dan membuka acara Pelatihan Jurnalistik untuk siswa SMA, SMK, MA serta mahasiswa Kota Cilegon.

    Dikatakan Isro, belum lama ini Kota Cilegon dihebohkan dengan kabar Perairan Selat Sunda atau tepatnya Merak surut. Hal itu bahkan menjadi kecemasan di kalangan keluarganya.

    “Ini berita laut surut padahal itu video tahun lalu beredar, jujur keluarga saya juga sempat panik. Ini gara-gara hoaks, orang yang tadinya enak makan, istirahat jadi enggak enak makan dan istirahat,” katanya depan peserta pelatihan jurnalistik.

    Isro mengungkapkan, kabar hoaks itu terungkap di media melalui pemberitaan-pemberitaan yang diproduksi wartawan. Karenanya, Isro juga mengimbau mahasiswa dan siswa tidak mudah menyebar pemberitaan yang belum jelas kebenarannya.

    “Sekarang kabarnya tiga orang penyebar video itu sudah diamankan dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Tentu pelajar dan mahasiswa juga harus memerangi hoaks,” ujarnya.

    Ditempat yang sama, Ketua JPC Gillang Mubarok saat ini di era penyebaran informasi yang cukup cepat, mahasiswa dan pelajar harus menjadi salah pihak yang memfilter penyebaran berita hoaks.

    “Banyak kabar yang beredar melalui group-group WhatsApp, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya yang belum tentu jelas kebenarannya. Selaku mahasiswa dan pelajar tentu jangan sampai gampang menyebarkan berita atau kabar hoaks,” ujar wartawan Banten Raya ini.

    Gillang juga mengimbau mahasiswa dan siswa yang menjadi peserta pelatihan jurnalistik untuk memerangi hoaks.

    “Jangan mudah menyebar kabar yang belum tentu jelas kebenarannya. Mahasiswa dan pelajar harus ikut memerangi hoaks di Kota Cilegon,” tandasnya. (LUK)

  • Deklarasi Jurnalis Parlemen Cilegon dan Pelatihan Jurnalistik Sukses Digelar

    Deklarasi Jurnalis Parlemen Cilegon dan Pelatihan Jurnalistik Sukses Digelar

    CILEGON, BANPOS- Belasan wartawan di Kota Cilegon mendeklarasikan Jurnalis Parlemen Cilegon (JPC) di Aula DPRD Kota Cilegon, Sabtu (11/12/2021). Deklarasi tersebut diselenggarakan bersamaan dengan Pelatihan Jurnalistik bagi para siswa SMA, SMK, dan MAN serta mahasiswa di Kota Cilegon.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, Asisten Daerah (Asda) I Setda Kota Cilegon Tatang Muftadi, dan Kapolsek Purwakarta Iptu Atep Mulyana.

    Ketua Pelaksana Deklarasi JPC Ronal Siagian mengatakan, melalui Pelatihan Jurnalistik yang mengangkat tema “Mengenalkan Jurnalistik kepada Generasi Milenial” yang melibatkan 60 pelajar dan mahasiswa sebagai peserta.

    “Kami mengharapkan kegiatan Pelatihan Jurnalistik ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada Generasi Milenial tentang suatu pemberitaan yang benar. Baik itu dalam mengolah dan menguji data dengan dasar-dasar Jurnalistik,” katanya.

    “Kami juga mengharapkan, dengan Pelatihan Jurnalistik ini, ada cahaya regenerasi. Setidaknya, dengan bekal Pelatihan Jurnalistik, minat tentang dunia Jurnalistik semakin tinggi di kalangan anak muda. Sehingga dari minat itu, tumbuh cikal bakal jurnalis-jurnalis muda untuk ke depannya,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua JPC, Gillang Mubarok menambahkan, pelatihan jurnalistik ini diharapkan menambah minat generasi muda untuk terjun ke dunia jurnalis maupun SDM yang terampil dalam publikasi kegiatan.

    “Di era perkembangan teknologi saat ini, peran kehumasan sangat dibutuhkan sebagai instansi pemerintah, swasta dan organisasi,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu Gillang juga mengimbau mahasiswa dan siswa yang menjadi peserta pelatihan jurnalistik untuk memerangi hoax.

    “Jangan mudah menyebar kabar yang belum tentu jelas kebenarannya. Mahasiswa dan pelajar harus ikut memerangi hoax di Kota Cilegon,” tandasnya. (LUK)

  • Gus Yahya Ajak Mahasiswa PTKI Tangkal Ekstrimisme dan Radikalisme

    Gus Yahya Ajak Mahasiswa PTKI Tangkal Ekstrimisme dan Radikalisme

    SERANG, BANPOS- Munculnya kelompok radikal yang ingin mengembalikan tatanan sosial politik di masa lalu menjadi ancaman bagi semua bangsa dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang dikenal memiliki bangsa majemuk serta multikulturalisme (heterogen, multi aliran, multi etnis), Indonesia harus mewaspadai serta melawan benih-benih radikalisme.

    Demikian yang disampaikan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf dalam rangkaian acara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Diklatpimnas) II yang digelar 6-12 Desember 2021 di Serang. Dengan tema Genealogi Ekstremisme atau Radikalisme dan Ancaman bagi Indonesia kepada 80 peserta Diklatpimnas terpilih, yang merupakan mahasiswa PTKI seluruh Indonesia.

    Menurut Gus Yahya, ada dua faktor yang mempengaruhi eksistensi gerakan kelompok radikal semakin menguat dewasa ini. Pertama, motivasi kejayaan sosial politik di masa lalu yang pernah dicapai pada masa peradaban Dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berhasil menjadi simbol kejayaan umat Islam yang mewarisi sistem daulah sebelumnya yaitu Abbasiyah. Format sosial politik Turki Utsmani ini menjadi konstruksi peradaban Islam yang lama sukses mengekspansi wilayah-wilayah politik.

    “Faktor kedua, ketidakstabilan tata kelola dunia hingga memicu kegagalan sistemik sering terjadi pasca Perang Dunia II. Upaya penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina menjadi satu contoh dari permasalahan sosial, yang berhasil menyita perhatian masyarakat internasional. Selain itu, keinginan negara menguasai dan merebut wilayah perbatasan baik darat maupun laut seringkali terjadi,” katanya.

    Maka faham ekstrimisme dan radikalisme merupakan ancaman nyata terhadap format tatanan dunia pasca Perang Dunia II, jika tata dunia ini runtuh, maka Indonesia pun ikut berimbah, atau lebih parahnya ikut runtuh. Terkhusus kepada peserta dan umumnya kepada mahasiswa-mahasiswa PTKI ada dua hal yang harus digarisbawahi untuk menanggulangi potensi radikalisme di Indonesia.

    “Pertama, kita tidak bisa pisahkan, antara problem radikalisme trans nasional dengan problem radikalisme domestik yang muncul di Indonesia. Kedua, perlu dikaji mendalam hingga akarnya bahwa radikalisme lebih berorientasi pada kepentingan politik dibandingkan agama,” ungkapnya.

    Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk merefleksikan dan tekankan hal ini, diantaranya melihat realitas sebetulnya bahwa melihat radikalisme ini sebagai pilihan politik dengan cara menguliti atau membedah konsekuensi realistisnya. Hal itu lebih dibutuhkan daripada berdebat soal rujukan dalil, karena ini dasarnya adalah politik.

    “Ini menjadi tanggung jawab bersama, dibutuhkan kebijakan yang holistic dari hulu ke hilir, dan peran serta setiap elemen dalam menghalau radikalisme yang kian hari kian marak terjadi. Terutama bagi kalangan muda atau millenial pada era revolusi tekhnologi dan informasi yang tak terbendung. Dan secara sadar, saya tidak rela jika Indonesia harus bubar sebagaimana negara Timur Tengah seperti Suriah, karena adanya kepentingan kelompok yang berupaya menciptakan kerusakan luar biasa dengan memanfaatkan teknologi militer,” ungkapnya. (RED)